PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BPMPT KABUPATEN KUBU RAYA

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014,

tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar adanya

perubahan dalam kebijakan pemerintah sebelumnya yang

bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Tujuan

dari adanya perubahan ini merupakan usaha dari suatu

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya

manusia pada tiap-tiap daerah serta pemerataan

pembangunan secara nasional melalui otonomi daerah.

Melalui prinsif otonomi, daerah diberikan

kewenangan serta tanggung jawab yang besar untuk

mengurus serta mengatur semua urusan pemerintahan

daerahnya yang telah ditentukan. Dengan adanya

kebijakan daerah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan, kualitas peran, dan pemberdayaan

masyarakat, melalui pendelegasian sebagian urusan

2

kepemerintahan kepada perangkat kerja yang berada

dibawahnya, prinsip tersebut semestinya dilaksanakan

secara bertanggung jawab dan terintegrasi dalam arti

bahwa penyelenggaraan otonomi harus benar-benar

sejalan dengan tujuan dan prinsip otonomi demi

terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga

dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun

2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, pasal 7 ayat 1 poin a dan b menjelaskan bahwa

: (a) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari

Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki

kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan

urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; (b)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat

melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Menteri

teknis/Kepala Lembaga dengan hak subsitusi kepada

PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan

1

3

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya,

penyelenggaraan PTSP ini juga diatur dalam Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96

Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan

Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam

Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa pelayanan terpadu

satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan

proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Berdasarkan Perpres dan Permendagri tersebut, bahwa

pelayanan dalam bidang penanaman modal sudah menjadi

kewenangan dari pihak Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) yang selanjutnya dilimpahkan kepada

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT)

sebagai penyelenggara dari PTSP. Sehingga dari mulai

proses pengajuan sampai kepada penandatanganan

4

produk layanan atau dokumen harus dilakukan pada

satu badan saja sebagai penyelenggaranya yaitu BPMPT

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kecamatan yang

mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati

dalam memberikan pelayanan perizinan dan

nonperizinan.

Pelayanan langsung kepada masyarakat atau

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan

instansi di wilayah Kecamatan sebagai memegang peran

yang sangat urgen dan strategis. Dalam hal ini,

diperlukan adanya pemikiran untuk mempertajam

otonomi dan pemberdayaan instansi di Kecamatan

sebagai ujung tombak pemerintah daerah

Kabupaten/Kota. Salah satu upaya yang dilakukan

adalah mendelegasikan sebagian kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota kepada institusi pemerintahan yang

berada di wilayah Kecamatan dengan harapan

memberikan pelayanan terpadu pada satu Badan/Kantor

saja.

5

Pendelegasian kewenangan dari Bupati bukan

hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan

kepada instansi pemerintahan yang ada di wilayah

kecamatan, melainkan diarahkan pada upaya

meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan

kepada masyarakat dengan penggunaan dana dan

fasilitas publik secara efektif dan efesien.

Pendelegasian kewenangan harus mampu mendorong

terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi

masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sekaligus

juga memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

Dewasa ini, Provinsi Kalimantan Barat memiliki

daerah kabupaten yang masih dianggap baru secara

administratif pemerintahannya. Salah satu contoh

daerah kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kubu Raya

(KKR). Berdasarkan prinsip otonomi yang telah

dijelaskan diatas, Pemerintah Daerah memiliki tujuan

dalam mengurusi rumah tangganya masing-masing,

sehingga pada Dinas atau Badan yang terdapat pada

tiap daerah mengharuskan mereka untuk mengurusi

6

segala urusannya masing-masing serta memberikan

pelayanan yang berkualitas dan cepat pada satu

badan/kantor saja, dengan mendekatkan rentang

kendali dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya.

Demi menciptakan pelayanan berkualitas

tersebut Bupati Kabupaten Kubu Raya mendelegasikan

sebagian otoritasnya kepada Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) di Wilayah Kecamatan

Sungai Raya untuk mengurusi segala sesuatu yang

bersangkutan dengan pelayanan perizinan dan

nonperizinan. Pendelegasian kewenangan tersebut

diharapkan akan memberikan beberapa bentuk pelayanan

publik yang efisien dan efektif seperti pemberian

izin dan nonperizinan dapat diselesaikan secara

langsung dan terpadu pada satu badan/kantor saja.

Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup

kuat kepada instansi yang berada di wilayah

Kecamatan yaitu, BPMPT untuk meningkatkan kinerjanya

terutama dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi

7

kepada masyarakat dengan konsep Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) dan memudahkan masyarakat untuk

memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, pasti, aman

dan terbuka.

Pendelegasian kewenangan tersebut agar

berjalan secara efektif dan efisien tentunya tidak

mudah karena pada prosesnya mengalami beberapa

kendala diantaranya sulitnya menyamakan persepsi

mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan tidak

semua jenis perizinan dan nonperizinan dapat

dilimpahkan Bupati kepada BPMPT karena ditinjau dari

beberapa pertimbangan seperti ketersediaan sarana

dan prasarana serta sumber daya aparatur yang ada

apakah tersedia dan memadai atau tidak. Sehingga

pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan

nonperizinan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya

dilakukan secara bertahap dan belum efektif. Padahal

jika mengacu kepada Undang-undang No 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah pasal 350 ayat (1), dan

(2), dikatakan bahwa: (1) Kepala daerah wajib

8

memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam

memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan

terpadu satu pintu. Dari pengertian menurut undang-

undang tersebut maka disetiap daerah harus

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan

nonperizinan dalam satu pintu atau terpadu pada satu

Badan atau Kantor saja, sehingga harus dilakukan

pendelegasian kewenangan yang efektif. Kemudian

dari data tabel berikut ini, pada tahun 2014 ada 80

jenis perizinan dan nonperizinan yang telah

didelegasiakan Bupati kepada Kepala BPMPT Kabupaten

Kubu Raya dari total 190 jenis pelayanan publik yang

ada di Kabupaten Kubu Raya. Jadi masih ada 110 jenis

pelayanan yang belum didelegasiakan.

Adapun jenis perizinan dan nonperizinan yang

didelegasikan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya

berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2014

tentang pendelegasian kewenangan pelayanan dan

9

penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada

BPMPT Kabupaten Kubu Raya, ada 13 bidang dengan

jumlah mencapai 80 jenis izin digambarkan pada

tabel berikut ini :

Tabel 1Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang telah

didelegasiakan pada Tahun 2014

NoInstansi AsalPerizinan dannonperizinan

Jenis Perizinan danNonperizinan

jenisizin

1Dinas Pertanian dan Peternakan a. Izin Usaha Peternakan

6

Bidang pertanian dan peternakan

b. Izin Usahan Penggilingan Padi

c. Izin Usaha Toko Obat dan Pakan Ternak

d. Izin Kios Sarana Produksi e. Rumah Potong Hewan f. Izin Praktik Dokter Hewan

2Dinas Perikanan dan Kelautan a. Suat Izin Usaha Perikanan

5 Bidang Kelautan dan Perikanan

b. Surat Izin Penangkapan Ikan

c. Surat Izin Budidaya Ikan d. Surat Izin Pengolahan Ikan

e. Surat Izin Pengumpulan danPemasaran Hasil Perikanan

3

Dinas Perindustrian danPerdagangan a. Izin Usaha industry

2

Bidang b. tanda daftar industry

10

Perindustrian

4

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

a. izin prinsip penanaman modal

10

Bidang Penanaman Modal Investasi

b. izin usaha untuk berbagai sektor

c. izin prinsip perluasan penanaman modal

d.izin usaha perluasan berbagai sektor

e. izin prinsip perubahan penanaman modal

f. izin usaha perubahan untukberbagai sektor

g. izin usaha prinsip penggabungan usaha

h. izin usaha penggabungan berbagai sektor

i. pelayanan informasi

j. pelayanan pengaduan masyarakat

5

Dinas Perindustrian danPerdagangan

a. Surat Izin Usaha Perdagangan

4

Bidang Perdagangan b. Surat Izin Usaha Mikro

c. Tanda Daftar Perusahaan d. Tanda Daftar Gudang

6

Dinas Cifta Karya, Tata Ruangdan Kebersihan

a. surat keterangan rencana kabupaten/kota

4 Bidang Pekerjaan Umum b. Izin Mendirikan Bangunan

c. Izin Usaha Jasa KonstruksiNasional

d. Kartu penanggung jawab teknis badan usaha

7 Dinas Kebudayaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 13

11

Pariwisata Pemudadan olahraga (TDUP)

Bidang Kebudayaandan pariwisata

a. pendaftaran usaha daya tarik wisata

b. pendaftaran usaha kawasan pariwisata

c. pendaftara usaha jasa transportasi

d. pendaftaran usaha jasa perjalanan

e. pendaftaran usaha jasa makanan dan minum

f. pendaftaran usah penyediaan akomodasi

g. pendaftaran usaha kegiatanhiburan

h. pendaftaran usaha penyelenggaraan pameran

i. daftar usaha jasa informasi pariwisata

j. daftar usaha jasa konsultan pariwisata

k. daftar usaha jasa pramuwisata

l. pendaftaran usaha wisata tirta

m. daftar usaha Spa

8 Dinas Perhubungana. surat izin usaha angkutan sungai dan danau

11

Bidang Perhubungan

b. surat izin usaha angkutan penyebrangan

c. izin terminal d. izin usaha angkutan e. izin trayek f. izin operasi g. izin bengkel h. persetujuan pengoperasian

kapal sungai

12

i. persetujuan pengoperasian kapal penyebrangan

j. rekomendasi izin usaha angkutan

k. rekomendasi penggantian kendaraan

9Dinas Komunikasi dan Informatika

a. izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus

6

Bidang Komunikasidan Informatika

b. izin instalatur kabel rumah/gedung

c. izin pendirian kantor cabang

d. izin galian pengelaran kabel telekomunikasi

e. izin usaha perdaganan alattelekomunikasi

f. izin jasa titipan untuk kantor agen

10

Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asetdaerah a. Izin Reklame

1

Bidang Pendapatan

11 Dinas Pendidikana. izin operasional lembaga pendidikan

3 Bidang Pendidikanb. izin pendirian pusat kegiatan belajar

c. izin mendirikan lembaga kursus

12 Dinas Kesehatana. Izin praktek bersama dokter umum/gigi

12

Bidang Kesehatan b. izin mendirikan klinik c. Izin Praktek dokter d. izin praktek bidan e. izin praktek perawat f. izin mendirikan apotek g. izin pendirian optic h. izin toko obat

13

i. izin pengobatan tradisional

m. daftar usaha Spa

K. Izin laik sehat Hygiene sanitasi

l. izin operasional pemberantasan hama

13Badan Lingkungan Hidup

a. Izin undang-undang gangguan/ HO

3 bidang Lingkunganhidup

b. Izin pembuangan limbah cair

c. izin penyimpanan sementaradan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracunTOTAL 80

Sumber : data Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kabupaten Kubu Raya, Januari 2015

Berdasarkan tabel, dari 190 pelayanan

perizinan dan nonperizinan yang ada di Kabupaten

Kubu Raya dari berbagai SKPD ternyata baru

didelegasikan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya pada

tahun 2014 hanya 80 jenis perizinan dan nonperizinan

atau sekitar 42 % saja.

Pendelegasian kewenangan tersebut sampai saat

ini telah mencapai 80 jenis pelayanan perizinan dan

nonperizinan yang dilakukan secara bertahap dengan

tujuan agar menyesuaikan dengan peraturan yang

14

cenderung berubah pada setiap tahunnya sehingga

untuk mengantisipasi itu maka harus diadakan

evaluasi mengenai pelayanan perizinan yang dapat

didelegasikan dan ditangani oleh BPMPT Kabupaten

Kubu Raya. Berikut data pendelegasian kewenangan

tersebut yang digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2Pendelegasian Kewenangan

Jenis Perizinan dan Nonperizinan

No.

Tahun

Jumlah

pelayanan

didelegasikan

Belumdidelegasikan

DasarHukum SOP

1 2010 190 14 176Kep.BupNo. 16/2010

PERBUB NO.22TAHUN 2010

2 2011 190 77 113Kep.BupNo.189/2011


3 2012 190 77 113Kep.BupNo.189/2011


4 2013 190 77 113Kep.BupNo.189/2011


5 2014 190 80 110Kep.BupNo.18/2014


Sumber : data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu KabupatenKubu Raya, Januari 2015

15

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa proses

pendelegasian kewenangan tersebut dilakukan secara

bertahap dari total perizinan dan nonperizinan 190

jenis hanya 14 (empat belas) jenis perizinan dan

nonperizinan dapat didelegasikan sisanya 176 belum

didelegasikan, dengan standar operasional

pelayanannya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya

Nomor 22 Tahun 2010. Dalam perkembangan selanjutnya,

berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 189

Tahun 2011 yang berlaku sampai tahun 2013 telah

didelegasikan 77 (tujuh puluh tujuh ) jenis

perizinan dan nonperizinan kepada BPMPT dengan

Standar operasional prosedurnya pada Peraturan

Bupati Nomor 22 Tahun 2011 dan yang belum

didelegasikan sebanyak 113 jenis. Selanjutnya pada

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014

tentang pendelegasian wewenang pelayanan dan


BPMPT Kabupaten Kubu Raya, telah didelegasikan

sebanyak 13 (tiga belas) bidang perizinan dan

16

nonperizinan dan jenisnya sebanyak 80 (delapan

puluh) perizinan dan nonperizinan dan yang belum

didelegasikan sebanyak 110 jenis pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun

2014 pendelegasian kewenangan pelayanan dan


BPMPT Kabupaten Kubu Raya, diharapkan terciptanya

iklim investasi yang kondusif dengan terintegrasinya

pelayanan pada satu badan saja sehingga dalam

pengurusan dokumen sampai kepada penandatanganannya

dilakukan pada satu badan saja yaitu pada BPMPT

Kabupaten Kubu Raya. Namun pendelegasian kewenangan

tersebut mengakibatkan reaksi negatif dari beberapa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait karena

merasa bahwa perizinan yang telah didelegasikan

kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya adalah hak dan

kewenangannya sehingga terjadilah tumpang tindih dan

tarik menarik atau tawar menawar kewenangan oleh

pemberi kewenangan yaitu Bupati kepada BPMPT

Kabupaten Kubu Raya. Untuk itu dalam mengefektifkan

17

pelayanan agar lebih Cepat, Mudah, Pasti, Aman,

Terbuka (CEMPAKA) sesuai dengan motto dari BPMPT

Kabupaten Kubu Raya itu sendiri, maka harus

dilakukan efektivitas pendelegasian kewenangan, dari

Bupati kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya dalam proses

pengurusan dokumen sampai kepada penandatanganannya

dilakukan pada satu badan saja sesuai dengan fungsi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, pada

faktanya pendelegasian wewenang pelayanan perizinan

dan nonperizinan yang telah didelegasikan oleh

Bupati dari SKPD kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya

yang digambarkan pada tabel diatas, belum semua

jenis pelayanan perizinan maupun nonperizinan

didelegasikan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya,

seharusnya pendelegasian kewenangan pelayanan

perizinan dan nonperizinan sudah selesai

didelegasikan semuanya sehingga dari sudut pandang

administrasi hal itu dinilai belum efektif, kemudian

adanya keengganan dari pemimpin dalam pendelegasian

kewenangannya serta masih sulitnya menyamakan

18

persepsi mengenai pelayanan terpadu satu pintu.

Selanjutnya, apabila tujuan yang dimaksud adalah

tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan

tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan

program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan

fungsi instansi tersebut. Dari hasil penelitian dan

wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa hasil

yang diinginkan belum dapat tercapai secara maksimal

(efektif), karena dari 190 jenis pelayanan perizinan

dan nonperizinan yang ada Kabupaten Kubu Raya

ternyata diserahkan oleh Bupati ke BPMPT hanya 80

jenis perizinan dan nonperizinan saja yang dapat

dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi latar belakang

penulis dalam melakukan penelitian ini dan

beranggapan bahwa permasalahan ini layak untuk

diteliti lebih lanjut.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang

penulis paparkan diatas dari 190 jenis pelayanan

perizinan dan nonperizinan yang ada di instansi

19

pemerintah Kabupaten Kubu Raya, tidak semuanya

dapat didelegasikan karena harus ada asistensi

terhadap izin yang akan didelegasikan seperti

melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis-jenis

izin apa saja yang dapat didelegasikan dan jika

didelegasikan dapat mempercepat proses pelayanan

bukan sebaliknya. Maka penulis mengidentifikasikan

permasalahan pada :

1. Adanya keengganan Bupati dalam mendelegasikan

kewenangannya kepada Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.

2. Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan

nonperizinan masih dilakukan secara bertahap dan

belum didelegasikan secara efektif.

1.3. Fokus Penelitian

Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada di

BPMPT Kabupaten Kubu Raya mengenai pendelegasian

kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal dan

20

Pelayanan Terpadu di wilayah Kecamatan Sungai Raya

Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dilakukan pembatasan

permasalahan yang menjadi pusat perhatian dan

menjadi pokok permasalahan dalam pelaksanaannya.

Maka penulis memfokuskan permasalahan ini pada :

Efektivitas pendelegasian kewenangan Bupati dalam

memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada

BPMPT di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Kubu Raya.

1.4. Rumusan Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan

fokus penelitiannya maka secara spesifik rumusan

permasalahan dalam penelitian ini adalah : Mengapa

pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam

memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di

wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

belum efektif ?

1.5. Tujuan Penelitian

21

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum

efektifnya pendelegasian kewenangan pelayanan

perizinan dan nonperizinan pada BPMPT di Wilayah

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu bahan perbandingan dari

studi lebih lanjut dalam peningkatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu

Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan

dengan efektivitas pendelegasian kewenangan Bupati

kepada BPMPT dalam memberikan pelayanan perizinan

dan nonperizinan terpadu di wilayah Kecamatan

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1.6.2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu masukan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan, yang ada di

Kalimantan Barat pada umumnya dan khususnya di

22

Kabupaten Kubu Raya. Supaya dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan suatu

badan atau instansi terkait baik dimasa sekarang

maupun yang akan datang.

BAB 2 KAJIAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani

yaitu autos dan nomos. Kata pertama berarti

23

“sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”.

Otonomi bermakna “memerintah sendiri”

(Dwidjowijoto, 2000:46). Menurut Sarundajang (dalam

Dwidjowijoto, 2000:46), Otonomi daerah sendiri

dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban

daerah untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Secara prinsip terdapat dua hal yang

tercakup dalam otonomi. Hak dan wewenang untuk

memanajemeni daerah, dan tanggung jawab untuk

kegagalan dalam memanajemeni daerah.

Menurut Widjaja (2011:7) mengemukakan prinsip

otonomi daerah merupakan pembangunan daerah sebagai

bagian integral dari pembangunan nasional yang

tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan

dan tanggung jawab menyelenggaraan kepentingan

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan,

partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban

kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan otonomi

15

24

daerah diperlukan kewenagan yang luas, nayata, dan

bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan

berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi

kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan

prinsip otonomi daerah yang dikemukankan diatas,

dapat diketahui bahwa konsep otonomi daerah

merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk

mengurus setiap urusan pemerintahan baik dari

tingkat Provinsi sampai ke Kecamatan. Otonomi

daerah menjadi semangat baru bagi daerah untuk

mengembangkan daerahnya kearah yang lebih baik dari

sebelumya.

Namun demikian pelaksanaan otonomi tetap dalam

batas koridor yang tidak melampaui wewenang

pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada

daerah. Hal ini sesuai dengan pandangan Ryass

Rasyid (2002:32), yang menyatakan bahwa: Otonomi

daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan

pemerintah daerah, melainkan kewajiban daerah dalam

25

rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada

hakekatnya otonomi daerah lebih mengutamakan

kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah

untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai

sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang

harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

Untuk konteks Indonesia, Kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah, mungkin

merupakan satu-satunya kebijakan yang paling besar

peluangnya untuk sukses. Ini didasarkan pada adanya

suatu komitmen reformasi yang diterima secara

nasional didukung perangkat hukum yang jelas dan

komitmen awal yang sangat kuat, serta diterima

secara luas oleh pemerintah daerah, partai politik,

organisasi masyarakat dan kaum intelektual bahkan

pemuka agama.

Di sisi lain, otonomi lebih menitikberatkan

pada aspirasi daripada kondisi (Sarundajang,

26

2005). Dari berbagai pemahaman tentang otonomi

daerah tersebut beliau menyimpulkan sebagai :

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatudaerah otonom;

2. Daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenangotonominya di luar batas wilayahnya;

3. Daearah tidak boleh mencanpuri urusan rumahtangga daerah lain sesuai dengan wewenangpangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;

4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk

desentralisasi pemerintahan, pada dasarnya

memiliki tujuan dalam memenuhi kepentingan bangsa

secara keseluruhan. Berdasarkan ide hakiki yang

terkandung dalam konsep otonomi, sehingga

Sarundajang (2005:35) juga menegaskan tujuan

pemberian otonomi daerah kepada daerah meliputi 4

aspek :

1. Dari segi politik adalah mengikutsertakan,menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat,baik untuk kepentingan untuk daerah sendiri,maupun untuk mendukung politik kebijakannasional;

2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untukmeningkatkat daya guna dan hasil gunapenyelenggaraan pemerintahan;

3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkanpartisipasi serta menumbuhkan kemandirian

27

masyarakat melalui upaya pemberdayaan(empowerment) masyarakat untuk mandiri;

4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untukmelancarkan program pembangunan guna tercapainyakesejahteraan rakyat.

Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan

otonomi daerah adalah merupakan peluang sekaligus

tantangan bagi daerah untuk melaksanakan

kewenangan atau urusan yang dilimpahkan pemerintah

pusat dengan dilandasi prinsip-prinsip pelayanan

public yang baik seperti kesederhanaan pelayanan,

kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan dan

tanggung jawab pelayanan. Ketika daerah mampu

menangkap peluang, maka daerah akan lebih maju dan

mandiri, sebaliknya daerah yang tidak mampu

menangkap peluang, maka kebijakan otonomi daerah

tidak akan memberikan perubahan yang berarti

kepada daerahnya.

2.1.2. Efektifitas Pendelegasian Kewenangan

Efektifitas merupakan gambaran tingkat

keberhasilan dan keunggulan dalam mencapai sasaran

yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan

28

antara nilai-nilai yang bervariasi. Hal tersebut

juga sejalan dengan pendapat yang dikemukankan

oleh Sedarmayanti (2012:59), yaitu efektivitas

merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran

seberapa jauh target dapat tercapai.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan

yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan

keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini

berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat

diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu,

biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan

efektif. Pengertian efektivitas ini lebih

berorientasi kepada keluaran (output) sedangkan

masalah penggunaan masukan (input) kurang menjadi

perhtian utama. Efektivitas memiliki arti berhasil

atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar,

sedangkan kata sifat dari efektif adalah

efektivitas.

Efektivitas juga dapat dilakukan dengan

melihat sejauh mana pendelegasian dari seorang

29

pejabat kepada pejabat lain yang berada dibawahnya

dengan berdasarkan ketentuan yang telah

ditetapkan. Jika seorang bawahan mendapatkan

pendelegasian kewenangan yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku maka pendelegasian

kewenangan dapat dikatakan efektif.

2.1.3. Konsep Pendelegasian Kewenangan

Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan

kewenangan dan tanggung jawab formal dari atasan

kepada orang lain untuk melaksanakan tugas

tertentu. Delegasi kewenangan adalah proses

pengalihan kewenangan dari atasan kepada orang

yang ditunjuk.

Secara definitif menurut Handoko (dalam

Sedarmayanti, 2012:313), “Wewenang dapat diartikan

sebagai hak untuk melakukan sesuatu/memerintah

orang lain untuk melanjutkan sesuatu atau untuk

tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan

tertentu”.

30

Kewenangan merupakan kunci pekerjaan seorang

pemimpin. Arti sebenarnya dari seorang pemimpin

dalam sebuah organisasi dan hubungannya dengan

orang lain pada organisasi tersebut melihat pada

kewenangan yang dimilikinya. Hal yang mengikat

bagian-bagian suatu struktur organisasi adalah

hubungan wewenang. Wewenang adalah hak untuk

melakukan sesuatu dengan menggunakan sumber daya

untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Umam (2010:313), wewenang bersumber dari

dua pendapat :

1. Institusional approach Disini status pelaksana aktivitasmanajemen didasarkan atas kekuasaan yangberkaitan dengan hak milik. Kekuasaantersebut kemudian didelegasikan/dilimpahkankepada manajer.

2. Subordinate acceptance approach Seorang manajer tidak mempunyai wewenangsebelum wewenang tersebut diberikan olehbawahan kepadanya (buttom up management).

Pendelegasian kewenangan (delegation of authority)

dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek

31

tugas, tanggung jawab dan wewenang. Pada

prinsipnya, pendelegasian atau pelimpahan sama

dengan penyerahan, jadi pendelegasian atau

pelimpahan kewenangan berarti penyerahan sebagian

hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar

tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan

dengan baik dari pejabat satu kepada pejabat

lainnya.

Menurut Hodge dan Anthony (1998:156),

menyebutkan pendelegasian dapat diartikan sebagai

(responsibility dan authority). Penjelasan tersebut

menggambarkan bahwa bentuk pendelegasian

kewenangan adalah pemberian tugas dan pemberian

hak berupa tanggung jawab dan kewenangan.

Sedangkan menurut Sutarto (2002:95), mengatakan

bahwa pelimpahan kewenangan itu bukan penyerahan

hak dari atasan kepada bawahan, melainkan

penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat.

Agar pendelegasian kewenangan dapat efektif,

maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip

32

sebagaimana dikemukakkan oleh Koontz, Donnel dan

Weihrich dalam Syafiie (2003; 217), bahwa prinsip-

prinsip pendelegasian meliputi :

a. Principle of delegation by result expected b. Authority level principlec. Authority of unity of commandd. Principle of absoluteness of responsibilitye. Principle of functional definitionf. Scalar Principleg. Principle of parity of authority of responsibility

Bedasarkan prinsip-prinsip tersebut

menyatakan bahwa pendelegasian didasarkan pada

hasil yang dapat diharapkan, maksudnya adalah

pendelegasian diberikan berdasarkan tujuan dan

rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian,

Prinsip jenjang kewenangan, dimana prinsip ini

mengharapkan adanya pendelegasian secara bertahap

berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki

pejabat atau satu unit organisasi tertentu.

Selanjutnya, prinsip kesatuan komando. Prinsip ini

menekankan akan pentingnya satu kesatuan komando

dalam pendelegasian wewenang agar perintah yang

diberikan menyamakan persepsi bagi yang diberi

33

perintah atau wewenang. Berikutnya kemutlakan

tanggungjawab mengharapkan pendelegasian wewenang

diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang

penuh kepada pihak yang diberi delegasi

kewenangan, sehingga pihak yang mendelegasikan

tidak seharusnya terlalu campur tangan terhadap

urusan yang sudah didelegasikannya. Pendelegasian

berdasarkan prinsip defenisi fungsional.

Berdasarkan prinsip ini dimaksudkan bahwa

pendelegasian kewenangan hendaknya didasarkan

pertimbangan-pertimbangan fungsional agar

pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan

secara lebih efektif dan efesien. Sedangkan

prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan.

Maksudnya adalah bahwa kewenangan yang diberikan

hendaknya didelegasikan secara berurutan dari

jabatan tertinggi hingga jabatan dibawahnya. Dan

prinsip keseimbangan dan tanggung jawab, artinya

bahwa kewenangan yang didelegasikan harus

dibarengi tanggung jawab yang seimbang.

34

Dalam organisasi, pendelegasian wewenang

menurut Sedarmayanti (2012:315), perlu

dilaksanakan karena alasan yang bersifat timbal

balik :

1. Pendelegasian memungkinkan manajer dapatmencapai kinerja lebih baik dibandingkanketikan mereka menangani sendiri setiaptugasnya. Dengan adanya delegasi wewenang,manajer dapat memusatkan tenaganya padatugas prioritas lebih penting. Dalam rangkaorganisasional, delegasi wewenang dariatasan kebawahan merupakan proses yangdiperlukan agar organisasi berfungsi lebihefisien.

2. Pendelegasian memungkinkan bawahan tumbuhdan berkembang, bahkan dapat digunakansebagi alat untuk belajar dari kesalahan.

Selanjutnya, menurut Umam (2010:314-315),

agar pendelegasian wewenang dapat berjalan dengan

lancar seorang pemimpin harus mempunyai sikap

sebagai berikut :

1. Personal receiptiveness. Pemimpin harus bersediamemberikan kesempatan kepada bawahannya untukmengemukakan gagasan dan pendapat-pendapatnya.

2. Willing bess to let go. Pemimpin harus bersedia dansepenuh hati melepaskan wewenang kepadabawahannya.

3. Willingness to let other make mistake. Kurang bijaksanaapabila seorang pemimpin yang telah

35

mendelegasikan wewenangnya terus menerusmengawasi bawahan yang telah menerimawewenang karena khawatir si bawahan membuatkesalahan. Jika hal tersebut dilakukan,pendelegasian wewenang tidak murni lagi.

4. Willingness to trust subordinate. Delegasi yangefektif menegaskan bahwa pemimpin telahmempercayai bawahannya dan menganggapbawahannya telah matang dan mampumelaksanakan aktivitas yang dipercayakankepadanya.

5. Willingness to establish and exercise broad control.Pemimpin harus bersedia melatih dan mengawasibawahannya secara luas. Dengan demikian ,pemberian pendidikan dalam bentuk pelatihandan sistem pengawasan dapat dipergunakansebagai alat untuk melaksanakan pendelegasianwewenang yang efektif.

Walaupun pendelegasian kewenangan merupakan

hal yang penting dalam sebuah organisasi, sering

terjadi keengganan dari pemimpin dalam melimpahkan

kewenangannya. Hal ini menurut Umam (2010:315),

keengganan pemimpin dalam mendelegasikan

kewenangannya disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1. Rintangan Psychologisa. Pemimpin menganggap bahwa ia adalah

manusia super yang tidak dapat diganti.Tanpa dia, organisasi akan macet.

b. Pemimpin berhasrat mendominasi segalaaktivitas organisasi. Jadi, pemimpin inginberkuasa

36

c. Pemimpin tidak bersedia menanggung resikoapabila bawahan membuat kesalahan

d. Perasaan takut dalam diri pemimpin bahwadalam mendelegasikan wewenang, ternyatabawahan lebih mampu dari dirinya.

2. Rintangan Organisatorisa. Sulit membuat batas tentang tanggung jawabb. Pemimpin kadang-kadang kurang mengetahui

sampai dimana delegasi wewenangdilaksanakan.

Dari pendapat tersebut maka dapat di jelaskan

lebih rinci lagi hal utama yang menghambat proses

pendelegasian yaitu keengganan dari seorang

pimpinan dalam mendelegasikan kewenangan

dikarenakan :

1. Pemimpin kurang yakin akan kemampuan bawahan

2. Pemimpin merasa mampu untuk mengerjakan

sendiri

3. Takut wewenangnya sebagai pemimpin akan

berkurang

4. Tidak mau menanggung resiko

5. Perasaan tidak aman

6. Ketidakpercayaan kepada bawahan.

37

Selanjutnya untuk mendukung teori Umam, dari

kedua faktor yaitu Psychologis dan Organisatoris. Menurut

Yukl (1998:179), yang membuat pemimpin enggan atau

tidak mau mendelegasikan kewenangannya juga

dipengaruhi oleh faktor politis dari pemimpin

yaitu Koalisi. Menurut Pfeffer (dalam Yukl, 1998:

179), Proses politis menyangkut usaha-usaha para

anggota organisasi untuk meningkatkan kekuasaan

mereka atau melindungi sumber-sumber kekuasaan

yang ada seperti kewenangan dan control-kontrol

terhadap sumber daya itu. Kekuasaan politis

menyangkut proses mempengaruhi yang mengubah basis

awal kekuasaan dengan cara yang unik. Proses-

proses politis yang umum dalam organisasi termasuk

membentuk koalisi, memperoleh control terhadap

proses-proses keputusan penting dan melakukan

persaingan. Proses-proses politis ini menjelaskan

mengapa beberapa pihak mampu untuk mempertahankan

kekuasaan bahkan setelah keahlian mereka tidak

lagi kritis bagi organisasi.

38

Proses politis yang umumnya dalam organisasi

adalah membentuk sebuah koalisi atau aliansi untuk

mendukung atau menentang sebuah kebijakan,

program, atau perubahan tertentu. Dalam sebuah

koalisi tiap pihak membantu lainnya dalam

perolehan apa yang mereka inginkan. Koalisi tidak

terbatas pada pihak-pihak dalam sebuah organisasi,

kadang-kadang mereka dibentuk dengan pihak luar

(Yukl, 1998:180). Sehingga proses politis yang

membentuk suatu koalisi sangat memungkinkan

terjadinya keengganan pemimpin dalam

mendelegasiakan kewenangannya karena memungkinkan

adanya unsur-unsur kepentingan anggota atau

pribadi didalamnya.

Format pendelegasian kewenangan dapat

dilakukan oleh pejabat yang berkedudukan lebih

tinggi (superior) kepada pejabat yang berkedudukan

rendah (subordinate) atau pejabat atasan kepada

pejabat bawahan, di samping itu pendelegasian

kewenangan dapat pula dilakukan di antara pejabat

39

yang berkedudukan pada jenjang yang sama atau

antara pejabat yang sederajat. Pendelegasian

wewenang menegak atau vertikal, sedangkan

pendelegasian wewenang yang kedua diartikan

pendelegasian kewenangan mendatar atau horizontal.

Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat

dibedakan menjadi dua jenis (Wasistiono : 2005:56-

57), yaitu : a. Kewenangan atributif adalah

kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu

institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan; b. Kewenangan delegatif adalah

kewenagan yang berasal dari pendelegasian

kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih

tinggi tingkatannya.

Masing-masing pejabat diberikan tugas melekat

sebagai bentuk tanggung jawab agar tugas yang

diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik.

Tanggung jawab merupakan keharusan pada seseorang

pejabat untuk melaksanakan secara layak segala

sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Tanggung

40

jawab hanya dapat dipenuhi bila pejabat yang

bersangkutan disertai dengan wewenang tertentu

dalam bidang dan tugasnya. Dengan tiadanya

otoritas itu, tanggung jawab tidak dapat

dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Jadi ada

korelasi antara tugas, tanggung jawab dan

wewenang.

Kewenangan adalah hak seseorang pejabat

untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar

tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan

dengan berhasil, atau kekuasaan bagi pemilik

jabatan tertentu untuk melakukan sesuatu yang

diinginkannya sesuai dengan tujuan organisasi.

Berbicara mengenai pendelegasian kewenangan

berarti berbicara mengenai desentraslisasi.

Desentralisasi merupakan suatu prinsip

pedelegasian wewenang dari pusat ke bagian-

bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun

kefungsian. Prinsip ini mengacu kepada fakta

41

adanya span of control dari setiap organisasi sehingga

organisasi perlu diselenggarakan secara bersamaan.

Menurut Dwidjowijoto (2000:47), Pelimpahan

kewenangan atau konsep desentralisasi lebih dekat

dengan otonomi daerah. Konsep desentraslisai

dengan demikian mempunyai “cetakan” pemahaman yang

sama dengan otonomi daerah. Selanjutnya secara

umum desentralisasi terbagi menjadi dua :

desentralisasi territorial atau kewilayahan dan

desentralisasi fungsional. Desentralisasi

kewilayahan berarti pelimpahan kewenangan dari

pemerintah pusat kepada wilayah di dalam Negara.

Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan

wewenang kepada organisasi fungsional (teknis)

yang secara langsung berhubungan dengan

masyarakat.

Desentralisasi dalam arti fungsional

sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah di

setiap Negara manapun. Adanya departemen,

42

kementrian, dan badan-badan pemerintah merupakan

bukti nyata desentralisasi. Dalam berbagai

tingakatan, organisasi yang menerima pendelegasian

fungsional tersebut memiliki jaringan kerja

langsung kemasyarakat. Menurut Rondinelli (dalam

Nurcholis, 2007:11), merumuskan :

“Decentralization is the transfer of planning, decision making, oradministrative authority from the central government to itsorganization, local administrative unit, semi-autonomous andparastatal organization, local government, or nongovernmentorganization”.

(Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan,pembuatan keputusan, atau kewenanganadministratif dari pemerintah pusat kepadaorganisasi wilayah, satuan administratif daerah,organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atauorganisasi nonpemerintah/lembaga swadayamasyarakat).

Desentralisasi menurut Rondinelli mencakup

dekonsentrasi, devolusi, pelimpahan pada lembaga

semi otonom (delegasi), dan pelimpahan pada

lembaga nonpemerintah. Dekonsentrasi adalah

penyerahan beban kerja dari kementrian pusat

kepada pejabat-pejabatnya yang berada di wilayah.

43

Penyerahan tidak diikuti oleh kewenangan keputusan

untuk melaksanakannya. Devolusi merupakan

pelepasan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah

pusat untuk membuat satuan pemerintah baru yang

tidak dikontrol secara langsung dengan tujuan

memperkuat pemerintahan dibawah pemerintah pusat

dengan cara mendelegasikan fungsi dan kewenangan.

Pelimpahan wewenang pada lembaga semi otonom

(delegasi) yaitu pemberian kewenangan

administratif kepada organisasi-organisasi yang

melakukan fungsi-fungsi tertentu yang tidak

dibawah pengawasan pemerintah pusat. Selanjutnya

penyerahan fungsi pemerintah pusat kepada lembaga

nonpemerintah adalah tindakan pemberian wewenang

dari pemerintah kepada badan-badan milik swasta.

Selanjutnya, format desentralisasi dapat

dikelompokkan ke dalam empat bentuk (Sarundajang,

2005 : 54-56) yaitu :

1. Comprehensive local government system, yaitu aparatdaerah melakukan fungsi-fungsi yang diserahkanoleh pemerintah pusat;

44

2. Patnership system, yaitu beberapa jenis pelayananyang dilaksanakan langsung oleh aparat pusat danbeberapa jenis pelayanan yang lain dilakukanoleh aparat daerah;

3. Dual system, yaitu aparat pusat melaksanakanpelayanan teknis secara langsung, demikian jugaaparat daerah;

4. Integrated administrative system, yaitu aparat pusatmelakukan pelayanan teknis secara langsung dibawah pengawasan seorang pejabat koordinator.Aparat daerah hanya punya wewenang kecil dalamkegiatan pemerintahan.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menunjang penelitian serta menjaga

orisinalitas penelitian ini, penulis meninjau

beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil-

hasil penelitian yang sebelumnya berkenaan dengan


Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Wilayah

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil

penelitian memiliki relevansi dengan penelitian

ini dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

maupun perbandingan dalam proses penulisan.

2.2.1. A. Rofik

45

Skripsi program studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Maritim Raha Ali Haji Tanjungpinang

2014, dengan judul “Analisis Pelimpahan Kewenangan

Bupati kepada Camat di Kecamatan Kundur Tahun

2012”. Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan pelaksanaan Kewenangan Camat

Kundur dalam pemberian izin SITU BBM untuk

Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Metode penelitian yang digunakan oleh A. Rofik

adalah metode kualitatif. Hasil penelitian

menunjukan bahwa pelimpahan kewenangan Bupati

kepada Camat tidak disertai dengan sumber daya

yang memadai dan mekanisme pelayanan yang

berbelit-belit dan sulitnya menyamakan persepsi

mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

diantara SKPD teknis terkait dan kurangnya

koordinasi mengenai pelayanan tersebut.

Berangkat dari penelitian terdahulu ini yang

meneliti mengenai pelayanan publik pada Badan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan Kundur,

46

yang menitikberatkan permasalahan pada kualitas

pelayanan dengan penekanan pada teori pelayanan

publik. Sementara dalam penelitian ini lokus

penelitian terhadap Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya lebih luas

mengkaji efektifitas pendelegasian kewenangan

Bupati kepada BPMPT sebagai organisasi layanan

publik secara menyeluruh, artinya aspek

administrasi dan politis menyangkut pendelegasian

kewenangan akan menjadi bahan kajian dalam

penelitian ini.

2.2.2. Moh. Iskandar Mardani

Jurnal program studi Administrasi Negara,

Universitas UNTAD Sulawesi Tengah 2011, dengan

judul “Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Otonomi

Daerah”. Metode penelitian yang digunakan oleh

Moh. Iskandar Mardani adalah metode kualitatif.

47

Hasil penelitian menunjukan bahwa Bupati

melimpahkan kewenangan delegatif kepada Camat di

Kabupaten Parigi Moutong. Dengan pelimpahan

kewenangan delegatif tersebut perangkat daerah

yaitu kecamatan sulit melakukan perubahan dan

menyamakan persepsi pada instansinya sehingga

terjadi ketidaksiapan SDM pada bidang pekerjaan

yang dilimpahkan. Sehingga diharapkan dalam

pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di

Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat serta-merta

dilimpahkan begitu saja ke kecamatan untuk

dilaksanakan, akan tetapi memerlukan berbagai

persiapan dan kesiapan yang terpadu dari semua

pihak yang berkompeten. Persiapan dilakukan oleh

organisasi perangkat daerah yang akan menyerahkan

sebagian kewenangannya dan juga kesiapan kecamatan

dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan

kepadanya. Persiapan tersebut meliputi : persiapan

kelembagaan, persiapan sumber daya manusia

aparatur, alokasi dana dan fasilitas sarana

48

/prasarana pendukung, serta standarisasi dan

hubungan tata kerja antar Kecamatan dengan

Perangkat Daerah lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu ini lebih

memfokuskan kepada koordinasi antar instansi yang

telah diberikan pelimpahan kewenangan supaya

pelayanan dapat dilayani pada satu pintu (one stop

service). Sementara dalam penelitian ini akan

mengkaji mengenai keengganan pemimpin

mendelegasikan kewenangannya dengan tujuan

efektifitas pelayanan perizinan dan nonperizinan

yang telah dilimpahkan agar dapat dilayani secara

efektif.

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Uma Sekaran (dalam Sugiono 2003:65)

mengemukan kerangka pikir adalah model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

penting.

49

Berdasarkan pendapat diatas, kerangka

berfikir merupakan sebuah konsep dari penelitian

yang dimuat dalam sebuah bagan yang digunakan oleh

peneliti menjelaskan secara singkat mengenai

penelitiannya. Kerangka berpikir juga biasanya

disebut sebagai gambaran ringkas dalam bentuk bagan

mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti.

Berdasarkan judul penelitian yaitu mengenai

pendelegasian kewenangan Bupati kepada BPMPT di

wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

maka dilakukan identifikasi permasalahan. Kemudian

berdasarkan identifikasi tersebut sesuai dengan

tujuan penelitian maka dilakukan identifikasi lebih

lanjut mengenai faktor-faktor penyebab belum

efektifnya pendelegasian wewenang pelayanan

perizinan dan nonperizinan dalam rangka integrasi

pelayanan pada BPMPT di Wilayah Kecamatan Sungai

Raya Kabupaten Kubu Raya.

50

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi

keengganan pemimpin dalam mendelegasikan wewenang

tersebut sudah berjalan secara efektif atau belum

maka dilakukan kajian teori keengganan pemimpin

mendelegasikan kewenangannya menurut Umam

(2010:315), yaitu karena alasan Rintangan Psychologis

dan Rintangan Organisatoris, serta faktor politis yaitu

Koalisi menurut Yukl (1998:179). Dari teori tersebut

akan menjadi rujukan atau pisau analisis penulis

dalam melakukan penelitian ini dengan harapan agar

pendelegasian wewenang dapat dilakukan secara

efektif sehingga pelayanan dapat dilaksanakan

secara terpadu sesuai dengan motto dari BPMPT

Kabupaten Kubu Raya yaitu “CEMPAKA” (Cepat, Mudah,

Pasti, Aman dan Terbuka), yang akan digambarkan

pada bagan sebagai berikut :

51

Bagan 2.1Kerangka Pikir Penelitian

Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Wilayah

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Identifikasi Permasalahan :1. Adanya keengganan Bupati dalam mendelegasikan

sebagaian kewenangannya kepada Badan PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten KubuRaya.

2. Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnyapendelegasian kewenangan Bupati kepada BPMPTdalam memberikan pelayanan perizinan dannonperizinan di wilayah Kecamatan Sungai Raya

Umam (2010:315)1. Rintangan

Psychologis

Yukl (1998:179)Faktor politisyaitu : Koalisi

52

2.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari masalah

peneliti seperti yang telah dikemukan sebelumnya

dengan dukungan teori, maka pertanyaan

penelitian sesuai dengan fokus penelitian

yaitu :

1. Mengapa rintangan psychologis dapat menyebabkan

pendelegasian

Efektifitas pendelegasiankewenangan dan terlaksanannyapelayanan yang Cepat, Mudah,

53

kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu dalam

memberikan pelayanan perizinan dan

nonperizinan di Wilayah Kecamatan Sungai Raya

Kabupaten Kubu Raya belum efektif ?

2. Mengapa rintangan organisatoris dapat menyebabkan


Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam

memberikan pelayanan perizinan dan

nonperizinan di Wilayah Kecamatan Sungai Raya

Kabupaten Kubu Raya belum efektif ?

3. Mengapa faktor politis yaitu Koalisi dapat

menyebabkan pendelegasian kewenangan Bupati

kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu dalam memberikan pelayanan perizinan

dan nonperizinan di Wilayah Kecamatan Sungai

Raya Kabupaten Kubu Raya belum efektif ?

54

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:1-2), metode penelitian

dapat diartikan sebagai cara alamiah untuk

mendapatkan data yang valid untuk tujuan yang dapat

ditentukan, dikembangkan, dibuktikan untuk suatu

pengetahuan tertentu sehingga pada waktunya dapat

digunakan untuk memahami, memecahkan dan

mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui

pengamatan langsung (observasi), wawancara

terstruktur dan dokumentasi. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini bersifat komparatif.

Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008:41), metode

komparatif yaitu jenis penelitian deskriptif yang

ingin mencari jawaban secara mendasar tentang

55

sebab-akibat dengan menganalisa faktor-faktor

penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena

tertentu. Sependapat juga dengan Suryabrata

(2003:84), bahwa metode komparatif atau Kausal-

komparatif merupakan penelitian untuk menyelidiki

kemungkinan sebab-akibat dengan cara : berdasar

atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari

kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab

melalui data tertentu. Berdasarkan dua pendapat

tersebut maka penelitian ini menggunakan metode

Komparatif dengan tujuan mengidentifikasi faktor-

faktor yang menyebabkan belum efektifnya

pendelegasian kewenangan Bupati kepada BPMPT

Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan pelayanan

perizinan dan nonperizinan.

3.2. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah untuk mendukung penelitian dan

pengumpulan data ini dilakukan melalui :

a. Studi Kepustakaan

56

Yaitu dengan cara mendapatkan atau memperoleh

pokok pikiran, teori, pendapat maupun pandangan

dengan cara mempelajari buku-buku, tulisan-

tulisan serta berbagai peraturan perundang-

undangan yang mendukung pembahasan dalam

penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu untuk mendapatkan data secara langsung

termasuk fakta dan informasi berupa data primer

dan data sekunder yang berhubungan dengan

penelitian ini.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah pada Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di wilayah

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan

pertimbangan sebagai berikut :

a. Data dan informasi sangat mudah diperoleh

sehingga akan sangat membantu kelancaran

penulis dalam mengumpulkan data.

57

b. Sebagai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu terbaik yang memperoleh Invesment Award

2014 atas penilaian Self Assesment 2013,

nominasi 20 besar tingkat nasional atau dari

552 Provinsi, Kabupaten atau Kota.

c. Di BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum pernah

dilakukan penelitian mengenai efektifitas

pelaksanaan pendelegasian kewenangan sehingga

dipandang perlu dilakukan penelitian agar

pelayanan mengenai perizinan dan nonperizinan

dapat dilayani secara efektif dan optimal pada

satu badan atau satu pintu (One Stop Service).

3.3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan Pada bulan

Maret 2015 sampai dengan Mei 2015. Secara rinci

pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

TABEL 3WAKTU PENELITIAN

No.

Kegiatan Pelaksanaan KegiatanDes Ja Fe Ma Ap Me

58

"14

n"15

b"15

r"15

r"15

i"15

1 Pengajuan Outline

2 Penyerahan SK kepada pembimbing

3

Penyusunan Proposal dan konsultasi pada Dosen Pembimbing

4 seminar Proposal

5 Penelitian Lapangan

6 Analisis data dankonsultasi

7 Ujian skripsi

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1. Subjek Penelitian

Teknik pengambilan subjek dalam penelitian

ini menggunakan teknik snowball. Subjek

penelitiannya adalah informan (orang), sebagai

sumber data utama, pemilihan informan didasarkan

atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki

data yang bersedia memberikan data. Sedangkan

59

informan selanjutnya diminta kepada informan awal

untuk menentukan siapa atau orang mana yang dapat

memberikan informasi. Sedangkan yang menjadi

informan kunci dalam penelitian ini adalah :

1. Bupati Kabupaten Kubu Raya, periode 2014-2019.

2. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya.

3. Sekretaris BPMPT Kabupaten Kubu Raya.

4. Masyarakat pengguna yang memiliki kepentingan

dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan ( 5

orang ).

3.4.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah efektifitas

pendelegasian kewenangan Bupati kepada BPMPT dalam

memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di

wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang

digunakan dalam pengumpulan data di lapangan.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah (1) peneliti sendiri, (2)

60

alat perekam wawancara/tape recorder, dan (3) kamera

digital, untuk mendapatkan data yang lengkap dari

semua pihak yang terkait sehingga data yang

diperoleh dapat menjawab semua permasalahan yang

diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan

mengadakan pengamatan langsung ke lokasi

penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas

tentang pendelegasian kewenangan Bupati kepada

BPMPT di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Kubu Raya. Alat yang digunakan adalah pedoman

observasi.

b. Wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan mewawancarai informan

secara langsung dengan pertanyaan yang telah

disusun. Wawancara yang telah dilakukan terhadap

informan yang memiliki informasi dan pengetahuan

61

yang luas dan mendalam berkaitan dengan

penelitian. Alat yang digunakan dalam wawancara

adalah pedoman wawancara dan alat perekam suara.

Informan dalam penelitian ini adalah Bupati

Kabupaten Kubu Raya, periode 2014-2019, Kepala

BPMPT Kabupaten Kubu Raya, dan Sekretaris BPMPT

Kabupaten Kubu Raya, serta masyarakat pengguna

dan memiliki kepentingan dalam mengurusi

perizinan dan nonperizinan di BPMPT Kabupaten

Kubu Raya.

c. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan

data sekunder yang dijadikan landasan teoritis

serta sebagai pedoman untuk melakukan penelitian.

Dokumentasi ini dilakukan ke berbagai sumber data

seperti : Bupati Kabupaten Kubu Raya, periode

2014-2019, BPMPT Kabupaten Kubu Raya, serta

pengumpulan data dari berbagai peraturan

perundang-undangan, buku dan hasil penelitian

terdahulu sebagai referensi dan landasan

pelaksanaan studi kepustakaan mengenai

62

efektifitas pendelegasian kewenangan Bupati

kepada BPMPT dalam memberikan pelayanan perizinan

dan nonperizinan di wilayah Kecamatan Sungai Raya

Kabupaten Kubu Raya.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis ekploratif

kualitatif dengan melakukan pengamatan atau

penjajagan terhadap permasalahan yang belum pernah

diteliti sebelumnya. Ada tiga hal yang dilakukan

dalam analisis data menurut Moleong (2000:109-197),

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan.

Analisis data dilakukan setelah semua data

yang peneliti butuhkan terkumpul. Data yang telah

terkumpul direduksi atau diolah lagi agar lebih

sempurna dan relevan dengan penelitian yang

dilakukan sehingga bila ada data yang kurang dapat

dilakukan penambahan terhadap data yang dirasa

masih kurang. Setelah dilakukan reduksi atau

63

pengolahan data, kemudian dilakukan penyajian data

dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan

kategori yang diperlukan yang telah ditetapkan oleh

peneliti. Setelah melakukan penyajian data, data

kemudian diinterpretasikan dengan menelaah maupun

memahami kemabali data yang telah disajiakan untuk

mengambil makna yang tersirat maupun tersurat dalam

data tersebut. Terakhir adalah penarikan kesimpulan

dari seluruh rangkaian analisis data sehingga

mendapatkan rumusan atau makna dari hasil

penelitian sehingga mudah dipahami dan relevan

dengan judul, tujuan dan rumusan permasalahan

penelitian.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Validitas atau pemeriksaan keabsahan data,

merupakan proses penelitian yang dilakukan

peneliti, dimana peneliti sendiri bertindak sebagai

instrumen kunci. Dalam proses validitas, dihasilkan

catatan lapangan, transkip wawancara dan

dokumentasi baik berupa audio maupun gambar. Untuk

64

menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam

penelitian, data yang telah terkumpul, khususnya

data-data mengenai efektifitas pendelegasian

kewenangan Bupati kepada BPMPT dalam memberikan

pelayanan perizinan dan nonperizinan di wilayah

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Teknik triangulasi dengan sumber data (Bungin,

2008:256-257), triangulasi sumber berarti cara

untuk mendapatkan data dari sumber-sumber yang

berbeda akan tetapi menggunakan teknik yang sama.

Untuk mendapatkan data dari sumber yang sama

peneliti melakukan observasi partisipatif.

Wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber

data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber

data menurut Denzin (dalam Moleong, 2000:257),

membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber,

metode, dan teori. Dengan triangulasi, peneliti

dapat mengecek kembali temuannya dengan jalan

membandingkan sumber, metode, dan teori. Peneliti

65

dapat melakukan dengan cara mengajukan pertanyaan

yang bervariasi, mengecek dengan sumber data, dan

memanfaatkan berbagai metode agar pengecekkan

kepercayaan dapat dilakukan.

66

BAB 1VHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya

4.1.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Kubu

Raya berada di sisi Barat Daya, Provinsi

Kalimantan Barat 0o13'40,83” sampai dengan 1o00'

53,09” Lintang Selatan dan 109o02’19,32” sampai

dengan 109o58’32,16” Bujur Timur. Sedangkan secara

administratif, batas wilayah Kabupaten Kubu Raya

adalah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan

dengan Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak,

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten

Ketapang, Sebelah barat berbatasan dengan Laut

67

Natuna dan sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau. Luas

Kabupaten Kubu Raya mencapai 6.985,24 km2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007

tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya di

Provinsi Kalimantan Barat ibukota Kabupaten Kubu

Raya berada di Sungai Raya. Adapun letak kondisi

geografis Kabupaten Kubu Raya digambarkan pada

peta berikut ini :

Gambar 1Peta Kabupaten Kubu Raya

68

Tabel4

Luas Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dirinci MenurutKecamatan

No Kecamatan IbukotaluasArea(km2)

persentase (%)

1 Batu Ampar Padang Tikar2.002,70 28,67

2 Terentang Terentang786,40 11,26

3 Kubu Kubu1.211,60 17,35

4 Teluk Pekedai Teluk Pekedai291,90 4,18

5 Sungai Kakap Sungai Kakap453,17 6,49

6 Rasau Jaya Rasau Jaya111,07 1,59

7 Sungai Raya Sungai Raya 292,3 13,30

69

0

8 Sungai AmbawangAmbawang Kuala

726,10 10,39

9 Kuala Mandor B Kuala Mandor473,00 66,77

Kabupaten Kubu Raya 6.985,24 100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, 2015

Sebagian besar wilayah daratan Kabupaten

Kubu Raya (KKR) merupakan wilayah datar (dengan

kemiringan lahan 0-2%), Keadaan ini homogen yang

menyebar dari daerah pesisir Utara ke Selatan.

Wilayah yang berkemiringan lebih dari 2% terdapat

dibagian Timur yang berbatasan dengan Kabupaten

Sangggau. Wilayah Barat dan Selatan KKR berhadapan

dengan Laut Cina Selatan. KKR termasuk wilayah

yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS),

diantaranya termasuk kategori sungai-sungai besar

seperti : Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai

Ambawang. Keberadaan sungai-sungai tersebut sangat

mempengaruhi aktifitas perekonomian masyarakat di

wilayah KKR. Sedangkan, Kantor Bupati sebagai

pusat pemerintahan yang berada di jalan arteri

70

Supadio Kecamatan Sungai Raya yang merupakan milik

Pemerintah KKR.

4.1.1.2. Kondisi Demografis

Pada tahun 2012 penduduk KKR tercatat 522.174

jiwa, dengan kepadatan penduduk 75 per km2.

Penyebaran penduduk belum merata dimana kecamatan

terpadat yaitu di Kecamatan Sungai Kakap dengan

kepadatan 236 jiwa per km2, kemudian Rasau Jaya

sebesar 222 jiwa per km2 dan Sungai Raya sebesar

211 jiwa per km2. Penduduk yan paling jarang

adalah Kecamatan Terentang sebesar 15 jiwa per km2

. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,14%.

4.1.1.3. Kondisi Ekonomi

Dilihat dari letak geografis wilayah KKR

sangat strategis, hal ini dilihat dari beberapa

faktor antara lain :

a) Wilayah Kubu Raya Daerah Aliran Sungai (DAS),

yaitu DAS Kapuas, sehingga banyak hasil-hasil

71

alam dari wilayah hulu Sungai Kapuas yang

bermuara diwilayah KKR, hal ini meransang

berdirinya industri-industri pengolahan dari

berbagai komoditas hasil alam disepanjang

Sungai Kapuas.

b) Keberadaan KKR yang sangat berdekatan dengan

Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi

Kalimantan Barat memberi multiplier effect bagi

perkembangan wilayah. Disisi lain, percepatan

pembangunan dan pertambahan penduduk Kota

Pontianak dengan lahan yang sangat terbatas

memberikan peluang yang sangat penting dalam

pengembangan pembangunan wilayah KKR, khususnya

pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan

langsung dengan Kota Pontianak (Kecamatan

Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, dan

Kecamatan Sungai Kakap). Adanya interaksi

secara langsung antara Kota Pontianak dan KKR

dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara

72

langsung terutama pada sektor perdagangan dan

jasa.

c) Wilayah KKR yang merupakan pintu masuk poros

timur (Trans Kalimantan), terutama setelah

dibukanya poros jalan darat Pontianak-Tayan,

dan juga keberadaan Bandar udara Supadio yang

merupakan jalur penghubung transportasi udara

utama di wilayah Kalimantan Barat dengan daerah

luar yang merupakan potensi daerah yang perlu

diperhitungkan.

4.1.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Kubu Raya

Perubahan paradigma dan konsep dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah

memberi ruang gerak kepada daerah sekaligus

sebagai keleluasaan kewenangan untuk menjalankan

fingsi-fungsi pemerintahan yang didelegasikan

kepada Daerah Otonom, agar mempunyai dampak nyata

(tangible impact) bagi kemajuan daerah. Untuk

menempatkan dan melaksanakan fungsi-fungsi

73

pemerintahan dibentuk Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang merupakan unit-unit kerja

penyelenggara pemerintahan di daerah. Berdasarkan

Peraturan Daerah KKR Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Susunan

4.1.3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

4.1.3.1. Pembentukan

Upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah

di bidang pelayanan publik, pemerintah

mengeluarkan paket kebijakan nasional :

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang

Penanaman Modal;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

74

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebujakan

tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Rayamerumuskan

kebijakan daerah, berupa :

a) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Kubu Raya;

b) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 89 Tahun 2009

tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan

Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

BPMPT adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah

yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

4.1.3.2. Kedudukan dan Fungsi Kelembagaan

75

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu

Raya Nomor 14 Tahun 2009 bahwa BPMPT merupakan

salah satu Lemabaga Teknis Daerah dengan fungsi-

fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan program-program dibidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu;

b) Penyelenggaraan administrasi pelayanan

penanaman modal dibidang perizinan dan

nonperizinan;

c) Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal

dan perizinan;

d) Pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal

dan perizinan;

e) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,

organisasi, tata laksana, perlengkapan dan

administrasi umum internal Badan;

f) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penempatan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut

berada dalam struktur organisasi dan dalam

76

operasionalisasinya menjadibagian dari lingkup

besar tgas pokok dan fungs BPMPT Kabupaten Kubu

Raya.

4.1.3.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh

struktur organisasi. Struktur yang dapat menuntun

atau meningkatkan keefektifan organisasi. Struktur

organisasi terkait dengan efektivitas koordinasi

antar satuan kerja dan sebagai alat untuk

mengawasi atau mengendalikan tindakan para

anggotanya.

Demi mencapai efektivitas pelaksanaan fungsi-

fungsi teknis kelembagaannya, maka berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14

Tahun 2009 dirumuskan struktur organisasi BPMPT,

dengan komposisi struktur kelembagaan, tugas dan

fungsi sebagai berikut :

4.1.3.4. Sumber Daya Organisasi

77

4.1.4. Penyelenggaraan Fungsi Penanaman Modal dan

Pelayanan Satu Pintu

4.2. Pembahasan

78

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif (Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya). Jakarta :Kencana Prenada Media Group.

Dwidjowijoto. 2000. Otonomi Daerah Desentralisasi tanpaRevolusi. Jakarta : PT. Gramedia.

Hodge, B.J, Anthony, William P, 1998, OrganizationalTheory, Allyn and Bacon, Inc. Massachusetts : USA.

Masyhuri dan Zainuddin. 2008. Metodelogi PenelitianPendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung : RefikaAditama.

Moleong, Lexy J. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan danOtonomi Daerah. Jakarta : GRASINDO.

Rasyid, Ryass. 2002. Makna Pemerintahan (Tinjauan dari SegiEtika dan Kepemimpinan). Jakarta : PT. Mutiara SumberWidya.

79

Sarundajang. 2005. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah.Jakarta : Sinar Harapan.

Sedarmayanti. 2012. Manajemen dan Komponen TerkaitLainnya. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung :

Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung :

Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2003. Metodologi Penelitian.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sutarto. 2002. Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah UniversityPress : Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Ilmu Administrasi Publik.Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.

Umam, Khaerul. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung :CV. Pustaka Setia.

Wasistiono, Sadu, 2001, Esensi Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Bandung :Alqaprint.

Wasistiono, Sadu Dkk. 2009 Perkembangan OrganisasiKecmatan dari Masa Ke Masa, Fokusmedia.

Widjaja. HAW. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yukl, Gary. 1998. Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: Prenhallindo.

80

Sumber lain :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 TentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor 96 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian WewenangPenerbitan Perizinan Penanaman Modal di BidangPerdagangan Kepada Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal dalam Rangka PelaksanaanPelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang StandarOperasional Prosedur Pelayanan Perizinan danNonperizinan Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.



Kep.Bup. No. 16 Tahun 2010 tentang PelimpahanKewenangan Perizinan dan nonperizinan pada BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu KabupatenKubu Raya.

81



Penelitian Terdahulu :

Rofik. A. 2014. Analisis Pelimpahan Kewenangan Bupati kepadaCamat di Kecamatan Kundur Tahun 2012. Tanjungpinang :Skripsi Program Studi Ilmu PemerintahanUniversitas Raja Ali Haji.

Mardani. Moh. Iskandar. 2011. Pelimpahan KewenanganBupati dalam Otonomi Daerah. Sulawasi Tengah : JurnalProgram Studi Administrasi Negara UniversitasUNTAD.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BPMPT KABUPATEN KUBU RAYA

Documents