BAB II GAMBARAN UMUM A. Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan nasional : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merumuskan kebijakan Daerah, berupa: 24
Gambaran umum lokasi penelitian kabupaten kubu raya
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kubu Raya
Dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah di bidang pelayanan
publik, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan nasional :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
di Daerah;
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya merumuskan kebijakan Daerah, berupa:
1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 89 Tahun 2009 tentang Struktur
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya;
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dibentuk BPMPT sebagai Penyelenggara
Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Struktur organisasi, tugas
24
25
pokok, fungsi dan tata kerja BPMPT mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 89 Tahun 2009. Kebijakan tersebut sebagai upaya melembagakan
pelayanan terpadu satu pintu menjadi salah satu perangkat Daerah Otonom di
Kabupaten Kubu Raya.
BPMPT Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah
merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
B. Kedudukan dan Fungsi Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun
2009 bahwa BPMPT merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah dengan
fungsi-fungsi, sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu;
2. Penyelenggaraan administrasi pelayanan penanaman modal dan perizinan
dan non perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan perizinan;
4. Pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan perizinan;
Jumlah 30Sumber : BPMPT Kabupaten Kubu Raya, 2014.
42
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah tingkat pendidikan yang
terbesar adalah berlatar pendidikan S1 yaitu berjumlah 12 orang (40%), D.III
berjumlah 9 orang (30%), S2 berjumlah 6 orang (20%), sedangkan jumlah tingkat
pendidikan yang terkecil adalah berlatar pendidikan SLTA yaitu berjumlah 3
orang (10%).
Berikut data tentang pegawai yang ada pada sub bidang pendidikan,
kesehatan dan perikanan berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan
adalah sebagai beikut :
Tabel 3Daftar Pegawai Negeri Sipil
Pada Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan PerikananNo Uraian/Pangkat Pendidikan Golongan Jumlah1 Penata S1 III/c 12 Penata Muda Tingkat I S1 III/b 1
Jumlah 2Sumber : BPMPT Kabupaten Kubu Raya, 2014.
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada sub
bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perikanan 2 (dua) orang dan dirasakan
masih perlu adanya peningkatan sumber daya aparatur agar dapat
mempermudah dalam memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan
standar pelayanan.
E. Visi dan Misi
BPMPT Kabupaten Kubu Raya memiliki visi, misi dan struktur organisasi.
Adapun visi dan misi BPMPT Kabupaten Kubu Raya yaitu :
1. Visi BPMPT Kabupaten Kubu Raya:
“Terwujudnya Pelayanan Profesional Untuk Peningkatan Penanaman Modal.”
2. Misi BPMPT Kabupaten Kubu Raya:
43
a. Meningkatkan kualitas, kinerja, dan profesionalisme sumberdaya
manusia dalam peningkatan penanaman modal dan pelayanan
terpadu.
b. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam peningkatan
penanaman modal/investasi daerah dan pelayanan terpadu.
c. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta
memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Selain visi dan misi, BPMPT Kabupaten Kubu Raya juga memiliki motto
yaitu:
Motto : “CEMPAKA”
Pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
terukur.
Prosedur tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan.
Biaya jelas perhitungannya dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan mempunyai
kepastian keamanan yang dilindungi hukum.
Transparan, dapat dan mudah diakses semua pihak yang
memerlukan, disediakan secara memadai dan mudah
dimengerti.
F. Sarana dan Prasarana
Guna mendukung penyelenggaraan pelayanan di BPMPT Kabupaten Kubu
raya, sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam mencapai suatu
Cepat
Mudah
Pasti
Aman
Terbuka
44
tujuan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana
BPMPT Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 4Sarana dan Prasarana pada Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan
Perikanan BPMPT Kabupaten Kubu Raya
Sumber : BPMPT Kabupaten Kubu Raya, 2014.
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah sarana dan prasarana yang
dimiliki sub bidang pendidikan, kesehatan dan perikanan pada BPMPT
Kabupaten Kubu Raya. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan
membantu dalam proses pelayanan agar lebih cepat sehingga dapat menghemat
waktu.
No Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi1 Kursi Antrian 9 9 Baik2 Printer 1 1 Baik3 Mesin Antrian 1 1 Baik4 AC 1 1 Baik5 Copy Board/Elektrik White Board 1 1 Baik6 Komputer PC 2 2 Baik7 Televisi 1 1 Baik8 Meja Loket 4 4 Baik9 Meja Kerja 2 2 Baik