Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu | 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai salah satu implementasi pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan, sejak diberlakukannya sistem satu atap (seluruh peradilan berada di bawah Mahkamah Agung baik secara administrasi maupun dalam hal pelaksanaan tupoksi) pada tahun 2004, telah mengalami berbagai peningkatan dalam berbagai aspek khususnya dalam hal anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi peradilan. Upaya dan kerja keras Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja seluruh Peradilan dalam upaya penegakan supremasi hukum, telah menimbulkan semangat, inspirasi dan motivasi bagi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam hal peningkatan kinerja peradilan Agama di wilayah kota Bengkulu. Terlebih dengan adanya keberhasilan Mahkamah Agung RI untuk meyakinkan pemerintah dan DPR agar menyetujui pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai Mahkamah Agung RI di wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak saja meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Mahkamah Agung RI, namun dibalik itu terdapat suatu janji yang harus dipenuhi dan apabila terdapat wanprestasi, maka semua upaya dan kerjakeras Mahkamah Agung RI akan sia-sia. Janji tersebut adalah bahwa seluruh pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI secara keseluruhan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja di berbagai bidang, mulai dari disiplin kerja sampai dengan penyampaian laporan-laporan sebagai bukti adanya peningkatan kinerja tersebut. Untuk itu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI di kota Bengkulu, bersama dengan seluruh Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana yang telah diupayakan oleh Mahkamah Agung RI, diantaranya
22
Embed
PENDAHULUAN - pa-bengkulukota.go.idpa-bengkulukota.go.id/foto/LAKIP_2010_PA_Bengkulu.pdf · 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu
| 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai salah satu
implementasi pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan, sejak
diberlakukannya sistem satu atap (seluruh peradilan berada di bawah
Mahkamah Agung baik secara administrasi maupun dalam hal pelaksanaan
tupoksi) pada tahun 2004, telah mengalami berbagai peningkatan dalam
berbagai aspek khususnya dalam hal anggaran untuk meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi peradilan.
Upaya dan kerja keras Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas kinerja seluruh Peradilan dalam upaya penegakan supremasi
hukum, telah menimbulkan semangat, inspirasi dan motivasi bagi Pengadilan
Agama Bengkulu Kelas I A dalam hal peningkatan kinerja peradilan Agama di
wilayah kota Bengkulu. Terlebih dengan adanya keberhasilan Mahkamah Agung
RI untuk meyakinkan pemerintah dan DPR agar menyetujui pemberian
tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai Mahkamah Agung RI di wilayah
Republik Indonesia.
Keberhasilan tersebut tidak saja meningkatkan kesejahteraan seluruh
pegawai Mahkamah Agung RI, namun dibalik itu terdapat suatu janji yang harus
dipenuhi dan apabila terdapat wanprestasi, maka semua upaya dan kerjakeras
Mahkamah Agung RI akan sia-sia. Janji tersebut adalah bahwa seluruh pegawai
negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI secara keseluruhan akan
meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja di berbagai bidang, mulai dari
disiplin kerja sampai dengan penyampaian laporan-laporan sebagai bukti
adanya peningkatan kinerja tersebut.
Untuk itu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai salah satu ujung
tombak Mahkamah Agung RI di kota Bengkulu, bersama dengan seluruh
Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Bengkulu, telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kinerja
sebagaimana yang telah diupayakan oleh Mahkamah Agung RI, diantaranya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu
| 2
adalah peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan dan peningkatan disiplin
kerja; masuk kerja tepat pukul 08.00 WIB dan pulang kerja tepat pukul 16.50
WIB kecuali hari Jum’at pulang kerja pukul 17.00 WIB, pelaksanaan kegiatan
secara benar dan tepat sasaran, dan pengiriman laporan secara benar dan tepat
waktu.
Selain itu, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Mahkamah
Agung RI dan Peradilan di bawahnya serta sesuai petunjuk dari :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah melaksanakan pembuatan
SAKIP Tahun 2010 yang akan dilanjutkan dengan pembuatan SAKIP Tahun
2011. Hal ini juga sebagai wujud Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai
salah satu aparatur negara yang mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi
antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang
dihasilkan.
B. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang:
a. perkawinan
b. waris
c. wasiat
d. hibah
e. wakaf
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu
| 3
f. zakat
g. infaq
h. shadaqah
i. ekonomi syari'ah.
Selain itu, secara rutin Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melakukan
koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Korwil di
Provinsi Bengkulu, dalam hal pengisian aplikasi SAKPA dan SIMAK sehingga
dapat dilaporkan ke Departemen Keuangan secara benar dan tepat waktu.
Tidak berhenti pada tugas dan fungsi yang disebutkan dalam Pasal 49
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu
pada saat ini juga telah mengembangkan sistem peradilan berbasis teknologi.
Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan informasi di Pengadilan dan
sejalan dengan kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI, sejak tahun 2008 Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu telah memiliki
situs/website, yang peresmiannya dilakukan secara langsung oleh Ketua
Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. M. CL., pada tanggal 07
Juli 2008. Berikut ini adalalah alamat web (homepage) dan alamat email kantor
k. Pembayaran jasa pos/giro Input : 2.400.000,- 100% 99,97% 99,97%
Output : 12 bulan
Outcome : Pengiriman surat dan laporan
terlaksana tepat waktu
l. Mengikuti kegiatan Rakernas Input : 5.000.000,- 100% 100% 100%
Output : 1 paket
Outcome : Lebih meningkatnya kualitas kerja dan
kinerja lembaga peradilan sejalan
dengan konsep Mahkamah Agung
m. Melakukan kegiatan Input : 724.000,- 100% 99,44% 99,44%
konsultasi kerja Output : 1 paket
Outcome : Kualitas kerja dan kinerja Peradilan
Agama di wilayah provinsi Bengkulu,
terlaksana lebih baik dan terarah
sesuai ketentuan yang berlaku
Bengkulu, Februari 2011
Ketua,
Sulhan, SH. M. Hum
NIP. 196006081987031007
3 4
SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 Peningkatan Penegakan a. Selesainya putusan dalam 6 bulan a. Penyediaan Dana Bantuan 1 paket 100% Tersedianya dana prodeo 1 paket 100% 7.500.000,-
Hukum dan HAM b. Sedikitnya upaya hukum banding Hukum(Perkara Prodeo) 1 paket 100% Tersedianya dana untuk biaya 1 paket 100% 24.000.000,-
& kasasi karena mutu putusan b. Penyediaan Dana Bantuan advokat (60 perkara)
yang dihasilkan Hukum(Biaya Advokat)
2 Peningkatan kinerja a. Hakim mampu menyelesaikan a. Pengadaan perlengkapan 1 paket 100% Kinerja pegawai lebih optimal 1 paket 100% 1.000.000.000,-
lembaga peradilan dan perkara yang diterima sesuai sarana gedung dalam melaksanakan tugas kantor
penegak hukum lainnya pola bindalmin dan ketentuan (Rehab Gedung Kantor) sesuai ketentuan yang ada
lain yang berlaku. b. Pengadaan Kendaraan Roda 4 1 paket 100% Kinerja pegawai lebih optimal 1 paket 100% 225.000.000,-
b. Pengelolaan dana pada DIPA dalam melaksanakan tugas kantor
terlaksana tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang ada
sesuai ketentuan yang berlaku c. Pengadaan Alat Pengolah 1 paket 100% Kinerja pegawai lebih optimal 1 paket 100% 20.000.000,-
c. Pegawai mampu menyelesaikan Data dalam melaksanakan tugas kantor
setiap tugas yang diberikan sesuai sesuai ketentuan yang ada
dengan batas waktu yang telah
ditetapkan .
3 Peningkatan kualitas a. Pegawai disiplin masuk a. Pembayaran gaji, lembur, 12 bulan gaji 100% Kinerja pegawai lebih optimal 12 bulan gaji 100% 2.077.238.000,-
kepemerintahan kerja dan pulang kerja honorarium dan vakasi dalam melaksanakan tugas kantor
yang baik sesuai waktu yang telah b. Pengadaan pakaian 46 stel 100% Kinerja pegawai lebih optimal 46 stel 100% 16.100.000,-
ditetapkan pimpinan dinas pegawai pakaian dinas dalam melaksanakan tugas kantor pakaian dinas
b. Penyampaian laporan c. Pengadaan pakaian Toga 6 stel pakaian 100% Keamanan, kebersihan dan 6 stel pakaian 100% 1.640.000,-
perkara terlaksana tepat Hakim, satpam, supir dan kelancaran operasional
waktu, baik bulanan mau cleaning service terselenggara lebih baik
setiap awal bulan dan d. Perawatan gedung kantor 1 paket 100% Meningkatnya Kebersihan dan 1 paket 100% 7.000.000,-
semesteran dan halaman kenyamanan pegawai dalam
d. Kondisi gedung, halaman, melaksanakan tugas kantor
dan inventaris/BMN kantor e. Perawatan rumah negara 1 paket 100% Meningkatnya kebersihan dan 1 paket 100% 4.550.000,-
selalu bersih dan layak pakai kenyamanan rumah dinas untuk
e. Terjalinnya koordinasi yang keperluan Hakim
baik antara pimpinan kantor f. Pemeliharaan kendaraan 1 unit mobil 100% Operasional kantor dan para 1 unit mobil 100% 11.016.000,-
dengan unsur muspida Pemda roda-4 dinas pejabatnya dapat berjalan dinas
dan instansi lainnya dengan lebih baik
g. Pemeliharaan kendaraan 7 unit mo- 100% Operasional kantor dan para 7 unit mo- 100% 11.900.000,-
roda-2 tor dinas pejabatnya dapat berjalan tor dinas
dengan lebih baik
h. Perawatan sarana gedung 1 paket 100% Meningkatnya Kebersihan dan 1 paket 100% 16.460.000,-