PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum - POMpom.go.id/ppid/2015/rpusat/roren.pdf · bentuk jabatan fungsional perencana. Selain itu, dibutuhkan juga fungsional analis kebijakan, statistisi,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR OR.01.02.211.05.15.1089 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memuat arah

kebijakan dan strategi pengawasan Obat dan Makanan telah diturunkan dalam

Renstra Eselon I di lingkungan BPOM, salah satunya adalah Sekretariat Utama

(Sektama). Sektama mempunyai tugas dan fungsi yang bersifat dukungan

manajemen pelaksanaan tugas teknis. Salah satu unit organisasi eselon II yang

mendukung pelaksanaan tugas sektama adalah Biro Perencanaan dan

Keuangan, utamanya dalam hal melaksanakan koordinasi perumusan rencana

strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

Perencanaan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam

manajemen pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara

terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung

terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan pengganggaran unit

organisasi di lingkungan BPOM baik ditingkat pusat dan balai di daerah dalam

rangka mewujudkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan

kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan harus dilandasi oleh

suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi

keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis

-2-

yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun

berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode

sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Selama periode tahun 2010-2014 Biro Perencanaan dan Keuangan telah

melaksanakan berbagai kegiatan perencanaan dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas utama BPOM sebagai pengawas Obat dan Makanan.

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 memuat

tujuan dan sasaran untuk periode 2015-2019. Diharapkan Renstra tersebut

dapat menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan

memacu peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Adapun kondisi

umum Biro Perencanaan dan Keuangan saat ini dapat dijelaskan mulai dari

peran, tupoksi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1.1.1 Peran Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit organisasi eselon II

yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis

dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan

serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro

Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

a. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan

pengembangan organisasi;

b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman

luar negeri;

c. Pelaksanaan manajemen keuangan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dengan demikian, Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah

satu unit organisasi yang mempunyai peran strategis dalam perancanaan dan

penganggaran serta manajemen keuangan BPOM sehingga diharapkan dapat

menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.

-3-

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan dan Keuangan disusun

berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dengan struktur Biro Perencanaan

dan Keuangan sebagaimana gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Sesuai dengan struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan, dari

14 jabatan struktural yang tersedia, masih terdapat 2 (dua) jabatan struktural

eselon IV yang belum diisi yaitu Kasubbag Organisasi di Bagian Renstra dan

Organisasi dan Kasubbag Perbendaharaan dan Akuntansi di Bagian Keuangan.

Hal ini tentunya dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi kurang

optimal sebab tugas tersebut merupakan tugas tambahan bagi pejabat/staf

yang ditugaskan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Perencanaan dan Keuangan

didukung oleh 39 orang pegawai, dengan profil pegawai berdasarkan tingkat

kepangkatan/Golongan seperti pada tabel 1.1.

SEKRETARIAT UTAMA

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIRO HUKUM DAN HUKMAS

BIRO KSLN BIRO UMUM

BAGIAN RENSTRA DAN ORGANISASI

BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAG RENSTRA

SUBBAG ORGANISASI

SUBBAG PROGRAM

SUBBAG ANGGARAN

SUBBAG DATA DAN EVALUASI

SUBBAG PELAPORAN

SUBBAG PERBENDAHARAAN

DAN AKUNTANSI

SUBBAG VERIFIKASI KEUANGAN

SUBBAG TU

-4-

Tabel 1.1

Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Tahun 2014

No. Nama Bagian Kepangkatan/Golongan Jumlah

I II III IV

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 1 1

1. Bagian Program dan Anggaran 8 1 9

2. Bagian Renstra dan Organisasi 6 1 7

3. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 8 1 9

4. Bagian Keuangan 2 10 1 13

Total 2 32 5 39

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pegawai Biro Perencanaan dan

Keuangan sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 32 orang

(82,05%).

Tabel 1.2

Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014

No. Nama Bagian Tingkat Pendidikan

Jumlah SLTA D3 S1/S+ S2

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 1 1

1. Bagian Program dan Anggaran 2 6 1 9

2. Bagian Renstra dan Organisasi 1 5 1 7

3. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 1 1 6 1 9

4. Bagian Keuangan 3 2 5 3 13

Total 6 4 22 7 39

Gambar 1.2 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

berdasarkan Pendidikan Tahun 2014

-5-

Dari gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai

yaitu sebanyak 22 orang pegawai (56,41%) berpendidikan sarjana (ekonomi,

sosial, komputer) dan sarjana plus (apoteker). Saat ini jabatan fungsional yang

terdapat di Biro Perencanaan dan Keuangan masih sebagai fungsional umum

dan pengadmin umum. Terdapat 4 (empat) orang pegawai yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan perencana tingkat pertama dan 1 (satu) orang

pelatihan perencana tingkat muda tahun 2013 dan 2014. Namun pada tahun

2014 belum ada pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan yang diangkat

dalam jabatan fungsional Perencana. Perbandingan kebutuhan jabatan

fungsional dengan yang ada saat ini ditunjukkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3

Perbandingan antara Jabatan Fungsional yang dibutuhkan dengan yang ada saat ini

No Jabatan Fungsional Kondisi Saat Ini Kebutuhan

1 Perencana Pertama 0 15

2 Perencana Muda 0 4

3 Perencana Madya 0 1

4 Analis Kebijakan 0 2

5 Statistisi 0 1

6 Analis Kepegawaian 0 1

7 Verifikator Keuangan 0 13

8 Bendahara 2 2

9 Pengadmin Keuangan 0 11

10 Pengadmin Umum 1 4

11 Caraka 0 1

12 Fungsional Umum 24 4

Jumlah 27 60

Sebagai unit kerja perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan

membutuhkan perencana yang kompeten dengan jumlah yang memadai.

Namun faktanya, kompetensi perencana tersebut belum divalidasi dalam

bentuk jabatan fungsional perencana. Selain itu, dibutuhkan juga fungsional

analis kebijakan, statistisi, verifikator keuangan, analis kepegawaian,

pengadmin umum dan keuangan, serta caraka yang diperlukan untuk

memperlancar tugas. Oleh karena itu, pengangkatan pegawai pada jabatan

-6-

fungsional sesuai tugasnya harus dilakukan. Selama ini, masih terdapat

pegawai yang melaksanakan pekerjaan tambahan lain seperti administrasi dan

keuangan yang menyebabkan tugas teknis perencanaan menjadi kurang

optimal.

1.1.3 Hasil Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Periode 2010-

2014

Dalam rangka menjalankan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan, pada

Renstra 2010-2014 memiliki tujuan:

1. Terselenggaranya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

dalam rangka mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang

efektif;

2. Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian keuangan secara

akuntabel.

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2010-2014, adalah:

1. Meningkatnya koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian

terhadap program dan administrasi di Lingkungan Badan POM sesuai

dengan Sistem Manajemen Mutu;

2. Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang transparan dan akuntabel;

3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai yang

dibutuhkan.

Pada 2013, Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami

penyesuaian dengan direvisinya Renstra BPOM 2010-2014, sehingga terdapat

perubahan indikator yang dijelaskan dalam tabel 1.4. Dari tabel tersebut dapat

dilihat bahwa kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan telah menunjukkan

hasil yang baik, namun demikian untuk periode yang akan datang kinerja Biro

Perencanaan dan Keuangan masih terus perlu ditingkatkan utamanya terkait

kualitas perencanaan.

-7-

Tabel 1.4

Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Periode 2010-2014

No Indikator Target Realisasi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah unit kerja yang mampu menyusun

dokumen perencanaan sesuai ketentuan*

53 26 54 54 53 53 54 54

2. Jumlah unit kerja yang menyusun LAKIP tepat

waktu*

57 57 58 59 25 19 35 37

3. Jumlah satuan kerja (satker) yang menyusun

laporan keuangan tepat waktu*

39 39 40 40 39 39 40 40

4. Jumlah unit kerja yang mengembangkan dan

menerapkan QMS*

0 54 54 55 2 54 54 54

5. Jumlah sistem yang dikembangkan* 1 1 1 1 1 1 2 1

6. Jumlah dokumen naskah akademik

pengembangan organisasi yang dihasilkan*

2 3 2 3

7. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

sesuai kebutuhan di pusat*

2 5 2 2 4 5 2 2

8. Persentase unit kerja yang mengembangkan

dan menerapkan sistem manajemen mutu**

- - - - 100 - - - - 100

9. Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran, keuangan, dan monitoring

evaluasi yang dihasilkan**

- - - - 15 - - - - 15

10. Jumlah sarana dan prasarana yang

diadakan**

- - - - 4 - - - - 3

Sumber: LAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan 2014

Ket: *) Indikator kegiatan 2010 s.d 2013 sesuai Renstra 2010-2014 sebelum revisi

**) Indikator kegiatan 2014 sesuai Renstra 2010-2014 setelah direvisi

-8-

1.2 Potensi dan Permasalahan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun

eksternal BPOM, potensi dan permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan

dan Keuangan tidak terlepas dari potensi dan permasalahan BPOM yang

semakin kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat

eksternal dan internal yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan

adalah sebagai berikut:

1.2.1 Peraturan perundang-undangan terkait dengan Perencanaan dan

Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Perencanaan dan Keuangan

mengacu beberapa peraturan perundang-undangan (regulasi) pemerintah.

Adanya perubahan regulasi eksternal tersebut akan mempengaruhi

pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam

perencanaan dan keuangan. Berdasarkan perubahan tersebut, Biro

Perencanaan dan Keuangan perlu menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang

perencanaan, pengembangan organisasi, program, anggaran, monitoring dan

evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Beberapa peraturan perundang-

undangan yang saat ini mengalami perubahan dan perlu segera

ditindaklanjuti Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

a) Peraturan yang berkaitan dengan keuangan, antara lain Peraturan

Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan ini K/L diwajibkan

menerapkan Laporan Keuangan berbasis Akrual. Implementasi secara

penuh akan dimulai pada 2015. Sebelumnya selama masa peralihan

(2010-2014) K/L masih dimungkinkan menyusun laporan keuangan

berbasis kas menuju akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) yang

selama ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

2005 tentang SAP.

b) Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kinerja antara lain

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan peraturan pelaksanaan

Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

-9-

c) Peraturan yang berkaitan perencanaan dan penganggaran antara lain

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019,

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, UU No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan RKA-KL, serta Peraturan Menteri Keuangan terkait

penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

d) Peraturan yang berkaitan dengan organisasi antara lain kebijakan

penyusunan organisasi dengan pendekatan tepat ukuran (right sizing).

e) Peraturan tentang pemekaran wilayah di masing-masing propinsi,

kabupaten, kota antara lain adanya Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dengan adanya daerah otonomi baru, otomatis terjadi pembagian

wilayah kerja bagi balai pengawasan obat dan makanan di daerah.

f) Peraturan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan

umum lainnya, antara lain PP Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perubahan Peraturan tersebut di atas harus disikapi dengan cepat

karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. Sebagai

contoh adalah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Apabila aturan

penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut tidak dipatuhi, opini

keuangan BPOM dapat terpengaruh, sehingga pencapaian kinerja (tujuan dan

sasaran strategis) organisasi BPOM tidak optimal.

1.2.2 Jejaring Kerja Sama dengan Lintas Sektor Terkait dengan

Perencanaan dan Keuangan

Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu sistem yang

melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sistem perencanaan nasional

mewajibkan perencanaan dilakukan secara sinergi antar pemangku

kepentingan, dalam hal ini adalah Bappenas, Kementerian Keuangan,

Kementerian/Lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lain yang

berkaitan. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit

-10-

di BPOM yang konsisten dalam menyusun perencanaan pembangunan

sebagaimana pedoman perencanaan nasional harus senantiasa berkoordinasi

dengan suprasistem perencanaan dan penganggaran yaitu Bappenas dan

Kementerian Keuangan.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan

Makanan sudah semestinya dimonitor dan dievaluasi untuk mengukur

capaian kinerja instansi sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dan

pemangku kepentingan terkait. Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi ukuran suatu K/L dalam

pelaksanaan kinerjanya. Untuk itu, BPOM melalui Biro Perencanaan dan

Keuangan berkoordinasi dengan suprasistem yaitu Kementerian PAN dan RB

dalam upaya peningkatan kualitas penerapan SAKIP dan implementasi

Reformasi Birokrasi.

1.2.3 Reformasi di Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun

anggaran 2005 dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Sebagai

tindaklanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut,

Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (RKP), PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL,

PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan

pada:

1) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja yaitu pendekatan

penganggaran atas dasar perencanaan kinerja,

2) Penganggaran berjangka menengah, yaitu pendekatan penganggaran

berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan

tersebut yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,

dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan pada tahun

berikutnya dalam bentuk prakiraan maju, dan

3) Sistem penganggaran terpadu, yaitu penyusunan rencana keuangan

tahunan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup seluruh jenis

belanja pemerintah dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi

alokasi dana.

-11-

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, berjangka menengah

serta terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan 3 (tiga) prinsip

pengelolaan keuangan publik, yaitu:

a) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah, yaitu pendekatan

penyusunan prakiraan ketersediaan anggaran sesuai tujuan kebijakan

fiskal jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal;

b) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana

yang terbatas. Hal ini dimungkinkan melalui penerapan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah. Dengan prinsip ini, kebutuhan dana

untuk tahun anggaran berikutnya dihitung sejak tahun sebelumnya guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui;

dan

c) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan

penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan

kebiasaan menjadi sesuatu yang berorientasi kinerja. Untuk itu diperlukan

kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai dampak

dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi, misi, dan

tujuan pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka

pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan

logic model maupun logical framework. BPOM sudah menerapkan keduanya,

sehingga dalam pelaksanaan pengembangan kerangka pikir tidak mengalami

kesulitan. Kerangka pikir penyusunan program tersebut akan menjadi arah

dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja.

Tantangan ke depan adalah mengembangkan perencanaan berdasarkan pada

aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Risiko dalam perencanaan perlu

dikelola sehingga Sektama dapat mengawal pencapaian kinerja BPOM.

1.2.4 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM

melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan

BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang

-12-

diharapkan dari pelaksanaan RB. Pola pikir pelaksanaan RB sebagaimana

Gambar 1.3 di bawah ini:

PO

LA

PIK

IR D

AN

BU

DA

YA

KE

RJ

A

PE

LA

YA

NA

N P

UB

LIK

ME

NIN

GK

AT

NY

A K

AP

AS

ITA

S

DA

N A

KU

NTA

BIL

ITA

S

KIN

ER

JA

BIR

OK

RA

SI

TERWUJUDNYA

PEMERINTAHAN

YANG BERSIH

DAN BEBAS

KORUPSI,

KOLUSI, DAN

NEPOTISME

PENGUNGKIT HASIL

INOVASI & PEMBELAJARAN

PENGAWASAN INTERNAL

PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

AKUNTABILITAS KINERJA

MENINGKAT-

NYA

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

ORGANISASI

SDMTATA

LAKSANA

Gambar 1.3 Pola Pikir Pelaksanaan RB

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan dan

Keuangan berperan dalam penataan dan penguatan organisasi dan

tatalaksana, penguatan akuntabilitas dan pola pikir dan budaya kerja, sebagai

berikut:

1) Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOM memiliki instansi vertikal

atau UPT BB/Balai POM di tingkat provinsi. Selain itu, untuk mendukung

pengawasan Obat dan Makanan di wilayah perbatasan dengan negara lain dan

daerah-daerah yang sulit dijangkau dari ibukota provinsi, BPOM memiliki Pos

POM. Peran BPOM, BB/Balai POM dan Pos POM perlu dilakukan penataan

dan penguatan baik dari segi struktur organisasi, kompetensi dan kuantitas

SDM, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan lintas sektor agar

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dapat

dilakukan secara lebih optimal. Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan

kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektivitas organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

2) Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM berkomitmen

untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap

kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta

memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen

-13-

BPOM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem manajemen mutu secara

konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan

pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 9001:2008;

Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005; PIC/S Quality System Requirement

for Pharmaceutical Inspectorate (PI 0023), OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013

Information Security Management System; WHO Quality System Requirement for

National GMP Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002); dan Akreditasi Pranata

Penelitian dan Pengembangan untuk sistem riset dan pengembangan

(KNAPPP02:2007).

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan

juga dilakukan melalui penerapan e-government atau penggunaan teknologi

informasi di lingkungan BPOM, antara lain pendaftaran produk (obat, obat

tradisional, kosmetik, pangan olahan) dan berbagai penyelenggaraan

manajemen pemerintahan lainnya yang dilakukan secara elektronik serta

keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Berbagai sistem manajemen

mutu dan pengembangan e-government yang dapat meningkatkan kinerja

BPOM tersebut seyogyanya dapat diintegrasikan sesuai dengan ruang

lingkupnya agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai

tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil

evaluasi KemenPAN-RB tahun 2014 memperoleh nilai B.

Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP

menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja

BPOM. Namun, BPOM perlu melakukan penyempurnaan dalam

penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab

ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BPOM selaku institusi

pengawasan, BPOM akan menerapkan e-performance, e-planning, dan e-

proposal. BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap

opini laporan keuangan BPOM dari BPK.

-14-

4) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan

konsisten sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya

kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan

sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan,

BPOM telah membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi

pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan.

Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif

dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam

perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi

secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan

akan dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan manfaat dari

forum pembelajaran atau inovasi.

Rangkuman analisa pengaruh lingkungan strategis diatas dapat dilihat

dalam gambar 1.4 berikut:

Gambar 1.4 Rangkuman Analisis SWOT

KEKUATAN KELEMAHAN

1. Kualitas SDM Biro Perencanaan dan

Keuangan yang memadai

2. Penerapan sistem manajemen mutu

3. Pedoman kerja yang jelas

4. Adanya Komitmen Pimpinan dan staf

1. Masih terbatasnya jumlah pegawai sehingga

kinerja belum optimal

2. Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK

dalam pelaksanaan pekerjaan

3. Pegawai yang melaksanakan tugas

fungsional tertentu belum diangkat dalam

jabatan yang sesuai

4. Variasi latar belakang pendidikan belum

sesuai kebutuhan

5. Belum ada penunjukan PIC khusus

mengkoordinasi dan melayani unit kerja

dalam perencanaan, monitoring dan

evaluasi

PELUANG TANTANGAN

1. Menjadi acuan unit kerja dalam perencanaan pembangunan,

penganggaran, dan evaluasi

2. Koordinasi antar lembaga yang semakin

kuat, terutama terkait perencanaan dan

penganggaran

3. Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BPOM

4. Desentralisasi dapat memungkinkan

pemekaran wilayah yang menuntut

kajian penyesuaian organisasi BPOM

1. Perubahan peraturan perundang-undangan 2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat

3. Tuntutan suprasistem agar perencanaan

dan penganggaran disusun berdasarkan

pada aspek teknis, ekonomi, sosial, dan

spasial

4. Komitmen pimpinan unit kerja masih kurang

5. Kebijakan yang belum sinergi antar

suprasistem dalam perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi

-15-

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Biro

Perencanaan dan Keuangan perlu memperkuat sistem perencanaan,

penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan.

Dengan memperhatikan kondisi kekuatan dan kelemahan internal serta

pengaruh lingkungan eksternal, Biro Perencanaan dan Keuangan harus

melakukan inovasi dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan

evaluasi, serta pengelolaan keuangan untuk dapat menjawab permasalahan

yang tergambar dalam gambar 1.5.

Gambar 1.5 Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan

Dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Biro

Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang melakukan koordinasi dan

pelayanan di bidang manajemen kinerja perlu terus dilakukan penguatan

kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat terus ditingkatkan

sehingga hasil pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi bagi tujuan

dan sasaran organisasi BPOM.

Untuk itu, isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam

peran dan kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan yang harus terus

diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah

sebagai berikut:

1. Pengelolaan data dan informasi terkait perencanaan, penganggaran,

monitoring dan evaluasi serta keuangan belum terintegrasi;

Belum Optimalnya Peran Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring

dan Evaluasi, serta Pengelolaan Keuangan

Belum optimalnya perencanaan, penganggaran,

monitoring dan evaluasi BPOM

Belum optimalnya pengelolaan keuangan BPOM

Belum optimalnya sistem dan organisasi BPOM

Peran Biro Perencanaan dan Keuangan

Pembinaan terkait Perencanaan dan Laporan Keuangan kepada Unit Kerja

Pemberian pelayanan terkait keuangan dan administrasi lainnya

-16-

2. Penerapan peraturan perundang-undangan yang belum optimal

untuk mendorong reformasi perencanaan;

3. Implementasi ketatalaksanaan dan tata hubungan kerja belum

optimal;

4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam

perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta

keuangan yang belum optimal.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Biro

Perencanaan dan Keuangan perlu terus melakukan perbaikan, dalam

menjalankan tugas utamanya untuk koordinasi perencanaan dan pengelolaan

keuangan dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis

yang sangat cepat sehingga mampu beradaptasi. Dengan etos kerja tersebut,

diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan dan

sasaran BPOM.

Gambar 1.6 Bisnis Proses Biro Perencanaan dan Keuangan

Sesuai dengan bisnis proses pada gambar di atas, untuk melaksanakan

peran dan kewenangan yang optimal maka diperlukan penguatan peran dan

kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk periode 2015-2019

sebagaimana tabel 1.6.

-17-

Tabel 1.6 Penguatan Peran dan Kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan

Tahun 2015-2019

Koordinasi: Pelayanan:

1. Penyusunan renstra BPOM dan

Sekretariat Utama

2. Pengembangan Organisasi

3. Penyusunan Renja BPOM

4. Penyusunan DIPA BPOM

5. Penyusunan perjanjian kinerja

BPOM

6. Penyusunan Laporan Kinerja

BPOM dan Sekretariat Utama

7. Penyusunan Laporan Tahunan

BPOM

8. Penyusunan Laporan Keuangan

BPOM, Sekretariat Utama, dan

Belanja Subsidi

9. Penyusunan dokumen

penganggaran pinjaman luar

negeri

1. Perencanaan

2. Penganggaran

3. Monitoring dan evaluasi

4. Tata laksana dan tata kerja

5. Verifikasi Keuangan

-18-

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Biro Perencanaan

dan Keuangan perlu menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya

sesuai dengan tugas dan fungsi. Mengingat Biro Perencanaan dan Keuangan

memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi

Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan dicapai sesuai Renstra periode

2015-2019 adalah sama dengan Visi BPOM yaitu:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

dan Daya Saing Bangsa”

Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Renstra

BPOM 2015-2019.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan

masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel

serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih

baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah

sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan

Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang

mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat

ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada

manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat

dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya

terjamin.

Daya Saing : Kemampuan produsen menghasilkan Obat dan Makanan yang

telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun

internasional, sehingga Obat dan Makanan lokal unggul dalam

menghadapi pesaing di masa depan.

-19-

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Biro

Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan

komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk

sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling

dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan

mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi

standar aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM

mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari

kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu

strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan

semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka

perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu

pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan

analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang

dimiliki secara proporsional dalam mencapai tujuan sasaran strategis

ini. Biro Perencanaan dan Keuangan harus dapat memperkuat

pelaksanaan manajemen risiko pada semua proses bisnis BPOM, mulai

dari tahap identifikasi, analisis risiko, perencanaan risiko, penanganan

risiko, sampai pada pemantauan risiko.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan

pemangku kepentingan

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat dan

Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control

menjadi pro-active control dengan mendorong pemberdayaan masyarakat

dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

(SISPOM), masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang

sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat

diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang

-20-

memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan

komunikasi terkait Obat dan Makanan, serta memberikan

laporan/pengaduan atas kejadian pelanggaran Obat dan Makanan.

Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan

melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan

lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari

produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan

ilegal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat

berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan

pemangku kepentingan. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait

dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan

pembangunan dan kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan

Obat dan Makanan bersifat tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh

Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam

pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus

bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga

pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber

daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat.

Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak

organisasi, terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-

prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas

baik jumlah dan kompetensinya, menuntut BPOM harus mampu

mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat

mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan

efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen

organisasi.

-21-

Selain itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah

untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata

(techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan

(regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering).

Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi.

Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi,

proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai

dengan nilai organisasi.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan

tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi

pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM

perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge

sharing).

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus

dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan

tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi

menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan

berkarya, adalah:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,

ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung

tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan

internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang

baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

-22-

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan

potensi dan permasalahan Biro Perencanaan dan Keuangan, ditetapkan tujuan

Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan

evaluasi, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien”

Uraian tujuan:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit pendukung berperan

memperlancar proses pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan

Obat dan Makanan.

2. Akuntabel merupakan kriteria pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan serta dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Efektif adalah output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dapat

menyasar pada fungsi/tujuan.

4. Efisien adalah penggunaan sumber daya yang paling optimal,

penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan/kinerja yang diberikan.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya kualitas

kapasitas kelembagaan BPOM dalam memberikan pelayanan di bidang

perencanaan dan keuangan.

2.5 Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin

dicapai Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan

tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Biro

Perencanaan dan Keuangan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019)

ke depan diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat mencapai

sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan

BPOM” dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai

-23-

tujuan. Untuk mengukur kinerja Biro Perencanaan dalam mencapai sasaran

strategis tersebut, dirumuskan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A,

dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 54 unit kerja.

2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi SAP

dengan target 100 persen per tahun.

3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO

9001secara konsisten, dengan target 100 persen per tahun.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut di atas, Biro

Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan kegiatan “Koordinasi

Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan

Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan”, dengan sasaran kegiatan:

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan

keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi.

Indikator sasaran kegiatan adalah:

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan

monitoring evaluasi yang dihasilkan dengan target 15 dokumen per

tahun.

2. Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

Indikator sasaran kegiatan adalah:

Jumlah kajian Organisasi, tata laksana, dan Reformasi Birokrasi

dengan target 1 per tahun.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah

sebagai berikut:

-24-

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator

Visi Misi Tujuan

Sasaran Strategis/

Sasaran Program/

Sasaran Kegiatan

Indikator

Obat dan Makanan

Aman

Meningkatk

an

Kesehatan Masyarakat

dan Daya

Saing

Bangsa

1. Meningkatkan sistem

pengawasan

Obat dan

Makanan

berbasis risiko untuk

melindungi

masyarakat

2. Mendorong

kemandirian

pelaku usaha dalam

memberikan

jaminan

keamanan Obat

dan Makanan serta

memperkuat

kemitraan

dengan

pemangku

kepentingan

3. Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

BPOM

Terwujudnya sistem

perencanaan,

penganggaran,

monitoring

dan evaluasi, serta

pengelolaan

keuangan

yang

akuntabel,

efektif, dan efisien

Meningkatnya kualitas kapasitas

kelembagaan BPOM

1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai

penerapan SAKIP A

2. Jumlah satker dengan

laporan keuangan yang

memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP)

3. Jumlah unit kerja yang

menerapkan sistem

manajemen mutu ISO

9001 secara konsisten

Dihasilkannya dokumen

perencanaan,

penganggaran,

laporan keuangan,

dan hasil evaluasi yang terintegrasi

4. Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran,

keuangan dan

monitoring evaluasi

yang dihasilkan

Tersusunnya kajian

Organisasi, Tata

Laksana dan

Reformasi Birokrasi

5. Jumlah kajian

Organisasi, tata

laksana, dan Reformasi

Birokrasi

Kelima indikator pada tabel 2.1 ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama

Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019.

-25-

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi

masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-

2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan

Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

untuk melindungi masyarakat

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai

dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial

dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis

risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang

berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia

memungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di

bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah

menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat

dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau

wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di

daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment area-

nya.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga

didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi

balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal

ini dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu

vaksin serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan

ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang

dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara

lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan

produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan

pangan fortifikasi.

-26-

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan

dan daya saing produk Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan

kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan

dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program

secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan.

Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun

BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas

tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media

informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik

melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

dalam pengawasan Obat dan Makanan

Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun

sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama

kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus

dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat

dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan

(walau mandat konstitusionalnya ada di BPOM) semestinya tidak hanya

melekat dan menjadi monopoli BPOM, tetapi pemerintah daerah dan

masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam

pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM harus jeli dan proaktif

dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai

kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah,

pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak

universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya,

dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di

masyarakat aman untuk dikonsumsi.

Bentuk model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan

fleksibel, tetapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat

dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau.

Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada mengoptimalkan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat

dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu

-27-

harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan

yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa

oleh BPOM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial).

4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan

struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan

efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal

secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi

birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan

kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk

mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi

knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem

perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual

perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas

pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga

dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan

kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan

Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan

persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas

pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem,

BPOM perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial)

dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi

(misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan

Makanan), peta capaian kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian

laboratorium, pemeriksaan sarana, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu

diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah

sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat

dan Makanan berbasis risiko.

-28-

Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi BPOM, kebijakan ini

perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan

komunikasi ke pihak eksternal yang strategis.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

internal:

Eksternal:

1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat

dan Makanan;

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi

dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan

Makanan;

Internal:

3) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan

berbasis risiko;

4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;

5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan

pegawai;

6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan

daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;

7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun

utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan

dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok

masyarak sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan

strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I

tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian

dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri.

Misalnya dalam konteks kerjasama, secara kelembagaan selama ini BPOM

belum memiliki satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait

dengan kerjasama ini. Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus

tugas dan fungsi Biro ini tidak terkait dengan model kerjasama yang akan

-29-

dikembangkan oleh BPOM ke depan. Oleh sebab itu, perlu segera melakukan

pembenahan di level organisasi dan kelembagaan dengan membentuk satu

Deputi/ Biro/Bagian khusus yang bertanggungjawab atas program kerjasama

dan kemitraan ini.

Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal

organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin

penting yang harus diperhatikan di sini adalah SDM, karena kunci

keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.

Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan

terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada

perencanaan tahunan dengan penekanan sesuai isu nasional terkini

(penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan

sebagai berikut :

– Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan

program strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan serta

memaksimalkan fungsi pelayanan publik. Dalam hal ini Penguatan

Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana menjadi pra

syarat yang harus dipenuhi.

– Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan

termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data

pre dan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan

penyidikan dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas

Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan

Fungsi Penegakan Hukum.

– Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan

Obat dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas

pengawasan secara ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian

pembangunan nasional. Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan

Obat dan Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban pemerintah

secara nasional.

– Tahun 2019: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi

program (Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja

pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya.

-30-

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA

Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sektama tahun 2015-

2019 adalah:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

untuk melindungi masyarakat

2. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik

melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

dalam pengawasan Obat dan Makanan

3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan

struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan

efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Sektama meliputi:

1) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis

risiko;

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi

dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan

Makanan;

3) Membangun manajemen kinerja mulai dari kinerja lembaga hingga

kinerja individu/pegawai;

4) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel

termasuk penyajian laporan keuangan sesuai SAP yang diarahkan

untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

5) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan

daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; dan

6) Penguatan kemitraan di dalam dan di luar negeri terkait Obat dan

Makanan

7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang maupun

utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

-31-

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Renstra BPOM dan Sektama

periode 2015-2019, maka Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan arah

kebijakan yaitu:

Adapun strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

internal, yaitu:

1. Membangun sistem manajemen kinerja (perencanaan, penganggaran,

monitoring dan evaluasi, serta keuangan) yang terintegrasi secara

lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong

peningkatan kinerja lembaga;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan;

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di

dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta

keuangan;

4. Optimalisasi implementasi ketatalaksanaan dan tata hubungan kerja.

Sebagai bagian dari Sektama, Biro Perencanaan dan Keuangan

melaksanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program generik

Sektama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan Biro

Perencanaan dan Keuangan yaitu Koordinasi perumusan renstra dan

pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan

pelaporan, serta keuangan. Program, sasaran program, kegiatan strategis,

sasaran kegiatan, serta indikator dalam lingkup Biro Perencanaan dan

Keuangan termuat dalam tabel 3.1.

Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan

melalui penataan struktur, tata laksana, perencanaan,

penganganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan

keuangan yang efektif dan efisien.

-32-

Tabel 3.1 Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan,

Indikator di Biro Perencanaan dan Keuangan

Logic model yang digunakan untuk menggambarkan kerangka logis

penjabaran sasaran strategis BPOM hingga sasaran kegiatan Koordinasi

perumusan renstra dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan

anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta keuangan adalah seperti gambar 3.1

berikut ini:

Gambar 3.1 Logframe Biro Perencanaan dan Keuangan

-33-

3.4 KERANGKA REGULASI

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit organisasi di Sekretariat

Utama memerlukan dukungan regulasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengembangan organisasi,

monitoring, evaluasi, serta pengelolaan keuangan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas

pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan/reviu regulasi tentang organisasi dan tata laksana;

2. Peraturan Kepala BPOM terkait dengan pelaksanaan perencanaan

pembangunan di BPOM, meliputi perencanaan jangka menengah

(rencana strategis), maupun jangka pendek (rencana kerja);

3. Penyusunan/reviu regulasi tentang pedoman/juknis/juklak pelayanan

di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta

pengelolaan keuangan;

4. Penyusunan/reviu regulasi tata cara pengelolaan, pelaporan, dan

penyajian informasi dan dokumentasi kinerja.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Beberapa hal yang diusulkan terhadap kerangka kelembagaan Biro

Perencanaan dan Keuangan, antara lain:

1) Perkuatan fungsi pengembangan organisasi dan tata laksana.

2) Perkuatan fungsi pengelolaan keuangan diintegrasikan dengan fungsi

yang mengelola aset negara.

3) Perkuatan tata laksana yang berperan dalam mempermudah dan

menjaga konsistensi proses sampai dengan hasil kinerja di lingkungan

Biro Perencanaan dan Keuangan, termasuk pemeliharaan Sistem

Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan BPOM untuk

memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola

pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi,

serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan

transparan.

4) Perkuatan koordinasi internal dengan unit kerja terkait dan eksternal

dengan K/L dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen

kinerja BPOM.

-34-

5) Perbaikan tata laksana yang berperan dalam mempermudah dan

menjaga konsistensi proses sampai dengan hasil kinerja di lingkungan

Biro Perencanaan dan Keuangan.

Selain struktur, aspek penting yang lain terkait dengan kelembagaan

adalah mengenai SDM. SDM saat ini disebut ASN merupakan salah satu

modal kerja organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Di dalam

pemerintahan, ASN yang kompeten harus disediakan dalam rangka

melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk membentuk

ASN Biro Perencanaan dan Keuangan yang andal, profesional, adaptif, dan

kredibel dibutuhkan sistem pengembangan kompetensi pegawai ASN sesuai

dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi dengan prinsip kepastian karir, adil, professional, transparan,

dan akuntabel.

Agar perkembangan kompetensi pegawai ASN dapat sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis kebutuhan

pengembangan kompetensi agar upaya yang dilakukan dapat terarah, efektif,

dan efisien. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan

analisis kompetensi jabatan dan kebutuhan pendidikan atau pelatihan yang

diperlukan untuk mengisi gap antara kompetensi yang dibutuhkan dengan

kondisi saat ini.

-35-

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan

yang telah ditetapkan maka target kinerja indikator masing-masing sasaran

strategis (Program) pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis/

Sasaran Kegiatan Indikator

Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Strategis:

Meningkatnya

kualitas kapasitas

kelembagaan BPOM

1. Jumlah unit kerja

yang memperoleh

nilai penerapan

SAKIP A

45 47 49 52 54

2. Jumlah satker

dengan laporan

keuangan yang

memenuhi Standar

Akuntasi Pemerintah

(SAP)

40 40 41 41 41

3. Jumlah unit kerja

yang menerapkan

sistem manajemen

mutu ISO 9001

secara konsisten

55 55 56 56 57

Sasaran Kegiatan 1:

Dihasilkannya

dokumen

perencanaan,

penganggaran,

laporan keuangan,

dan hasil evaluasi

yang terintegrasi

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran, keuangan

dan monitoring evaluasi

yang dihasilkan

15 15 15 15 15

Sasaran Kegiatan 2:

Tersusunnya kajian

Organisasi, Tata

Laksana dan RB

Jumlah kajian

Organisasi, Tata Laksana

dan Reformasi Birokrasi

1 1 1 1 1

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, Biro Perencanaan dan

Keuangan perlu menjabarkan strategi dan kegiatan strategis tersebut dalam

kegiatan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang berdaya ungkit

terhadap pencapaian kinerja. Intervensi ini dapat berupa serangkaian kegiatan

namun tidak terbatas pada (i) koordinasi perencanaan sesuai siklus

perencanaan jangka menengah maupun siklus perencanaan tahunan BPOM,

(ii) koordinasi penganggaran tahunan, (iii) koordinasi perencanaan organisasi,

-36-

tata laksana, dan reformasi birokrasi, (iv) koordinasi monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan BPOM maupun Satker, (v) bimbingan, asistensi,

ataupun pendampingan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi,

pengelolaan keuangan, (vi) evaluasi organisasi, tata laksana, dan reformasi

birokrasi, (vii) peningkatan kompetensi perencanaan dan keuangan pegawai

Biro Perencanaan dan Keuangan maupun unit kerja di lingkungan BPOM,

serta (vii) penyediaan sarana prasarana pendukung kerja.

Meskipun indikator yang ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan

adalah indikator yang berorientasi jumlah, namun kualitas sesuai regulasi

yang telah ditetapkan suprasistem maupun internal BPOM tetap menjadi

perhatian dan melekat pada setiap dokumen yang disusun.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah

ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan periode 2015-2019

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan

Sasaran

Program Sasaran Kegiatan Indikator

Alokasi (Rp Milyar)

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

kualitas

kapasitas

kelembagaan

BPOM

Dihasilkannya

dokumen

perencanaan,

penganggaran,

laporan keuangan,

dan hasil evaluasi

yang terintegrasi

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran,

keuangan dan

monitoring evaluasi

yang dihasilkan

45,7 50 55 61 67

Tersusunnya kajian

Organisasi, Tata

Laksana dan RB

Jumlah kajian

Organisasi, Tata

Laksana dan

Reformasi Birokrasi

-37-

BAB V

PENUTUP

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan arahan dasar yang

dijabarkan secara operasional oleh masing-masing unit bagian di dalamnya

sehingga kegiatan yang ingin dicapai nantinya dapat memenuhi visi dan misi

program pengawasan Obat dan Makanan. Renstra Biro ini dimaksudkan

untuk mengurangi kesenjangan dalam penyusunan

program, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan data serta

pengelolaan keuangan BPOM. Dengan menerapkan prinsip-prinsip

pembangungan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel

diharapkan penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan dapat

dijalankan secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya perlindungan

kepada masyarakat di bidang kesehatan dapat lebih terjamin guna

membentuk masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing.

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan ini terbuka untuk

disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Renstra adalah suatu

proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap

lingkungan strategis yang senantiasa berubah.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dra. Ratna Irawati, Apt. M.Kes.

NIP 19630525 199103 2001

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR OR.01.02.211.05.15.1089 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan

Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2013;

-2- 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah

Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2013;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515);

11. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor HK.04.2.21.04.15.1986 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN

KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN

KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2015-2019.

-3-

Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Rencana Strategis Biro

Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan memuat visi, misi,

tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan

dan Keuangan dalam rangka mencapai sasaran strategis

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan Biro Perecanaan dan Keuangan dalam menyusun

dokumen perencanaan tahunan;

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan.

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Biro Perencanaan dan

Keuangan dilakukan:

a. pemantauan secara berkala; dan

b. evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir periode

Rencana Strategis.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015 KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes.

NIP. 19630525 199103 2001

Update 2 April 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas

kelembagaan BPOM

Sekretariat Utama

1 Capaian pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di BPOM

Pusat B BB A A AA

2 Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK Pusat WTP WTP WTP WTP WTP

3 Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN Pusat B A A A A

45,7 50,00 55,00 61,00 67,00 Biro Perencanaan

dan Keuangan

1 Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai

penerapan SAKIP A

Pusat 45 47 49 52 54

2 Jumlah satker dengan laporan keuangan

yang memenuhi Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

Pusat 40 40 41 41 41

3 Jumlah unit kerja yang menerapkan

sistem manajemen mutu ISO 9001

secara konsisten

Pusat 55 55 56 56 57

45,7 50,00 55,00 61,00 67,00 Biro Perencanaan

dan Keuangan

1 Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran, keuangan dan monitoring

evaluasi yang dihasilkan

Pusat 15 15 15 15 15

2 Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana

dan Reformasi Birokrasi

Pusat 1 1 1 1 1

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

BPOM

Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi,

Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi

dan Pelaporan

Dihasilkannya dokumen perencanaan,

penganggaran, laporan keuangan, dan hasil

evaluasi yang terintegrasi

Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana

dan RB

Meningkatnya kualitas kapasitas

kelembagaan BPOM

Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan

Program/KegiatanSasaran Program (Outcome)/Sasaran

Kegiatan (Output)/IndikatorLokasi

Target Alokasi (dalam Miliar rupiah)

Unit Organisasi

Pelaksana

K/L-N-

B-NS-

BS

1 Penyusunan/reviu regulasi tentang organisasi dan

tata laksana

Meningkatkan efesiensi dan efektifitas organisasi secara

proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas

dan fungsi sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan

tepat ukuran

1. Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Biro Hukum dan Humas

Kementerian Hukum

dan HAM

2 Peraturan Kepala BPOM terkait dengan pelaksanaan

perencanaan pembangunan di BPOM, meliputi

perencanaan jangka menengah (rencana strategis),

maupun jangka pendek (rencana kerja);

Perlu adanya reformasi perencanaan pembangunan di

BPOM untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat

dan Makanan

1. Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Biro Hukum dan Humas

Kementerian Hukum

dan HAM

3 Penyusunan/reviu regulasi tentang

pedoman/juknis/juklak pelayanan di bidang

perencanaan, penganggaran, monitoring dan

evaluasi, serta pengelolaan keuangan;

Panduan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam

memberikan layanan serta pembinaan kepada seluruh unit

organisasi/satker/eselon II di lingkungan BPOM dalam

melaksanakan perencanaan, penganggaran, monitoring dan

evaluasi, serta pengelolaan keuangan;

1. Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Biro Hukum dan Humas

4 Penyusunan/reviu regulasi tata cara pengelolaan,

pelaporan, dan penyajian informasi dan dokumentasi

kinerja.

Panduan bagi unit organisasi/satker/eselon II di lingkungan

BPOM dalam melaksanakan pengelolaan, pelaporan, dan

penyajian informasi dan dokumentasi kinerja.

1. Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Biro Hukum dan Humas

ANAK LAMPIRAN II

MATRIKS KERANGKA REGULASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2015-2019

NoArah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan

regulasiUrgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi

Regulasi Eksisting, Kajian dan PenelitianUnit Penanggungjawab

Unit Terkait/Institusi