Top Banner
Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN Disampaikan pada FGD “Dampak UU ASN Terhadap Eksistensi Badan Diklat”, di BPPK Kementerian Keuangan Jakarta, 8 Juli 2014 Tri Widodo W. Utomo Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
13

Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Oct 21, 2014

Download

Documents

Disampaikan pada FGD “Dampak UU ASN
Terhadap Eksistensi Badan Diklat”,
BPPK Kementerian Keuangan
Jakarta, 8 Juli 2014
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Penataan LembagaDiklat PemerintahPasca UU ASNDisampaikan pada FGD “Dampak UU ASN

Terhadap Eksistensi Badan Diklat”, di BPPK

Kementerian Keuangan

Jakarta, 8 Juli 2014

Tri Widodo W. UtomoDeputi Inovasi Administrasi Negara LAN

Page 2: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Quo Vadis Badan Diklat?

BadanDiklat

Penguatan

Peleburan

Page 3: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Mengapa LDP Perlu Diperkuat?

FungsiTECHNOSTRUCTURE dalam organisasi(Henry Mintzberg)�The control analyst of the techno-structure serves to affect certain forms of standardization in the organization.

By design, karakter & fungsi Badiklatsangat berbeda dibanding Setjen

Page 4: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Mengapa LDP Perlu Diperkuat?

Tugas DELEGATIF yg spesifik dari Menteri PAN untuk: *)

� Melakukan pengelolaan diklat dan pengembangan SDM;� Menetapkan AK Widyaiswara;� Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi;� Usul penetapan AK Widyaiswara;� Memberi penugasan tertulis dan menerima pertanggung

jawaban Widyaiswara.

Tugas tsb dapat dilakukan oleh Sekjen, namun apakahaspek beban kerja, departementasi, span of control, dllmendukung?

*) Diatur dalam Permenpan No. 14/2009

Page 5: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Mengapa LDP Perlu Diperkuat?

Memperkuat MANAJEMEN ASN. Jika:

� Setiap pegawai memiliki hak 12 hari kerja / tahun, dan� Jumlah pegawai 4,5 juta, maka� Jumlah hari yg dibutuhkan untuk membangun kompetensi

pegawai sebanyak 54 juta hari kerja / tahun.

� Berapa dibutuhkan program pengembangan kompetensi?� Bagaimana kebutuhan Widyaiswara (kuantitas &

kualitas)?� Berapa anggaran yg harus disediakan?

Badan Diklat akan menjadi CENTER OF EXCELLENCE baru K/L !

Page 6: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Mengapa LDP Perlu Diperkuat?

TUNTUTAN baru sistem diklat aparatur:

� Melahirkan pemimpin transformasi ���� LD sbg “KawahCandradimuka”;

� Pembelajaran secara virtual dan berkelanjutan (online learning dan continuing education);

� Pengembangan kompetensi non diklat klasikal spt: magang (pasal 70 ASN), coaching & mentoring, strategic exchange (pertukaran kompetensi antarinstansi), penugasan khusus (special envoy), self learning, dsb.

� Analogi Widyaiswara = Dokter, peserta/pasien berhakmemilih yg terbaik.

Page 7: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Mengapa LDP Bisa Dilebur?

Interseksi yg erat antara Biro Organisasi, Biro SDM & Badan Diklat

Page 8: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Mengapa LDP Bisa Dilebur?

Demi efisiensi organisasi dan menghindari strukturyg fragmented dengan Biro SDM (bahkan jugadengan Biro Organisasi):

• Perubahan Biro Kepegawaian menjadi Biro SDM, mencerminkan perubahan orientasi dari pengelolaadministrasi personalia yg menempatkan pegawai sbghuman resource menjadi pengembangan kompetensipegawai sebagai human capital.

• Manfaat: perencanaan kebutuhan & pengembanganpegawai lebih terintegrasi, efisiensi sumber dayakhususnya anggaran meningkat, berkurangnya mis-koordinasi antar satuan kerja, meningkatnya fokus danefektifivas kerja, dsb.

Page 9: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Mengapa LDP Bisa Dilebur?

Wujud Inovasi Kelembagaan:

� Birokrasi Weberian yg kaku, hirarkhis (atasan -bawahan), aturan yg prosedural & impersonal(kepatuhan mutlak terhadap aturan & ada sangsi bagiyg melanggar) ���� lamban & menciptakan kelas2, ABS.

� Flat organization ���� the least government, the better.

� Holakrasi / Holarki:

o a hierarchy of self-regulating holons that function both as autonomous wholes and as dependent parts.

o third way antara struktur hirarkhis dengan struktur datar.

Page 10: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

LDP sbg Holakrasi

� Pekerjaan dalam organisasi dilakukan mengelilingitugas, bukan mengelilingi fungsi.

� Tugas2 didelegasikan / didistribusikan kepadalingkaran anggota tim (analog dengan lingkarandalam Holahoop), yg memiliki kebebasan untukmengatur (self-govern).

� Pendekatan yg mendorong setiap individu dalam timuntuk mengambil inisiatif, menjadikan ide merekadapat dieksekusi dengan segera.

� Terbukti ampuh mengurangi keterbatasan pimpinandalam membuat setiap keputusan (Michelle James, Navigating the New Work Paradigm, 2012).

Page 11: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

BPPK sbg Holakrasi

� Dalam LDP cq. BPPK yg berstruktur holakrasi akanterbangun hologram dan multi-tasking staf ����benchmark di LN, pelaksaan training hanya dikelolasedikit orang.

� Kelembagaan BPPK mungkin tidak ada, namun fungsitetap menonjol.

� Peleburan unit-unit pendidikan dan pelatihan dalam1 unit yg terintegrasi (BPPK, Balai, STAN, dll).

Page 12: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Penutup

• Pilihan Penguatan atau Peleburan Badan Diklatsama-sama memiliki rasionalitas yg kuat.

• Untuk menentukan pilihan tsb, tidak bisa hanyamenganalisis LDP an sich, namun juga harusmemperhatikan faktor kontingensi lain, misalnya besaran organisasi induk, distribusibeban kerja, prioritas kebijakan, demografipegawai, economic of scale, dll.

• Mission driven dan continues improvement jauhlbh penting dibanding urusan struktur.

Page 13: Penataan Lembaga Diklat Pemerintah Pasca UU ASN

Terima KasihSemoga Bermanfaat …

Tri Widodo W. UtomoDeputi Inovasi Administrasi Negara LAN