PENYITAAN mpok 7 ristina Lidya Loise H sti Aji Putraga B Farhan Rizqullah hma Anggraeni STAN BDK Palembang
PENYITAAN
Kelompok 71.Christina Lidya Loise H2.Gusti Aji Putraga B3.M. Farhan Rizqullah4.Rahma Anggraeni PKN STAN BDK Palembang
STPSKPKB
SKPKBTdll
ALUR & JADWAL PELAKSANAANPENAGIHAN PAJAK (PARTIAL)
SPMP/PENYITAANSPSURAT
TEGURAN
SPMP JURUSITA + 2 SAKSI BAP SITA BRG BERGERAK & BRG TDK
BERGERAK BRG YG DISITA DILARANG: DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DIPINJAMKAN DISEMBUNYIKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK &
EFEK
7 Hari 21
Hari2X24 jam
Jatuh tempo
Dasar Hukum :UU No 19 Tahun 2000 UU No 28 Tahun 2007PP No 80 Tahun 2007PMK No 24/PMK.03/2008PMK No. 85/PMK.03/2010
Langsung,Pos,
Ekspedisi/kurir dgn bukti
kirim
PENCABUTANSITA`
LUNAS
PKN STAN BDK PALEMBANG
PARATE EXECUTIE DIBERITAHUKAN
OLEH JURUSITA PAJAK
DIBUAT BAP SP
a. DEFINISI• Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk
menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.1
1. Psl 1 angka 14 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 12 PP No.135 tahun 2000.
• Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.2
2. Psl 1 angka 15 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 9 PP No.135 tahun 2000.
• Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.3
3. Psl 1 angka 16 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 10 PP No.135 tahun 2000.
PKN STAN BDK PALEMBANG
PKN STAN BDK PALEMBANG
1. Psl 1 angka 14 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 12 PP No.135 tahun 2000.
TUJUAN PENYITAAN
• Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak.
Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua
barang Penanggung Pajak, baik yang berada di
tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan
Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun
yang penguasaannya berada ditangan pihak lain
(eg. disewakan atau dipinjamkan)
WAKTU PELAKSANAAN PENYITAAN
• Dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat, apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. 1
• Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. 2
1. Pasal 2 PP No.135 tahun 2000.
1. Pasal 4 PP No.135 tahun 2000.
PKN STAN BDK PALEMBANG
Barang Bergerakmobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yg dipersamakan dgn itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain
Barang Tidak Bergerak
tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik PP yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya
pada pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu
Sampai dengan nilai barang yg disita DINILAI cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
Hak lain yg dapat disita diatur dengan PP
Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
b. OBJEK PENYITAAN
Terhadap PP Badan dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, PP, pemilik modal, ditempat
kedudukan, tempat tinggal dan tempat lain
PKN STAN BDK PALEMBANG
1. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.
URUTAN PENYITAAN OBJEK SITA
2. Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita dengan memperhatikan:
Contoh : tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.
1) Jumlah utang pajak, 2) Biaya penagihan pajak, serta3) Kemudahan penjualannya atau pencairannya.
Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu, juru sita dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.
PKN STAN BDK PALEMBANG
Terkait Objek sita atas barang-barang tertentu karena sifatnya yang khusus, diberikan pengaturan tersendiri terkait tata cara penyitaannya. Barang-barang tersebut adalah : Perhiasan emas, permata dan
sejenisnya Uang tunai termasuk mata uang asing Kekayaan Penanggung Pajak yang
disimpan di bank Surat berharga yang diperdagangkan
di bursa efek Surat berharga yang tidak
diperdagangkan di bursa efek Piutang Penyertaan modal pada perusahaan
lain Penyitaan Barang Tidak Bergerak
Tanah dan Bangunan
PKN STAN BDK PALEMBANG
a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya;b. persediaan makanan & minuman selama 1 bulan;c. perlengkapan PP yang bersifat dinas;d. buku-buku bertalian dengan jabatan/pekerjaan PP;e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan sehari-hari dgn jumlah tidak
lebih dari Rp 20.000.000,00; danf. peralatan penyandang cacat yang digunakan PP dan keluarga yg menjadi
tanggungannya
Perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan oleh
Menteri.
g. Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Barang yang disita mudah busuk atau cepat rusak dikecualikan dari lelang
c. Pasal 15 UU No. 19/ 1997 yang DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN PKN STAN BDK
PALEMBANG
d. PENYITAAN BARANG BERGERAK DAN/ BARANG TIDAK BERGERAK
Pejabat menerbitkan
SPMP2x 24jam
dilunasi
Tidakdilunasi
PENYITAAN
Disaksikan oleh:sekurang-kurangnya 2 orang dewasa, Penduduk IndonesiaDikenal jurusitaDapat dipercayaDitandatangani Jurusita, Penangung Pajak, dan saksi-saksi.
Berita Acara Pelaksanaa
n Sita
Tidak dilakukan penyitaan
Penempelan BAPS
BarangBergerak
Barang Tidak
Bergerak
Disertai segel sita
TanahBangunan
MobilMotor
lunas
Pencabutan SIta
Tidak lunas
Lelang
BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK BRG YG DISITA DILARANG: DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DIPINJAMKAN DISEMBUNYIKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK
Apabila hasil lelang barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak
Penyitaan Tambahan
PKN STAN BDK PALEMBANG
PELAKSANAAN PENYITAAN
• Dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat BAPS (min.rangkap 6) ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP, dan saksi-saksi.
• Dalam hal PP adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, PP, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
• Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun PP menolak untuk tanda tangan, dengan menuangkannya dalam BAPS yang ditandatangani oleh Jurusita dan 2 orang saksi.
• Walaupun PP tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan asalkan salah seorang saksi dari berasal dari Pemda setempat serendah2nya Sekretaris Kelurahan atau Desa.
• Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yg disita atau ditempat barang bergerak/tidak bergerak yg disita berada, ditempat umum.
• Atas barang yang disita ditempel segel sita.
PKN STAN BDK PALEMBANG
PENYAMPAIAN BAPS
BAPS DIBUAT PALING SEDIKIT RANGKAP 6:
1) Lembar ke-1 untuk Kepala Seksi Penagihan.2) Lembar ke-2 untuk ditempelkan pada objek
sita.3) Lembar ke-3 untuk Penanggung Pajak.4) Lembar ke-4 untuk Instansi terkait.5) Lembar ke-5 untuk Pengadilan Negeri.6) Lembar ke-6 untuk arsip Jurusita.
Instansi Lain:a) Kepolisian untuk barang bergerak yang
kepemilikannya terdaftar;b) Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang
kepemilikannya sudah terdaftar;c) Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat,
untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;d) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
PKN STAN BDK PALEMBANG
Kewajiban JSPN dalam penyitaan: memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita pajak, memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
JSPN DLM PENYITAAN
Kewenangan JSPN dalam melaksanakan penyitaan:Memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha, kedudukan, tempat tinggal PP atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan.
Kewenangan tsb dilakukan dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat (Psl 5 ayat 3 UU PSPP).
PKN STAN BDK PALEMBANG
Penyitaan Tambahan
Penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari 1x sampai jumlah yg cukup untuk melunasi utang pajak.
Hasil lelang barang yang telah disita.
biaya penagihan pajak & utang Pajak
Nilai barang yang disita.
biaya penagihan pajak & utang Pajak
PENYITAAN TAMBAHAN PKN STAN BDK PALEMBANG
e, PENYITAAN BARANG BERGERAK DAN/ TIDAK BERGERAK YANG TERDAFTAR
DAN/TIDAK TERDAFTAR
Terhadap barangyg Kepemilikan-nya sudah
terdaftar.
terhadap barang tidak bergerak yg kepemilikan-nya belum terdaftar.
terhadap:- deposito berjangka- tabungan- saldo rekening koran- giro- bentuk lain yg dipersamakan dgn itu
dengan pemblokiran
terlebih dulu dgn mengacu pada UU
Perbankan.
Salinan BAPS diserahkan kpd instansi tempat kepemilikan
barang terdaftar.
Salinan BAPS disampaikan ke Pemda
dan PN setempat untuk diumumkan.
Terhadap barangbergerak lainnya.
Salinan BAPS dilekatkan pada barang ybs atau tempat barang
berada.
Khusus
PKN STAN BDK PALEMBANG
dgn meminta bantuan Pejabat yg wil. kerjanya
meliputi tempat objek sita berada
dgn meminta bantuan Pejabat yg wil.
kerjanya juga meliputi tempat objek sita
berada
Menerbitkan SPMP & melaksanakan penyitaan
Memberitahukan pelaksanaan SPMP danmengirim BAPS ke Pejabat yg meminta bantuan
Penyitaan thd objek sita
Di luar wil. Kerja Pejabat
Di dalam wil. Kerja Pejabat, tapi jauh
F. OBJEK SITA BERADA DILUAR WILAYAH KERJA PEJABAT (PSL.20 UU PPSP) PKN STAN BDK
PALEMBANG
- Salah seorang saksi berasal dari Perda setempat
- BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi
- Harus memuat alasan ketidakhadiran WP
- Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi
- Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat
Penyitaan thd objek sita
g. PENYITAAN TANPA HADIRNYA WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK
Penanggung Pajak tidak
hadirPenanggung Pajak hadir
Penanggung Pajak hadir tetapi menolak
menandatangani BAPS
Pasal 4 ayat (5) PP No. 135 Tahun 2000
Penyitaan tetap dapat dilaksanakan
- BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi
- Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi
- Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat
- Dalam BAPS dijelaskan bahwa penyitaan dihadiri oleh PP namun menolak menandatangani Berita Acara
- BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi
- Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi
- Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat
PKN STAN BDK PALEMBANG
PROSEDUR PENYITAAN
BERDASARKAN JENIS OBJEK
PKN STAN BDK PALEMBANG
Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :
a) membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
b) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
h. PERHIASAN EMAS, PERMATA & SEJENISNYA
Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000
PKN STAN BDK PALEMBANG
Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :a) menghitung terlebih dahulu uang
tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
b) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
c) menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
i. UANG TUNAI TERMASUK MATA UANG ASING
Psl. 5 ayat (2) PP No.135/2000
PKN STAN BDK PALEMBANG
PKN STAN BDK PALEMBANGPenyitaan terhadap kekayaan PP yang
tersimpan di bank (deposito, tabungan, dll) dilaksanakan sebagai berikut :a) Pejabat mengajukan permintaan
pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa SPMP;
b) Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan PP;
c) Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
d) Dalam hal PP tidak memberikan kuasa, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
Psl. 5 ayat (3) PP No.135/2000
j. KEKAYAAN PP YANG TERSIMPAN DI BANK (DEPOSITO, TABUNGAN, DLL).
e) Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan BAPS kepada PP dan bank yang bersangkutan;
f) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan Pajak;
g) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
Psl. 5 ayat (3) PP No.135/2000
PKN STAN BDK PALEMBANG
Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :a) Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian
dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Dirjen Pajak Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Bapepam dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai PP, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
b) Berdasarkan permintaan Dirjen Pajak Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Bapepam dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek PP;
k. SURAT BERHARGA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000
PKN STAN BDK PALEMBANG
c) Kustodian membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan dan disampaikan kepada Dirjen Pajak Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Pemegang Rekening sebagai PP, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
d) Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
e) Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat BAPS yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP dan saksi-saksi; Dalam hal PP tidak hadir, BAPS ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi dan disampaikan kepada PP, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Kustodian;
Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000
PKN STAN BDK PALEMBANG
TERIMA KASIH
PKN STAN BDK PALEMBANG