Pemilihan Umum yang berintegritas dan · dipisahkan dari rekening keuangan partai politik/gabungan partai ... c. Treking tokoh pendukung dan/atau pengusaha ... dari perseorangan paling

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ….. TAHUN 2015 TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas dan berakuntabilitas, berkeadilan dan transparan serta penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu

dilaksanakan pengawasan dana kampanye Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota,.

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan dana kampanye yang berkualitas, tepat prosedur, berkeadilan, dan mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilihan umum maka penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye harus secara sah, akuntabel, dan transparan;

c. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ................... tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota perlu diatur pedoman pengawasan dana kampanye peserta pemilihan umum;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan

Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

2

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 588);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 625);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA DAN ATAU CALON PERSEORANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Rebublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peserta Pemilu adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Calon Perseorangan

3

3. PEMILU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.

13. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/Kota.

14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

15. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

16. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta Pemilu.

17. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.

4

18. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat dengan RKDK adalah rekening yang menampung dana kampanye Pemilihan, yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik/gabungan partai politik dan rekening perseorangan, atau rekening keuangan pribadi calon Gubernur, Bupati, dan Walikota.

19. Kantor Akuntan Publik adalah Badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

20. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN Pasal 2

(1) Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap dana kampanye pasangan calon dan/atau perseorangan.

(2) pengawasan dana kampanye sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) meliput pengawasan terhadap: a. sumber dana kampanye b. kepatuhan prosedur. c. kebenaran laporan. d. sumbangan tidak sah. e. penggunaan dana publik oleh petaha atau pasangan calon yang dukung

oleh petahan.

Bagian Kesatu Pengawasan Terhadap Potensi Penyimpangan Sumber Dana Kampanye

Pasal …

Pengawasan terhadap potensi penyimpangan sumber dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang, seperti: a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing,

dan Warga Negara Asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha

Milik Desa.

Pasal … Pengawasan terhadap potensi penyimpangan sumber dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan metode : a. Penulusuran dokumen APBD;

1. Bantuan Sosial; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat oleh pemerintah; 3. Dana Bantuan Pemerintah Daerah;

b. Pengawasan terhadap sumbangan-sumbangan masyarakat yang dikelola oleh relawan;

c. Treking tokoh pendukung dan/atau pengusaha lokal daerah; d. Koordinasi dengan KPK dan PPATK terkait LHKPN dan Rekening Pasangan

Calon;

5

Pasal …

(1) Pengawasan terhadap penelusuran dokumen APBD (2) penelusuran Media dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi siapa

saja calon kandidat yang secara resmi telah mendaftarkan diri, CV/Latar belakang calon, dan nama Partai Pendukung/Gabungan partai Pendukung.

(3) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan treking sebagaimana tertera pada ayat (1).

(4) Bawaslu melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait panduan aktivitas pada ayat (1) dan ayat (2). Catatan: Penjabaran mekanisme potensi penyimpangan sumber dana kampanye

(pasal 4)

Bagian Ketiga Pengawasan terhadap Kepatuhan Prosedur

Pasal…

Pengawasan kepatuhan prosedur meliputi: a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK); b. sumbangan dana kampanye; c. laporan dana kampanye H-1 sebelum masa kampanye; d. laporan dana kampanye H+1 pasca masa kampanye; dan e. penyerahan laporan penerimaan sumbangan dan pengeluaran dari KPU

kepada KAP.

Paragraf 1 Pengawasan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Pasal ...

(1) Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan RKDK : a. memastikan partai politik atau gabungan partai politik yang

mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota memiliki RKDK dan didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

b. memastikan RKDK diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon sampai 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai

Catatan: 1. RKDK dibuat dimulai setelah ditetapkan menjadi calon sampai dengan H-1 masa kampanye. 2. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan apabila calon mendapatkan dana sebelum masa pencalonan dan mendapatkan melebihi dari batas yang ditentukan? c. memastikan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Calon memiliki RKDK atas nama Calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki RKDK dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap pelaporan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek : a. kepatuhan waktu pelaporan RKDK; b. saldo awal yang dilaporkan;

6

c. sumber dana awal pembukaan rekening; d. saldo akhir yang dilaporkan; e. rekening koran; dan f. Penggunaan RKDK yang terpisah dari rekening peserta Pemilihan.

(4) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan di lingkungan wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a-f dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyampaian dokumen yang disampaikan oleh peserta Pemilu.

Catatan: 1. Pengawasan dana kampanye yang dilaksanakan secara langsung oleh

peserta 2. Pembiayaan dana kampanye yg dibiayai oleh APBN/APBD yang

dilaksanakan oleh KPU. Sampai hari masih menunggu regulasi PKPU, apakah di bolehkan paslon membiaya kampanye yang sudah dibiayai APBN/APBD

3. pengaturan larangan penggunaan dana kampanye untuk Pasal 65 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f Perppu.

--- Skor 18.08 WIB tanggal 05-03-2015 ---

Paragraf 2

Sumbangan Dana Kampanye

Pasal … (1) Pengawas Pemilu memastikan Dana Kampanye Calon yang diusulkan

Partai Politik atau gabungan Partai Politik diperoleh dari : a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Calon; dan/atau b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan

perseorangan dan/atau badan hukum swasta. (2) Pengawas Pemilu memastikan Dana Kampanye calon perseorangan dapat

diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Pengawas Pemilu memastikan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Pengawas Pemilu memastikan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Catatan: 1. perlu penjabaran apa saja yang termasuk dalam pembiayaan bukan

dalam bentuk uang. (misalnya sumbangan simpatisan kepada calon dalam bentuk kaos, dll.)

2. perlu penjabaran apa saja yang termasuk dalam pembiayaan berupa uang.

(5) Pengawas Pemilu memastikan Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mencantumkan identitas yang jelas.

(6) Pengawas Pemilu memastikan bahwa Pengawasan terhadap pelaporan Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b difokuskan pada aspek : a. Bukti penerimaan sumbangan; b. Keterangan identitas pemberi sumbangan yang jelas dan lengkap;

Formatted: Centered

7

c. Sumbangan yang melebihi batas; d. Duplikasi pemberian sumbangan; e. Kemampuan pemberi sumbangan; dan f. Tanda terima sumbangan dan atau print out rekening Koran

(7) Pengawas Pemilu memastikan Pengawasan di lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyampaian dokumen yang disampaikan oleh peserta Pemilu.

Paragraf 3 Pengawasan Laporan Dana Kampanye H-1 sebelum masa kampanye

Pasal 5…

(1) Pengawas Pemilu memastikan laporan sumbangan dana Kampanye,

RKDK dan laporan penerimaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disampaikan oleh Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kepatuhan waktu pelaporan; b. Kelengkapan laporan; c. Identitas pemberi sumbangan; d. Kepatuhan pedoman pelaporan; e. Kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; f. Tidak melebihi batasan dana kampanye Pemilihan yang telah

ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan g. Bukti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Paragraf 4 Pengawasan Laporan Dana Kampanye H+1 sesudah masa kampanye

Pasal 6 …

(1) Pengawas Pemilu memastikan Laporan sumbangan dana Kampanye, RKDK dan laporan penerimaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 disampaikan oleh Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kepatuhan waktu pelaporan; b. Kelengkapan laporan; c. Identitas pemberi sumbangan; d. Kepatuhan pedoman pelaporan; e. Kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; f. Tidak melebihi batasan dana kampanye Pemilihan yang telah

ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan (3) Pengawas Pemilu memastikan Bukti laporan penerimaan dan

pengeluaran dana kampanye yang berupa: a. Kwitansi b. tanda terima c. NPWP d. Rekening koran e. identitas f. Pembukuan pra-kampanye

Formatted: English (United States)

8

Paragraf 5 Laporan penerimaan sumbangan dan pengeluaran dari KPU kepada KAP

Pasal ..

(3)(2) Pengawas Pemilu memastikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi: a. Waktu penyerahan laporan b. Kelengkapan laporan c. Meminta copy laporan

Catatan: Perlu pengawasan terhadap independensi KAP dengan mengawasi proses penunjukan, dikhawatirkan KAP berafiliasi dengan salah satu calon kandidat atau Parpol, beserta daftar nama-nama calon KAP yang ditunjuk.

Bagian KetigaKeempat Pengawasan terhadap Kebenaran Laporan

Pasal …

Pengawasan terhadap kebenaran laporan dilakukan dengan metode: a. Audit Hasil Pelaporan Calon Kandidat b. Perhitungan terhadap proyeksi Belanja Kampanye Calon Kandidat

Pasal …

Audit Hasil Pelaporan Calon Kandidat

(1) Audit terhadap pelaporan Calon Kandidat dilakukan dengan cara : a. Penelusuran atas kepemilikan akun RKDK calon kandidat kepada

PPATK b. Kebenaran jumlah konversi sumbangan dalam bentuk barang dengan

jumlah yang dilaporkan dalam pelaporan H-1 kampanye c. Kebenaran jumlah konversi sumbangan dalam bentuk barang dengan

jumlah yang dilaporkan dalam pelaporan H+1 kampanye d. Kebenaran identitas sumbangan sesuai dengan yang dilaporkan pada

dana kampanye e. Kesesuaian identitas sumbangan dengan kesesuaian profil

penyumbang di lapangan

(2) Bawaslu Provinsi dan PanwasKab.Kota melakukan kegiatan audit

sebagaimana ayat 1 dengan melakukan : 2.1 Penelusuran spot cek lokasi alamat penyumbang sesuai dengan

identitas yang diberikan dalam laporan dana kampanye calon kandidat.

2.2 Penelusuran spot cek melalui metode konfirmasi by telepun terkait identitas penyumbang bahwa benar telah melakukan sumbangan kepada calon kandidat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Catatan: Bagaimana mekanisme pengawasan dana kampanye apabila sumbangan diberikan dari luar provinsi?

(3) Bawaslu melakukan kegiatan dalam membantu kegiatan pengawasan audit dengan melakukan : 3.1 menerima laporan dari Bawaslu Provinsi terkait daftar RKDK calon

Gubernur, Bupati, Walikota di wilayah kerjanya, selanjutnya akan dilakukan metode sebagaimana Pasal 9 ayat (1)

Formatted: Left

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

9

3.2 menerima limpahan wewenang dari Bawaslu Provinsi apabila pemberi sumbangan dana kampanye diluar provinsi yang bersangkutan

Pasal … Perhitungan terhadap proyeksi Belanja Kampanye Calon Kandidat (1) Perhitungan terhadap proyeksi Belanja Kampanye Calon Kandidat

dilakukan dengan cara : Menghitung jumlah aktivitas belanja kampanye yang berupa : a. pemasangan alat peraga (baliho, spanduk, Billboard) b. iklan media televisi dan iklan media cetak c. kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog, d. kampanye bentuk lain yang berupa;

1. jalan sehat 2. senam massal 1.1.3. lari bersama 3.4. pengajian akbar

4.5. pengobatan gratis/massal

(2) Bawaslu provinsi dan Panwas Kab.Kota melakukan kegiatan sebagaimana tertera pada ayat 1 dengan dibantu oleh pemantau pemilu, LSM dan organisasi kemasyarakatan yang berwenang terhadap aktivitas tersebut.

Bagian Keempat

Pengawasan terhadap Sumbangan yang Dilarang

Pasal … Pengawasan terhadap sumbangan yang dilarang, meliputi:

a. Sumbangan yang melebihi ketentuan perundang-undangan; b. Sumbangan yang berasal dari identitas yang tidak jelas atau fiktif; c. Sumbangan berasal dari Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga

swadaya masyarakat asing, dan Warga Negara Asing; d. Sumbangan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah; dan e. Sumbangan yang berasal Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal … Pengawasan terhadap sumbangan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dilakukan dengan metode: a. Penelitian salinan dokumen Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana

Kampanye yang diperoleh dari KPU; a.b. Treking Media Lokal yang berkaitan dengan aktifitas pasangan calon dalam

rentang durasi tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; b.c. Berkoordinasi dengan KPK dan PPATK terkait dengan sumber dan aliran

dana kampanye Pasangan Calon yang dilarang; c.d. Bekerjasama dengan masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi

awal terkait dugaan sumber dana kampanye Pasangan Calon yang dilarang;

d.e. Mencermati jumlah dan durasi iklan yang ditanyangkan berdasarkan dokumen kontrak

Pasal … (1) Penelitian investigatif terhadap kondisi daerah lokal dilakukan dengan

cara Melakukan penelitian investigatif dengan wawancara kepada calon

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 1,99 cm, Outline numbered +Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 +Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,4 cm

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm

10

kandidat dan tokoh lokal yang berpengaruh tentang peta aktor daerah yang berkaitan dengan kepemilikan media, perusahaan lintas nasional (berkaitan dengan sumber daya alam), jaringan perjudian dan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Bawaslu Provinsi melakukan Penelitian di wilayahnya sebagaimana tertera pada ayat 1 dengan dibantu oleh pemantau pemilu, LSM dan organisasi kemasyarakatan yang berwenang terhadap aktivitas tersebut.

(3) Bawaslu melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait panduan aktivitas pada ayat 1 dan 2.

Pasal …

Treking Media Lokal (1) Penelusuran Media dilakukan dengan studi dokumen terhadap berita

yang muncul selama masa tahapan Pilkada sampai Masa Tahapan berakhir.

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota melakukan tracking sebagaimana tertera pada ayat 1.

(3) Bawaslu melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait panduan aktivitas pada ayat 1 dan 2.

Bagian Kelima

Pengawasan terhadap penggunaan dana publik oleh calon petahana atau yang didukung oleh petahana

Pasal …

(1) Pengawasan terhadap penggunaan dana publik dilakukan terhadap: a. Petahana; b. Calon yang didukung oleh Petahana; dan c. Pejabat Daerah;

(2) Pengawasan terhadap penggunaan dana publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Penelusuran dokumen APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang menangani dana bantuan

sosial (Bansos); dan c. Konfirmasi kepada penerima Bansos. Catatan: Dalam pasal selanjutnya dijelaskan mengenai tata cara pengawasan Pasal .. ayat (2) diatas.

Pasal …

Penelusuran dokumen APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan: (1) Studi Literatur APBD provinsi, kabupaten, kota dilakukan dengan cara

mengidentifikasi: Nomenklatur, nama kegiatan, jumlah anggaran, kelompok sasaran.

(2) Bawaslu Provinsi melakukan kegiatan sebagaimana ayat 1 dengan dibantu oleh Panwas Kab Kota sesuai dengan wilayah kerjanya.

(3) Bawaslu melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait panduan aktivitas pada ayat 1

Pasal … Koordinasi dengan instansi yang berwenang menangani dana bantuan sosial (Bansos) dilakukan dengan: (1) Melakukan wawancara mendalam kepada Kesbangpol dan/atau lembaga

negara yang berwenang menangani dana bantuan sosial (Bansos) dengan

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Justified

11

meminta data nama-nama Ormas, OKP, LSM penerima bansos di wilayah

provinsi/kabupaten kota. (2) Bawaslu Provinsi melakukan kegiatan sebagaimana ayat 1 dengan

dibantu oleh Panwas Kab Kota sesuai dengan wilayah kerjanya. (3) Bawaslu melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi kepada Bawaslu

Provinsi terkait panduan aktivitas pada ayat 1

Pasal … Konfirmasi kepada penerima Bansos dilakukan dengan:

(1) Melakukan wawancara mendalam terhadap nama-nama penerima bansos apakah ada pencairan dana bansos dilakukan dalam waktu 6 bulan sebelum pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, apakah ada hubungan antara ormas/okp/lsm dengan calon incumbent atau keluarganya.

(2) Bawaslu Provinsi melakukan kegiatan sebagaimana ayat 1 dengan dibantu oleh Panwas Kab Kota sesuai dengan wilayah kerjanya.

(3) Bawaslu melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi kepada Bawaslu Provinsi terkait panduan aktivitas pada ayat 1

BAB III

KERJA SAMA PENGAWASAN

Pasal … (Optional) Dalam melakukan pengawasan dana kampanye, Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat melakukan:

a. Menghimpun peran serta masyarakat; b. Berkoordinasi dengan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota; c. Menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau pemilu,

organisasi masyarakat pemilu, dan organisasi profesi; d. Menjalin kemitraan dengan KPK, PPATK, dan KIP Pusat dan daerah; dan e. Membangun komunikasi dengan Partai Politik, Pasangan Calon, dan Tim

Kampanye; f. Membangun sinergi dengan media massa cetak dan elektronik dalam

rangka pendidikan politik serta pengawasan dana kampanye yang tertib, transparan, dan legal; dan

g. Melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan dana kampanye,

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten dapat melakukan kerja sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas.

Pasal …

(1) Untuk optimalisasi pengawasan dana kampanye, Bawaslu provinsi dapat melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait.

(2) Partisipasi para pihak dapat dilakukan dengan: a. MoU dan Peraturan bersama terkait pengawasan Dana Kampanye

dengan Polisi, Kejaksaan, KPK, PPATK, KI, KPI, Asosiasi Media, b. Gerakan Kampanye Publik Terkait Transparansi Anggaran yang

dilakukan oleh semua Calon kandidat di tingkat provinsi, kabupaten

Formatted: Left

12

kota yang dilakukan bersama dengan, KPI, KIP, KPU, Ormas dan Pemantau Pemilu

c. Melakukan aktivitas pengawasan bersama dengan pemantau pemilu, LSM dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat 2 dan Pasal 12 ayat 2 yang disepakati dengan bentuk MOU.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal … (1) Pengawas Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota wajib membuat laporan

hasil pengawasan Dana Kampanye Pemilu Gubernur, Bupati dan

Walikota yang dituangkan dalam formulir Model A1 Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu.

(2) Terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan : a. membuat uraian tentang temuan dugaan pelanggaran yang

dituangkan dalam formulir model A-2 dan dilengkapi dengan bukti awal; dan

b. meneruskan temuan dugaan pelanggaran kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir model A-3 sebagaiamana tercantum, dalam Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu;

BAB V PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal …

(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dijadikan sebagai temuan pelanggaran.

(2) Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran dalam pengawasan dana kampanye diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

(3) Tata cara penanganan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.

Pasal …

(1) Dalam hal ditemukan dugaan pelangggaran tindak pidana pencucian uang dalam laporan dana kampanye Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota maka Pengawas Pemilu berkoordinasi dan meneruskan kepada Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Bawaslu RI; dan

(2) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan dalam pelaporan Dana Kampanye, maka Pengawas Pemilu berkoordinasi dan meneruskannya kepada Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

13

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...