PEMILIHAN JASA KONSULTAN KONSTRUKSI Refreshment Fasilitator Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2019 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
PEMILIHAN JASA KONSULTAN KONSTRUKSI
Refreshment Fasilitator Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi
Sesuai Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
RUANG LINGKUP
2
1. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
2. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
3. Penetapan metode kualifikasi;
4. Penetapan persyaratan Penyedia;
5. Penetapan metode evaluasi penawaran;
6. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
7. Penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
8. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
3
1. KAK untuk pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi;• Penetapan Unsur dan Kriteria Teknis Penilaian oleh PPK
• Penetapan Tata Cara Penilaian oleh Pokja
2. HPS;
3. Rancangan Kontrak;
4. Dokumen anggaran belanja;
5. ID paket RUP;
6. Waktu penggunaan barang/jasa; dan
7. Analisis pasar.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
FORMAT UND/ BERITA ACARA REVIU
4
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
FORMAT UND/ BERITA ACARA REVIU
5
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
FORMAT UND/ BERITA ACARA REVIU
6
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
FORMAT UND/ BERITA ACARA REVIU
7
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
FORMAT UND/ BERITA ACARA REVIU
8
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
FORMAT UND/ BERITA ACARA REVIU
9
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
10
JASA
KONSU
LTANSI
Standar DokumenKualifikasi
untuk Seleksi jasa kosultansi konstruksi
badan usaha;
Metode eval sistem pembobotan
dengan ambang batas
PASCAKUALIFIKASI, untuk Seleksi jasa
Konsultansi konstruksi perorangan
Metode eval sistem gugur
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
11
JASA
KONSU
LTANSI Metode
penyampaiandokumen
penawaran
1 file atau 2 file, dapat digunakan
untuk untuk Seleksi jasa konsultansi
konstruksi badan usaha dan jasa Konsultansi konstruksi perorangan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
12
JASA
KONSU
LTANSI
Metode Evaluasi Penawaran
a. kualitas dan biaya;
b. kualitas;
c. pagu anggaran; atau
d. biaya terendah.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I13
Metode Evaluasi Untuk Jenis Contoh
Kualitas dan biaya Metode evaluasi kualitas dan biaya dapat
digunakan untuk pekerjaan yang lingkup,
keluaran, waktu penugasan dapat diuraikan
dengan pasti dalam KAK, serta besarnya biaya
dapat ditentukan dengan jelas dan tepat
Kualitas a. pekerjaan yang mengutamakan kualitas
penawaran teknis sebagai faktor yang
menentukan terhadap hasil/manfaat secara
keseluruhan dan/atau lingkup pekerjaan yang
sulit ditetapkan dalam KAK;
b. jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I14
Metode Evaluasi Untuk Jenis Contoh
Pagu Anggaran untuk pekerjaan yang sudah ada aturan/standar
yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, dan
penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran
Biaya terendah untuk pekerjaan sederhana dan standar atau
bersifat rutin yang praktik dan standar
pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang
dapat mengacu kepada ketentuan tertentu
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I15
PENETAPAN METODE PEMILIHANJASA
KONSU
LTANSI
1. Standar Dokumen Kualifikasi2. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas dan
Biaya3. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas4. Standar Dokumen Seleksi Metode Pagu Anggaran5. Standar Dokumen Seleksi Metode Biaya Terendah6. Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Perorangan
a. KontrakWaktu Penugasan
b. Kontrak LS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I16
POKJA
IKP
LDK
LDP
PPK
IKP
PERSIAPAN TTD KONTRAK
SSKK
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I17
BAGIAN-BAGIAN DOKUMEN KUALIFIKASI
• UMUM
• PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
• INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
• LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
• PAKTA INTEGRITAS
• ISIAN DATA KUALIFIKASI
• BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (APABILA BER-KSO)
• PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI
• TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I18
BAGIAN-BAGIAN DOKUMEN PEMILIHAN
• UNDANGAN SELEKSI
• UMUM
• INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
• LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
• KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
• BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
• BENTUK RANCANGAN KONTRAK
• SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK
• SYARAT-SYARAT KHUSUS
KONTRAK
• BENTUK DOKUMEN LAIN
• KETENTUAN LAIN-LAIN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I19
KOMPONEN DOKUMEN PEMILIHAN
KriteriaKualifikasi
KriteriaPemilihan
Penyedia
Adm
Teknis
Adm
Teknis
Harga
Keu.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I20
SYARAT PEMILIHAN DAN SYARAT BERKONTRAK
Pemilihan Penunjukan Kontrak
Dari PPK ke Pokja
Dilaksanakan Oleh PPKDilaksanakan Oleh Pokja
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I21
PRINSIP PERSYARATAN
Unsur
1. Kualifikasi
2. Pemiilihan
Kriteria
1. Kualifikasi
2. Pemiilihan
Tata Cara
1. Kualifikasi
2. Pemiilihan
Lampiran 1 dan 2
Permen PU-PR
NOMOR : 07/PRT/M/2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I22
PENETAPAN UNSUR KUALIFIKASI
• syarat kualifikasi administrasi;
• syarat kualifikasi teknis; dan
• syarat kualifikasi kemampuan keuangan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I23
SYARAT KUALIFIKASI (ADMINISTRASI)
Kriteria Unsur Tata Cara
Kerja Sama
Operasi (KSO):
A. formulir kualifikasi dan Pakta Integritas
ditandatangani oleh seluruh anggota KSO,
kecuali leadfirm KSO mengisi data kualifikasi
melalui SPSE;
B. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan
dengan batasan paling banyak 3 (tiga) s.d 5
(lima), yang dipilih sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan perusahaan dalam 1
(satu) kerjasama operasi;
C. Leadfirm KSO harus memiliki kualifikasi
setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha
anggota KSO dengan porsi modal paling
banyak 70% (tujuh puluh persen).
1. Pastikan
klasifikasi badan
usaha
diperuntukan
bagi segmen
usaha
menengah/bes
ar.
2. Pastikan
kompleksitas
pekerjaan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I24
ISIAN DATA KUALIFIKASI (ADMINISTRASI)
Kriteria Unsur Tata Cara
Ijin Usaha Jasa
Peserta yang berbadan usaha
harus memiliki surat Ijin Usaha
Jasa Konstruksi (IUJK);
Pastikan jenis konsultansi adalah
konsultansi jasa konstruksi dimana yang
dimaksud dengan pekerjaan konstruksi
ada pada undang-undang jasa
konstruksi
SBU
Memiliki Sertifikat Badan
Usaha (SBU) dengan Kualifikasi
Usaha Kecil/Menengah/ Besar
dengan Klasifikasi untuk
segmentasi usaha kecil atau
subklasifikasi untuk segmentasi
usaha menengah dan/atau
besar
1. Pastikan bahwa lingkup pekerjaan
dapat mewakili Bidang/sub bidang
Klasifikasi SBU yang dipilih dengan
melihat permen PU-PR nomor 19/2014
2. Pastikan Segmentasi Klasifikasi kecil
atau menengah/besar berdasarkan
Pasal 21 ayat 1&2 Permen PU-PR
07/PRT/M/2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I25
SYARAT KUALIFIKASI (ADMINISTRASI)
Kriteria Unsur Tata Cara
Sertifikat
Memiliki sertifikat... (sesuai
dengan persyaratan sertifikasi
lainnya yang dipersyaratkan
untuk mendukung
pelaksanaan pekerjaan,
persyaratan ini tidak ada bila
tidak diperlukan)
1. Pastikan bahwa syarat sertifikat tsb
perlukan oleh PPK dan ditungkan
dalam dokumen RPP.
2. Pastikan syarat tersebut bukan
syarat yang membuat persaingan
tidak sehat
3. Pastikan Analisa pasar
Perpajakan
memiliki NPWP dan telah
memenuhi kewajiban
perpajakan tahun pajak
Pastikan masa akhir pelaporan masa
pajak sesuai ketentuan perpajakan
yang berlaku sebagai penetapan
tahun pajak.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I26
SYARAT KUALIFIKASI (ADMINISTRASI)
Kriteria Unsur Tata Cara
Akta
Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada
perubahan).
Pastikan sudah terisi
sebagai syarat adm
Pengalaman
Pengalaman paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
Pastikan sudah terisi
sebagai syarat adm
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I27
SYARAT KUALIFIKASI (ADMINISTRASI)
Kriteria Unsur Tata Cara
Tenaga Tetap
Memiliki paling kurang 1 (satu) orang tenaga
ahli tetap sesuai dengan subklasifikasi SBU yang
disyaratkan, dengan ketentuan :
- SKA ahli muda bagi badan usaha
kualifikasi kecil;
- SKA ahli madya bagi badan usaha
kualifikasi menengah dan besar.
1. Pastikan bahwa lingkup SKA
yang disyaratkan dapat
mewakili Bidang/sub bidang
Klasifikasi SBU.
2. Pastikan Segmentasi Klasifikasi
kecil atau menengah/besar
berdasarkan Pasal 21 dalam
Permen PU-PR 07/PRT/M/2019
ayat 1&2
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I28
ILUSTRASI PENETAPAN SYARAT TEKNIS KUALIFIKASI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I29
ILUSTRASI PENETAPAN SYARAT TEKNIS KUALIFIKASI
• Disimulasikan jika sama atau lebih
dari HPS maka nilai adalah 100
• Disimulasikan bahwa para
penyedia memperoleh nilai 50 (nilai
paket pekerjaan sejenis yang
pernah dikerjakan atau 50% lebih
rendah dari HPS) maka dikalikan
dengan bobot (misal bobot = 40%)
maka nilai akhir adalah 20
• Disimulasikan bahwa penyedia lokal
banyak yang mendaftar
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I30
ILUSTRASI PENETAPAN SYARAT TEKNIS KUALIFIKASI
KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN :
1) Penentuan range merupakan 100 persen
kemampuan pokja dalam mengasah
pengalamannya melihat pengalaman-
pengalaman para penyedia jasa yang pernah
mengikuti tender jasa konsultansi sejenis di
wilayahnya.
2) Semakin tinggi nilai ambang batas atau range
syarat yang pokja terapkan maka kecendrungan
untuk tidak penuhi oleh penyedia jasa yang ada
(terutama lokal).
3) Point 1 hingga 2 perlu dipertimbangkan terutama
pada segmentasi usaha kecil atau jasa konsultansi
yang nilainya dibawah 1 milyar.
Tabel hitungan simulasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I31
ILUSTRASI PENETAPAN SYARAT KEUANGAN
KUALIFIKASI
KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN :
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN)
dengan nilai paling kurang sama
dengan 50% (limapuluh perseratus) dari
nilai total HPS, yang disertai dengan
laporan keuangan (untuk pekerjaan
yang diperuntukkan bagi Segmentasi
Usaha Menengah dan Besar).
Khusus untuk Segmentasi Usaha Besar,
laporan keuangan wajib telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik)
Kriteria Unsur Tata Cara
SKN Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total HPS
Pastikan segmentasi kecil atau menengah/besar berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Permen PU-PR 07/PRT/M/2019 ayat 1&2
Non kecil = segmentasi usaha menengah dan besar
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I32
KUALIFIKASI
• Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh
Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha tunggal
atau KSO
• penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang
dilakukan dengan Sistem Gugur
• dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah)
oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi
dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data
kualifikasi lainnya
• penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi yang
dilakukan dengan Sistem Pembobotan dengan
Ambang Batas untuk menghasilkan Calon Daftar
Pendek
Data kualifikasi pada form elektronik isian
kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada
fasilitas upload data kualifikasi lainnya
merupakan bagian yang saling melengkapi
Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian
data kualifikasi dengan data yang diunggah
(upload), maka data yang dianggap benar
adalah data yang terdapat dalam isian
kualifikasi form elektronik SPSE
Khusus untuk peserta yang melakukan KSO,
Pakta Integritas untuk anggota KSO telah diisi
dan ditandatangani oleh peserta sebelum
dilakukan evaluasi, apabila tidak
ditandatangani maka tidak dievaluasi lebih
lanjut dan peserta dinyatakan gugur
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I33
SYARAT KUALIFIKASI
Dengan mendaftar sebagai peserta, maka peserta
dianggap telah menandatangani/menyetujui Pakta
Integritas, kecuali untuk peserta yang melakukan
Kerja Sama Operasi (KSO), maka badan usaha yang
ditunjuk mewakili Kerja Sama Operasi (KSO) wajib
menyampaikan pakta integritas anggota KSO-nya
melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian
elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I34
SYARAT KUALIFIKASI
Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta
telah menyetujui pernyataan :
1. Tidak terkena sanksi daftar hitam dst
2. Tidak menimbulkan pertentangan kepentingan dst
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, pailit dst
4. Orang yang menawar tidak sedang menjalankan pidana dst
5. Pengurus atau pegawai tidak PNS dst
6. Data yang disampaikan benar dan siap dikenakan sanksi
jika menyampaikan data bohong dst
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I35
DOKUMEN PEMILIHAN
POKJA
IKP
LDK
LDP
PPK
IKP (SPPBJ s/d ttd Kontrak)
SSKK & SSUK
•RPP
•KAK
•HPS
•Draft Kontrak
• BA. Reviu
• BA. Penetapan
• Simulasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I36
PENETAPAN SYARAT DOKUMEN PEMILIHAN
Reviu Kajian Penetapan
Analisa Pasar
Pengetahuan dan Pengalaman Pokja
Dibantu oleh tenaga ahli yang kompeten/ membidangi
Rapat penetapan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I37
PENETAPAN SYARAT DOKUMEN PEMILIHAN
Kriteria Unsur Tata Cara
Pengalaman Perusahan
1. Pengalaman Sejenis
2. Pengalaman di lokasi yang sama
3. Nilai pengalaman tertinggi1. Perhatikan segmentasi klasifikasi usaha
berdasarkan pasal 21
2. Memperhatikan metode evalusi
berdasarkan pasal 38
3. Lakukan Analisa Pasar, kesimpulan
pengetahuan dan pengalaman Pokja
4. Memperhatikan badan usaha lokal dan
usaha klasifikasi kecil
5. Memperhatikan Kompleksitas pekerjaan
6. Dibantu oleh tenaga yang kompeten/ahli
sesuai bidang nya.
7. Lakukan Simulasi untuk dapat
memperkirakan bobot dan nilai ambang
batas
Proposal Teknis
1. Pamahaman terhadap KAK
2. Kualitas Metodelogi
3. Hasil Kerja
4. Gagasan Baru
Kualifikasi Tenaga Ahli
1. Pengalaman
2. Pendidikan
3. Status Pegawai
4. Aspek tambahan lain
Bobot Nilai Teknis dan Biaya
1. Metode Evalusi
2. Pembagian Bobot Teknis dan Biaya
3. Kewajaran Harga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I38
PENETAPAN SYARAT DOKUMEN PEMILIHAN
Kriteria
(dokumen
pemilihan)
Pengalaman
Perusahan
Proposal Teknis
Kualifikasi Tenaga
Ahli
Bobot Nilai Teknis
dan Biaya
Kriteria
(prakualifikasi)
Syarat Adm
Syarat Teknis
Syarat
Keuangan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I39
SIMULASI PERHITUNGAN
• BERDASARKAN ANALISA PASAR
• BERDASARKAN DATA BASE (JIKA ADA)
• DAPAT MENJADI HASIL DALAM MELAKUKAN ANALISA
PASAR
• UNTUK MENETUKAN AMBANG BATAS YANG AKAN
DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I40
ILUSTRASI SIMULASI
TAHAP Prakualifikasi
Paket Jasa Konsultansi Perencana
Penegmbangan Jalan dan
Jembatan pada suatu kawasan
HPS Rp. 630.000.000,-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I41
ILUSTRASI SIMULASITAHAP SELEKSI
Paket Jasa Konsultansi Perencana
Penegmbangan Jalan dan
Jembatan pada suatu kawasan
HPS Rp. 630.000.000,-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I42
PENETAPAN JADWAL PEMILIHAN
Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan
Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2
(dua) file
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
pengumuman prakualifikasi
pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi
pemberian penjelasan
penyampaian dokumen kualifikasi
evaluasi kualifikasi
pembuktian kualifikasi
penetapan dan pengumuman
masa sanggah kualifikasi
jawaban sanggah
undangan Tender
pendaftaran dan pengunduhan dokumen
pemberian penjelasan
penyampaian dokumen penawaran
pembukaan dokumen penawaran file I
evaluasi
pengumuman peserta yang lulus evaluasi
pembukaan dokumen penawaran file II
evaluasi harga
penetapan dan pengumuman pemenang
masa sanggah
jawaban sanggah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I43
HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :
BERKAITAN DENGAN HAK HAK PENAWAR (sesi prakualifikasi)
• pengumuman prakualifikasi dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja
• pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran
• pemberian penjelasan dalam hal diperlukan dilakukan paling singkat 3
(tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi
• penyampaian dokumen kualifikasi terhitung paling singkat 3 (tiga) hari
kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi
• penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dilakukan 1 (satu) hari
kerja setelah pembuktian kualifikasi
• masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil
kualifikasi
• jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir
masa sanggah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I44
HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :
BERKAITAN DENGAN HAK HAK PENAWAR (sesi pemilihan)
• undangan Tender disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah
kualifikasi
• pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum
batas akhir penyampaian dokumen penawaran
• pemberian penjelasan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan
Tender
• pengumuman peserta yang lulus evaluasi dokumen penawaran file I berupa
dokumen penawaran administrasi dan teknis 1 (satu) hari kerja setelah
evaluasi penawaran Pokja Pemilihan
• penetapan dan pengumuman pemenang disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah
evaluasi
• masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;
• jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa
sanggah berakhir;
• masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah;
dan
• jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding
THANK YOU !
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI