ASKINDO ( Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia) KODE ETIK DAN PROFESI

ASKINDO

( Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia)

KODE ETIK DAN PROFESI 

PENDAHULUAN

Sejalan dengan nilai dan norma tata kehidupan insan yang bertaqwa

kepada Allah SWT, maka ditetapkanlah Kode Etik dan Profesi

ASOSIASI KONSULTAN NON KONSTRUKSI guna meningkatkan pengabdian

para anggotanya kepada negara, bangsa dan lingkungan dengan

bertumpu pada kejujuran, keahlian dan keluhuran budi, berprofesi

secara profesional.

KETENTUAN UMUM

Dengan menjunjung tinggi profesi konsultan dan menghormati kode

etik ASOSIASI KONSULTAN NON KONSTRUKSI sebagai dasar yang dinamis

untuk melayani sesama manusia maka tiap anggota Asosiasi dengan

ini menjunjung tinggi dan berikrar berpegang teguh pada :

KODE ETIK

1. Berorientasi pada pembangunan ekonomi serta pemberdayaan

masyarakat, bertindak jujur serta independen dan penuh

dedikasi melayani Pemberi Tugas maupun Masyarakat luas,

untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertentangan dengan

nilai-nilai aturan agama, sosial dan budaya yang berlaku.

2. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik

profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan Pemberi Tugas,

rekan konsultan dan masyarakat luas pada umumnya.

3. Menghindari dari kepentingan pribadi maupun kelompok dan

keputusan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

4. Menjaga kerahasiahan lembaga Pemberi Tugas yang menjadi

mitra atau klien.

5. Taat pada peraturan dan kesepakatan yang berlaku pada

organisasi Asosiasi serta menghormati prinsip imbalan jasa

yang layak dan memadai bagi konsultan.

6. Taat dan patuh pada hukum dan perundang-undangan yang

berlaku dengan tidak melakukan tindakan yang menyimpang.

7. Melaksanakan sekuat tenaga serta kemampuan terhadap ikrar

yang telah diucapkan.

KODE PROFESI

1. Senantiasa mengembangkan kemampuan profesi sehingga mampu

memberikan layanan yang lebih bermutu.

2. Dengan landasan kekayaan pengetahuan dan penguasaan iptek

melahirkan pribadi yang mampu mewujudkan karya besar yang

ditujukan untuk membangun harkat kemanusiaan dan peradaban

manusia.

IKRAR

1. Bahwa akan senantiasa menyumbangkan perhatian, pemikiran,

waktu dan tenaga kami untuk meningkatkan kualitas dan

derajat hidup bangsa Indonesia maupun khususnya pengusaha

kecil dan menengah serta dengan mengembangkan dan

memberdayakan lembaga-lembaga perekonomian rakyat yang

mandiri serta ikhtira-ikhtiar lainnya untuk maksud itu

semata-mata sebagai pengabdian kami kepada Tuhan yang Maha

Esa.

2. Bahwa kami akan secara terus-menerus melaksanakan ihktiar

dan usaha-usaha tersebut secara konsisten, istiqamah, cerdas

dan penuh kesabaran.

Badan Sertifikasi INTAKINDO:

Dikutip dari:

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR : 09 /LPJK TAHUN

2005, Tanggal 29 Desember 2005, TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN BAKUAN

KOMPETENSI TENAGA AHLI JASA KONSTRUKSI (Lampiran V)

A. Kode Etik Ahli Teknik Sipil Indonesia dan Etika Profesi Ahli

Teknik Sipil

Kemampuan dalan unit Kompetensi dan Elemen Kompetensi ini

Seyogyanya dapat diperoleh dengan melaksanakan pekerjaan

bidang Teknik Sipil yang umum dan baku, dengan pengarahan

atau dibawah pengawasan terbatas Ahli Teknik Sipil senior

pada waktu melaksanakan pekerjaan bidang Teknik Sipil yang

lebih canggih. Pada umumnya setiap pekerjaan bidang Teknik

Sipil akan memberikan kesempatan bagi calon Ahli Teknik

Sipil untuk menunjukkan kemampuannya dalam Unit Kompetensi

ini.

A.1 Mengembangkan Dan mewujudkan Tanggung jawab Kecendekiaan dan

Kepedulian Profesi Ahli Teknik Sipil Kepada Bangsa, Negara

dan Komunitas Internasional.

Menyadari tanggungjawab kecendekiaan Ahli Teknik Sipil untuk

memahami dan menjunjung falsafah dan nilai pancasila sebagai

falsafah dan nilai pancasila sebagai dasar masyarakat bangsa

indonesia

Mengahayati dan senantiasa berusaha mengamalkan nilai dan

jiwa Pancasila dalam menjalankan profesi.

Berpedoman kepada UUD 1945 serta perundang-undangan yang

berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

menjalankan pofesi.

Menjunjung rasa kesetiawanan nasional dan rasa kepedulian

sosial dan berusaha mendorong perekonomian dan kesehjateraan

masyarakat menuju cita-cita Bangsa dan Negara.

Mengembangkan wawasan kebangsaan yang kuat dan dengan sadar

menumbuhkan kepercayaan diri membangun kemandirian nasional

dalam profesinya dan dalam mengembangkan kerjasama di

komunitas internasional.

A.2 Menghayati serta mematuhi Kode Etik Ahli Teknik Sipil dan

tatalaku Profesi Ahli Teknik Sipil.

Menempatkan tanggung jawab pada kesehjateraan, kesehatan dan

keselamatan masyarakat dia atas tenggungjawabnya kepada profesi,

kepada kepentingan golongan, atau kepada rekan sesama Ahli Teknik

Sipil.

Bertindak dengan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan

nilai luhur profesi.

Melakukan pekerjaan hanya dalam lingkup kemampuannya.

Mengembangkan nama baik berdasarkan prestasi dan tidak

bersaing secara curang.

Menerapkan ketrampilan profesi untuk kepentingan perusahaan

tempatnya bekerja atau pemberi tugas untuk siapa ia

bertindak, dalam semua hal secara profesional, sebagai pihak

yang diberi kepercayaan.

Memberikan keterangan, pendapat atau pernyataan berdasarkan

obyektivitas, kebenaran dan pengetahuan yang memadai.

Melakukan pengembangan kemampuan profesional secara

berkelanjutan.

Secara aktif membantu dan mendorong bawahan untuk memajukan

pengetahuan dan pengalaman mereka.

A.3 Memahami, menerapkan, serta mengembangkan wawasan dan

kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Menyadari bahwa saling ketergantungan dan keaneka ragaman

ekosistem adalah dasar bagi kelangsungan hidup manusia.

Menyadari keterbatasan daya dukung lingkungan hidup untuk

menyerap perubahan yang dibuat manusia.

Mengembankan tindakan profesional yang diperlukan untuk

memperbaiki, mempertahankan dan memulihkan lingkungan hidup.

Mempromosikan penggunaan yang bijaksana atas Sumber daya

yang tak terbarui dengan memperkecil atau mendaur ulang

limbah dan mengembangkan alternatif lain sejauh mungkin.

Berusaha mencapai tujuan pekerjaan Teknik Sipil yang

bermanfaat dengan penggunaan bahan baku dan energi yang

hemat dan dengan menerapkan pengelolaan lingkungan yang

berkelanjutan.

Memperhatikan keseluruhan dampak dari siklus hidup produk

dan proyek terhadap lingkungan hidup.

Memperhitungkan pengaruh yang mungkin muncul dari tindakan

berdasarkan keahliannya terhadap faktor budaya atau warisan

sejarah.

A.4 Mengemban tanggungjawab profesional atas tindakan dan

karyanya.

Memperhitungkan resiko dan tanggungan perdata (“liabilites”)

profesional, dan sanggup bertanggung jawab untuk itu.

Menerapkan dengan tepat persyaratan kesehatan dan

keselamatan kerja (K-3).

Menyelidiki kebutuhan keselamatan masyarakat dan bertindak

untuk memecahkan masalah keselamatan yang mungkin timbul.

Mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam menangani

pekerjaan yang berbahaya.

Memperhatikan kaiah-kaidah pencegahan, penanganan dan

pemulihan bencana alaam.

KODE ETIK INSINYUR INDONESIA

“CATUR KARSA SAPTA DHARMA INSINYUR INDONESIA”

PERTAMA, PRINSIP-PRINSIP DASAR

1. Mengutamakan keluhuran budi.

2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk

kepentingan kesejahteraan umat manusia.

3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan

masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan

keahlian profesional keinsinyuran.

KEDUA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP

1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan,

kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.

2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan

kempetensinya.

3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat

dipertanggung jawabkan.

4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya

pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.

5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi

berdasarkan kemampuan masing-masing.

6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan,

integritas dan martabat profesi.

7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan

profesionalnya.

Perilaku Etis dan Profesional  (IEEE) :

1. Menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan

engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, dan

kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara

terbuka fatktor-faktor yang dapat membahayakan publik

atau lingkungan;

2. Menghindari konflik interes nyata atau yang

terperkirakan sedapat mungkin, dan membukakannya pada

para pihak yang terpengaruh ketika muncul;

3. Jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau

perkiraan menurut data yang tersedia;

4. Menolak sogokan dalam segala bentuknya;

5. Mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai,

dan kemungkinan konsekuensinya;

6. Menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan

mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki

kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman, atau

setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansi

kami;

7. Mencari, menerima, dan menawarkan kritik perkerjaan

teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan, dan

menghargai selayaknya kontribusi orang lain;

8. Memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung

pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin,

keterbatasan fisik, umur dan asal kebangsaan;

9. Berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik,

reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan salah atau

maksud jahat;

10. Membantu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam

pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam

mengikuti kode etik ini.

INKINDO

(Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)

KODE ETIK 

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA 

MUKADIMAH

Sejalan dengan norma-norma tata hidup yang berlaku umum, maka

Ditetapkanlah Kode Etik IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA untuk

mempertinggi pengabdian para Anggotanya Kepada Tanah Air,

Masyarakat dan Lingkungannya, yang selaras dengan dasar Negara

Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan mengutamakan

kejujuran, keahlian dan keluhuran budi.

KETENTUAN DASAR

Dengan menjunjung tinggi profesi Konsultan dan menghormati Kode

Etik IKATAN NASIONAL INDONESIA sebagai dasar dinamis untuk

melayani sesama manusia, maka tiap anggota IKATAN NASIONAL

KONSULTAN INDONESIA:

1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi

konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas, sesama

rekan konsultan dan masyarakat.

2. Bertindak jujur dan tidak memihak serta dengan penuh dedikasi

melayani pemberi tugas dan masyarakat.

3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahliannya secara wajar

dengan rekan konsultan dan kelompok profesi, meningkatkan

pengertian masyarakat terhadap profesi konsultan, sehingga

dapat lebih menghayati karya konsultan.

4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan

memadai bagi konsultan, sehingga diyakini dapat

dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang

menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan dengan

memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian,

kompetensi dan integritas yang tinggi.

5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan

konsultan serta setiap perjanjian kerja yang berhubungan

dengan profesinya.

6. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian

profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak

sehat.

7. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan

atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas yang tinggi.

8. Menjalankan azas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek

pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari

tanggung jawabnya terhadap sesama, terhadap lingkungan

kehidupan yang luas dan terhadap generasi yang akan datang.

BKKPII

(Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia)

KODE ETIK INSINYUR INDONESIA

“CATUR KARSA & SAPTA DHARMA”

CATUR KARSA, PRINSIP-PRINSIP DASAR :

1. Mengutamakan keluhuran budi.

2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan

kesejahteraan umat manusia.

3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat,

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian

profesional keinsinyuran.

SAPTA DHARMA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP :

1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan

dan kesejahteraan Masyarakat.

2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan

kempetensinya.

3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat

dipertanggung jawabkan.

4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan

kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.

5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi

berdasarkan kemampuan masing-masing.

6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan,

integritas dan martabat profesi.

7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan

profesionalnya.

Nelafes.wordpress.com:

Kode Etika dan (Keprofesian/Etika Profesi) dikaitkan dengan

Industri Jasa Konstruksi (Konsultan/Kontraktor/Pabrik material

bangunan) adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang baik

dan bermoral yang dibuat dan dilaksanakan oleh sekelompok orang

yang berkeahlian tertentu, yang berprofesional, untuk menjunjung

tinggi kemuliaan profesi mereka demi tanggungjawabnya terhadap

profesi mereka, masyarahkat, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa.

Mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan

suatu Bangsa, karena disamping menjadi penunjang utama kegiatan-

kegiatan dalam sektor-sektor pembangunan yang lain, hasil

karyanya juga lambang peradaban yang dapat mengambarkan tinggi

rendahnya kebudayaan suatu bangsa pada suatu masa.

Mereka merupakan bidang usaha yang tidak saja mampu menyerap

tenaga kerja yang cukup besar, tetapi juga merupakan bidang yang

sangat efektif bagi pemupukan modal pengusaha, untuk selanjutnya

diinvestasikan ke berbagai bidang.

Di samping itu idutri atau jasa construksi juga dapat

menjadi oral pengerak perekonomian nasional, karena dalam bidang-

bidang tertentu, telah mampu dikerjakan sepenuhnya oleh potensi

dalam negri, dan dampaknya dapat ikut menggerakkan kegiatan –

kegiatan ekonomi yang lain.

Keberadaan dan jasa konstruksi nasional telah mengalami pasang

surut yang terkait erat dengan kondisi perekonomian dan politik

nasional yang berkembang sejak tahun 1966-1980, perkembangan

industri atau jasa konstruksi nasional merupakan awal

perkembangan yang cukup memuaskan.Hal ii terbukti dengan

keputusan KEPRES.No 14/1979, No 10/1980 dan KEPRES.No 18A/1980,

yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tender untuk proyek-

proyek konstruksi.

Pada tahun 1981-1990/an perkembangan industri/jasa

konstruksi mencapai tingkat dan kecepatan yang sama tinggi,

sehinga pemerintah mengeluarkan KEPRES No.1/1982, No.7/1982, No

42/1982 dan No 17/1983 serta penyempurnaan KEPRES No 14/1979

menjadi KEPREs No 29/1984. pada periode ini juga telah di bentuk

Tim pengendalian pengadaan barang/peralatan pemerintah yang telah

berhasil meningkatkan barang dan jasa produksi dalam negri,

termasuk kontraktor dan konsultan dalam negri.

Pada periode tahun 1981-1990, perkembangan industri atau

jasa kopnstruksi di samping di dukung oleh kondisi perekonomian

juga oleh kondisi politik yang cukup. baik dan stabil sehingga

banyak proyek-proyek pembangunan nasional baikyang berskala kecil

sampai yang besar, mengggunaka teknologi teknologi rendah sampai

teknologi tinggi, telah dapat di selesaikan dengan baik dan dapat

di banggakan. Disamping itu telah tumbuh pula asosiasi-asosiasi

profesi yang mendukung keberadaan industri ini, misalnya INKINDO

(Ikatan konsultan Indonesia), GAPENSI (Gabungan pengusaha jasa

konstruksi) dan KADIN (kamar dagan dan industri nasional) yang

juga telah berkembang dengan pesat baik di tingkat pusat maupun

di tingkat daerah.

Pada periode tahun 1991-1997/an perkembangan industri atau

jasa konstruksi mengalami berbagai macam persoalan, baik masalah-

masalah interen maupun eksteren akibat dinamisme di lingkungan

industri atau jasa konsultan itu sendiri. Salh satu masalah yang

ada pada saat itu adalah, ketidak seimbangan antara pasar dan

jumlah kontraktor akibat perkembangan pesat tersebut diatas.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui KEPRES No

16/1994,menata kembali tata cara pelaksanaan APBBN, terutama

terkait dengan penataan prosedur pelaksanaan proyek-proyek

pemerintah yang ditangani oleh jasa konstruksi dan jasa

konsultansi.

Dalam KEPRES No 16/1994 ini telah diatur lebih detail di

banding dengan KEORES sebelumnya tentang bebagai hal yang

menyangkut tata cara kerja industri atau jasa konstruksi

mengalami keterburukan seiring dengan komisi politik nasional

yang tidak menentu dan melemahnya tukar rupiah terhadap dolar.

Beberapa industri atau jasa konstruksi baik yang swasta mupun

BUMN mengalami kepailitan, pasar hampir tidak ada,invstor semakin

kurang dan APBBN yang terkait dengan pembangunan konstruksi

jumlahnya juga semakin berkurang dan APBBN yang terkait dengan

pembangunan konstruksi jumlahnya juga semakin kecil, semuanya

tidak sebanding dengan jumah perusahaan industri atau jasa

konstruksi yang sudah ada.

Dengan telah diberlakukannya otnomi daerah pada tahun 2001,

dimana kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah lebih

banyak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, akan menjadi

pertanyaan bagi kita apakah industri atau jasa di bidang

konstruksi ini akan mempunyai prospek yang lebih baik ataukah

sebaliknya.Apabla setia[ daerah mempunyai kebijaksanaan lebih

mementingkan perusahan daerah setempat dalam menerapkan

pelaksanaan tender-tender proyek pemerintah,maka setiap industri

atau jasa konstruksi akan mengalami pergeseran pendapatan OMZET,

dari yang bersifat sentralistis menjadi regionalistis. Oleh

karena itu perlu untuk diadakan study evaluasi tentang kberadaan

dan perkembangan industri ini, terutama terkait dengtan knijakan-

kebijakan pasca pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut KIRMAN (1988), defnisi perusahan jasa konstruksi

adalah suatu kegiatan sektor ekonomi yang melakukan transformasi

beberapa sumber daya untuk Imenghasilkan fasilitas-fasilitas

prasarana ekonomimdan sosial. Proses transformasi tersebut

meliputi kegiatan perencanaan (planing), rekayasa (desain),

procurement, pembangunan, pengeprasian dan pemeliharaan prasaran

dan fasiliotas yang telah di hasilkan.

Pelaku kegiata dalam perusahaan jasa konstruksi meliputi

perencana (konsultan perencana), pemboron(kontraktor),

subkontraktor, pengawas pekerjaan (konsultan supervisi),

akuntan,a hli-ahli hukum dan lain-lain dalam perusahaan jasa

konstruksi, hubungan interaksi pelaku kegiatan tersebut di atur

melalui perjanjian kerja (kontrak). Untuk menyelesaikan pekerjaan

yang telah ditetapkan kegiatan yang di lakukan melalui manejemen

proyek konsrtruksi.

Kontrktor dapat di definisikan sebagai pelaksana konstruksi

atu pembangunan pekerjaan sipil seperti gudang,jaln, irigasi,

pelabuhan, lapangan terbang, kawasan pemukiman, perumahaan dan

lain-lain, bedasarkan ikatan kontrak pekerjaan yang mencakup

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan. Sedangkan konsultan

dapat didefinisikan sebagai perencana atu pegawas

konstruksi.danatau layanan pekerjaan konstruksi yang diberikan

loleh pelaksanaan kontruksi.pekerjaan konstruksi adalah

keseluruhan aatau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan

atau pelaksanaan serta pegawasan yag mencakup pekerjaan sipil,

mekanikal, elektrikal beserta kelengkapan instlasinya, ntuk

mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Undang-undang jasa konstruksi 1999 juga mendefinisikan

beberapa orang perseorangan atau badang usaha yang terlibat dalam

pelaksanaan konstruksi, yaitu:

pengguna jasa, adalah orang perseorangan atau badang hukum

baik

sebagai pemilih pekerjaan atau proyek yang memerlukan

penyedia jasa untuk

melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Penyediaan jasa, adalah orang perseorangan atau badang usaha

yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa

konstruksi.Termasuk daam hal ini adalah konsultan dan

kontraktor.

Forum, adalah wadah sarana komunikasi dan konsultasi antara

masyarakat jasa konstruksi nasional dan pemerintah mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa dan konstruksi

nasional yang bersifat nasional, independen dan mandiri.

Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi

profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang

perseorangan atau badang hukum untuk menentuklan ijin usaha

sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang di wujudkan dalam

sertifikat ketrampilan dan keahlian kerja.

Menurut Barrie dan paulson (1994), tipe proyek konstruksi

dapat di

kategorikan menjadi empat tipe utama konstruksi. Keempat tipe

tersebut dapat di jelaska sebagai berikut:

Konstruksi pemukiman (residential construction)

Konstruksi pemukiman meliputi real state, perumahan

keluarga (rumah tinggal), perumahan kota, perumahan

unit ganda, rumah susun (flag) dan kondomunium.

Konstruksi gedung (building construction) Konstruksi

baguanan gedung di mulai dari toko pengecer kecil sampa

pada kompleks peeremajaan kota, misalnya gedung

sekolah, gedung Universitas, gedung Rumah sakit,gedung

perkantoan komersial, gedung Gereja, gedung Bioskop,

gedung Pemerintah, gedung pusat rekreasi, gedung

industri, pergudagan dan lain-lain

Konstruksi rekayasa berat (heave enggineering

consruction)

Konstruksi rekayasa berat meliputi konstruksi

bendungan,terowongan, irigasi, pengendalian banjir,

jembatan, jaringan jalan kereta api, pelabuhan

udara,jalan raya, banginan sistem penyaringan,

distribusi air minum, jaringan listrik,jaringan

komunikasi dan lain-lain.

Konstruksi industri (industrial construction)

Konstruksi industri meliputi konstruksi pabrik

penyelingan minyak bumi dan petro kimia, pabrik bahan

bakar sintetik, pusat pembangkit listrik tenaga nuklir,

pabrik peleburan minyak, pabrik baja dan alumunium

serta pabrik-pabrik lainnya.

Menurut Kerzner(1999), pengertian manajemen proyek adalah

merupaka suatu perencanaan,pengaturan, pengarahan dan

pegontroplan sumber daya perusahaan untuk mencapai sesaran dalam

waktu yang relatif singkat, dimana telah terbukti untuk mencapai

tujuan tertentu secara sempurna. Sebuah kontrak dapat di artikan

sebagai perjanjan atau persetujuan antara dua pihak secara suka

rela dan meningkatkan diri mereka masing-masing,dalam persetujuan

tersebut yang di anggap sebagai “hukum“ yang harus di taati dan

di penuhi.

Pada proyek-proyek bidang konstruksi pada dasarnya kontrak

di buat dengan mlibatkan pihak pemberi pekerjaan, yang dalam hal

ini biasanya mewakili pemilik atau pemilik pekerjaan itu sendiri

denga pihak penerima pekerjaan.Jadi paling sedilit ada dua unsur

yang terlibat.

Menurut Barrie dan paulson pada tahun 1994 ada tiga aspek

mengenai mutu berkaitan dengan rekayasa, pengendalian dan jaminan

yang masing-masing di berikan batasan sebagai berikut :

Rekayasa mutu

Pengendalian mutu

Jaminan mutu.

Secara umum prosedur pendirian perusahan industri jasa

kontraktor dapat di jelaskan sebagai berikut :

Pembuatan akte notaris untuk pendirian PT atau CV

Pengesahan akte notaris,PT oleh Departemen Kehakiman,itu di

Jakarta pusat, sedangkan

CV oleh pengadilan negri setempat .

pengurusan Domisili( diketahui RT,RW,Lura dan Camat)

Pengurusan TDP(Tanda daftar perusahaandi Departemen

perdagangan)

Pengurusan PKP

Pengurusan NPWP

Pengurusan untuk menjadi anggota organisasi profesi

Pengurusan SIUJK

Pendaftarn srtifikasi

Klasifikasi industri jasa kontraktor Ada kesalahan yang

mendasar dan telah menjadi kultur global,bawha kriteria apa yang

seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai prestasi

dan produk professional.Selama ukuran yang dipakai untuk

penilaian kwalitas,adalah segi kwalitas  teknis dan

manfaatnya,sedangkan bagi kwantitas adalah dari segi

produktivitas dan efisiensinya.Inilah penilaian yang sekuler dan

telah menempatkan obyek yang dinilai barang mati atau mesin.

Kita telah melupakan kriteria makna spritual atau keridhaan

Tuhan,dan sebagai akibatnya,sebagai contoh yang sangat

extrim,terlibatnya beberapa negara adi kuasa dalam perlombaan

senjata,pencemaran lingkungan,paket informasi budaya yang merusak

moral dan sebagainya. Disinilah sesunggunya agama berperan.Agama

akan memeberikan wawasan yang lebih luas untuk dapat mencapai

makna manfaat dan spritual yang maksimal,tanpa mengurangi

kemantapan dan ketahanan kwalitas teknis dan produktivitas

maksimalnya,sehingga produk atau prestasi tersebut bermanfaat

bagi kemanusian,alam dan lingkungan secara keseluruhan.

Moral professional secara umum dapat di bedakan sebagai berikut :

Tingkat pra professional.

Tingkat professional konvensional.

Tingkat professional berazas.

Dalam dunia professional,upaya peningkatan peringkat

tersebut,bisanya selalu dilakukan melalui kode etika

profesi,padahal masalah tersebut dapat di tempuh melalui

agama.Agama dapat memberikan kontribusi sebagai kendali

transedental,sebagai pemberi ukuran dan kepastian,disamping

sebagai pemberi makna spiritual.

Mereka adalah manusia-manusia biasa yang diciptakan oleh

Tuhan sebagai mahkluk yang tidak sempurna dengan segala

kekurangan dan kelemahannya.Oleh sebab itu,perlu ada peraturan

serta ketentuan tentang kewajiban dan tanggug jawabnya yang dapat

dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesinya.

Dalam masyrakat profesi,peraturan dan ketentuan tersebut

dapat di beri nama kode etika dan ketentuan perilaku

keprofesian,sedangkan otoritas pelaksanaan penindakan atas

pelanggaran diprcayakan kepada satu dewan kehormatan atau

mejelis,yang terdiri dari orang-orang terpilih dengan integritas

tinggi dan berpengalam luas dalam bidang profesi bersagkutan.Kode

etika konsultan atau kontraktor pada dasarnya berisikan pedoman

serta petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap

profesi,masyarkat umum,klien dan rekan-rekan profesinya.

Dengan adanya kode etika dan dipatuhi secara sungguh-

sungguh,maka pihak klien dan masyarakat umum memperoleh jaminan

akan hasil pekerjaan yang optimal baik dari segi kwalitas maupun

kejujuran.Sebaliknya,dalam iklim sehat dibawah perlindungan kode

etik,konsultan atau kontraktor dapat menjalankan tugasnya dengan

penuh dedikasi dan memberikan semua keahlian serta pengalamannya

untuk mencapai hasil yang terbaik.

AKI

(Asosiasi Kontraktor Indonesia)

Tujuan AKI adalah:

1. Menumbuhkan iklim usaha Jasa Konstruksi yang kondusif

2. Membina perkembangan dan kemajuan usaha Jasa Konstruksi

Nasional Indonesia

3. Meningkatkan tertib pembangunan

4. Meningkatkan mutu dan kemampuan anggota sebagai pelaku Jasa

Konstruksi

5. Meningkatkan kemitraan sesama anggota.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Selalu aktif membantu Pemerintah dengan memberikan saran-

saran mengenai pembinaan dan pengembangan usaha jasa

konstruksi Indonesia

2. Aktif dalam upaya peningkatan teknologi dan kemampuan para

pelaku usaha Jasa Konstruksi bekerja sama dengan lembaga

penelitian dan pendidikan

3. Menyusun kode etik profesi Kontraktor Indonesia dan

membudayakannya

4. Membantu para anggota dalam menjalankan usahanya dan dapat

bertindak sebagai penghubung dalam kerjasama antar anggota.

5. Bekerjasama dengan badan-badan dan organisasi-organisasi di

dalam maupun yang mempunyai tujuan yang sama.