7/21/2019 pemetaan peraturan perundangan http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-peraturan-perundangan 1/14 1 Pemetaan peraturan perundang-undangan 1.1 Pembangunan perkotaan Pembangunan perkotaan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja sama Pembangunan Perkotaan ASPEK PENJELASAN ! De"nisi kerja sama (tidak dinyatakan) 2! Pola kerjasama Kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga Kerjasama jaringan lintas perkotaan #! Prinsip kerjasama a! e"siensi upa$a pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan bia$a guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan bia$a $ang sama tetapi dapat men%apai hasil $ang maksimal b! e&ekti'itas upa$a pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong peman&aatan sumber da$a para pihak se%ara optimal dan bertanggungja(ab untuk kesejahteraan mas$arakat %! sinergi upa$a untuk ter(ujudn$a harmoni antara pemerintah) mas$arakat dan s(asta untuk melakukan kerja sama demi ter(ujudn$a kesejahteraan mas$arakat d! saling menguntungkan pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing*masing pihak dan dapat memberikan man&aat bagi mas$arakat e! kesepakatan bersama persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama &! itikad baik kemauan para pihak untuk se%ara sungguh*sungguh melaksanakan kerja sama g! mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan (ila$ah negara republik indonesia seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positi& terhadap upa$a me(ujudkan kemakmuran) kesejahteraan mas$arakat dan memperkokoh Negara Kesatuan +epublik ,ndonesia h! persamaan kedudukan persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak $ang melakukan kerja sama daerah i! transparan proses keterbukaan dalam kerja sama daerah j! keadilan adan$a persamaan hak dan ke(ajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah. k! kepastian hukum kerja sama $ang dilakukan dapat mengikat se%ara hukum bagi para pihak $ang melakukan kerja sama daerah. -! ubjek kerja sama /ubernur) upati1 dan alikota 3! 4bjek kerja sama seluruh urusan pemerintahan $ang telah menjadi ke(enangan daerah otonom dalam pembangunan perkotaan a! pembangunan sosial buda$a
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
lintas batas pembangunan dan:atau pemeliharaan dermaga
kapal patroli perbatasan pembangunan dan:atau pemeliharaan menara
komunikasi pertahanan negara
pembangunan dan:atau pemeliharaan radar pembangunan dan:atau pemeliharaan helipad
area latihan militer
h! Peman&aatan dan
pengembangan
sarana komunikasi
menara komunikasi
pos penga(asan dan pengamanan
sarana mitigasi ben%ana
jalan setapak untuk kegiatan penga(asan dan
pemeliharaan sarana komunikasi rumah genset:solar %ell
jaringan kabel:serat optik ba(ah tanah
i! Peman&aatan dan
pengembangan
transportasiterbatas
pembangunan dan:atau pemeliharaan sarana
transportasi terbatas) antara lain jalan
penghubung daerah terisolir dan jalan di (ila$ahperbatasan negara1
alur perairan
menara na'igasi:mer%usuar
dermaga
jalan $ang sudah ada sebelum ka(asan
ditetapkan
j! Peman&aatan dan
pengembangan
energi baru dan
terbarukan serta
jaringan listrikuntuk kepentingan
nasional
peman&aatan energi panas bumi $ang sudah ada
pembangunan dan:atau pemeliharaan menara
jaringan listrik pemasangan kabel dan sarana pendukung
lainn$a pembangunan dan:atau pemeliharaan jalan
untuk kegiatan penga(asan dan pemeliharaan
jaringan
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.-=:Menhut*,,:200 tentang PengusahaanPari(isata lam Di uaka Margasat(a) Taman Nasional) Taman utan +a$a)dan Taman isata lam) men$atakan kerasama pariwisata a!am 8Pasal-*-#!<
ASPEK PENJELASAN! De"nisi kerja sama (tidak dinyatakan)
2! Pola kerjasama Kerjasama teknis Kerjasama pemasaran
Peraturan Presiden No. 2 "a#un 2$1% tentang &en'ana Pembangunan Jangka
(enenga# "a#un 2$1%-2$1)
Sumber: RPJMN 2015-2019 BUKU II Bab 9 Bidang Sarana dan Prasarana (ha 9-
!" s#d 9-$!%
(eningkatkan Peran Serta *adan +sa#a da!am Pembangunan ,nrastruktur
1. Pengarusutamaan Mains&reaming/ Skema KPS
Partisipasi s(asta melalui skema KP dalam pembangunan in&rastruktur ditujukan
untuk menja(ab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan in&rastruktur.
Keterlibatan s(asta dalam pembangunan in&rastruktur diharapkan dapat mendukung
perluasan la$anan) peningkatan kualitas dan e"siensi pela$anan in&rastruktur. ;ntuk
itu diperlukan pengarusutamaan KP sebagai pendekatan pembangunan
in&rastruktur. Pengarusutamaan KP dalam pembangunan in&rastruktur dilakukan
antara lain melalui< 8i! memperluas de"nisi $ang tidak han$a men%akup skema
berbasis in'estasi s(asta namun juga men%akup bentuk*bentuk kerjasama lainn$a1
8ii! melaksanakan strategi komunikasi dan sosialisasi KP pada semua pemangkukepentingan baik di sisi pemerintah) s(asta dan mas$arakat1 serta 8iii!
meningkatkan komitmen pada tingkatan pemerintahan tertinggi 8champion at the
top! dalam melaksanakan KP sehingga dapat menjadi tulang punggung mekanisme
pelaksanaan pembangunan in&rastruktur.
2. Penguatan Proses Pengambi!an Keputusan Kebiakan KPS
;ntuk mendukung penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KP maka
strategi $ang akan dilakukan antara lain meliputi<
a. Pembentukan Pusat KP $ang ber&ungsi sebagai gate keeper peren%anaan dan
pelaksanaan pro$ek KP1
b. +egionalisasi pelaksanaan pembangunan in&rastruktur< 8a! perluasan &ungsipenanggung ja(ab pro$ek kerjasama 8P@PK! $ang saat ini ada di tingkat pusat1 8b!
menge&ekti&kan &ungsi P@PK $ang sudah ada tetapi belum berjalan1 serta 8%!
pembentukan &ungsi P@PK baru lintas (ila$ah di tingkat regional untuk sektor $ang
membutuhkan sinergi pada tingkat regional seperti listrik) air minum dan sanitasi.3. Pengembangan A!ternati Pembia0aan ,nrastruktur
+ealisasi penggunaan skema KP dan alternati& pembia$aan lainn$a sebagai tulang
punggung pembangunan in&rastruktur akan dilakukan melalui strategi sebagai
berikut<
a. Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang 8lebih dari 3
tahun! dalam ;; No. 7:200# Tentang Keuangan Negara1b. Mengkaji dan menguji%obakan berbagai model KP berbasis pendanaan
pemerintah 8innovative fnancing scheme! seperti< Mekanisme pemba$aran tahunan jangka panjang 8long-term annuity
payment !1 Mekanisme pemba$aran berbasis kinerja 8 perormance based payment ! dan
berbasis ketersediaan 8availability based payment !1 Mekanisme pembia$aan $ang bersumber dari pasar modal1
Mekanisme lain $ang bersi&at pemba$aran jangka panjang dan dilakukan
jaminan pemerintah 8sovereign guarantee! untuk pembangunan baru $ang
merupakan penugasan khusus Pemerintah1d. Men$empurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah
termasuk Viability Gap Funding 8B/C! untuk pro$ek KP berbasis pendanaan
s(asta1e. Pen$ediaan dana untuk dukungan 8B/C) dana tanah) dan lain*lain! dan jaminan
pemerintah untuk pro$ek pro$ek KP) baik $ang bersi&at dana bergulir 8 revolving!
maupun $ang bersi&at habis pakai 8sinking &und!1&. Pembentukan &asilitas pembia$aan in&rastruktur berupa pembentukan bank
pembangunan:in&rastruktur) dana amanah 8trust und! in&rastruktur) obligasi
in&rastruktur) dan instrumen pembia$aan lain khusus untuk in&rastruktur.. Peningkatan Kapasitas S( dan Ke!embagaan
Peningkatan kapasitas DM dan kelembagaan akan dilakukan melalui strategi
sebagai berikut<
a. Pembentukan simpul*simpul KP pada kementerian sektor dan di seluruh pro'insi
di ,ndonesia1
b. Peningkatan kapasitas DM aparatur negara pada K::D $ang menjadi P@PK1%. Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menja(ab permasalahan
pengadaan tanah dalam pro$ek KP1d. Peningkatan kapasitas DM sektor s(asta $ang terlibat dalam pelaksanaan KP
seperti konsultan) sektor keuangan) sektor konstruksi dan operator melalui pola
berbagi dan manajemen pengetahuan 8knowledge management and sharing!
$ang di&asilitasi oleh Pusat KP maupun simpul*simpul KP.%. Pengembangan Pro0ek dan atar Pro0ek Proe't eve!opment and
Pipe!ines/
;ntuk menumbuhkan minat dan kesiapan badan usaha untuk berpartisipasi dalam
pembangunan in&rastruktur maka diperlukan adan$a da&tar pro$ek KP 8 pro!ect
pipeline! $ang kredibel. elanjutn$a) pro$ek*pro$ek $ang telah ter%antum dalamda&tar tersebut perlu dikembangkan dan dipersiapkan dengan baik sehingga dapat
dilaksanakan melalui skema KP. Pengembangan pro$ek dan da&tar pro$ek akan
dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut<
a. Pen$iapan Da&tar Pro$ek KP< Men$empurnakan mekanisme dan koordinasi pen$usunan da&tar pro$ek KP
dengan &okus pada pro$ek*pro$ek strategis tingkat nasional1 Men$iapkan panduan dan pedoman tata%ara pen$usunan da&tar pro$ek KP
pada tingkat regional dan daerah1 Melakukan koordinasi promosi in'estasi pada tingkat pusat dan daerah
melalui lembaga $ang ber(enang 8KPM dan KPMD! sehingga terbentuk
Kerjasama pemerintah dan s(asta untuk in&rastruktur pada skala ke%il dan
menengah tidak han$a berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi) tetapi juga
pen%iptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan mas$arakat
berpendapatan rendah. Namun kerjasama in&rastruktur ini hingga saat ini masih
kurang optimal $ang berakibat pada ketidakseimbangan antara permintaan dan
pen$ediaan in&rastuktur.Keterlibatan s(asta saat ini masih terbuka untuk pro$ek*pro$ek in&rastuktur skala
ke%il dan menengah $ang masih sangat berpeluang untuk berkembang seperti
kerjasama ketenagalistrikan 8minihydro!) pembangunan jalan lingkungan) air
bersih:air minum) sanitasi dan irigasi pedesaan pada skala ke%il dan menengah.
Kerjasama pemerintah dan s(asta untuk in&rastruktur pada skala ke%il dan
menengah diperkirakan tidak memerlukan jaminan dari pemerintah $ang ekstensi&
sebagaimana $ang diperlukan pada in&rastruktur $ang berskala besar. alaupun
demikian perlu diperhatikan prinsip*prinsip dalam proses pen$iapan dan
transaksin$a) antara lain transparansi) akuntabilitas dan kompetisi.
ehingga dengan menjalankan prinsip*prinsip tersebut maka pemerintah akanmampu mendapatkan mitra KP $ang terbaik. Terdapat beberapa hal $ang perlu
diperhatikan dalam skema kerjasama pemerintah dan s(asta untuk in&rastruktur
skala ke%il dan menengah) $aitu <
a. Penggunaan aset Negara harus jelas mengenai hak dan ke(ajiban mitra s(asta
dalam peman&aat aset Negara tersebut1b. pabila diperlukan adan$a penggunaan dana publik $aitu PN:PD dalam
kerjasama pemerintah s(asta skala ke%il dan menengah) maka perlu dibuatkan
kerangka regulasi sehingga penggunaan dana publik tersebut tidak dipolitisasi1%. Proses persiapan dan transaksi perlu diper%epat dan dipermudah sepanjang
menerapkan tiga prinsip $aitu transparansi) akuntabilitas dan kompetisi1
d. Pen$usunan dan penetapan kerangka regulasi1e. osialisasi tentang regulasi di tingkat pusat) pemerintah daerah serta sektor