Top Banner
Pemerintahan Orde Baru Kelas XII IPS SMA Negeri 71 Jakarta
27

Pemerintahan Orde Baru

Feb 10, 2016

Download

Documents

Bryce

Pemerintahan Orde Baru. Kelas XII IPS SMA Negeri 71 Jakarta. Standar Kompetensi. 2 .Kemampuan memahami perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa reformasi. Kompetensi Dasar. 2 . 1 Kemampuan menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru. Indikator. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru

Kelas XII IPSSMA Negeri 71 Jakarta

Page 2: Pemerintahan Orde Baru

2

Standar Kompetensi2.Kemampuan memahami perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa reformasi.

Page 3: Pemerintahan Orde Baru

3

Kompetensi Dasar2.1 Kemampuan menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru.

Page 4: Pemerintahan Orde Baru

4

Indikator Siswa dapat Menjelaskan latar belakang

lahirnya Orde Baru

Siswa dapat menjelaskan pemerintahan Orde Baru

Siswa dapat Mengidentifikasi kebijakan pemerintah Orde Baru

Page 5: Pemerintahan Orde Baru

5

Ciri-ciri Pemerintahan Orde Baru ?Otoriter

Kekuasaan yang begitu besar di tangan Presiden Soeharto dan Elitis yg pada umunya terdiri dari Tentara.

Ekonomi Pragmatis

Asas Tunggal Pancasila

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Page 6: Pemerintahan Orde Baru

6

Menjelang Orde BaruAdanya Gerakan 30 September menurut

didalangi oleh PKIDemonstrasi dari berbaga elemen mesyrakat

yg tergabung dalam Front Pancasila.Tritura : Pembubaran PKI Pembersihan Kabinet Dwikora Turunkan Harga BarangSupersemar (11 Maret 1966)

Page 7: Pemerintahan Orde Baru

7

Implementasi Amanat SupersemarPengukuhan tindakan pengemban

Supersemar yang membubarkan PKI dan ormasnya ( TAP MPRS No. IV dan No. IX / MPRS / 1966

Pelarangan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia ( TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 )

Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum ( TAP MPRS No. XX / MPRS / 1966 )

Page 8: Pemerintahan Orde Baru

8

Peralihan KekuasaanPada tanggal 3 Februari 1967 DPR-GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga pada 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto

Page 9: Pemerintahan Orde Baru

9

Page 10: Pemerintahan Orde Baru

10

Langkah Awal Orde Baru Mengoreksi total penyimpangan yg

dilakukan Orde Lama.

Penataan kembali seluruh aspek kehidupan berbangsa & Bernegara.

Menyusun kembali kekuatan bangsa guna tercapai nya stabilitas nasional.

Page 11: Pemerintahan Orde Baru

11

Stabilitas & Konsolidasi Ekonomi

Pelita (Pembagunan Lima Tahun)Masuknya lembaga keuangan seperti: IMF &

Word BankPemberlakuan Undang-Undang No 1 tahun

1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang

penanaman modal dalam negeri (PMDN) .

Page 12: Pemerintahan Orde Baru

12

Stabilitas PolitikMelaksanakan Pemilu tahun1971 yg diikuti sepuluh partai

lainnya dimana Golkar menjadi pemenang pemilu.

Melakukan Fusi Partai (penyerderhanaan parta politik) setelah pemilu 1971

Dwi Fungsi Abri: Selain menjaga keamanan & ketertiban tentara juga berhak mencampuri urusan negara.

Adanya Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan & Pengalaman Pancasila) dengan ketetapan MPR NO II 1978.

Page 13: Pemerintahan Orde Baru

13

Kebijakan Bidang sosial & BudayaPembatasan terhadap warga etnis Tionghoa

Program NKK/BKK: kontrol ketat dari pemerintah terhadap kehidupan dalam

kampus Di seluruh Indonesia agar Mahasiswa tidak turut campur dalam politik praktis.

SK Mendikbud No. 0457/0/1990 tentang pola pembinaan & pengembangan kemahasiswaan di perguruan Tinggi.

Page 14: Pemerintahan Orde Baru

14

Normalisasi Politik Luar NegeriKembali menjadi anggota PBB sejak Tanggal

28 Desember 1966.Mengakui kemerdekaan Singapura pada Tgl

2 Juni 1966.Normalisasi hubungan dengan Malasyia

ditandai dengan perundingan yg bertempat di Bangkok 29 Mei- 1 Juni 1966.

Indonesia menjadi pemrakarsa ASEAN yg didirikan pada Tgl 8 Agustus 1967.

Page 15: Pemerintahan Orde Baru

15

Page 16: Pemerintahan Orde Baru

16

Setelah berhasil memulihkan keamanan kemudian pemerintah melaksanakan pembangunan Nasional jangka pendek dan jangka panjang melalui Pelita yang tidak lepas dari Trilogi Pembangunan

Perkembangan Ekonomi

Page 17: Pemerintahan Orde Baru

17

Trilogi Pembangunana. Pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Page 18: Pemerintahan Orde Baru

18

Bidang Pertaniana. Pembukaan lahan pertanian

barub. Mekanisasi pertanianc. Penggunaan pupuk barud. Mencari metode yang tepat

untuk pemberantasan hama

Page 19: Pemerintahan Orde Baru

19

Bidang Industri (Pertanian)• Industri pengolahan hasil tanaman pangan• Industri pengolahan hasil perkebunan• Industri pengolahan hasil perikanan• Industri pengolahan hasil hutan• Industri pupuk• Industri Pestisida• Industri Mesin dan peralatan pertanian

Page 20: Pemerintahan Orde Baru

20

Bidang Industri (Non-Pertanian)• Industri Semen• Industri Pertambangan• Industri Perakitan kendaraan bermotor• Industri elektronik• Industri kapal laut• Industri Kapal terbang

Page 21: Pemerintahan Orde Baru

21

Kelemahan Ekonomi Orde BaruPertumbuhan ekonomi nyatanya tidak

disertai dengan pemerataan ekonomi, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial

Lemahnya Kualitas Pengusaha NasionalArus modal asing yang begitu besar,

mempengaruhi arah kebijakan politik dan ekonomi

Korupsi, Kolusi & Nepotisme

Page 22: Pemerintahan Orde Baru

22

Peristiwa Malari tahun 1974Oleh Pemerintah saat itu Malari dicitrakan sebagai konflik politik yang sempit yaitu ketidaksadaran politik masyarakat dan menenggelamkan apa-apa yang sebenarnya mendorong peristiwa Malari.

Page 23: Pemerintahan Orde Baru

23

Demonstrasi Mahasiswa

Page 24: Pemerintahan Orde Baru

24

Modal Asing

Page 25: Pemerintahan Orde Baru

25

Pasca Malari 1974Presiden Soeharto membentuk blok

kekuasaan negaraMenyingkirkan lawan-lawan politikMelakukan penertiban dan pemulihan

kembali keamanan melalui penetapan peraturan perundang-undangan

Bersikap represif (keras) terhadap siapapun yang menentang kebijakannya

Page 26: Pemerintahan Orde Baru

26

Konflik Masa Orde BaruPeristiwa Malari 1974

Petisi 50 tahun 1980

Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984

Page 27: Pemerintahan Orde Baru

27

Terimakasih