PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS …disnak.sumbarprov.go.id/layananpublik/files/748Renstra DPKH Prov... · Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015 Pencapaian Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jln. Rasuna Said No. 68 Padang, Telp. 0751-28077

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2016 – 2021

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahanRahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Renstra Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dapatdiselesaikan.Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)wajib membuat dan memiliki rencana strategis yang disebut Renstra-SKPD.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yangmerupakan Lembaga Dinas Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah(Gubernur) dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidangpeternakan sehingga wajib memiliki Renstra.Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraBarat Tahun 2016 - 2021, disusun berdasarkan hasil analisis lingkunganstrategis internal dan eksternal dengan mengacu pada RPJM-D ProvinsiSumatera Barat serta Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan HewanKementrian Pertanian, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun hasilKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).Penyusunan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasandalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menujutercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai dengan sasaranyang telah ditetapkan.Padang, Agustus 2016

KEPALA DINAS PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

Drh. ERINALDI, MMPembina Utama MudaNIP. 19641111 199103 1 006

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL ivBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistimatika Penulisan

11345BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN

PROVINSI SUMATERA BARAT2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi2.2. Sumberdaya SKPD2.3. Kinerja Pelayanan SKPD2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat

77161834BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi SumateraBarat3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah3.3. Telaahan Renstra Ditjen Peternakan dan Ditjen PSPKementerian Pertanian3.4. Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

424246485052

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN4.1. Visi dan Misi4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat4.3. Strategi dan Kebijakan

53545557BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

DAN PENDANAAN INDIKATIF5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur5.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur5.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

606061626363

iii

Capaian Kinerja dan Keuangan5.6. Rencana Program Prioritas 1 : Pengembangan SentraKawasan Produksi Peternakn (KSP)5.7. Rencana Program Prioritas 2: Peningkatan Produksidan Produktifitas5.8. Rencana Program Prioritas 3 : Peningkatan KapasitasKelembagaan dan SDM Pertanian5.9. Rencana Program Prioritas 4 : Peningkatan Saranadan Prasarana5.10. Rencana Program Prioritas 5 : PeningkatanPengolahan dan Pemasaran Hasil5.11. Rencana Program Prioritas 6 : PengamananSumberdaya Hewani

646466686971BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN SASARAN RPJMD86

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1Tabel 2.2Tabel 2.3Tabel 2.4Tabel 2.5Tabel 2.6Tabel 3.1Tabel 3.2Tabel 3.3Tabel 3.4Tabel 3.5Tabel 3.6Tabel 4.1Tabel 4.2Tabel 5.1Tabel 6.1

PNS Berdasarkan GolonganPNS Menurut Pendidikan FormalDaftar Asset Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera BaratAnggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraBaratPerolehan PAD Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi Sumatera BaratIdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsiTelaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah TerpilihPermasalahan Pelayanan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera BaratBerdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PertanianRI Beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan PenanganannyaPermasalahan Pelayanan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera BaratBerdasarkan Sasaran Renstra Dinas LingkupKabupaten/Kota yang Menangani PeternakanTelaah Rancangan Tata Ruang WilayahHasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/ KotaTujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera BaratTujuan, Sasaran, Strategi dan KebijakanRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanan Indikatif DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraBaratIndikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuandan Sasarn RPJMD

17171719323343474849505156587386

RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 -2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagaiSatuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan RencanaStrategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanyang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakanamanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalamrangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang lebih sejahtera,berakhlak, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing.Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat adalah dokumen perencanaan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahunyang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, danIndikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yangdisusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ProvinsiSumatera Barat Tahun 2016-2021.Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disampingberpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana StrategisKementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Kab/Kota yangmenangani bidang peternakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Provinsi Sumatera Barat, serta memperhatikan hasil Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS), hasil evaluasi kinerja Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Periode 2010-2015, serta dengan memperhatikan isu-isudan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global,nasional, maupun regional.


Proses penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui tahapanpersiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hinggapenetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunanRancangan Awal RPJMD. Keterkaitan dengan tahapan penyusunan RenstraDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun2016 -2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021 tidak terlepas dari tugasdan fungsi serta kewenangan unit kerja teknis yang saling mengisi danbersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa unitkerja teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenanganDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut UU No. 25/2004


Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renstra SKPDtidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerahdan Renstra K/L.Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, makaRenstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera BaratTahun 2016-2021 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akanmenjadi acuan untuk 5 (lima) tahun kedepan.1.2. Landasan HukumPenyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat 2016 - 2021 secara yuridis berlandaskan kepada :1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim PerencanaanPembangunan Nasional.3. Undang-undang No. 33, tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganPusat dan Daerah;4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Ketentuan PokokPeternakan dan Kesehatan Hewan.5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah6. Peraturan Pemerintah No. 79, tahun 2001, tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;7. Peraturan Pemerintah No. 56, tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;8. Peraturan Pemerintah No. 65, tahun 2005 tentang Standar PelayananMinimal;9. Peraturan Pemerintah No. 8, tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


11. Peraturan Menteri Pertanian No. 19, tahun 2015 tentang RencanaStrategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-201912. Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas Nomor KEP/214/MPPN/11/2004 tentangPedoman Perencanaan Pembangunan Nasional;13. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Sumatera Barat tahun 2005-202514. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-203215. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 202116. Rencana Strategis Direktorat Jendral Peternakan 2015 - 20191.3. Maksud dan TujuanRenstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi danprogram Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatanterkait urusan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang harusdilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021.Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 :1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akandiselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih;2. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaranpembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas danfungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Baratdengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun2016 – 2021;3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai denganindikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan


dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun2016 – 2021;4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan monitoring danevaluasi kegiatan.1.4. Sistimatika PenulisanSistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :BAB I PENDAHULUANBab ini menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, dan landasanhukum penyusunan, serta sistematika penulisan.BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN PROVINSI SUMATERA BARATBab ini memberikan gambaran pelayanan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan tugas,fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalampenyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telahdihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan danpeluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahunmendatang.BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaahvisi, misi, dan program-program Gubernur terpilih; faktor-faktorpenghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaranjangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahanpelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANBab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusanstrategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Sumatera Barat lima tahun mendatang.BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFBab ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran,pendanaan indikatif dan indikator kinerja yang merupakanpenjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan besertaindikasi pendanaan dan sumber daya, baik yang berasal dari APBDProvinsi, APBN dan sumber pandanaan lainnya yang sah. Indikatorkinerja merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatanyang telah direncanakan dan terukur.BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMDBab ini memuat indikator kinerja skpd yang secara langsungmenunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahunmendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiantujuan dan sasaran RPJMD.


BAB II

GAMBARAN PELAYANANDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur OrganisasiDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dibentukberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 11Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mempunyaikedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :a) Kedudukan1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksanapemerintah daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sertaKesehatan Masyarakat Veteriner.2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang KepalaDinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah.b) TugasDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakanurusan pemerintahan daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sertaKesehatan Masyarakat Veteriner dan tugas pembantuan.c) Fungsi1) Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidangPeternakan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Peternakan dan KesehatanHewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner4) dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;


Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraBarat, sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 103Tahun 2014 tentang Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat :Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatanhewan. Rincian tugas Kepala Dinas :a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokokdan fungsi Dinas;b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengankebijakan umum Pemerintah Daerah;c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugasatas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Peternakan danKesehatan Hewan;d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunanPeternakan dan Kesehatan Hewan;e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraanprogram, kesekretariatan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakatveteriner, usaha pengolahan dan pemasaran hasil, produksi peternakan,penyuluhan dan pengelolaan kawasan;f. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis sosial;g. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;1) Sekretariat;2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;3) Bidang Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;4) Bidang Produksi Peternakan;5) Bidang Penyuluhan dan Pengelolalan Kawasan;6) UPTD.7) Kelompok Jabatan Fungsional


1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusankebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugassecara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidangprogram, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretaris mempunyaifungsi :a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dankepegawaian;dengan rincian tugas Sekretaris :a. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan danprogram Dinas;b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan programkesekretariatan;c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga danperlengkapannya;i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasianperaturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokoldan hubungan masyarakat;j. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;k. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;m. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPDDinas;n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;


o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Sekretaris membawahi :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Keuangan;c. Sub Bagian Program.2. Kepala Bidang Bina kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinermempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasanpenyakit hewan, pelayanan medik dan pengawasan obat hewan, dankesehatan masyarakat veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan danKesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakithewan;b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang pelayanan medik dan pengawasan obat hewan;c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasdan fungsinya.dengan rincian tugas :a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina KesehatanHewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaanKesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Kesehatan Hewan danKesehatan Masyarakat Veteriner;d. Menyelenggarakan fasilitasi Kesehatan Hewan dan Kesehatanmasyarakat Veteriner;e. Menyelenggarakan koordinasi Kesehatan Hewan dan KesehatanMasyarakat Veteriner;


f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Kesehatan Hewan danKesehatan Masyarakat Veteriner;g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner;i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan diKabupaten/Kota;j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,membawahi :a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewanb. Seksi Pelayanan Medik dan Pengawasan Obat Hewan;c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.3. Kepala Bidang Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaandan pelaksanaan di bidang permodalan investasi dan perizinan, informasi,promosi dan pengembangan usaha, dan pasca panen pengolahan hasil danstandarisasi. Kepala Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasilmempunyai fungsi :a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang permodalan investasi dan perizinan;b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang informasi, promosi dan pengembangan usaha;c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang Pasca panen pengolahan hasil dan standarisasi;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasdan fungsinya.


dengan rincian tugas :a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina UsahaPengolahan dan Pemasaran Hasil;b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan UsahaPengolahan dan Pemasaran Hasil;c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Usaha Pengolahan danPemasaran Hasil;d. Menyelenggarakan fasilitasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;e. Menyelenggarakan koordinasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Usaha Pengolahan danPemasaran Hasil;g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Usaha Pengolahandan Pemasaran Hasil;i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan diKabupaten/Kota;j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Kepala Bidang Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil,membawahi:a. Seksi Permodalan Investasi dan Perizinan;b. Seksi Informasi, Promosi dan Pengembangan usaha;c. Seksi Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Standarisasi.4. Kepala Bidang Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pakan ternak, perbibitan dan penyebaran dan pengembangan.Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi :a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang Pakan Ternak;b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang perbibitan Ternak;


c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan di bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak.d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasdan fungsinya.dengan rincian tugas :a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina ProduksiPeternakan;b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaanProduksi Peternakan;c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Produksi Peternakan;d. Menyelenggarakan fasilitasi Produksi Peternakan;e. Menyelenggarakan koordinasi Produksi Peternakan;f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Produksi Peternakan;g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan ProduksiPeternakan;i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan diKabupaten/Kota;j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Kepala Bidang Produksi Peternakan, membawahi :a. Seksi Pakan Ternak;b. Seksi Perbibitan;c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan.5. Kepala Bidang Bina Penyuluhan dan Pengelolaan Kawasan mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaandan pelaksanaan pengembangan Sumberdaya, Sarana Prasarana, Teknologi,Penguatan Kelembagaan dan Optimalisasi Pengelolaan KawasanPeternakan. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengelolalan Kawasanmempunyai fungsi :


a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan danpelaksanaan pengembangan Sumberdaya, Teknologi Peternakan danKesehatan Hewanb. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan danpelaksanaan pengembangan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewanc. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan danpelaksanaan Pengelolaan Kawasan Peternakan.dengan rincian tugas :a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Penyuluhandan Pengelolaan Kawasan;b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaanSumberdaya, Sarana, Teknologi, Penguatan Kelembagaan Peternakandan Pengelolaan Kawasan;c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dalam pengembanganSumberdaya, Teknologi’ Penguatan Kelembagaan Peternakan danPengelolaan Kawasan;d. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan kawasan;e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan teknispeternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan kawasan;f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan teknispeternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan kawasan;g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan teknispeternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan kawasan;i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;j. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.6. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengelolalan Kawasan membawahi :a. Seksi Penyuluhan dan Pelatihanb. Seksi Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Peternakanc. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.


7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)8. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :a. Medik Veterinerb. Paramedik Veterinerc. Pengawas mutu bibit ternakd. Pengawas mutu pakan ternakUnit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam PeraturanGubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atasPeraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2009 tentang OrganisasiDan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi SumateraBarat terdiri dari :1. UPTD Balai Pembibitan Pengembangan dan Makanan Ternak.2. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan.3. UPTD Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato.4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) ModernSecara lengkap struktur dan organisasi Dinas Peternakan Provinsi SumateraBarat dapat dilihat pada gambar berikut ini :


Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Sumatera Barat

2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Sumatera BaratPegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat pada tahun 2015 berjumlah 160 orang. Berdasarkan strukturorganisasi perinciannya adalah 1 orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 orangSekretaris (Eselon III), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III), 4 orang Kepala UPTD(Eselon III), 27 orang Kasi/Kasubbag (Eselon) IV, dan 123 orang staf/pelaksana.Komposisi berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 85 orang dan


perempuan sebanyak 75 orang. Komposisi PNS menurut pangkat/golongan danpendidikan disajikan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi Sumatera Barat sangat penting dalam upaya mendukung tugasdan fungsi. Aset Tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin;Gedung dan Bangunan; Jalan Lingkung UPTD; Aset tetap Lainnya. Adapun datarekapitulasi aset tetap berdasarkan golongan pembidangan barang per 31Desember 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3.


2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Sumatera BaratPelayanan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Sumatera Barat dalam pembangunan peternakan di Sumatera Baratsesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewantersebut. Berkenaan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi SumateraBarat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Provinsi Sumatera Barat, maka terjadi perombakan struktur organisasidari Dinas Peternakan. Secara prinsip gambaran pelayanan yang diberikanpada dasarnya adalah untuk meningkatkan kontribusi pembangunanpeternakan dalam pembangunan Sumatera Barat.Selama kurun waktu Tahun 2011-2015 kinerja Dinas Peternakan dan KesehatanHewan telah dapat dicapai sesuai target RPJMD seperti terlihat pada Tabel 2.4.Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja sasaran pada renstra tahun 2010-2015 maka dapat digambarkan pencapaian kinerja yang sangat baik dengankisaran 85% - >100%.Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatanyang dilaksanakan untuk peningkatan populasi dan produksi antara lainperbibitan, budidaya, pakan, agribisnis dan kesehatan hewan.Terkait dengan kesehatan hewan, untuk mencegah semakin meluasnyapenyebaran AI dan penularan kepada manusia dilakukan dengan jalan vaksinasiterhadap ternak sehat, penataan ulang kawasan peternakan, dan tempatpemotongan unggas (TPU), pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi, danpencegahan pemasukan unggas dan produk turunannya dari negara suspect AI,peningkatan kesadaran masyarakat. Disamping itu juga dilakukan surveillanceyang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI danmengoptimalkan kegiatan PDSR di Kab/ Kota.




Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4, selanjutnya dapatdisajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja sebagaiberikut :1. Meningkatnya Produksi dan Mutu Pertanian Secara BerkelanjutanSasaran Strategisnya yaitu meningkatnya ketersediaan pangan asal ternakdengan Indikator Kinerja produksi daging.Dari Tabel diatas dapat dilihat, bahwa produksi daging semakin meningkattiap tahunnya. Peningkatan produksi tertinggi terjadi pada tahun 2012sebesar 8,03% (4.277 ton), selanjutnya terjadi penurunan peningkatanproduksi ditahun 2013 dan 2014, dimana kenaikan tahun 2013 sebesar4,01% (2.306 ton), tahun 2014 sebesar 2,93% (1.755 ton) dan tahun 2015naik menjadi 3,13% (1.927 ton).Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi dan produksiantara lain perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis dan kesehatan hewan.Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga atas kontribusi dan partisipasikalangan dunia usaha terutama usaha di bidang peternakan sapi potong,ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.2. Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi PertanianSasaran Strategisnya yaitu terbentuknya kawasan-kawasan utamapeternakan dengan Indikator Kinerja persentase kawasan yang mempunyaifasilitas memadaiTarget indikator kinerja ditetapkan berdasarkan jumlah kawasan yang akanditingkat fasilitas yang memadai antara lain : Pasar ternak, RPH/TPH,Pengolahan Hasil Peternakan, Puskeswan, Pos IB, Unit Pengolah Biogas,UPP, dimana diantaranya sudah terpenuhi dikawasan tersebut tiga kategoriseperti adanya: RPH/TPH, Pasar ternak, Pengolahan Hasil Peternakan,Puskeswan, Pos IB,Unit Pengolah Biogas,UPP.Realisasi indikator kinerja, persentase kawasan yg mempunyai fasilitasmemadai (Pasar ternak, RPH/TPH, Pengolahan Hasil Peternakan,


Puskeswan, Pos IB,Unit Pengolah Biogas,UPP) dapat diukur denganmengkonversikan realisasi indikator kinerja terbangunnya kawasanproduksi peternakan menjadi persentase kawasan yg mempunyai fasilitasmemadai (Pasar ternak, RPH/TPH, Pengolahan Hasil Peternakan,Puskeswan, Pos IB,Unit Pengolah Biogas,UPP), dengan realisasi tahun 2011-2015 sebesar 25%, 33%, 42%, 50%, 58,33% dan 83,33%. Dari hasilkonversi tersebut dapat dilihat realisasi indikator kinerja ini menunjukkanterjadinya peningkatan kawasan yg mempunyai fasilitas memadai (Pasarternak, RPH/TPH, Pengolahan Hasil Peternakan, Puskeswan, Pos IB,UnitPengolah Biogas,UPP) setiap tahunnya.Adapun 20 kawasan (83,33%) yang sudah terealisasi tersebut adalahsebagai berikut :1) Kawasan Integrasi terdiri dari Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab.Pessel, Kab. Solsel dan Kab. Pasaman Barat.2) Kawasan sapi potong meliputi Kab. Agam, Kab Lima Puluh Kota, Kab.Tanah Datar , Kab. Pasaman, Kab. Solok3) Kawasan unggas adalah Kab. Padang Pariaman dan Kota Padang.4) Kawasan Itik : Kota Payakumbuh dan Kabupaten Agam5) Kawasan sapi perah : Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam danKabupaten Tanah Datar.6) Kawasan ternak kambing : Kabupaten Agam, Kabupaten Lima PuluhKota, dan Kabupaten Tanah Datar.3. Meningkatnya Pengamanan Sumberdaya HewaniSasaran Strategisnya yaitu penurunan penyakit hewan menular strategisdengan Indikator Kinerja : a) Jumlah penyakit hewan menular strategisdengan kasus 0 kejadian dan b) Penurunan kasus penyakit hewan menular(Flu Burung/ AI).Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja dapat disimpulkansebagai berikut :(1) Tidak ada kejadian penyakit hewan menular strategis pada tahun2014 - 2015 (bebas penyakit Brucellosis dan Hog Cholera)(2) Terjadi penurunan kasus Flu Burung (AI) pada tahun 2012-2015


Pada tahun 2010 kasus penyakit flu burung (AI) terjadi sebanyak 47kasus/jorong. Pada tahun 2011 terjadi wabah penyakit flu burung diIndonesia, termasuk di Sumatera Barat yang terjadi sebanyak 291kasus/jorong. Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran AI danpenularan kepada manusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadapternak sehat, penataan ulang kawasan peternakan, dan tempat pemotonganunggas (TPU), pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi, danpencegahan pemasukan unggas dan produk turunannya dari negara suspectAI, peningkatan kesadaran masyarakat. Disamping itu juga dilakukansurveillance yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AIdan mengoptimalkan kegiatan PDSR di Kab/ Kota.Pada tahun 2015 kasus Avian Influenza (AI) yang terjadi hanya sebanyak 1kasus. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus Avian Influenza(AI) sebanyak 24 kasus (4,8%). dan capaian kinerja tergolong sangat baik(diatas 100%) yaitu 104 %.Hasil Pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada sasaran strategisjumlah penyakit hewan menular strategis dengan kasus 0 kejadian danpenurunan kasus penyakit hewan menular (Flu Burung/ AI) sebesar 102 %dan sasaran berhasil dicapai dengan sangat baik. Hal ini dapat terlihat daricapaian kinerja pada tahun 2015 yaitu bebasnya Sumatera Barat daripenyakit hewan menular strategis yaitu penyakit Brucellosis. dan penyakitHoq Cholera. Dan untuk indiator capaian menurunnya kasus Flu Burung(AI), terjadi penurunan kasus Avian Influenza (AI) di tahun 2015dibandingkan tahun 2014. Komoditas unggas merupakan penyumbangproduksi daging terbesar diantara komoditas lain. Daur hidup ternakunggas potong sangat cepat, hanya dalam hitungan bulan, dengan adanyawabah penyakit AI kondisi ternak tersebut sangat kritis baik dari segipopulasi, pemasaran maupun keamanan lingkungan. Penyebaran unggaspada umumnya berada disekitar lingkungan rumah penduduk. Jika padasuatu wilayah desa ditemukan satu kasus positif penyakit AI, maka dapatdipastikan unggas sejenis di seluruh desa itu telah terjangkit AI, karenapenularan AI melalui respirasi (udara).


Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran AI dan penularan kepadamanusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadap ternak sehat, penataanulang kawasan peternakan, dan tempat pemotongan unggas (TPU),pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi, dan pencegahan pemasukanunggas dan produk turunannya dari negara suspect AI. Disamping itu jugasurveillance yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI.4. Berkembangnya Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan

Penerapan Teknologi Tepat GunaSasaran strategisnya yaitu terwujudnya penerapan bioteknologi peternakandengan Indikator Kinerja 1) Persentase Peternak yang sudahmengimplementasikan Embrio Transfer pada ternak sapi dan 2) IndikatorKinerja Persentase Peternak yang mengimplementasikan InseminasiBuatan pada Ternak Sapi.Capaian dari indikator kinerja sebagai berikut :1) Persentase Peternak yang sudah mengimplementasikan Embrio

Transfer pada ternak sapi.Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah peternak/rumahtangga pemelihara ternak sapi yang ditetapkan sebagai resipient dariEmbrio Transfer (ET)Dari Tabel 3.6 terlihat capaian indikator untuk persentase Peternak yangmengimpementasikan Embrio Transfer tahun 2011 – 2015 dengan targetyang ditetapkan :a) Pada tahun 2011 adalah 0,01 % (sebanyak 24 peternak denganjumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 24 ekor) dan capaiankinerjanya 125 % atau sebanyak 30 peternak dengan jumlah ternaksapi sebagai resipient sebanyak 30 ekor.b) Sampai dengan tahun 2012 adalah 0,02 % (sebanyak 60 peternakdengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 60 ekor) dancapaian kinerjanya 100 %.


c) Sampai dengan tahun 2013 adalah 0,04 % (sebanyak 90 peternakdengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 90 ekor) dancapaian kinerjanya 100 %.d) Sampai dengan tahun 2014 adalah 0,06 % (sebanyak 120 peternakdengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 120 ekor) dancapaian kinerjanya 100 %.e) Dasar perhitungan target dan realisasi pada tahun 2011 s.d 2014adalah berdasarkan peternak/rumah tangga pemelihara ternak sapiyang ditetapkan pada awal tahun renstra (tahun 2010) DinasPeternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 201.654 KK peternak.Dan pada tahun 2015 dasar perhitungan direvisi menjadiPeternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi mandiri yangditetapkan pada awal tahun renstra Dinas Peternakan ProvinsiSumatera Barat (tahun 2010) adalah sebanyak 12.490 KK/RTPf) Sampai dengan tahun 2015 adalah 1,28 % (sebanyak 160 peternakdengan jumlah ternak sapi sebagai resipient sebanyak 160 ekor) dancapaian kinerjanya 106,67 %.Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerjatersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara laindiperlukan persiapan secara menyeluruh, bukan saja penyiapan saranadan prasarana, namun yang paling penting adalah sumber dayamanusianya yang dapat menguasai teknologi dan mempunyai moral danetika tinggi terhadap penggunaan teknologi ini. Selain itu juga diperlukantarget dari penerapan bioteknologi ini, peternakan rakyat yang hanyamempunyai ternak dengan jumlah kecil, industri peternakan ataupemerintah yang akan membangun pusat pemuliaan ternak sapi,sehingga penerapan bioteknologi ini dapat dilakukan secara terpadu.2) Indikator Kinerja Persentase Peternak yang

mengimplementasikan Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi.Target indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan jumlah peternakyang sudah mengimpementasikan Inseminasi Buatan pada ternak sapi.


Dari tabel 2.4 terlihat capaian indikator kinerja persentase peternakyang mengimplementasikan Inseminasi Buatan pada ternak sapi dengantarget yang ditetapkan:1) Pada tahun 2011 adalah 29,88 % (sebanyak 60.250 peternak denganjumlah ternak sapi 60.250 ekor) dan capaian kinerjanya 100 %.2) Sampai dengan tahun 2012 adalah 47,52 % (sebanyak 95.820peternak dengan jumlah ternak sapi sebanyak 95.820 ekor) dancapaian kinerjanya 100 %.3) Sampai dengan tahun 2013 adalah 67,03 % (sebanyak 135.650peternak dengan jumlah ternak sapi sebanyak 135.650 ekor) dancapaian kinerjanya 100 %.4) Sampai dengan tahun 2014 adalah 71,52 % (sebanyak 144.225peternak dengan jumlah ternak sapi sebanyak 144.225 ekor) dancapaian kinerjanya 100.15 %.5) Sampai dengan tahun 2015 adalah 111,19 % (sebanyak 224.225peternak dengan jumlah ternak sapi sebanyak 224.225 ekor) dancapaian kinerjanya 124.57 %.Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerja tersebutdiatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain melakukanpenyuluhan kepada para peternak sapi potong, agar peternak lebih terampildalam pengamatan birahi dan memahami manfaat IB. Dengan demikianusaha peningkatan produksi ternak khususnya sapi potong melaluiprogram IB dapat dicapai.5. Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing Produk Hasil PertanianSasaran Strategisnya yaitu meningkatnya nilai tambah produk peternakandengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan nilai tambah hargaproduk olahan hasil peternakan.Target indikator persentase peningkatan nilai tambah harga produk olahanhasil peternakan ditetapkan berdasarkan keuntungan yang diperolehsetelah produk peternakan diolah dikurangi dengan biaya produksi danbiaya harga satuan produk segar peternakan (daging, telur dan susu).


Dari Tabel 2.4 terlihat, realisasi indikator kinerja meningkatnya nilaitambah produk peternakan tahun 2010 – 2015 menunjukkan pencapaianyang stabil setiap tahunnya.Adapun produk olahan hasil peternakan tersebut adalah rendang daging,rendang telur dan susu olahan dalam bentuk susu pasteurisasi, yoghurt, eskrim, puding, karamel dan dodol susu.6. Meningkatnya Hasil Produksi PertanianSasaran Startegisnya yaitu Meningkatnya Peternak/Kelompok yangmemiliki akses ke perbankan dan Meningkatnya Kemitraan Usaha yangSaling Menguntungkan.Indikator Kinerja : (1) Persentase peternak/kelompok penerima KKPE, (2)Persentase peternak/kelompok peternak yang menerima KUPS dan (3)Jumlah MOU/kerjasama antara kelompok tai dengan pengusaha.Dari Tabel 2.4, realisasi indikator kinerja tahun 2011 – 2015 menunjukkanterjadinya peningkatan setiap tahunnya.

(1) Persentase peternak/kelompok penerima KKPETarget indikator kinerja persentase peternak/kelompok penerima KKPEsampai dengan tahun 2015 sebesar 22,89 % (1250 peternak/kelompok)ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/rumah tangga pemelihara ternakselain ternak sapi pada awal tahun renstra (tahun 2010) Dinas PeternakanProvinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 5460 KK/RTP.tingkat penyaluran KKP-E dari tahun 2014 sampai tahun 2015 denganpeningkatan 19,53%, penerima manfaat 1.452 pelaku usaha. Pelaku usahapenerima KKP-E hampir 90% adalah pelaku usaha sapi potong dan 10%peternak kambing dan unggas.Untuk mendorong perkembangan usaha agribisnis peternakan di SumateraBarat perlu dukungan penguatan permodalan melalui sumber-sumberpembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat.Koordinasi sumber-sumber pembiayaan yang dilaksanakan pada tahun2015 meliputi; Koordinasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)


serta Koordinasi Investor Peternakan. Kegiatan Koordinasi bertujuanuntuk mengoptimalkan penyaluran KUPS dan KKP-E dan mengiventarisasipermasalahan-permasalahan dalam penyaluran KUPS dan KKP-E. Pesertakoordinasi adalah terdiri dari unsur bank pelaksana kredit yang ditunjukoleh pemerintah, penerima kredit, serta dinas kabupaten/kota yangmenangani fungsi peternakan selaku Pembina pada tingkatkabupaten/kota.(2) Persentase peternak/kelompok peternak yang menerima KUPSTarget indikator kinerja persentase peternak/kelompok penerima KUPSsampai dengan tahun 2015 sebesar 11,69% (146 peternak/kelompok).ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/ rumah tangga pemelihara ternaksapi pada awal tahun renstra (tahun 2010) Dinas Peternakan ProvinsiSumatera Barat yaitu sebanyak 1249 KK/RTP.Realisasi KUPS sampai dengan Desember 2015 mencapaiRp.67.597.000.000.- dengan jumlah kelompok penerima 143 kelompok danpenambahan populasi ternak 6.309 ekor. Peningkatan jumlah populasiternak sapi bibit akan mempercepat pencapaian swasembada daging.Penyaluran KUPS tahun 2015 sudah tidak ada lagi. Tingkat penyaluranKUPS tertinggi di di Kabupaten Dharmasraya sebanyak Rp.26.167.000.000.-dengan kelompok penerima 53 kelompok yang kebanyakan systemintegrasi sapi – sawit. Peningkatan penyaluran ini tidak lepas darikerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraBarat, dinas yang menangani fungsi peternakan kab/kota dengan BankNagari.(3) Jumlah MOU/kerjasama antara kelompok tai dengan pengusaha.Pencapaian kinerja jumlah MOU/kerjasama antara kelompok tani denganpengusaha menunjukkan hasil yang sangat baik (200%). MoU/Kerjasamatersebut masing-masing adalah :a) MoU antara Gubernur Sumbar dengan Perusahaan Sawit (Bakri TKA danWilmar Group) tentang CSR Perusahaan Sawit untuk mendukung PSDS.


b) MoU antara Gubernur Sumbar dengan BUMN (Pelindo dengan SMNPadang) tentang PKBL.c) MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Berdikari.d) MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan PPSKI.e) MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan AsuransiJasindo tentang asuransi sapi.f) MoU antara Asosiasi Peternak Sapi Potong dengan PT. Berdikari.g) MoU antara Asosiasi Sarjana Membangun Desa dengan PT. Berdikarih) MoU antara Walikota Payakumbuh dengan PT. Berdikarii) Kerjasama PT. ATS dengan Kelompok Mitra Keluarga TentangPengelolaan RPU di Kayu Tanam.j) Kerjasama bidang pemasaran Unit Pengolahan Hasil Rendang Kokocidengan Unit Pemasaran UKM Dunia Food Indoglobalk) Kerjasama pemasaran ayam potong PT. Gunung Sago Utama dengan PT.Andalas Tuah Sakatol) Kerjasama bidang pengadaan jagung pakan ternak Kelompok TaniSahabat Madani dengan PT. Japfa Comfeedm)Kerjasama bidang pengadaan jagung pakan ternak PT. Gunung SagoUtama dengan Kelompok Tani Sahabat Madanin) Kerjasama Pengembangan Agribisnis Penggemukkan Ternak Sapi diKlaster Tri Arga Dinas Peternakan Prov. Sumbar dengan PT. BankPembangunan Daerah Sumbar dan PT. Jamkrida Sumbar.o) MoU antara Unit Pengolahan Hasil Rendang Kokoci dengan UnitPengolahan Hasil Susu Kambing Boncah Raya tentang Pemasaran SusuKambingp) Mou antara Unit Pengolahan Hasil Rendang Kokoci dengan UPTD RPHModern Payakumbuh tentang Penyediaan Daging Sapiq) Kerjasama Asuransi ternak Sapi antara PT. Asuransi Jasa Indonesia(Persero) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar


r) Kerjasama Pengembangan Agribisnis Penggemukkan Ternak Sapi diKlaster Tri Arga Melalui Asuransi Ternak antara Pemerintah ProvinsiSumatera Barat dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)7. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dari SDM PetaniSasaran Strategisnya yaitu Terwujudnya SDM peternakan yangprofessional dengan Indikator Kinerja persentase SDM peternakan yangbersertifikat.Target indikator kinerja Persentase SDM Peternakan yang bersertifikatsebesar 7,53% (1351 KK/RTP) ditetapkan berdasarkan jumlahpeternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi yang mandiri pada awaltahun renstra (tahun 2010) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Baratyaitu sebanyak 17.950 KK/RTP.Dari Tabel 2.4 terlihat, realisasi indikator kinerja, persentase SDMPeternakan yang bersertifikat tahun 2011 -2015 menunjukkanterjadinya peningkatan persentase SDM Peternakan yang bersertifikatsetiap tahunnya.Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini melalui berbagai usaha yangdilaksanakan pemerintah berkenaan dengan peningkatan kapasitas SDMPertanian antara lain memberikan pelatihan teknis peternakan kepadaSDM peternak yang menerima bantuan sapi dan petugas di berbagaikabupaten dan kota di Sumatera Barat baik untuk ternak besar, kecilmaupun unggas dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Berbagaipelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat peternakan jugadilakukan dan Pelatihan peningkatan motivasi wirausaha generasi mudapeternakan untuk mengembangan pembangunan peternakan diSumatera Barat.8. Berkembangnya Program Satu Petani Satu SapiSasaran Strategisnya yaitu meningkatnya diversifikasi usaha petaniternakIndikator Kinerja persentase peternak yang memiliki usaha lebihdari satu.


Tahun 2011 – 2014 jumlah dari peternak yang memilki usaha lebih darisatu dihitung dari jumlah KK penerima ternak Gerakan PensejahteraanPetani (GPP), Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir(GEPEMP) dan Satu Petani Satu Sapi (SPSS). Dan tahun 2015 belanjahibah barang untuk masyarakat sebahagian tidak dilaksanakan karenaterevaluasi Kemendagri pada kegiatan GPP, GEPEMP dan SPSS. Untukpencapaian indikator kinerja sasaran melalui APBN 2015 dan sebahagiankecil dari APBD 2015 dengan realisasi capaian s.d Tahun 2015 sebanyak3691 ekor/3691 KK (851 ekor pengadaan APBN 2015 dan 40 ekor dariAPBD 2015) atau 20,56 %.Untuk pencapaian target tahun 2011 sebanyak 300 KK peternak/30 Kelompok (0,15%), terealisasi sebanyak 300 KK peternak/30 Kelompok(0,15%), dengan capaian kinerja 100%, target sampaidengan tahun 2012 sebanyak 1160 KK peternak/116 Kelompok(0,57%), terealisasi sebanyak 1160 KK peternak/116 Kelompok (0,57%),dengan capaian kinerja 100% dan target sampai dengan tahaun 2013sebanyak 2140 KK peternak/214 Kelompok (1,06%), terealisasisebanyak 2140 KK peternak/214 Kelompok (1,06%) dengan capaiankinerja 100%, dan target sampai dengan tahaun 2014 sebanyak 2800 KKpeternak/280 Kelompok (1,39%), terealisasi sebanyak 2800 KKpeternak/280 Kelompok (1,39%) dengan capaian kinerja 100%.Capaian kinerja anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selamakurun waktu Tahun 2011-2015 seperti terlihat pada Tabel 2.5.Anggaran belanja selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang baik pada tahun2013 -2015 yang dapat dilihat dari ratio antara realisasi dan anggaran yangmencapai 87,57% - 91,30%, sementera itu pada tahun 2011-2012 terdapat ratiosebesar 80,23% dan 82,84% sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5.



Beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :1) Masih banyak kegiatan yang harus dilakukan pergeseran, perubahan ataurevisi anggaran sehingga pelaksanan kegiatan menumpuk di akhir tahunanggaran2) Belum berfungsinya Rumah Potong Hewan karena peralatan dan mesinyang ada di Rumah Potong Hewan belum diinstal/dipasang oleh pihakketiga3) Terbatasnya tenaga terampil dan kompeten utamanya juru semelih halal,butcher, keurmaster, dan dokter hewan penanggung jawab teknis RPHmenyebabkan belum seluruh RPH menerapkan pemeriksaan ante dan postmortem.Anggaran pendapatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama5 tahun (2011- 2015) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6 menunjukkan kinerjayang baik dengan capaian realisasi melebihi 100% dari target yang ditetapkankecuali pada tahun 2015 tercapai 95,96% karena adanya subsidi semen bekudari Pusat.


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera BaratBerdasarkan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kab/Kota sertahasil analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapatdiidentifikasikan mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang sertapengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD.Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahanlingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunanyang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapatdilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, telaahan KLHS lebihdititikberatkan bagaimana pembangunan sektor peternakan bisa berkelanjutandan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakanmemberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbahternak. Selain itu berdasarkan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPDBidang peternakan Kab/Kota dapat dijelaskan sebagaimana berikut :1. Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat VeterinerProvinsi Sumatera Barat termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dariwilayah Provinsi lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antarProvinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan diniterhadap kemunginan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Beberapajenis penyakit hewan menular (PHM) yang perlu diwaspadai antara lain rabies,anthrax, avian influenza (AI), dan brucellosis.Anthrax merupakan penyakit hewan menular yang hanya dapat dikendalikannamun tidak dapat dibebaskan. Hal ini berkaitan dengan sifat spora bakteriAnthrax yang dapat bertahan di dalam tanah selama lebih dari 60 (enam puluh)tahun.Penyakit hewan menular lain di Sumatera Barat yang perlu mendapatkanprioritas pengendalian dan pemberantasan adalah brucellosis dan avianinfluenza (AI).Peranan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalammewujudkan keamanan pangan ke depan khususnya penyediaan Pangan Asal


Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta produk hewansangatlah penting. Perlindungan konsumen akan pangan asal hewan yangASUH tidak lagi sebagai tuntutan, tetapi sudah menjadi persyaratan mutlak yangharus dipenuhi oleh semua pelaku usaha yang berasal dari bahan asal hewan.Pelayanan Kesmavet melalui penertiban peredaran bahan Pangan Asal Hewanyang ASUH melalui pengawasan (bersama instansi terkait maupun TimPengawasan), Pemeriksaan dan Pengujian di Labor UPTD BLKKH, pembinaan,bimbingan teknis, monitoring, surveilans, sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner(NKV), sosialisasi kepada petugas maupun kepada pelaku usaha, publicawareness, standarisasi, penataan dan evaluasi kios daging guna memotivasiperdagangan yang lebih hiegines, dan sosialisasi pada pelaku usaha tentangPAH ASUH.Keberhasilan fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner diSumatera Barat didukung oleh Bidang Kesehatan Hewan dan KesehatanMasyarakat Veteriner, UPTD Balai Labour dan Klinik Hewan, Medik Veterinerdan Paramedik Veteriner.Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsikesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner :a. Tantangan1) Tata niaga peredaran hewan, dan bahan asal hewan yang berdampakpada keamanan sumber daya ternak genetik Sumatera Barat sulitdikendalikan.2) Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibatmobilitas hewan yang tidak terkendali.3) Perubahan iklim global yang ekstrim.4) Luasnya cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan.5) Beragamnya kelembagaan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.6) Masih adanya zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui pangan asalhewan (food born disease).7) Masih adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kesejahteraanhewan.


8) Masih adanya peredaran daging glonggongan, daging illegal, daging babi,bahan pengawet pada pangan hewani, cemaran kimiawi, biologis danfisik yang meresahkan masyarakat konsumen.9) Masih terjadinya pemotongan hewan di RPH di Kab / kota yang belumsesuai prosedur yang ditetapkan.10) Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapanganterhadap produk pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal(ASUH).11) Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengujikanproduk hewani di Laboratorium Kesmavet.12) Prasarana dan sarana yang dimiliki RPH/RPU, TPH, Los/kiosDaging,Usaha Pangan hewani (daging, telur, susu) masih kurang memenuhistandard teknis.13) Masyarakat dan pelaku usaha maupun Dinas yang membidangi fungsikesmavet di kab/kota se Sumatera Barat belum optimal dalammemanfaatkan fungsi Laboratorium Kesmavet.14) Belum diberlakukannya penerapan sanksi terhadap pelanggaranperaturan perundangan di bidang Kesmavet.b. Peluang1) Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatanhewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana sertaSDM yang memadai di bidang kesehatan hewan.2) Pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang semakinmeningkat.3) Tuntutan kompetensi terhadap petugas medis dan paramedis veterinerserta standarisari pelayanan bidang kesehatan hewan.4) Tuntutan standarisasi keswan dibidang usaha peternakan dan kesehatanhewan.5) Keselarasan kegiatan kesehatan hewan di tingkat Pusat dan Daerah.6) Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan ketentraman batin masyarakatdalam mengkonsumsi pangan asal hewani yang Aman Sehat Utuh danHalal (ASUH).


7) Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan hewan(animal welfare).8) Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produkpeternakan.9) Tuntutan pelaku Usaha (eksportir, distributor, industri produk panganhewani) terhadap sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usahapangan hewani.10) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi produkhewani.11) Meningkatnya jumlah usaha di bidang produk pangan asal hewan.12) Meningkatnya kebutuhan kemampuan uji laboratorium dan pengujianlaboratorium terakreditasi.13) Berkembangnya teknologi pengujian yang semakin modern.2. Fungsi PerbibitanBenih/bibit ternak berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukandan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan ternak. Haltersebut terkait dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak dalampenyediaan daging dan susu.Sesuai tugas pokok dan fungsi, ketersediaan benih/bibit ternak menjaditanggung jawab Bidang Produksi, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tuah Sakato,Balai Pembibitan / Pengembangan dan Makanan Ternak.Untuk memenuhi ketersediaan bibit tersebut, perlu dilakukan beberapa halantara lain : pengembangan pembibitan ternak dalam suatu wilayah berbasissumber daya lokal melalui pemberdayaan kelompok, penerapan good breedingpractice di kelompok pembibitan, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber DayaGenetik Hewan lokal (SDGH), penerapan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)bagi ternak ternak yang memenuhi standar bibit serta peningkatan produksisemen beku.Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsiperbibitan:


a. Tantangan1) Terbatasnya bibit ternak berkualitas yang sesuai dengan standar bibit;2) Tingginya pemotongan betina produktif;3) Lemahnya kelembagaan kelompok pembibitan;4) Belum dilaksanakannya good breeding practice.5) Rendahnya produksi dan produktivitas sumber daya genetik hewan(SDGH);6) Tingginya ketergantungan replacement bull;7) Penyakit hewan menular strategis;8) Perubahan cuaca ekstrim.b. Peluang1) Tingginya permintaan bibit ternak berkualitas;2) Meningkatnya usaha pembibitan sapi lokal;3) Tingginya permintaan semen beku di Sumatera Barat;4) Potensi pasar untuk bibit ternak cukup luas;5) Tumbuhnya kelompok-kelompok pembibitan di pedesaan;6) Tersedianya wilayah-wilayah sumber bibit ternak.3. Fungsi BudidayaPelaksanaan kegiatan fungsi budidaya merupakan suatu rangkain usahapemeliharaan atau pengelolaan peternakan dalam rangka menghasilkan(daging, susu dan telur) guna memenuhi kebutuhan atau ketersedian sumberprotein asal hewan. Namun demikian dalam pelaksanaannya kegiatan budidayaini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.Keberhasilan fungsi budidaya di Sumatera Barat didukung oleh BidangProduksi, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tuah Sakato.Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsibudidaya.a. Tantangan :1) Kontinyuitas ketersediaan pakan ternak;2) Persepsi masyarakat terhadap produk ternak masih rendah;


3) Munculnya wabah dan penyakit hewan menular;4) Ketidakstabilan harga ternak dan produknya;5) Cuaca ekstrim dan anomali iklim yang berpengaruh terhadap performanternak.b. Peluang :1) Carrying capacity ternak belum merata pada suatu wilayah;2) Aspek ekonomi usaha budidaya ternak sangat menjanjikan;3) Manajemen budidaya ternak lebih mudah dilaksanakan;4) Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak;5) Berkembangnya IPTEK peternakan.4. Fungsi PakanPakan ternak memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkanproduktifitas ternak dan menyerap hampir 80% dari total biaya produksi usahadan budidaya peternakan. Penyediaan pakan ternak selain harusmempertimbangkan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas juga memperhatikanaspek keamanannya.Pengelolaan pakan ternak dimulai dari penyediaan bahan baku, pengolahanhingga menjadi pakan jadi, memerlukan pengawasan baik dalam produksimaupun peredarannya. Upaya peningkatan carrying capacity dilaksanakandengan mencetak kebun rumput baru, memanfaatkan lahan marjinal maupunterintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya. Pengolahan pakan ternak harusmenggunakan standart mutu pakan yang telah ditetapkan untuk masing-masingkomoditas ternak. Pengawasan peredaran pakan ternak di masyarakatdilakukan oleh pejabat pengawas mutu pakan maupun pengujian pakan melaluilaboratorium terakreditasi.Keberhasilan fungsi pakan di Sumatera Barat didukung oleh Bidang Produksi,Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Kawasan dan Balai Pembibitan Ternak danMakanan Ternak.Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi pakan.a. Tantangan :1) Penggunaan pakan unggas sebagai pakan ruminansia;2) Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam;


3) Alih fungsi lahan pertanian menjadi perusahaan/pemukiman.b. Peluang :1) Banyaknya kawasan potensial ternak sapi potong dan sapi perah;2) Tingginya kebutuhan benih dan bibit HPT untuk masyarakat;3) Tingginya populasi ternak unggas.5. Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM)Dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis yangberkembang dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi,pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim global diperlukansumberdaya manusia yang siap pakai, professional, inovatif, kreatif danberwawasan global guna mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif,efisien, berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan pelakupembangunan pertanian.Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi SDM.a. Tantangan1) Adaptasi Teknologi Informasi lambat2) Masuknya sektor industri ke desa, memungkinkan berpindahnya potensitenaga kerja peternakan ke sektor lain.3) Peternak yang dilatih meninggalkan tempat pada waktu pelatihan karenatidak ada yang memelihara ternaknya selama mengikuti pelatihan.b. Peluang1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak;2) Tingginya minat peternak untuk mengikuti pelatihan;3) Derajat kesehatan ternak, budidaya dan pakan masih kurang;4) Tersedianya peluang usaha dan pasar untuk para peternak.6. Bidang Usaha PeternakanPembangunan peternakan Sumatera Barat selama ini masih didominasi usahapeternakan rakyat. Ciri usaha ini diantaranya adalah kepemilikan modal usahaternak yang sangat terbatas, skala usaha yang kecil, minimnya penguasaanteknologi, akses pasar yang terbatas, dan sifat kegiatan atau usaha belum efisienkarena hanya bersifat sebagai usaha sambilan. Dengan demikian maka fungsi


usaha peternakan dalam pelaksanaannya adalah sebagai fasilitator danmotivator agar kegiatan usaha peternakan rakyat dapat lebih berkembang danmemiliki nilai tawar yang dapat dijadikan sumber penghidupan atau kegiatanusaha tani yang mapan.Keberhasilan fungsi usaha peternakan di Sumatera Barat didukung oleh BidangBina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsibudidaya.a. Tantangan1) Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usahapeternakan di pedesaan.2) Masih sulit kelompok ternak dan pelaku usaha peternakanmempersiapkan usahanya untuk memenuhi persyaratan dalammemperoleh kredit lunak (skim kredit) dari lembaga pembiayaan.3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produkternak dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP)/GoodHandling Practice (GHP) dan standarisasi mutu pengolahan hasilpeternakan.4) Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahanhasil peternakan.b. Peluang1) Program Pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembagaperbankan.2) Kemitraan (Inti Plasma) antara Poknak/Gapoknak dengan pihak investorperusahaan peternakan.3) Terbukanya kerjasama dengan industri pengolahan hasil produkpeternakan dalam pembinaan, pelatihan dan pemasaran bagipeternak/poknak/pelaku usaha produk olahan hasil ternak.4) Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas peternakan) olehmedia cetak dan elektronik.

RENSTRA DISNAKKESWAN PROV.SUMBAR 2016 - 2021 42

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera BaratKebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Provinsi SumateraBarat ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupuneksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. PadaTabel 3.1 diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ditinjau daripelayanan dinas, renstra Kabupaten/Kota, renstra Kementerian Pertanian,kajian RTRW dan KLHS.Tujuan umum pembangunan peternakan adalah untuk peningkatan populasidan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan , danpeningkatan daya saing produk peternakan.Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhioleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akankebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi danproduktivitas ternak di Sumatera Barat sesuai dengan potensi genetiknya,melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan danmengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapatmengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancamanpenyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarianusaha peternakan di Sumatera Barat serta regulasi import yang kurangberpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahanberdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan diSumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1.





3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih.Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakit Gubernur terpilih, maka visipembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan SejahteraPerwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arahdan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misiPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021, sebagai berikut :1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, danberbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak BasandiKitabullah2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter,dan berkualitas tinggi4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh,produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkanpemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan danberwawasan lingkunganDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-4 yaituMeningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh,produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkanpemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada akhirnya harus berperanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usahapeternakan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untukmewujudkan melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan sesuai


potensi wilayahnya.Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakilkepala daerah terpilih di Provinsi Sumatera Barat dalam hubungannya dengantugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapatdilihat pada Tabel 3.2.


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Lingkup Pertanian Kab/Kota.

Visi Kementerian Pertanian yaitu :

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :1. Mewujudkan kedaulatan pangan, 2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustriberkelanjutan, 3. Mewujudkan kesejahteraan petani, 4. Mewujudkan ReformasiBirokrasi.Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran kinerjaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat terhadapsasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia danRencana Strategis SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota di Sumatera Baratdisajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yangMenghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai TambahTinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan

Kesejahteraan Petani.Sedangkan Misi Kementerian


Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas LingkupKab/Kota yang menangani peternakan bahwa dalam mendukung peningkatanpertumbuhan komoditas pangan (susu, daging, telur) sesuai target RenstraKementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Lingkup Kab/Kota terdapatpermasalahan diantaranya : belum ada regulasi yang mendorongberkembangnya usaha peternakan, belum berkembangnya usaha pembibitan dimasyarakat, tingginya harga konsentrat, keterbatasan akses petani terhadap


permodalan, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, dankurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH.3.4. Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah

Keberhasilan pembangunan peternakan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhanpenduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan untukpemukiman sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan peternakan. Olehkarena itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW didukungdengan regulasi yang dapat melindungi kelestarian lahan peternakan diSumatera Barat. Selain itu diperlukan juga optimalisasi pengembangan kawasanpeternakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai upaya untukmeningkatkan ketersediaan produk hewan di masyarakat. Permasalahan DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat beserta faktorpenghambat dan faktor pendorong pembangunan peternakan secara rincisebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapatdiidentifikasikan mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta


pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPDsebagaimana terlihat pada tabel 3.6.

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dampak yang dihasilkanoleh beberapa kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antaralain pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang dihasilkan, pencemaranlingkungan akibat penggunaan bahan kimia. Untuk meminimalisir dampaktersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan :1) Memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah ternak untukbiogas maupun pupuk organik, serta memperhatikan sarana produksi danpengolahan hasil produk peternakan yang ramah lingkungan;2) Penataan kawasan usaha peternakan sesuai RT RW.


3.5. Penentuan Isu – isu StrategisBerdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang meliputi : telaahan renstraKementerian Pertanian Republik Indonesia, telaahan renstra Kabupaten/Kota,telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan KLHS maka dapatditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan ProvinsiSumatera Barat sebagai berikut :1. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetikternak lokal.2. Kurang optimalnya usaha pembibitan dan penyediaan bibit ternak lokalyang berkualitas, dengan prinsip “ Good Breeding Practice”.3. Kurangnya akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminankelangsungan usaha peternakan.4. Kurang optimalnya budidaya ternak dengan prinsip “Good FarmingPractise” secara berkelanjutan.5. Kurang optimalnya tingkat produktivitas serta adanya penyembelihanbetina produktif.6. Ketergantungan bahan baku pakan impor.7. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).8. Rendahnya kualitas produk hasil ternak karena lemahnya penerapan “GoodHandling Practice” dan “Good Manufacturing Practice”9. Kurangnya Pengetahuan, ketrampilan dan sikap SDM dan kelembagaanpeternak.10. Kurangnya penyediaan sarana pelayanan publik yang mendukung fungsipelayanan teknis peternakan.11. Kurangnya kompetensi aparatur dinas dan belum merata sebarannya dibidang dan UPTD.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANProgram pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagianintegral pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untukmemfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan,sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkankesejahteraan masyarakat peternakan.Program yang tertuang dalam belanja pokok (non urusan) pada Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :5.1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Pokok :1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan telepon3. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor4. Penyediaan Alat Tulis Kantor5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor8. Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perUU9. Penyediaan Makanan dan Minuman10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor13. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental AparaturOutput/Keluaran :1. Tersedianya Parangko, Materai dan Benda Pos2. Tersedianya Sarana Komonikasi, Air dan Listrik3. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kantor4. Tersedianya Alat Tulis Kantor5. Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Dokumen6. Tersedianya Sarana Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor


7. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor8. Tersedianya Bahan Bacaan (Koran dan buku )9. Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat/Pertemuan10. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan Dalam dan Luar Daerah11. Tersedianya tenaga sopir untuk mendukung teknis perkantoran12. Tersedianya Pakaian Pengaman Kantor13. Terlaksananya Senam Pagi dan Wirid Untuk PegawaiOutcome/Hasil :1. Terlaksananya administrasi surat menyurat dengan baik2. Meningkatnya kinerja administrasi kantor3. Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor4. Terlaksananya administrasi perkantoran5. Terciptanya kenyamanan kerja6. Terpenuhinya standar sarana dan prasarana Kantor7. Meningkatnya pengetahuan aparatur8. Terlaksananya rapat dinas secara berkala9. Terlaksananya koordinasi program peternakan10. Lancarnya urusan teknis adminstrasi perkantoran11. Terpenuhinya kebutuhan akan jasa petugas piket/ jasa malam/ penjaga kantor12. Meningkatnya kinerja aparatur5.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan Pokok :1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional2. Pengadaan Meubeleur3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD9. Pengadaan Interior Gedung kantor


10. Pemeliharaan Rumah Dinas/Mess/ Gedung Kantor11. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit PelayananMasyarakatOutput/Keluaran :1. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor3. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor4. Tersedianya Biaya Kendaraan Roda 4 dan roda 25. Terpeliharanya Komputer,Laptop6. Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor7. Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Asset Kantor8. Terlaksananya Pengadaan Interior Gedung kantor9. Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas/Mess/ Gedung KantorOutcome/Hasil :1. Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor3. Lancarnya kegiatan administrasi UPTD BIB dan Disnak Prov4. Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor5. Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4, roda 6 dan roda 2 serta lancarnya tugasdinas6. Terpeliharanya jaringan dan website Dinas7. Terinventarisasinya asset dinas8. Terawatnya rumah dinas/Mess/Gedung Kantor9. Terciptanya Kenyamanan dan Keindahan Kantor5.3 Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan Pokok :1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


Output/Keluaran :1. Tersedianya pakaian dinasOutcome/Hasil:1. Terpenuhinya disiplin pakaian dinas5.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan Pokok :1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganOutput/Keluaran :1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparaturOutcome/Hasil:1. Tersedianya aparatur yang profesional5.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan KeuanganKegiatan Pokok :1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD3. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD4. Penatausahaan Keuangan SKPDOutput/Keluaran :1. Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran3. Terlaksananya monev pembangunan peternakan4. Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPDOutcome/Hasil:1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2. Tersusunnya draft dokumen perencanaan dan penganggaran3. Tersusunnya draft dokumen monev4. Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD


Program utama pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraBarat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :5.6 Rencana Program Prioritas 1: Pengembangan Kawasan Sentra

Produksi dan Agribisnis

Kegiatan Pokok :1. Koordinasi pengembangan kawasan sentra produksi peternakan2. Koordinasi pengembangan kawasan lintas sektoral3. Registrasi Kandang Usaha Peternakan4. Jejaring Kerjasama Bisnis Peternakan di Klaster Tri ArgaOutput/Keluaran :1. Terlaksananya rapat koordinasi kawasan sentra produksi peternakan2. Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi pengembangan kawasanintegrasi dengan pihak swasta dan instansi terkait3. Terlaksananya registrasi kandang4. Terlaksananya pengembangan agribisnis cluster triargaOutcome/Hasil:1. Kesepakatan pengembangan kawasan sentra produksi peternakan2. Terkoordinasikan dan tersosialisasikan pengembangan kawasan integrasidengan pihak swasta dan instansi terkait3. Teregistrasinya kandang kelompok/ usaha peternakan4. Meningkatnya pengetahuan dan manajemen pelaku usaha pada cluster tri arga.5.7 Rencana Program Prioritas 2 : Peningkatan Produksi dan

Produktivitas

Kegiatan Pokok :1. Penyebaran ternak sapi2. Pengendalian mutu bibit ternak3. Pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) pada kelompokbudidaya sapi perah dan sapi potong4. Pembinaan perbibitan


5. Penggantian pejantan afkir di UPTD BIB Tuah Sakato6. Pembinaan dan pendataan penyebaran ternak7. Peningkatan mutu bibit ternak lokal pada UPTD BPPMT8. Kontes ternak dalam rangka mendapatkan performance ternak unggul9. Pembinaan kelembagaan Inseminasi Buatan10. Pengembangan Embrio Transfer11. Pelayanan Inseminasi Buatan12. Penggantian anak ET pada ternak rakyat untuk replacement bullOutput / Keluaran1. Terlaksananya penyebaran ternak sapi pada kawasan terpadu (GerakanTerpadu Pensejahteraan Petani)2. Terlaksananya pengawasan mutu bibit ternak3. Terlaksananya pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) padakelompok budidaya sapi perah dan sapi potong4. Terlaksananya pertemuan dan apresiasi perbibitan5. Terlaksananya penggantian pejantan afkir di UPTD BIB Tuah Sakato6. Terlaksananya pembinaan dan pendataan penyebaran ternak7. Terlaksananya peningkatan mutu bibit ternak lokal pada UPTD BPPMT8. Terlaksananya penilaian performance ternak besar dan kecil9. Terlaksananya peningkatan kelembagaan Inseminasi Buatan10. Terlaksananya Embrio Transfer di lokasi perbibitan11. Terlaksananya pelayanan Inseminasi Buatan12. Terlaksananya penyediaan anak Embrio Transfer untuk replacement bullOutcome/Hasil1. Bertambahnya populasi ternak sapi di kawasan terpadu2. Tersedianya data ternak bibit yang ber SKLB3. Meningkatnya pengetahuan kelompok dalam penerapan GFP4. Meningkatnya SDM petugas dalam bidang perbibitan dan tersedianya dataperkembangan kelompok perbibitan5. Meningkatnya kapasitas produksi semen beku BIB Tuah Sakato6. Tersedianya data perkembangan ternak budidaya


7. Meningkatnya mutu ayam lokal dan kambing melalui penjaringan ternak dikelompok dan pemuliabiakan ternak di UPTD8. Meningkatnya penjaringan bibit ternak berkualitas di Kab/Kota9. Meningkatnya kelembagaan Inseminasi Buatan10. Tersedianya calon bibit unggul murni11. Meningkatnya pemanfaatan teknologi Inseminasi Buatan di masyarakat5.8 Rencana Program Prioritas 3 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

dan SDM

Kegiatan Pokok :1. Pembinaan dan penilaian petugas teknis dan kelompok agribisnis2. Pelatihan petugas diagnosa gangguan reproduksi ternak (USG)3. Pembinaan peternak penerima dana kredit (KMK-PER, LTN dan Kredit Lunaklainnya)4. Peningkatan kompetensi petugas teknis peternakan5. Penyusunan dan verivikasi data base calon penerima kegiatan bidangpeternakan6. Koordinasi, pembinaan, pengawasan dana investasi non pemerintah7. Managemen data base penyakit hewan menular (Penerapan NVS)8. Penyusunan profil kelompok ternak9. Pemberdayaan masyarakat sekitar RPH/RPU10. Apresiasi petugas reproduksi peternakan11. Peningkatan SDM petani/petugas teknis tentang teknis peternakan dankelembagaan kelompok12. Pembinaan kelompok UPPO13. Koordinasi dan sosialisasi pemotongan hewan qurban sesuai prinsip halal14. Survey database peternakan15. Koordinasi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan perunggasan16. Pendampingan kerjasama dengan luar negeri17. Gelar teknologi Pekan Nasional TaniOutput / Keluaran


1. Terlaksananya kegiatan penilaian petugas teknis dan kelompok agribisnis2. Terlaksananya pelatihan petugas diangnosa gangguan reproduksi ternak3. Terlaksananya peningkatan kompetensi petugas teknis peternakan4. Terlaksananya pemantauan peternak penerima dana kredit (KMK-PER, LTN danKredit Lunak lainnya)5. Terlaksananya penyusunan dan verivikasi data base calon penerima kegiatanbidang peternakan6. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, pengawasan dana investasi nonpemerintah7. Terlaksananya managemen data base penyakit hewan menular (penerapanNVS)8. Terlaksananya penyusunan profil kelompok ternak9. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sekitar RPH/RPU10. Terlaksananya apresiasi petugas reproduksi peternakan11. Terlaksananya peningkatan SDM petani/petugas teknis tentang teknispeternakan dan kelembagaan kelompok12. Terlaksananya pembinaan kelompok UPPO13. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pemotongan hewan qurban sesuaiprinsip halal14. Terlaksananya survey database peternakan15. Terlaksananya koordinasi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan perunggasandi Sumatera Barat16. Terlaksananya pendampingan kerjasama dengan luar negeri17. Terlaksananya gelar teknologi Pekan Nasional TaniOutcome/Hasil:1. Terpilihnya petugas teknis dan kelompok agribisnis yang mengikuti lombatingkat Nasional2. Meningkatnya pengetahuan petugas penanggulangan gangguan reproduksi3. Meningkatnya pengetahuan SDM kelembagaan4. Terwujudnya pola kemitraan yang harmonis antara inti dan plasma5. Meningkatnya investasi dan teknologi di bidang peternakan


6. Terbina kerjasama dengan perusahaan/nvestor dalam pengembangan usahapeternakan7. Meningkatnya kemampuan SDM petugas teknis dan petani peternak tentangTeknis Peternakan dan Kelembagaan Kelompok8. Meningkatnya serta akuratnya data base penyakit hewan menular oleh petugaspelayan veteriner9. Masyarakat mengetahui pemotongan hewan qurban dengan prinsip halal dankesrawan10. Terawasinya pemotongan hewan di RPH sesuai standar11. Tersedianya buku data base peternakan12. Tersedianya buku profil kelompok dan data base calon penerima hibah bidangpeternakan.5.9 Rencana Program Prioritas 4: Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan Pokok :1. Optimalisasi produksi semen beku UPTD BIB Tuah Sakato2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung diklat, kantor dan labor UPTD BIB TuahSakato3. Intensifikasi pemasaran dan evaluasi keberhasilan IB hasil semen beku4. Pengembangan agrowisata peternakan di Lubuk Minturun5. Optimalisasi pusat pelatihan peternakan BIB Tuah Sakato6. Pembelian lahan untuk pengembangan BIB Tuah Sakato7. Pengelolaan Rumah Potong Hewan8. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD9. Revitalisasi/pembangunan : pasar ternak, RPH/ TPH, pengolahan hasilpeternakan, puskeswan, pos IB/ SPIB, unit pengolah biogas, unit pengolahanpakan (UPP).

Output/Keluaran:1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi dan mututernak di UPTD BIB Tuah Sakato


2. Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung diklat, kantor dan labor UPTD BIBTuah Sakato3. Terlaksananya intensifikasi pemasaran dan evaluasi keberhasilan IB hasilsemen beku4. Terlaksananya pengembangan agrowisata peternakan di Lubuk Minturun5. Terlaksananya optimalisasi pusat pelatihan peternakan BIB Tuah Sakato6. Terlaksananya pembelian lahan untuk pengembangan BIB Tuah Sakato7. Terlaksananya pengelolaan Rumah Potong Hewan8. Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD9. Terlaksananya Revitalisasi/pembangunan : Pasar ternak, RPH/TPH, PengolahanHasil Peternakan,Puskeswan, Pos IB/SPIB ,Unit Pengolah Biogas,UnitPengolahan Pakan (UPP).Outcome/Hasil:1. Tersedianya semen beku yang berkualitas secara kontiniu2. Peningkatan produksi dan mutu ternak sapi, kambing dan ayam di UPTD3. Tersedianya data hasil pemanfaatan semen beku4. Tersedianya sarana dan prasarana kawasan agrowisata Lubuk Minturun5. Tersedianya Gedung Pusat Pelatihan Peternakan di BIB Tuah Sakato6. Meningkatnya pelayanan pada UPTD7. Tersedianya sarana dan prasarana pada UPTD8. Tersedianya pasar ternak, RPH/TPH, pengolahan hasil peternakan,puskeswan,pos IB/ SPIB ,unit pengolah biogas,unit pengolahan pakan (UPP).5.10 Rencana Program Prioritas 5 : Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kegiatan Pokok :1. Promosi dan informasi atas produksi peternakan unggulan daerah2. Pameran pembangunan peternakan/Livestock Expo3. Operasi pasar komoditas peternakan dalam rangka menyambut hari besarkeagamaan4. Penyusunan dokumen managemen mutu unit pelayanan peternakan dankeswan


5. Penerapan Sistem Management Mutu Labor UPTD BLKKH6. Manajemen Mutu BIB Tuah Sakato Menuju ISO 90007. Peningkatan mutu pakan ternak melalui perbibitan dan pengembangan pakanternak pad UPTD BPPMT8. Pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) pada kelompokbudidaya9. Pengawasan mutu pakan ternak10. Peningkatan kualitas pangan asal hewan11. Peningkatan sistem tataniaga ternak potong di Sumatera Barat12. Pawai alegorisOutput / Keluaran1. Terlaksananya promosi dan informasi atas produksi peternakan unggulandaerah2. Terlaksananya pameran pembangunan peternakan/Livestock Expo3. Terlaksananya operasi pasar komoditas peternakan dalam rangka menyambuthari besar keagamaan4. Terlaksananya penyusunan dokumen managemen mutu unit pelayananpeternakan dan keswan5. Terlaksananya penerapan sistem management mutu labor UPTD BLKKH6. Terlaksananya manajemen mutu BIB Tuah Sakato menuju ISO 90007. Terlaksananya peningkatan mutu hijauan pakan ternak utk menunjangpembibitan ternak di UPTD BPPMT8. Terlaksananya pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) padakelompok budidaya9. Terlaksananya pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) padakelompok budidaya10. Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak11. Terlaksananya Peningkatan sistem tataniaga ternak potong di Sumatera Barat12. Terlaksananya Pawai alegorisOutcome/Hasil


1. Meningkatnya pangsa pasar produk peternakan dan hasil olahan produkpeternakan2. Meningkatnya kapasitas produksi produk peternakan3. Terjaganya kestabilan harga komoditi peternakan4. Tersusunnya dokumen manajemen mutu unit pelayanan peternakan dankesehatan hewan5. UPTD yang terakreditasi6. Terciptanya transparansi tataniaga pemasaran ternak dan terciptanya akurasiharga berat hidup ternak.7. Tersebarnya informasi pembangunan peternakan/ stakeholder.5.11 Rencana Program Prioritas 6: Pengamanan Sumberdaya Hewani

Kegiatan Pokok :1. Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesmavet2. Uji Banding bahan pangan asal hewan3. Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies4. Pengawasan lalulintas hewan,Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan AsalHewan (HBAH)5. Pengendalian dan pemberantasan penyakit AI/Flu Burung6. Penanggulangan penyakit jembrana7. Peningkatan pelayanan Labor Keswan dan Klinik Hewan Padang8. Investigasi dan tanggap cepat pengendalian Avian Influence (AI) dan penyakithewan menular9. Pembinaan hygienis sanitasi unit usaha pangan asal hewan untuk memperolehNKV10. Pengawasan peredaran obat hewanOutput / Keluaran1. Terlaksananya peningkatan pelayanan Labor Kesmavet2. Terlaksananya pengujian sampel bahan pangan asal hewan3. Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies


4. Terawasinya lalu lintas hewan,Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan AsalHewan (HBAH)5. Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit AI/Flu Burung6. Terlaksananya penanggulangan penyakit Jembrana7. Terlaksananya peningkatan pelayanan Labor Keswan dan Klinik Hewan Padang8. Terlaksananya Investigasi dan tanggap cepat pengendalian Avian Influence (AI)dan penyakit hewan menular9. Pembinaan hygienis sanitasi unit usaha pangan asal hewan untuk memperolehNKV10. Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewanOutcome/Hasil1. Terciptanya pangan hewan yang ASUH dikonsumsi2. Diketahuinya akurasi dan ketepatan hasil pengujian Labor Kesmavet3. Menurunnya kasus penyakit rabies di Sumatera Barat4. Meningkatnya pengawasan lalulintas hewan,bahan asal hewan dan hasil bahanasal hewan5. Menurunnya kasus AI/Flu Burung pada hewan/ternak di Sumatera Barat6. Terhindarnya masyarakat peternak dari kemungkinan kerugian ekonomisakibat penyakit jembrana7. Meningkatnya pelayanan Klinik Hewan dan Laboratorium Kesehatan HewanPadang8. Terciptanya optimalisasi pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan9. Meningkatnya jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikathalal dan NKV10. Terawasinya peredaran obat hewan















BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan hasil identifikasi indikator kinerja yang termuat dalam dokumenRancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang tercantum pada misi 4, tujuanmeningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis danmeningkatkan kesejahteraan petani; dan sasaran yaitu meningkatnyakesejahteraan petani dan nelayan, maka Indikator kinerja dalam RencanaStrategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera BaratTahun 2016-2021 akan mengacu pada indikator RPJMD sebagaimana tabel 6.1berikut :

Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalahpeningkatan kawasan sentra produksi peternakan pada tahun 2016 sebanyak14 kawasan dan diakhir tahun 2021 menjadi 24 kawasan, persentasepeningkatan produksi daging pada tahun 2016 sebesar 1,22 % dan diakhirtahun 2021 menjadi 2,11 %, dengan produksi daging pada kondisi awal RPJMD


(tahun 2015) sebanyak 63.565 ton menjadi 70.223 ton (tahun 2021), danpersentase peningkatan produksi telur pada tahun 2016 sebesar 0,69% dandiakhir tahun 2021 menjadi 2,04% dengan produksi telur pada kondisi awalRPJMD (tahun 2015) sebanyak 78.023 ton menjadi 84.297 ton (Tahun 2021).

T RP. (Jt) T RP. (Jt) T RP. (Jt) T RP. (Jt) T RP. (Jt) T RP. (Jt)URUSAN PANGAN

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Budidaya Pangan Utama Persentase Peningkatan ProduksiDaging

% 1.22 1.49 1.61 1.74 1.86 2.11 Dinas Peternakandan Keswan

Produksi daging ton 63,565 64,341 65,301 66,354 67,509 68,766 70,223 Dinas Peternakandan Keswan

Produksi Susu ton 1,298 1,363 1,458 1,560 1,669 1,786 1,911 Dinas Peternakandan Keswan

Produksi Telur ton 78,023 78,563 79,320 80,220 81,298 82,612 84,297 Dinas Peternakandan Keswan

2. Pengembangan Kawasan Sentra ProduksiPertanian

Pengembangan Kawasan Sentra ProduksiPertanian

Peternakan Kawasan 24 2 2 2 3 2 2 Dinas Peternakandan Keswan

Peningkatan Kawasan Integrasi Jumlah Kawasan integrasi yangditingkatkan

Kawasan 5 0 1 1 1 1 1 5 Dinas Peternakandan Keswan

Penggunaan Benih Unggul Penyediaan Semen Beku Dosis 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Dinas Peternakandan Keswan

Penerapan Teknologi Tepat Guna Service per Conception (S/C)(jumlah pelayanan (kawin) perkebuntingan)

% 1.6 1,50 1,40 1,30 1,30 1,30 Dinas Peternakandan Keswan

Persentase anak yang lahir dariembrio transfer pada ternak sapi

% 15 15 20 20 25 25 Dinas Peternakandan Keswan

Standarisasi dan Sertifikasi ProdukPertanian

Persentase Unit Usaha ProdukHewan yang Memperoleh NKV,Sertifikat Halal dan ISO

% 49.37 58,23 65,82 73,42 81,01 88,61 Dinas Peternakandan Keswan

4. Program Peningkatan Produksi danProduktifitas

Budidaya Ternak Sapi Populasi Sapi Ekor 397,548 404,271 414,377 424,737 435,355 446,239 457,395 Dinas Peternakandan Keswan

Produksi Daging Sapi Ton 26,007 26,787 27,410 28,104 28,820 29,613 30,437 Dinas Peternakandan Keswan

Budidaya Ternak Populasi Unggas Ekor 34,897,286 35,023,531 35,193,439 35,492,666 35,821,402 36,198,161 38,923,757 Dinas Peternakandan Keswan

Produksi Daging Unggas Ton 33,608 33,702 33,875 34,112 34,395 34,720 35,207 Dinas Peternakandan Keswan

Produksi Telur Ton 78,023 78,563 79,320 80,220 81,298 82,612 84,297 Dinas Peternakandan Keswan

5 Program Peningkatan Sarana danPrasarana

TABEL 8.1INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN


NO URUSAN PROGRAMINDIKASI KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR KINERJAOUTPUT/OUTCOME SATUAN KONDISI

KINERJA AWAL

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN KONDISI KINERJA

AKHIR

SKPDPENANGGUNG

JAWAB2016 2017 2018 2019 2020 2021

T RP. (Jt) T RP. (Jt) T RP. (Jt) T RP. (Jt) T RP. (Jt) T RP. (Jt)NO URUSAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR KINERJAOUTPUT/OUTCOME SATUAN KONDISI

KINERJA AWAL

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN KONDISI KINERJA

AKHIR

SKPDPENANGGUNG

JAWAB2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pengembangan Balai Benih dan UPTD Jumlah sarana Prasarana UPTD Unit 4 4 4 4 4 4 4 Dinas Peternakandan Keswan

6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pengembangan dan Penerapan Standarjaminan Mutu Komoditas dan ProdukPertanian

Produk yang telah memenuhistandar mutu

JumlahKelompok

3 2 2 1 1 1 1 8 Dinas Peternakandan Keswan

Jumlah Peternak yang MemilikiSertifikasi Farm di Sumatera Barat

Peternak 100 200 300 400 500 600 600 Dinas Peternakandan Keswan

Pengembangan Unit Pengolahan HasilPertanian

Jumlah Unit Usaha Pengolahandan Pemasaran Hasil Ternak

pelaku usaha 7 9 11 13 15 17 19 19 Dinas Peternakandan Keswan

7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan danSDM

Peningkatan SDM Aparat dan pelakuUsaha Pertanian

Pelatihan dan Bintek untukPeternakan

Kali 3 5 5 5 5 5 28 Dinas Peternakandan Keswan

9 Program Pengamanan SumberdayaHewani

Meningkatkan Status Kesehatan Hewan Mempertahankan Sumbar dariPenyakit Hewan Menular StrategisSesuai dengan Permentan

Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Peternakandan Keswan

Persentase Pengendalian PenyakitHewan Menular Strategis

% 0.6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 Dinas Peternakandan Keswan

KEPALA DINAS PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN


Drh. ERINALDI, MMPembina Utama Muda

NIP. 19641111 199103 1 006

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS …disnak.sumbarprov.go.id/layananpublik/files/748Renstra DPKH Prov... · Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015 Pencapaian Kinerja

Documents