1 GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang : a. bahwa pasar rakyat merupakan tempat interaksi para pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat, maka pasar rakyat perlu dibina dan diberdayakan agar dapat berkembang dan bersaing serta bersinergi dengan toko swalayan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
25
Embed
GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH …jdih.birohukum.sumbarprov.go.id/file/berkas_jdih/PERDA_NOMOR_3... · 1 gubernur sumatera barat peraturan daerah provinsi sumatera barat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : a. bahwa pasar rakyat merupakan tempat interaksi para pelaku
ekonomi usaha mikro dan kecil untuk melakukan kegiatan usaha
dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat;
b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan
perekonomian masyarakat, maka pasar rakyat perlu dibina dan
diberdayakan agar dapat berkembang dan bersaing serta bersinergi
dengan toko swalayan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
3
Republik Indonesia Nomor 3743 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Pasar Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
10/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 115);
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR
RAKYAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Nagari/Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari/Desa adalah Wali Nagari/Kepala Desa dibantu perangkat nagari/desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pasar rakyat.
8. Pemberdayaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Pasar adalah
segala upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat
bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
9. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat,
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan
pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu
berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
5
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak
langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan
Usaha Besar.
11. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Nagari/Desa, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk
kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi
dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan
melalui tawar menawar.
12. Pasar Serikat adalah pasar yang dimiliki oleh dua nagari atau lebih;
13. Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut dengan Pengelolaan Pasar adalah
penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar
Rakyat.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi Pasar.
15. Izin prinsip adalah izin yang harus diajukan oleh dan diberikan kepada orang pribadi
atau badan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan Pasar Rakyat,
yang berfungsi sebagai dasar penerbitan perizinan lain yang terkait dengan
pendirian/pembangunan Pasar Rakyat.
16. Surat Izin Penempatan adalah izin yang harus diajukan oleh dan diberikan kepada
orang pribadi/pedagang, yang telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk
menempati tempat usaha dagang.
17. Usaha Mikro dalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan.
6
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Pasal 2
Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan atas asas:
a. kekeluargaan;
b. kemanusiaan;
c. keadilan;
d. kemitraan;
e. ketertiban
f. kepastian hukum;
g. kelestarian lingkungan; dan
h. persaingan usaha yang sehat.
Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa dalam mengelola dan memberdayakan Pasar.
Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan kualitas manajemen Pengelolaan Pasar;
b. menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. memperkuat peran Pasar sebagai penggerak sarana perekonomian masyarakat;
e. menciptakan Pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
dan
f. memberikan perlindungan hukum terhadap Pasar, pengelola dan pedagang Pasar.
Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar oleh Pemeritah Daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa; dan
b. Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap Pengelolaan Pasar oleh Kerapatan Adat Nagari
atau sebutan lainnya dan Koperasi.
7
BAB II
PENGELOLAAN PASAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Pengelolaan Pasar meliputi:
a. perencanaan;
b. penetapan lembaga pengelola;
c. pelaksanaan; dan
d. pengendalian dan evaluasi.
Pasal 7
(1) Untuk mencapai Pengelolaan Pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat