PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATdiskes.jabarprov.go.id/dmdocuments/70840b19234d56e14e319...Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24

0

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Pasteur No. 25 Telp. (022) 4232292-4236721

Tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT berkat rakhmat, hidayah,

karunia dan bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 telah dapat diselesaikan.

Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan

Lembaran Daerah no 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87) adalah

“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”,

merupakan seluruh upaya untuk megarahkan semua dimensi kebijakan

pembangunan, baik di Kabupaten/Kota, lintas sektor, maupun lintas batas dan

merupakan pedoman umum serta arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta

budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir

Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat

diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu

pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian perangkat Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, kemauan,

motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi

pendorong, penggerak, fasilitator dan advokator untuk terjadinya akselerasi

pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah


ii

bersama masyarakat termasuk swasta, sehingga Jawa Barat maju dan Sejahtera

untuk Semua dapat segera tercapai.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai upaya

kegiatan, baik yang dilaksanakan di daerah maupun di provinsi. Kegiatan-kegiatan

tersebut dalam upaya mencapai indikator yang telah ditentukan seperti yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provindi Jawa Barat tahun

2018 - 2023.

Hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dituangkan dalam laporan

yang transparansi, akuntabel, demokratis, desentralisasi dan partisipatif, yaitu

antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam kurun waktu satu

tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan sistem pelaporan yang penting

dalam mendukung Tujuan Dinas Kesehatan, selain itu juga merupakan Sinergitas

pembangunan kesehatan di era desentralisasi yang didukung dengan manajemen

dan sistem pelaporan yang baik di berbagai tingkat administrasi. Laporan tersebut

juga menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja masing-masing

program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilihat dengan

cara membandingkan antara target dan pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini

kami ucapkan terima kasih semoga melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi

Pemerintah ini dapat diperoleh informasi dan gambaran penyelenggaraan

program secara komprehensif, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi yang objektif.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan, semoga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat

Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, Amien….

Bandung, 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT,

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM. Pembina Utama Madya

NIP 19661020 199803 1003


iii

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 4

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 8

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan 13

2.1.1. Rencana Stratejik Tahun 2018 – 2013 13

a. Tujuan Sasaran dan Strategi 15

b. Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 15

c. Strategi, Kebijakan dan Program 16

2.1.2. Perencanaan Kinerja tahun 2019 22

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 23

2.3 Program Kegiatan dan Anggaran 23

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 41

3.2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 42

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik 42

B. Akuntabilitas Keuangan 73

BAB. IV PENUTUP

4.1 Simpulan Capaian Indikator 133

4.2 Hambatan dan Permasalahan 135

4.3 Rencana Tindak Lanjut 138

LAMPIRAN

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

- Pengukuran Kinerja Tahun 2019


Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan

oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya

program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah

dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Keberhasilan pembangunan di suatu negara dapat dilihat dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) . Kedua

indeks tersebut menunjukkan kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa.

IPM dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan dijawa barat yang tercantum dalam

RPJMD pemerintah provinsi jawa barat tahun 2018-2023 dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri, diukur dalam indikator kinerja

tujuan pembangunan berupa Indek pembangunan manusia (IPM). Adapun kinerja

pelayanan dinas kesehatan provinsi jawa barat tahun 2018-2023 yang mendukung

terhadap tujuan tersebut ialah angka harapan hidup (AHH)

Permasalahan dan isu trategis daerah di provinsi Jawa barat seperti yang

tercantum dalam RPJMD provinsi jawa barat tahun 2018-2023 ialah masih

rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, dimana kualitas dan cakupan pelayanan

kesehatan diprovinsi jawa barat masih belum optimal. diantaranya beberapa

permasalahan bidang kesehatan antara lain : masih banyaknya jumlah kematian

ibu dan bayi, masih tingginya penyakit menular dan tidak menular, masih rendahnya

prilaku hidup bersih dan sehat, masalah gizi masyarakat, rendahnya kualitas

pemerataan dan keterjangkauan kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan dan

distribusi tidak merata. Pembangunan di Jawa Barat selama ini telah memberikan

kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih banyak

kinerja kesehatan yang harus ditingkatkan dan tantangan yang harus dihadapi



sehingga membutuhkan perencanaan dan penggerakkan sumber daya kesehatan

yang lebih optimal

Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2018-2023 menetapkan IPM 73,74-74,35

point yang diproyeksikan dicapai pada tahun 2023 dan proyeksi Angka Harapan

Hidup (AHH) pada tahun 2023 sebesar 78,47-79,67 tahun. Dimana data awal pada

tahun 2018 dai BPS adalah untuk IPM 71,30 point dan untuk AHH 72,66 Tahun.

Dalam menetapkan arah tujuan pembangunan kesehatan di Jawa Barat

memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada

di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,

maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023 yaitu :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Untuk menjalankan Visi tersebut diatas, ada 5 (lima) Misi yang ditetapkan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Misi Pertama : Membentuk manusia pancasila

yang bertaqwa; Misi kedua : Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas,

bahagia dan produktif; Misi ketiga : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan

Pembangunan berbasis Lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan; Misi

keempat : Meningkatkan Produktivitas dan daya saing usaha Ekonomi umat yang

sejahtera dan adil; Misi Kelima : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif

dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provoinsi dan

Kab/Kota. Dimana Misi Kedua yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya,

Berkualitas, bahagia dan produktif, adalah merupakan bidang tugas yang harus

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan menjabarkan misi kedua

tersebut dengan menetukan tujuan yang merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023. Strategi

Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018 – 2023 terdiri

atas kebijakan pembangunan, program pembangunan, program janji gubernur dan

kebijakan kewilayahan.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut maka kegiatan program

Pembangunan Kesehatan wajib dilakukan oleh institusi pemerintah, swasta

maupun perorangan. Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat didukung oleh berbagai sumber dana antara lain

APBD, APBN dan PHLN yang perlu dipertanggungjawabkan melalui Akuntabilitasi

Publik (Public Accountability). Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan



Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemerintahan Daerah

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali

urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menjalankan

tugasnya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas - luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan. Dan ini dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu

mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat

Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan

tersebut mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu

perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan

masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya

disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan satuan kerja menyusun dan

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan Unit

Kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan



Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur.

Berpedoman pada perundangan yang berlaku tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

merupakan salah satu upaya penerapan Good Governance di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Laporan ini merupakan wujud kewajiban

mempertanggungjawaban kinerja pelaksanaan di Dinas Kesehatan provinsi Jawa

Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama periode satu tahun

kepada para pemangku kepentingan atas penggunaan sumber daya daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, tentang : Hak untuk hidup

sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



4. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,


15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

20. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 12

seri E, Tambahan lembaran daerah Nomor_1);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

55);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Rumah

Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E)


Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 77);


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 86);


Perubahan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri );




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009;

38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015, tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaaan dan Panatausahaan, Pertanggungjawaban

dan Palaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD);

39. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 050/Kep-12133/RKK/2014,

tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

- 2018;

1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, dengan tugas pokok dan fungsi

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas

poko, Fungsi, Rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Kesehatan, dimana

menjalankan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang

Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 49 tahun 2016 tentang

pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan provinsi dan Kabupaten / Kota,

dimana tipologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan Tipe A yang



mempunyai unit kerja terdiri dari satu sekretariat paling banyak 3 sub bagian, 4

Bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 seksi, dengan truktur

organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



1.3.1 Tugas Pokok :

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya

kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas

dekonsentrasidan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud, Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

2. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan

daerah provinsi;

3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan

5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai peraturan pemerintah no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,

Rumah Sakit menjadi bagian UPTD Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang

sebelumnya berdiri sebagai Perangkat daerah sendiri. Untuk itu sejak tahun 2017

Rumah Sakit Al Ihsan, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit

Pameungpeuk dan Rumah Sakit Jampang Kulon menjadi UPTD Dinas Kesehatan

selain 2 (dua) UPTD dinas kesehatan sebelumnya yaitu UPTD Unit Pelatihan

Kesehatan (UPELKES) dan UPTD Laboratorium Kesehatan (LABKES).

Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Pasteur no.

25 Bandung. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencakup gedung perkantoran

di Jl. Pasteur no. 25 dan 8 (delapan) UPTD, yaitu : Unit Pelatihan Kesehatan

(Upelkes) Jl. Pasteur no. 31 Bandung, Balai Laboratorium Kesehatan ( BLK) Jl.

Sederhana No 3 – 5 Bandung, RSUD Al Ihsan Jl. Ki Astramanggala, Baleendah,

Bandung, RS Jiwa Provinsi Jl. Kolonel Masturi KM. 7 Cisarua Bandung Barat, RS

Paru Provinsi Jawa Barat Jl. Pangeran Kejaksan Sidawangi Cirebon, RSUD

Pamengpeuk Garut Jl. Raya Miramareu No. 99 Desa Sirna Bakti Kecamatan



Pamengpeuk Garut, RSUD Jampangkulon Jl. Cibarusah No.1 Jampang Kulon

Sukabumi dan. RS Kesehatan Kerja Jl. Rancaekek Bandung Jl. Rancaekek

Bandung,

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

seluruhnya 1218 orang, dengan uraian :

NO UNIT

JUMLAH ASN JUMLAH TOTAL STRUTURAL FUNGSIONAL

ANGKA KREDIT FUNGSIONAL

UMUM

1. Dinas Kesehatan 17 13 176 206

2. RSUD Kesehatan Kerja 4 77 19 88

3. UPELKES 4 12 18 34

4. LABKES 4 39 14 57

5. RS Al Ihsan 3 57 21 81

6. RS Paru Sidawangi 13 140 82 235

7. RS Jiwa 24 235 94 353

8. RS Pameungpeuk 4 31 1 36

9. RSUD Jampangkulon 11 70 47 128

84 674 472 1218

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pegawai 204 orang

terdiri dari :

1. Kepala Dinas (1 orang), Sekretaris ( 1 orang)

2. Sekretariat sebanyak 66 orang terdiri atas : Subbag Perencanaan dan

pelaporan (11 orang ), Subbag Keuangan (25 orang ), Subbag Kepegawaian

dan Umum (30 orang);

3. Bidang Kesehatan Masyarakat sebanyak 34 orang, terdiri atas : 1 orang Kepala

Bidang, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (14 orang ), Seksi Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (9 orang), Seksi Kesehatan

Lingkungan (10 orang);

4. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebanyak 31 orang, terdiri atas : 1 orang

kepala Bidang, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan tradisional

(12 orang ), Seksi Rujukan ( 12 orang ), Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan (7

orang );

5. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebanyak 38 orang, terdiri

atas : 1 orang kepala bidang, Seksi Surveilans dan Imunisasi (18 orang), Seksi



Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (15 orang), Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (5 orang);

6. Bidang Sumber Data Kesehatan sebanyak 33 orang terdiri atas : 1 orang

Kepala Bidang, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan (15 orang), Seksi

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (8 orang), dan Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan (9 orang).

1.4. Sistematika Penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan

2.1.1. Perencanaan Stratejik

2.1.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2018

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2.3. Program Kegiatan dan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik

3.2.2. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja

Utama

3.3. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Capaian Kinerja

3.4. Akuntabilitas keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan

4.2. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama

4.3. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik

4.4. Hambatan dan Permasalahan

4.5. Rencana Tindak Lanjut



LAMPIRAN

- Pengukuran Kinerja Tahun 2019

- Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2019


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

2.1.1 Rencana Stratejik Tahun 2018 sampai Tahun 2023

Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 adalah “Dengan Iman dan Taqwa,

Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Dengan mempertimbangkan

potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup

dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan

Kolaborasi”.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong effektifitas dan

effisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa

Barat sebagai berikut:

a. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran

mesjid dan tempat ibadahsebagai pusat peradaban;

b. Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, bahagia dan produktif

melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;

c. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan berbasis

Lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas

wilayan dan penataan daerah;.

d. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing usaha Ekonomi umat yang

sejahtera dan adil melaui pemamfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan

pusat-pusat inovasiserta pelaku pembangunan;

e. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif dan kepeminpinan yang

kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / Kota.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat

diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu



pelayanan kesehatan masyarakat. Maka Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan

kesehatan adalah Misi 2 yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya,

Berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik

yang inovatif, dengan Tujuan Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan

masyarakat. Sedangkan Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas kesehatan

masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

a. Tujuan, Sasaran dan Strategi

1. Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Perumusan Tujuan Dinas kesehatan diperlukan sebagai penjabaran Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Tahu 2018-

2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat. Adapun Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

samapai 5 Tahun Mendatang, ialah “Meningkatkan Status Kesehatan

Masyarakat”

2. Sasaran dan Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

a. Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan tujuan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu : “Meningkatkan

Derajat Kesehatan Masyarakat”.

Untuk mancapai sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun

2018-2023 ini di jabarkan dalam 13 indikator sasaran yang harus dicapai oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

b. Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” di jabarkan dalam 13 indikator

sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun

2018-2023, dimana indikator sasaran tersebut ialah :

1) Rasio Kematian Ibu;

2) Rasio Kematian Bayi;

3) Prevalensi Stunting;



4) Persentasi Penduduk terhadap Sanitasi yang layak (Jamban Sehat);

5) Persentase Kabupaten / Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS

>60%;

6) Persentase Keberhasilan Pengobatan TB;

7) Prevalensi Hipertensi;

8) Persentase Penduduk yang berdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana

Provinsi yang mendapat Pelayanan;

9) Persentase Puskesmas yang terakreditasi;

10) Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan layanan Layad Rawat;

11) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi;

12) Persentase Ketersediaan Obat esensial; dan

13) Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju iniversal

Health Coverage.

c. Strategi, Kebijakan dan Program

Dalam rangka mencapai Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam

lima Tahun mendatang dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas

cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan

kesehatan yang terdiri atas Kebijakan dan Program sebagai berikut:

1. Strategi

a. Menguatkan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, kab/kota,

akademisi, badan usaha, komunitas dan media;

b. Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta

penyehatan lingkungan;

c. Menguatkan pencegahan, pengendalian penyakit menular

d. Menguatkan pencegahan, pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi (PD3I),

e. Menguatkan pencegahan, pengendalian tidak menular & Keswa terutama

hipertensi dan merokok

f. Optimalisasi Dana APBN dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota



g. Pemenuhan pelayanan Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

h. Pemenuhan pelayanan kesehatan akibat bencana dan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

i. Menguatkan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan j. Optimalisasi nusantara sehat dan pengabdian dokter

k. Optimalisasi tenaga kesehatan PTT

l. Pemenuhan regulasi, sarana dan prasarana layad rawat

m. Pentahapan pelaksanaan layad rawat di kab/kota yang siap bekerjasama

n. Peningkatan Jumlah Tim Pendamping Akreditasi Rumah Sakit

o. Optimalisasi Nusantara sehat dan WKDS

p. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan kepada

Kabupaten/Kota

q. Skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

dan Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

r. Rekruitmen Nakes dan Non Nakes PNS dan P3K Rumah Sakit dan UPT

s. Peningkatan kerjasama perbatasan Provinsi dan Kerjasama Provinsi Anggota

MPU

t. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan kepada

Kabupaten/Kota

u. Optimalisasi Nusantara Sehat, dokter pengabdian masyarakat, rekruitmen

tenaga kesehatan

v. Penguatan kapasaitas pengelolaan obat di dinkes kab/kota dan puskesmas

w. Optimalisasi pembiayaan Kesehatan Provinsi dan daera kab/kota

x. Rekruitmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan

y. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan DInas Kesehatan

dan UPTD Provinsi

z. Menguatkan regulasi, manajemen, Sistem Informasi Kesehatan



2. Kebijakan :

a. Optimaliasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi

pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam

convergensi kegiatan;

b. Optimalisasi dan Peningkatan Puskesmas PONED (sarana, prasarana,

nakes);

c. Meningkatkan penatalaksanaan ibu hamil yang berisiko tinggi;

d. Meningkatkan intervensi langsung kepada Ibu hamil

e. Replikasi system informasi Sijari Emas, SMS gate way dan

pengembangan inovasi aplikasi baru lain untuk penanganan persalinan

f. Optimaliasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi


convergensi kegiatan

g. Optimalisasi dan Peningkatan Puskesmas PONED (sarana, prasarana,

nakes)

h. Meningkatkan penatalaksanaan bayi yang berisiko tinggi

i. Meningkatkan intervensi langsung kepada bayi

j. Optimaliasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi



k. Peningkatan penyuluhan perubahan perilaku pada keluarga

l. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media promosi kesehatan

m. Meningkatkan intervensi langsung kepada balita stunting

n. Mendorong kab/kota untuk meningkatkan pemicuan (STBM)

o. Meningkatkan koordinasi data sasaran dengan Dinas Permukiman dan

Perumahan Prov. Jabar

p. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana jamban sehat, septic tank

komunal dan Rutilahu

q. Mendorong Kab/kota dalam pelaksanaan paradigma sehat melalui PIS PK

r. Mendorong Kab/kota meningkatkan pelaksanaan Germas melalui

Posyandu dan prolanis melalui Posbindu

s. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan. monitoring dan evaluasi

PHBS



t. Optimaliasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi



u. Peningkatan metode inovatif (media sosial, event promosi) dalam upaya

promotive dan preventif

v. Meningkatkan pelibatan tokoh masyarakat, dunia usaha, LSM tingkat

provinsi dan mendorong tokoh masyarakat, dunia usaha, LSM tingkat

Kabupaten/kota

w. Meningkatkan angka kepatuhan minum obat, mengurangi missing kasus,

penanggulangan TBC resisten obat.

x. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular seperti

HIV AIDS, ISPA, Hepatitis, Kusta, Polio, Filariasis, DBD, Diare.

y. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian

z. Optimalisasi pemanfaatan system informasi penyakit menular yang

dikembangkan oleh Kemenkes

aa. Meningkatkan peran dan komitmen semua sektor baik dalam sosialisasi

maupun penggerakan sasaran

bb. Meningkatkan kualitas, kompetensi petugas dan sarana prasarana

penyimpanan vaksin

cc. Meningkatkan kualitas pembinaan, monitoring dan evaluasi

dd. Optimaliasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi



ee. Mendorong meningkatkan pelayanan prolanis di Rumah sakit dan

Puskesmas

ff. Mendorong peningkatan skrening PTM & Keswa, pelaksanaan germas

gg. Pemenuhan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa; Standar jumlah dan

kualitas personil/ sumber daya manusia kesehatan; Petunjuk teknis atau

tata cara pememuhan standar

hh. Pemenuhan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa; Standar jumlah dan

kualitas personil/ sumber daya manusia kesehatan; Petunjuk teknis atau

tata cara pememuhan standar

ii. Penguatan Tim Binwasdal tingkat provinsi



jj. Peningkatan Binwasdal dalam proses manajemen dan akreditasi di

puskesmas dan dinkes kab/kota

kk. Mendorong Kab/Kota dalam pemenuhan jumlah dan jenis tenaga

kesehatan di puskesmas sesuai standar terutama diwilayah perbatasan

ll. Peningkatan Binwas perencanaan Kebutuhan SDMK di kab/kota dan

Puskesmas

mm. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan di puskesmas perbatasan

provinsi/ kabupaten/kota sesuai standar.

nn. Pemenuhan regulasi layad rawat

oo. Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan manajemen layad rawat ke

kab/kota

pp. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana layad rawat dan PSC 119

qq. Pemenuhan kebutuhan operasional tenaga kesehatan

rr. Meningkatkan kapasitas Tim Pendamping akreditasi Rumah sakit

ss. Meningkatkan Pembinaan Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit

tt. Mendorong Kab/Kota dalam pemenuhan jumlah dan jenis tenaga

kesehatan kab/kota sesuai standar

uu. Peningkatan Binwas perencanaan kebutuhan SDMK RS dan P3K RS

vv. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan RSUD Kab/Kota sesuai

standar

ww. Peningkatan akses rumah sakit dan sarana dan prasarana Rumah Sakit

Provinsi sesuai standar

xx. Peningkatan sarana dan prasarana UPT Dinas sesuai standar

yy. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi

sesuai standar

zz. Penguatan PPK BLUD RSUD Provinsi

aaa. Meningkatkan kerjasama program kesehatan pemerintah daerah

provinsi dengan pemda wilayah perbatasan provinsi

bbb. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan wilayah

perbatasan provinsi dan wilayah Jabar Selatan

ccc. Pemenuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan wilayah

perbatasan provinsi dan wilayah Jabar Selatan



ddd. Penguatan manajemen perencanaan kebutuhan dan buffer stock vaksin

dan obat essensial

eee. Meningkatkan kualitas pembinaan, monitoring dan evaluasi

fff. Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan

ggg. Penyediaan anggaran SKTM di RS Provinsi

hhh. Penyediaan anggaran SKTM untuk membiayai masyarakat miskin di lintas

batas provinsi

iii. Penguatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan Dinas Kesehatan dan

UPTD Provinsi

jjj. Peningkatan pelatihan, workshop tenaga kesehatan DInas Kesehatan dan

UPTD Provinsi

kkk. Pemenuhan regulasi sistem informasi kesehatan tingkat provinsi

lll. Pemenuhan kapasitas tenaga dan sarana prasarana sistem informasi

kesehatan

mmm. Meningkatkan kualitas data kesehatan dan tepat waktu

nnn. Optimalisasi pemanfaatan semua aplikasi sistem informasi kementrian

kesehatan

3. Program :

a. Program Promosi Kesehatan;

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

c. Program Pelayanan Kesehatan

d. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

e. Program Sumber Daya Kesehatan

f. Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi

g. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi

h. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan



2.1.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2019

Perencanaan Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran

dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, tujuan dan

sasaran tersebut mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023,

yaitu dengan tujuan : Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat

dan sasarannya : Meningkatnya kualitas kualitas Kesehatan Masyarakat dan

Jangkauan Pelayanan Kesehatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

Tujuan Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :

“Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat”

Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

Indikator :

1. Ratio Kematian Ibu

2. Ratio Kematian Bayi

3. Prevalensi Stunting

4. Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban Sehat)

5. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan rimah tangga ber PHBS >60%

6. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

7. Prevalensi Hipertensi

8. Persentase penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana

dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan

9. Persentase Puskesmas yang terakreditasi

10. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan layad rawat

11. Persentase Rumah Sakit terakreditasi

12. Persentase Ketersediaan obat esensial

13. Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal

health coverage



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, tujuan dan

sasaran tersebut mengacu pada sasaran yang terdapat pada RPJMD, dengan

menetapkan Indikator Kinerja Utama, yang tercapai melalui Indikator Kinerja

Sasaran yaitu :

1. Ratio Kematian Ibu, dengan target 86/100.000 KH

2. Ratio Kematian Bayi, dengan target 5,2/1000 KH

3. Prevalensi Stunting, dengan target 27,2 %

4. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB, dengan target 89%

5. Persentase penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana

dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan,

dengan target 100%

6. Persentase Puskesmas yang terakreditasi, dengan target 94,76%

7. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan layad rawat, dengan

target 29,63%

8. Persentase Rumah Sakit terakreditasi, dengan target 59,13%

9. Persentase Ketersediaan obat esensial, dengan target 90%

2.3 Program Kegiatan dan Anggaran

Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian indikator

sasaran strategis dan tugas pokok di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan

kabupaten/kota pada Tahun 2019 bersumber dana APBD (setelah anggaran

perubahan), APBN Dekonsentrasi (setelah revisi anggaran) , dan PHLN serta

anggaran APBN (DAK) yg di peroleh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat,

dengan uraian sebagai berikut :

A. Belanja Langsung (APBD) sebesar Rp. 1.177.049.512.892,- , dengan

rincian sebagai berikut :

1. Program Pokok, sebesar Rp. 946.643.375.426,- dengan rincian sebagai

berikut :



a. Program Promosi Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi

sebesar Rp. 2.153.124.752,-, dengan rincian kegiatan sebagai

berikut:

1) Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

sebesar : Rp. 1.276.346.962,-

2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

sebesar : Rp. 876.777.790,-

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dibiayai oleh APBD

Provinsi sebesar Rp. 1.178.513.241,-, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan

Kerja & Olahraga), sebesar Rp. 189.871.000,-

2) Kegiatan Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi, sebesar Rp. 620.398.373,-

3) Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM &

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019, sebesar Rp.

368.244.679,-

c. Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 69.018.498.117,-

(APBD),- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.

1.693.590.795,-

2) Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat, sebesar Rp.

1.237.597.700,-

3) Kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, sebesar Rp.

1.841.031.250,-

4) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.

1.090.850.000,-

5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, sebesar

Rp. 1.697.615.188,-

6) Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan

Kesehatan Primer, sebesar Rp. 60.999.977.923,-

7) Kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan

Tradisional di Provinsi Jawa barat, sebesar Rp. 457.838.594,-



d. Program Program pengendalian penyakit menular dan tidak menular

yang dibiayai oleh APBD Provinsi, sebesar Rp. 8.095.793.882,-

dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria, sebesar Rp.

208.150.000,-

2) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD, sebesar Rp. 300.000.000,-

3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Hepatitis & ISP, sebesar Rp. 285.000.000,-

4) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS,

sebesar Rp. 997.500.000,-

5) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis,

sebesar Rp. 438.000.000,-

6) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis Dan Kecacingan,

sebesar Rp. 347.950.000,-

7) Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular ISPA, sebesar Rp.

198.000.000,-

8) Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta, sebesar Rp.

756.188.056,-

9) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Tuberkulosis Kusta, sebesar Rp. 1.137.480.000,-

10) Kegiatan Pencegahan Penyakit Penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi (PD3I), sebesar Rp. 574.140.000,-

11) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian PTM, sebesar Rp.

2.853.389.000,-

e. Program Sumber Daya Kesehatan anggaran yang dibiayai oleh

APBD Provinsi sebesar Rp. 52.453.521.897,-, dengan rincian

sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan

UPTD Pelatihan Kesehatan, sebesar Rp. 1.266.495.495,-

2) Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga

Kesehatan, sebesar Rp. 2.000.000.000,-



3) Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu

Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin, sebesar Rp.

865.230.871,-

4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunan Obat

Rasional,Peredaran sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp.

696.058.592,-

5) Kegiatan Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi

Jawa Barat, sebesar Rp. 44.734.771.907,-

6) Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas

Kesehatan Jawa Barat , sebesar Rp. 1.700.000.000,-

7) Kegiatan Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,

sebesar Rp. 1.191.000.000,-

f. Program Manajemen Kesehatan anggaran yang dibiayai oleh APBD

Provinsi sebesar Rp. 3.238.211.275,-, dengan rincian sebagai

berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan

Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi

Jawa Barat, sebesar Rp. 447.639.965,-

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Laboratorium

Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Centre of Excellent

Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat, sebesar Rp. 251.120.000,-

3) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan

dengan Provinsi Lain, sebesar Rp. 179.868.000,-

4) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 1.924.889.394,-

5) Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan, sebesar

Rp. 434.693.916,-



g. Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi

anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp.

1.956.626.797,-, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar

Biasa (KLB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 948.099.830,-

2) Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan

Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.008.526.967,-

h. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi

anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp.

822.423.759.290,-, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Habis RSUD

Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

9.999.957.838,-

2) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran RSUD

Jampangkulon alokasi anggaran sebesar Rp. 18.199.999.849,-

3) Kegiatan Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon dengan


4) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru RSUD


28.805.250.423,-

5) Kegiatan Jasa Kalibrasi Alat kesehatan/kedokteran RSUD


303.623.421,-

6) Kegiatan Jasa Outsourching Kebersihan dan keamanan RSUD


4.211.598.466,-

7) Kegiatan Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD


4.530.096.500,-

8) Kegiatan Pembuatan AMDAL RSUD Jampangkulon dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 799.785.768,-



9) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan kesehatan RS Jiwa

Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.927.558.999,-

10) Kegiatan Pembuatan DED Gedung RI, Rehabilitasi Medik, IBS dan

ICU RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

999.996.705,-

11) Kegiatan Jasa Konsultan perencanaan berkala Pembangunan

Gedung Rawat Jalan Baru & Gedung Diagnostic Center RSUD


432.872.587,-

12) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa


557.232.482,-

13) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan

RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 868.091.394,-

14) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Medis RS

Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.044.483.300,-

15) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Non

Medik RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

621.508.460,-

16) Kegiatan Akreditasi RS dan Akreditasi Klinik Utama RS Jiwa

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467247000,-

17) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Medik RS

Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 281.950.000,-

18) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Lingkungan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.212.804.394,-

19) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) RS Jiwa

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.399.919,-

20) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) RS


21) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan




22) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor RS Jiwa

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.195.374.600,-

23) Kegiatan Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa


24) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa dengan


25) Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-

26) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa


27) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al

Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-

28) Kegiatan Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas RSUD


1.199.675.000,-

29) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 15.000.000.000,-

30) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan,

Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan dengan


31) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan


32) Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan RS Kesehatan

Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.367.815.175,-

33) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan

Komprehensif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.400.000.000,-

34) Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja dengan


35) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan

Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.099.999.832,-

36) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja dengan




37) Kegiatan Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja


38) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap

RSUD kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

626.048.250,-

39) Kegiatan Pengadaan peralatan kantor RS Paru dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.199.999.762,-

40) Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru dengan


41) Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru


42) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk dengan


43) Kegiatan Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan,

evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

44) Kegiatan Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru


45) Kegiatan Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru dengan


46) Kegiatan Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam

penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru dengan alokasi


47) Kegiatan Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru


48) Kegiatan Akreditasi RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 299.999.880,-

49) Kegiatan Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru dengan alokasi


50) Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan RS Parudengan alokasi




51) Kegiatan Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan non PNS dan

Tenaga Non Kesehatan Non PNS dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 5.852.650.000,-

52) Kegiatan Penyediaan media informasi RS Paru dengan alokasi


53) Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD

Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

339.100.000,-

54) Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di

RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

4.000.000.000,-

55) Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis

Pakai di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 6.377.850.788,-

56) Kegiatan Pembangunan Mesjid di RSUD Pameungpeuk dengan


57) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD


15.404.963.198,-

58) Kegiatan Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD


101.399.211.248,-

59) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD


49.369.340.089,-

60) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Jiwa dengan


61) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru dengan


62) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD


19.432.042.622,-

63) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan




64) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK-Non Fisik


65) Kegiatan Pembangunan Gedung Mortuary di RSUD


2.354.547.515,-

66) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Al Ihsan

(DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

11.560.454.494,-

67) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Jiwa (DBHCHT)


68) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Paru (DBHCHT)


69) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Jampangkulon

(DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.707.650.000,-

70) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Pameungpeuk

(DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

13.966.766.887,-

71) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Kesehatan

Kerja (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

623.808.750,-

72) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan UPT

Labkes (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

25.295.589.802,-

i. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta

Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan, anggaran yang dibiayai

oleh APBD Provinsi sebesarRp. 4.046.482.422,- dengan rincian

sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi


2) Kegiatan Penyusunan perencanaan pembangunan bidang

kesehatan tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 2.306.731.374,-



3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan

Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019 dengan alokasi


4) Kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi penyusunan Laporan

Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan


5) Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 205.887.500,-

6) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan


349.993.905,-

j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

Kesehatan, anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesarRp.

78.843.843.753,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 3.060.765.587,-

2) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan


3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan


4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan


4.363.191.150,-

5) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lantai III Gedung Serba

Guna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat


6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD


6.598.510.045,-



7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD


4.915.944.305,-

8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Jiwa


9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru


10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al

Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

31.982.465.348,-

11) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana di UPTD Pelatihan

Kesehatan (DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

502.582.700,-

12) Kegiatan Peningkatan Akreditasi UPTD Laboratorium


399.976.500,-

2. Program Penunjang sebesar Rp. Rp. 133.641.137.466,- yaitu :

a. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah

Dinas Kesehatan, anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi

sebesarRp. 4.046.482.422,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan

Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 215.525.000,-

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.051.670.663,-

3) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD

Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

144.250.000,-

4) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.500.000,-



5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD


2.102.419.341,-

6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD


144.000.000,-

7) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.237.972,-

8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD

Jampangkulon Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 10.949.413.393,-

9) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS


10) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa dengan


11) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non

Kesehatan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.496.768.676,-

12) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan

Keuangan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

200.000.000,-

13) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa


992.151.000,-

14) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional aparatur


15) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor RS Jiwa dengan


16) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS

Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.976.052.776,-

17) Kegiatan Pemeliharaan/rehab bangunan kantor RS Jiwa


18) Kegiatan Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa dengan alokasi




19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa dengan


20) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Rapat Rapat dan koordinasi

RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.950.000,-

21) Kegiatan Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana

Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium

Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 531.638.800,-

22) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Baratdengan


23) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi


24) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Balai



25) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai



26) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi UPTD



27) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD



28) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium


sebesar Rp. 1.693.146.972,-

29) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium


sebesar Rp. 880.953.117,-



30) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan


31) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor RSUD Jampangkulon


32) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional RSUD

kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

185.000.000,-

33) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD kesehatan

Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.543.317.426,-

34) Kegiatan penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RSUD

Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

422.419.950,-

35) Kegiatan Penyediaan barang dan ATK RSUD Kesehatan Kerja


36) Kegiatan Penyediaan jasa kantor RSUD kesehatan kerja


37) Kegiatan peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur RSUD

Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

899.990.000,-

38) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor RS Paru dengan alokasi


39) Kegiatan Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS

Parudengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-

40) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS


11.700.392.696,-

41) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga

RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.807.516,-

42) Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk


43) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan

rumah tangga RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

750.000.000,-



44) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga


45) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur


46) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas


sebesar Rp. 913.089.247,-

47) Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas


sebesar Rp. 610.490.000,-

48) Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas


sebesar Rp. 3.709.570.200,-

49) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana

Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

570.830.000,-

50) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan


4.030.150.000,-

51) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.826.270.000,-

52) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas


sebesar Rp. 728.182.000,-

53) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas


sebesar Rp. 51.185.500.000,-

54) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan


1.359.650.000,-



B. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 229.523.633.913,-.

C. Alokasi anggaran bersumber APBN, dengan rician sebagai berikut :

1. Anggaran Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp. 52.305.166.000,- dengan

rincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya, sebesar Rp. 3.409.881.000,-

b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,

sebesar Rp. 1.450.220.000,-

c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp.

12.607.914.000 -

d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.

2.066.009.000,-

e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebesar Rp.

25.366.598.000,-

f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebesar Rp.

2.393.564.000,-

g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (PPSDMK), sebesar Rp. 4.646.073.000,-

2. Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten/kota di 27

kab/kota dan 46 RSU dari kab/kota, sebesar Rp. 1.584.594.634.000,-

dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

164.052.218.000,- untuk 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Kefarmasaian dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp. 117.464.323.000,- untuk 24 Kabupaten/Kota di Jawa

Barat

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Rujukan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 564.395.205.000,- untuk

Rumah Sakit Umum Daerah/ Provinsi di 27 Kabupaten / Kota diJawa

Barat



d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kesehatan untuk Sub

Bidang Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

61.511.687.000,- untuk 19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Penugasan Bidang

Kesehatan untuk Sub Bidang Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp. 88.610.410.000,- untuk 24 Kabupaten/Kota di Jawa

Barat

f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kesehatan untuk

Bappelkes Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

1.216.605.000,-

g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

755.270.535.000,- untuk 27 Kabupaten/Kota dan dinkes Provinsi di

Jawa Barat

h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Sub

Bid. Akreditasi Rumah Sakit Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

2.127.880,- untuk 4 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Sub

Bid. Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

69.823.194.000,- untuk 23 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Sub

Bid. Akreditasi Labkesda Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

5.099.325.000,- untuk 14 Kabupaten/Kota dan 1 Labkesda Provinsi di

Jawa Barat

k. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Sub

Bid. Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp. 110.096.000.000,- untuk 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Secara garis besar tahapan yang dilakukan dalam melakukan

penilaian kinerja pada kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah

sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut :

Sedangkan metode penilaian yang digunakan dalam Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat tahun 2019 adalah melalui proses skoring sesuai

kesepakatan serta ditetapkan berdasarkan rencana strategis beserta

analisisnya.

Pemberian Nilai/Makna terhadap pencapaian sasaran oleh Skala

Ordinal.

Tahun 2019 Kategori penilaian sasaran terdapat 4 kategori, yaitu : Baik

sekali, Baik, Cukup dan Kurang, dengan kriteria sebagai berikut :

RENSTRA

DISKES JABAR 2018-2023

RENCANA KINERJA

2019

PROGRAM & KEGIATAN

PROGRAM - PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

TARGET CAPAIAN REALISASI

EVALUASI



SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN

≥ 100 % Sangat Baik

> 80 - < 100 % Baik

> 55 - < 80 % Cukup

< 55 % Kurang

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, sebagai

berikut :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

Realisasi

= ------------------- X 100%

Rencana

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

rendah, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

Rencana – (Realisasi - Rencana)

= --------------------------------------------- X 100%

Rencana

3.2. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Stratejik Tahun 2019, dengan hasil sebagai

berikut :

Capaian Indikator Kinerja dari Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan

sasaran Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah, adalah

sebagai berikut :



NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

1 Rasio Kematian Ibu 86/100.000

KH

78,3/100.000 KH

109,83%

2 Rasio Kematian Bayi 5,2/1000 KH 3,28/ 1000 KH 158,54%

3 Prevalensi Stunting 27,2 % 26,21% 103,78%

4

Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang

Layak (Jamban Sehat)

75% 72,39% 96,52%

5

Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%

40,7% 48,1 % 118,18%

6 Persentase Keberhasilan

Pengobatan TB

89% 75% 84,27%

7 Prevalensi Hipertensi 39% 39,6% 98,48%

8 Persentase Penduduk yang berdampak Krisis

kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan

100% 100 100%

9 Persentase Puskesmas

Terakreditasi

94,76% 95,89 % 101,19%

10 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat

29,63% 44,44% 149,98%

11 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

59,13% 88.89 % 150,33%

12 Persentase Ketersediaan Obat esensial

90% 94,33% 104,81

13 Persentase Penduduk

yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju universal Health

Coverage

85% 84,46% 99,36%



A.2. CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

% PENCAPAIAN

PENILAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Rasio Kematian Ibu 86/100.000

KH

78,3/100.000 KH

109,83% Sangat Baik

Rasio Kematian Bayi 5,2/1000 KH 3,28/ 1000

KH 158,54% Sangat Baik

Prevalensi Stunting 27,2 % 26,21% 103,78% Sangat Baik

Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

89% 75% 84,27% Baik

Persentase

Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat

bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan

100% 100 100% Baik

Persentase

Puskesmas Terakreditasi

94,76% 95,89 % 101,19% Sangat Baik

Persentase Kab/Kota

yang melaksanakan layanan layad Rawat

29,63% 44,44% 149,98% Sangat Baik

Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

59,13% 88.89 % 150,33% Sangat Baik

Persentase

Ketersediaan Obat esensial

90% 94,33% 104,81 Sangat Baik

A.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicator) merupakan suatu alat ukur

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi sehingga

memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; serta memperoleh ukuran

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Pencapaian Kinerja Sasaran Utama berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai

bahan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi

serta capaian kinerja.

A.3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

a) Rasio Kematian Ibu

Tabel diatas memperlihatkan hasil Capaian Rasio Kematian Ibu tahun 2019

adalah 109,83% dari target 2018, hal ini mengalami Peningkatan sebesar

1,73% dari hasil Capaian tahun 2019 sebesar 109,83% dari target 2018,

tetapi masih melampaui target yang sudah ditetapkan di tahun 2019.

Rasio Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting

dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau

daerah. Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yaitu 78,3 per

100.000 kelahiran hidup di bawah target yang ditetapkan sebesar 86/

100.000 KH. Capaian tersebut merupakan wujud dari keberhasilan program

pelayanan kesehatan yang salah satunya memberikan jaminan kepada

setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang

berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.

Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2019 kematian ibu

tahun 2019 sebesar 684 kasus, ada penurunan dibanding tahun 2018

sebesar 700 kasus, Penurunan sebanyak 16 kasus ini masih diatas target

yang ditetapkan. 10 Kab/kota penyumbang Kematian ibu tertinggi tahun 2019

berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut,

Kabupaten Cirebon , Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang,

Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota

Depok. Keterangan diatas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini,

INDIKATOR SASARAN

2018 2019

TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN

Rasio Kematian Ibu

87/

100.000 KH

79,68/

100.000 KH

109,19% Sangat

Baik

86/

100.000 KH

78,3/

100.000 KH

109,83

Sangat

Baik



Permasalahan yang dihadapi adalah adanya tata kelola klinis yang belum

maksimal, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, pencatatan dan

pelaporan yang belum optimal. Adapun penyebab tidak langsung

dikarenakan kondisi ibu hamil anemia, Surveilans kematian ibu belum

dijalankan dengan optimal, Regulasi BPJS yang kurang tepat terhadap

pelayanan kasus kebidanan khususnya dimana ibu hamil yang memiliki

faktor risiko/berisiko tidak bisa di rujuk langsung ke FKTL namun harus

dikelola di FKTP, sementara kasus-kasus kebidanan itu dapat terjadi

kegawatdaruratan kapanpun dan bila tidak segera ditangani di fasilitas

pelayanan kesehatan yang sesuai standar maka akan terjadi keterlambatan

dan bisa mengakibatkan meninggal. Penyebab kematian Ibu antara lain

pendarahan sebanyak 32,9%, Hipertensi dalam kehamilan (HDK) sebanyak

31,9%, gangguan darah sebanyak 9,5%, Gangguan Metabolik sebanyak

1,7% dan 21% disebabkan lain-lain. Keterangan diatas dapat digambarkan

pada tabel di bawah ini.

0

10

20

30

40

50

60

70

80 72

45 45 43 42 40 40 37 3429

24 24 24 23 22 2116 15 14 14 13 13 12 11

5 3 3

Jumlah Kematian Ibu



Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk

mencapai target indikator ialah :

a. Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui penguatan

sistem rujukan,

b. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan kesehatan

baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas,

c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan dalam

pelayanan kegawat daruratan ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan (FKTL),

d. Peningkatan kemitraan dengan stake holder terkait,

e. Perbaikan pencatatan dan pelaporan kematian melalui aplikasi

f. penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan LP/LS

terkait

Dokumentasi terkait Kegiatan



a) Rasio Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat didapat berdasarkan

laporan dari kabupaten/kota, yaitu didapat dari jumlah kematian bayi dibagi

jumlah kelahiran hidup dikali 1000 KH. Ratio kematian bayi tahun 2019

3,28/1000 KH menurun di bandingkan tahun 2018 0,23. Hal ini baik sekali

karena terdapat penurunan kematian bayi.

Pencapaian penurunan dibandingkan tahun 2018 disebabkan

kematian neonatal pada tahun 2019 masih didominasi oleh 40,1%

diakibatkan oleh BBLR, 27,8% disebabkan Asifikasia, 17,2% penyebab lain-

lain dan 11,7% lainnya disebabkan oleh kelainan bawaan. Penyebab

kematian post Neonatal didominasi oleh 63,5% penyebab lain-lain, 17,1%

disebabkan pneumonia, dan 13,2% disebabkan oleh diare.

Berdasarkan laporan kabupaten/kota tahun 2019 jumlah kematian bayi

pada tahun 2019 sebanyak 2861 bayi mengalami penurunan dibandingkan

pada tahun 2018 sebanyak 3083 bayi.

10 kabupaten/kota dengan kematian tertinggi tahun 2019 antara lain

Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang,

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon dan

Kota Bandung. Keterangan diatas dapat digambarkan pada tabel di bawah

ini

JUMLAH KEMATIAN BAYI DI JAWA BARAT TAHUN 2019

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Rasio Kematian Bayi

5,4/ 1000 KH

3,36/ 1000 KH

160,71% Sangat

Baik 5,2/

1000 KH

3,28/ 1000 KH

158,54% Sangat

Baik



PREVALENSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL DI JAWA BARAT TAHUN 2019

PREVALENSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL DI JAWA BARAT TAHUN

2019



a. Melakukan mapping ketersediaan input dan proses yang dilakukan

kabupaten/kota dalam upaya penurunan kematian bayi

b. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, dan komunikasi dengan lintas program dan

lintas sektor dalam akselerasi pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan

c. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kesehatan kegawatdaruratan ibu

dan bayi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Lanjutan (FKTL)

d. Penguatan sistem jejaring rujukan terintegrasi terutama untuk kasus-kasus

kegawatdaruratan bayi

e. Peningkatan Kualitas pencatan dan pelaporan kematian bayi melalui

pemantapan pelaksanaan Maternal Perinatal Death Surveilans Dan Respons

f. Mendorong kabupaten/ kota untuk melakukan kemitraan dengan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya juga lintas sektor terkait diwilayah kerja

Dokumentasi terkait Kegiatan



b) Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting yang digunakan sebagai target tahun 2019 adalah

hasil survei nasional, dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)

tahun 2019 prevalensi Stunting Provinsi Jawa Barat mencapai 26,21%.

Pencapaian Prevalensi stunting sudah mencapai target karenan nilainya lebih

rendah dari target (27,2%) dan menurun sebesar 4,86% jika dibandingkan

dengan prevalensi stunting tahun 2018 sebesar 31,1%.

Prevalensi stunting sudah mencapai target namun angkanya masih

diatas batas ambang masalah kesehatan masyarakat karena standar nasional

adalah> 20%.



a. Melakukan Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalu

intervensi gizi spesifik dan sensitif

b. Melakukan konvergensi pecegahan dan penanggulangan stunting

c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan

Dokumentasi terkait kegiatan

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Prevalensi Stunting

29,2% 31,1% 93,69% Baik 27.2% 26,21% 103,78% Sangat

Baik



c) Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

Angka Keberhasilan Pengobatan / Treatment Succes Rate Tuberkulosis (TSR

TB) adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru yang

Terkonfirmasi Bakteriologi yang menyelesaikan pengobatan (baik yang Sembuh

maupun Pengobatan Lenkap) diantara psien baru TB Paru Terkonfirmasi

Bagkeriologis yang tercatat. Angka tersebut didapatkan dari penjumlahan angka

kesembuhan (pasien yang dinyatakan sembuh) dan angka pengobatan lengkap

(pasien yang dinyatakan pengobatannya lengkap). Angka Keberhasilan

Pengobatan merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan terhadap

pengobatan pasien TB, karena bila angka keberhasilan pengobatan dibawah

target (<85%) perlu diwaspadai adanya permasalan TB dimasa yang akan

datang, misalnya makin meningkatnya kasus kebal/resisten obat, meningkatnya

kasus TB HIV, atau makin meningkatnya kasus TB dengan komorbid, lainnya TB

dengan gizi buruk, TB dengan Diabetes Mellitus (DM), oleh karena itu dalam

pengobatan pasien yang tidak mencapai keberhasilan dalam pengobatannya

(baik sembuh atau pengobatan lengkap), maka harus diperhatikan dan harus

ditelusuri dan ditindak lanjuti bila terjadi hal sebagai berikut :

- Pasien Putus berobat (berhenti pengobatan sebelum masa pengobatan

selesai)

- Pasien Gagal pengobatan (hasil pemeriksaan mikroskopis masih tetap BTA

positif pada bulan ke 5 atau pada akhir pengobatan).

Sumber data untuk pencapaian indikator TSR :

- Data TSR tingkat Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang merupakan

hasil rekapitulasi kasus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah

melaksanakan pelayanan TB secara standar (dengan Strategi DOTS).

INDIKATOR SASARAN

2018 2019



88% 74% 84,09% Baik 89% 75% 84,27% Baik



- Entry data TB menggunakan aplikasi SITT( Sisten Informasi Tuberkulosis

Terpadu) biasanya dilakukan oleh petugas Kab/Kota atau petugas

Fasyankes.

- Entry data dilakukan setiap triwulan

Keberhasilan pengobatan TB di Jawa Barat pada tahun 2019 lebih rendah dari

tahun 2018 dan tidak mencapai target, hal tersebut dikarenakan masih banyak

kasus yang belum dievaluasi dan kasus pindah yang tidak diketahui hasil akhir

pengobatannya yaitu sebanyak 15.869 kasus (17%), pasien TB yang putus

pengobatan sebanyak 5.439 kasus (5,88%), pasien gagal pengobatan

sebanyak 532 kasus (0,6%) dan meninggal selama pengobatan TB sebanyak

1.412 kasus (1,5%).

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator ini adalah

a. Pencatatan dan Pelaporan tidak semua dilakukan sesuai standar

b. Kurangnya monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan

c. Jejaring layanan internal dan eksternal belum berjalan dengan optimal

d. Turn Over petugas dilayanan cukup tinggi dan peralihan dari petugas lama

ke petugas baru tidak dilakukan dengan baik



a. Pertemuan jejaring layanan pemerintah dan swasta tingkat provinsi dengan

mengundang dinas kesehatan kab./kota dan organisasi profesi di kab./kota.

b. Bimbingan teknis pengendalian TB ke dinas kesehatan kab./kota dan

fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Menyampaikan feedback capaian penanggulangan TB dari kepala dinas

kesehatan provinsi ke kepala dinas kesehatan kab./kota

d. Pertemuan penguatan surveilans TB tingkat provinsi

e. Pertemuan logistic TB

f. Pertemuan Koalisi Organisasi Profesi TB

g. Workshop TB anak



d) Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana

provinsi yang mendapat pelayanan

Indikator ini baru dijadikan indikator kinerja pada tahun 2019, dimana

untuk indikator ini kita sedang mempersiapkan sarana dan prasarana terkait

penanggulangan bencana, dimana di tahun 2018 indikator ini belum

maksimal dikarenakan program bencana masih menyatu dengan program

lain serta belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dikhususkan

terhadap penanggulangan bencana, untuk kegiatan penanggulangan

bencana ini tetap dilakukan walaupun dengan keterbatasan sarana dan

prasarana.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator ini adalah

1. Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Output kegiatan ini adalah 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan

evaluasi surveilans AFP/PD3I; 27 peserta dari kab-kota mengikuti

pertemuan peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat; 135 orang yang

berasal dari 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem

Pelaporan Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit; 27 kab-kota

mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB Tingkat Provinsi.

Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis

Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang

Mendapat Pelayanan Kesehatan. Outcome kegiatan adalah Persentase

Masyarakat yang dilayanani dilokasi Bencana.

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan

- - 100% 100% 100% Baik



2. Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan

Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Output kegiatan adalah Terlatihnya Tim Gerak Cepat Wabah dan atau

Bencana alam pada Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota; Jumlah 27

dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi TGC; Jumlah Petugas di

Kab/Kota Prov. Jabar yang dilakukan pembinaan dalam

Penanggulangan Bencana; tersedianya fasilitas/alat apabila terjadi

bencana diwilayah kab/kota di prov Jabawa Barat; pemantauan kejadian

bencana dan atau KLB diwilayah Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya

pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis kesehatandan Kejadian

Luar Biasa; Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang

embarkasi haji; Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana

program haji. Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang

Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi

Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Outcome

kegiatan adalah Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment.

e) Persentase Puskesmas Terakreditasi

Capaian persentasi Puskesmas siap akreditasi pada tahun 2019 sudah

mencapai target yaitu sebesar 95,89% bila dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan yaitu 94,76%.

Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian

tahun 2019 menunjukan adanya peningkatan. Jumlah puskesmas

terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 387 puskesmas dan jumlah kumulatif

puskesmas terakreditasi sampai tahun 2018 adalah sebesar 772 puskesmas

(67,53%), sedangkan puskesmas siap akreditasi pada tahun 2019 sebesar

256 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas siap akreditasi sampai

tahun 2019 adalah sebesar 1028 puskesmas (95,89%).

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Persentase Puskesmas Terakreditasi

256 pusk

387 pusk

151,17% Sangat

Baik 94,76% 95,89 %

101,19%

Sangat

Baik



Permasalahan yang dihadapi, ialah :

1. Pelaksanaan pertemuan konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP

Kab/ Kota, Provinsi dan Surveior mundur, hal ini dikarenakan menunggu

standar akreditasi puskesmas yang baru, sehingga harus Recsedule dan

koordinasi dengan Kemenkes terkait standar baru akreditasi puskesmas

2. Masih ada puskesmas belum akreditasi, sehingga dinas kesehatan

provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk

melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di

Puskesmas secara berkesinambungan baik untuk puskesmas yang

belum akreditasi maupun yang sudah akreditasi

Upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Barat untuk

mendukung indikator ini adalah

1. Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/Kota,

Provinsi dan Surveior Jawa Barat,

2. Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP

3. Lokakarya Mutu dan Akreditasi Puskesmas Bagi Pemegang Program di

Dinas Kesehatan Kab/Kota

Dokumentasi Kegiatan

Lokakarya Mutu dan Akreditasi Puskesmas Bagi Pemegang Program Di Dinas

Kesehatan Kabupaten Kota



f) Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Layanan Layad Rawat

Kegiatan Layad Rawat merupakan indikator baru yang ada pada renstra

dinas kesehatan tahun 2019, kegiatan ini merupakan program inovasi

pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan sistem

jemput bola/menjemput kerumah, program ini beryujuan agar warga jawa

barat yang kurang mampu dapat menikmati layanan kesehatan istimewa,

mencegah potensi kondisi kesehatan yang kian buruk dengan pertolongan

pertama, mengikis kendala akses transportasi di beberapa wilayah tanpa

batas waktu. Untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.

Terkait indikator ini untuk baru tertuang dalam DPA tahun 2019 dan

masih bersatu dengan kegiatan rutin pada Program Pelayanan Kesehatan,

kegiatan Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer

di Provinsi Jawa Barat, sehingga tahun 2018 belum ada kegiatan layad

rawat. Kegiatan Layad Rawat yang terlaksana pada tahun 2019 sebagai

berikut:

1) Pertemuan sosialisasi, advokasi, koordinasi Layad Rawat

tingkat Provinsi, sebanyak 4 kali pertemuan

2) Pengadaan alat-alat angkutan bermotor sepeda motor Layad Rawat

3) Narasumber tim TP4D

4) Monitoring Evaluasi Layad Rawat

• Workshop relawan Layad Rawat tingkat di 27 Kab/Kota

• Monev Kegiatan

5) Pelatihan Layad Rawat bagi dokter, perawat dan bidan sebanyak 5

angkatan

6) Workshop sopir Layad Rawat tingkat Kab/Kota sebanyak 2 angkatan

INDIKATOR SASARAN

2018 2019

TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAI

AN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan Layad Rawat

- - 29,63% 44,44% 149,98% Sangat

Baik



Sehingga untuk indikator ini adalah Kabupaten Kota yang melaksanakan

kegiatan Lawat Rawat Tahun 2019 sebanyak 12 Kabupaten/kota melebihi

dari target yang ditetapkan yaitu 8 Kab/Kota .

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah

1. Tidak semua Kab/Kota hanya 22 Kab/Kota mengajukan kegiatan melalui

proposal kegiatan Layad Rawat untuk belanja modal untuk pembelian

motor ambulance roda dua dan 5 kab/kota yang tidak mengajukan

proposal.

2. Perubahan SK PPK Kegiatan Layad Rawat pada bulan Juni

3. Penyedia tidak ada yang sanggup menyelesaikan ambulan di akhir

tahun.

4. Hasil probity audit inspektorat adanya efisensi sehubungan kesiapan

Kab/Kota dalam menerima kerjasama Layad Rawat

5. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat

,terlaksana 4 kali dan tidak terlaksana 1 kali pertemuan.

6. Pelatihan petugas call center layad rawat di kab/Kota sebanyak 4 kali

tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa lelang cepat, dan tidak ada

penyedia yang masuk dalam SIKAP sehingga tidak ada penyedia yang

bersedia untuk memberi talangan kegiatan tersebut .

7. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance,

tidak terealisasi karena tidak ada penyedia ambulance yang sanggup

menyelesaikan dalam waktu masa perubahan .

8. Peraturan Gubernur Layad rawat baru diundangkan di bulan Oktober

2019.

9. Pembahasan Juknis Layad Rawat dengan Kabupaten/Kota baru selesai

di akhir Tahun anggaran.

Dokumentasi kegiatan



g) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Capaian persentasi Rumah Sakit siap akreditasi pada tahun 2019 sudah

mencapai target yaitu sebesar 88,89% bila dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan yaitu 59,13%.

Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian

tahun 2019 menunjukan adanya peningkatan. Jumlah Rumah Sakit

terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 70 Rumah Sakit dan jumlah

kumulatif Rumah Sakit terakreditasi sampai tahun 2018 adalah sebesar 229

Rumah Sakit, sedangkan Rumah Sakit terakreditasi pada tahun 2019

sebesar 91 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit teakreditasi

sampai tahun 2019 adalah sebesar 320 Rumah Sakit (88,89%)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah Masih ada

Rumah Sakit di Jawa Barat belum terakreditasi, sehingga diperlukannya

Koordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan

dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit secara

berkesinambungan, mendorong Rumah Sakit untuk akreditasi

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah

1. Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1

bagi Rumah Sakit

2. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

3. Sosialisasi Standar Akreditasi dan Indikator Mutu Pelayanan Rumah

Sakit

INDIKATOR SASARAN

2018 2019

TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIA

N


90 RS 70 RS 77,78% Baik 59,13% 88.89 % 150,33% Sangat

Baik




Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 bagi Rumah Sakit

h) Persentase Ketersediaan Obat esensial

Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas sudah terpenuhi sesuai Target

Indikator Kinerja Berdasarkan Indikator ketersediaan obat yang diperoleh

dari rekap ketersediaan 20 item obat esensial yg merupakan indikator

ketersediaan obat puskesmas yang dikirim setiap bulan oleh seluruh

puskesmas di Jawa Barat secara berjenjang yaitu laporan ketersediaan obat

dikirim dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten dan kota dan

kemudian dikirim ke dinas kesehatan provinsi, dari dinas kesehatan provinsi

kemudian dikirim ke kemenkes RI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Indikator ketersediaan obat esensial ini merupakan jenis obat yang wajib ada

di puskesmas, diantaranya obat wajib ada dipuskesmas sebajak 20 item obat

yang wajib ada, yaitu : Albendazol tab, Amoxicillin 500 mg tab, Amoxicillin

syrup, Deksametason tab, Diazepam injeksi 5 mg/mL, Epinefrin (Adrenalin)

injeksi 0,1% (sebagai HCL), Fitomenadion (Vitamin K) injeksi, Furosemid

tablet 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT), Garam oralit, Glibenklamid/Metformin,

Kaptopril tab, Magnesium Sulfat injeksi 20 %, Metilergometrin Maleat inj

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Persentase Ketersediaan Obat esensial

70% 94,18% 134,54% Sangat

Baik 90% 94,33% 104,81

Sangat

Baik



0,200 mg-1 ml, Obat Anti Tuberculosis dewasa, Oksitosin injeksi,

Parasetamol 500 mg tab, Tablet Tambah Darah, Vaksin BCG, Vaksin DPT/

DPT-HB/ DPT-HB-Hib, dan Vaksin Td. Berdasarkan laporan dari kab/kota

tahun 2019 dapat digambarkan seperti dibawah ini,

NO DAERAH Laporan

TW 1 Laporan

TW 2 Laporan

TW 3 Laporan

TW 3 RATA-RATA Tahun 2019

1 Cimahi 93,00 93,85 95,26 90,00 93,03

2 Kab Bandung 90,54 92,91 95,89 95,92 93,82

3 Kab Bandung Barat 97,75 85,06 92,29 89,54 91,16

4 Kab Bekasi 93,29 97,21 96,38 90,51 94,35

5 Kab Bogor 96,60 99,87 100,00 99,98 99,11

6 Kab Ciamis 92,35 91,94 92,66 88,25 91,30

7 Kab Cianjur 94,78 94,67 95,60 92,97 94,51

8 Kab Cirebon 97,88 98,13 97,86 97,88 97,94

9 Kab Garut 88,36 91,60 95,11 96,85 92,98

10 Kab Indramayu 89,25 91,84 92,05 92,05 91,30

11 Kab Karawang 95,00 100,00 98,33 85,00 94,58

12 Kab Kuningan 96,63 98,38 98,74 98,59 98,08

13 Kab Majalengka 87,25 92,24 90,00 84,54 88,51

14 Kab Pangandaran 97,56 100,00 100,00 99,56 99,28

15 Kab Purwakarta 90,21 94,31 97,67 100,00 95,55

16 Kab Subang 92,67 93,09 93,24 91,54 92,64

17 Kab Sukabumi 87,21 85,38 82,31 84,52 84,85

18 Kab Sumedang 96,52 97,72 96,05 95,96 96,56

19 Kab Tasikmalaya 97,30 99,58 98,38 95,38 97,66

20 Kota Bandung 91,10 93,43 94,89 95,83 93,81

21 Kota Banjar 91,33 90,50 90,33 91,00 90,79

22 Kota Bekasi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

23 Kota Bogor 94,31 93,73 97,60 97,87 95,88

24 Kota Cirebon 99,85 99,78 91,75 87,88 94,82

25 Kota Depok 94,85 95,00 95,67 94,86 95,09

26 Kota Sukabumi 99,23 99,11 94,56 97,33 97,56

27 Kota Tasikmalaya 87,82 82,39 93,10 97,78 90,28

RATA-RATA BULAN 93,92 94,51 95,03 93,89 94,33



Permasalahan yang dihadapi ialah terdapat obat Program yang datang

melebihi RKO seperti Tablet Tambah Darah dan ada obat yang datang

kurang dari RKO seperti obat TBC Kategori I (FDC Kat I).


1. Pertemuan RKO Kab/Kota

2. Pertemuan RKO RS Pemerintah

3. Monev Ketersediaan Obat dan Vaksin

4. Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa

Dokumentasi kegiatan



A.3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEJIK

1. Rasio Kematian Ibu

Uraian indikator Rasio Kematian Ibu diatas sudah diuraikan pada Indikator

Kinerja Utama diatas

2. Rasio Kematian Bayi

Uraian indikator Rasio Kematian Bayi diatas sudah diuraikan pada Indikator


3. Prevalensi Stunting

Uraian indikator Prevalensi Stunting diatas sudah diuraikan pada Indikator


4. Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Rasio Kematian Ibu

87/ 100.000

KH

79,68/ 100.000

KH

109,19% Sangat

Baik

86/ 100.000

KH

78,3/ 100.000

KH

109,83 Sangat

Baik

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Rasio Kematian Bayi

5,4/ 1000 KH

3,36/ 1000 KH

160,71% Sangat

Baik 5,2/

1000 KH

3,28/

1000 KH 158,54%

Sangat

Baik

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Prevalensi Stunting

29,2% 31,1% 93,69% Baik 27.2% 26,21% 103,78% Sangat

Baik

INDIKATOR

SASARAN

2018 2019


Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang

Layak (Jamban Sehat)

55% 69,78% 126,87% Sangat

Baik 75% 72,39% 96,52% Baik



Tahun 2019 target ditingkatkan dari 55% menjadi 75% (meningkat 20%),

sementara realisasi untuk tahun 2019 tidak tercapai 100% karena data dari

Kab/Kota fluktuatif (ada yang meningkat dan ada Kab/Kota yang mengalami

penurunan capaian)

Permasalahan yang dihadapi ialah Belum semua Puskesmas melaporkan

data capaiannya ke Kab/Kota, sehingga itu yang menyebabkan Kab/Kota

rendah capaiannya

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah berkoordinasi

dengan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka meningkatkan

capaian akses penduduk terhadap sanitasi yang layak dengan memberikan

data untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dalam

membangun sarana fisik (karena Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

bukan OPD yang membangun sarana fisik)

5. Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%

Pencapaian target Kab/Kota dengan cakupan Rumah Tangga ber PHBS 2

(dua) tahun berturut-turut melebihi target, dan realisasi target tahun 2019

mengalami kenaikan sebesar 3,7% yaitu tahun 2018 realisasi 44,4% menjadi

tahun 2019 realisasi 48,1%.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah :

1. Adanya laporan dari kabupaten/kota yang tidak konsisten.

2. Tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk pemdataan

PHBS Rumah Tangga.

3. Metoda pendataan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota tidak sama,

ada yang pendataan dengan total coverage dan ada yang melakukan

dengan cara sample atau dipantau

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%

40% 44,4% 111% Sangat

Baik

40,7

% 48,1 % 118,18

%

Sangat

Baik



Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

1. Pertemuan Pembinaan PHBS Kolaborasi dengan PKK

2. Monitoring dan Evaluasi PHBS

3. Evaluasi PHBS melalui Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan

4. Penguatan melalui kegiatan dan Implementasi Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat


6. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

Uraian indikator Persentase Keberhasilan Pengobatan TB diatas sudah

diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

7. Prevalensi Hipertensi

Hasil perhitungan prevalensi hipertensi diperoleh dari data Riskesdas Tahun

2018 dimana angka prevalensi Provinsi Jawa Barat meningkat dari 34,5%

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Persentase Keberhasilan

Pengobatan TB 88% 74% 84,09% Baik 89% 75% 84,27% Baik

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Prevalensi Hipertensi

29,08% 34,5% 84,28% Baik 39% 39,6% 98,48% Baik



(data Riskesdas 2013) menjadi 39,6%. Peningkatan prevalensi hipertensi

dikaitkan dengan perilaku dan pola hidup. Data Riskesdas 2018 pun

menunjukan pada penduduk usia 15 tahun keatas didapatkan data faktor

risiko seperti proporsi masyarakat yang kurang makan sayur dan buah

sebesar 95,5%, proporsi kurang aktifitas fisik 35,5%, proporsi merokok

29,3%, proporsi obesitas sentral 31% dan proporsi obesitas umum 21,8%.

Pengendalian hipertensi dapat dilakukan dengan perubahan perilaku seperti

berhenti merokok dan menghindari asap rokok, diet sehat dengan kalori

seimbang, rendah gula, garam dan lemak serta tinggi serat, rajin aktifitas fisik

dan menghindari alkohol.


1. Untuk SDM P2PTM yang terlatih di Provinsi Jawa Barat masih sangat

minim

2. Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua

kebutuhan data program dan tidak rutin dilaporkan

3. Sering terjadi turn over dari petugas pemegang program P2PTM

4. Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa

Kabupaten/Kota masih sangat minim

5. Sarana dan prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas


1 Meningkatkan bimbingan teknis kepada Kab/Kota yang memiliki

manajemen yang kurang untuk P2PTM baik untuk SDM maupun untuk

anggaran

2 Meningkatkan advokasi kepada pemegang kebijakan di Kab/Kota yang

memiliki anggaran yang minim untuk kegiatan P2PTM

3 Meningkatkan promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM

melalui pemberdayaan masyarakat

4 Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta

kolaborasi sektor swasta dan professional

5 Membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang

telah terlatih tidak dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan

6 Melaksanakan kegiatan sosialisasi PTM kepada lintas program sehingga

dapat meningkatkan sinergritas kegiatan di lapangan



7 Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota

dalam penggunaan Portal Web melalui workshop SI PTM

8 Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota

dan puskesmas dalam Program P2PTM melalui pelatihan atau workshop

bersumberdana APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota

9 Pengadaan posbindu kit untuk pelaksanaan kegiatan deteksi dini di

masyarakat dengan sumberdana APBD Kabupaten/Kota maupun Dana

Desa yang berada di Kabupaten/Kota

Dokumen Kegiatan

8. Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana

Provinsi yang mendapat Pelayanan

Uraian indikator Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan

akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan diatas sudah diuraikan

pada Indikator Kinerja Utama diatas

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan

- - 100% 100% 100% Baik



9. Persentase Puskesmas Terakreditasi

Uraian indikator Persentase Puskesmas Terakreditasi diatas sudah diuraikan

pada Indikator Kinerja Utama diatas

10. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat

Uraian indikator Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad

Rawat diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

11. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Uraian indikator Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad

Rawat diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

12. Persentase Ketersediaan Obat esensial

INDIKATOR SASARAN

2018 2019



256 pusk

387 pusk

151,17% Sangat

Baik 94,76% 95,89 %

101,19%

Sangat

Baik

INDIKATOR SASARAN

2018 2019

TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAI

AN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan Layad Rawat

- - 29,63% 44,44% 149,98% Sangat

Baik

INDIKATOR SASARAN

2018 2019

TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN PENILAIA

N


90 RS 70 RS 77,78% Baik 59,13% 88.89 % 150,33% Sangat

Baik

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Persentase Ketersediaan Obat esensial

70% 94,18% 134,54% Sangat

Baik 90% 94,33% 104,81

Sangat

Baik



Uraian indikator Persentase Ketersediaan Obat esensial diatas sudah

diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

13. Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju universal

Health Coverage

Pada tahun 2018, 27 Kabupaten/kota sudah berintegrasi dengan BPJS

Kesehatan dan pada trimester 3 mendapatkan anggaran dari pajak rokok

untuk pembayaran premi, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan yang

signifikan, sedangkan di tahun 2019 walaupun pemerintah daerah

Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran dari pajak rokok dan lain-lain,

dalam hal kepesertaan pada bulan Agustus pemerintah pusat Kementerian

Sosial menerbitkan Kepmensos 79/huk/2019 tentang penonaktifan Peserta

PBI APBN, di Jawa Barat ada sekitar 923.895 orang yang di nonaktifkan

sehingga terjadi pengurangan kepesertaan yang signifikan, ditambah lagi

ada pengurangan PBI daerah hasil Audit dari BPKP sekitar 10.344 orang

yang mempengaruhi persentase kepesertaan juga.

Ditahun yang sama ada issue kenaikan tarif dari Dewan Jaminan Sosial

Nasional (DJSN) pusat yang mana menjadi pemikiran Kabupaten/Kota untuk

menambah jumlah kepesertaan, karena berhubungan dengan penyediaan

anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua

pemerintah daerah Kabupaten/Kota mampu menyediakan anggaran dengan

besaran premi setelah kenaikan.


1. Adanya Peraturan - Peraturan Baru tentang pelaksanaan JKN sehingga

sedikitnya mempengaruhi pelaksanaan JKN di Lapangan, baik ditingkat

FKTP maupun FKRTL dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota

maupun Provinsi;

INDIKATOR SASARAN

2018 2019


Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal Health Coverage

80% 83,17% 103,96% Sangat

Baik 85% 84,46% 99,36% Baik



2. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Pusat sesuai dengan hasil Verifikasi

dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI;

3. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Daerah hasil Audit BPKP;

4. Adanya issue tentang Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

1. Sosialisasi Peraturan-peraturan baru tentang pelaksanaan JKN ke

tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitas Kesehatan;

2. Koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Sosial, Bappeda dan Yansos

Setda Provinsi Jawa Barat) dalam penyelesaian penonaktifan peserta

PBI APBN; dilakukan percepatan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial

Kabupaten/Kota yang dikoordinatori oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa

Barat;

3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Sosial

Kab/Kota dalam hal Penonaktifan Peserta PBI daerah;

4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kepastian kenaikan iuran

dan Koordinasi dengan Bappeda Provinsi dalam hal penyediaan

anggaran untuk Premi 40% kewajiban Provinsi.

A.3.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran

stratejik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

NO SASARAN

STRATEGIS

TAHUN 2019

TARGET

AKHIR

RENSTRA

CAPAIAN

TAHUN 2019

TERHADAP

TARGET

AKHIR

RENSTRA (%)

TARGET REALISASI

%

REALISA

SI

1 2 5 6 7 8 9

1 Meningkatkan

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

Rasio Kematian Ibu 86/100.000

KH

78,3/100.000 KH

109,83 82/100.000

KH 104,73%

Rasio Kematian Bayi 5,2/1000

KH

3,28/ 1000

KH 158,54%

4,4/ 1000

KH 134,15%



Prevalensi Stunting 27,2 % 26,21% 103,78% 19,2% 73,25%

Persentase Penduduk terhadap Sanitasi

yang Layak (Jamban Sehat)

75% 72,39% 96,52% 95% 76,2%

Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber

PHBS >60%

40,7% 48,1 % 118,18% 85,2% 56,46%


89% 75% 84,27% 91% 82.42%

Prevalensi Hipertensi 39% 39,6% 98,48% 36,6% 92,42%

Persentase Penduduk yang berdampak

Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan

100% 100 100% 100% 100%

Persentase

Puskesmas Terakreditasi

94,76% 95,89 % 101,19% 99,81% 96,07%

Persentase Kab/Kota

yang melaksanakan layanan layad Rawat

29,63% 44,44% 149,98% 100% 44.44%


59,13% 88.89 % 150,33% 98,55% 90,19%

Persentase Ketersediaan Obat

esensial

90% 94,33% 104,81 95% 99,29%

Persentase Penduduk

yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju universal

Health Coverage

85% 84,46% 99,36% 95% 88,91%

Rata - Rata 113,48



Berdasarkan rencana strategis Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun

2018-2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 13 (Tiga Belas)

indikator. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Dinas kesehatan tahun 2019

adalah sebesar 113,48 (sangat baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata

capaian sasaran.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas kesehatan sebagaimana yang telah

ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan

sebagai berikut :



Perbandingan Realisasi indikator kinerja Tahun 2018 – 2019 dan target renstra tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

CAPAIAN KINERJA PERCEPATAN

(PERLAMBATAN)

%

2018 2019

1 2 3 4 5 6

SASARAN : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

1

Rasio Kematian Ibu Per 100.000 KH 109,19% 109,83 0,64

2 Rasio Kematian Bayi Per 1000 KH 160,71% 158,54% -2,17

3

Prevalensi Stunting Persen 93,69% 103,78% 10,09

4 Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)

Persen 126,87% 96,52% -30,35

5 Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%

Persen 111% 118,18% 7,18

6 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

Persen 84,09% 84,27% 0,18

7 Prevalensi Hipertensi Persen 84,28% 98,48% 14,2

8 Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi

yang mendapat Pelayanan

Persen 0,00% 100% 100

9 Persentase Puskesmas Terakreditasi

Persen 151,17% 101,19% -49,98

10 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat

Persen 0,00% 149,98% 149,98

11 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Persen 77,78% 150,33% 72,55

12 Persentase Ketersediaan Obat esensial

Persen 134,54% 104,81 -29,73

13 Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju universal Health Coverage

Persen 103,96% 99,36% -4,6



B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan di

lingkungan Instansi Pemerintah termasuk di lingkungan Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat, juga sekaligus dapat menuangkan analisis efisiensi dan

efektifitas kinerja yaitu anggaran dan realisasi belanja sebagai wujud upaya

pencapaian Tujuan Dinas Kesehatan yang telah ditentukan.

Realisasi Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian

indikator sasaran strategis dan tugas pokok di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat dan kabupaten/kota pada Tahun 2019 bersumber dana APBD, APBN ,

dengan rincian :

1. Belanja Langsung (APBD) sebesar Rp. 1.177.049.512.892,-,- , dengan

realisasi keuangan sebesar Rp 939.691.148.515,- (79,83%), dengan rincian

sebagai berikut:

a. Program Promosi Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Promosi Kesehatan sebagai berikut

Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Kesehatan Masyarakat

Alokasi anggaran Program 2.153.124.752 dengan realisasi sebesar Rp

1.904.306.086 setara dengan 88,44 %.

(1) Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang

dilaksanakan Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.276.346.962,- dan realisasi sebesar Rp. 1.148.695.794,- atau setara

dengan 90%. Output kegiatan adalah Tersedianya Jumlah Kab/Kota

yang dilakukan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Rumah Tangga; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaa /Monev

PKRS; Jumlah Kab/Kota PHBS di Poskestren; Jumlah aktivitas Promosi

Kesehatan melalui issue actual; Peringatan Hari Kesehatan Nasional;

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring evaluasi PHBS;

Penayangan ILM Audio Visual; Promosi kesehatan melalui berbagai

media Outcome kegiatan adalah terwujudnya Cakupan Rumah Tangga

Ber-PHBS.

(2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 876.777.790,- dan realisasi sebesar Rp. 755.610.292,- atau setara



dengan 86%. Output kegiatan adalah Jumlah Desa Siaga Aktif; Jumlah

Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif di Kab/Kota se Jawa Barat; Jumlah

Tokoh serta Mitra kesehatan mengikuti Sosialisasi dan Advokasi

Jejaring di Provinsi Jawa barat; Jumlah Kab/Kota melaksanakan

Replikasi Emas dalam penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; Jumlah

Kab/Kota yang dilakukan Monitoring evaluasi Desa Siaga Aktif di Lokus

Stunting. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Cakupan Rumah

Tangga Ber-PHBS.

b. Program Pengembangan lingkungan sehat

Capaian indikator kinerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat

sebagai berikut Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis

Kesehatan Masyarakat. Alokasi anggaran Program Pengembangan

Lingkungan Sehat adalah sebesar Rp. 1.178.513.241,- dengan realisasi

sebesar Rp. 1.109.039.957,- setara dengan 94,10%.

(1) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja

& Olahraga) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 189.871.000,- dan realisasi sebesar Rp.

185.450.439,- atau setara dengan 97,67%. Output kegiatan adalah

Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran jasmaninya; Jumlah

Kabupaten/Kota yang dilakukan Pendampingan GP2SP; Jumlah

Kabupaten/Kota yang dilakukan Bimbingan Teknis Kesehatan

Lingkungan Kerja. Outcome kegiatan adalah Persentase Puskesmas Di

Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar

(2) Kegiatan Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 620.398.373,- dan realisasi

sebesar Rp. 577.618.504,- atau setara dengan 93,1 %.Output kegiatan

adalah Jumlah petugas Kab/ Kota yang mendapatkan Pembelajaran

Program STBM; Jumlah Petugas Kab/ Kota Meningkat Wirausaha

Sanitasi; Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Monev Program STBM;

Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pendampingan Implementasi

PAMSIMAS; Jumlah Kab/ KOta yang dilakukan Pendampingan



kegiatan Kab/ Kota Sehat. Outcome kegiatan adalah Persentase

Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Yang Berkualitas

(3) Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM &

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 Bidang Kesehatan

Lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi



Jumlah Petugas Kab/ Kota yang mengikuti Pengelollan Limbah Medis

Fasyankes; Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pendampingan

Kesehatan Lingkungan TTU dan TPM; Jumlah Orang yang

Melaksanakan Penilaian Asrama Haji; Jumlah TPM yang Dijadikan

Tempat Transit Jemaah haji yang Diperiksa Higiene Sanitasinya;

Jumlah Dokumen Pengawasan Higiene Sanitasi di Asrama Haji Bekasi;

Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pendampingan Pemicuan STBM di

DAS Citarum. Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk

Menggunakan Jamban Sehat.

c. Program Pelayanan Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Pelayanan Kesehatan sebagai berikut

Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Layanan Kesehatan

Alokasi anggaran Program Pelayanan Kesehatan adalah sebesar Rp.

69.018.498.117,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.657.929.992,- setara

dengan 34.27%.

(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.693.590.795,- dan realisasi sebesar Rp. 1.486.229.506,-

atau setara dengan 88%. Output kegiatan adalah Pertemuan Koordinasi

Program Kesehatan Keluarga; Orientasi SDIDTK bagi Petugas

Kesehatan dan Non Kesehatan di Tingkat Provinsi; Orientasi Pedoman

Pelayanan Kesehatan Keluarga bagi Perguruan Tinggi di Tingkat

Provinsi; Pertemuan Pemantapan dalam perencanaan Program KIA,

Kespro dan KB melalui PTKIA di 5 Kabupeten/ Kota; Pertemuan

Koordinasi Program Keluarga Berencana di Tingkat Provinsi;



Pertemuan Evaluasi Model Sekolah sehat di Tingkat Provinsi;

Pertemuan Koordinasi Program Tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi;

Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Kesehatan Keluarga di

Tingkat Provinsi; Pendampingan Program Kesehatan Keluarga;

Pembinaan dan Pemenuhan Undangan Kegiatan Dalam Provinsi.

Outcome kegiatan adalah Persentase Kabupaten/Kota Dengan

Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%.

(2) Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 89,25%. Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi Peningkatan

Gizi Masyarakat; Pertemuan evaluSi percepatan penurunan stunting;

Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN); Rapat Penyusunan RAD

Penurunan Stunting di Jawa Barat; Pertemuan evaluasi Peningkatan

Gizi Masyarakat; Bimbingan Teknis Peningkatan Gizi Masyarakat;

Pelacakan Kasus Gizi Buruk. Outcome kegiatan adalah Persentase

Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah

Pada Bumil Minimal 95%.

(3) Kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran


atau setara dengan 82%. Output kegiatan adalah Pertemuan Evaluasi

Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan Ibu

dan Bayi Baru Lahir; Orientasi Tim Pendamping Kabupaten dalam

Pendampingan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; Penyeliaan

Fasilitatif di 5 Kabupaten; Pendampingan Klinis P4-K1 di 2 Kabupaten;

Pemantapan AMP di Kab. Sumedang; Penyusunan MoU Rujukan;

Penyusunan Maklumat Pelayanan; Worskhop APKJR; Pendampingan

Klinis P1; Bimbingan Teknis K2; Penyeliaan Fasilitatif di Kabupaten

Sumedang; Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Organisasi

Program EMAS dan Penyusunan TIM POKJA di Kab. Ciamis;

Assessment Fasyankes; Penetapan dan Sosialisasi Fasyankes di Kab.



Ciamis; Membangun Komitmen dan Workshop Pengenalan Tool Klinis

Puskesmas dan RS di kab. Ciamis. Outcome kegiatan adalah

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan Di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Minimal 88%.

(4) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.090.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 994.019.624,-

atau setara dengan 91%. Output kegiatan adalah Pembinaan,

monitoring dan Evaluasi di FKTP, FKTL dan Fasilitas Kesehatan

Lainnya. Outcome kegiatan adalah Persentase Puskesmas siap

Akreditasi.

(5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.697.615.188,- dan realisasi sebesar

Rp. 1.484.973.195,- atau setara dengan 87%. Output kegiatan adalah

Pertemuan Penguatan Pelayanan Kesehatan; Penguatan Pelaksanaan

PPRA; Rakontek Pelayanan Kesehatan Rujukan; Pertemuan Evaluasi

RS Regional; Pertemuan Koordinasi Yankes Rujukan Kab/Kota;

Pendampingan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS; sosialisasi

BPRS, Pemantauan kegiatan RS yang bersifat non teknis medis,

menangani keluhan yg bersifat non teknis medis; Monev Pelayanan

Kesehatan Rujukan. Outcome kegiatan adalah Persentase Kab/Kota

yg mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM

(6) Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan

Primer di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan


60.999.977.923,- dan realisasi sebesar Rp. 16.851.689.276,- atau

setara dengan 27,62%. Output kegiatan adalah 27 Kab/Kota terfasilitasi

, koordinasi dan monitoring dan evaluasi manajemen dan upaya

pelayanan kesehatan primer; 27 Kab/Kota terpanatau pekayanan

kesehatan pada arus mudik dan balik di hari libur nasional; 27 Kab/Kota

terfasilitasi, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi penguatan PIS-PK

di Jawa Barat; 27 Kabupten/Kota bersinergi dengan provinsi dalam



bidang pelayanan kesehatan; 8 Kab/Kota kerjasama Layad Rawat;

manajemen layad rawat di provinsi dan 8 Kabupaten/kota. Outcome

kegiatan adalah Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar

(7) Kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di

Provinsi Jawa barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.838.594,- dan

realisasi sebesar Rp. 182.965.450,- atau setara dengan 39,96%. Output

kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisioanl di

Provinsi Jawa Barat sebesar 65, 81%; Jumlah pengelola Kestrad

Kab/Kota mengikuti Rakor /pertemuan; Perawakilan Dinkes Kab/kota

mengikuti acara workshop; Jumlah Kab/Kota dimonitor dan dievaluasi

kestrad, unit aplikasi sistem pembinaan dan pengawasan berbasis

online Gan Hatra; Meningkatnya capaian kegiatan yankesprimer dan

kestrad di 27 Kab/Kota di 1088 puskesmas yang tercapai 620

puskesmas , target 75% capaian 75 , 98%; Pembinaan dan

Pengawasan pelayanan kesehatan tradisional tidak terealisasi.

Outcome kegiatan adalah Persentase Kabupaten/ kota dengan minimal

50% puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional.

d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Capaian indikator kinerja Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak

Menular sebagai berikut Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Alokasi anggaran Program

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular adalah sebesar

Rp. 8.095.793.882,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.065.994.500,- setara

dengan 87,27%.

(1) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria yang dilaksanakan oleh Dinas


208.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 167.082.550,- atau setara

dengan 80%. Output kegiatan adalah Pertemuan Penguatan Jejaring

dalam rangka Advokasi Percepatan eliminasi Malaria; Pertemuan

Penguatan Surveilans dan sistem informasi malaria; Pemantauan



Penguatan Surveilans dan sistem informasi malaria; Assessment

Pengendalian Vektor Malaria Terpadu. Outcome kegiatan adalah

terwujudnya Persentase Kab/kota yang sudah eliminasi malaria

(2) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD yang dilaksanakan oleh Dinas



dengan 90%. Output kegiatan adalah Koordinasi Lintas Sektor/Lintas

Program Kawasan Bebas Jentik dengan Gerakan Satu Rumah Satu

Jumantik; Pertemuan Penguatan Jejaring dalam Pencegahan dan

Pengendalian DBD; Pertemuan Peningkatan Tata Laksana dalam

Pengendalian Penyakit DBD; Pemantauan Wilayah Bebas Jentik

dengan Akselerasi Pelaksanaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik;

Pemantauan dalam rangka Peningkatan Tatalaksana dan

penanggulangan kasus DBD. Outcome kegiatan adalah terwujudnya

Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 pddk.

(3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis &

ISP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 285.000.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 258.188.500,- atau setara dengan 91%. Output kegiatan

adalah Pertemuan Deteksi Dini Hepatitis pada Kelompok paling

beresiko; Pertemuan Evaluasi & Perencanaan HPISP; Workshop

LROA; Bimbingan Teknis HPISP. Outcome kegiatan adalah Persentase

kab/kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil.

(4) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS yang


alokasi anggaran sebesar Rp. 997.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.

911.432.112,- atau setara dengan 91%. Output kegiatan adalah

Pertemuan Validasi Data Kasus HIV AIDS dan IMS; Pertemuan Jejaring

HIV AIDS & Tripel Eliminasi di 4 Wilayah; Pertemuan Validasi Data TB

HIV bagi Petugas TB HIV di Kab/Kota; Evaluasi Manajemen Program

HIV dan IMS; Sinkronisasi Data Program HIV AIDS; Monitoring dan

Evaluasi Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP);

Monitoring Desentralisasi Obat ARV; Monitoring dan Evaluasi Layanan



Konseling Tes. Outcome kegiatan adalah Persentase Pasien HIV yg di

Obati.

(5) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis yang




Bimbingan Teknis dan Monitoring P2 Zoonosis ke 10 kabupaten/kota;

Monitoring dan Evaluasi P2 Zoonosis; Pertemuan Validasi Data;

Perjanjian Kerjasama Antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

perihal Pengendalian Penyakit Menular di Perbatasan. Outcome

kegiatan adalah Persentase Kab/Kota yang mencapai Eliminasi Rabies.

(6) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis Dan Kecacingan yang




Pertemuan Review Managemen Informasi Pelaporan Filariasis &

Kecacingan berbasis online dengan aplikasi e-filca; Buku Pedoman P2

Cacingan sebanyak 640 buku; Pemantauan POPM Filariasis pada 3

kabupaten yaitu Kab. Bogor, Kuningan dan Purwakarta; Pemantauan

Survei Penularan Kejadian Filariasis pada 2 Kab/Kota yaitu Kab.

Subang dan Kota Bekasi; Pembinaan Eliminasi Filariasis sebanyak 14

Kab/Kota; Pembinaan Pengendalian Cacingan pada Kab/Kota non

stunting sebanyak 8 Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah Proporsi

kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis.

(7) Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular ISPA yang dilaksanakan oleh


sebesar Rp. 198.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 189.094.250,-

atau setara dengan 96%. Output kegiatan adalah Pertemuan

Kewaspadaan Dini Avian Influenza; Pertemuan Validasi Data Program

P2 ISPA; Pembinaan Pengendalian Penyakit ISPA ke 12 Kab/Kota.

Outcome kegiatan adalah Persentase Kab/Kota yg 50 % Puskesmas

melaksanakan tatalaksana pnemonia balita sesuai standar.



(8) Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta yang dilaksanakan oleh Dinas



dengan 96%. Output kegiatan adalah Dokumen MOU tentang

Penaggulangan Kusta pada anak sekolah; refrehsing Tatalaksana

Kasus Kusta bagi petugas; monitoring evaluasi dan validasi data kusta

di 27 kab./kota; Rekomendasi Tindaklanjut Permasalahan Kusta Dari

Subdit Kusta Kementerian Kesehatan RI; pembelajaran penanganan

Kusta di Provinsi Sulawesi Utara. Outcome kegiatan adalah Proporsi

cacat kusta TK II.

(9) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Tuberkulosis Kusta yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.137.480.000,- dan

realisasi sebesar Rp. 994.843.874,- atau setara dengan 87%. Output

kegiatan adalah Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Tingkat Provinsi;

Pertemuan PPM Tingkat Provinsi Jawa Barat (14 Kabupaten/Kota :

Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Purwakarta, Kota Bandung, Kab. Ciamis,

Kab. Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kab. Kuningan, Kota

Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kab. Sumedang dan Kab.

Majalengka); Pertemuan Penguatan Surveilans TB di Tingkat Provinsi;

Pertemuan Logistik TB di Tingkat Provinsi; Workshop TB Anak di

Tingkat Provinsi; Pertemuan Koalisi Organisasi Profesi di Tingkat

Provinsi; Assessment layanan TB RO di 9 Rumah Sakit; Monev dan

bimtek LRI di 17 LRI; Surveilans TB di 27 Kab./kota; Bimbingan Teknis

Program TB di 27 Kab./Kota. Outcome kegiatan adalah Persentase

Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate).

(10) Kegiatan Pencegahan Penyakit Penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi (PD3I) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi


realisasi sebesar Rp. 508.264.090,- atau setara dengan 89%. Output

kegiatan adalah Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh

Komda KIPI Jawa Barat; 8 kab/kota mendapat fasilitasi pengelolaan

coldchain yang sesuai standar; 21 kab/kota mendapatkan fasilitasi



persiapan dan pelaksanaan BIAS tahun 2019; 17 kab/kota

mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL;

Jumlah penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS;

Kab/Kota yang dilakukan pemantauan/investigasi atas laporan dugaan

Kasus Kejadian Ikutan Imunsasi (KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan

KOMDA KIPI Jawa Barat; Upaya peningkatan koordinasi dan

terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa

Barat dari Kemenkes RI; 54 peserta kab/kota dan Provinsi yang

mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang

berkualitas; 100 Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi. Outcome

kegiatan adalah Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI

>90%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian PTM yang dilaksanakan oleh



atau setara dengan 83,63%. Output kegiatan adalah Sebanyak 54

peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa serta Pengelola Program

P2PTM) mengikuti Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program

P2PTM bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; Sebanyak 54 peserta

(Pengelola Program P2PTM dan Penanggungjawab Data)

mendapatkan sosialisasi SIPTM; Sebanyak 54 peserta (Kepala Seksi

P2PTM dan Keswa atau Pengelola Program dan Perwakilan Dinas

Pendidikan) mengikuti Pertemuan Koordinasi Upaya Berhenti Merokok

di Sekolah; 54 peserta (Pengelola Program GIF Dinas Kesehatan dan

1 puskesmas terpilih) mendapatkan peningkatan kapasitas bagi

petugas pada Workshop Deteksi Dini GIF bagi Petugas Provinsi dan

Kab/Kota; 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa serta Pengelola

Program P2 Keswa) mengikuti Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan

Pengendalian Kesehatan Jiwa bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 54

peserta (Pengelola Program P2 Keswa dan 1 puskesmas terpilih)

mengikuti Pertemuan Koordinasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM

dan Keswa serta Pengelola Program) mendapatkan peningkatan



kapasitas pada kegiatan Workshop Deteksi Dini Pelaksanaan

Gangguan Jiawa bagi Tenaga Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota; 54

peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa atau Pengelola Program dan

Guru BK dari 1 Sekolah terpilih) mendapatkan materi dalam

Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan

Napza bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 28 peserta (Direktur, Wadir,

Kabid Medik dan Subbag Perencanaan) dari 7 RS Rujukan Regional di

Jawa Barat mengikuti Pertemuan RS Rujukan Regional Kesehatan Jiwa

bagi Petugas Provinsi dan Petugas RS di Jawa Barat; Bimbingan Teknis

Penyakit Kanker dan Kelainan Darah (PKKD) ke 17 Kab/Kota;

Bimbingan Teknis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) ke 24

Kab/Kota; Bimbingan Teknis Kasus Pasung pada Gangguan Jiwa ke 17

Kab/Kota; Bimbingan Teknis Gangguan Indera dan Fungsional (GIF) ke

25 Kab/Kota; Monitoring dan Evaluasi Program Institusi Penerima Wajib

Lapor (IPWL) ke 14 Kab/Kota; Monitoring dan Evaluasi Program Terapi

Rumatan Metadon (PTRM) ke 16 Kab/Kota; kegiatan Skrining KTR dan

Konseling UBM pada 4 sekolah terpilih di 16 Kab/Kota; Konsolidasi dan

Konsultasi Kesehatan Jiwa ke Luar ke Jawa Timur. Outcome kegiatan

adalah Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian

PTM Terpadu (PANDU).

e. Program Sumber Daya Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Sumber Daya Kesehatan sebagai berikut

Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Sumber Daya

Kesehatan Alokasi anggaran Program Sumber Daya Kesehatan adalah

sebesar Rp. 52.453.521.897,- dengan realisasi sebesar Rp.

49.452.106.503,- setara dengan 94,13%.

(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan UPTD


1.266.495.495,- dan realisasi sebesar Rp. 838.604.450,- atau setara

dengan 66,21%. Output kegiatan adalah Tersedianya Pelatihan

Penggerak Obat Rasional; Pelatihan Akupresur untuk Kesehatan Ibu

dan Anak; Pelatihan Mandiri dengan Ramuan dan Pemanfaatan Toga



untuk Kesehatan Ibu dan Anak; Pelatihan Hipnoterapy Bagi Kesehatan

Ibu dan Anak; Pelatihan Kusta bagi Dokter Puskesmas; Pelatihan Kusta

bagi Petugas Kusta Puskesmas; Pelatihan Pengelola Vaksin dan Cold

Chain; Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas; Bimbingan Teknis

Laboratorium Lapangan; Pertemuan Desiminasi Informasi Pelatihan

Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/Kota; Konsolidasi

Pelatihan dengan Kabupaten/Kota; Pertemuan Evaluasi

Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota.

Outcome kegiatan adalah Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kesehatan melalui Pelatihan.

(2) Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 1.097.032.600,- atau setara dengan 54,85%. Output

kegiatan adalah Evaluasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;

Pengelolaan data SDMK di Fasilitas Kesehatan; Evaluasi Pendamping

Puskesmas dan Pendamping RS, Direktur RS dan Dinas Kesehatan di

Jawa Barat; Koordinasi Pengelolaan TKWNA & WKDS; Peningkatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan; Koordinasi MTKP; Pengelolaan

Registrasi; Pengelolaan peningkatan mutu tenaga; Pengelolaan WKDS;

Pengelolaan RPL. Outcome kegiatan adalah Persentase Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan

Pengelolaan Nutu Tenaga Kesehatan.

(3) Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan

Farmasi, Kosalkes dan Mamin dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 89,54% Output kegiatan adalah Rencana Kebutuhan Obat

(RKO) untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota; Rencana

Kebutuhan Obat (RKO) untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;

Monev Ketersediaan Obat bagi Unit Pelayanan Kesehatan di

Kabupaten/Kota; Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa;

Maintenance Software e logistik. Outcome kegiatan adalah Persentase

Ketersediaan Obat Esensial.



(4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunan Obat

Rasional,Peredaran sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas



dengan 92%. Output kegiatan adalah Monev Pelaksanaan Gema

Cermat; Pertemuan Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional; Pertemuan

Evaluasi Gema Cemat pada Stakeholder; Workshop Formularium;

Monitoring Sarana Kefarmasian dan Alkes. Outcome kegiatan adalah

Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan.

(5) Kegiatan Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa

Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.734.771.907,- dan

realisasi sebesar Rp. 43.532.045.561,- atau setara dengan 97,31%.

Output kegiatan adalah Laporan bulanan kinerja nakes non PNS;

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan non PNS; Honor tenaga pengelola;

evaluasi dr, drg, bidan dan nakes lain non PNS. Monitoring evaluasi.

Outcome Kegiatan adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan.

(6) Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan



Output kegiatan adalah Sosialisasi Kegiatan; Rapat persiapan;

Pelaksanaan Pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas Teladan;

Outcome Kegiatan adalah Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti

Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan.

Kegiatan Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan


Rp. 1.033.046.950,- atau setara dengan 87%. Output kegiatan adalah

Penguatan penyelenggaraan JKN dan pembiayaan di kab/kota provinsi

Jawa Barat; pelaksanaan persiapan penyusunan PHA/DHA Provinsi

Jawa Barat; Pelaksanaan Cap building agar terpapar pengetahuan

terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan

pembiayaan dan jaminan kesehatan; Rapat koordinasi dan evaluasi

pembiayaan tinkat Provinsi Jawa Barat di 4 Wilayah; pelaksanaan



penyusunan PHA/DHA di Provinsi Jawa Barat; pelaksanaan rencana

aksi multi pihak dalam pencapaian UHC; pelaksanaan identifikasi

pelaksanaan JKN. Outcome Kegiatan adalah Persentase Pembiayaan

Kesehatan Pbi Ke Kab/Kota

f. Program Manajeman Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Manajemen Kesehatan sebagai berikut

Meningkatnya Layanan Manajemen Kesehatan Alokasi anggaran Program

Manajemen Kesehatan adalah sebesar Rp. 3.238.211.275,- dengan

realisasi sebesar Rp. 2.660.767.537,- setara dengan 82,16%.

(1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai

Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi



Akreditasi Institusi; Akreditasi Pelatihan; Riview Kurikulum dan Modul;

Penyusunan Kurikulum dan Modul; Evaluasi Pasca Pelatihan. Outcome

kegiatan adalah Nilai Komponen yang Sesuai dengan Pembobotan.

(2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Laboratorium Kesehatan

Provinsi Jawa Barat sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan

Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi



Akreditasi Laboratorium Kesehatan; Penyelenggaraan Uji Profisiensi

pemeriksaan mutu eksternal Laboratorium. Outcome kegiatan adalah

Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi.

(3) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi

Lain dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.868.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 47.557.083,- atau setara dengan 26,44%. Output kegiatan

adalah MoU Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain.

Outcome kegiatan adalah Jumlah kerjasama program bidang

kesehatan.

(4) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan





dengan 86,49%. Output kegiatan adalah Jumlah Draft Tabel Profil

Kesehatan; Jumlah hasil laporan dan kesepakatan pemutakhiran data

kesehatan tahun 2018; Jumlah Buku Profil Kesehatan Prov Jawa Barat

Tahun 2018; Jumlah Petugas Kab/Kota yang mengikuti pertemuan GIS;

Jumlah Pengelola data RSUD di Kab/Kota mengikuti pertemuan sistem

informasi Rumah Sakit (SIRS); Jumlah pengelola data di Kab/Kota

mengikuti pertemuan sistem informasi kesehatan (SIK); Monitoring dan

evaluasi sitem informasi kesehatan di Kab/Kota; Jumlah Laporan hasil

kaji Banding Sistem Informasi Kesehatan; Jumlah pengadaan aplikasi

video conference (V Meet). Outcome kegiatan adalah Jumlah Buku

Profile Kesehatan.

(5) Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan dengan alokasi



Draft Dokumen Regulasi Bidang Kesehatan. Outcome kegiatan adalah

Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh

Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat.

g. Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi

Capaian indikator kinerja Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau

Akibat KLB Provinsi sebagai berikut Persentase Penduduk Yang Terdampak

Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi

Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Alokasi anggaran Program

Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi adalah sebesar Rp.

1.956.626.797,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.468.866.500,- setara dengan

75,07%.

(1) Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar

Biasa (KLB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 948.099.830,- dan

realisasi sebesar Rp. 863.454.820,- atau setara dengan 91,07%.Output

kegiatan adalah 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi

surveilans AFP/PD3I; 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan

peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat; 135 orang yang berasal dari

27 kab-kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan



Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit; 27 kab-kota mengikuti

Pertemuan Riview Penanggulangan KLB Tingkat Provinsi. Outcome

kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis

Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi

Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan. Outcome kegiatan adalah

Persentase Masyarakat yang dilayanani dilokasi Bencana.

(2) Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan

Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.008.526.967,- dan realisasi sebesar Rp.


Terlatih Tim Gerak Cepat Wabah dan atau Bencana alam pada Dinas

Kesehatan Provinsi, Kab/Kota; Jumlah 27 dari kab-kota mengikuti

pertemuan evaluasi TGC; Jumlah Petugas di Kab/Kota Prov. Jabar

yang dilakukan pembinaan dalam Penanggulangan Bencana;

tersedianya fasilitas/alat apabila terjadi bencana diwilayah kab/kota di

prov Jabawa Barat; pemantauan kejadian bencana dan atau KLB

diwilayah Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya pelayanan kepada

masyarakat terdampak krisis kesehatandan Kejadian Luar Biasa;

Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji;

Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji.

Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak

Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana

Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Outcome kegiatan

adalah Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment.

h. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Provinsi sebagai berikut Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah

Sakit Alokasi anggaran Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Provinsi adalah sebesar Rp. 822.423.759.290,- dengan realisasi sebesar Rp.

660.843.054.316,- setara dengan 98,08%.



(1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Habis RSUD

Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.999.957.838,-

dan realisasi sebesar Rp. 9.960.940.409,- atau setara dengan 99,60%.

Output kegiatan adalah Jumlah Obat Generik sebanyak 273 Jenis,

Jumlah Bahan Habis Pakai Farmasi 153 Jenis, Jumlah Bahan Habis

Pakai Ruang Operation Komer (OK) sebanyak 3 Jenis. Outcome

kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

(2) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran RSUD

Jampangkulon alokasi anggaran sebesar Rp. 18.199.999.849,- dan


Output kegiatan adalah Jumlah Alat Kedokteran Umum 519 Unit,

Jumlah Alat Kedoktera Bedah 22 Unit; Jumlah Alat Kedokteran Anak 4

Unit; Tersedianya Alat Laboratorium 4 Unit, Jumlah Generator Oksigen

1 Unit. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

(3) Kegiatan Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon dengan alokasi


8.152.978.400,- atau setara dengan 90,58%. Output kegiatan adalah

Biaya sharing Pasien Gakin R. Jalan 2.500 Pasien Biaya sharing Pasien

Gakin R. Inap 500 Pasien. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM).

(4) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru RSUD


dan realisasi sebesar Rp. 16.993.456.824,- Fatau setara dengan 59%.

Output kegiatan adalah Pembangunan Gedung Rawat Jalan 1 Unit;

Pembangunan Gedung Farmasi 1 Unit. Outcome kegiatan adalah

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

(5) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan /Audit Indevenden RSUD

Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dan realisasi

sebesar Rp. 0 atau setara dengan 0%. Output kegiatan adalah Tiak

dilaksanakan, Effisiensi anggaran kegiatan tersebut dialokasikan dari

kegiatan Pelayanan BLUD. Outcome kegiatan adalah Persentase

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



(6) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD RS

Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dan realisasi

sebesar Rp. 0 atau setara dengan 0%. Output kegiatan adalah Tidak

dilaksanakan, Effisiensi anggaran kegiatan tersebut dialokasikan dari

kegiatan Pelayanan BLUD. Outcome kegiatan adalah Persentase


(7) Kegiatan Jasa Kalibrasi Alat kesehatan/kedokteran RSUD

Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 303.623.421,-

dan realisasi sebesar Rp. 152.644.571,- atau setara dengan 50,27%.

Output kegiatan adalah Kalibrasi Alat Diagnostik 149 alat; Kalibrasi Alat

Kalibrator 50 Alat; Kalibrasi Alat Life Support & Theraphy 265 Alat.

Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM).

(8) Kegiatan Jasa Outsourching Kebersihan dan keamanan RSUD



Output kegiatan adalah Dibayarkannya jasa outsourching Kebersihan

12 Bulan, dan dibayarkannya jasa outsourching Keamanan 12 Bulan.


(IKM).

(9) Kegiatan Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD



Output kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Alat Listrik/Elektronik 2 Unit;

Jumlah Pengadaan Tabung Oksigen 50 Tabung; Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Rumah Tangga 9 Jenis; Jumlah Pengadaan Pakaian

Perawat dan dokter 35 Stel; Jumlah Pengadaan Travo 1 Unit; Jumlah

Pengadaan Sperpart Mesin Rumput 9 Jenis; Jumlah Pengadaan Alat

Pemelihara Pertamanan 9 Jenis; Jumlah Pengadaan Almari 9 Jenis;

Jumlah Pengadaan Brankas 1 Unit, Pengadaan Filling Kabinet 13 Unit;

Jumlah Pengadaan Mesin Jahit 2 Unit; Jumlah Pengadaan Penunjuk

Waktu 10 Buah; Jumlah Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 25 Unit;

Jumlah Pengadaan Trolly 10 Unit; Jumlah Pengadaan Televisi 25 Unit;



Jumlah Pengadaan Tangga 6 Unit; Jumlah Pengadaan Komputer PC

5 unit; Jumlah Pengadaan Komputer Note Book 8 Unit; Jumlah

Pengadaan Printer 12 Unit; Jumlah Pengadaan Scanner 6 Unit; Jumlah

Pengadaan Accesories Komputer & Jaringan 3 Jenis Pengadaan

Pringerprint 6 Unit; Jumlah Pengadaan Meja Kerja 12 Set; Jumlah

Pengadaan Kursi Kerja 17 Unit; Jumlah Pengadaan Kursi Rapat 150

Buah; Jumlah Pengadaan Sofa 7 Unit; Jumlah Pengadaan Kursi

Tunggu Pasien 25 Unit; Jumlah Pengadaan Dispenser 10 Unit; Jumlah

Pengadaan Kulkas 11 Unit; Jumlah Pengadaan Alat Dapur 11 Jenis;

Jumlah Pengadaan Gordyn 260 Meter; Jumlah Pengadaan Camera 1

Unit; Jumlah Pengadaan CCTV 30 titik; Jumlah Pengadaan Infocus 2

Unit; Jumlah Pengadaan Sound System 1 Set; Jumlah Pengadaan

Hand Railling 219 Unit; Jumlah Pengadaan Regulator Oksigen 50 Unit;

Jumlah Pengadaan PJU Solar Cell 15 Titik; Jumlah Pengadaan Kubikal

1 Unit; Jumlah Pembuatan Sumur Bor 4 Titik. Outcome kegiatan adalah


(10) Kegiatan Pembuatan AMDAL RSUD Jampangkulon dengan alokasi



Tersedianya Biaya Konsultan Pembuatan AMDAL 1 Dokumen.


(IKM).

(11) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan kesehatan RS Jiwa



dengan 88,63%. Output kegiatan adalah Jumlah belanja Cetak; Jumlah

belanja Cinderamata; Jumlah Belanja Dekorasi dan Desain Interior dan

Eksterior; Jumlah Belanja Iklan di televisi; Jumlah Belanja Jasa EO

Study Banding; Jumlah Belanja Pembuatan Video animasi; Jumlah

Belanja Plakat; Jumlah Belanja Produksi Video; Jumlah Belanja

Souvenir VIP; Jumlah ATK; Jumlah Iklan di Radio; Jumlah Penayangan

ILM Bioskop; Jumlah Spot Iklan Media Elektronik (Radio); Jumlah Iklan

layanan masyarakat di media cetak/elektronik; Jumlah Jingle; Jumlah



Sewa Sarana penyelenggraaan tenda; Jumlah panggung; Jumlah

stand; Jumlah Belanja Dokumentasi dan Publikasi. Outcome kegiatan

adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

(12) Kegiatan Pembuatan DED Gedung RI, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU

RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 75,64%. Output kegiatan adalah DED Gedung Rawat Inap 1

dokumen; Jumlah DED Gedung IBS ICU 1 Gedung; Jumlah DED

Gedung IPSRS 1 Dokumen; Jumlah DED Gedung Jenazah 1 Dokumen;

Jumlah DED Pembuatan Landscape 1 Dokumen; Jumlah DED Gedung

Genset 1 Dokumen; Jumlah DED Gedung Gizi 1 Dokumen; Jumlah

DED Gedung Workshop 1 Dokumen. Outcome kegiatan adalah


(13) Kegiatan Jasa Konsultan perencanaan berkala Pembangunan Gedung

Rawat Jalan Baru & Gedung Diagnostic Center RSUD Jampangkulon


sebesar Rp. 430.757.500,- atau setara dengan 99,51%. Output

kegiatan adalah Biaya Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung

Rawat Jalan; Jumlah Gedung Farmasi 1 Dokumen. Outcome kegiatan


(14) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa Provinsi



kegiatan adalah Jumlah Cinderamata rehabilitan Peserta

Poskesremen; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio tata rias;

Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio tata boga; Jumlah Bahan

Praktek untuk terapi studio musik; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi

studio keputrian; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio kerohanian;

Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio psikomotor; Jumlah Bahan

Praktek untuk terapi studio kreatif; Jumlah Belanja Jasa Event

Organizer Kegiatan Poskesremen; Jumlah Sewa stand/booth/tempat

pameran; Jumlah Sewa pakaian Adat sesuai tema kesenian; Jumlah

Pakaian Batik Untuk Poskesremen; Jumlah Pakaian Olahraga lengkap



Untuk Poskesremen; Jumlah Papan nama; Jumlah Sewa Alat Kesenian

Poskesremen. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

(15) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan RS

Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 868.091.394,- dan realisasi


kegiatan adalah Tersedianya Belanja Alat tulis Kantor; Jumlah Belanja

Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Ruang Perawatan Pasien : 1

keg; Jumlah Souvenir : Belanja Paket Perlengkapan Pasien Rawat Inap

: 1 keg; Jumlah Belanja Linen Pasien Rawat Inap : 1 Keg; Jumlah

Pakaian Pasien Harian : 1 keg; Jumlah Mamin Rapat dan Perjalanan

Dinas Jan. S.d Desember 2019. Outcome kegiatan adalah Persentase


(16) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Medis RS Jiwa



kegiatan adalah Tersedianya Belanja Penggandaan/Penjilidan Mamin

Rapat; Jumlah Perjalanan Dinas Jan s.d Juli 2019; Jumlah Belanja Alat-

Alat Rehabilitasi Medik (Infra RedLamp on Mobile Stand) : 1 Keg;

Jumlah Belanja Rehabilitasi Medik (Thermo Three (Infra Red Lamp with

3 Spot) : 1 Keg; Jumlah X-Ray Viewer: 1 Keg; Jumlah Emergency Kit: 1

Keg; Jumlah termometer Infrared: 1 Keg; Jumlah tensimeter Digital

Dewasa: 1 Keg; Jumlah Timbangan Bayi: 1 Keg; Jumlah Regulator O2:

1 Keg; Jumlah AED Plus: 1 Keg; Jumlah Hacting Set: 1 Keg; Jumlah

Matras Decubitus: 1 Keg; Jumlah Timbangan Badan + Tinggi Badan: 1

Keg; Jumlah Portable Suction Pump: 1 Keg; Jumlah Kursi Roda: 1 Keg;

Jumlah Termometer Digital: 1 Keg; Jumlah Timbangan Biasa: 1 Keg.


(IKM).

(17) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Non Medik RS



kegiatan adalah Jumlah Belanja sewa forklift; Jumlah Belanja



Perjalanan Dinas Dalam provinsi; Jumlah Belanja Perjalanan Dinas

Luar Provinsi; Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih; Jumlah Lemari Laundry Stainless Steel; Jumlah Meja

Stainles Steel/Work Table; Jumlah Mesin pengering; Jumlah ATK dan

Dispenser Chemical. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(18) Kegiatan Akreditasi RS dan Akreditasi Klinik Utama RS Jiwa dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 467247000,- dan realisasi sebesar Rp.


Tersedianya Belanja ATK; Jumlah Bimbingan Akreditasi RSJ; Jumlah

Survei Verifikasi Akreditasi RS Jiwa. Outcome kegiatan adalah


(19) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa



kegiatan adalah Jasa sertifikasi pemantapan mutu eksternal Lab (1

keg); Jumlah Pengadaan Ducting Exhause Fan dan Instalasinya (1

keg); Jumlah Pengukuran paparan radiasi pada petugas (1 keg);

Jumlah Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Habis Pakai (1 keg);

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi (1

keg); Jumlah Fotocopy; Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah;

Jumlah Belanja Mamin Rapat; Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat

Dapur (Mesin Pengemas Wrapping) (1 keg). Outcome kegiatan adalah


(20) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan RS

Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.212.804.394,- dan


Output kegiatan adalah Tersedianya biaya Pemeriksaan Air Bersih,

Limbah, Uji Laboratorium/Uji Sampling Bulan Januari, Februari, Maret,

April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2019;

Jumlah Pemilahan dan pemusnahan limbah domestik (4 keg). Outcome

kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



(21) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) RS Jiwa dengan



Tersedianya biaya Jasa Profesi Asesor Penilaian Akreditasi RS

Pendidikan; Sewa kamar Hotel; Perjalanan Dinas dalam rangka

konsultasi dan koordinasi. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(22) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) RS Jiwa



kegiatan adalah Penelitian dan Pengembangan Pelayanan (Survey

kepuasan pelanggan proses); Biaya Perjalanan dinas dalam rangka

koordinasi dan konsultasi; Tersedianya Biaya mamin rapat. Outcome


(23) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS


sebesar Rp. 151.899.242,- atau setara dengan 88,15%. Tersedianya

Biaya Jasa Akomodasi Fullboard (Konsinyiring); Biaya Mamin Rapat ;

tersedianya biaya Fotocopy dan penjilidan; Tersedianya biaya

Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jan s.d

Desember 2019; tersedianya biaya ATK. Outcome kegiatan adalah


(24) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor RS Jiwa



kegiatan adalah Jumlah Mesin Penghancur Kertas (1 keg); Jumlah

Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (1 keg); Jumlah Belanja Modal

Pengadaan Komputer Note Book ( HP Spectre X 360 )(1 keg); Jumlah

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book ( HP NB )(5); Jumlah 1

(keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Printer; Jumlah Epson LQ-310

(1 keg); Jumlah Belanja modal Pengadaan Printer; Jumlah Epson L

1800 (1 keg); Jumlah Belanja modal Pengadaan Printer; Jumlah HP M

254NW (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu ;



JumlahDANKHA WC 054 (4 dudukan) (1 keg); Jumlah Belanja Modal

Pengadaan Mesin Fotocopy (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan

Printer; Jumlah Epson L 3110 (7) (1 keg); Jumlah Belanja Modal

Pengadaan Televisi ( TV LED 40 &32 ) (1 keg); Jumlah Belanja Modal

pengadaan UPS/Stabilizer (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan

Kursi Kerja (15 Dir; Jumlah 4Lab; Jumlah 32 Staff ) (1 keg); Jumlah

Belanja Alat-alat Rumah Tangga / Dapur Pakai Habis Spesifikasi :

Bantal; Jumlah Kasur; Jumlah Kabel Roll/Gulung (1 keg); Jumlah

Belanja Modal pengadaan Printer; Jumlah Epson L 3110 (1) (1 keg);

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sofa (1 keg); Jumlah Belanja Modal

Pengadaan Kursi Kerja (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan

Meja Makan (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Handycam (1

keg); Jumlah Camera Digital (1 keg); Jumlah Charger Box Costum (1

keg); Jumlah DVD Combo dan DVD Player (1 keg); Jumlah Belanja

Modal Pengadaan Sound System Microphone Wireles dan Speaker

Aktif (1 keg); Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Khusus

Pengangkut Makanan (1 keg); Jumlah PABX (1 keg); Jumlah Belanja

Alat Tulis Kantor (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Dispenser

(1 keg); Jumlah Pengadaan Alat Dapur (1 keg); Jumlah CCTV (1 keg);

Jumlah Pengadaan Peralatan Bengkel Elektro (1 keg); Jumlah

Pengadaan Visual Elektronik Mesin Antri + Monitor (1 keg); Jumlah

Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran (1 keg); Jumlah mamin

Rapat dan Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi jan

s.d Desember 2019. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(25) Kegiatan Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa dengan



Tersedianya biaya ATK; tersedianya biaya Jasa Konsultansi

Perencanaan (Planning) Penyusunan DED Gedung dan Review DED.


(IKM).



(26) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa dengan



Penanganan Pasien Pasung : Januari (Penjemputan : 0; Jumlah

Pemulangan : 0; Jumlah Pendampingan : 0; Jumlah Diantar

Stakeholder : 3; Jumlah Februari Penjemputan : 5; Jumlah Pemulangan

: 0; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 0; Jumlah

Maret Penjemputan : 6; Jumlah Pemulangan : 4; Jumlah Pendampingan

: 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 1; Jumlah April Penjemputan : 5;

Jumlah Pemulangan : 7; Jumlah Pendampingan : 3; Jumlah Diantar

Stakeholder : 1; Jumlah Mei Penjemputan : 7; Jumlah Pemulangan : 6;

Jumlah Pendampingan : 1; Jumlah Diantar Stakeholder : 2; Jumlah Juni

Penjemputan : 2; Jumlah Pemulangan : 5; Jumlah Pendampingan : 2;

Jumlah Diantar Stakeholder : 7; Jumlah Juli Penjemputan : 6; Jumlah

Pemulangan : 1; Jumlah Pendampingan : 6; Jumlah Diantar

Stakeholder : 5; Jumlah Agustus Penjemputan : 7; Jumlah Pemulangan

: 5; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 2; Jumlah

September Penjemputan : 10; Jumlah Pemulangan : 6; Jumlah

Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 1; Jumlah Oktober

Penjemputan : 6; Jumlah Pemulangan : 7; Jumlah Pendampingan : 2;

Jumlah Diantar Stakeholder. Outcome kegiatan adalah Persentase


(27) Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS

Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan


Output kegiatan adalah Tersedianya biaya pasien JPKM Bulan Januari

s.d Desember 2019 sebanyak 1.361 pasien. Outcome kegiatan adalah


(28) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa dengan



Pertemuan koordinasi rujukan Kesehatan Jiwa dengan Kabupaten Kota



: 1 keg; Jumlah Outbond Keswara : 1 keg. Outcome kegiatan adalah


(29) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan



kegiatan adalah Jumlah pasien miskin rawat inap dan rawat jalan

sebanyak 17.500 jiwa. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(30) Kegiatan Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas RSUD Jampangkulon



kegiatan adalah Tersedianya biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

PNS Provinsi RS Jampangkulon sebanyak 58 Orang. Outcome


(31) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 61,32%. Output kegiatan adalah Alat kedokteran umum, alat

kedokteran radiologi, alat rehabilitasi medik, alat kedokteran gigi, alat

kedokteran THT, alat kedokteran mata, alat kedokteran bedah, alat

kedokteran anak, alat kedokteran kebidanan dan kandungan, alat

kedokteran penyakit kulit dan kelamin, alat kedoteran kardiologi, alat

kedokteran neurologi, alat laboratorium kedokteran. Outcome kegiatan


(32) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan,

Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan dengan alokasi



Selesainya pembangunan gedung D, F dan G yang berfungsi sebagai

ruang perkantoran, gizi dan haemodialisa. Outcome kegiatan adalah


(33) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan





kegiatan adalah Mesin fotocopy portable, mesin penghancur kertas,

cctv, mesin antrian, tabung APR, cassete mamograpi, dvd external,

almari arsip, almari alat dan bahan, almari bahan berbahaya, almari

pakaian petugas, filling kabinet 4 laci, AC, 1, PK, 1, 5 PK, 2 PKPenunjuk

Arat, Trolly alat medis, Troli pengangkut, Telivisi, Braket Tv Vacum

Cleaner. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

(34) Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan RS Kesehatan

Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.367.815.175,- dan


kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan pengadaan tanah

RSUD Kesehatan Kerja; Jumlah Dokumen Hasil Kajian Survey

Pemetaan Layanan Kesehatan; Jumlah Dokumen Perijinan Jumlah

Draft Dokumen penyusunan BLUD; Jumlah Pembuatan Media

Informasi Layanan Publik RSUD Kesehatan Kerja. Outcome kegiatan


(35) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif



kegiatan adalah Pengadaan diklat/in house training/ pelatihan;

pengadaan workshop/kursus-kursus singkat. Outcome kegiatan adalah


(36) Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi


1.052.943.884,- atau setara dengan 78%. Output kegiatan adalah

Peningkatan kinerja pelayanan penunjang di RSUD Kesehatan Kerja;

Terpenuhinya sarana Penjungan kebutuhan Rumah Sakit seperti Alat

Listrik dan Elektronik, APD K3RS/Alur K3RS, Bahan Laboratorium, Jasa

Uji Laboratorium/Uji Sampling(Kesehatan Lingkungan),Jasa Profesi,

dan Belanja Modal/Alat; Jumlah Dokumen Pengadaan Langsung;

Jumlah Dokumen Hasil Uji Sampling. Outcome kegiatan adalah




(37) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja



kegiatan adalah Pengadaan Bahan Obat-Obatan; Pengadaan Bahan

Laboratorium; Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis;

Pengadaan Jasa Profesi Kesehatan dan Non Kesehatan; Pengadaan

Komputer; Pengadaan Printer; Pengadaan Note Book; Pengadaan

Kulkas; Pengadaan Komputer Mainframe; Pengadaan Alat-Alat

Kedokteran; Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan; Pengadaan

Software Jadi Antivirus. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(38) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi



Jumlah Pembuatan Media Informasi Layanan Publik RSUD Kesehatan

Kerja; Jumlah Dokumen Jasa Kantor. Outcome kegiatan adalah


(39) Kegiatan Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja



kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pekerjaan Renovasi Gedung RSUD

Kesehatan Kerja; Pekerjaan Pemagaran Dan Pembuatan Lahan Parkir

RSUD Kesehatan Kerja; Pengadaan Papan nama Kantor; Jumlah

Dokumen Konsultan Perencanaan; Jumlah Dokumen Konsultan

Pengawas; Jumlah Pengadaan Lampu LED Penerangan Jalan Umum.


(IKM).

(40) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD

kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 626.048.250,-


Output kegiatan adalah Pengadaan Alat Rumah Tangga/dapur pakai

habis (alat pengemas); Pengadaan exhaust fan; Pengadaan Alat Dapur.




(IKM).

(41) Kegiatan Pengadaan peralatan kantor RS Paru dengan alokasi



Jumlah Kursi dan Meja Rapat, Jumlah Gudang, Jumnlah Filling Kabinet,

Jumlah Dok Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Outcome kegiatan


(42) Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru dengan alokasi


1.080.745.500,- atau setara dengan 60.87%. Output kegiatan adalah

jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah Filling; Jumlah

gudang; Jumlah kendaraan bermotor; Jumlah alat studio; Jumlah

Infokus; Jumlah Kursi dan meja rapat; jumlah melakukan perjalanan

dinas; Jumlah peserta mengikuti rapat. Outcome kegiatan adalah


(43) Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru



kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporaan Bulanan; Jumlah

Dokumen Laporaan Triwulan; Jumlah Dokumen Laporan Semester;

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan. Outcome kegiatan adalah


(44) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi



Penyuluhan bersama Faskes Pratama di wilayah kerja RSUD

Pameungpeuk sebanyak 16 Kecamatan; Promosi Pelayanan media

cetak dan elektronik; Website Rumah Sakit. Outcome kegiatan adalah


(45) Kegiatan Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi

dan pelaporan capaian kinerja RS Paru dengan alokasi anggaran




atau setara dengan 73,34%. Output kegiatan adalah 175 Orang 275

Orang 275 Orang 10020 Lembar 195 kali/media 10 kali. Outcome


(46) Kegiatan Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru dengan



Mewujudkan sinergitas dengan Instansi Pemberi Pelayanan Kesehatan

( PPK ) lain dalam rangka memberikan edukasi terhadap masyarakat.


(IKM).

(47) Kegiatan Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru dengan alokasi



jumlah pelayanan asuhan medis sesuai dengan standar jumlah

pelayanan asuhan Keperawatan sesuai dengan standar Jumlah peserta

mengikuti seminar Kedokteran Jumlah peserta mengikuti seminar

Keperawatan Jumlah Peserta mengikuti Inhouse training mutu

keselamatan pasien Jumlah Peserta mengikuti rapat komite. Outcome


(48) Kegiatan Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam

penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru dengan alokasi anggaran


atau setara dengan 65,39%. Output kegiatan adalah Jumlah Pertemuan

dengan Dinas Kesehatan sewilayah III Cirebon Jumlah tenaga Rumah

sakit yang mengikuti seminar TB Jumlah Tenaga Rumah Sakit yang

mengikuti seminar HIV. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(49) Kegiatan Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru dengan



Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan Jumlah

Perawat memiliki sertifikat PPGD/BTCLS Jumlah Narasumber Jumlah

Jam narasumber memberikan materi Jumlah melakukan rapat Jumlah



Peserta Inhouse traning dilaksanakan Jumlah Kit Pelatihan Jumlah

Tenaga perawat Pasien PNS melakukan pendampingan pasien dirujuk

Jumlah Tenaga perawat Pasien Non PNS melakukan pendampingan

pasien dirujuk. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

(50) Kegiatan Akreditasi RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 65%. Output kegiatan adalah Jumlah Peserta mengikuti

Workshop SNARS Jumlah Peserta mengikuti Bimbingan SNARS

Jumlah Peserta mengikuti Survei Simulasi SNARS Jumlah Peserta

mengikuti Survei verifikasi SNARS Jumlah Peserta mengikuti

SISMADAK KARS Jumlah undangan peltihan terkait akreditasi.


(IKM).

(51) Kegiatan Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru dengan alokasi anggaran


atau setara dengan 59,05%. Output kegiatan adalah Peningkatan

layanan perawatan pasien masyarakat miskin di RS Paru. Outcome


(52) Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan RS Parudengan alokasi



jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa Jumlah Alat kedokteran

umum. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

(53) Kegiatan Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan non PNS dan

Tenaga Non Kesehatan Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 5.852.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.134.312.500,- atau

setara dengan 87,72%. Output kegiatan adalah Tersedianya Sumber

Daya Rumah Sakit yang berkualitas dalam rangka meningkatkan

pelayanan kesehatan. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks




(54) Kegiatan Penyediaan media informasi RS Paru dengan alokasi


80.250.000,- atau setara dengan 96,91%. Output kegiatan adalah Tidak

terdapat kendala yang berarti di dalam pelaksanaan kegiatan. Outcome


(55) Kegiatan Penyediaan perlengkapan pasien RS Paru dengan alokasi



Tersedianya Sumber Daya Rumah Sakit yang Berkualitas Dalam

Rangka Meningkatkan pelayanan Kesehatan. Outcome kegiatan


(56) Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD

Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 339.100.000,-


Output kegiatan adalah Bahan Penunjang Pengelolaan Air Limbah;

Hasil Uji Lab/Sampling; Pembuangan sampah medis dan non medis.


(IKM).

(57) Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD

Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-


Output kegiatan adalah Pelayanan Pasien Rawat Inap; Pelayanan

Pasien Rawat Jalan. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(58) Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di

RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 92,82%. Output kegiatan adalah Adanya Obat Dental/Gigi

Adanya Reagen Laboratorium; Adanya Bahan Pemeriksaan Radiologi;

Adanya Obat-Obatan; Adanya Bahan Medis Habis Paka. Outcome


(59) Kegiatan Pembangunan Mesjid di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi





Masjid; Dokumen Review DED; Dokumen Pengawasan. Outcome


(60) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD

Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.404.963.198,-


Output kegiatan adalah Tersedianya peralatan sarana dan prasarana

kantor; Tersedianya peralatan mebeler; Tersedianya sarana dan

prasarana kesehatan; tersedianya sarana dan prasarana Laboatorium;

tersedianya Alat Generator Oxygen. Outcome kegiatan adalah


(61) Kegiatan Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk



kegiatan adalah Tersedianya Sumber Daya Rumah Sakit yang

Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Kesehatan.


(IKM).

(62) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Jampangkulon



kegiatan adalah Tersedianya Sumber Daya Rumah Sakit yang

Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Kesehatan.


(IKM).

(63) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Jiwa dengan


Rp. 22.296.014.859,- atau setara dengan 45,59%. Output kegiatan

adalah Belanja Makanan dan Minuman Pasien Bulan Januari- Oktober

2019; Jumlah Belanja Makan Minum Petugas Piket Jaga Bulan Januari

s.d Oktober; Jumlah Belanja Gas LPG Honorarium Tenaga BLUD;

Jumlah bahan Terapi Bulan Januari; Jumlah Februari; Jumlah Maret;

Jumlah April; Jumlah Mei; Jumlah Juni; Jumlah Juli; Jumlah Agustus;



Jumlah September; Jumlah Oktober 2019; Jumlah Belanja Pembinaan

Jiwa Korsa; Jumlah Belanja Bahan Bangunan; Jumlah Belanja Alat

listrik dan Elektronik; Jumlah Belanja Air; Jumlah listrik; Jumlah telepon

dan internet; Jumlah Belanja Pakaian Batik Tenaga BLUD; Jumlah

Belanja MCU Petugas beresiko; Jumlah Belanja Pengangkutan

sampah; Jumlah Belanja Kasur; Jumlah Belanja modal (Laptop).


(IKM).

(64) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru dengan



adalah Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Secara

Paripurna. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

(65) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Pameungpeuk



kegiatan adalah Masyarakat Jabar Selatan yang Terinformasikan

Pelayanan Kesehatan dan Informasi Kesehatan; Terpenuhinya

kebutuhan layanan yang memerlukan Obat; Bahan Medis Habis Pakai,

Radiologi, Dental/Gigi dan Reagen Laboratorium, labu darah. Outcome


(66) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan



kegiatan adalah Operasional administrasi pelayanan kesehatan;

Operasional Belanja Pegawai dan Jasa Pelayanan RSUD Al Ihsan.


(IKM).

(67) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK-Non Fisik



kegiatan adalah Meningkatnya realisasi Anggaran DAK Non Fisik



Tahun 2018 di 27 Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran DAK Non Fisik

dapat dilaksanakan; Dokumen Perencanaan BOK Provinsi Jawa Barat;

Kesepakatan Upaya Pencapaian Anggaran BOK di 5 Wilayah;

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan BOK. Outcome

kegiatan adalah Meningkatnya Layanan Manajemen Kesehatan

(68) Kegiatan Pembangunan Gedung Mortuary di RSUD Pameungpeuk



kegiatan adalah Terbangunnya Gedung Mortuary di RSUD

Pameungpeuk. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

(69) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Al Ihsan (DBHCHT)



kegiatan adalah Pengadaan Alat Kesehatan sebanya 37 unit. Outcome


(70) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Jiwa (DBHCHT)



kegiatan adalah Ambulance 3 unit; Jumlah Instalasi Pengolah Limbah

Non Incenerator. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(71) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Paru (DBHCHT)



kegiatan adalah Terpenuhinya Pengadan Alat Kesehatan di UPTD RS

Paru Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks


(72) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Jampangkulon

(DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.707.650.000,- dan


Output kegiatan adalah Pengadaan Alat Kedokteran Umum 7 Unit;

Jumlah Pengadaan Alat kedokteran Mata 12 Unit; Jumlah Pengadaan



alat kedokteran Bedah 6 Unit; Jumlah Pengadaan alat kedokteran Anak

1 Unit; Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran Obgyn 4 Unit; Jumlah

Pengadaan Alat Laboratorium 1 Unit; Jumlah Pengadaan Ambulance

Jenazah 1 Unit; Jumlah Pengadaan Kendaraan Pengangkut Limbah B3

Medis 1 Unit. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

(73) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Pameungpeuk



Output kegiatan adalah jumlah tempat tidur pasien; jumlah alat – alat

kedokteran umum; jumlah alat – alat kedokteran bedah; jumlah alat –

alat kedokteran anak; jumlah alat – alat laboratorium. Outcome kegiatan


(74) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja

(DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 623.808.750,- dan

realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Output kegiatan

adalah Tidak dilaksanakan. Outcome kegiatan adalah Persentase


(75) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan UPT Labkes



Output kegiatan adalah 1 (satu) Dokumen Laporan Belanja Bahan

Pakai Habis; 1 (satu) Dokumen Laporan Belanja Bahan Laboratorium;

1 (Satu) Dokumen Laporan Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor; 1 (Satu) Dokumen Laporan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Laboratorium. Outcome kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

i. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta

Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan

Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut

Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Prov



Jawa Barat Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian

dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan adalah

sebesar Rp. 4.046.482.422,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.053.882.184,-

setara dengan 50,76%.

(1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi



Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi untuk meningkatkan mutu

dan kualitas Rumah Sakit. Outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(2) Kegiatan Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan

tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.306.731.374,- dan realisasi sebesar Rp. 796.360.661,- atau setara

dengan 34,52%. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen

Pengadaan langsung; Jumlah Tenaga Pembantu Teknis Penyusunan

Perencanaan; jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan

perencanaan tahun 2020; Jumlah Kepala Dinkes kab/kota, direktur

RSUD Kab Kota, Perencana Dinkes Kab/kota Organisasi Profesi, OPD

mitra, RS swasta provinsi menghadiri rapat; Jumlah perencana Dinkes

Kab Kota dan Direktur RSUD Kab Kota, Bidang Dinkes kab/kota

terkait, Bidang Seksi Dinkes Provinsi; Jumlah orang melaksanakan

perjadin ke luar provinsi; Jumlah tenaga teknis yg terbayar

honorarium; Jumlah Kab/kota yang terverifikasi usulannya; Menghadiri

undangan pertemuan; Jumlah KPA, PPK, PPTK dan Perencana

Bidang/UPTD mengikuti pertemuaan koordinasi perencanaan.

Outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang

Kesehatan

(3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan

Bidang Kesehatan Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 41,26%. Output kegiatan adalah Jumlah kab/kota yang

terverifikasi usulan kegiatan; Jumlah perencana dinkes dan RSUD

kab/kota yang melaporkan kegiatan Outcome kegiatan adalah Jumlah



Dokumen Monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan

Bidang Kesehatan Tahun 2019.

(4) Kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi penyusunan Laporan

Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi



Seluruh KPA, PPTK, Bendahara Dinkes mengikuti rapat; Dokumen

LKPJ; Dokumen Renstra Kabid dan kasie; Pembinaan dan Pelaporan

Akuntabilitas kinerja. Outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

(5) Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan



dengan 62,57%. Output kegiatan adalah Dokumen laporan capaian

kinerja; Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019; Dokumen

LAKIP Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019; Dokumen LPPD Dinkes Prov.

Jabar Tahun 2019. Outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

(6) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi


realisasi sebesar Rp. 253.188.237,- atau setara dengan 72,34%.

Output kegiatan adalah dokumen laporan bulanan keuangan.

Outcome kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Dinas Kesehatan sebagai berikut Meningkatnya Kompetensi Dan

Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat Alokasi anggaran Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan adalah





(1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD



dengan 90,69%. Output kegiatan adalah Jumlah pengadaan dan

instalasi water heate;Jumlah pengadaan setrika uap dan meja setrika;

Jumlah pengadaan komputer P; Jumlah pengadaan noteboo; Jumlah

pengadaan printe; Jumlah pengadaan pengadaan stabilizer; Jumlah

pengadaan sarpras internet; Jumlah pengadaan meja rapa; Jumlah

pengadaan kursi kerja; Jumlah pengadaan kursi rapa; Jumlah alat tulis

kantor penunjang pengadaan barang dan jasa;Jumlah pengadaan

sofa; Jumlah pengadaan kulkas;Jumlah pengadaan dan instalasi

CCT;Jumlah pengadaan proyektor;Jumlah pengadaan

megaphon;Jumlah pengadaan handy talki;Jumlah pengadaan interior

dinding gran;Jumlah pengadaan buku perpustakaan;Jumlah software

Ms. Office;Jumlah penggandaan dokumen pengadaan barang dan

jasa;Jumlah konsultan perencanaan desain interior;Jumlah konsultan

pengawasan desain interior;Jumlah pengadaan penghancur

kertas;Jumlah pengadaan visual elektroni;Jumlah pengadaan

almari;Jumlah pengadaan alat pendingin ruangan; Jumlah pengadaan

papan nama OPD. Outcome kegiatan adalah Peresentase

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pelatian Kesehatan.

(2) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD




tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS dan Non PNS; Jasa

Konsultasi Perencanaan; Jasa Konsultasi Management / Keuangan /

SDM;Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Laboratorium; tersedianya

Reagen; Pengemasan/Packing barang Uji Profisiensi; Jasa Profesi

Pembuatan Laboratorium Information System; Jasa Profesi Radiologi;

Jasa Pencucian Pakaian / Alat Kesenian & Budaya / Rumah Tangga;

Tersedianya Makan & Minum; Belanja Pakaian Batik Tradisional.



Outcome kegiatan adalah Jumlah Penambahan Parameter

Pemeriksaan Baru.

(3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium



dengan 83,73%. Output kegiatan adalah Tersedianya Barang

Bercorak Kesenian dan Kebudayaan; Tersedianya Alat Bengkel;

Tersedianya Peralatan Kantor; Tersedianya Perlengkapan Kantor;

Tersedianya Komputer; Tersedianya Pengadaan Mebeulair;

Tersedianya Peralatan Dapur; Tersedianya Penghias Ruangan

Rumah Tangga; Tersedianya Alat-alat Studio; Tersedianya Alat Alat

Komunikasi. Outcome kegiatan adalah Persentase unit kerja yang

mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.

(4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.363.191.150,-

dan realisasi sebesar Rp. 4.229.798.835,- atau setara dengan

96,94%. Output kegiatan adalah jumlah kegiatan penambahan daya

listrik gedung baru; jumlah kegiatan penataan ulang ruang lobby /

ruang tamu; jumlah kegiatan konsultan perencana penataan ulang

ruang lobby/ ruang tamu; jumlah kegiatan konsultan pengawas

penataan ulang ruang lobby/ ruang tamu; jumlah kegiatan pengadaan

kursi kantor; jumlah kegiatan pengadaan kelengkapan/ accessories

komputer; jumlah panitia barjas mendapat honorarium; jumlah

kegiatan pengadaan alat kesehatan/ alat kedokteran.; jumlah kegiatan

pengadaan alat rumah tangga / dapur habis pakai; jumlah pengadaan

mesin penghancur kertas; jumlah pengadaan almari; jumlah

pengadaan proyektor; jumlah pengadaan sound system; jumlah

kegiatan pengadaan alat alat peraga/ praktik sekolah; jumlah kegiatan

pemindahan beban daya listrik. Outcome kegiatan adalah Persentase

unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.

(5) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lantai III Gedung Serba

Guna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan





adalah Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; jumlah makan

dan minum rapat pembangunan Lt III gedung serbaguna/masjid;

jumlah paket perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pembangunan

lt III gedung serbaguna/masjid kantor; jumlah tenaga konsultan

perencanaan dan pengawasan berkala lanjutan pembangunan lt III

gedung serbaguna/ mesjid kantor dinas kesehatan provinsi jabar yang

mendapat pembayaran jasa konsultan; jumlah tenaga konsultan

pengawas lanjutan pembangunan lt III gedung serbaguna/ mesjid

kantor dinas kesehatan provinsi jabar yang mendapat pembayaran

jasa konsultan; jumlah paket kegiatan pengadaan kontruksi

/pembelian bangunan; jumlah kegiatan pengadaan kontruksi air

bersih. Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Sarana

Prasarana Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat.

(6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon



kegiatan adalah Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan. Outcome

kegiatan adalah Persentase BOR.

(7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Pameungpeuk


sebesar Rp. 4.915.944.305,- atau setara dengan 100%. Output

kegiatan adalah Jumlah pasien yang terlayani pemeriksaan

kesehatannya di RSUD Pameungpeuk. Outcome kegiatan adalah

Persentase BOR.

(8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Jiwa dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 501.188.400,- dan realisasi sebesar

Rp. 501.188.400,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah

Ambulance Transport, Ambulance Emergency, Bed Elektrik,

Genset,Pengolah sampah Medis, Notebook/ Laptop, Ventilator,

Oxigent Consentrat, Tempat tidur Elektrik. Outcome kegiatan adalah

Persentase BOR.



(9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru dengan



adalah Peningkatan alat-alat kesehatan dan prasarana di RS Paru

Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Persentase BOR.

(10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan



kegiatan adalah Pengadaan Alat Kesehatan sebanya 18 unit.

Outcome kegiatan adalah Persentase BOR.

(11) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana di UPTD Pelatihan



dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah peralatan media;

Jumlah peralatan laboratorium kebidanan; jumlah Peralatan

Laboratorium; Jumlah peralatan Akupresur; Jumlah peralatan alat

peraga gawat darurat; Jumlah KIT Keperawatan Kesehatan

Masyarakat; Jumlah Peralatan Proses Belajar Mengajar; Jumlah

Peralatan Laboratorium Praktek Meramu Obat Tradisional. Outcome

kegiatan adalah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

UPTS Pelatihan Kesehatan.

(12) Kegiatan Peningkatan Akreditasi UPTD Laboratorium Kesehatan

(DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 399.976.500,- dan


Output kegiatan adalah Meningkatkannya Pelayanan Laboratorium

Kesehatan. Outcome kegiatan adalah Persentase Kepuasan

Pelanggan.

k. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas

Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah

Daerah Dinas Kesehatan sebagai berikut Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja

Aparatur Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat Alokasi anggaran Program Program



Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan adalah



(1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur

UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 87,11%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya

peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, terselenggaranya

peingkatan kapasitas aparatur, tersedianya pakaian dinas dan atribut

pegawai, penyediaan pakaian kerja Non PNS, terfasilitasinya

perjalanan dinas , terfasilitasinya kursus/pelatihan. Outcome kegiatan

adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di

UPTD Pelatihan Kesehatan.

(2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan



kegiatan adalah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih habis pakai, penyediaan peralatan pemadam kebakaran

habis pakai, pemeliharaan lift, pemeliharaan gedung dan bangunan,

pemeliharaan bangunan air, pemeliharaan instalasi jaringan,

pemeliharaan halaman/taman.tanaman, mpemeliharaan bangunan

bukan kantor. Outcome kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan

Sarana Prasarana.

(3) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD



dengan 76,68%. Output kegiatan adalah Penyediaan bahan bakar

minyak kendaraan dinas , perpanjangan STNK Kendaraan

Operasional, terawatnya kendaraan dinas. Outcome kegiatan adalah

Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana.

(4) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.500.000,- dan




Output kegiatan adalah Tersedianya alat listrik dan elektronik serta

alat-alat rumah tangga/dapur pakai habis, Terpeliharanya komputer,

printer, AC, alat studio dan komunikasi. Outcome kegiatan adalah

Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.102.419.341,- dan


Output kegiatan adalah Tersedianya langganan telepon, langganan

air, langganan listrik, langganan surat kabar/majalah, jasa

kawat/faximili/internet, jasa paket/pengiriman surat, jasa

pengangkutan sampah, jasa penyedotan tinja, jasa kebersihan, jasa

keamanan, langganan TV berbayar, jasa tenaga kerja kontrak Non

PNS. Outcome kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana

dalam kondisi baik.

(6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.000.000,- dan


Output kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman

piket/jaga, rapat, tamu, dan lembur, Terfasilitasinya perjalanan dinas

PNS Provinsi, Terfasilitasinya perjalanan dinas Non PNS. Outcome

kegiatan adalah Persentase ketersediaan data.

(7) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan



kegiatan adalah Tersedianya bahan pakai habis penunjang pelayanan

administrasi, Tersedianya biaya cetak dan penggandaan. Outcome

kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan

administrasi perkantoran

(8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon



setara dengan 94,71%. Output kegiatan adalah Tersedianya Kursus

Singkat/Pelatihan, tersedianya Jasa Konsultan/Narasumber. Outcome



kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian

kompetensi.

(9) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa



kegiatan adalah Pemenuhan bahan kerja/alat kerja penunjang

pemeliharaan alat kesehatan dan alat kedokteran, terkalibrasinya

Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran, Pemenuhan etiket

pemeliharaan alat, Pemenuhan pemeliharaan alat laboratorium laik

pakai sesuai kebutuhan dan standar, Pemenuhan pemeliharaan alat

laboratorium laik pakai sesuai kebutuhan dan standar. Outcome

kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana

(10) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa dengan alokasi



Jumlah Perawat mengikuti penyegaran manajemen cairan dan

oksigen, Jumlah perawat yang mendapat penyegaran Hipno terapi,

Jumlah Perawat mengikuti penyegaran penyegaran PANSS-EC,

jumlah perawat yang mengikuti penyegaran evidence based nursing,

Jumlah perawat yang mengikuti penyegaran pelaksanaan

pencegahan terjadinya infeksi, Jumlah perawat yang mengikuti

penyegaran mutu profesi keperawatan, Jumlah perawat yang

mendapat kewenangan klinis, Pelaksanaan manajemen keperawatan

yang professional. Outcome kegiatan adalah Persentase ASN yang

memiliki kesesuaian kompetensi.

(11) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non

Kesehatan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


dengan 83,21%. Output kegiatan adalah Jumlah SDM mendapatkan

pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri Adiksi; Jumlah SDM

mendapatkan pelatihan Penanggulangan / Kesiagaan Bencana dan

Pembentukkan Tim Bencana; Penyegaran ASKEP Dasar Jiwa;

Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Keperawatan Jiwa; Jumlah SDM



mendapatkan pelatihan Penguatan Perawat Intensif Psikiatri; Jumlah

SDM mendapatkan pelatihan Penanggulangan TB-HIV di RSJ; Jumlah

SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Nyeri ; Jumlah SDM

mendapatkan pelatihan PPI Dasar; Jumlah SDM mendapatkan

pelatihan PPI; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Musik Tradisional;

Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Sosial Skill Trainning; Jumlah

SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Kasus Sosial ODGJ; Jumlah

SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Bangsal; Jumlah SDM

mendapatkan pelatihanSP2KP; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan

Preseptorship; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Komunikasi

Efektif; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan PPDG; Jumlah SDM

mendapatkan pelatihan BTCL; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan

ACLS; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Konseling Adiksi; Jumlah

SDM mendapatkan pelatihan Diagnosis Coding; Jumlah SDM

mendapatkan pelatihan Kredensial Tenaga Kesehatan Lain; Jumlah

SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan Keuangan melalui inhouse

trainning; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan

Keuangan melalui inhouse trainning; Jumlah SDM Kesehatan dan non

kesetan dapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan eksternal.

Outcome kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian

kompetensi.

(12) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS

Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan


Output kegiatan adalah Ketepatan waktu Laporan keuangan, laporan

kinerja pelayanan, LKIP, LKPJ, LPPD, E-Monev Scorecard, Atisibada

pelaporan. Outcome kegiatan adalah Persentase ketersediaan data

kinerja

(13) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi



Output kegiatan adalah Tersedianya Pengisi acara halal bi halal, Sewa

gedung olahraga, Sewa kostum, Snack pengajian rutin, Pakaian dinas



harian, Pakaian seragam batik, Pakaian olah raga peserta

Porpemprov, Perjalanan dinas peserta Porpemprov, Pembinaan jiwa

korsa (dua gelombang);1. Penceramah agama,Instruktur baca

Alquran, Instruktur senam, Instruktur kesenian, Instruktur bulutangkis,

Instruktur beladiri, Instruktur tenis meja, Instruktur futsal, Penceramah

acara halal bi halal. Outcome kegiatan adalah Persentase unit kerja

yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.

(14) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional aparatur RS

Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 701.647.450,- dan


Output kegiatan adalah Tersedianya Bahan bakar Minyak/Gas, Surat

Tanda Nomor Kendaraan dan KIR kendaraan dinas sudah dilakukan

perpanjangan, tersedianya Service dan pelumas. Outcome kegiatan

adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.

(15) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor RS Jiwa dengan alokasi



Pemeliharaan AC; Pemeliharaan Alat Kesenian; pemeliharaan Alat

Listrik dan Elektronik; Pemeliharaan CCTV; Pemeliharaan Depot Air

dan Instalasi; Pemeliharaan Jaringan Air Bersih; Pemeliharaan

Komputer;Pemeliharaan Laptop; Pemeliharaan Lif; Pemeliharaan

Mesin Antrian Pasien; Pemeliharaan Mesin Cuc; Pemeliharaan Mesin

Fax; Pemeliharaan Mesin Genzet/Panel Listrik; Pemeliharaan Mesin

Photo Copy; Pemeliharaan Mesin Risograf; Pemeliharaan Mesin

Rumput; Pemeliharaan PABX; Pemeliharaan Printer; Pemeliharaan

Setrika; Pemeliharaan Sound System; Pemeliharaan Sumur Artesis;

Pemeliharaan Torn dan Instalasi; Persediaan untuk pemeliharaan

Bangunan; Persediaan untuk pemeliharaan Bangunan; Persediaan

untuk pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Persediaan

untuk pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih. Outcome

kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi

baik.



(16) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa



kegiatan adalah Tersedianya ATK, Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih, Jasa kebersihan, Jasa Keamanan. Outcome kegiatan

adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.

(17) Kegiatan Pemeliharaan/rehab bangunan kantor RS Jiwa dengan



adalah Peningkatan Bangunan Pos Jaga Rumah Sakit Jiwa,

Pembangunan Jalan, Pembangunan Selasar Rumah Sakit Jiwa,

Pemeliharaan Gedung Pelayanan, Pemeliharaan Gedung Rawat Inap

Kasuari, Pemeliharaan Rumah Dinas Pegawai Rumah Sakit Jiwa,

Peningkatan Bangunan Genset Rumah Sakit Jiwa, pemeliharaan

Gedung Kantor RS Jiwa, Pembangunan Jalan Hotmix lebar 5 meter.

Outcome kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam

kondisi baik.

(18) Kegiatan Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran


atau setara dengan 55,13%. Output kegiatan adalah Perizinan tempat

pembuangan sampah medis; Jasa Giro/jasa transfer dan Cek; Jasa

Dokumentasipublikasi/yellow page/surat kabar dan spanduk; Iuran

ARSADA, ARSAWAKOI, Health Promotion Hospital; Jasa Profesi

Supir; Surat Kabar; Surat; Sertifikasi/ Perizinan pengangkal petir;

Sertifikasi/Perizinan IMB; Perizinan Hydrant; Perizinan penggunaan

sumber daya air; Sertifikasi uji Genset; Perizinan SIPA Artesis.

Outcome kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.

(19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa dengan alokasi



Tersedianya ATK; Materai @ Rp. 6000; Materai @ Rp. 3000; langganan

majalah kesehatan; Cetakan undangan Halal Bihalal; Cetakan

administrasi medis dan perkantoran; Fotocopy Dokumen; Penjilidan;



Belanja buku kesehatan/ manajemen/ penelitian/ hukum/ tata kelola/

jurnal/ Pendidikan. Outcome kegiatan adalah Persentase ketersediaan

data kinerja.

(20) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Rapat Rapat dan koordinasi RS Jiwa



kegiatan adalah Tersedianya Makan dan minum lembur; Belanja Air

Galon; Belanja Air dalam Kemasan; Perjalanan dinas dalam daerah

dalam rangka koordinasi/ konsultasi serta menghadiri rapat/ pertemuan;

Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi;

Sewa kursi; Sewa tenda, panggung; Sewa Sound System; Makan dan

Minum tamu undangan halal bihalal (prasmanan); Snack Halal Bihalal;

Penyediaan makan dan minum rapat kedinasan/kegiatan; snack rapat

kedinasan/kegiatan; Makan dan minum tamu; Snack tamu. Outcome

kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.

(21) Kegiatan Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga

serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa

Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 531.638.800,- dan realisasi


kegiatan adalah Jumlah terlaksananya Tausiyah/Pengajian di labkes;

Jumlah terselenggaranya olah raga; Jumlah pegawai yang divaksinasi

dan menerima makanan penambah daya tahan tubuh; Jumlah pakaian

aparatur. Outcome kegiatan adalah Persentase ketersediaan data

kinerja.

(22) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Baratdengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 104.350.000,- dan realisasi sebesar Rp. 95.495.000,- atau

setara dengan 91,51%. Output kegiatan adalah Penyediaan kursus /

pelatihan singkat, penyediaan makan dan minum. Outcome kegiatan

adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

(23) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium

Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sfpebesar Rp.




dengan 92,43%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya pemeliharaan

perlengkapan kantor UPTD Labkes. Outcome kegiatan adalah

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.

(24) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Balai

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran


setara dengan 80,79%. Output kegiatan adalah Kendaraan dinas/

operasional terpelihara dengan baik. Outcome kegiatan adalah


(25) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium



dengan 94,06%. Output kegiatan adalah Terpeliharanya Bangunan

gedung kantor, halaman, pekerjaan konstruksi pemeliharaan Gedung.


kondisi baik.

(26) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium



dengan 91,54%. Output kegiatan adalah Tersedianya makanan dan

minuman rapat koordinasi, tersedianya perjalanan dinas dalam

mendukung tupoksi. Outcome kegiatan adalah Persentase

ketersediaan data kinerja.

(27) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium



dengan 87,72%. Output kegiatan adalah Tersedianya barang cetakan

dan ATK. Outcome kegiatan adalah Persentase ketersediaan data

kinerja.

(28) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan



dengan 96,98%. Output kegiatan adalah Tersedianya jasa keamanan



kantor, Tersedianya jasa kebersihan kantor, Jumlah jasa kantor;

tersedianya alat listrik/ elektronik; pembayaran honorarium tenaga

dokter radiologi, terpenuhinya kebutuhan tenaga, tenaga front office,

tenaga pengemudi; tersedianya Pengiriman kilat khusus Belanja

transaksi keuangan Minuman pasien. Outcome kegiatan adalah

Persentase ketersediaan data kinerja.

(29) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium



dengan 96,98%. Output kegiatan adalah Tersedianya alat listrik/

elektronik; tersedianya gas; tersedianya langganan telepon;

tersedianya langganan air; tersedianya langganan listrik; tersedianya

langganan surat kabar/majalah; tersedianya langganan internet

Pengiriman kilat khusus; tersedianya transaksi keuangan. Outcome

kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.

(30) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan UPTD

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran


setara dengan 90,41%. Output kegiatan adalah Tersedianya bahan

bacaan dan perundang-undangan. Outcome kegiatan adalah


(31) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor RSUD Jampangkulon dengan


Rp. 905.015.909,- atau setara dengan 60,33%. Output kegiatan adalah

Tersedianya Jasa Telepon; Tersedianya Jasa Air Bersih; Tersedianya

JasaListrik; Tersedianya Jasa Internet. Outcome kegiatan adalah


(32) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional RSUD kesehatan

kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- dan realisasi


kegiatan adalah Penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan,

pemeliharaan rutin kendaraan dinas, perpanjangan Pajak Kendaraan



bermotor. Outcome kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana

dalam kondisi baik.

(33) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD kesehatan Kerja

dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.543.317.426,- dan realisasi


kegiatan adalah Penyediaan jasa kebersihan, Penyediaan Jasa

Keamanan, Pemeliharaan instalasi jaringan, Iuran Wajib tahunan

Evaluasi TLD Radiologi. Outcome kegiatan adalah Persentase Sarana

dan Prasarana dalam kondisi baik.

(34) Kegiatan penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RSUD Kesehatan

Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.419.950,- dan realisasi


kegiatan adalah Penyediaan makan dan minum rapat, , Koordinasi dan

imolementasi tim kesehatan kerja, rapat-rapat dan koordinasi

manajemen, penyediaan air mineral. Outcome kegiatan adalah


(35) Kegiatan Penyediaan barang dan ATK RSUD Kesehatan Kerja dengan



Penyediaan ATK dan barang habis pakai. Outcome kegiatan adalah


(36) Kegiatan Penyediaan jasa kantor RSUD kesehatan kerja dengan



Penyediaan langganan telepon, langgan listrik, langganan Internet,

penyediaan tabung gas oksigen, langganan surat kabar, pengadaan

alat listrik dan elektronik. Outcome kegiatan adalah Persentase


(37) Kegiatan peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur RSUD

Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 899.990.000,-


Output kegiatan adalah Capacity building, pelatihan/kursus singkat,



tersedianya sarana olah raga. Outcome kegiatan adalah Persentase


(38) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor RS Paru dengan alokasi anggaran


atau setara dengan 74,96%. Output kegiatan adalah tersedianya

cetakan; tersedianya alat listrik dan elektronik;tersedianya Pakaian

korpri; tersedianya pakaian batik;tersedianya pakaian dan sepatu

olahraga;tersedianya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; trsedianya

Meterai; tersedianya pemesanan karangan bunga; tersedianya surat

kabar; tersedianya obyek yang dipajakkan; Jumlah pengangkutan

pengapusan barang; tersedianya ATK. Outcome kegiatan adalah


(39) Kegiatan Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Parudengan



adalah Tersedianya jamuan makan minum rapat; tersedianya

perjalanan dinas dalam daerah ; tersedianya melakukan perjalanan

dinas luar daerah. Outcome kegiatan adalah Persentase ketersediaan

data kinerja.

(40) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk



kegiatan adalah Tersedianya Alat Tulis Kantor; Terbayarnya Honor

Tenaga Kesehatan Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan

Lainnya;tersedianya Makan dan Minum Rapat; tersedianya Makan dan

Minum Tamu;tersedianya Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS.

Outcome kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.

(41) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru



kegiatan adalah Jumlah Gedung perawatan RSP dipelihara; Jumlah

Gedung Non Perawatan RSP di pelihara; Jumlah melakukan perjalanan

dinas dalam daerah; Jumlah konsultan gedung oleh konsultan



perencana; Jumlah Pengawasan gedung oleh konsultan pengawas;

Jumlah dokumen pelaksnaan kegiatan. Outcome kegiatan adalah


(42) Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk dengan



Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti; Jumlah Sosialisasi yang

diikuti; Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti. Outcome kegiatan

adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi

(43) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah

tangga RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-


Output kegiatan adalah jumlah sumur artesis dipelihara; Jumlah

penangkal petir dipelihara; Jumlah pengisian tabung; jumlah dokumen

kegiatan barang dan jasa; Jumlah BBM; Jumlah Kendaraan diservice;

Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah pelumas; Jumlah alat

laboratorium yang dipelihara; jumlah alat rumah tangga yang dipelihara;

Jumlah alat berat dipelihara (genset); jumlah instlasi listrik dipelihara.


kondisi baik.

(44) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS

Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- dan


kegiatan adalah Jumlah perlengkapan dapur; Jumlah Megatron; Jumlah

Film; jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah Mebeuleir;

Jumlah Komputer; Jumlah Lemari; jumlah komputer dipelihara; Jumlah

Fotocopy; Jumlah Mesin Cuci; Jumlah Mesin Fax dan PABX; Jumlah

TV yag disediakan. Outcome kegiatan adalah Persentase Sarana dan

Prasarana dalam kondisi baik.

(45) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS

Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.490.000.000,- dan


Output kegiatan adalah Jumlah makan minum piket jaga ramadan/idul



fitri; Jumlah pakaian kerja lapangan; Jumlah pakaian dinas harian;

Jumlah Pakaian korpri; Jumlah pakaian batik; Jumlah pakaian dan

sepatu olahraga; Jumlah Perjalanan Dinas; jumlah pegawai mengikuti

diklat lebih 20 jam; Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah

Pegawai yang megikuti Diklat; Jumlah Cinderamata; Jumlah spanduk

dan Banner; Jumlah Kaos Tim; Jumlah Instruktur/penceramah; Jumlah

Pegawai yang mengikuti Jiwa Korsa; Jumlah Pegawai yang mengikuti

Halal Bi Halal; Jumlah gedung olahraga/stand pameran yang disewa.

Outcome kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data Kinerja

(46) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan



dengan 95,23%. Output kegiatan adalah Jumlah panitia barjas

mendapat honorarium; jumlah paket atk untuk operasional dinas

kesehatan; jumlah bulan penyediaan kebutuhan benda pos; jumlah

paket pekerjaan cetak; jumlah bulan penyediaan biaya foto copy.


(47) Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas



dengan 80,90%. Output kegiatan adalah 1. Jumlah panitia barjas

mendapat honorarium; 2. jumlah asn dinkes menpatakan uang saku

diklat; 3. jumlah tenaga ahli / pakar mendapatkan honorarium

narasumber; 4. jumlah asn dinkes mampu membangun dan

menanamkan jiwa kemandirian, kebersamaan, disiplin, dan

meningkatkanmotivasi kerja;5. jumlah asn dinkes mampu

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajerial,

fungsional dan pemerintahan. Outcome kegiatan adalah Persentase

ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi.

(48) Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan



dengan 86,84%. Output kegiatan adalah 1. jumlah bulan penyediaan



biaya makanan dan minuman rapat kedinasan, tamu kedinasan, dan

petugas SPGDT;2. jumlah penyediaan jasa akomodasi rapat rapat

koordinasi;3. jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dalam daerah

PNS dan Non PNS dinas kesehatan;jumlah bulan penyediaan biaya

perjalanan dinas luat daerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan.


(49) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga

serta Pakaian Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan


537.172.500,- atau setara dengan 94,10%. Output kegiatan adalah 1.

Jumlah panitia barjas mendapat honorarium;2. jumlah instruktur senam

dan kebugaran, khotib jumat, siraman rohani, qori, saritilawah

mendapatkan honor jasa profesi;3. jumlah lapangan olahraga yang

disewa;4. jumlah ASN dinas kesehatan prov jabar mendapat pakaian

seragam putih biru;5. jumlah ASN dinas kesehatan prov jabar mendapat

pakaian seragam olahraga. Outcome kegiatan adalah Persentase

Ketersediaan Data Kinerja

(50) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi



Output kegiatan adalah 1. Jumlah panitia barjas mendapat

honorarium;2. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan gedung

kantor;3. jumlah kegiatan penyedotan septictank;4. jumlah bulan

penyediaan jasa keamanan kantor;5. jumlah paket kegiatan

pemeliharaan rutin gedung kantor dinas kesehatan;6. jumlah kegiatan

pemeliharaan taman/ tanaman hias. Outcome kegiatan adalah


(51) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.826.270.000,- dan


Output kegiatan adalah Jumlah panitia barjas mendapat honorarium;

jumlah kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran; presentasi

pendokumentasian kegiatan kedinasan; jumlah bulan penyediaan



langganan kantor; jumlah bula penyediaan biaya ucapan, iklan,

reklame; jumlah tenaga teknis yang mendapat pembayaran jasa

pelayanan. Outcome kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data

Kinerja

(52) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas



dengan 72,27%. Output kegiatan adalah 1.jumlah bulan belanja BBM

Kendaraan Operasional roda 4 dan roda 2;2. jumlah kendaraan dinas

roda 4 dan roda 2 yang di perpanjang STNK nya;3. jumlah kendaraan

dinas roda 4 dan roda 2 yang dilaukan KIR;4. jumlah bulan kendaraan

dinas yang dilakukan penggantian suku cadang;5. jumlah bulan

kendaraan dinas yang dilakukan penggantian pelumas. Outcome

kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.

(53) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas



setara dengan 82,55%. Output kegiatan adalah Jumlah panitia barjas

mendapat honorarium; Jumlah peserta rapat pengadaan tanah untuk

gudang vaksin yang mendapat mamin rapat; jumlah kegiatan perjalanan

dinas kegiatan koordinasi pengadaan tanah gudang vaksin dinas

kesehatan; jumlah paket belanja modal pengadaan tanah untuk gudang

vaksin. Outcome kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data

Kinerja

(54) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi



kegiatan adalah Sarana dan Prasarana Kantor terpelihara dengan baik

sesuai fungsinya. Outcome kegiatan adalah Persentase Sarana dan

Prasarana dalam kondisi baik.

2. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 229.523.633.913,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 178.638.240.307,- (77,83%)



3. Alokasi anggaran bersumber APBN , dengan rician sebagai berikut :

1. Anggaran Dana Dekonsentrasi (setelah revisi anggaran), sebesar Rp.

52.305.166.000,- dengan Realisasi Rp. 42.852.614.282,- (81,93%).

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya, sebesar Rp. 3.409.881.000,- dengan Realisasi Rp.

2.928.771.917,- (85,89%)

b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,

sebesar Rp. 1.450.220.000,- dengan Realisasi Rp. 1.355.099.500,-

(93.44%)

c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp.

12.607.914.000- dengan Realisasi Rp. 11.099.034.240,- (88,03%)

d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.

2.066.009.000,- dengan Realisasi Rp. 1.871.871.419,- (90,60%)

e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebesar Rp.


f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebesar Rp.


g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK), sebesar Rp. 4.646.073.000,- dengan

Realisasi Rp. 4.332.789.643,- (93,26%)

2. Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten/kota di 27 kab/kota

dan 46 RSU dari kab/kota, sebesar Rp. 1.937.805.221.517,- dengan rincian

sebagai berikut :

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 164.052.218.000,-

, dengan realisasi Rp. 134.284.347.183,-

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan

Kefarmasaian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 117.464.323.000,-,

dengan realisasi Rp. 109.943.304.207,-

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Stunting Bidang Kesehatan

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 61.511.667.000,-, dengan realisasi

Rp. 48.680.879.947,-



d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan P2P Bidang Kesehatan Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp. 88.610.564.000,- dengan realisasi Rp.

72.023.959.229,-

e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bappelkes Bidang Kesehatan

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.216.605.000,-, dengan realisasi

Rp. 502.582.700,-

f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) UKM Sekunder Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp. 43.243.250.000,-, dengan realisasi Rp. 36.295.240.748,-

g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) UKM Stunting Tahun Anggaran 2019


h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2019


i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. E Logistik

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.467.285.000,- dengan realisasi Rp.

3.733.016.024,-

j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) Dukman Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp. 36.256.000.000,-, dengan realisasi Rp. 27.263.960.667,-

k. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan

Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

111.058.846.000,- untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan

realisasi Rp. 91.531.326.610,-

l. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Akreditasi

Puskesmas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 69.823.194.000,-,

Dengan Realisasi Rp. 54.690.450.802,-

m. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Akreditasi

Rumah Sakit Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.127.880.000,-,

Dengan Realisasi Rp. 1..198.427.448,-



n. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Akreditasi

Laboratorium Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.099.325.000,-,

dengan realisasi Rp. 3.290.811.881,-



BAB IV P E N U T U P

4.1 SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR

4.1.1 SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALI-SASI

% PENCAPAIAN

PENILAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Rasio Kematian Ibu

86/100.000

KH 78,3/100.000

KH 109,83% Sangat Baik

Rasio Kematian Bayi

5,2/1000 KH

3,28/ 1000 KH

158,54% Sangat Baik

Prevalensi Stunting 27,2 % 26,21% 103,78% Sangat Baik

Persentase

Keberhasilan Pengobatan TB

89% 75% 84,27% Baik

Persentase Penduduk yang berdampak Krisis

kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat

Pelayanan

100% 100 100% Sangat Baik


94,76% 95,89 % 101,19% Sangat Baik

Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan layanan layad Rawat

29,63% 44,44% 149,98% Sangat Baik


59,13% 88.89 % 150,33% Sangat Baik

Persentase

Ketersediaan Obat esensial

90% 94,33% 104,81 Sangat Baik



Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 sebanyak 9 indikator dengan kategori Sangat baik, dan

baik, dengan perincian Penilaian sebagai berikut :

• Sangat baik (≥100%) : 8 indikator (88,89%)

• Baik (≥ 80 - < 100%) : 1 indikator (11,11% )

Jumlah : 9 indikator

4.1.2. SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEJIK

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk di dalam Indikator sasaran

strategis yang terdapat di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018 – 2023, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

TUJUAN SASARAN JUMLAH

INDIKATOR

PENILAIAN KETERA-

NGAN Sangat

Baik Baik Cukup Kurang

Meningkatkan Status

Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

13 9 4 0 0

JUMLAH 13 9 4 0 0

JUMLAH TOTAL 13 9 4 0 0

Simpulan Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2019 yang terdapat pada

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dengan jumlah

indikator sebanyak 13 indikator dengan kategori Sangat baik, baik, dan Kurang

dengan rincian penilaian sebagai berikut :

• Sangat baik (≥100%) : 9 indikator ( 69,23% )

• Baik (≥ 80 - < 100%) : 4 indikator ( 30,77% )

• Cukup (> 55 - < 80%) : 0 indikator ( 0% )

• Kurang (< 55%) : 0 indikator ( 0% )

Jumlah : 13 indikator ( 100% )

Capaian Indikator Sasaran Stratejik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun

2019, dengan hasil sebagai berikut :



• Kategori : Sangat Baik – sebanyak 9 indikator dengan capaian kinerja

sebesar 69,23%

• Kategori : Baik – sebanyak 4 indikator dengan capaian kinerja sebesar

30,77%

• Kategori : Cukup – sebanyak 0 indikator dengan capaian kinerja sebesar

0%

• Kategori : Kurang – sebanyak 0 indikator dengan capaian kinerja sebasar

0%

4.2 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

4.2.1 Indikator Rasio Kematian Ibu dan Bayi:

Adanya tata kelola klinis yang belum maksimal, kepatuhan petugas

terhadap standar pelayanan, pencatatan dan pelaporan yang belum

optimal. Adapun penyebab tidak langsung dikarenakan kondisi ibu hamil

anemia, Surveilans kematian ibu belum dijalankan dengan optimal,

Regulasi BPJS yang kurang tepat terhadap pelayanan kasus kebidanan

khususnya dimana ibu hamil yang memiliki faktor risiko/berisiko tidak bisa di

rujuk langsung ke FKTL namun harus dikelola di FKTP, sementara kasus-

kasus kebidanan itu dapat terjadi kegawatdaruratan kapanpun dan bila

tidak segera ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar

maka akan terjadi keterlambatan dan bisa mengakibatkan meninggal

4.2.2 Prevalensi Stunting

Belum optimalnya peñatalaksanaan kasus gizi buruk ada kaitannya dengan

kebijakan program gizi kita yang masih mengedepankan asupan pangan,

makanan dan konsumsi sebagai penyebab utama masalah gizi. Kebijakan

yang diluncurkan masih ada yang cenderung mengabaikan peran faktor lain

sebagi penyebab timbulnya masalah gizi seperti air bersih, kebersihan

lingkungan dan pelayanan kesehatan dasar

4.2.3 Persentase Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

1 Pencatatan dan Pelaporan tidak semua dilakukan sesuai standar

2 Kurangnya monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan



3 Jejaring layanan internal dan eksternal belum berjalan dengan optimal

4 Turn Over petugas dilayanan cukup tinggi dan peralihan dari petugas

lama ke petugas baru tidak dilakukan dengan baik

4.2.4 Persentase penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat

bencana provinsi yang mendapat pelayanan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2019 untuk program bencana

adalah tidak adanya sarana prasarana penanggulangan bencana (alat

komunikasi, seragam, kendaraan operasional roda dua dan roda empat)

sehingga pada saat terjadi bencana di daerah tidak bisa langsung turun ke

lapangan, walaupun demikian kegiatan penanggulangan bencana ini tetap

dilakukan walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana

4.2.5 Persentase Puskesmas terakreditas

1. Pelaksanaan pertemuan konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP

Kab/ Kota, Provinsi dan Surveior mundur, hal ini dikarenakan menunggu

standar akreditasi puskesmas yang baru, sehingga harus Recsedule dan

koordinasi dengan Kemenkes terkait standar baru akreditasi puskesmas

2. Masih ada puskesmas belum akreditasi, sehingga dinas kesehatan

provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk


Puskesmas secara berkesinambungan baik untuk puskesmas yang belum

akreditasi maupun yang sudah akreditasi

4.2.6 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Layanan Layad

Rawat

1. Tidak semua Kab/Kota hanya 22 Kab/Kota mengajukan kegiatan

melalui proposal kegiatan Layad Rawat untuk belanja modal untuk

pembelian motor ambulance roda dua dan 5 kab/kota yang tidak

mengajukan proposal.

2. Perubahan SK PPK Kegiatan Layad Rawat pada bulan Juni

3. Penyedia tidak ada yang sanggup menyelesaikan ambulan di akhir

tahun.

4. Hasil probity audit inspektorat adanya efisensi sehubungan kesiapan

Kab/Kota dalam menerima kerjasama Layad Rawat



5. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat

,terlaksana 4 kali dan tidak terlaksana 1 kali pertemuan.

6. Pelatihan petugas call center layad rawat di kab/Kota sebanyak 4 kali

tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa lelang cepat, dan tidak ada

penyedia yang masuk dalam SIKAP sehingga tidak ada penyedia yang

bersedia untuk memberi talangan kegiatan tersebut .

7. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

ambulance, tidak terealisasi karena tidak ada penyedia ambulance

yang sanggup menyelesaikan dalam waktu masa perubahan .

8. Peraturan Gubernur Layad rawat baru diundangkan di bulan Oktober

2019.

9. Pembahasan Juknis Layad Rawat dengan Kabupaten/Kota baru selesai

di akhir Tahun anggaran

4.2.7 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Masih ada Rumah Sakit di Jawa Barat belum terakreditasi, sehingga

diperlukannya Koordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk


Rumah Sakit secara berkesinambungan, mendorong Rumah Sakit untuk

akreditasi

4.2.8 Persentase Kesersediaan Obat Esensial

terdapat obat Program yang datang melebihi RKO seperti Tablet Tambah

Darah dan ada obat yang datang kurang dari RKO seperti obat TBC

Kategori I (FDC Kat I)

4.2.9 Persentase Penduduk terhadap sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)

Belum semua Puskesmas melaporkan data capaiannya ke Kab/Kota,

sehingga itu yang menyebabkan Kab/Kota rendah capaiannya

4.2.10 Persentase Kabupaten Kota dengan cakupan Rumah Tangga ber

PHBS >60%

1. Adanya laporan dari kabupaten/kota yang tidak konsisten.

2. Tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk pemdataan

PHBS Rumah Tangga.



3. Metoda pendataan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota tidak sama,

ada yang pendataan dengan total coverage dan ada yang melakukan

dengan cara sample atau dipantau

4.2.11 Prevalensi Hipertensi

1. Untuk SDM P2PTM yang terlatih di Provinsi Jawa Barat masih sangat

minim

2. Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua

kebutuhan data program dan tidak rutin dilaporkan

3. Sering terjadi turn over dari petugas pemegang program P2PTM

4. Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa

Kabupaten/Kota masih sangat minim

5. Sarana dan prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas

4.2.12 Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju

Universal Health Coverage

1. Adanya Peraturan - Peraturan Baru tentang pelaksanaan JKN sehingga

sedikitnya mempengaruhi pelaksanaan JKN di Lapangan, baik ditingkat

FKTP maupun FKRTL dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota

maupun Provinsi;

2. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Pusat sesuai dengan hasil Verifikasi

dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI;

3. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Daerah hasil Audit BPKP;

4. Adanya issue tentang Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dibuat strategi pemecahan

masalah melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

4.3.1 Kegiatan yang dibiayai oleh APBD

4.3.1.1 Program Pelayanan Kesehatan

1) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa

Barat;

2) Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer



3) Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat

4) Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan

5) Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional

6) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain

7) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

(FKTL)

8) Pengelolaan Fasilitas Kesehatan

9) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP)

4.3.1.2 Program Sumber Daya Kesehatan

1) Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes

2) Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat

3) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat

4) Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi

Kosalkes dan Mamin

5) Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional,

Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin

6) Penguatan Jaminan Kesehatan

7) Penguatan Pembiayaan Kesehatan

8) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak

mampu (Non JKN) lintas batas

4.3.1.3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

(1) Pembangunan Gedung Gudang Vaksin dan Gudang ATK Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

(2) Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar

4.3.1.4 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Uptd Pelatihan

Kesehatan

(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan



4.3.1.5 Program Kesehatan Akibat Bencana Dan Kesehatan Akibat KLB

Provinsi

(1) Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra

(2) Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB

4.3.1.6 Program Kesehatan Masyarakat;

(1) Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan

Sanitasi

(2) Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Pengawasan Asrama

Haji Tahun 2019

(3) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja

(4) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(5) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

(6) Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir

(7) Peningkatan Program Kesehatan Keluarga

(8) Peningkatan Gizi Masyarakat

(9) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olahraga

4.3.1.7 Program Manajemen Kesehatan

(1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik

(2) Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan

4.3.1.8 Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

(1) Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan

(2) Pengendalian penyakit menular ISPA

(3) Pengendalian penyakit kusta

(4) Pencegahan dan pengendalian DBD

(5) Pengendalian penyakit malaria

(6) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB

(7) Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS

(8) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular hepatitis dan ISP

(9) Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis

(10) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dinkes prov jabar



(11) Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

(PD3I)

(12) Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa

4.3.1.9 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan

(1) Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

(2) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BLUD)

(3) Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

10 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan

(1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan

(2) Kegiatan Pelayanan Keshatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan

(3) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan

11. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jampangkulon

(1) Pengadaan Bahan Habis Pakai meedis dan penunjang medis RSUD

Jampangkulon

(2) Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon

(3) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon

(4) Pengadaan Obat-obatan RSUD Jampangkulon

12. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA

(1) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi

Jawa Barat

(2) Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan RS Jiwa (BLUD)

(3) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa

(4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa

(5) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa

(6) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa

(7) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di RS Jiwa

(8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa

(9) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS

Jiwa

(10) Akreditasi RS RS Jiwa



(11) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Di RS Jiwa

(12) Penyusunan DED Gedung Pelayanan RS Jiwa Tahap II

13. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja

(1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja

(2) Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD Kesehatan Kerja (

BHP dan Obat) Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD

Kesehatan Kerja ( BHP dan Obat)

(3) Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RSUD

Kesehatan Kerja

(4) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD Kesehatan

Kerja

14. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pameungpeuk

(1) Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk

(2) Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk

(3) Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk

(4) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk

(5) Pengadaan ObatObatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD

Pameungpeuk

15. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru

(1) Penyediaan Perlengkapan Pasien

(2) Penyediaan media informasi RS Paru

(3) Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi

Jawa Barat di RS Paru

(4) Akreditasi RS Paru

(5) Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru

(6) Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan

penyakit TB paru di RS Paru

(7) Penyelenggaraan komitekomite di RS Paru

(8) Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru

(9) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru

16. Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan



(1) Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan

(2) Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan

Kesehatan

17. Program dukungan manajemen perkantoran dinas kesehatan prov. Jawa barat

(1) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya

(2) Penyediaan Langganan Kantor

(3) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

(4) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

(5) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis

(6) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga

(7) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

(8) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor

(9) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor

(10) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat

(11) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun

Anggaran 2021

(12) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang

Kesehatan tahun 2020

(13) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

(14) Rapat - Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinkes

(15) Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain

(16) Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

(17) Penyediaan Barang habis Pakai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

(18) Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

(19) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

(20) Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



(21) Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat

(22) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

(23) Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar

(24) Peningkatan Kinerja dan kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Prov

Jabar

(25) Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian

Apartaur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

18. Program dukungan manajemen perkantoran rs al- ihsan upt dinas kesehatan

prov. Jawa barat





(5) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(6) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan

19. Program dukungan manajemen perkantoran rs jampangkulon upt dinas

kesehatan prov. Jawa barat








(8) Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon

(9) Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur

(10) Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon

(11) Penyediaan Honor Tenaga Medis paramedis RS Jampangkulon

(12) Penyediaan Jasa Outsourching Kebersihan RS Jampangkulon

(13) Penyediaan Jasa Outsourching Keamanan RS Jampangkulon



(14) Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon

20. Program dukungan manajemen perkantoran rs jiwa upt dinas kesehatan prov.

Jawa barat










(10) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa

(11) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS

Jiwa

(12) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa

Barat

(13) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa

(14) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa

(15) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa

(16) Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa

(17) Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa

(18) Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa

(19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Jiwa

(20) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa

(21) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa

21. Program dukungan manajemen perkantoran rs kesehatan kerja upt dinas













(10) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

(11) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

(12) Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi

(13) Pemeliharaan Perlengkapanan Kantor

(14) Penyediaan Jasa Kantor

(15) Penyediaan Barang dan ATK

(16) Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur

(17) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RSUD Kesehatan

Kerja

(18) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan RSUD Kesehatan Kerja

(19) Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi , Kerjasama, dan

Pemasaran RSUD Kesehatan Kerja

(20) Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Kesehatan Kerja

22. Program dukungan manajemen perkantoran rs pameungpeuk upt dinas







(6) Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk

(7) Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk

23. Program dukungan manajemen perkantoran rs paru upt dinas kesehatan

prov. Jawa barat












(10) Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan

pelaporan capaian kinerja RS Paru

(11) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru

(12) Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru

(13) Pengadaan peralatan kantor RS Paru

(14) Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru

(15) Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru

(16) Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru

(17) Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru

(18) Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru

(19) Penyediaan Jasa Kantor RS Paru

(20) Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non

Kesehatan Non PNS RS Paru

(21) Penyediaan Jasa Kemanan dan Jasa Kebersihan RS Paru

24. Program dukungan manajemen perkantoran unit laboratorium kesehatan upt

dinas kesehatan prov. Jawa barat












(10) 'Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

(11) 'Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

(12) 'Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi

Jawa Barat

(13) 'Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

(14) 'Penyelenggaraan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD

Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

(15) 'Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian

Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

(16) 'Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi

Jawa Barat

(17) 'Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

(18) 'Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Laboratorium

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

(19) Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

25. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Pelatihan Kesehatan Upt

Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat












(10) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan

Kesehatan

(11) Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan

(12) Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan

(13) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan

(14) Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan

(15) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan

(16) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan

26. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Rs Pameungpeuk

(1) Pembangunan Gedung PoliRanap di RSUD Pameungpeuk

(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk

(3) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Pameungpeuk

(4) Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Pameungpeuk

(5) Pembangunan Gedung Loundry

(6) Rehabilitasi IPAL di RSUD Pameungpeuk

27. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Al Ihsan

(1) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan,

Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan

(2) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan RSUD Al Ihsan

(3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan RSUD Al Ihsan

28. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JAMPANGKULON

(1) Pembangunan Gedung IBS, ICU RS Jampangkulon

(2) Pembangunan Gedung IPSRS RS Jampangkulon

(3) Pembangunan Landscape Tahap I RS Jampangkulon

(4) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon

(5) Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon

(6) Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon



(7) Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Jampangkulon

(8) Pembangunan Gedung Jenazah RSUD Jampangkulon

(9) Menejemen Kontruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi,

IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon

(10) Pengadaan alat kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon

(11) Pembangunan Gedung Diagnostic Center RS Jampangkulon

29. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Jiwa

(1) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa

(2) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa

(3) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa

(4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa

(5) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa

(6) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa

(7) Pembangunan Tahap I

(8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Jiwa

(9) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RS Jiwa

(10) Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Jiwa (DAK)

30. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Paru

(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru

(2) Pembangunan RS Paru

(3) Pengadaan alatalat kesehatan RS Paru

(4) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor RS Paru

31. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja

(1) Peningkatan Prasarana Gedung RSUD kesehatan Kerja

(2) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Perijinan

Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja

(3) Pembebasan Lahan Pengembangan Prasarana Layanan RSUD

Kesehatan Kerja

(4) Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja

(5) Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan RSUD Kesehatan Kerja

32. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Kesehatan



(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

(2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

4.3.2 Kegiatan yang dibiayai oleh APBN :

1) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

2) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

3) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

4) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

5) Pengembangan Pembiayaan Kesehatan & Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JKN) /KIS

6) Pembinaan Gizi Masyarakat

7) Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat

Ditjen Bina Gizi & Kes Ibu & Anak

8) Pembinaan Upaya Kesehtan Kerja, Olah Raga

9) Pembinaan Kesehatan Keluarga

10) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

11) Penyehatan Lingkungan

12) Pembinaan Upaya penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

13) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

14) Pembinaan Kesehatan Rujukan

15) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekertariat

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

16) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

17) Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

18) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

19) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

20) Pengendalian Penyakit Menular Langsung

21) Pengendalian Penyakit Tidak Menular

22) Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

23) Pencegahan dan pengendalian Masalah kesehatan Jiwa dan Napza

24) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian



25) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

26) Peningkatan Produksi dan distribusi Alat Kesehatan

27) Dukungan Manajemen Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

28) Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

29) Pelatihan SDM Kesehatan

30) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

31) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekertariat

badan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK)

===========((((((((@@@@@)))))))) ===========

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATdiskes.jabarprov.go.id/dmdocuments/70840b19234d56e14e319...Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24

Documents