PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Oleh :

Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Disampaikan pada Acara : “Pembinaan Perencanaan Pembangunan Dengan Prinsip Desa Membangun”

Bandung, 24 Juni 2014

DESA MEMBANGUN PRINSIP PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT

SISTEMATIKA PAPARAN

1. SEKILAS RENCANA JANGKA MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

2. KONDISI TERITORIAL PROVINSI JAWA BARAT DAN RUANG LINGKUP NKRI (HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)

3. PANDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (YANG TEREFLEKSI DALAM KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT)

4. SEKILAS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT

5. INOVASI PERENCANAAN JAWA BARAT MELALUI “SISTEM RKPD JABAR ONLINE 2101” SEBAGAI WAHANA PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

6. PENUTUP

2

9

14

24

37

39

Dasar Hukum Perencanaan Desa

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1

SEKILAS RENCANA JANGKA MENENGAHPROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013-2018

2

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA,

PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA

TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN

2025

1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.

2. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI.

3. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.

4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.

6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.

7. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA.

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DAN

VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

MISI

MISI PERTAMA :Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing

MISI KEDUA :Membangun Perekonomian yang Kokoh

dan Berkeadilan

MISI KETIGA :Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,

Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

MISI KEEMPAT :Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman

dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

MISI KE LIMA :Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah

Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013-2018JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA

UNTUK SEMUA

3

SOSOK JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saingMasyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi serta didukung oleh ketahanan keluarga yang kokoh.

MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan BerkeadilanPerekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi PublikPemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang BerkelanjutanPembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan LokalKehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

4

VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 :“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

MAJU berarti :

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri

2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing

tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian

3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi

modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.

4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif

terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai

budaya serta kearifan lokal.

5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial

SEJAHTERA berarti :

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha.

2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat

3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.

4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.

UNTUK SEMUA berarti :1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat

2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat

3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia

4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat5

Janji Gubernur 2013-20181. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA

BARAT SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA

KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU3. REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER

POSYANDU4. MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK

100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN

PERDESAAN 6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI

KABUPATEN/ KOTA8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/

KOTA

Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat

Tahun 2013-2018 6

KEBIJAKAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KELANJUTAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 - 2018

1. MELANJUTKAN

MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH;

3. MEMBERI DUKUNGAN

MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA;

4. REPOSISI

REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN;

5. REORIENTASI

MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT.

Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR 2013-2018 adalah:

JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

2. MENUNTASKAN

MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN;

7

2014

2015

2016

2017

2018

TAHAP PERSIAPAN

TAHAP PENGEMBANGAN

TAHAP DIVERSIFIKASI

TAHAP PEMANTAPAN

TAHAP KEMANDIRIAN

Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia

PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT

MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH

MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT

MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG

2013-2018

2008-2013

2005-2008

2018-2023

2023-2025

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

Tahapan Pembangunan Jangka Menengah

POSISI PERENCANAAN TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD

8

KONDISI TERITORIAL PROVINSI JAWA BARAT DAN RUANG LINGKUP NKRI

(HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)

9

Kab. Cianjur

Kab. Garut

Kab. Sukabumi

Kab. Bogor

Kab. Ciamis

Kab. Bandung

Kab. Subang

Kab. Tasikmalaya

Kab. Indramayu

Kab. Karawang

Kab. Bekasi

Kab. Sumedang

Kab. Kuningan

Kab. Cirebon

Kab. Majalengka

Kab. Purwakarta

Kota Bekasi

Kota Depok

Kota Tasikmalaya

Kota Bandung

Kota Banjar

Kota Bogor

Kota Cimahi

Kota Sukabumi

Kota Cirebon

PROPINSIJAWA TENGAH

PROPINSIBANTEN

PROPINSIDKI

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL :• BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL (14,33%)• KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR (60%) • KONTRIBUSI PMA JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL (34,46%)• MENYUMBANG PRODUKSI BERAS NASIONAL (17,32% )• PROVINSI PRODUSEN KOMODITI EKSPOR NASIONAL

(AS 18,4%, Jepang 12,52%)

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI :• LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI• PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI • PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL

1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW• LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA)• MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) • MERUPAKAN TUJUAN WISATA • DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN

POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL :• PROVINSI DENGAN JUMLAH PENDUDUK TERBESAR (44.286.519 JIWA) • PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL • INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), BEBERAPA

BERKELAS DUNIA• BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA• PROVINSI DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS • MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 2 PKN-P• MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA :• PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI • PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI• PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI

JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL

Luas Jawa Barat : 3.711.654 ha 10

Kabupaten/Kota : 27 Luas : 3.709.528,44 HaKecamatan : 626 Kelurahan : 646 Desa : 5.316

Penduduk 2012Indonesia : 244.215.984 JiwaJabar : 44.548.431 JiwaPenduduk Miskin : 9,89 %

PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012)

Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk

PDRB (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; PDRB per kapita : Rp. 21.250 Juta (adhb) Inflasi (2012) : 3,86 %LPE (2012) : 6,21 %IPM (2012) : 73,19* RLS (2012) : 8,15 thAMH (2012) : 96,97 %AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel HidupAKB (2012) : 30 per 1.000 Kel HidupAPK SD : 119,31 % (2012/2013)APK SMP : 94,55 % (2012/2013)APK SMA : 67,78 % (2012/2013)APK PT : 15,19 % (2012/2013)

44,3 Juta

Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 :

BKPP Wilayah I Bogor 12.761.297

BKPP Wilayah II Purwakarta 9.814.207

BKPP Wilayah III Cirebon 6.354.983 BKPP Wilayah IV Garut 15.617.944 Jabar 44.548.431 11

ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025

JAWA BARAT GREEN PROVINCE

Pel. Cilamaya Pel.Cirebon

RANCABUAYA

PROVINSI

BANTEN

PROVINSI

JAWA TENGAH

Waduk Jatigede

DKI

JAKARTA

Bandara Int. Jabar

Kertajati

Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar

Tol C

ISUM

DAW

U

Tol Cikampek-PalimananTol Kanci-Pejagan

Tol Ciawi-Sukabumi

Tol Sukabumi-Cira

njang

Tol Ciranjang-Padalarang

Tol Bogor

Ringroad

Tol S

ORO

JA

TPI Pelabuhan Ratu

TPI Pangandaran

Pel. Tarumajaya

Bandara Nusawiru

Samudera Hindia

Metropolit

an

Bodebek

Karpur

Metropolit

an

Cirebon

Raya

Metropolit

an

Bandung

Raya

Palabuhanr

atu

Panganda

ran

BIJB

7 KARAKTER :1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL6. BERINTEGRITAS TINGGI 7. BERMARTABAT

SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025

SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025

PROVINSI

BANTEN

PROVINSI

JAWA TENGAH

Waduk Jatigede

Bandara Int. Jabar

Kertajati

Jalan Lintas Selatan JabarTol Ciawi-Sukabumi

Tol Sukabumi-Cira

njangTol Ciranjang-Padalarang

TPI Pelabuhan Ratu

TPI Pangandaran

Samudera

Hindia

BIJB

Metropolit

an

Bodebek

Karpur

Pel. Cilamaya

DKI

JAKARTAPel. Tarumajaya

Tol

SOR OJAMetro

polit

an

Bandung

RayaTo

l CI

SUM

DAW

U

Pel.CirebonTol Kanci-Pejagan

Metropolit

an

Cirebon

Raya

PKWRANCABUAYAPKNp

Kawasan

Wisata

Palabuhanra

tu

BIJBTol Cikampek-

Palimanan

Bandara Citarate

Bandara Nusawiru

Tol Bogor

Ringroad

Metropolit

an

Cirebon

Raya

PKNp

Kawasan

Wisata

Pangandaran

PKNp

Kawasan

Wisata

Pangandaran

Metropolit

an

Bandung

Raya

Metropolit

an

Bodebek

Karpur

PKNp

Kawasan

Wisata

Palabuhanra

tu

PKWRANCABUAYA

BIJB

Laut Jawa

5 NILAI-NILAI LUHUR :1. JUJUR DAN KONSISTEN2. TANGGUH DAN DISIPLIN3. KEPELOPORAN DAN

KETELADANAN4. RAMAH DAN BIJAKSANA5. KEBERSAMAAN DAN

KESETARAAN

RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:

12

RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 TERHADAP PROGRAM NASIONAL

1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Prioritas 2, Pendidikan3. Prioritas 3, Kesehatan4. Prioritas 4, Penanggulangan

Kemiskinan;5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;6. Prioritas 6, Infrastruktur;7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan

Iklim Usaha;8. Prioritas 8, Energi;9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan Bencana;10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal,

Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;

12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian;

14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat;

RPJMD JAWA BARAT 2013-2018

1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2)

2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3)

3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8)

4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13)

5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13)

6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan(P9)

7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga (P11)

8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14)

9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10 ,P12, P14)

10. CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (P1,P11)

RPJMN 2010 – 2014

1. Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5

2. Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10

3. Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9

4. Pro Environment : CG 6

PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2010

1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9)

2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1)

3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8)

4. Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2)

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2)6. Mengendalikan HIV dan AIDS,

Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2)

7. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6)

8. Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10)

INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs

1313

PANDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI

DAERAH (YANG TEREFLEKSI DALAM KONSEP DAN

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT)

14

15

MAKSUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.'

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah.

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui : Peningkatan pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan: Prinsip demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan kekhususan, serta Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI

Maksud Penyelenggaraan Otonomi Daerah :(UU 32/2004, Penjelasan Umum)

16

MEMBANGUN DESA

DESA MEMBANGUN

INISIATIF PEMBANGUNAN DARI DESA (BOTTOM UP)

DIALEKTIKA PROSES PEMBANGUNAN PERDESAAN

INISIATIF PEMBANGUNAN UMUMNYA BUKAN DARI DESA (TOP DOWN)

PROGRAM / KEGIATAN ? TATA KELOLA PERDESAAN ? SUMBER PENDANAAN ?

PROGRAM / KEGIATAN ? TATA KELOLA PERDESAAN ? SUMBER PENDANAAN ?

17

PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN PERDESAAN

RURAL DEVELOPMENT

COMMUNITY DEVELOPMENTCE

CD

RD

COMMUNITY EMPOWERMENT

MEMBANGUN MASYARAKAT

MASYARAKATMEMBANGUN

18

Kewenangan Desa menurut UU No. 6/2014

• Kewenangan berdasarkan hak asal usul; • Kewenangan lokal berskala Desa; • Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

• Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19

Pembangunan Kawasan PerdesaanBerdasarkan UU. 6/2014 Pasal 123

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif

Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas : a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c. penguatan kapasitas masyarakat; d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

20

Penetapan Pembangunan Kawasan PerdesaanBerdasarkan UU. 6/2014 Pasal 124 ayat (2 - 6)(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan

dilaksanakan dengan mekanisme:

a) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

b) Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;

c) Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan

d) Berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

21

Lanjutan.....

3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.

4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.

5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur.

7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

22

Slide - 25

1. Perkuatan data dan informasi profil desa dengan prinsip satu data pembangunan Jabar.

2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia sekolah hingga jenjang perguruan tinggi.

3. Membangun aktifitas perekonomian berbasis potensi lokal untuk penyerapan tenaga kerja.

4. Membangun infrastruktur desa dan perdesaan serta fasilitas kesehatan yang terjangkau.

5. Membangun kemandirian masyarakat.

6. Kesetaraan dalam kesejahteraan masyarakat perdesaan di perbatasan provinsi

KONDISI

UMUM PERDESAAN

DI JAWA

BARAT

Kurang memadainya

sarana-prasarana Air bersih

Terbatasnya Sarana

Komunikasi telepon/inte

rnetRendahnya penguasaan

teknologi dan pasar

Belum tersedianya

sarana penerangan

listrik

Sulitnya merubah

sosial budaya masyarakat

Kondisi keamanan

relatif masih rentan dan

rawan

Masih tingginya

tingkat kemiskinan

dan penganggura

n

Belum berkembangnya tingkat

perekonomian

masyarakat

Rendahnya tingkat

pendidikan masyarakat (SDM) serta terbatasnya

sarana-prasarana

pendidikan

Rendahnya tingkat kesehatan

masyarakat serta terbatasnya

sarana-prasarana kesehatan

Belum memadainya

sarana infrastruktur transportasi

Letak wilayah desa yang terisolir

atau di daerah

perbatasan

Langkah penanganan :

23

SEKILAS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT

24

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem Pembangunan Nasional

Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Bab 1 Pasal 1, Ayat 1,2,3 UU No.25 Tahun 2004

DEFINISI PERENCANAAN

25

PROSES PERENCANAAN

PROSES TEKNOKRATIK: Proses berdasarkan kaidah-kaidah ilmu perencanaan hasilnya dilaksanakan dengan pendekatan Top Down

PROSES PARTISIPATIF: Proses berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi hasilnya dilaksanakan dengan pendekatan Bottom Up

PROSES POLITIK: Proses berdasarkan kaidah-kaidah ilmu politik untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan

Disarikan dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 26

Slide - 29

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN DESA DI JAWA BARAT :

1. Mengedepankan penerapan prinsip DESA MEMBANGUN selain prinsip MEMBANGUN DESA

2. Menerapkan prinsip PELIBATAN (involvement) masyarakat desa sebagai aktor lokal selain prinsip PEMBERDAYAAN (empowering) masyarakat desa

3. Menerapkan paradigma pembangunan JABAR MASAGI.4. Menjadikan Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan

pusat kehidupan bergotong royong

27

94

28

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN

Juli

Musrenbang Desa/kel

Feb Apr Mei Jun Agt Sept Nov DesOkt

Musrenbang

Kecamatan

Forum SKPD Prov

Rancangan Renja SKPD

Musrenbang RKPD

K/K

Musrenbang RKPD

Prov

Rancangan RKPD P/K/K

MusrenbangNas u/

RKP

RKPD P/K/K/Desa

RKP(PP

20/2004)

RKA-SKPD

RAPBD

Rancangan Interim RKP

(PP 40/2006)

Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010

Pra Musrenban

g Kewilayah

an

MrtJan

Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan

KETERANGAN:

Renja SKPD

KUA/PPAS

APBD

Rancangan Awal RKPD

P/K/K

Peran aktif DPRD

Des

Reses DPRD 1

Reses DPRD 2 Reses DPRD 3

: Penyusunan Perencanaan Tahun 2015 (Bulan Oktober 2013 s.d 28 Mei 2014

: Penyusunan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014 (29 Mei 2013 s.d 30 Oktober 2014): Penyusunan Perencanaan Tahun 2016 (1 November 2014 s.d Mei 2015)

29

10Commo

n Goals

1 PENINGKATAN AKSESIBILITAS

DAN MUTU PENDIDIKAN

2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS

LAYANAN KESEHATAN

3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN

AIR BAKU

4EKONOMI

PERTANIAN

5EKONOMI NON

PERTANIAN6

SUMBER DAYA ALAM,

LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEBENCANAAN

7PENGELOLAAN SENI,

BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA

8KETAHANAN

KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

9KEMISKINAN,

PMKS DAN KEAMANAN

10MODERNISASI

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

PERDESAAN

Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018

30

1. Jabar bebas putus jenjang sekolah2. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke

atas3. Pendidikan berkebutuhan khusus4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik

CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan

2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak3. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa4. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan

perilaku hidup bersih dan sehat

CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku

1. Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya2. Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon,

Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan3. Infrastruktur jalan dan perhubungan4. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5. Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;6. Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan

di Jawa Barat

1. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM

2. Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi3. Pengembangan skema pembiayaan alternative4. Pengembangan industry manufaktur5. Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif

CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian

CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan

swasembada protein hewani4. Jawa Barat bebas rawan pangan5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi

pangan

1. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan

sampah regional4. Penanganan bencana longsor dan banjir

CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan

CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga

1. Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public3. Penataan sistem hukum dan penegakan hukum4. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas

pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa

CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan

1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat4. Pengembangan Destinasi wisata

CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga3. Peningkatan pengelolaan kependudukan

1. Pengurangan Kemiskinan2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial

dan perlindungan sosial terhadap PMKS;3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat

CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan

TEMATIK SEKTORAL JAWA BARATKEGIATAN PRIORITAS(2008 – 2013)

31

WKPP II (WILAYAH PURWAKARTA)1. Pengembangan industri manufaktur;2. Pengembangan industri keramik dan gerabah;3. Pengembangan industri perberasan dan

makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;

4. Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah);

5. Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR.

WKPP III (WILAYAH CIREBON)1. Pengembangan industri mangga gedong gincu dan

industrialisasi perikanan; 2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras

dan palawija;3. Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri

makanan olahan berbahan baku lokal;4. Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah

(pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata;5. Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta

Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati.

WKPP IV (WILAYAH PRIANGAN)1. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan

Riset Terpadu di Jatinangor;2. Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya

air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;

3. Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;

4. Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;

5. Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.

WKPP I (WILAYAH BOGOR ) 1. Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi

perah, ayam ras dan unggas lokal;2. Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan

hias untuk pasar regional dan global;3. Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas

pandan wangi dan varietas unggul lainnya;4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-

Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas.

5. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

KEGIATAN PRIORITAS(2013 – 2018)

TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT

32

ALIRAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

PusatAPBN/

NON APBN

ProvinsiAPBD/

NON APBD

Kab/KotaAPBD/

NON APBD

Bidang A

Bidang B

Bidang A

DESA Bidang C

Bidang ABidang B

Bidang A

Bidang B

Bidang B

PERLU KESAMAAN TUJUAN DAN BERBAGI PERAN LINTAS PEMERINTAHAN UNTUK PENCAPAIAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

Bidang C

Bidang C

Bidang C

33

DK = DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEM PUSAT KPD GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 8)

T.P : TUGAS PEMBANTUAN YAITU PENUGASAN DARI PEM. PUSAT KPD DAERAH DAN/ATAU DESA, DARI PEM. PROV KPD KAB./KOTA DAN/ATAU DESA, SERTA DARI PEM KAB./KOTA KPD DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 9)

Pem.Pusat

Pem. Provinsi

Pem.Kab./Kota

Desa

T.P

T.P

T.P

T.P

T.P

T.P

Dk?

?

?

PENGANGGARAN DEKON DAN TP

34

INOVASI PERENCANAAN JAWA BARAT MELALUI “SISTEM RKPDJABAR ONLINE 2101”

SEBAGAI WAHANA PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

35

INOVASI BARU untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan : TEMA : Keterlibatan Multipihak dalam Perencanaan melalui RKPDJABARonline 2101

36

ALUR KERJA RKPD JABAR ONLINE

ALUR KERJA RKPD JABAR ONLINE BERBASIS KOMUNITAS

PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

AKADEMISI

DUNIA USAHA

KOMUNITAS

RESES DPRD Provinsi

RKPD JABAR ONLINE

2101

ADMIN

Bahan Musrenbang Kab/Kota

Seleksi Musrenbang Kab/Kota

Kabupaten/Kota

Hasil Musrenbang Kab/Kota

Hasil ForumOPD

SeleksiForum OPD

Bahan ForumOPD

OPD/BIRO Provinsi

UMUM

37

PENUTUP

38

HARAPAN KEPADA PEMERINTAH DESA : 1. Sesuai dengan Tugas Utama Pemerintah Desa berperan untuk

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga Terwujud rasa aman dan nyaman;

2. Memperkuat Sumber Daya Manusia aparatur desa yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

3. Memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat desa sehingga terwujud kesejahteraan amsyarakat desa;

4. Pemerintah Desa secara periodik melakukan pembinaan desa, pengembangan potensi sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

HARAPAN

39

TERIMA KASIH

MARI KITA WUJUDKAN

SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id

SMS JABAR MEMBANGUN

0811 200 5500

SMS SATU DATA JABAR08778 200 5500

Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

Mari Kita mensejahterakan masyarakat pedesaan

dengans sebaik-baiknya

KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE

RKPDJabar-

ONLINE

MAKAU

• Tingginya kesejahteraan masyarakat

ISRAEL

•Kebiasaan mengkonsumsi produk-produk olahan berbahan baku susu untuk sarapan pagi

UHH: 81 TH

ISLANDIA

• Waktu istirahat yang cukup sehingga relatif level stres para karyawan relatif rendah

SWISS

•Kebiasaan mengkonsumsi roti gandum, karena yang memiliki index glukosa rendah

UHH: 82,5 TH

JEPANG

• Sering mengkonsumsi sake hangat

UHH: 83,5 TH

AUSTRALIA

• Karyawan jarang diharuskan kerja lembur sehingga punya banyak waktu untuk istirahat di rumah

PRANCIS

• Besarnya anggaran kesehatan terutama untuk pengobatan penyakit kanker (Rp. 13 Trilyun)

• Banyak mengkonsumsi bawang, sehingga mengurangi resiko diabetes dan penggumpalan darah

SWEDIA

• Pembatasan konsumsi alkohol terutama di tempat-tempat hiburan

SPANYOL

• Kebiasaan mengkonsumsi minyak zaitun, sayuran dan buah-buahan

• Membatasi asupan lemak, dapat mengurangi resiko penyakit seperti asma, alergi, serangan jantung dan pikun

UHH: 82 TH

UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) DI BEBERAPA NEGARA VERSI THE SUN TAHUN 2010

(Ilustrasi Gambar : Diolah Pusdalisbang Bappeda Jabar)TSumber: www.detik.com, Kamis, 17/02/2011 Pk.12:19 WIB

7 KEBIASAAN YANG BISA MEMBUAT PANJANG UMUR• 1. Minum Susu• Peneliti di Inggris menemukan bahwa rajin minum susu dapat

mengurangi ancaman jantung koroner dan stroke hingga 20%. (Profesor Ian Givens, dari University of Reading)

2. Berjalan CepatUniversity of Pittsburgh menjelaskan bahwa mereka yang berjalan lebih cepat 0,1 meter/detik, terhubung dengan penurunan risiko kematian sebesar 12%. Sedangkan mereka yang berusia 75 hingga 84 tahun, 92% dari mereka yang suka berjalan cepat (1,4 meter/detik atau lebih cepat), hidup 10 tahun lebih lama ketimbang mereka yang lebih lambat (35% wanita berjalan lambat = 0,4 meter/detik).

3. Berteman Baik dengan Rekan KerjaStudi dari Jurnal Health Pscychology menjelaskan mereka yang hubungan sosialnya kurang baik di kantor berisiko mati lebih cepat dalam kurun waktu 20 tahun. Studi jurnal PLoS Medicine tahun lalu juga telah menemukan orang yang memiliki koneksi kerja yang buruk, mati lebih cepat dalam kurun waktu 7,5 tahun, seperti yang dilaporkan oleh Time. "Tempat kerja harus menjadi tempat yang bisa diandalkan untuk mendapatkan dukungan emosional," (Dr Sharon Toker dari Tel Aviv University kepada The Telegraph

4. Belanja Hasil penelitian selama 10 tahun oleh Taiwan's National Health Research menunjukkan, belanja setiap hari akan membuat seseorang memiliki rata-rata 25% umur lebih panjang dan tubuh lebih bugar. Wanita memiliki persentase 23% umur yang lebih panjang. Sedangkan pria, sebesar 28%.

5. Bersihkan Gigi dengan Dental FlossMenyikat gigi minimal dua kali sehari bisa mencegah gigi dari keropos, gigi berlubang dan pembentukan plak. Ditambah dengan dental floss, Anda punya kemungkinan hidup enam tahun lebih lama. Dalam bukunya 'YOU: The Owner's Manual', Dr Michael Roizen dan Dr Mehmet C. Oz menulis, flossing dan menyikat gigi setiap hari, ditambah dengan rajin mengecek kesehatan gigi ke dokter secara rutin, bisa membuat Anda hidup lebih lama

6. Minum TehMinum teh bisa membantu Anda hidup lebih lama, menurut penelitian yang dilakukan hampir di seluruh dunia. Dalam penelitian tersebut, 2.000 wanita China yang minum teh hijau secara rutin (ditambah diet makanan jamur) bisa mengurangi risiko kanker hingga 90 persen. Sementara itu, penelitian pada 40.000 wanita dan pria Jepang yang minum teh hijau lima cangkir sehari menurunkan kemungkinan mereka terkena stroke dan penyakit jantung

7. Konsumsi Vitamin DKonsumsilah vitamin D per hari dan Anda mungkin bisa berumur lebih panjang. Studi yang dilakukan pada 2007 terhadap 57 ribu orang dewasa di Eropa, Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi vitamin D, risiko kematiannya berkurang tujuh persen. Vitamin D diketahui punya beberapa manfaat bagi kesehatan, antara lain memperkuat sistem imun dan tulang. Vitamin D juga menurunkan risiko diabetes, kanker, tekanan darah tinggi dan penyakit ginjal.