PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA … · DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9B10k G Lt. XIII Telp. (021) 3814216. 3823054, 3823158,

Kepada Yth

OariTanggalHal

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASANJln. Medan Merdeka Selatan 8-9 B10k G Lt. XIII Telp. (021) 3814216. 3823054, 3823158, 3823258,

3823449, 3823457, Fax. (021) 3848850

JAKARTA 10110

NOTA DINASNomor: yo Z. /0794

Gt 'ih;~ /)

1. Gubernur Oaerah Provinsi OKI Jakarta2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta _. ~~~/l\3. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakart ~

Kepala Oinas Kominfo dan Kehumasan~ 0 I akarta1 Maret 2011Tindak Lanjut Amanah Undang-Undang 14/2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang 14/2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik dan menindaklajuti arahan dalam Rapim Gubernur berkaitan dengandibuka atau tidaknya SPJ BOS (Oinas Pendidikan), dapat dilaporkan hal-hal sebagaiberikut:

1. Oipimpin oleh Sekda dan dihadiri oleh Inspektur, Karo Hukum, dan beberapainstansi terkait telah dilakukan konsultasi dengan Sekretaris Oi~en Informasi PublikKemenkominfo (Ismail Cawidu) dan Komisioner Komisi Informasi Pusat (UsmanAbdhali Watik) pada tanggal 17 Februari 2011.

2. Oalam konsultasi tersebut diarahkan hal-hal sebagai berikut:

A. Pemprov. OKI Jakarta segera melakukan hal-hal antara lain:

• Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPIO) danPPIO Pembantu di setiap SKPO.

• Menetapkan Peraturan Gubernur teritang mekanisme pelayanan informasipublik.

• Menetapkan indeks yang berisi informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta; informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yangdikecualikan; dan informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

B. Pemprov. OKI Jakarta dapat menggunakan referensi antara lain:• PPIO di Kementrian Kominfo RI dijabat oleh Juru Bicara Kemenkominfo

(Gatot Oewobroto).• BPKP dan OPR RI telah memiliki SK tentang mekanisme (SOP) dan Indeks

Informasi Publik.

C. Untuk menetapkan Indeks Informasi dibuka atau tidak (dikecualikan), harusdilakukan uji konsekuensi. Oi samping itu juga perlu di rujuk Undang-Undangyang mengatur bahwa suatu informasi itu harus dirahasiakan.

3. Menyikapi arahan tersebut disarankan hal-hal sebagai berikut :• Segera ditetapkan/ditunjuk PPID dan PPID Pembantu di setiap

SKPD/UKPD (46 SKPD yang merupakan entitas akuntansi) dengan SKGubernur.

• PPID dijabat oleh Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfomassedangkan PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris atau Kepala Bagian TUdi SKPD/UKPD yang bersangkutan.

• PPID juga mengkoordinasikan PPID Pembantu untukmenyusun/merumuskan Peraturan Gubemur tentang mekanisme (SOP)dan Indeks Informasi Publik.

4. Rencana kerja pembentukan PPID dan Penetapan Peraturan Gubemur tentangmekanisme (SOP) dan Indeks Informasisebagaimana terlampir.

Demikian hal-hal yang dapat dilaporkan, mohon arahan lebih lanjut.

SI, INFORMATIKAV OKI JAKARTA

ACTION PLAN PENYUSUNAN SK GUBERNURTENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA

No Item Penanggung Jawab Waktu Keterangan

1. Penelusuran Pembanding Kasie. Informasi Publik , Kasie. Data 1-4 Maret PPID Kementrian Kominfo, PPID DPR RI, PPID Polri,dan Informasi Kehumasan, dan Kasie. Komisi Informasi Pusat,Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan

2. Pembentukan Tim Kecil Kabid. Informasi Publik 7 Maret Terdiridari : Sekretaris Dinas, Kabid. Media Massa,Kasie. Informasi Publik, Kasie. Data dan InformasiKehumasan, Kasie. Penerbitan dan Media Luar Ruangdan Kasie. Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan,.Sugiyanto, Harry Sanjaya, Ika Meilani Untari, MethaSilvia Ningrum, Riezka Novia Bewinda, Syali Gestanon,Dhini Gilang Prasasti

3. Penyusunan Laporan Hasil Penelusuran Kasie. Informasi Publik 8-9 Maret Laporan disampaikan ke Kadis KominfomasPembanding

4. Penyusunan Draft Pengangkatan PPID di Kasie. Informasi Publik, Kasie. Data 10-11 Maret -Pemprov. DKI Jakarta dan Informasi Kehumasan

5. Konsultasi dengan Komisi Informasi Kasie. Informasi Publik , Kasie. Data 15 Maret -Pusat dan Informasi Kehumasan, dan Kasie.

Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan

6. Rapat I Pembahasan Draft Kasie. Informasi Publik 17 Maret SKPD yang di undang : Inspektorat, Biro Hukum, BiroPengangkatan PPID di Pemprov. DKI Ortala, BKD, DiskominfomasJakarta dengan SKPD terkait

7. Rapat II Pembahasan Draft Kasie. Informasi Publik 21 Maret SKPD yang di undang : Inspektorat, Biro Hukum, BiroPengangkatan PPID di Pemprov. DKI Ortala, BKD, DiskominfomasJakarta dengan SKPD terkait

8. Paparan dihadapan Sekda Kabid. Informasi Publik 22 Maret -

9. Pembuatan Perbal Kasie. Informasi Publik 23-31 Maret Koordinasi dengan Biro Umum

10. Penetapan SK Gubernur Tentang Sekda Provo DKI Jakarta dan Kadis. 01-Apr PPID dan PPID PembantuPengangkatan PPID Kominfo

11. Pengarahan PPID & PPID Pembantu Sekda Provo DKI Jakarta dan Kadis. 05-Apr PPID dan PPID PembantuKominfo

ACTION PLAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNURTENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) INFORMASI PUBLIK

01 PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA

No Item Penanggung Jawab Waktu Keterangan

1. Koordinasi dan Penyusunan Draft Kabid. Informasi Publik, Kasie. 4-8 April Sekretaris Diskominfomas, Biro Hukum, Biro Ortala,Pergub. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik, Kasie. Data dan Inspektorat, Biro Umum, BPKD(SOP) Informasi Publik Informasi Kehumasan, Kasie.

Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan,dan Kasie. Penerbitan dan Media LuarRuang

2. Koordinasi PPID dan PPID Pembantu Kasie. Informasi Publik, Kasie. Data 13-21 April Inventarisasi dan Indeks informasi dan dokumentasi •dan Informasi Kehumasan, Kasie. yang wajib disediakan & diumukan secara berkala,Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan, secara serta merta, tersedia setiap saat, dan informasidan Kasie. Penerbitan dan Media Luar yang dikecualikanRuang

3. Uji Konsekuensi Indeks Informasi Kadis. Kominfomas 14-25 April Dilakukan di masing-masing PPID dan PPID Pembantu

4. Pembahasan Draft Indeks Informasi Kabid. Informasi Publik 25-29 April Pembahasan dilakukan dengan para PPID dan PPIDPembantu dibagi dalam 5 (lima) hari kerja

5. Paparan dihadapan Sekda Kabid. Informasi Publik 3 Mei -

6. Pembuatan Perbal Kasie. Informasi Publik4-18 Mei

Koordinasi dengan Biro Umum

7. Penetapan Pergub Mekanisme dan Sekda Provo DKI Jakarta dan Kadis. 18-Mei PPID dan PPID PembantuIndeks Informasi Kominfo