RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
1
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
PEMERINTAH KOTA PADANG
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
2
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
serta Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Pengendalian dan Evaluasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Pemerintah
Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah.
Dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam
RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Organsisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Renstra OPD merupakan tanggungjawab Kepala OPD yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
Penyusunan Perubahan Renstra-OPD Kantor Kesbangpol Kota
Padang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang
Tahun 2014-2019 dan diselaraskan dengan program pembangunan yang
menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimanana tertuang dalam RPJMD
Kota Padang terutama untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang lebih terukur dan bersifat outcome perlu dilakukan perubahan Renstra
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
3
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
masing-masing OPD namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan
fungsi Kantor Kesbangpol serta memperhatikan program dan kegiatan yang
telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kantor Kesbangpol Kota
Padang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun
Perubahan Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan kegiatan.
Dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
antara lain dinyatakan bahwa Renstra-OPD disiapkan dengan berpedoman
pada rancangan awal RPJM Daerah, sedangkan rancangan RPJM Daerah
disusun dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dan berpedoman
pada RPJP Daerah. Dengan demikian dokumen Renstra-OPD tidak bisa
dipisahkan dari keberadaan 2 (dua) dokumen yang lain yaitu RPJP Daerah
dan RPJM Daerah.
Adapun secara substansi Perubahan Renstra-OPD juga terkait dengan
perencanaan sebelumnya dalam artian merupakan perencanaan-
perencanaan yang telah ada.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ;
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
4
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.
14. Surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 050.29/P2EP-Bappeda/I-
2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa dengan
berlakunya OPD sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun
2016, maka seluruh OPD harus menysun/merevisi Renstra dengan
berpedoman kepada RPJMD 2014-2019
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud : Maksud disusunnya Perubahan Renstra OPD adalah sebagai
pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Kantor
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
5
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Kesbangpol Kota Padang serta memberikan arah kebijakan,
program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun
kedepan.
Tujuan : Tujuan disusunnya Renstra OPD adalah untuk mengoptimalkan
peran Kantor Kesbangpol Kota Padang dalam pencapaian visi,
misi, Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor
Kesbangpol agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah
yang tertuang dalam RPJMD.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya Kantor Kesbangpol
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesbangpol
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumbar
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
4.3. Strategi Dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA
BAB VII PENUTUP.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
6
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Perda Nomor 17
Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang,
yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun
2012.
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan sehubungan dengan telah
berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang 2009-
2014, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang menyusun Renstra
untuk masa lima tahun ke depan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor
Kesbangpol mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam kebijakan di
bidang Kesatuan Bangsa Politik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
bidang Kesatuan Bangsa Politik.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Kesbangpol mempunyai
fungsi:
a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis SDM yang handal di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
7
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
c. Pengelolaan keuangan urusan ketatausahaan keuangan secara propesional
akuntable.
Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, Sub Bagian Tata
Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan masing-masing
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesbangpol Kota Padang adalah sebagai
berikut :
Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
KEPALA KANTOR
Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan ketentuan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat.
Penjabaran tugas pokok Kepala Kantor adalah :
KEPALA KANTOR
KASI. BINA IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN
KASI. POLITIK DAN
KEWASPADAAN NASIONAL
KASI. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN
EKONOMI
KASUBAG.TATA USAHA
STAF
STAF
STAF
STAF
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
8
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
a. menyusun kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
b. merumuskan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian
visi dan misi organisasi;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang
kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah
daerah;
d. menyelenggarakan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan
ketahanan nasional dan masyarakat;
e. mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan
bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
berlaku untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
f. membina aparatur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan
bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
guna mewujudkan aparatur yang profesional;
g. mengarah proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang
kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah
ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi /tepat sasaran;
h. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang
kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan
tugas;
i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;
j. pengguna anggaran Kantor;
k. pengguna barang Kantor; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
9
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam
memberikan pelayanan teknis administrasi dalam menyusun perencanaan,
pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas;
Penjabaran tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah :
a. menyusun rencana anggaran, belanja kantor dan program Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik;
b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengadministrasian keuangan kantor, perjalanan dinas dan
rumah tangga;
d. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan
kantor;
e. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
f. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan,
perpustakaan dan dokumentasi dan administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
Seksi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kebijakan Walikota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penjabaran tugas pokok Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
adalah :
a. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja,
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
10
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga;
b. mengkoordinir dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan;
c. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai
sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
d. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan
ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Politik dan
Kewaspadaan Nasional
Penjabaran tugas pokok Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional adalah :
a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
b. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
11
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol
dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,
pilpres dan pilkada;
e. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang
sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres
dan pilkada;
f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,
bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik;
g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan;
h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga asing;
i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan;
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
12
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
j. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor.
Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi.
Penjabaran tugas pokok Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi, adalah :
a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
b. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang di bidang ketahanan
seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi
budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial
kemasyarakatan;
c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
13
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan
seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi
budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial
kemasyarakatan;
e. memfasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang
ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan
akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah
sosial kemasyarakatan ;
f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan
ormas perekonomian;
g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
j. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang
kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,
investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan
lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
14
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.2 SUMBER DAYA KANTOR KESBANGPOL
a. Sumber Daya Manusia
Dalam pelaksanaan tugas, Kantor Kesbangpol Kota Padang didukung oleh
pegawai berjumlah 23 Orang.
Secara rinci data pegawai di Kantor Kesbangpol Kota Padang dapat
dibagi sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
NO. GOLONGAN JUMLAH (ORANG)
1. Golongan IV 5
2. Golongan III 13
3. Golongan II 10
4. Golongan I -
Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO. PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)
1. S2 5
2. S1 8
3. Sarjana Muda/D3/D2 3
4. SLTA/Sederajat 12
5. SLTP/Sederajat -
6. SD -
Tabel 3. Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon.
NO.
JABATAN
ESELON
III A IV A
1. Kepala Kantor 1 -
2. Kepala Sub Bagian/Seksi - 4
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
15
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
b. Perlengkapan/Aset
Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung aktivitas Kantor
Kesbangpol Kota Padang terus diupayakan bertambah sesuai dengan
kebutuhan.
Adapun sarana prasarana yang dimiliki, antara lain :
NO. JENIS JUMLAH
1. K endaraan Dinas Roda 4 (Mobil) 4
2. Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor) 9
3. Mesin Ketik Manual 6
4. Kipas Angin 3
5. Dispenser 2
6. Filling Kabinet Besi 7
7. Hardisk Eksternal 1
8. Lemari Kayu/ Kaca 5
9. Mesin absensi 1
10. Kursi Tamu 2 set
11. Kursi Kerja pejabat esl. III 1
12. Kursi kerja pejabat esl. IV 6
13. Meja Biro 23
14. Lemari Es 1
15. Televisi 3
16. Komputer 4
17. Lap Top 12
18. AC 4
19. Printer 9
20. Alat Perekam 3
21. Proyektor + Layar 1 set
22. Camera 2
23. Handycam 2
24. Pena Digital Camera 7
25. Gedjet/IPAD 2
26. Handy Talkie + Repiter 8
27. Genset 1
28. Telephon 1
29. Mesin Fax 1
30. Meja TU 1
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
16
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
31. Whiteboard 1
32. Kursi kerja pegawai non Struktural 10
Untuk melaksanakan program dan kegiatan masing-masing sub bagian dan
Seksi, Kantor Kesbangpol Kota Padang memperoleh dukungan dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
2.3 KINERJA PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL
Pelayanan yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1) Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memproses surat masuk dan surat keluar
- Mengetahui SPJ dan Laporan keuangan
- Menyiapkan konsep surat keputusan
- Mengkoordinir pengadaan kendaraan dinas
- Menertibkan administrasi Kepegewaian
- Mengkoordinir laporan penatausahaan barang milik daerah
- Memproses pemeliharaan kendaraan operasional
- Mengkoordinir program kerja
2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, yang mempunyai tugas
sebagai berikut :
- Melakukan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda
melalui kegiatan Kemah Bhakti Bhinneka Tunggal Ika.
- Melakukan Bimtek FPK, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
bagi Aparatur.
- Melakukan verifikasi dalam Pembuatan SPJ Kegiatan.
- Mengeluarkan rekomendasi izin Penelitian.
- Melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan Pengwasan Orang
Asing.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
17
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
3) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional, yang mempunyai tugas :
- Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait tentang tahapan-
tahapan Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilgub.
- Melakukan Pendidikan Politik bagi Partai Politik, ORMAS, dan Tokoh
Agama.
- Melakukan Bimtek FKDM bagi Tokoh Adat dan Ormas.
- Melakukan verifikasi dalam Pengajuan dana partai politik.
- Melakukan Penelitian Partai Politik dan ORMAS.
- Melakukan verifikasi bagi lembaga yang mengajukan proposal dan
lembaga yang mendapatkan dana hibah.
- Melakukan pemantauan kelapangan tentang keberadaan ORMAS
sebelum dikeluarkan SKT.
- Melakukan Koordinasi dengan muspida tentang situasi atau isu-isu
yang berkembang dalam masyarakat.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan
Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilgub.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait kapan penyelenggaraan
Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilgub.
- Mengeluarkan rekomendasi izin keramaian
- Melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi generasi muda.
4) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, yang
mempunyai tugas :
- Membuat SK Kegiatan SK-4, Kegiatan Aktual dan Forum Kerukunan
Umat Beragama.
- Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan SK-4, Kegiatan Aktual
dan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- Memproses surat masuk pada masing-masing kegiatan.
- Mengetahui surat keluar pada masing-masing kegiatan.
- Memverifikasi pengadministrasian SPJ Kegiatan operasi Kegiatan SK-
4, Kegiatan Aktual dan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Kominda
kepada semua intel pada instansi terkait.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
18
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
1. Pelayanan Publik
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan aturan yang berlaku dalam rangka terciptanya hubungan
komunikatif dengan masyarakat.
Bentuk pelayanan :
1. Rekomendasi penelitian/survei yang diberikan kepada mahasiswa
perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Padang.
2. Rekomendasi keramaian terhadap organisasi kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik dan masyarakat
umum.
3. Menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi Ormas/ OKP/ LSM dan
Organisasi Politik.
4. Memproses administrasi bantuan keuangan/ hibah bagi Ormas/
OKP/ LSM dan Partai Politik.
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
Berangkat dari visi dan misi Kepala Daerah dalam rencana pembangunan
Kota Padang dibidang kesatuan bangsa dan politik dan prioritas
pembangunan daerah, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 mengembangkan pendidikan
politik, wawasan kebangsaan dan Belanegara serta terciptanya masyarakat
Kota Padang yang demokratis dan harmonis.
Keberhasilan yang telah dilakukan dalam membentuk komunikasi dan
koordinasi dengan berbagai lembaga baik pusat maupun daerah serta semua
elemen masyarakat.
Walaupun berbagai peraturan dan kebijakan politik yang telah diambil oleh
Pemerintah Kota Padang, namun beberapa permasalahan masih menjadi
tantangan dalam pembangunan Kota Padang.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
19
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Untuk masa yang akan datang perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan
pada masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan instansi, badan, lembaga
pusat maupun daerah secara rutinitas.
SWOT KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Analisis SWOT tentang fungsi Kantor Kesbangpol Kota Padang sebagai
Pemberi informasi kondisi sosial politik di daerah dan dinamikanya kepada
Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
a. Strength (Kekuatan) :
- Kuantitas Pegawai Kantor Kesbangpol Kota Padang yang mecapai 34
orang;
- Dasar hukum yang jelas (PP 19 Tahun 2010, Permendagri No.11/ 2006,
Perwako Walikota Padang No.49 tentang 2012 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Kantor Kesbangpol Kota Padang);
- Kegiatan rutin kantor yang dilakukan oleh pegawai Kantor Kesbangpol
Kota Padang.
- Fasilitas telepon dan Jaringan internet;
b. Weakness (Kelemahan) :
- Sarana dan prasarana (jumlah line telepon, mesin fax terbatas, scanner dan
printer serta Personal computer/ Laptop) yang kurang memadai;
- Mental pegawai & pola pikir (mindset) pegawai;
- Pola pikir yang parsial sesuai dengan tugas pokok bidang;
- Pelibatan pejabat struktural sebagai pengawas dan penanggung jawab
kegiatan sangat minim.
- Tunjangan tambahan bagi petugas piket belum diatur dengan baik
- Terkikisnya tata hubungan loyalitas kabupaten/kota kepada provinsi
pasca otonomi daerah;
c. Oportunity (Peluang) :
- Kemajuan teknologi berbasis internet;
- Keterbukaan informasi publik;
- Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi (smartphone);
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
20
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
d. Threat (Ancaman) :
- Gerakan Terorisme
- Gejala Disitegrasi bangsa
- Konflik keagamaan seperti kasus Jemaah ahmadiyah.
- Konflik masyarakat (ormas/ LSM)
- Penetrasi asing dalam berbagai sektor
- Mental seluruh elemen bangsa yang telah semakin jauh dari nilai-nilai
budaya bangsa;
- Perilaku elit yang telah kehilangan makna di mata masyarakat;
- Kebebasan berpendapat yang telah melanggar tata aturan yang berlaku.
Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka terdapat beberapa strategi yang
dapat diterapkan agar fungsi Kantor Kesbangpol Kota Padang sebagai
pengumpul, koordinator dan pemberi informasi tentang dinamika sosial
politik di daerah dapat dilaksanakan secara optimal adalah
1. Perubahan paradigma pegawai kantor;
Perubahan manajemen pegawai kantor adalah dari pegawai yang hanya
menjaga kantor menjadi pusat kendali informasi sosial politik tingkat Kota
Padang.
Pusat kendali informasi sosial politik tingkat Kota Padang yang melibatkan
seluruh aparatur Kantor Kesbangpol Kota Padang serta para pejabat
struktural sebagai pengawas dan penanggungjawab harian secara bergiliran
dengan tugas untuk menyerap, mengumpulkan aneka informasi tentang
dinamika sosial politik dan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah
Kota Padang melalui laporan resmi dari Kesbangpol (sebagai pusat kendali
informasi di daerah), sinergi dengan jaringan intelejen dibawah koordinasi
Komunitas Intelejen daerah (KOMINDA) ditambah melalui berita di media
elektronik, media cetak dan media online melalui jaringan internet sehingga
dihasilkan data yang komprehensif sebagai bahan masukan bagi pimpinan
daerah di tingkat Kota Padang secara rutin dan up to date.
Dalam hal ini tantangan yang terbesar adalah mengubah mindset (pola pikir)
aparatur di Kantor Kesbangpol Kota Padang yang sebagian merasa (sudah)
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
21
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
tidak memiliki hierarki dengan pemerintah provinsi, selanjutnya berkaitan
dengan dukungan sarana prasarana, personil dan pendanaan.
2. Dukungan personil, sarana prasarana dan anggaran;
Dukungan personil tentunya adalah dari segi tingkat pemahanan individu
tentang keberadaan dan fungsi pusat kendali informasi sosial politik
(puskinsospol) sehingga diperlukan pemberian bimbingan dan pembinaan
aparatur yang dapat diberikan oleh unsur KOMINDA dalam proses
pengumpulan dan pencarian data, dan TNI/ KEPOLISIAN yang berkaitan
dengan pola pelaporan berjenjang dan bentuk laporan yang terdiri dari
berbagai laporan dengan istilah lapsit (laporan situasi) harian, mingguan,
bulanan dan insidentil (kasuistis) serta pelatihan penguasaan internet bagi
aparatur khusus untuk pencarian data dan pengumpulan data primer
dengan validitas yang tinggi diperlukan keterlibatan AHLI IT (Information
Technology).
Sarana dan Prasarana tentunya berkaitan erat dengan keberadaan ruangan
khusus pusat kendali informasi sosial politik (puskinsospol) yang terpisah
dari rutinitas harian Kantor Kesbangpol Kota Padang dengan fasilitas
personal komputer/ Laptop, printer, Scanner, kamera, Handycam dan
jaringan internet yang handal serta dengan keamanan yang cukup ketat,
sehingga tidak sembarang orang bisa keluar masuk ruangan jika tidak pada
saat melaksanakan piket di ruang tersebut.
3. Pemanfaatan teknologi informasi;
Pemanfaatan teknologi informasi ini tentunya optimalisasi penggunaan
internet dan intranet dalam memperoleh berita dan informasi yang
diperlukan segera serta komunikasi data melalui email dan komunikasi
online dengan fasilitas chatting dengan tujuan memperoleh data akurat dan
up to date bagi kepentingan pimpinan dalam mengambil tindakan dan atau
kebijakan.
4. Membangun koordinasi antara aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota,
Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Dirjen Politik dan
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
22
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Pemerintahan Umum Kemendagri melalui pendekatan kegiatan dan
stimulan anggaran secara berkala.
Membangun koordinasi antara aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota,
Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Dirjen Politik dan Pemerintahan
Umum Kemendagri melalui pendekatan kegiatan tentunya berkaitan
dengan pembinaan dan bimbingan teknis tentang fungsi pusat kendali
informasi sosial politik bagi aparatur kesbangpol kabupaten/ kota secara
simultan dan terarah, serta jika dimungkinkan berdasarkan peraturan
perundangan tentang keuangan daerah maka dapat diberikan stimulan
anggaran secara berkala kepada kesbangpol kabupaten/ kota agar tata
hubungan provinsi dan kabupaten/ kota memiliki soliditas yang tinggi serta
bisa saling bertukar informasi untuk kemajuan daerah khususnya di bidang
sosial politik.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
23
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
BAB. III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apabila isu strategis ini
tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses
demokratisasi dan reformasi birokrasi yang berdampak pada
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Perbaikan tata pemerintah ini meliputi tranparansi pemerintahan,
profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan
terhadap hukum. Karena itu reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan
dalam periode lima (5) tahun mendatang.
Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan daerah yang bersifat
strategis yang dimiliki oleh Kantor Kesbangpol merupakan isu strategis dari
Pemerintah daerah Kota Padang yaitu antara lain “isu strategis Reformasi
Birokrasi,” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. Dimana
dalam pelaksanaan RPJMD Kota Padang, Kantor Kesbangpol melaksanakan
misi ke 6 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
melayani. Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah
terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan melayani melalui
penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government).
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
24
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan OPD beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :
1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas.
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya Kesadaran Berpolitik dalam meningkatkan kehidupan yang
demokratis.
3. Database OKP dan Ormas yang tersedia belum sempurna.
4. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan
tugas di Kantor Kesbangpol.
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.
Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih adalah
“Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan
Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya“
Dari visi tersebut terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan dan
sasaran utama yang diharapkan dapat tercapai dalam periode 5 tahun
mendatang yaitu :
1. Pendidikan, melalui pendidikan akan dapat diwujudkan sumberdaya
manusia yang berkulaitas sebagai modal dasar untuk mendorong proses
pembangunan Kota.
2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan
menengah (UKM) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan warga kota.
3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan pantai
Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan,
merupakan potensi Kota yang sangat penting disamping perdagangan.
Kharakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat
dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
25
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan
sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota
menjadi semakin cepat dan efesien.
4. Religius, baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang
sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing
tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
patuh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan
sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat;
5. Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal,
khususnya budaya minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya
sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan
dilakukan adalah :
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan
sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat
sumatera;
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan
berkesan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi
kerakyatan;
5. Menciptakan kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan
menghargai kearifan lokal;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan Kota Padang yang
berkelanjutan khususnya dibidang politik, Sebagaimana telah dimuat dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
26
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, guna mewujudkan
pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparansi dan akuntabel
merupakan suatu kewajiban. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah
Kota Padang telah menetapkan beberapa tujuan guna mencapai misi
Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu perlu melakukan berbagai
kebijakan lanjutan dibidang politik baik melalui penyusunan Peraturan
Daerah, sosialisasi politik dan pendidikan politik, baik bagi aparatur dan
masyarakat.
Bahwa dalam melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi
Kantor Kesbangpol Kota Padang kedepan (tahun 2014–2019) yang telah
direncanakan dalam beberapa kegiatan yaitu :
1. Menjaga ketentraman dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal
ditengah masyarakat.
2. Memantapkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme ditengah
masyarakat.
3. Mewujudkan Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
4. Melaksanakan pendidikan politik bagi geberasi penerus bangsa.
Bahwa implementasi dalam mewujudkan tugas dan fungsi Kantor
Kesbangpol perlu didukung dengan upaya-upaya peningkatan yaitu :
1. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemeliharaan dan ketertiban
lingkungan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat supaya tidak mudah terprofokasi oleh isu tidak
bertanggungjawab.
2. Keterlibatan masyarakat dalam menunjang dan mengawasi jalannya
pemerintahan dengan baik karena pengawasan melekat juga harus
melekat pada masyarakat supaya pemerintahan yang sedang berjalan
sesuai dengan aturannnya. Disini masyarakat juga bertindak dalam
pemberdayaan politik.
3. Peningkatan akan kesadaran yang tinggi terhadap masalah idiologi dan
cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan
cara menumbuhkan kesadaran dengan program dan kegiatan.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
27
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
4. Meningkatkan kerjasama dan intensitas hubungan dengan instansi
vertikal lainnya supaya semua program yang telah dicanangkan oleh
pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan mendapat
dukungan dari semua pihak.
5. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan politik yang lebih terarah dalam arti dapat menjangkau ke
berbagai instansi terkait dan masyarakat pada umumnya.
Bahwa upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dilakukan guna
meningkatkan kinerja Kantor Kesbangpol Kota Padang khususnya sehingga
dapat memberikan jawaban atas harapan yang diinginkan sesuai dengan
visi, misi serta tujuan Kantor Kesbangpol Kota Padang dalam melaksanakan
pembangunan yang berlandaskan demokrasi, keadilan, transparansi dan
akuntabel.
Namun demikian upaya untuk mewujudkan pemerintah yang mampu
memberikan jawaban atas harapan tersebut sangatlah tidak mudah, sehingga
peningkatan pengetahuan terhadap aturan-aturan bidang politik perlu
ditingkatkan di instansi/OPD masing-masing.
4.3. Telaahan Renstra Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri
dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
Tugas pokok Kantor Kesbangpol Kota Padang sangat relevan dalam rangka
merealisasikan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih, khususnya pada misi ke enam yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani” yang bertujuan tercapainya
tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dan melayani
melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Tugas pokok Dirjen Kesbangpol yang diimplementasikan Renstra Kemedagari
dalam Rentra OPD tahun 2014-2019 telah mengakomodir Renstra Kementrian
Dalam Negeri dengan visi “Terwujudnya Direktorat Jendral Kesbangpol
Kementerian Dalam Negeri yang mampu memberikan Pelayanan Prima
Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Mendukung
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri ” .
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
28
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance), merupakan
perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa. Prinsip-prinsip Tata kelola Pemerintahan yang baik antara lain :
Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi, dan
Efektifitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan kedepan, Partisipasi dan
penegakan hukum.
Misi Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri adalah :
M1. Memantapkan Pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar negeri
lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja, bermanfaat dan
terukur.
M2. Memantapkan organisasi dan kepegawaian Kementerian Dalam Negeri
yang efisien, efektif dan profesional, dengan didukung oleh SDM aparatur
yang profesional dan bebas KKN.
M3. Memantapkan Produk Hukum dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan dapat
dipertanggungjawabkan.
M4. Memantapkan kualitas informasi dan kehumasan dalam penyelen-
ggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan
sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government.
M5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan
aset, serta standar pelayanan umum di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri secara berkulaitas dan memadai.
Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut diatas, setjen
telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014
yakni :
T1. Meningkatkan kulitas penyusunan perencanaan dan kerjasama luar
negeri dalam aspek program, anggaran dan monev Kementerian Dalam
Negeri dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
T2. Meningkatkan kualitas organisasi dan kepegawaian dalam rangka
optimalisasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
29
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
T3. Meningkatkan kualitas produk hukum dan kajian kebijakan strategik
lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta
fasilitasi penyelesaian sengketa hukum.
T4. Meningkatkan kualitas pengelolaan data, informasi, komunikasi dan
kehumasan lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung
pelayanan informasi publik.
T5. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN) Kementerian Dalam Negeri, serta pelayanan umum, dan sarana dan
prasarana gedung kantor lingkup Kementerian Dalam Negeri.
Begitu pula halnya dengan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2014-2019 sudah diakomodir dalam Renstra Kantor Kesbangpol Kota
Padang dimana Visi Kantor Kesbangpol Kota Padang adalah
“Terwujudnya Stabilitas Politik dan Kehidupan Yang Demokratis Di Padang
Kota Tercinta”, dengan Misi :
1. Menciptakan dan memperkokoh ketahanan seni, budaya, agama,
kemaysarakatan dan ekonomi serta keamanan yang aktif dan dinamis.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat menuju kehidupan berideologi
dan berwawasan kebangsaan dalam wadah NKRI.
3. Meningkatkan pengelolaan sistem dan implementasi politik serta
kewaspadaan nasional dalam rangka pengembangan budaya dan etika
politik yang berbasis masyarakat melalui program fasilitasi dan
pemberdayaan kelembagaan partai politik dan organisasi
kemasyarakatan.
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daeah Nomor 4 Tahun 2012 telah
diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
30
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
RTRW telah diacu dalam hal pemberian advice planning terhadap ijin lokasi
pemanfaatan lahan dan rencana penggunaan kawasan dalam skala besar.
Terkait dengan isu lingkungan, isu lingkungan yang paling utama di
Kota Padang adalah tingginya pencemaran akibat kegiatan produksi suatu
perusahaan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
(galian C). Hingga sekarang Kota Padang belum mempunyai Dokumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga perangkat untuk
melakukan evaluasi terhadap lingkungan hidup di Kota Padang belum
tersedia.
Pada Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Penataan ruang Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang
didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya
dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan
meningkatkan keserasian, keselarasan , dan keseimbangan subsistem yang
berarti juga meningkatnya daya tamping.
Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh
pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system
tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan
dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang propinsi Sumatera Barat
yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang. Potensi
sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang
darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kota Padang
wilayah Propinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi
kewenangan daerah Kota Padang.
Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional,
optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat
Kota Padang. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek
pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan
dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa
penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin
kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya
tamping wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
31
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan
generasi yang akan datang.
Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kota
Padang tahun 2009 -2020 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas
pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebagai berikut :
1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan,UMKM dan Koperasi
dan Iklim Investasi.
7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
10. Mitigas,Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan
Hidup.
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS
Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan derah yang bersifat
strategis yang dimiliki oleh Kantor Kesbangpol merupakan isu trategis dari
Pemerintah kota Padang yaitu antara lain isu strategis Reformasi Birokrasi,
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, dimana dalam pelaksanaan
RPJM Daerah Kota Padang, Kantor Kesbangpol melaksanakan misi 6, yaitu
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani,
dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terbangunnya tata pemerintahan
yang baik, bersih, dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (good government) terutama prinsip profesional,
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efesien. Dengan sasaran
yang hendak dicapai adalah :
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
32
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
a. Meningkatnya kinerja aparatur kota;
b. Tersedianya data dan informasi statistik;
c. Meningkatnya efektifitas peraturan daerah;
d. Meningkatnya efektifitas pelayanan satu pintu;
e. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
f. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah;
g. Terkurangnya temuan audit keuangan;
h. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan;
i. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana
pembangunan kota.
Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat
dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu
daerah , jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan
tepat, maka hal ini dapat mempercepat proses pencapaian tujuan
pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara
keseluruhan.
Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya
perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu
strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan
daerah kota Padang yang meliputi transparansi pemerintahan,
profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan
terhadap hukum dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini
merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun
mendatang.
Untuk meminimalisir isu-isu tersebut Kantor Kesbangpol mempunyai tugas
menyusun program, melaksanakan, membantu merumuskan kebijakan yang
berhubungan dengan keputusan-keputusan yang bersifat politik supaya
perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
33
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Pelaksanaan dari tugas dimaksud menunjukkan bahwa tata pemerintahan
yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di
bidang politik. Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan
dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa depan
yang lebih baik.
Isu Strategis :
Ideologi
1. Masih adanya upaya dari kelompok/ golongan yang
mempertentangkan Pancasila.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, terutama
penghayatan/ pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.
Politik
1. Isu politik berkelanjutan yang menuntut perwujudan Good and Clean
Governance dan implementasi demokratisasi kehidupan politik
masyarakat.
2. Perubahan penyempurnaan undang-undang bidang politik mewarnai
dinamika kehidupan/aktivitas para elite politik yang berpotensi
peningkatan suhu politik dan potensi kerawanan konflik interes
internal/ eksternal dalam kehidupan berpolitik.
3. Kontroversi fenomena golput terhadap partisipasi pemilih dalam
Pemilu/ Pilkada yang muncul sebagai akibat sikap patis dan krisis
kepercayaan atas tidak terpenuhinya aspirasi.
4. Prilaku birokrasi dan pejabat publik yang tidak menunjukkan sikap
netralitas terhadap kepentingan politik.
5. Masih kuatnya paham primordial berdasarkan atas dasar hubungan
emosional dengan komunitas/ elite politik.
6. Belum adanya jaminan sikap netralitas/independensi dari birokrasi
maupun penyelenggara pemilu (mobilisasi PNS/ pejabat struktural)
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
34
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
terhadap kehidupan politik dan masih ada kecenderungan
keberpihakan kepada elite politik yang yang menjadi kandidat.
Ekonomi
1. Dampak krisis keuangan global cukup berpengaruh pada pertumbuhan
pekonomian di daerah dan dapat menghambat laju pertumbuhan
pembangunan daerah, daya beli masyarakat maupun terjadinya
kesenjangan sosial masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan
potensi konflik horizontal dan konflik-konflik lainnya.
2. Menurunnya perumbuhan perdagangan antar daerah berkaitan dengan
hambatan administrasi perizinan, transportasi, komunikasi, dan sarana
pendukung.
3. Kondisi perekonomian dengan tidak adanya kepastian stabilitas harga
dan penyediaan barang, menimbulkan pengaruh dampak berkelanjutan
terhadap permainan kaum spekulan dan kelangkaan kebutuhan
masyarakat, seperti kelangkaan BBM dan gas, penyediaan pupuk dan
kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
4. Bertambahnya angka pengganguran akibat terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) dari perusahaan yang mengalami
kepailitan/kolap perusahaan.
5. Meningkatnya kasus Korupsi dikalangan aparatur pemerintah.
Sosial Budaya
1. Budaya daerah dan kearifan lokal dipandang belum mampu menjadi
filter dalam menghadapi pengaruh krisis global bagi bangsa.
2. Masih banyaknya penggunaan miras, narkoba yang merugikan
dikalangan generasi muda dan masyarakat.
3. Masih banyaknya perjudian dan penyakit masyarakat lainnya yang
sering meresahkan masyarakat.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
35
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
Trantibmas (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat)
1. Maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok/ golongan
masyarakat lainnya dalam menunutut berbagai keingginan.
2. Masih banyaknya gerakan/ancaman terorisme melalui aksi teror
maupun gerakan kelompok radikal.
3. Tingkat kriminalitas masih tinggi didominasi oleh kejahatan
konvensional dengan berbagai cara modus baru.
Untuk mengatasi berbagai persoalan yang mungkin dapat terjadi dilakukan
langkah-langkah konkrit dan pendekatan persuasif agar proses demokrasi
yang telah bergulir dapat terlaksana seiring dengan penerapan otonomi
daerah sehingga akar persoalan bangsa yang tumbuh selama ini dapat
diminimalkan sedemikian rupa dengan berpijak pada kerangka NKRI (Negara
Kesatuan Republik Indonesia).
Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka perlunya program pembinaan
kesatuan bangsa yang terpadu dan komprehensif demi tegaknya kehidupan
yang demokratis, aman, sejahtera serta mengusung semangat otonomi daerah
dalam kerangka NKRI.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
36
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
BAB. IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
4.1. VISI DAN MISI
Kantor Kesbangpol Kota Padang sebagai salah satu instansi unsur staf
pada Pemerintah Daerah Kota Padang terus menerus melakukan perubahan
ke arah perbaikan dalam melaksanakan peningkatan pelayanan baik untuk
lingkungan intern maupun ekstern dan Masyarakat.
Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Kota Padang dan tugas Kantor
Kesbangpol Kota Padang maka arah yang harus ditempuh oleh Kantor
Kesbangpol Kota Padang harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah
Daerah Kota Padang. Oleh karena itu harus dilihat 1 (satu) diantara 6
(enam) misi dari Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan dasar Visi Kantor
Kesbangpol Kota Padang. Dari 6 (enam) misi yang dimiliki Pemerintah
Daerah yaitu :
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM
yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan wilayah barat
Sumatera;
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan
berkesan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi
kerakyatan;
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan
menghargai kearifan lokal;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
37
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
maka misi nomor 5 (Lima) yang dapat dijadikan dasar Visi Kantor
Kesbangpol Kota Padang. Dengan demikian Kesbangpol Kota Padang
merumuskan Visi sebagai berikut :
“Terwujudnya Stabilitas Politik dan Kehidupan Yang Demokratis Di
Padang Kota Tercinta”, dengan Misi :
1. Menciptakan dan memperkokoh ketahanan seni, budaya, agama,
kemaysarakatan dan ekonomi serta keamanan yang aktif dan dinamis.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat menuju kehidupan berideologi
dan berwawasan kebangsaan dalam wadah NKRI.
3. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi tentang implementasi
politik serta kewaspadaan nasional dalam rangka pengembangan
budaya dan etika politik yang berbasis masyarakat melalui program
fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan partai politik dan organisasi
kemasyarakatan.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR
KESBANGPOL KOTA PADANG
1. TUJUAN
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang sebagai unit staf
yang mempunyai fungsi membantu Walikota dalam mengambil kebijakan
teknis Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Politik,serta
meningkatkan kapasitasAparatur dalam pengelolaan Organisasi serta
fasilitator bagi terwujudnya kehidupan suasana Politik yang
Demokratis,tertib,bertata krama,toleran dan penuh tanggung jawab dengan
berlandaskan semangat dalam kerangka NKRI, dalam kurun waktu lima (5)
tahun kedepan harus sudah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan apa yang
hendak dicapai lima tahun kedepan harus dirumuskan dengan cermat
dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikuasai. Sehingga tujuan
lebih realistik dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat tercapai.
Tujuan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor kunci keberhasilan
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
38
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
organisasi karena untuk tercapainya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
tersebut.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi
dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu lima (5) tahun.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai
oleh Kantor Kesbangpol Kota Padang untuk lima tahun kedepan adalah
sebagai berikut:
1. Menciptakan suasana aman, nyaman, tentram dan tertib di tengah
masyarakat;
2. Menciptakan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam wadah
NKRI;
3. Menciptakan stabilitas politik di tengah masyarakat.
2. SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan
adalah
1. Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
(Kantrantibmas)
2. Meningkatkan peran serta Organisasi Masyarakat dalam
pembangunan
3. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. STRATEGI
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus
menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
39
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Suatu strategi yang baik harus
dikembangkan dengan prinsip-prinsip:
a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak-belakang;
b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan
kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna
layanan, dan pemangku kepentingan;
c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam
proses internal OPD; dan
d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi
membentuk cerita atau skenario strategi.
Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka strategi yang akan
dilaksanakan Kantor Kesbangpol Kota Padang adalah sebagai berikut :
Strategi dari Misi Pertama:
1. Meningkatkan koordinasi intelijen daerah dan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan ketentraman.
Strategi dari Misi Kedua:
1. Meningkatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan kepada
Masyarakat.
Strategi dari Misi Ketiga:
1. Meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik kepada
masyarakat.
2. KEBIJAKAN
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
40
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional.
b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/ fokus, konkrit, dan
operasional;
c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan
strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu
keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka kebijakan Kantor
Kesbangpol Kota Padang untuk melaksanakan strategi adalah sebagai
berikut:
Kebijakan dari Misi Pertama :
1. Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta
masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban
Kebijakan dari Misi Kedua :
1. Perwujudan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Kebijakan dari Misi Ke Tiga :
1. Perwujudan kehidupan Politik yang Demokratis
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
41
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
BAB. V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
oleh Kantor Kesbangpol Kota Padang, maka program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), adalah sebagai berikut :
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal ,
dengan kegiatan:
a. Tim Koordinasi masalah keamanan dan ketertiban Kota (SK-4);
b. Tim Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
c. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang
Ipoleksosbudhankam.
d. Tim Terpadu Penanganan Masalah Konflik Sosial
2. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :
a. Forum pemantapan wawasan kebangsaan;
b. Forum kerukunan Umat Beragama;
c. Kemah Bakti Bhinneka Tunggal Ika;
d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ;
e. Upacara Bela Negara;
f. Forum Pembauran Kebangsaan;
g. Pengawasan Orang Asing;
3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
a. Desk Pilkada Gubernur Tahun 2015, Pemilu Legislatif dan Pilkada Walikota
2018 serta Pilpres 2019
b. Sosialisasi Penanganan Paham Radikalisme
4. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
a. Inventarisasi masalah Aktual
5. Program pelaksanaan pendidikan Politik Masyarakat
a. Penilaian Tokoh Masyarakat berprestasi
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
42
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
b. Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan
Partai Politik
c. Pemberdayaan dan Monitoring Lembaga Sosial kemasyarakatan dan Partai
Politik
d. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
43
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
BAB. VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Program Kerja Kantor Kesbangpol yang merupakan implementasi dari
kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan wajib adalah Fasilitator terwujudnya
kehidupan yang Demokratis di Kota Padang.
Indikator Kinerja Kantor Kesbangpol Kota Padang yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-1019 adalah :
No
Indikator Kinerja
Kondisi
Kinerja pada
awal
Periode
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
Akhir
Periode
RPJMD Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Jumlah kegiatan
pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
20 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 24 kegiatan
2. Jumlah kegiatan
pembinaan / pendidikan
/ sosialisasi
pengembangan wawasan
kebangsaan
30 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 34 kegiatan
3. Jumlah kegiatan
pembinaan / pendidikan
/ sosialisasi politik
masyarakat
20 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 20 kegiatan
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
44
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
BAB. VII
P E N U T U P
Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang,
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-
2019. Untuk mewujudkan pembangunan kota Padang yang berkelanjutan khususnya di
Kesatuan Bangsa dan Politik dan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good
goverment) merupakan kewajiban aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Untuk
mewujudkan hal tersebut memerlukan kerjasama yang berkesinambungan sehingga
kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan baik dan benar.
Perubahan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang 2014-2019 yang telah
dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Padang yang lebih baik sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Tahun 2014 - 2019 yang disusun
dalam kerangka Sistem Perencanaan pembangunan Nasional untuk rencana Pembangunan
jangka menengah juga merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan
Politik selama periode 2014 - 2019. Bagian yang terpenting dari rangkaian perencanaan
pembangunan daerah dalam penyusunan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah
dalam rangka wewujudkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Padang Tahun 2014-2019, telah melibatkan peran stakeholders yang ada dalam
upaya menghasilkan Perubahan Renstra yang dapat menampung aspirasi yang ada, serta
mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan
tahunan
Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Tahun 2014-
2019, sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja Penyelenggaraan
Pembangunan Bidang bangsa dan politik untuk masa 5 (lima) tahunan dan tahunan, yang
mana visi dan misi pembangunan akan dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran,
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2014-2019 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG
45
PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG
kebijakan dan program prioritas OPD, sebagaimana dimuat dalam Perubahan Renstra
Tahun 2014–2019 ini.
Pelaksanaan Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat
memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kesbangpol,
karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang
telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi
saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang
memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
KEPALA KANTOR KEPALA KANTOR
KESBANGPOL KOTA PADANG
MURSALIM, AP, M. Si
Pembina Tk. I, Nip. 19740608 199311 1 001