1 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG T E R M I N A L DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan jalan merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan di segala bidang; b. bahwa pengaturan operasional masalah terminal transportasi jalan yang ada selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja bidang perhubungan; c. bahwa dengan perkembangan kegiatan angkutan jalan yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan penyelenggaraan terminal transportasi jalan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Pekalongan dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
27
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/pekalongan3-2008.pdfwujud simpul jaringan transportas. 8. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
T E R M I N A L
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan jalan merupakan salah satu urat
nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting dalam menunjang
dan mendorong pertumbuhan di segala bidang;
b. bahwa pengaturan operasional masalah terminal transportasi jalan yang
ada selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja
bidang perhubungan;
c. bahwa dengan perkembangan kegiatan angkutan jalan yang semakin
meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu
menetapkan pengaturan penyelenggaraan terminal transportasi jalan
dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Pekalongan dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);
2
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lambaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerUndang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Penataan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2006 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERMINAL.
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perhubungan Kabupaten
Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan
Kabupaten Pekalongan.
7. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat
dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan
dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu
wujud simpul jaringan transportas.
8. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra
dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum;
9. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau
antar moda transportasi;
10. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam
terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk
menaikkan penumpang;
11. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal
penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan
penumpang;
12. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal
penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu
dan siap menuju jalur pemberangkatan;
13. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang
disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat
sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan
perjalanan;
5
14. Tempat Bongkar dan Muat adalah pelataran di dalam terminal barang
yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau
memuat barang;
15. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di
dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang
akan melakukan perjalanan;
16. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan
dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk
menempatkan barang yang bersifat sementara;
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
18. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknis yang berada dalam kendaraan tersebut;
20. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat
ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
21. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi
dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
22. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan bagasi;
23. Mobil barang adalah kendaraan selain mobil bus, mobil penumpang dan
kendaraan bermotor roda dua;
24. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan
tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
26. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang;
27. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah Angkutan dari satu kota ke
kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih
6
dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang
terikat dalam trayek;
28. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah Angkutan dari satu kota ke
kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu
daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat
dalam trayek;
29. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau
mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
30. Angkutan Perdesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota
yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan
mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam
trayek;
31. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang terhadap pelanggaran yang diancam dengan
hukuman pidana;
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh
Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan Penataan Terminal Transportasi Jalan adalah :
a. memberikan arahan yang jelas tentang pelaksanaan angkutan jalan
yang ingin dicapai terpadu dengan moda transportasi lainnya.
b. menciptakan penyelenggaraan lalulintas yang lancar, tertib, aman,
efisien dan efektif.
7
BAB III
TERMINAL PENUMPANG
Bagian Pertama
TIPE DAN FUNGSI TERMINAL
Pasal 3
(1) Tipe terminal penumpang terdiri dari:
a. Terminal penumpang tipe A;
b. Terminal penumpang tipe B;
c. Terminal penumpang tipe C.
(2) Terminal penumpang tipe A sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf
a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar
propinsi, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan
angkutan perdesaan.
(3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota
dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.
(4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.
Bagian Kedua
Fasilitas Terminal
Pasal 4
Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas
penunjang.
Pasal 5
(1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
b. Jalur kedatangan kendaraan umum;
c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan,
termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat
kendaraan umum;
d. Bangunan kantor terminal;
e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
f. Menara pengawas;
8
g. Loket penjualan karcis;
h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya
memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g
dan huruf i, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.
Pasal 6
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berupa:
a. Kamar kecil/toilet;
b. Musholla;
c. Kios/kantin;
d. Ruang pengobatan;
e. Ruang informasi dan pengaduan;
f. Telepon umum;
g. Tempat penitipan barang;
h. Taman.
Pasal 7
Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat sesuai dengan
kebutuhan.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas terminal penumpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur oleh Bupati.
Bagian Ketiga
Daerah Kewenangan Terminal
Pasal 9
(1) Daerah kewenangan terminal penumpang terdiri dari:
a. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang
diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
9
b. Daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah
lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk
kelancaran arus lalulintas di sekitar terminal.
(2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pengawasan terminal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.
Bagian Keempat
Lokasi Terminal
Pasal 10
Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan
rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana
umum jaringan transportasi jalan.
Pasal 11
Lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C, ditetapkan dengan
memperhatikan :
a. Rencana Umum Tata Ruang;
b. Kepadatan lalulintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
c. Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
d. Kondisi topografi lokasi terminal;
e. Kelestarian lingkungan.
Pasal 12
Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain harus memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi