PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASANkeuanganpamekasankab.com/v2/document/Akuntabilitas... · 2017. 11. 1. · Pamekasan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja tahun 2015 adalah merupakan

_tÑÉÜtÇ ^|ÇxÜ}t gt{âÇtÇ gt{âÇ ECDH ;_t~|Ñ< UtwtÇ cxÇzxÄÉÄttÇ ^xâtÇztÇ wtÇ Tááxà ^tuA ctÅx~tátÇ 1

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN ANGGARAN 2016


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat

dan karunia-Nya karena Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat

waktu. Dengan Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2015 tersebut dapat

dijadikan sarana akuntabilitas formal sekaligus sebagai evaluasi pertanggungjawaban

yang komprehensif Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kabupaten Pamekasan selama tahun anggaran 2015 maka disusunlah Laporan

Kinerja Tahunan (LAKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas capaian

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan wujud tanggung jawab ini maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcomes. Di sisi yang lain, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran

tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia

Aparatur dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Bupati


Pamekasan. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui

tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan melalui pelaksanaan Program dan kegiatan dengan

mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Stratejik yang telah

ditetapkan. Mudah-mudahan, penyajian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 menjadi cermin

bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar

pelaksanaaan kinerja ke depan dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

Pamekasan, Pebruari 2016

K E P A L A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680630 199303 1 005


DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL DEPAN ……………………………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………… iv

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………………………. vi

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………….. 1

A. Latar Belakang …………..…………………………………………………………….. 1

B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………….. 3

C. Dasar Hukum …………………………………………………………………………… 3

D. Gambaran Organisasi SKPD ………………………………………………………. 5

1. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………………… 5

2. Struktur Organisasi …………………………………………………………….. 6

3. Dukungan Sumber Daya Manusia ………………………………………… 9

E. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Yang Dilakukan SKPD ……………….. 10

1. Permasalahan Startegis Organisasi ………………………………………. 10

2. Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Selama Tahun 2015

Dalam Memecahkan Masalah Strategis Organisasi …………………. 11

F. Sistematika Penyajian LAKIP …………………………………………………….. 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………………….. 14

A. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan ……………………………………………………………… 14

1. Visi …………………………………………………………………………………….. 14

2. Misi ……………………………………………………………………………………. 15

3. Tujuan ……………………………………………………………………………….. 15

4. Sasaran ……………………………………………………………………………… 16

5. Matrik Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan ………………………………………………………… 17

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan ………………………….. 18


B. Rencana Kerja Tahunan 2015 …………………………………………………… 19

1. Rencana Kerja Tahunan 2015 (Sasaran Indikator dan Target

Kinerja 2015) ……………………………………………………………………… 19

2. Matrik Kesesuaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan …………………………. 23

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ………………………………………………….. 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………………………… 25

A. Pengukuran Kinerja ………………………………………………………………….. 25

1. Metode dan Formula Pengukuran Kinerja ……………………………… 26

2. Pengukuran Kinerja …………………………………………………………….. 26

3. Simpulan Kriteria Pengukuran Kinerja ………………………………….. 29

B. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 ………………………………………. 29

C. Akuntabilitas Anggaran ……………………………………………………………. 33

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………………….. 37

LAMPIRAN – LAMPIRAN ……………………………………………….…………………………….. 39

A. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ……….……………………………. 39

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 ……………………………….. 41

C. Matrik Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan …………………………………………………………….. 44

D. Rencana Kerja/RKT Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan …………………………………………………………….. 45

E. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 …………………….……………………. 49

F. Prestasi dan Penghargaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ………….………………………………. 51


IKHTISAR EKSEKUTIF

Bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana

diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberi

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk melaksanakan jalannya

pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya

yang ada di daerah masing-masing. Pemerintahan yang semula bercorak sentralistik

beralih menjadi desentralistik dengan harapan akan tumbuh dan berkembang dengan

titik tekan pada pemberdayaan masyarakat pada setiap aspek pembangunan.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut penyelenggaraan pemerintahan

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah. Kemudian juga untuk mendukung penyelenggaraan

otonomi daerah, pemerintah mengalokasikan melalui penyediaan sumber-sumber

pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi,

Dekonsentrasi, dan Tugas Perbantuan yang diatur dengan pola perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berdasarkan pembagian

kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Pelaksanaan peralihan kewenangan kelembagaan menjadi otonomi tersebut

memberikan nilai positif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor

15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pamekasan Nomor 15 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit

Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Kemudian diperkuat dengan

penetapan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan di dalam menjabarkan program-programnya untuk

menciptakan optimalisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah yang dijabarkan

dengan kegiatan-kegiatan teknis.


Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 Badan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Kabupaten Pamekasan melampirkan capaian kinerja (performance result)

selama tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategik Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dan Rencana Strategik Kabupaten

Pamekasan tahun 2013 – 2018.

Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja tahun 2015 adalah

merupakan bentuk komitmen untuk pelaksanaan kinerja tahun 2015. Sesuai dengan

Rencana Kinerja 2015 tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan telah merencanakan 3 (tiga) sasaran Strategik untuk dapat mencapai 3

(tiga) tujuan. Dan strategi yang diupayakan adalah melaksanakan 4 (empat) program

dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja

sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan “ Sangat Berhasil “

dicapai karena nilai capaiannya rata-rata berada pada kisaran 85 % s/d 100 %.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian Indikator

Kinerja Utama dan atau Indikator Kinerja Sasaran, pengukuran kinerja masing-masing

sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Terciptanya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah,

mencapai rata-rata 88,79 % predikat sangat berhasil.

b. Sasaran 2 : Terciptanya Peningkatan Kualitas Sistem dan Sarana Pengamanan

Asset, mencapai rata-rata 96,50 % predikat sangat berhasil.

c. Sasaran 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Keuangan, mencapai rata-rata 90,57 % predikat sangat berhasil.

Untuk melaksanakan strategik dalam upaya pencapaian sasaran tersebut

sumber dana yang telah dialokasikan dari APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2015

sebesar Rp. 9.963.061.400,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 8.981.697.362

atau 90,15%.


Dari angka realisasi terhadap 3 (tiga) sasaran strategik yang telah ditetapkan,

capaian kinerja pada tahun 2015 hampir seluruhnya telah berhasil direalisasikan

sesuai dengan yang diharapkan, walaupun anggaran yang dialokasikan kepada 38

kegiatan tersebut belum terserap 100 %.

Pamekasan, Pebruari 2016

K E P A L A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan

T t d


Pembina Utama Muda

NIP. 19680630 199303 1 005


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Bahwa Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Dalam dunia

birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di

tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja

setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada unit

kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Kemudian didalam

Instruksi Presiden tersebut juga diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah

sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya

berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis SKPD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai

perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber

daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam

melaksanakan Visi dan Misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang

telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan

informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan

prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk

mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas


Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Misi organisasi dengan

menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja

dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa

mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada

uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat

dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan

berjalan sesuai dengan Misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi

permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang

berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di

masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan,

untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan

input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang

ada. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk

memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah

dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Begitu juga dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten

Pamekasan sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati

Pamekasan. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan

pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten

Pamekasan dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 – 2018, yang

tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015. Disamping itu penyusunan LAKIP

ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan


Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan

kinerjanya di masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Maksud Disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan tahun 2015

didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban atas Instruksi Presiden

Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Tujuan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

tahun 2015 antara lain :

a. Mempertanggungjawabkan kinerja/ pencapaian tujuan dan sasaran dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan pemerintahan

yang baik (good governance).

b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai

kebijakan yang diperlukan.

c. Mewujudkan suatu kondisi yang ideal, lebih berhasil, lebih maju dan lebih

konsisten. Dengan kata lain ingin mewujdkan suatu realita antara

keinginan dan kenyataan pada kurun waktu tertentu.

C. Dasar Hukum.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tahun 2015 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).


2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4578).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.


12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah

Sakit Umum Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kab. Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5).

13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018.

14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas

dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.

D. Gambaran Organisasi SKPD.

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun

2008 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga

Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3

Seri D), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kab.

Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2013 Nomor 5). Kemudian diperkuat dengan penetapan Peraturan

Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan di dalam

menjabarkan program-programnya untuk menciptakan optimalisasi pengelolaan

keuangan dan asset daerah yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan teknis.

Dengan berdasarkan kepada kedua dasar hukum tersebut Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan,

pengkoordinasian, pengelolaan dan pengendalian dibidang

penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi, serta

pelaporan keuangan dan asset daerah.”


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;

2. Melaksanakan fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;

3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;

4. Menyusun rencana APBD dan rencana Perubahan APBD ;

5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD ;

6. Mengkoordinasikan penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu

pendapatan dan belanja daerah ;

7. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang/Asset Daerah ;

8. Menyusun dan mengelola piutang dan utang daerah ; dan

9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan didalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada Indikator

Kinerja Utama yang meliputi upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

daerah, peningkatan kualitas sistem dan sarana pengamanan asset daerah dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan.

2. Struktur Organisasi.

Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan memiliki struktur organisasi

sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris

− Kasubbag Umum dan Kepegawaian

− Kasubbag Keuangan

− Kasubbag Perencanaan

3. Kepala Bidang Anggaran

− Kasubid Pengumpulan Data dan Penyusunan Anggaran

− Kasubid Penatausahaan Anggaran


4. Kepala Bidang Perbendaharaan

− Kasubid Belanja Gaji Pegawai

− Kasubid Belanja Barang/Jasa, Modal, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan

5. Kepala Bidang Asset Daerah

− Kasubid Inventarisasi, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pengelolaan

Gudang Barang

− Kasubid Pengamanan, Penilaian Ganti Rugi serta Penyimpanan

Dokumen dan Benda Berharga

6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

− Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

− Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Asset

Adapun gambaran struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :


STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN

( PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TANGGAL 24 JUNI 2013 )


3. Dukungan Sumber Daya Manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan saat ini jumlah personel yang ada

sebanyak 45 orang terdiri dari : 40 orang berstatus PNS dan 5 orang berstatus

sebagai tenaga harian lepas. Adapun perincian dari komposisi sumber daya

pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan sebagai

berikut :

Tabel D.3.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No. Nama Jabatan Eselon Jumlah Ket

1. Kepala IIb 1

2. Sekretaris IIIa 1

3. Kepala Bidang IIIb 4

4. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang IVa 11

Jumlah 17

Sumber data : Buku Profil BPKA Kab. Pamekasan

Tabel D.3.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Nama Jabatan S2 S1 Diploma SLTA SLTP

1. Kepala 1

2. Sekretaris 1

3. Kepala Bidang 2 2

4. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang

1 10

5. Staf 2 10 2 9

6. Tenaga Harian Lepas 2 2 1

Jumlah 7 24 2 11 1

Sumber data : Buku Profil BPKA Kab. Pamekasan

Berdasarkan table D.3.2 di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah

pegawai dengan golongan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 24 orang (53,33 %),

yang kemudian diikuti golongan berpendidikan SLTA dengan jumlah pegawai

sebanyak 11 orang (24,44 %), dan golongan pendidikan selanjutnya adalah S-2

dengan jumlah pegawai sebanyak 7 orang (15,56 %) dan D3 sebanyak 2 orang

(4,44 %) serta terakhir SLTP sebanyak 1 orang (2,22 %).


Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan telah memiliki sumber daya manusia

dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai

yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 31 orang atau 68,89 % dari total

pegawai yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan pada tahun 2015.

E. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Yang Dilakukan SKPD.

1. Permasalahan Strategis Organisasi.

Permasalahan yang berkaitan isu-isu strategis organisasi berdasarkan

tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan pada tahun 2015 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi

pengelolaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kabupaten Pamekasan di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka

panjang.

Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Metode forum Foccussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh

para stakeholder dan atau yang bersifat bersifat konsultatif dengan

institusi diatasnya dalam berbagai kesempatan.

2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.

Adapun permasalahan yang menjadi isu strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 dapat

diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Mekanisme/sistem pengelolaan keuangan daerah masih dalam proses

penataan dalam satu sistem yang terpadu dan terintegrasi sebagai

upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan

efisien.


b. Kompetensi SDM yang ada pada beberapa SKPD serta pada

operasionalisasi aplikasi yang kadang-kadang mengalami gangguan.

2. Lingkup Pengelolaan Aset Daerah.

a. Pengelolaan aset dan barang daerah masih dalam proses untuk

diintegrasikan pada sistem informasi pengelolaan barang daerah yang

transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset

daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas

personel sangat tinggi;

c. Masih adanya tanah aset daerah yang belum bersertifikat. Dari 1.109

bidang, ada sekitar 624 bidang (56,27 %) yang sudah bersertifikat

dan sisanya sekitar 485 bidang (43,73 %) yang belum bersertifikat.

Selain keterbatasan penganggaran, masih banyak tanah dan

bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Pamekasan

tetapi tidak didukung data yang otentik, sehingga diperlukan

penelusuran dan identifikasi aset, sebelum melakukan pendaftaran ke

BPN untuk proses sertifikasi/ status hukum asetnya.

d. Dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah dan atau bangunan yang

belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan

nama aset milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan berikut dengan

tugu pembatas.

2. Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Selama Tahun 2015 Dalam

Memecahkan Masalah Strategis Organisasi.

Sudah barang tentu setiap ditemui beberapa kendala didalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah, maka harus dicarikan

pemecahan masalah sebagai bagian upaya untuk optimalisasi.

Adapun beberapa terobosan yang telah dilakukan dalam kerangka untuk

mereformasi tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan upaya

peningkatan pelayanan kepada SKPD/pihak lain maupun untuk pemecahan

masalah strategis organisasi, antara lain :


a. Dikukuhkannya Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dengan

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan.

b. Telah dibuatkan Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dengan Keputusan Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.

c. Telah dibuatkan Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dengan Keputusan Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.

d. Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

188.52/1797/2012 Tanggal 9 Mei 2012 Tentang Peningkatan

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, maka telah disediakan

website terkait dengan Pengeloaan Keuangan Daerah.

e. Telah dibuatkan server terkait dengan operasionalisasi Sistem Informasi

Menejemen Keuangan Daerah (SIM KeuDa) yang meliputi Sistem

Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sistem

Penatausahaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Daerah dan Sistem

Informasi Menejemen Asset Daerah (SIMASDA).

f. Mengikutsertakan para pengelola keuangan dimasing-masing SKPD

dalam setiap kegiatan peningkatan kompetensi aparatur seperti

bimbingan teknis, diklat fungsional dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penyajian LAKIP.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Pemerintah Tahun 2015 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018,

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

Tahun 2015, Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, dan analisis terhadap kinerja serta

rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan maupun Pemerintah Kabupaten

Pamekasan di masa mendatang.

Secara lebih rinci, muatan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

Tahun 2015 tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai

berikut :

1. Kata Pengantar.

2. Daftar Isi.

3. Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan Tahun 2015.

4. BAB I – PENDAHULUAN, menguraikan secara singkat latar belakang,

maksud dan tujuan, dasar hukum, dan juga gambaran umum struktur

organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi/di lingkup organisasi serta

sistematika penyajian.

5. BAB II – PERENCANAAN KINERJA, menguraikan muatan Rencana Strategis

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan untuk periode

Tahun 2014 – 2018, ringkasan/ikhtisar rencana kerja tahun 2015 dan

perjanjian kinerja tahun 2015

6. BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang pengukuran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan tahun 2015,

capaian kinerja masing-masing indikator sasaran, kegiatan-kegiatan lainnya

yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen perjanjian kinerja 2015

dan realisasi anggaran tahun 2015 yang telah digunakan.

7. BAB IV – PENUTUP, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi

yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2015.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Bahwa dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana

Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar

mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten

Pamekasan adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten

Pamekasan tahun 2014-2018 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin

dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah

kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran

yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan

dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

1. Visi.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kabupaten Pamekasan mempunyai visi : Terwujudnya Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan

Akuntabel.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan

suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi, visi tidak hanya

penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi

yang sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Oleh karenanya, visi organisasi harus menyesuaikan dengan perubahan

tersebut dan jika memang perlu maka sebuah visi dapat diubah dan dapat

disempurnakan.


2. Misi.

Sebagai organisasi yang memiliki peranan yang strategis, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan telah menetapkan

misi sebagai upaya yang harus dilaksanakan khususnya yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas administrasi tata kelola keuangan dan asset daerah

yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.

b. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas personel Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.

c. Mengamankan dan memanfaatkan asset daerah melalui sistem pengelolaan

yang efektif dan efisien.

3. Tujuan.

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu

organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan

kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi

dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dengan menetapkan

tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Meningkatkan kualitas sistem dan sarana pengamanan asset daerah.

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan.


4. Sasaran.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan dapat dirumuskan sesuai dengan

tujuan masing-masing sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran Cara mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Outcome Kebijakan Program

Terciptanya

Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase SKPD

yang

menyampaikan

laporan keuangan

tepat waktu

Peningkatan

Transparansi

Pelaksanaan

Penganggaran

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sistem dan Sarana Pengamanan Asset

Daerah.



Terciptanya

Peningkatan

Kualitas Sistem

dan Sarana

Pengamanan Asset

Daerah

Prosentase asset

tetap tanah yang

bersertifikat

Peningkatan

Transparansi

Pengelolaan

asset daerah

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Keuangan.



Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Pengelola

Keuangan

Prosentase

pengelola

keuangan yang

bersertifikat

Peningkatan

profesionalisme

dan

pendayagunaan

aparatur

didalam

Pengelolaan

keuangan dan

asset daerah

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran.

2. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur.

3. Peningkatan

Kapasitas

Sumber daya

Aparatur.


5. Matrik Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI PROGRAM Terwujudnya

pengelolaan

keuangan dan asset

daerah yang efisien,

efektif, transparan

dan

akuntabel

Meningkatkan

kualitas

administrasi tata kelola

keuangan dan asset daerah

yang tertib, efisien,

efektif,

transparan, akuntabel dan

auditabel.

Meningkatkan

kualitas

pengelolaan keuangan

daerah

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan keuangan

daerah

1. Peningkatan

pelayanan

administrasi. 2. Ketersediaan

sarana dan prasarana

aparatur yang

memadai.

3. Pengelolaan keuangan

daerah berikut

laporan

keuangan dan asset

yang transparan

dan auditabel.

4. Keterbukaan

informasi tentang

APBD berikut

Perda APBD

bagi publik.

1. Pening

katan

sarana dan

prasara na apara

tur. 2. Peningk

atan dan

pengembangan

pengelo laan

keua

ngan daerah.

3. Penata an

peratu ran

perunda

ng-unda ngan.

Meningkatkan

kualitas dan

kapabilitas personel

Badan Pengelolaan

Keuangan

dan Asset Kabupaten

Pamekasan.

Meningkatkan

kualitas Sumber daya

manusia pengelola

keuangan

Meningkatnya

kualitas Sumber daya

manusia pengelola

keuangan

Peningkatan

sumber daya manusia

aparatur

Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Mengaman

kan dan memanfaat kan asset daerah

melalui sistem

pengelolaan yang efektif

dan efisien.

Meningkatkan

kualitas pengelolaan asset daerah

Meningkatnya

kualitas pengelolaan asset daerah

Pengamanan

asset secara optiimal

Peningkatan

dan pengemba ngan pengelolaan

keuangan

daerah


6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset.

KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN /

FORMULASI

PENGHITUNGAN

SUMBER DATA PENANG

GUNG JAWAB

1 2 3 4 5

Meningkatny

a kualitas

pengelolaan

keuangan

daerah

1. % SKPD yang

menyusun

RKA/RKPA dan

DPA/DPPA tepat

waktu dan sesuai

pedoman

2. % Penerbitan

SP2D tepat waktu

sejak diterimanya

pengajuan SPM

secara lengkap

dan benar

3. % SKPD yang

menyampaikan

laporan keuangan

tepat waktu

Jumlah SKPD yang

menyusun RKA/RKPA

dan DPA/DPPA sesuai

ketentuan yang

berlaku dan

menyampaikan tepat

waktu serta sesuai

pedoman X 100 %

Jumlah SKPD yang

menyampaikan

RKA/RKPA dan

DPA/DPPA

Keterangan/Penjela

san :

- Tepat waktu :

- Sesuai pedoman dan

prosedur

penatausahaan

keuangan daerah

Jumlah penerbitan

SP2D tepat waktu

X 100 %

Jumlah SP2D yang

diterbitkan

Keterangan/Penjela

san :

- Tepat waktu :

- Sesuai pedoman dan

prosedur

penatausahaan

keuangan daerah

Jumlah SKPD yang

menyusun laporan

keuangan sesuai

ketentuan yang

berlaku dan

menyampaikan

tepat waktu X

100 %

Jumlah SKPD yang

menyampaikan laporan

keuangan

- Dokumen

laporan

RKA/RKPA dan

DPA/DPPA

SKPD

Pemerintah

Kabupaten

Pamekasan

- Laporan buku

registrasi SP2D

SKPD

Pemerintah

Kabupaten

Pamekasan

- Laporan

Keuangan

SKPD

Pemerintah

Kabupaten

Pamekasan

Bidang

Anggaran pada

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Asset

Kabupaten

Pamekasan

Bidang

Perbendahara

an pada Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Asset

Kabupaten

Pamekasan

Bidang

Akuntansi pada

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Asset

Kabupaten

Pamekasan


KINERJA UTAMA INDIKATOR

KINERJA UTAMA

PENJELASAN /

FORMULASI

PENGHITUNGAN

SUMBER DATA PENANG

GUNG JAWAB

1 2 3 4 5

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

asset daerah

1. % asset

tetap tanah

yang

bersertifikat

2. Nilai asset

daerah

Jumlah aset

tanah yang

telah

bersertifikasi

Pemerintah

Kabupaten

Pamekasan X

100 %

Jumlah aset

tanah

…………….

Data

aset/barang

SKPD

Pemerintah

Kabupaten

Pamekasan

Data

aset/barang

SKPD

Pemerintah

Kabupaten

Pamekasan

Bidang Asset

Daerah pada

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Asset

Kabupaten

Pamekasan

Bidang Asset

Daerah dan

Bidang

Akuntansi pada

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Asset

Kabupaten

Pamekasan

Meningkatnya

kualitas sumber

daya manusia

pengelola

keuangan

% pengelola

keuangan yang

bersertifikat

Jumlah

pengelola

keuangan yang

bersertifikat X

100 %

Jumlah

pengelola

keuangan yang

ada

Keputusan

Bupati

Pamekasan

tentang

Penetapan Data

Pengelola

Keuangan SKPD

Sekretariat pada

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Asset

Kabupaten

Pamekasan

B. Rencana Kerja Tahunan 2015.

1. Rencana Kerja Tahunan 2015 (Sasaran Indikator dan Target Kinerja 2015).

Langkah awal yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi/instansi

khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

adalah merumuskan Rencana Kerja Tahunan 2015, agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategik lokal, maupun nasional. Melalui pendekatan

perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, akan lebih menyelaraskan visi


dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan urusan pengelolaan

keuangan dan asset daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018

sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada periode tahun

2014-2018.

Oleh sebab itu sebagai dasar pijakan atas perjalanan pelaksanaan

program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan tahun 2015 telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan

2015 yang meliputi 3 (tiga) sasaran, 6 (enam) Indikator Kinerja Utama,

4 (empat) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan.

Adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel B.1.1

Rencana Kinerja Tahunan 2015

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET

2014

Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

asset daerah

Meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan

daerah

Prosentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA dan DPA/DPPA tepat waktu dan sesuai pedoman

100 %

Prosentase penerbitan SP2D

tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

100 %

Prosentase SKPD yang Menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

100 %


Meningkatkan

kualitas pengelolaan

asset daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah

Prosentase asset tetap tanah yang bersertifikat

60 %

Nilai asset daerah 420 M

Meningkatkan kualitas

Sumber daya manusia

pengelola keuangan

Meningkatnya kualitas

Sumber daya manusia

pengelola keuangan

Prosentase pengelola keuangan yang bersertifikat

67 %

Tabel B.1.2

Program Utama Rencana Kinerja Tahunan 2015

NO. PROGRAM UTAMA KEGIATAN PAGU

ANGGARAN

1. Program peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah.

a. Penyusunan Ranc. Perda dan Peraturan

KDH ttg Penjabaran APBD th 2016

b. Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg

Penjabaran Perubahan APBD th 2015

c. Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaks. APBD

d. Penyusunan laporan realisasi anggaran

dan capaian kinerja

e. Integrasi sistem informasi keuangan

pada SKPD

f. Penyusunan pedoman kebijakan

akuntansi berbasis akrual pada Pemda

g. Publikasi pengelolaan keuangan daerah

Kab. Pamekasan

h. Pembuatan buku pedoman

penatausahaan keuangan th. 2016

i. Pengembangan dan pemeliharaan

sistem informasi keuangan daerah

j. Pembuatan buku pedoman penyusunan

RKA P-APBD 2015 dan APBD 2016

k. Rekonsiliasi nilai asset, penyertaan

modal dan peny. Piutang daerah

l. Asistensi pengelolaan keuangan dan

laporan keuangan

m. Pelaksanaan penatausahaan APBD dan

P-APBD 2015

n. Sosialisasi penyusunan RKA P-APBD

2014 dan APBD 2015

499.000.000

376.000.000

287.500.000

150.000.000

277.032.000

250.000.000

350.000.000

75.000.000

244.802.000

165.000.000

199.540.000

491.717.000

205.000.000

125.000.000


o. Penyusunan Ranc. Perda dan Peraturan

KDH ttg Penjabaran APBD th 2016

265.000.000

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah.

a. Penyelesaian kepemilikan atas tanah

Pemkab. Pamekasan

b. Pengelolaan dan pengendalian asset

daerah

c. Pengamanan asset

d. Pembuatan dan pemasangan papan

nama

e. Penghapusan asset inventaris barang

daerah

f. Pemanfaatan asset inventaris barang

daerah

g. Pemutakhiran data tanah eks. TKD

Kelurahan Kangenan

250.000.000

150.000.000

50.000.000

108.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

Tabel B.1.3

Program Penunjang Rencana Kinerja Tahunan 2015

NO. PROGRAM

PENUNJANG KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

1. Program pelayanan

administrasi perkantoran

a. Pendukung pelayanan administrasi

perkantoran b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

c. Perencanaan monitoring dan evaluasi DAU

d. Perencanaan monitoring dan evaluasi DAK

917.525.000

200.000.000

197.220.000

308.875.000

2. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

a. Pengadaan kendaraan dinas operasional b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor dan rumah dinas e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor dan rumah dinas f. Pembuatan pagar kantor

g. Permbuatan tandon air

h. Pembangunan Gudang Barang

217.000.000 137.500.000

163.479.000

104.000.000

42.500.000

125.000.000

40.000.000

1.992.440.000

3. Program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah.

a. Penyusunan standart satuan harga

tahun anggaran 2016 b. Pemeliharaan dan pengembangan SIM

gaji c. Pendukung pengelolaan pelayanan gaji

pegawai

100.000.000

200.750.000

203.031.400


2. Matrik Kesesuaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

dengan RPJMD.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Strategis mengacu

pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 utamanya pada misi ke-5

yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten

Pamekasan untuk misi ke-5 secara lengkap dapat tersaji sebagai berikut :

• Misi ke-5 : Mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan

akuntabel.

• Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

• Strategi : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

• Arah Kebijakan : Peningkatan Transparansi Pelaksanaan Penganggaran.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Bahwa Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan

dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Kabupaten Pamekasan. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran

dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai

dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana

capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelolanya.


Adapun tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanahuntuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan telah membuat

Perjanjian Kinerja tahun 2015 secara berjenjang dari pucuk pimpinan sampai ke

unsur staf sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada.

Secara ringkas, tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

Tahun 2015 ini.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bahwa untuk bab ini akan diuraikan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 untuk mengukur pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan 2014–2018, dan dituangkan

lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang

diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam rangka

pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

A. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Kabupaten Pamekasan. Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target

kinerja masing-masing indikator kinerja. Membandingkan realisasi kinerja Program

sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 ( lima) tahunan

yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD.


1. Metode dan Formula Pengukuran Kinerja.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Kabupaten Pamekasan tahun 2015, didasarkan pada ketentuan

sebagai berikut :

a. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar

100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 %

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja

terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang

dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

b. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target

indikator kinerja adalah :

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi / Target x 100 %

2. Pengukuran Kinerja.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan. Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan

iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai

penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten

Pamekasan berupaya agar dalam proses evaluasi kinerja tetap mengacu

pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perjanjian

Kinerja, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Kabupaten Pamekasan tahun 2014-2018 dan RPJMD tahun 2013-2018.


b. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya

untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Dengan mengacu pada formula pengukuran diatas, maka dapat

diperoleh gambaran Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel berikut :


Tabel A.2.1

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

NO. TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

TARGET 2015

REALISASI CAPAIAN

(%) KET

1.

Meningkatkan


keuangan daerah

Meningkatnya


keuangan daerah

a. % SKPD yang menyusun

RKA/RKPA dan DPA/DPPA tepat waktu dan sesuai pedoman

b. % Penerbitan SP2D tepat waktu

sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

c. % SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

100

100

100

100

100

0

100

100

0

Dlm proses asistensi dari Tim Unair

2.

Meningkatkan


asset daerah

Meningkat

nya kualitas pengelolaan asset

daerah

a. % asset tetap tanah yang

bersertifikat

b. Nilai asset daerah

60

420 M

45,00

370 M

75

88

3.

Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia

pengelola keuangan

Meningkat nya kualitas

sumber daya

manusia pengelola

keuangan

% pengelola keuangan yang bersertifikat

67

42

63


3. Simpulan Kriteria Pengukuran Kinerja.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran. Adapaun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d < 85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Standar Pengukuran Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar dalam

menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

B. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015.

Untuk melihat perimbangan antara rencana tingkat capaian (target) dari

masing-masing kegiatan dengan rencana tingkat capaian (target) dari masing-

masing sasaran, digunakan indikator Input (masukan), Output (keluaran/hasil)

dan Outcome (manfaat) sehingga pada akhirnya akan terlihat seberapa besar

dukungan dana yang dialokasikan dari masing-masing kegiatan dapat memenuhi

target sasaran yang diharapkan.

Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing kegiatan dapat

digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1

Terciptanya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator sasaran, yang capaian kinerjanya

88,79 %. Oleh sebab itu capaian kinerja menunjukkan predikat Sangat Berhasil.

Dan strategi yang digunakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan

antara lain :


1. Penyusunan Ranc. Perda dan Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD Tahun

2016

2. Penyusunan Ranc. Perda dan Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD

Tahun 2015

3. Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

5. Integrasi Sistem Informasi Keuangan pada SKPD

6. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Pemkab. Pamekasan Tahun 2014

Berbasis Akrual

7. Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pamekasan

8. Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Tahun 2016

9. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

10. Pembuatan Buku Pedoman Penyusunan RKA PAPBD 2015 dan APBD 2016

11. Rekonsiliasi Nilai Asset, Penyertaan Modal dan Penyelesaian Piutang Daerah

12. Asistensi Pengelolaan Keuangan pada SKPD

13. Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Gaji

14. Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Pegawai

15. Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan Perubahan APBD 2015

16. Sosialisasi Penyusunan RKA Perubahan APBD 2015 dan APBD 2016

17. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD tahun 2015

Kemudian untuk mencapai kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar

Rp. 4.433.372.400 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.936.290.000 atau 88,79 %.

Selanjutnya dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Sasaran 2

Terciptanya Peningkatan Kualitas Sistem dan Sarana Pengamanan Asset Daerah



Dan strategi yang digunakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan


Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan antara

lain :

1. Pengelolaan dan Pengendalian Asset Daerah

2. Penyusunan Standart Satuan Harga Tahun Anggaran 2016

3. Pengamanan Asset (DPAL)

4. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama

5. Penghapusan Asset Inventaris Barang Daerah

6. Pemanfaatan Asset Inventaris Barang Daerah

7. Pemutakhiran Tanah Eks TKD Kelurahan Kangenan


Rp. 625.400.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 603.486.315 atau 96,50 %.

Sasaran 3

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan



Dan strategi yang digunakan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

yang dijabarkan menjadi 4 (empat) kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur yang dijabarkan menjadi 9 (sembilan) kegiatan dan Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dijabarkan menjadi 1 (satu)

kegiatan antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 4 (empat) kegiatan

antara lain :

1. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah

3. Perencanaan dan Monev

4. Perencanaan dan Monev DAK


Rp. 1.635.620.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.377.995.723 atau

84,25 %.


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 9 (sembilan)


1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Ops

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pembangunan Gudang Barang (Jadwal Ulang)

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

7. Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Pemkab Pamekasan

8. Pembuatan Pagar Kantor

9. Pembuatan Tandon Air

Dan untuk mencapai kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar

Rp. 3.093.669.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.015.776.864 atau

97,48 %.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu)


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Dan untuk mencapai kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar

Rp. 175.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 48.148.460 atau 27,51 %.

Dari ketiga sasaran kinerja tersebut dapat disimpulkan tingkat capaian

kinerjanya sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel B.1

Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2015

NO. TUJUAN/

SASARAN

KATAGORI CAPAIAN

Sangat Berhasil

(85 % s/d 100 %)

Berhasil

(70 % s/d < 85 %)

Kurang Berhasil

(55 % s/d < 70 %)

Tidak Berhasil

( 0 % s/d < 55 %)

1. Terciptanya

Peningkatan Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah

88,79 %

2. Terciptanya


Sistem dan Sarana

Pengamanan Asset

Daerah

96,50 %


3. Terwujudnya


Sumber Daya Manusia

Pengelola Keuangan

90,57 %

C. Akuntabilitas Anggaran.

Akuntabilitas Anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai

integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-

undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku,

meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan

Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data

laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses

penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk dipertanggungjawabkan

dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing

indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun

Anggaran 2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dari alokasi

anggaran (Belanja Langsung) sebesar sebesar Rp. 9.963.601.400 terealisasi

sebesar Rp. 8.981.697.362,00 atau 90,15 persen.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel C.1

Realisasi Anggaran

No. Sasaran Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1. Terciptanya Peningkatan

Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

4.433.372.400 3.936.290.000 88,79

2. Terciptanya Peningkatan

Kualitas Sistem dan Sarana

Pengamanan Asset Daerah

625.400.000 603.486.315 96,50

3. Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Sumber Daya

Manusia Pengelola Keuangan

4.904.289.000 4.441.921.047 90,57

J U M L A H 9.963.601.400 8.981.697.362 90,15


Dari tabel C.1 diatas dapat diperinci per masing-masing program dan

kegiatan dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel C.2

Realisasi Anggaran Masing-Masing Program dan Kegiatan

KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI KET NOMINAL %

BELANJA DAERAH 251.040.878.593,22 235.835.609.466,52 93,94

BELANJA TIDAK LANGSUNG 241.077.817.193,22 226.853.912.104,52 94,10

BELANJA LANGSUNG 9.963.061.400,00 8.981.697.362,00 90,15

01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.635.620.000,00 1.377.995.723,00 84,25

Pendukung Pelayanan

Administrasi Perkantoran 929.525.000,00 740.583.243,00 79,67

Rakor dan Konsultasi Keluar

Daerah 200.000.000,00 191.265.580,00 95,63

Perencanaan dan Monev 197.220.000,00

138.970.000,00 70,46

Perencanaan dan Monev

DAK 308.875.000,00 307.176.900,00 99,45

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.093.669.000,00 3.015.776.864,00 97,48

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 159.250.000,00 144.390.000,00 90,67

Pembangunan Gudang

Barang 1.992.440.000,00 1.990.140.000,00 99,88

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Ops 163.479.000,00 134.443.025,00 82,24


Gedung Kantor dan Rumah

Dinas

104.000.000,00 97.346.000,00 93,60


Peralatan Gedung Kantor

dan Rumah Dinas

42.500.000,00 42.103.500,00 99,07

Penyelesaian Kepemilikan

Atas Tanah Pemkab

Pamekasan

250.000.000,00 230.208.939,00 92,08

Pembuatan Pagar Kantor 125.000.000,00 123.750.000,00 99,00

Pembuatan Tandon Air 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00

05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

175.000.000,00 48.148.460,00 27,51


Diklat Formal 175.000.000,00 48.148.460,00 27,51

17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

5.058.772.400,00 4.539.776.315,00 89,74

Penyusunan Ranc. Perda

dan Peraturan KDH ttg

Penjabaran APBD Tahun

2016

499.000.000,00 371.145.000,00 74,38



Penjabaran Perubahan APBD

Tahun 2015

400.000.000,00 399.070.000,00 99,77

Penyusunan Ranc. Peraturan

KDH ttg Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

287.500.000,00 266.904.250,00 92,84

Penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran dan

Capaian Kinerja

150.000.000,00 143.241.700,00 95,49

Integrasi Sistem Informasi

Keuangan pada SKPD 277.032.000,00 225.519.500,00 81,41

Penyajian Kembali Laporan

Keuangan Pemkab.

Pamekasan Tahun 2014

Berbasis Akrual

250.000.000,00 241.720.000,00 96,69

Publikasi Pengelolaan

Keuangan Daerah Kab.

Pamekasan

350.000.000,00 320.600.000,00 91,60

Pembuatan Buku Pedoman

Penatausahaan Keuangan

Tahun 2015

75.000.000,00 74.825.000,00 99,77

Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Keuangan Daerah

244.802.000,00 193.676.950,00 79,12

Pembuatan Buku Pedoman

Penyusunan RKA PAPBD 201

dan APBD 2016

165.000.000,00 164.450.000,00 99,67

Pengelolaan dan

Pengendalian Asset Daerah 167.400.000,00 165.793.715,00 99,04

Rekonsiliasi Nilai Asset,

Penyertaan Modal dan

Penyelesaian Piutang

Daerah

199.540.000,00 198.003.700,00 99,23

Penyusunan Standart Satuan

Harga Tahun Anggaran 2016 100.000.000,00 98.825.000,00 98,83


Pengamanan Asset 50.000.000,00 49.963.000,00 99,93

Asistensi Pengelolaan

Keuangan dan laporan

Keuangan pada SKPD

491.717.000,00 484.262.100,00 98,48

Pembuatan dan

Pemasangan Papan Nama 108.000.000,00 105.134.600,00 97,35

Pemeliharaan dan

Pengembangan SIM Gaji 200.750.000,00 49.100.000,00 24,46

Pendukung Pengelolaan

Pelayanan Gaji Pegawai 203.031.400,00 165.271.800,00 81,40

Pelaksanaan Penatausahaan

APBD dan Perubahan APBD

2015

250.000.000,00 249.375.000,00 99,75

Sosialisasi Penyusunan RKA

Perubahan APBD 2015 dan

APBD 2016

125.000.000,00 124.750.000,00 99,80

Penghapusan Asset

Inventaris Barang Daerah 75.000.000,00 64.670.000,00 86,23

Pemanfaatan Asset

Inventaris Barang Daerah 75.000.000,00 69.600.000,00 92,80

Pemutakhiran Data Tanah

Eks TKD 50.000.000,00 49.500.000,00 97,00



Penjabaran APBD Tahun

2015

265.000.000,00 264.375.000,00 99,76


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

Tahun Anggaran 2015 sebagai bahan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir

Tahun Anggaran 2015 serta merupakan jawaban umum terhadap jalannya

pemerintahan dan pembangunan.

Keterbatasan penyediaan dana dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan

pembangunan mengharuskan kita dapat mengelola keuangan secara efektif, efisien

disamping harus dapat meningkatkan PAD.

Pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila

didukung dengan langkah dan pemikiran yang sama oleh seluruh aparat dari masing-

masing SKPD.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja

sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan “ Sangat Berhasil “

dicapai karena nilai capaiannya rata-rata berada pada kisaran 85 % s/d 100 %.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian Indikator

Kinerja Utama dan atau Indikator Kinerja Sasaran, pengukuran kinerja masing-masing

sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

d. Sasaran 1 : Terciptanya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah,

mencapai rata-rata 88,79 % predikat sangat berhasil.

e. Sasaran 2 : Terciptanya Peningkatan Kualitas Sistem dan Sarana Pengamanan

Asset, mencapai rata-rata 96,50 % predikat sangat berhasil.

f. Sasaran 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Keuangan, mencapai rata-rata 90,57 % predikat sangat berhasil.

Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran (Khusus

belanja langsung) tahun 2015 adalah sebesar Rp 8.981.697.362,00 ( Delapan milyar

sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga

ratus enam puluh dua rupiah ) atau sebesar 90,15 % dari pagu anggaran sebesar

Rp. 9.963.061.400,00 ( Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam

puluh satu ribu empat ratus rupiah ).


Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang

ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan lebih baik lagi, yaitu :

a. Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan pengembangan sistem

manajemen pengelolaan keuangan daerah.

b. Peningkatan kualitas,tertib administrasi dan pengembangan sistem informasi

pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah.

c. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan yang ada.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan secara utuh. Namun demikian,

disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten

Pamekasan Tahun 2015 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-

perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap

penetapan indikator kinerja dan proses pengumpulan data yang lebih sistematis dan

terstruktur.

Demikian bahan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat

dalam rangka mendukung kelangsungan otonomi daerah menuju masyarakat

Kabupaten Pamekasan yang adil sejahtera dan diridhoi Allah SWT Amin.

K E P A L A

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

KABUPATEN PAMEKASAN


Pembina Utama Muda

NIP. 19680630 199303 1 005


LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

Tahun 2015.


B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel.

Misi : 1. Meningkatkan kualitas administrasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan,

akuntabel dan auditabel.

2. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas personel Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

3. Mengamankan dan memanfaatkan asset daerah melalui sistem pengelolaa

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASANkeuanganpamekasankab.com/v2/document/Akuntabilitas... · 2017. 11. 1. · Pamekasan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja tahun 2015 adalah merupakan

Documents