kasus malpraktek di pamekasan, madura

KASUS

Kasus ini terjadi pada tahun 2012 dimana korban bernama sudeh(42) datang ke “KLINIK HARAPAN” yang menjadi tempat praktekoknum perawat B di desa pakong, pamekasan.

Ketika itu korban mengeluh pusing-pusing, oleh oknum Bdisarankan untuk dibedah karena dibagian punggung korbanterdapat benjolan yang diduga sebagai penyebab penyakit yangdideritanya. Saat itu keluarga korban sudah meminta untukdirujuk ke RS setempat, akan tetapi oknum B mengaku sebagaidokter sepesialis bedah yang bisa melakukan tindakan medistersebut. Atas saran oknum B tersebut keluarga korbanakhirnya setuju untuk di operasi di klinik oleh oknum perawatB

Setelah operasi teryata kondisi korban tidak membaik bahkanpandangan mata kian kabur, pendengaran terganggu dan kemudianlumpuh. Lalu keluarga korban memeriksakan ke RS DR.Soetomo,surabaya. Hasil pemeriksaan menyatakan sarafnya ada yang putusakibat operasi yang dilakukan oleh oknum perawat B tersebut.

Pada tanggal 18 september 2013 korban akhirnya meninggal duniadan keluarga korban melaporkan kasus ini ke mapolrespamekasan.

Dari antarajatim.com tanggal 26 september 2013 diberitakantim penyidik polres pamekasan menjerat pasal berlapis padaoknum perawat B yang teryata perawat IGD RSD.Pamekasankarna terbukti melakukan malpraktik hingga menyebabkanpasienya meninggal dunia. Oknum B juga mengaku sebagai doktersepesialis bedah dan membuka praktik pengobatan yangseharusnya hanya dilakukan dokter.

Polisi menjerat oknum perawat B dengan pasal 73 junto pasal 78UURI nomer 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan pasal106 junto pasal 197 UURI nomer 36 tahun 2009 tentangkesehatan.

Menurut koranmadura.com tertanggal 10 oktober 2013 PPNIpamekasan jawa timur akhirnya memberi sangsi kepada oknumperawat B, setelah terbukti melakukan malpraktik hingamenyebabkan pasienya lumpuh dan akhirnya meninggal dunia.

Sangksi yang diberikan berupa mencabut izin praktikmandirinya. Walaupun perawat diperbolehkan membuka praktikmandiri diluar tugas dinasnya selama sesuai dengan prafesinyasebagai perawat, tapi praktik yang dilakukan oknum Bmenyimpang dari profesinya bahkan mengaku sebagai dokter bedahdan melakukan tindakan pembedahan selayaknya dokter bedah.

Kendatipun telah mendapat sangsi , PPNI tetap memberikanpendampingan dipengadilan apabila dibutuhkan.

ANALISA KASUS

Menurut tim penyidik polres pamekasan oknum perawat Bmelanggar pasal 73 UU nomer 29 tahun 2004 tentang praktikkedokteran , yang isinya ; setiap orang dilarang menggunakanidentitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesanbagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokteratau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasidan/ atau surat izin praktik. Setiap orang dilarangmenggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olahyang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telahmemiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik

Pasal 78 UU nomer 29 tahun 2004 disebutkan, setiap orang yangdengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara laindalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkankesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau doktergigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atausurat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik,maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunatau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah).

Berikutnya pada Pasal 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan disebutkan bahwa, sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

pada Pasal 197 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipidanadengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah).

PPNI pamekasan juga memberikan sangsi pada perawat tersebutkarena telah melanggar kode etik perawat dengan mencabut izinpraktik mandirinya.

Dalam bab 2 pasal 5 kode etik perawat diyatakan perawatsenantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggidisertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuanserta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhanindividu, keluarga dan masyarakat.

Pada pasal 9 di bab yang sama juga diyatakan perawatsenantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasiendalam melaksanakan tugas keperawatan serta matang dalammempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalihtugaskantanggungjawab yang ada hubunganya dengan keperawatan.

Pada pasal 359 KUHP dinyatakan barang siapa karenakelalaianya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain , makadihukum.

Maka sudah sewajarnya pelaku dijerat pasal berlapis bukanhanya melanggar kode etik perawat tapi juga melakukanpenipuan dengan mengaku sebagai dokter bedah hinggamenghilangkan nyawa orang lain . Sebagai efek jera bagi pelakujuga peringatan bagi tenaga kesehatan yang lain agarmenjalankan profesinya sesuai dengan hukum yang berlaku dankode etik profesi yang berlaku

SARAN

Dengan banyaknya tuntutan pelayanan profesional melaluiperaturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabilamelakukan kesalahan dan kelalaian akan diperhadapkan padasuatu tuntutan baik dari organisasi profesi, organisasipelayanan kesehatan, dan tututan hukum. Oleh sebab itu kitadituntut untuk bekerja sesuai dengan kode etik dan hukum yangberlaku dan terus meningkatkan ilmu pengetahuan agar mampumemberikan pelayanan kesehatan secara sempurna tanpa harusmenipu atau merugikan pasien/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Surabaya.tribunnews.com 18 sep 2013

Antarajatim.com 23 sep 2013

Antarajatim.com 26 sep 2013

Koranmadura.com 10 okt 2014

Kode etik keperawatan indonesia

Materi ajar etik dan hukum kesehatan ibu tien partinah

Repository.usu.ac.id

Ekomahardika.blogspot.com

PENDAHULUAN

A. Malpraktik dalam keperawatan.

Ellis dan Hartley (1998) mengungkapkan bahwa malpraktikmerupakan batasan yang spesifik dari kelalaian (negligence)yang ditujukan kepada seseorang yang telah terlatih atauberpendidikan yang menunjukkan kinerjanya sesuai bidangtugas/pekejaannya. Terhadap malpraktek dalam keperawatan makamalpraktik adalah suatu batasan yang digunakan untukmenggambarkan kelalaian perawat dalam melakukan kewajibannya.

Malpraktik sangat spesifik dan terkait dengan statusprofesional dari pemberi pelayanan dan standar pelayanan

profesional . Malpraktik adalah kegagalan seorang profesional(misalnya dokter dan perawat) melakukan sesuai dengan standarprofesi yang berlaku bagi seseorang yang karena memilikiketrampilan dan pendidikan (Vestal,K.W, 1995).

Banyak kemungkinan yang dapat memicu perawat melakukankelalaian atau malpraktik. Perawat dan masyarakat pada umumnyatidak dapat membedakan antara kelalaian dan malpraktik.

Menurut Vestal, K.W. (1995) mengatakan bahwa untuk mengatakansecara pasti malpraktik ,apabila penggugat dapat menunjukkandibawah ini :

1. Duty – Pada saat terjadinya cedera, terkait dengankewajibanya yaitu kewajiban untuk mempergunakan segala ilmudan kepandaiannya untuk menyembuhkan atau setidak-tidaknyameringankan beban penderitaan pasiennya berdasarkan stadarprofesi. Hubungan perawat-klien menunjukkan bahwa melakukankewajiban berdasarkan standar keperawatan.

2. Breach of the duty--- pelanggaran terjadi sehubungandengan kewajibannya artinya menyimpang dari apa yangseharusnya dilakukan menurut standar profesinya.Pelanggaranyang terjadi terhadap pasien (misalnya kegagalan dalammemenuhi standar keperawatan yang ditetapkan sebagai kebijakanrumah sakit.

3. Injury – Seseorang mengalami injury atau kerusakan(damage) yang dapat dituntut secara hukum (misalnya pasienmengalami cedera sebagai akibat pelanggaran. Keluhan nyeri,atau adanya penderitaan atau stress emosi dapatdipertimbangkan sebagai akibat cedera hanya jika terkaitdengan cedera fisik).

4. Proximate caused—pelanggaran terhadap kewajibannyamenyebabkan/terkait dengan injury yang dialami (misalnyacedera yang terjadi secara langsung berhubungan denganpelanggaran terhadap kewajiban perawat terhadap pasien).

Sebagai penggugat, harus mampu menunjukkan bukti pada setiapelemen dari keempat elemen di atas. Jika semua elemen itudapat dibuktikan hal ini menunjukkan bahwa telah terjadimalpraktik, dan perawat berada pada tuntutan malpraktik.

Terhadap tuntutan malpraktik , pelanggaran dapat bersifatpelanggaran :

1. Pelanggaran etika profesi. Terhadap pelanggaran inisepenuhnya oleh organisasi profesi ( Majelis Kode EtikKeperawatan) sebagaimana tercamtum pada pasal 26 dan 27Anggaran Dasar PPNI. Sebagaimana halnya doter, maka perawatpun merupakan tenaga kesehatan yang preofesional yangmenghadapi banyak masalah moral/etik sepanjang melaksanakanpraktik profesional. Beberapa masalah etik yang sering terjadipada tenaga keperawatan antara lain moral unpreparedness,moral blindness, amoralism, dan moral fanatism. Untukmenangani masalah etika yang terjadi pada tenaga keperawatandilakukan organisasi profesi keperawatan (PPNI) melaluiMajelis Kode Etik Keperawatan.

2. Sanksi administratif. Berdasarkan Keppres No.56 tahun 1995dibentuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan(MDTK) dalam rangkapemberian perlindungan yang seimbang dan objetif kepada tenagakesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan. MDTKbertugas meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahanatau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukanoleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.Berdasarkan hasil pemeriksaan MDTK akan dilaporkan kepadapejabat kesehatan berwenang untuk mengambil tindakan disiplinterhadap tenaga kesehatan dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Tindakan sebagaimana yangdimaksud tidak mengurangi ketentuan pada : pasal 54 ayat (1)dan ayat (2) UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu :(1). Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan ataukelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakantindakan disiplin.

(2). Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaiansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh MajelisDisiplin Tenaga Kesehatan.

Keanggotaan MDTK terdiri dari unsur Sarjana Hukum, ahlikesehatan yang diwakili organisasi profesi di bidangkesehatan, ahli agama, ahli psikologi, dan ahli sosiologi.Organisasi ini berada baik di tingkat pusat, juga ditingkatPropinsi. Sejauh ini di Sulawesi Selatan belum terbentuk MDTK.

3. Pelanggaran hukum. Pelanggaran dapat bersifat perdatamaupun pidana. Pelanggaran yang bersifat perdata sebagaimanapada UU No.23 tahun 1992 pada pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)berbunyi:

(1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesdalahan ataukelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

(2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku..

Hal yang berhubungan dengan ganti rugi dapat bersifatnegosiasi atau diselesaikan melalui pengadilan. Pelanggaranyang bersifat pidana sebagaimana pada UU No.23 tahun 1992 padaBab X (Ketentuan Pidana) berupa pidana penjara dan atau pidanadenda, atau sebagimana pada pasal 61 dan 62 UU No. 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi :

Pasal 61 : Penentuan pidana dapat dilakukan terhadap pelakuusaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62 :

(1). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat(2), dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima)tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (duamiliar rupiah).

(2). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) huruf ddan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun atau pidana denda banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratusjuta rupiah).

(3). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakitberat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidanayang berlaku.

B. Bidang pekerjaan perawat yang berisiko melakukankesalahan :

Caffee (1991) dalam Vestal, K.W. (1995) mengidentifikasi 3area dimana perawat berisiko melakukan kesalahan yaitu Padatahap pengkajian keperawatan (assessment errors), Perencanaankeperawatan (planning errors), dan tindakan intervensikeperawatan (intervention errors). Untuk lebih jelasnya dapatdiuraikan sebagai berikut :

1. Assessment errors, termasuk kegagalan mengumpulkandata/informasi tentang pasien secara adekuat, atau kegagalanmengidentifikasi informasi yang diperlukan seperti data hasilpemeriksaan laboratorium, tanda-tanda vital, atau keluhanpasien yang membutuhkan tindakan segera. Kegagalan dalampengumpulan data akan berdampak pada ketidaktepatan menetapkandiagnosa keperawatan dan lebih lanjut akan mengakibatkan dalamkesalahan/ketidaktepatan dalam tindakan.

2. Planning errors, termasuk :

a. Kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaianmenuliskan dalan rencana keperawatan.

b. Kegagalan mengkomunikasikan secara efektif rencanakeperawatan yang telah dibuat (misalnya menggunakan bahasa

dalam rencana keperawatan dimana perawat yang lain tidakmemahami dengan pasti).

c. Kegagalan memberikan asuhan keperawatan secaraberkelanjutan yang disebabkan kurangnya informasi yangdiperoleh dari rencana keperawatan.

d. Kegagalan memberikan instruksi yang dapat dimengertioleh pasien.

Komunikasikan secara jelas baik secara lisan maupun dengantulisan. Bekerja berdasarkan rencana dan dilakukan secarahati-hati instruksi yang ada. Setiap pendapatnya perludivalidasi dengan teliti.

3. Intervention errors,

termasuk kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakantindakan kolaborasi, kegagalan melakukan asuhan keperawatansecara hati-hati, kegagalan mengikuti/mencatat order/perintahdari dokter atau dari supervisor. Kesalahan pada tindakankeperawatan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam membacaperintah/order, mengidentifikasi pasien sebelum dilakukantindakan/prosedur, memberikan obat, dan terapi pembatasan(restrictive therapy). Dari seluruh kegiatan ini yang palingberbahaya nampaknya pada tindakan pemberian obat, oleh karenaitu perlunya komunikasi baik diantara anggota tim kesehatanmaupun terhadap pasien dan keluarganya.

Untuk menghindari kesalahan ini, sebaiknya rumah sakit tetapmelaksanakan program pendidikan berkelanjutan (ContinuingNursing Education).

KASUS MALPRATIK PERAWAT B DIPAMEKASAN

DISUSUN OLEH SUSANTI

SEMESTER 1 FIKES UIA

NIM 2720140027