PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD - bpkp.go.id PRESENTASI... · BAGAN ALUR PENYALURAN DANA DESA 2 TAHAP : −MARET 60% −AGUST 40% RKUD REK. KAS DESA RKUN PALING LAMBAT 7 HARI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Jakarta, 18 MEI 2017

OLEH:

(BUPATI KEPULAUAN TALAUD)

Disampaikan pada Acara Rapat Koordinasi Pengawasan

Nasional (RAKORWASNAS) di BPKP Pusat, Jakarta

Daerah Perbatasan

Daerah Kepulauan

Daerah Rawan Bencana Alam

Gensan : 219 Mil

Tanjung. St. Agustin: 50,4 Mil

1. KARAKTERISTIK DAERAH

Davao: 289 Mil

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

Manado, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara: 271 Mil

Miangas : 129 Mil

MELONGUANE, IBUKOTA KABUPATEN

KEPULAUAN TALAUD

P. Kakorotan

P. Intata

P. Marampit

P. Miangas

13/05/2017

2. LETAK GEOGRAFIS, LUAS WILAYAH, JUMLAH PULAU, DAN PULAU-PULAU TERLUAR

Letak geografis :

Sebelah Utara : Filipina

Sebelah Timur : Samudera Pasifik

Sebelah Selatan : Laut Maluku

Sebelah Barat : Kab. Kepl. Sangihe

Luas Wilayah : 39. 051,02 Km²

Luas Lautan : 37.800 Km2 (96,8%)

Wilayah Daratan : 1.251,02 Km2 (3,2%)

Jumlah Pulau : 17 Pulau

Berpenduduk : 7 Pulau

Tidak Berpenduduk : 10 Pulau

Pulau-Pulau Terluar :

Pulau Miangas

Pulau Marampit

Pulau Intata

Pulau Kakorotan

Pulau Kabaruan

P. Kabaruan

3. JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KECAMATAN, DAN JUMLAH DESA

Kepulauan NANUSA

P. KARAKELANG

P. SALIBABU

P. KABARUAN

Miangas

Kepulauan NANUSAKepulauan NANUSA

P. KARAKELANG

P. SALIBABU

P. KABARUAN

P. KARAKELANG

P. SALIBABU

P. KABARUAN

Miangas

UA. JUMLAH PENDUDUK : 109.000 JIWA

B. JUMLAH KECAMATAN : 19 KECAMATAN

C. JUMLAH DESA DAN KELURAHAN: 153

Jumlah Desa : 142 Desa

Jumlah Kelurahan : 11 Kelurahan

-. 1 Kecamatan

-. 1 Desa

-. 1 Kecamatan

-. 9 Desa

-. 11 Kecamatan

-. 91 Desa

-. 8 Kelurahan

-. 4 Kecamatan

-. 21 Desa

-. 3 Kelurahan -. 2 Kecamatan

-. 20 Desa

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KEPULAUAN TALAUD YANG RUKUN DAN

DAMAI, BEBAS DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME

MEMBANGUN PERCEPATAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR.

MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH, CEPAT, RAMAH DAN MANUSIAWI.

MENGEMBANGKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DENGAN BERORIENTASI

PADA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA.

MENINGKATKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BERDAYA GUNA DAN BERORIENTASI PADA

KEAHLIAN, PROFESIONAL “THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE.”

MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA YANG BERORIENTASI

PADA LAYANAN MASYARAKAT.

MENINGKATKAN PERAN AGAMA, ADAT, BUDAYA, DALAM RANGKA MENCIPTAKAN MASYARAKAT

TALAUD YANG RUKUN DAN DAMAI

1

4. VISI DAN MISI DAERAH KAB. KEPL. KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2014 – 2019

2

3

4

5

6

VISI :

MISI :

5. PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAGAN ALUR PENYALURAN DANA DESA

2 TAHAP : − MARET 60% − AGUST 40%

RKUD

REK. KAS DESA

RKUN

PALING LAMBAT 7 HARI

PALING LAMBAT 7 HARI

LANJUTAN …

Syarat Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Tahap I • Peraturan Desa tentang APBDes

• Laporan Realisasi Penyerapan (100%) dan capaian output (100%) TA sebelumnya

Tahap 2

• Laporan Realisasi Pernyerapan (75%) dan capaian output (50%) Tahap sebelumnya

PMK NO.

50/PMK.07

/2017

6. REALISASI DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2015 DAN 2016

TAHUN JUMLAH

DESA JUMLAH DANA

DESA DITERIMA

REALISASI

PENYALURAN DD

RKUD - RKD %

SALDO DI

RKUD

2015 142 38.154.408.000 38.047.983.600 99,72% 106.424.400

2016 142 85.607.351.000 85.368.551.000 99,72% 238.800.000

2017 142 108.553.201.000 64.893.120.000 59,78% -

II. KENDALA DAN TANTANGAN

1. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan dimana jarak antara satu pulau dengan pulau

yang lain berjauhan dan akses antar desa dan ke ibukota kecamatan di ruas jalan nasional

dan provinsi di beberapa kecamatan belum terbuka dan rusak berat mengakibatkan

pencairan dan pertanggungjawaban keuangan desa sering terlambat;

2. Sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan masih terbatas;

3. Sumber daya energi listrik, bahan bakar minyak dan informatika belum memadai;

4. Keterbatasan dan kemahalan harga bahan bangunan dan bahan pabrikan lainnya

mengakibatkan tertundanya penyelesaian pekerjaan dan berkurangnya volume pekerjaan;

5. Tingginya dinamika sosial dalam pengelolaan dana desa (masih terjadi kecemburuan

antar masyarakat pengelola dana desa dengan masyarakat yang tidak mengelola dana

desa);

6. Belum maksimalnya pendampingan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban;

7. Masih terbatasnya akses internet di tingkat desa dan kabupaten sehingga dokumen-

dokumen di tingkat desa belum dapat di-upload secara maksimal dan tepat waktu;

8. Belum adanya kantor desa di sebagian besar desa mempengaruhi efektivitas pengelolaan

dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan.

1. SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

III. PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAB. KEPL.

TALAUD

1. BUPATI KEPULAUAN TALAUD MENYELENGGARAKAN PERTEMUAN DENGAN

SELURUH CAMAT, KEPALA DESA, BPD, DAN PENDAMPING DESA (142 DESA)

LANJUTAN …

2. SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

LANJUTAN …

2. PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA

PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA, RKP DESA,

DAN APB DESA

3. EVALUASI DAN VERIFIKASI APB DESA OLEH CAMAT DAN TIM KABUPATEN

LANJUTAN …

KEGIATAN EVALUASI DAN VERIFIKASI APB DESA

2. PROGRAM - KEGIATAN :

A. PEMBANGUNAN FISIK :

LANJUTAN …

1. Pembangunan Pagar Desa di 142 Desa

LANJUTAN …

LANJUTAN …

PAGAR KELURAHAN DI 11 KELURAHAN (SUMBER DANA APBD)

LANJUTAN …

2. Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan (Poskesdes / Posyandu)

LANJUTAN …

3. Pembangunan Gedung PAUD

LANJUTAN …

4. Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)

LANJUTAN …

5. Pembangunan Jalan Produksi

LANJUTAN …

6. Pembangunan sarana Air Bersih

LANJUTAN …

7. Pembangunan Drainase Desa

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :

LANJUTAN …

1. Kelompok Usaha :

1. Kelompok peternak ayam

LANJUTAN …

2. Kelompok Usaha Nelayan

LANJUTAN …

3. Home Industry (Kelompok Usaha Kain Kerawang dan Emping Melinjo)

LANJUTAN …

4. Kelompok Usaha Tani

LANJUTAN …

5. Pengelolaan BUMDes

5. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :

1. Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES)

LANJUTAN …

2. Bupati Kepulauan Talaud dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Melakukan Monitoring ke Desa-Desa

LANJUTAN …

3. Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Melakukan Pembinaan dan Pengawasan

LANJUTAN …

4. Rekonsiliasi Tindak Lanjut atas Hasil Pembinaan dan Pengawasan

LANJUTAN …

5. Peningkatan Pengawasan Oleh Inspektorat atas Dana Desa dari Pemeriksaan

Reguler ke PDT2

LANJUTAN …

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Talaud telah mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan

pekerjaan baru;

2. Dengan adanya alokasi dana desa maka sarana prasarana di desa secara bertahap

mulai terpenuhi;

3. Dengan adanya pengelolaan dana desa maka terjadi persaingan positif antar desa ke

arah kemajuan masing-masing desa;

4. Dengan adanya dana desa maka sebagian kelompok masyarakat dapat

mengembangkan kemampuan untuk mengelola sumber daya unggulan desa baik

perorangan, berkelompok maupun melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

A. KESIMPULAN :

B. SARAN :

1. Pengalokasian dana desa di wilayah kepulauan perbatasan agar didasarkan pada

perhitungan Indeks Kemahalan Harga;

2. Pengalokasian dana desa sangat dibutuhkan dan agar tetap berkelanjutan serta

besaran alokasinya agar dapat ditingkatkan;

3. Agar dana desa diberi ruang peruntukkannya untuk pembangunan kantor desa dan

sarana dan prasarana desa lainnya.

Terima Kasih