KEPALA DESA LENGKONG KABUPATEN GRESIK PERATURAN DESA LENGKONG NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA LENGKONG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA (RPJM-Desa) DESA LENGKONG KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 – 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA DESA LENGKONG Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten ; b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 3 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) dan RKP Desa c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa )
80
Embed
KEPALA DESA LENGKONG TENTANG DESA LENGKONG …gresikkab.go.id/media/c8a82b3e9114dbb4fb420975696f3431.pdfrencana pembangunan jangkah menengah desa (rpjm-desa) desa lengkong kecamatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPALA DESA LENGKONG
KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DESA LENGKONG
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA LENGKONG
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
DESA LENGKONG KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2016 – 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA LENGKONG
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79
Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten ;
b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 3
tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dibentuk Tim Penyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM –
Desa) dan RKP Desa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b
perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP-Desa )
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang – perundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah ,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daeran
Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2011 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010
Nomor 2).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik
Tahun 2011 Nomor 8);
Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA LENGKONG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2016 – 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.
11.Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan
di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-
royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13.Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi
serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa
Pasal 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM – Desa) Bolo Tahun 2015 –
2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Pengertian
BAB II Profil Desa
2.1 Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Demografi
2.1.3 Keadaan ekonomi
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III POTENSI DAN MASALAH
3.1 Potensi
3.2 Masalah
BAB IV RENCANA JANGKA MENENGAH DESA
4.1 Visi dan Misi
4.2 Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2 Program Pembangunan Desa
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
i Laporan Pengkajian Keadaan Desa
ii Berita Acara Musyawarah Desa RPJMDesa
iii Berita Acara Musrenbang RPJMDesa
iv SK Tim Penyusun RPJMDesa
Pasal 3
Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan landasan dan
pedoman Pemerintah desa untuk Penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini
Pasal 4
RPJM Desa Tahun 2016-2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.
Pasal 5
Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
Pasal 6
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Pasal 7
Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi
peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Pasal 8
(1) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
(3) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penetapannya dalam Lembaaran Desa.
(4) Peratruan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Lengkong
Pada Tanggal : 12 Desember 2015 Kepala Desa Lengkong
ROIKHAN
Diundangkan di : Lengkong
Pada Tanggal : 12 Desember 2015 Plt. Sekretaris desa
AGUS HARIYANTO
Lampiran 1 : Peraturan Desa Lengkong
Nomor : 5 Tahun 2015 Tanggal : 12 Desember 2015
Tentang : RPJM –Desa 2016 – 2019
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
( RPJM-Desa) DESA LENGKONG TAHUN 2016 – 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan,
keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan
fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala
Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan
RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkong sebagai
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 3 tahunan yang
ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh
komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah
pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing
pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu
dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkong Kecamatan Cerme
Kabupaten Gresik 2016 – 2019 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari
tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Desa Lengkong diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin
tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,
sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 3 tahunan serta mempercepat
pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi
yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar
pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat,
diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang
lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMD) antara Lain:
1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta
pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk
lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan
tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang
berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan
sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat.
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di
tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-
benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara
keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah
Desa Pembangunan ke depan beroriantasi kepada kepentingan
masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan
kekuasaan.
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Lengkong Kecamatan
Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa
peraturan perundang-undangan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah
kabupaten Gresik nomor 2 tahun 2010)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030
(Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
1.3 Pengertian
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan
di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-
royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial
12.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi
serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB II
PROFIL DESA LENGKONG
2.1 Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
Desa Lengkong secara structural merupakan bagian integral dari sistim
kewilayahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik,
- Batas – batas wilayah Desa Lengkong yaitu ;
- Sebelah Utara : Desa Kandangan Kecamatan Cerme
- Sebelah Timur : Desa Dooro Kecamatan Cerme
- Sebelah Selatan : Desa Dadap Kuning Kecamatan Cerme
- Sebelah Barat : Desa Kedung Sekar Kecamatan Benjeng
Desa Lengkong Luas ……… Ha, dengan jarak dari Pemerintahan :
- Pusat : + 645 Km
- Provinsi : + 45 Km
- Kabupaten : + 25 Km
- Kecamatan : + 10 Km
Yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dadapkuning adalah :
1. Sebelum Tahun 1965 : Bpk Soko
2. Tahun 1969 s/d 1977 : Bpk Tari
3. Tahun 1978 s/d 1986 : Bpk Muhammad Shodiq
4. Tahun 1987 s/d 2005 : Bpk Fadlilah
5. Tahun 2007 s/d 2012 : Bpk Drs. Anjani
6. Tahun 2013 s/d 2019 ; Bpk Roikhan
2.1.2 Demografi
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015,
jumlah penduduk Desa Lengkong adalah terdiri dari 272 KK, dengan jumlah
total 1165 jiwa, dengan rincian 508 laki-laki dan 657 perempuan.
Berdasarkan Hasil Pengkajian keadaan desa diperoleh hasil sebagai
berikut :
A. Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa berdasarkan
masalah dan potensi dari Diagram Kelembagaan tergambar sebagai berikut :
1) Besar kecil gambar lingkaran menggambarkan Lembaga yang ada,
2) Sedangkan jarak lingkaran dengan lingkaran warga menggambarkan
pengaruh maupun interaksi Lembaga tersebut dengan warga.
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI DIAGRAM
KELEMBAGAAN
a. Diagram Kelembagaan
Tabel 1.a
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN
NO LEMBAGA MASALAH POTENSI
1 Pemdes
SDM kurang
mumpuni
Tenaga, Sarana dan
Prasarana tercukupi
2 LKD / LPMD
Kurangnya tampil di
depan masyarakat Personel dan SDM ada
3 PKK / Dasa Wismaa
Kurangnya kegiatan
diluar SPP
Personil dan SDM
bagus
4 BPD Kurangnya pendekatan dgn warga Tenaga dan waktu ada
5 RW Tidak berfungsi
Ketua dan pengurus
ada
6 RT Kurangnya kegiatan Ketua dan pengurus ada
B. Diagram Musim
Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa berdasarkan
masalah dan potensi dari Diagram Musim tergambar sebagai berikut :
1) Banyaknya gambar menggambarkan tentang besarnya potensi maupun
masalah yang ada pada bulan tersebut
2) Sedikitnya gambar menggambarkan tentang kecilnya potensi maupun
masalah yang ada pada bulan tersebut
.
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
a. Gambar Kalender Musim
Tabel. 2. a
MASALAH/
KEGIATAN/ KEADAAN
PANCAROBA KEMARAU HUJAN
MAR APR MEI JUN JULI AUG SEP OKT NOV DES JAN PEB
kekurangan
air bersih
*** ***
****
****** * **
*****
******
kekurangan
pangan
***
*****
******
Kesehatan( banyak
penyakit)
*** ***
Banjir
******
Angin puyuh
Panen ***
***
Tanam
**** ***
Tanam
jagung
***
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
Tabel 1. b
NO MASALAH POTENSI
1. Kekurangan Air Bersih Pengadaan Jaringan Pipanisasi PDAM
2. Kekurangan Pangan Operasional Beras / Raskin
3. Kesehatan Banyak Penyakit Penyuluhan dan Puskesmas