PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI - orpegbag.boyolali.go.idorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2018/04/LKJIP_9.pdfPEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L Kj I P

i

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L Kj I P )

KECAMATAN SELO

TAHUN 2017

KECAMATAN SELO

2018

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selo Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Selo dalam mengelola pemerintahan

kecamatan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Selo Tahun 2016-

2021.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta

evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga dokumen LKjIP ini dapat

memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Selo serta dapat diketahui

apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja

serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi di Kecamatan Selo.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan

kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU),

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta

Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi

konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi di masing-masing Seksi dan Sub Bagian sekaligus dapat memberikan

gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Selo.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Selo ini telah diupayakan sebaik mungkin,

walaupun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-

kendala yang dihadapi. Namun demikian Kecamatan Selo telah mengupayakan untuk

mengatasi kendala-kendala melalui koordinasi dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Semoga LKjIP ini telah dapat mencerminkan kinerja Kecamatan Selo tahun 2017.

Selo, Februari 2018

CAMAT SELO

JAROT PURNAMA..SSos

Pembina

NIP. 19660701 198607 1 002

iii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………..…………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………..…………... ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………..………….. iii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………… iv

IKHTISAR EKSKUTIF …………………………………………………..……… v

BAB I PENDAHULUAN …………………………………….…..………….. 1

1.1. Latar belakang ……………….……………………...………… 1

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Selo ……..……..………… 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 … 7

2.1. Rencana Strategis ........................................................... 7

2.2. Perjanjian Kinerja 2017 ....................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………..…………… 10

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .............................................. 10

3.2. Realisasi Anggaran …..……………………..…….…………. 21

BAB IV PENUTUP ………………………………………………..…………. 24

4.1. Simpulan …………………………………………..………….. 24

4.2. Saran ………………………………………………..………… 24

DAFTAR LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B. Rencana Strategis Kecamatan Selo tahun 2016-2021

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

D. Pengukuran Kinerja (Tapkin)

E. Pengukuran Kinerja (PK)

.

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan ........................... 5

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 8

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1..................................................... 11






Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran............................................................ 21

Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran ...................................................... 21

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Selo selama Tahun

2017. Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja

Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selo Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan

Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan

penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal

output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran sendiri, tingkat pencapaian kinerja sasaran

Kecamatan Selo tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) sasaran

seluruhnya ber-kategori baik. Alokasi anggaran Kecamatan Selo pada tahun 2017

sebesar Rp 856.376.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 788.489.420,00 (92,03 %) atau

masih ada efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp 67.886.580.00 (8,60 %). Besarnya

anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibanding tahun

2016 sebesar Rp 1.027.450.000,00 Realisasi Rp. 1.002.722.933,00 dengan Efisiensi

sebesar Rp. 24.727.067,00.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang

akan datang, diperlukan langkah-langkah antara lain memperkuat fungsi koordinasi,

mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, meningkatkan kualitas,

dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.

LKjIP Kecamatan Selo Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan

memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal,

nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah

Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan

wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan

dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,

dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good

Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan

yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan

daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang

lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang pada intinya muara tuntutan

ini adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Gavernance).

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor

IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-

azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas

umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas

merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus


dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap

pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah

Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan

akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan

padanya berdasarkan Rencana Strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing,

kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang

berkewenangan. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun

anggaran 2017, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2017 yang merupakan

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian

kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang

berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja

Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja,

dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Selo sebagai salah satu

prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

a) sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja

Kecamatan Selo dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan

kinerja;

b) bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan

Selo;

c) bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan

Selo pada tahun berikutnya.

d) Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman dalam

penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Selo antara lain :


a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

d) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

2016-2021;

e) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor

37);

f) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun Anggaran 2017;

g) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun 2017;

h) Rencana Strategis Kecamatan Selo Tahun 2016-2021.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Selo.

A. Kedudukan dan Tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Kecamatan dibentuk dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Camat mempunyai tugas sebagai

berikut :

a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;


c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah

kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i) menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan

Kecamatan; dan

j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan.

B. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Kecamatan Selo terdiri dari :

a) Camat;

b) Sekretariat terdiri dari :

- Subbag Umum dan Kepegawaian

- Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

c) Seksi Pemerintahan

d) Seksi Pelayanan

e) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

f) Seksi Perekonomian Pembangunan;

g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;


C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Selo didukung oleh

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan sebagai berikut :

• Eselon III.A (Camat) : 1 orang

• Eselon III.B (Sekcam) : 1 orang

• Eselon IV.A (Kasi) : 5 orang

• Eselon IV.B (Kasubbag) : 2 orang

• Staf kecamatan (JFU) : 12 orang

Jumlah : 22 orang

b. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

SD SMP SMA/

SMK

D.1 D.2 D.3 D.4 S.1 S.2 JML

0

2

12

-

-

1

-

5

2

22

c. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pangkat Golongan

1. Pengatur Muda ( II/a ) : 2 orang

2. Pengatur Muda Tingkat I ( II/b ) : 0 orang

3. Pengatur ( II/c ) : 8 orang

4. Pengatur Tingkat I ( II/d ) : 2 orang

5. Penata Muda ( III/a ) : 3 orang

6. Penata Muda Tingkat I ( III/b ) : 1 orang

7. Penata ( III/c ) : 3 orang

8. Penata Tingkat I ( III/d ) : 4 orang

9. Pembina ( IV/a ) : 1 orang

10. Pembina Tingkat I (IV/b) : 0 orang

Jumlah : 22 orang


D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Selo diperoleh dengan

mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Selo), permasalahan dan atau

arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama

kementerian terkait dengan tugas pokok Kecamatan Selo, yaitu :

1. Permasalahan tatakelola pemerintahan, antara lain meliputi:

a. Belum terpenuhinya rasio kecukupan dan kuantitas SDM aparatur

dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan.

b. Kurangnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan

penganggaran

c. Masih rendahnya kesadaram masyarakat untuk meiliki dokumen

kependudukan.

d. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat

waktu.

2. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah,

antara lain meliputi:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang

berkelanjutanterhadap pengolahan tata guna lahan sesuai dengan

peruntukannya.

b. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi.

3. Permasalahan tingkat kesejahteraan, antara lain meliputi:

a. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

b. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesejahteraan.

c. Kurang maksimalnya peran perempuan dan tingkat pemberdayaan

perempuan serta perlindungan ibu dan anak.

4. Permasalahan kondusivitas lingkungan sosial, politik, hukum,

ketertiban dan keamanan, antara lain meliputi:

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat berdemokrasi

Belum aptimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, HAM

dan penyakit menular.


Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Selo

dalam menjalankan tugas pokok yang secara garis besar dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat

dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/

peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;

3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Selo sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana

Strategis Kecamatan Selo Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik

2) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

4) Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan

5) Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum

6) Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja dengan target kinerja

setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana

terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis

Kecamatan Selo merupakan lndikator Kinerja Utama yaitu ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5

tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan

OPD (dokumen IKU terlampir).

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke

dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang

memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik

program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2017

Kecamatan Selo, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selo

Tahun 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2017.

2.5. Perjanjian Kinerja 2017

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2017 disusun berdasar pada Rencana

Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017.

Perjanjian Kinerja meliputi 5 (Lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahn desa/kelurahan yang baik, mempunyai 3

(tiga) indikator;

2) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, mempunyai 1 (satu)

Indikator;


3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, mempunyai 3 (tiga)

Indikator;

4) Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan,

mempunyai 1 (satu) Indikator;

5) Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum, mempunyai 1 (satu)

Indikator;

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Selo Tahun 2017 sebagaimana tertuang

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 Kecamatan Selo.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

(outcome) Target

1 2 3 4

1. Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan desa/kelurahan yang

baik

1.1 Prosentase desa/kelurahan yang

tertib administrasi

100 %

1.2 Tingkat ketepatan pengisian

Kades/Perangkat Desa

100 %

1.3 Capaian pembayaran PBB 100 %

2. Meningkatnya kualitas pelayanan

terhadap masyarakat

2.1 Capaian Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

83 nilai

3. Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam pembangunan

3.1 Tingkat partisipasi masyarakat

dalam perencanaan

pembangunan

100 %

3.2 Tingkat peran serta perempuan

dalam pembangunan

100 %

3.3 Cakupan monitoring dan

evaluasi program pemberdayaan

masyarakat desa

100 %

4 Meningkatnya ketertiban,

ketentraman, keindahan (K3) di

wilayah Kecamatan

4.1 Prosentase kejadian pelanggaran

K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) yang ditindaklanjuti

100 %

5 Meningkatnya kualitas prasarana

dan pelayanan umum

5.1 Frekwensi monitoring dan

evaluasi prasarana dan fasilitas

pelayanan umum

100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 Kecamatan Selo

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan

Selo pada tahun 2017 melaksanakan 12 Program dan 35 Kegiatan dengan total anggaran

sebesar Rp. 856.376.000,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian

Kinerja Perubahan Tahun 2017 Kecamatan Selo (terlampir).


BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Selo untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Selo tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran

yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan

atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan,

Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran

kinerja Kecamatan Selo dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai

dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Selo Tahun 2017.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun

anggaran (APBD Kabupaten) 2017, Kecamatan Selo telah melaksanakan berbagai

kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6

sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja

menggunakan rumus :


2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja

menggunakan rumus :

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran

dengan kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Selo sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun

2016 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi

analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber

daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target

kinerja.


A. Sasaran 1 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang

baik

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja Satuan

Target

Renstra

2021

Realisasi

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun

2017

Capaian

Tahun

2017

Kate

gori

Penanggung

jawab

Prosentase

desa/kelurahan

yang tertib

administrasi

%

100

100

100

100

100

B

Kasi

Pemerintahan

Tingkat ketepatan

pengisian Kades/

Perangkat Desa

%

100

100

100

100

100

B

Kasi

Pemerintahan

Cakupan

Pembayaran PBB

%

100

100

100

100

100

B

Kasi

Pemerintahan

Rata – Rata

100

B

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata

sebesar 100 % (kategori baik) terdiri dari 2 (tiga) indikator kategori baik (100%)

dan 1 (satu) indikator dengan kategori cukup (100 %).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

a. Penyebab keberhasilan adalah :

- Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari pemerintah

kabupaten, provinsi maupun pusat;

- Pendampingan dan fasilitasi dari aparatur kecamatan serta pendamping

desa dilaksanakan terus menerus dalam rangka pembinaan administrasi

desa baik administrasi keuangan maupun administrasi umum.

- Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan

maupun dari para pendamping desa.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari para

aparat kecamatan maupun pendamping desa.

- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja

pada sasaran ini sebesar Rp 21.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp


20.000.000,- (95 %),sehingga ada efisiensi sebesar Rp 100.000,- atau

sebesar 0,5 %.

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator

tercapai 100 % (baik) pada sasaran ini adalah Program pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta didukung dengan 4 (empat)

kegiatan yaitu pembinaan administrasi desa, pendampingan pengelolaan

keuangan desa, evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes dan

pengawasan dan pembinaan implementasi undang-undang desa.

2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa


- Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari pemerintah

kabupaten, provinsi maupun pusat;

- Monitoring dari aparat kecamatan (Tim Pengendali) dalam rangka

melaksanakan pendampingan dan fasilitasi pemberhentian dan pengisian

jabatan perangkat desa yang kosong.

- Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan maupun

dari para pendamping desa.


- Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari para

aparat kecamatan (Tim Pengendali).

- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja

pada sasaran ini sebesar Rp 16.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp

16.850.000,00 (100 %).



tercapai 100 % (baik) yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa dengan kegiatan fasilitasi monitoring pengisian dan

pemberhentian kepala desa dan perangkat desa.

1. Cakupan Pembayaran PBB


- Besarnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program

pembangunan lewat pembayaran pajak bumi dan bangunan.


- Fasilitas dari pemerintah yang berupa reward atau hadiah bagi para wajib

pajak yang membayar pajak PBB sebelum bulan Juni 2017.

- Petugas pungut dari kecamatan maupun dari desa secara rutin

memberikan sosialisasi baik melalui rapat-rapat koordinasi, langsung ke

masyarakat maupun lewat program pekan panutan pembayaran pajak

PBB.


- Rutinitas dari petugas pungut baik dari kabupaten, kecamatan mapun desa

dalam memberikan sosialisasi maupun himbauan dalam setiap kegiatan.

- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.



tercapai 99,99 % (baik) secara spesifik di dalam DPA 2017 Kecamatan Selo

tidak ada, tetapi dilaksanakan kegiatan yang berupa Sosialisasi dan

penyisiran maupun pekan panutan PBB.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Pencapaian target kinerja pada sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator

berikut :



Target

Renstra

2021

Realisasi

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun

2017

Capaian

Tahun

2017

Kate

gori

Penanggung

jawab

Capaian Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM)

nilai

85,00

82,53

83,00

83,33

100

B

Kasi

Pelayanan

Sasaran 2 meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja indicator

sebesar 80,33 dengan kategori Baik (B).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 sebagai berikut :

1. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).


- Komitmen dari Aparat Kecamatan khusunya petugas pelayanan untuk terus

melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.

- Secara rutin melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui

penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Selo,


sehingga dapat mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan.


- Optimalisasi penyelenggara pelayanan sehingga lebih disiplin dan inovatif

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja pada

sasaran ini sebesar Rp 11.704.000,- dan terealisasi sebesar Rp

11.704.000,00 (100 %),


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini

adalah Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik

Kecamatan dengan kegiatan Pelayanan administrasi dan publik

kecamatan/kelurahan..

C. Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :



Target

Renstra

2021

Realisasi

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun

2017

Capaian

Tahun

2017

Kate

gori

Penanggung

jawab

Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

% 100 100 100 100 100 B Kasi Ekbang

Tingkat peran serta

perempuan dalam

pembangunan

% 100 100 100 100 100 B Kasi SPM

Cakupan Monitoring

dan evaluasi program

pemberdayaan

masyarakat desa

% 100 100 100 100 100 B Kasi Ekbang

Rata – Rata

100

B

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata

keseluruhan sebesar 100 % (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator kategori

baik (100%).

Berikut analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator pada sasaran 3.

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan


Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah :


- Kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan pembangunan melalui

Forum Musrenbang;

- Adanya petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang;

- Desa telah melaksanakan Musdus maupun musrenbangdes yang

hasilnya telah diinput didalam aplikasi Musrenbang provinsi;

- Antusias para utusan desa, aparatur kecamatan maupun petugas dari

UPT Dinas/Badan dalam mengikuti pelaksanaan musrenbang.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Terbentuknya Tim Monitoring Musrenbangdes maupun Tim

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja

pada sasaran ini sebesar Rp 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp

8.000.000,- (100 %).


Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini

sehingga tercapai 100 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, kegiatan

monitoring dan evaluasi RKPDes dan kegiatan penyusunan renstra dan

renja SKPD. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan

melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, melakukan

pendampingan ke desa dalam penyusunan maupun evaluasi RKPDesa,

melakukan koordinasi dalam penyusunan Renstra dan Renja OPD.

2. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan


- Semakin meningkatnya peran aktif dari para wanita (ibu-ibu) yang

tergabung dalam organisasi PKK di desa;

- Semakin meningkatnya pembinaan dari Tim Penggerak PKK

Kecamatan, Sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terdapat

di desa


- Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Tim Penggerak

PKK Desa;

- Sarana dan prasarana operasional adalah sarana dan prasarana

dinas/operasional yang berada di kecamatan.


- Anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp 10.000.000,00 dan

dipakai untuk biaya operasional guna menunjang capaian kinerja pada

sasaran 3 sebesar Rp 10.000.000,00 atau sebesar 100 %.



dapat tercapai 100 % yaitu Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan dengan Kegiatan Pembinaan perempuan di wilayah

kecamatan/kelurahan dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan

melakukan rapat koordinasi TPP PKK se Kecamatan Selo dan melakukan

pembinaan administrasi PKK ke desa.

3. Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Baik dalam

kegiatan pembangunan, pemberdayaan, peringatan hari besar dan kegiatan

keagamaan.


Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 15.000.000,- dapat terealisasi

sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100 %.


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan

kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan mengikuti

pertandingan sepakbola antar Kecamatan dengan memperebutkan tropi

Bupati Boyolali Cup 2017.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa dan Kegiatan pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di

kalangan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah

dengan melaksanakan kegiatan peringatan hari besar yaitu Hari Jadi

Kabupaten Boyolali serta HUT Kemerdekaan RI.

Untuk bidang keagamaan dilakukan dengan buka puasa bersama

antara pejabat tingkat kabupaten, pejabat di tingkat Kecamatan Selo,

tokoh masyarakat dan tokoh agama.


D. Sasaran 4 : Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di

wilayah Kecamatan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :



Target

Renstra

2021

Realisasi

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun

2017

Capaian

Tahun

2017

Kate

gori

Penanggung

jawab

Prosentase kejadian

pelanggaran K3

(Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan) yang

ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

B

Kasi

Trantib

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 %

(kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis

capaian kinerja dari sasaran 3 sebagai berikut :

1. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

yang ditindaklanjuti.


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin patroli

wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kec. Selo untuk melihat

kesiapsiagaan Linmas yang ada di desa dalam menjaga keamanan dan

ketertiban wilayah sehingga apabila ada suatu kejadian cepat tanggap.

Serta melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat

yang diselenggarakan di Kecamatan.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa

dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, pos

pengamanan, patroli wilayah.

- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada anggota

Linmas dan warga masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang

dapat mengganggu situasi kemanan dan ketertiban sehingga

masyarakat lebih waspada.

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh

terhadap capaian target kinerja.Dengan menggunakan anggaran

sebesar Rp. 16.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 15.958.199,-

atau sebesar 99,65% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,35 %.




dapat tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan

Lingkungan dan Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah melalui kegiatan rapat koordinasi pejabat

pemerintahan daerah/perangkat kelurahan.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan patroli

wilayah sebagai bentuk pengendalian keamanan lingkungan. Selain itu

bersama dengan polsek dan koramil bersama-sama melakukan penertiban

adminduk, pos pengamanan untuk hari-hari besar.

E. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :



Target

Renstra

2021

Realisasi

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun

2017

Capaian

Tahun

2017

Kate

gori

Penanggung

jawab

Frekwensi

monitoring dan

evaluasi prasarana

dan fasilitas

pelayanan umum

kali

6

1

1

1

100

B

Subbag Umum

dan

Kepegawaian

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 %

(kategoribaik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis

capaian kinerja dari sasaran 5sebagai berikut :

1. Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan :

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah kerjasama yang baik

aparat di lingkungan Kecamatan Selo serta anggaran yang cukup memadai.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari penggunaan sumber dana. Dari anggaran Rp. 320.072.000,- terealisasi

Rp. 265.413.473,- atau sebesar 83 %, sehingga terdapat efesiensi sebesar

Rp 54.658.527,- atau sebesar 20,59 %.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan


adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan Pembangunan rumah dinas, Penataan lingkungan kantor,


Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran

No. Sasaran

Capaian Kinerja

2017

(%)

Tingkat

Keberhasilan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

desa/kelurahan yang baik

100 Baik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 80,33 Baik

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan

100 Baik

4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)

di wilayah Kecamatan

100 Baik

5.

Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum

100

Baik

Rata – Rata

92,03

Baik

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Kecamatan Selo pada tahun 2017 keseluruhan sebesar Rp

856.376.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 788.489.420 (92,03 %) atau masih ada

efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp 67.886.580.000 ( 8,60 %).

Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian

target kinerja dari Kecamatan Selo pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

No Sasaran

Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

1 Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan

desa/kelurahan

yang baik

Program Pembinaan dan

Fasilitasi penyelengga-

raan Pemerintah Desa/-

Kelurahan :

- Pendampingan penge-

ngelolaan keuangan

Desa/Kelurahan.

21.100.000,00 21.000.000,- 99,52 Kasi

Pemerintahan

- Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa ten –

tang APBdes.

- Pembinaan Adminis-

trasi Desa

5.000.000,00

17.050.000,00

4.900.000,-

17.050.000,-

98,00

100

Kasi

Pemerintahan

Kasi

Pemerintahan

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah

Desa/Kelurahan

Monitoring pengisian dan

pemberhentian Kepala

Desa dan Perangkat Desa

16.850.000,00 16.850.000 100 Kasi

Pemerintahan

2 Meningkatnya

kualitas pelayanan

terhadap

masyarakat

Program Penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi

dan Publik Kecamatan

Pelayanan administrasi

dan publik Kecamatan

11.704.000 11.704.000 100 Kasi Pelayanan

3 Meningkatnya

peran serta

masyarakat dalam

pembangunan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pelaksanaan

Musrenbang RKPD

8.000.000,00 8.000.000 100 Kasi

Perekonomian

Pembangunan

Penyusunan Renstra

dan Renja

5.000.000 5.000.000 100 Kasubbag

Perencanaan,

Keuangan dan

Pelaporan

Monitoring dan

Evaluasi RKPDes

10.000.000 10.000.000 100 Kasi

Pemerintahan

Program Peningkatan

Peran Perempuan di

Perdesaan

Pembinaan organisasi

perempuan di wilayah

Kecamatan

10.000.000 10.000.000 100 Kasi Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan/Kelurahan

Penyelenggaraan

kegiatan kepemudaan

dan olahraga

15.000.000 15.000.000 100 Kasi Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya

bangsa

6.000.000 6.000.000 100 Kasi

Ketenteraman

dan Ketertiban


No Sasaran

Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

Pembinaan

peningkatan iman dan

taqwa di kalangan

masyarakat

7.000.000 7.000.000 100 Kasi Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat

4 Meningkatnya

ketertiban,

ketentraman,

keindahan (K3) di

wilayah

Kecamatan

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

8.000.000 8.000.000 99,30 Kasi

Ketenteraman

dan Ketertiban

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Rapat koordinasi

pejabat pemerintah

daerah

16.500.000 15.958.199 99,65 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

5 Meningkatnya

kualitas prasarana

dan pelayanan

umum

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pembangunan rumah

dinas

200.000.000 193.506.000 96,75 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

Penataan Lingkungan

Kantor

189.600.000 187.747.000 99,02 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

13.000.000 12.294.628 94,57 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

18.620.000 16.535.000 89,02 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

LKjIP Kecamatan Cepogo Tahun 2017 24

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari 6 sasaran dan 10 indikator kinerja yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Selo pada tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Kecamatan Selo Tahun 2017, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan capaian

kinerja sebagai berikut :

1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 0

2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 9 (sembilan) indikator

3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : 1 (satu) indikator

4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : 0

Secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 95,33% mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 93,06 % . Alokasi

anggaran Kecamatan Selo pada tahun 2017 seluruhnya sebesar Rp 856.376.000,00

dan terealisasi sebesar Rp. 788.489.420 (92,03 %) atau masih ada efisiensi anggaran

sebesar sebesar Rp 67.886.580.000 ( 8,60 %).

Besarnya anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program

dan kegiatan dibanding tahun 2016 sebesar Rp 932.591.224,00 mengalami

penurunan.

4.2. Saran.

Problematika pelaksanaan kinerja organisasi senantiasa berkembang

yang merupakan tantangan bagi Kecamatan Selo dalam upaya untuk

mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu

diperlukan langkah-langkah, antara lain :

a. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas yang diemban

oleh Kecamatan Selo, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Kecamatan

Selo melalui:

- Secara rutin setiap bulan mengadakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan

tugas untuk seluruh pejabat/PPTK maupun staf Kecamatan Selo.

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada, agar dalam melaksanakan tugas

dapat lebih efektif dan efisien;

LKjIP Kecamatan Cepogo Tahun 2017 25

- meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan

kinerja;

- Meningkatkan fungsi koordinasi dan meningkatkan komitmen dari seluruh

pelaksana kegiatan untuk meningkatkan kinerjanya.

- Meningkatkan fasilitasi, pendampingan maupun pembinaan administrasi

kepada desa-desa se-Kecamatan Selo.

b. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target

indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat

dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan

sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk langkah

percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.

c. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi

mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Selo akan

ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

d. Meningkatkan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi

terkait, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan

hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi baik pemerintah

kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat maupun dunia usaha.

Selo, Februari 2018

CAMAT SELO

JAROT PURNAMA.SSos

Pembina

NIP. 19660701 198603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI - orpegbag.boyolali.go.idorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2018/04/LKJIP_9.pdfPEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L Kj I P

Documents