LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Blitar 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. LKjiP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjiP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata. 1.2. GAMBARAN UMUM SKPD Terbentuknya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata dikukuhkan berdasarkan PERDA Kabupaten Blitar No. 50 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Blitar
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan
pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utama yaitu,
Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas
dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa
setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan
antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented).
Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Stratejik dalam jangka menengah
(5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta
laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.
LKjiP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman
penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pemuda
Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 dan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk
mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan
efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjiP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator
kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan Dan Pariwisata.
1.2. GAMBARAN UMUM SKPD
Terbentuknya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata dikukuhkan
berdasarkan PERDA Kabupaten Blitar No. 50 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Blitar
2
kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata.
Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana teknis Daerah yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan dibidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan kepariwisataan di
Kabupaten Blitar serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemuda Olah Raga
Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi, sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata.
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka ditetapkan susunan organisasi
Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program.
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemuda.
3. Seksi Kerjasama Pemuda.
d. Bidang Olah Raga, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Manajemen Keolahragaan.
2. Seksi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
3. Seksi Peningkatan Prestasi Keolahragaan.
LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Blitar
3
e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Pelestarian Kesenian dan Budaya Daerah.
2. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan.
3. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya.
f. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Obyek Wisata.
2. Seksi Pemberdayaan Usaha Pariwisata.
3. Seksi Pengelolaan Data dan Promosi.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN
Penyusunan LKjiP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun
2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, serta
sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda
Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Pelaporan Kinerja juga dimaksudkan
sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan Dan Pariwisata dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya.
Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah
dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program
serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar.
Tujuan penyusunan LKjiP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian
kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.
Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjiP ini dapat menjadi salah satu masukan
dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan
kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata.
1.4. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjiP Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2016 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Blitar
4
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Pembangunan Taman Penataran 222.000.000 215.385.000 97,02
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata
499.257.000 486.697.400 97,48
Pembangunan Gapura Masuk Destinasi Wisata Pantai Serang
125.000.000 123.650.000 98,92
Pembangunan Gapura Diorama 120.000.000 117.540.000 97,95
Pembinaan Desa Wisata Dan Kelompok Sadar Wisata
63.150.000 61.700.000 97,70
Musyawarah Daerah Pelaku Pariwisata
192.000.000 161.373.000 84,05
LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Blitar
26
NO. PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PAGU REALISASI %
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gazebo Dan Pedestrian
222.000.000 219.387.000 98,82
Pengadaan Gazebo Dan Permainan Anak Di Pantai Pangi
100.000.000 94.815.000 94,82
JUMLAH KESELURUHAN 10.440.697.525 10.074.814.195 96,50
Jumlah pemuda yg dibina dibagi jumlah target pemuda yg akan dibina
44+44/188x100%= 46,81%
Event seni budaya didalam wilayah kabupaten blitar yg menggunakan anggaran
APBD dibagi keseluruhan event dan seni budaya yang dilaksanakan. 34/60x100%= 56,66%
LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Blitar
27
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKJIP), yang tersusun ini merupakan
media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pemuda
Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar selama Tahun 2016. Media ini juga dipakai
sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan
refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Blitar merupakan gambaran Kinerja Dinas Tahun 2016, temasuk evaluasi
dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2016.
Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang
menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang
dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LKJIP Dinas Pemuda
Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2016 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan
pemerintahan di Tahun berikutnya.
Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut :
1. Dari 7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja, 6 (enam) indikator
diantaranya telah mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar pada Tahun 2016.
2. Satu-satunya indikator yang belum terlaksana dengan baik adalah tercukupinya
peningkatan prosentase cabang olahraga yang berprestasi.
3. Dari 6 (enam) indikator yang mampu dilaksanakan dengan baik, prosentase peningkatan
jumlah kunjungan wisata mendapatkan hasil yang paling maksimal dengan capaian 260 %
lebih baik dari pada yang ditargetkan.
4. Kinerja pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar memiliki
tingkat efisiensi yang baik dengan memperbandingkan prosentase capaian kinerja dengan
prosentase penyerapan anggaran.
5. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah
terbatasnya anggaran yang tersedia dan perlunya meningkatkan kualitas sumber daya
LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Blitar
28
manusia dengan memberikan pembinaan dan pelatihan disegala bidang, baik dibidang
kepemudaaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan.
6. Secara umum kiranya capaian kinerja pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Blitar dirasa cukup baik.
B. SARAN – SARAN
Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-
saran sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pemuda
Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan penajaman
skala prioritas, sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi
dengan berbagai stakeholder, dan mengusulkan anggaran yang cukup untuk mendukung
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
Blitar, Pebruari 2017 KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR LUHUR SEJATI, S.Pd, M.Pd Pembina Utama Muda NIP 19630107 198603 1 010
LKjIP Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016