BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU, Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru; c. bahwa pengaturan retribusi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan pengaturan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
28
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU · bidang pelayanan kesehatan/pengobatan, maka naskah perjanjian kerjasama dimaksud merupakan payung kerjasama secara umum. (4) Kerangka acuan teknis
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,
Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status
Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, perlu ditetapkan tarif layanan pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;
c. bahwa pengaturan retribusi sebagaimana Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan pengaturan tarif layanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
- 3 -
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Than 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/
MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
- 4 -
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor
19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU.
BAB I KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Istilah dan Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk/ditetapkan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- 5 -
6. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan
anggaran BLUD.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Kotabaru.
9. Pola Tarif adalah merupakan dasar perhitungan untuk
menetapkan besaran tarif layanan rumah sakit.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh rumah sakit termasuk imbalan hasil yang wajar
dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Besaran Tarif Layanan adalah total tarif per unit layanan yang
dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost).
12. Biaya Satuan (unit cost) adalah perhitungan biaya riil yang
dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/jenis layanan
tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung dan
tidak langsung.
13. Jasa Sarana adalah imbalan hasil yang diterima rumah sakit
atas pemakaian sarana dan fasilitas serta pemanfaatan bahan,
yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan hasil yang diterima rumah
sakit atas pelayanan yang telah diterima oleh pasien atau
pelanggan lainnya.
15. Akomodasi adalah penggunaan ruangan dan fasilitas di ruang
perawatan termasuk makanan dan minuman pasien.
16. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang
digunakan dalam rangka penegakan diagnosis, perawatan,
penunjang pelayanan dan pengobatan pasien
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk
mengatur/memberi acuan bagi rumah sakit dalam menyusun
besaran tarif layanan.
(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah agar
rumah sakit memperoleh rumusan besaran tarif layanan yang
tepat yang memenuhi unsur-unsur pertimbangan menjamin
kontinuitas pelayanan dan pengembangan pelayanan, fungsi sosial rumah sakit, kompetisi yang sehat dan azas gotong
royong.
- 6 -
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kebijakan tentang
tarif layanan, identifikasi pelayanan yang dikenakan tarif layanan, komponen tarif layanan, pola perhitungan tarif layanan, serta
pendapatan dan pengelolaan pendapatan rumah sakit.
BAB II
KEBIJAKAN TARIF LAYANAN
Pasal 4
(1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab bersama dalam
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di
rumah sakit dikenakan tarif layanan.
(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna
layanan atas penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit dengan perhitungan biaya setara biaya satuan (unit cost).
(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan:
a. tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan berdasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktifitas;
b. harus mempertimbangkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. harus mempertimbangkan kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas
keadilan dan kepatutan dan, kompetisi yang sehat.
Pasal 5
(1) Kelas ruang perawatan di rumah sakit yang membedakan
akomodasi ruangan terdiri atas :
a. kelas 3; b. kelas 2;
c. kelas 1;
d. kelas khusus; dan e. kelas Paviliun.
(2) Direktur menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan
kebutuhan dan fasilitas ruang rawat berdasarkan kelas-kelas perawatan.
(3) Proporsi tempat tidur perawatan kelas 3 sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang
tersedia.
- 7 -
Pasal 6
Perhitungan tarif pelayanan dengan besaran yang ditetapkan sesuai jenis, sifat atau klasifikasi tindakan/pelayanan dan tidak
memperhitungkan lagi berdasarkan kelas akomodasi ruang
perawatan atau disebut sebagai pelayanan non kelas yaitu untuk
pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik.
Pasal 7
(1) Tarif pelayanan dan lain-lain untuk golongan masyarakat yang
pembayaran tarif layanan dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada atau ditetapkan
tersendiri berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling
menguntungkan melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.
(2) Tarif pelayanan untuk peserta Badan Pelaksana Jaminan
Sosial Bidang Kesehatan (BPJS-BK), dan peserta Program
Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Apabila pihak penjamin tertentu telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih berlaku,
yang di dalamnya mencakup ruang lingkup kerjasama di
bidang pelayanan kesehatan/pengobatan, maka naskah perjanjian kerjasama dimaksud merupakan payung kerjasama
secara umum.
(4) Kerangka acuan teknis kerjasama pelayanan kesehatan/pengobatan akan dirumuskan lebih lanjut antara
rumah sakit dengan pihak penjamin, dengan tetap mengacu
kepada naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah
Daerah dengan pihak penjamin.
Pasal 8
(1) Besaran tarif pelayanan diusulkan Direktur kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
(2) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada