LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR : 34 TAHUN 2010 TANGGAL : 20 JULI 2010 TENTANG : PENYUSUNAN ANGGARAN, ANGGARAN PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN (APBK). PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN (APBK) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KECAMATAN …………………. KELURAHAN…………………. ALAMAT……………………………………….. KEPUTUSAN LURAH………. NOMOR…….. TAHUN……… TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN……. KECAMATAN…….. KABUPATEN BADUNG LURAH………… Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan kelurahan, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK) Tahun…….. Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
19
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/Lampiran_Perbup_No_34_Tahun_2010.pdf · Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR : 34 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 JULI 2010
TENTANG : PENYUSUNAN ANGGARAN, ANGGARAN PERUBAHAN DAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KELURAHAN (APBK).
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN (APBK)
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ………………….
KELURAHAN………………….
ALAMAT………………………………………..
KEPUTUSAN LURAH……….
NOMOR…….. TAHUN………
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN…….
KECAMATAN…….. KABUPATEN BADUNG
LURAH…………
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan kelurahan, maka
perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Lurah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kelurahan (APBK) Tahun……..
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang – Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman
Administrasi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 tahun 2008 tentang
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Sumbangan Pihak Ketiga Pada Kelurahan di Kabupaten Badung (Berita
Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badeung Tahun
2010 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati badung Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Jenis
Sumbangan Kelurahan di Kabupaten Badung;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran, Anggaran Perubahan Dan Perhitungan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kelurahan (APBK).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK) Tahun Anggaran…
Sebagai berikut :
Pendapatan Rp…………………………..
Belanja Rp………………………….. (-)
Berlebih / berkurang Rp…………………………...
KEDUA : Rincian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
Ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini milai berlaku pada tanggal……………
Ditetapkan di………..
Pada tanggal…………
LURAH……………...
(…………………………………)
Mengetahui
Camat…………
(…………………..…….)
LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ……………KEC. …… KABUPATEN BADUNG
NOMOR : …………………..
TANGGAL : ……………………
PENDAPATAN
Kode Uraian TAHUN TAHUN Ketr.
Rek. SEBELUMNYA BERJALAN/INI
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Kelurahan
1.1.1 Sumbangan Kelurahan
1 Silpa
2 Aadministrasi Kelurahan
3 Mutasi Tanah
4 Pasar Desa
5 Usaha
6 Praktek Dokter/Apotik
7 ……… dst ( menyesuaikan dengan Keputusan
Ttg Sumbangan Kelurahan )
1.6 Hibah
1 Hibah dari pemerintah
2 Hibah dari pemerintah provinsi
3 Hibah dari pemerintah kabupaten/kota
4 Hibah dari badan / lembaga/ organisasi swasta
5 Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan
6 dst....
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga
1 Sumbangan dari.....
2 …..dst
JUMLAH PENDAPATAN
BAGIAN IIBELANJA
Kode Uraian TAHUN TAHUN Ketr.
Rek. SEBELUMNYA BERJALAN/INI
BELANJA
2.1 Belanja Langsung
2,1,1 Belanja Pegawai/Honorarium :
1 - Tambahan Penghasilan Lurah
2 - Tambahan Penghasilan Sekretaris
3 - Tambahan Penghsilan Kasi
4 - Tambahan Penghasilan Staf Kelurahan
5 - Tambahan Penghasilan Kaling
6 - Tunjangan Hari Raya
7 - dst
2,1,1,2 Honor tim/ panitia
1 - Honor Panitia
2 - Honor Tim Penertiban Penduduk
3 - Honor Bendahara
4 - Honor Pembantu Bendahara
5 - ……… dst
2,1,2 Belanja Barang / Jasa :
1 - Alat Tulis Kantor
2 - Biaya Konsumsi
3 - Biaya Perawatan Kantor
4 - Biaya Perawatan Peralatan Kantor
7 - Biaya Aci sehari -hari
8 - Biaya Piodalan
9 - Pembelian Premium
10 - …….dst
2.1.2.1 Belanja perjalanan dinas/Biaya Pendidikan
1 Perjalanan Dinas Lurah
2 Perjalanan Dinas Sekretaris
3 Perjalanan Dinas Kasi/Aparat Kelurahan
4 Bantuan Pendidikan/Pelatihan/Kursus
2.1.2.2 Belanja bahan/material
1 (Pembelian Bahan/Material untuk Servis Bangunan
Kantor Desa dalam sekala kecil )
BAGIAN I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN ....... KEC. …….. KAB. BADUNG
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN ….. TAHUN ……