BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja yang optimal pada Inspektorat Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Inspektorat Kabupaten Badung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
74
Embed
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI NOMOR TAHUN PADA …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_2_2016.pdf · bupati badung . provinsi bali . peraturan bupati badung . nomor. 2 . tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja yang optimal pada Inspektorat Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional ProsedurPada Inspektorat Kabupaten Badung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LembarNegara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembar Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lemabran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Badung.
2. Standar adalah suatu usaha memberikan ukuran yang di anggap baik dan sesuai bagi pemakai
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan SOP pada Inspektorat Kabupaten Badung.
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Januari 2016
Pj. BUPATI BADUNG,
ttd.
NYM. HARRY YUDHA SAKA
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
KOMPYANG R SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.
Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.
Pembina
NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
NO SOP Nomor SOP KETERANGAN1 Penyusunan Naskah Dinas Keluar 01/Sekretariat/Itkab/2015
5 Perintah Keterkaitan dengan SOP Surat Keluar dan
SOP Surat Masuk
2 Mengumpulkan data persediaan, asset
beri panjar, kembali panjar, pemotongan
pajak, penyetoran pajak, penerimaan BU,
pembayaran BU, pendapatan,
penyesuaian belanja, belanja dan
menyerahkan kepada Kasubbag
Keuangan
T Perintah 10,080 Data persediaan, asset, beri
panjar, kembali panjar,
pemotongan pajak, penyetoran
pajak, penerimaan BU,
pembayaran BU, pendapatan,
penyesuaian belanja, belanja yang
telah direkonsiliasi
Termasuk kegiatan Rekonsiliasi aset dengan
pengurus barang, Posting data persediaan,
asset, beri panjar, kembali panjar,
pemotongan pajak, penyetoran pajak,
penerimaan BU, pembayaran BU,
pendapatan, penyesuaian belanja,
pendapatan dan belanja pada SIMDA,
Rekonsiliasi buku panjar, buku pajak, buku
kas umum, laporan realisasi anggaran,
neraca sesuai dengan periode waktu
laporan keuangan yang disusun ke Bagian
Keuangan, Penyusunan draft catatan atas
laporan keuangan beserta dokumen
pendukungnya
3 Memeriksa, menyusun konsep laporan
keuangan triwulan dan memerintahkan
staf untuk mengetik konsep
Y
Data persediaan, asset, beri
panjar, pemotongan pajak,
penyetoran pajak,
penerimaan BU, pembayaran
BU, pendapatan,
penyesuaian belanja
pendapatan
480 Konsep laporan keuangan triwulan
4 Mengetik konsep laporan keuangan
triwulan dan menyerahkan kepada
Kasubbag Keuangan T
Konsep laporan keuangan
triwulan
180 Konsep laporan keuangan triwulan
yang sudah diketik
5 Memeriksa konsep laporan keuangan
triwulan dan memberikan paraf pada
lembar penandatanganan serta lembar
disposisi untuk meminta koreksi dan
paraf kepada PPK SKPD
Konsep Laporan keuangan
triwulan yang sudah diketik
120 Konsep laporan keuangan triwulan
yang sudah terdisposisi
6Memeriksa konsep laporan keuangan
triwulan dan memberikan paraf pada
lembar penandatanganan serta lembar
disposisi untuk meminta koreksi dan
tanda tangan kepada PA SKPD
Y
TY
Konsep laporan keuangan
triwulan yang sudah
terdisposisi
60 Konsep laporan keuangan triwulan
yang sudah terdisposisi
7 Memeriksa, menandatangani laporan
keuangan triwulan dan memerintahkan
Kasubbag Keuangan untuk mengirim ke
Bagian Keuangan dan Inspektorat serta
melakukan pengarsipan
T
Konsep laporan keuangan
triwulan yang sudah
terdisposisi
30 Konsep laporan keuangan triwulan
yang sudah ditandatangani
Y
No. KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.
Y
8 Memerintahkan staf untuk mencatat,
mengirim dan mengarsipkan laporan
keuangan triwulan
Konsep laporan keuangan
triwulan yang sudah ditanda
tangani
5 Perintah
9 Mencatat dalam buku agenda, mengirim
dan mengarsipkan laporan keuangan
triwulan
Perintah 60 Distribusi dan pengarsipan SOP berlaku dalam kondisi normal
: 17/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1.
2.
3.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
4. Memahami komputer
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Badung
1. SOP Verifikasi Bukti Transaksi 1.
2. ATK
3. Program Aplikasi Terkait
1. Dicatat Dalam BKU
2.
3. Laporan Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
PUSAT PEMERINTAHAN MANGU PRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
Tercatat dalam Buku Besar Pembantu
Jika Penerbitan SPM Belanja Pegawai Tidak Langsung terlambat maka akan ada
keterlambatan pembayaran dan tidak sesuai dengan anggaran Kas yang telah
disediakan
KETERKAITAN
DASAR HUKUM
PERINGATAN
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Komputer dan kelengkapannnya
NAMA SOPSOP Pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan
Pembayaran Belanja Pegawai Tidak Langsung
1.
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.
Memahami Peraturan Pemerintah yang berlaku
KUALIFIKASI PELAKSANA
Memahami Peraturan Daerah yang berlaku
Memahami Tata cara Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah
Uraian Kegiatan
Kasubag Staf Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu (menit) Output
1 Memerintahkan staf untuk memulai
proses pengajuan SPP & SPM Belanja
Pegawai tidak LangsungTupoksi, DPA 5 Perintah
Keterkaitan dengan SOP
verifikasi bukti transaksi
2 Menyiapkan data- data kepegawaian
yang berdampak pada jumlah gaji,
beban kerja, dan tambahan
penghasilan berdasarkan
pertimbangan obyektif yang diamprah
SK berkala, SK
kenaikan pangkat, SK
Mutasi, Blangko
Model C
4,800
SK berkala, SK
kenaikan pangkat, SK
Mutasi, Blangko
Model C, daftar gaji
3 Memeriksa SPP, SPM dan dokumen
pendukung, dan memberi paraf pada
lembar penandatanganan serta
melampirkan lembar disposisi untuk
diajukan ke PPK SKPD
SPP, SPM dan data
pendukung60
SPP, SPM dan data
pendukung yang
telah terdisposisi
4 Memeriksa SPP,SPM dan dokumen
pendukung, dan memberi paraf pada
lembar penandatanganan serta
diajukan ke PA SKPD
SPP, SPM dan data
pendukung yang
telah terdisposisi
60
SPP, SPM dan data
pendukung yang
telah terdisposisi
5 Memeriksa dan Menandatangani SPP,
SPM dan dokumen pendukungSPP, SPM dan data
pendukung yang
telah terdisposisi
45
SPP, SPM dan data
pendukung yang
telah ditandatangani
6 Memerintahkan staf ntuk menyortir
dan mengirim ke Bagian Keuangan SPP, SPM dan data
pendukung yang
telah ditandatangani
10 Perintah
7 Menyortir dan mengirimkan ke Bagian
Keuangan
Perintah 1,440
Pengiriman SPP, SPM
dan dokumen
pendukung
SOP berlaku dalam
kondisi normal
Ket.No. KegiatanPelaksana Mutu Baku
T
YT
Y
Y
: 18/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1.
2.
3.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Penerintahan
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Badung
1. SOP Penyusunan dan Pengajuan SPM & SPP GU/UP/TU 1.
2. ATK
3. Program Aplikasi Terkait
1. Dicatat Dalam BKU
2.
3. Laporan Keuangan
1.
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.
TANGGAL REVISI
Memahami Peraturan Daerah yang berlaku
Memahami komputer
Memahami Peraturan Pemerintah yang berlaku
Komputer dan kelengkapannnya
KUALIFIKASI PELAKSANA
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL EFEKTIF
PENCATATAN DAN PENDATAAN
NAMA SOP SOP Verifikasi Bukti Transaksi
NOMOR SOP
Tercatat dalam Buku Besar Pembantu
Jika Verifikasi SPJ terlambat maka penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran juga terlambat
KETERKAITAN
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
PERINGATAN
Uraian Kegiatan
Staf Kasubag Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu (menit) Output
1
Bidang-bidang mengajukan SPJ
Belanja barang dan jasa untuk di GU-
kan
Tupoksi, DPA
5
Draft SPJ Keterkaitan dengan SOP
Penyusunan dan
Pengajuan SPM dan
SPP GU/UP/TU
2
Melakukan verifikasi atas kelengkapan
dan kebenaran SPJ dan mengajukan
ke Kasubbag Keuangan
DPA, Anggaran Kas,
Draft SPJ
60
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi
3 Memeriksa SPJ dan memberi paraf
pada lembar penandatanganan serta
mengajukan kepada PPK SKPD untuk
dikoreksi lebih lanjut
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi
60
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi
4 Memeriksa SPJ dan memberi paraf
pada lembar penandatanganan serta
mengajukan kepada PA SKPD untuk
ditandatangani
Draft SPJ yang sudah
diparaf
45
Draft SPJ yang sudah
diparaf
5 Memeriksa dan menandatangani SPJ
pada lembar penandatanganan dan
meyerahkan ke Kasubbag keuangan
untuk ditindak lanjuti
Draft SPJ yang sudah
diparaf30
Draft SPJ yang sudah
ditandatangani
6 Memerintahkan staf untuk menyortir
dan menindaklanjuti proses SPJ untuk
di GU kan
Draft SPJ yang sudah
ditandatangani oleh
PA SKPD 5
Perintah
7 Menyortir dan menyerahkan SPJ untuk
di proses Gu kan
Perintah
30
SPJ yang sudah
disortir
SOP berlaku dalam
kondisi normal
Ket.No. KegiatanPelaksana Mutu Baku
T Y
T
T
Y
T
T
Y
Y
Y
: 19/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1.
2.
3.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Badung
1. SOP Penyusunan dan Pengajuan SPM & SPP GU/UP/TU 1.
2. ATK
3. Program Aplikasi Terkait
Memahami Peraturan Daerah yang berlaku
PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan
Kabupaten/Kota.
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
KUALIFIKASI PELAKSANA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
DASAR HUKUM
Memahami Peraturan Pemerintah yang berlaku
NAMA SOP SOP pengelolaan dan penerbitan SPP dan SPM
Memahami komputer
PERINGATAN
Keterlambatan penerbitan SP2D
Komputer dan kelengkapannnya
KETERKAITAN
Sebagai pedoman/pengarsipan
5
Memerintahkan staf untuk menyortir
dan mengirim laporan
pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran ke bagian verifikasi
keuangan untuk dteliti kelengkapan
pengajuan UP/GU
Laporan pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran yang
telah terdisposisi
5
Perintah
6 mengambil hasil penelitian
kelengkapan UP/GU ke Bagian
Keuangan Setda
Perintah
45
SPJ GU yang telah diteliti
kelengkapannya
7 Meneruskan koreksi yang dilakukan
oleh Bagian Keuangan ke Bidang -
bidang untuk ditindaklanjuti
SPJ GU yang telah diteliti
kelengkapannya2,400
Draft SPP dan SPM
UP/GU/TU beserta
kelengkapannya
8
Pembuatan SPP & SPM UP/GU/TU
berdasarkan kelengkapan penelitian
yang telah dikeluarkan oleh Bagian
Keuangan
Penelitian SPJ
60
Draft SPP dan SPM
UP/GU/TU beserta
kelengkapannya yang telah
terdisposisi
9
Memeriksa SPP & SPM UP/GU/TU,
dan memberi paraf pada lembar
penandatanganan serta melampirkan
disposisi untuk minta koreksi dan
paraf kepada PPK SKPD
Draft SPP dan SPM UP/GU/TU
beserta kelengkapannya45
Draft SPP dan SPM
UP/GU/TU beserta
kelengkapannya yang telah
terdisposisi
10
Memeriksa SPP & SPM UP/GU/TU,
dan memberi paraf pada lembar
penandatanganan serta melampirkan
disposisi untuk minta koreksi dan
tanda tanagn kepada PA SKPD
Draft SPP dan SPM UP/GU/TU
beserta kelengkapannya yang
telah terdisposisi
45 Draft SPP dan SPM
UP/GU/TU beserta
kelengkapannya yang telah
terdisposisi
11
Memeriksa dan menandatanagni SPP
& SPM UP/GU/TUDraft SPP dan SPM UP/GU/TU
beserta kelengkapannya yang
telah terdisposisi
30
Draft SPP dan SPM
UP/GU/TU beserta
kelengkapannya yang telah
ditandatangani
12
Memerintahkan staf untuk menyortir
dan mengirim SPP & SPM UP/GU/TU
Draft SPP dan SPM UP/GU/TU
beserta kelengkapannya yang
telah ditandatangani
5 Perintah
13
Menyerahkan SPP, SPM dan
dokumen pendukung SPJ SPP &SPM
UP/GU/TU kepada staf untuk disortir
dan mengirim ke bagian keuanganPerintah 45
Pengiriman SPP, SPM, dan
dokumen pendukungSOP Berlaku dalam kondisi normal
T
Y
T
T
Y
Y
Y
: 20/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1.
2.
3.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Memahami komputer
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Badung.
1. SOP Surat Keluar 1.
2. SOP Surat Masuk 2. ATK
3. SOP Pengumpulan Dokumen Anggaran Kas SKPD 3. Program Aplikasi Terkait
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
Komputer dan kelengkapannnya
KETERKAITAN
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP SOP penyelenggaraan verifikasi SPP, SPM, SPJ
1.
DASAR HUKUM
Memahami Tata cara Penatausahaan Pengelolaan keuangan daerah
PERINGATAN
Keterlambatan pencairan dana
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota. Memahami Peraturan Daerah yang berlaku
Memahami Peraturan Pemerintah yang berlaku
Sebagai pedoman/pengarsipan
Uraian Kegiatan
Staf Kasubag Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu (menit) Output
1
Bidang - bidang mengajukan SPJ LS
Tupoksi, DPA
5
Draft SPJ, Kontrak
2 Staf melakukan verifikasi atas
kelengkapan dan kebenaran SPJ yang
diajukan. Jika belum lengkap dan
benar maka akan dikembalikan ke
masing - masing bidang.
DPA, Anggaran kas, Draft
SPJ, Kontrak
2,400
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi
Termasuk pembuatan
Surat Perintah
Pembayaran ( SPP ) dan
SPM beserta
kelengkapannya
3 Memeriksa SPP,SPM dan SPJ yang
telah diverifikasi oleh staf. Dan
memberi paraf pada lembar
penandatanganan serta melampiri
disposisi untuk minta koreksi dan
paraf kepada PPK SKPD
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi, SPP,SPM beserta
kelengkapannya120
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi, SPP,SPM
beserta kelengkapannya
yang telah terdisposisi
4 Memeriksa SPP,SPM dan SPJ yang
telah diberi paraf pada lembar
penandatangan serta melampiri
disposisi untuk minta koreksi dan
paraf kepada Pengguna Anggaran
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi , SPP,SPM
beserta kelengkapannya
yang telah terdisposisi
60
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi, SPP,SPM
beserta kelengkapannya
yang telah terdisposisi
5 Memeriksa dan menandatangani
SPP,SPM dan SPJ pada lembar
penandatanganan.
Draft SPJ yang sudah
diverifikasi , SPP,SPM
beserta kelengkapannya
yang telah terdisposisi60
SPP.SPM yang sudah
ditandatangani
6 Memerintahkan staf untuk menyortir
SPP dan SPM untuk diproses lebih
lanjut.
SPP,SPM yang sudah
ditandatangani
5 Perintah
7 Menyortir dan mengajukan SPP dan
SPM ke Bagian Keuangan
Perintah
1,440
Pengiriman SPP, SPM
dan dokumen
pendukung
SOP berlaku dalam
kondisi normal
Ket.No. KegiatanPelaksana Mutu Baku
T
YT
Y
Y
: 21/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1.
2.
3.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas
Pemerintahan Daerah;
4. Memahami
aturan/pedoman tentang
tata kearsipan
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 48 tahun 2011 TentangTata Naskah Dinas Pemerintah
Daerah Kabupaten Badung.
4. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah
Kabupaten Badung;
1. SOP Naskah Dinas Surat Keluar 1.
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Lembar Disposisi
1.
DASAR HUKUM
Memahami Komputerisasi
PERINGATAN
Apabila tidak dibuat maka perintah dan yang diberi perintah tidak jelas
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 ); Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Memahami Tata Naskah Dinas
Sebagai pedoman/panduan kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
Komputer
KETERKAITAN
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP SOP penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPD
Staf Kasubag Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu (menit) Output
1Menyiapkan dan mencatat nomor surat perintah tugas (SPT)
Peraturan perundang-undangan
5
2Memeriksa SPT dan memberi paraf pada lembar penandatanganan, lembar disposisi kepada Sekretaris untuk dimohon koreksi
SPT 10 SPT yang sudahdiparaf dandidisposisi
3
Memeriksa kesesuaian SPT dengan data pendukung dam memberikan paraf pada lembar penandatanganan, lembar disposisi pada inspektur untuk dimohon koreksi dan tanda tangan
SPT yang sudahdiparaf
10 SPT yang sudahdiparaf dandidisposisi
4Memeriksa, menandatangani SPT dan memerintahkan Sekretaris untuk menindaklanjuti
SPT yang sudahditandatangani
15 SPT yang sudah ditandatangani
5 Penerbitan Surat Perintah Tugas
SPT yang sudah ditandatangani
5 SPT yangditerbitkan
6Memerintahkan Kasubag untuk mendistribusikan SPT kepada Ybs
Perintah 5 Perintah
7Memerintahkan staf untuk mendistribusikan SPT kepada Ybs dan mengarsipkan
5 SPT yang sudahditerbitkan dandiarsipkan
setelah SPTditerbitkan disertakan denganSPD
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 22/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.9 Tahun 2014 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.13 Tahun 2015 tentang
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten
Badung Tahun Anggaran 2010-1015
3. Keputusan Bupati Badung Nomor 199/03/HK/2015 tentang Pembentukan
Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Agenda Surat
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM
PERINGATAN
Apabila Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) belum tersusun dengan
baik maka akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi belum dapat
diwujudkan dengan baik.
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
NAMA SOP
Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pemahaman dalam rangka penyempurnaan dalam menyusun anggaran diperlukan peningkatan
kinerja internal.
Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun RKA
Instruksi/Disposisi 5 Menit Disposisi
Berkaitan dengan SOP penyusunan
DPA
2Menugaskan para Kasubag untuk mempersiapkan konsep RKA
Disposisi 5 Menit Disposisi
3Mengonsep dan menugaskan staf untuk mengetik konsep RKA
Disposisi 60 MenitKonsep RKA
4 Mengetik dan menyerahkan konsep RKA T Konsep RKA 60-120 MenitKonsep RKA
5Mengoreksi konsep RKA dan menyerahkan kepada Sekretaris.
T Konsep RKA 15 MenitKonsep RKA
6Mengoreksi konsep RKA dan menyerahkan kepada Inspektur.
T Y Konsep RKA 15 MenitKonsep RKA
7Menandatangani RKA dan menyerahkan kepada Sekretaris. Y RKA 5 Menit RKA
8Sekretaris menyerahkan RKA kepadaKasubag.
Y RKA 5 Menit RKA
9Kasubag meyerahkah RKA kepada stafuntuk dikumpulkan pada Bidang Statistikdi Bappeda
RKA 5 Menit RKA
10RKA didistribusikan ke bidang Statistik diBappeda
RKA 5 Menit RKASOP berlaku dalam kondisi normal
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 23/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
PENYELESAIAN LP2P
1. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
1
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.4 Tahun 2004
tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
3. Keputusan Bupati Badung Nomor 198/03/HK/2015 Tentang Pembentukam
Tim Penyelesaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi ( LP2P ) di Lingkungan
pemerintah kabupaten Badung.
1. SOP Penyelesaian LP2P 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Agenda Surat
KETERKAITAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Memahami kebijakan yang diambil sesuai dengan PP.No.53 Tahun 2010
NAMA SOP
Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
PERINGATAN
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian LP2P tidak tepat waktu maka
dapat dijatuhkan PP. No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Komputer
Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1 Menginstruksikan kepada Sekertaris untuk mendata PNS Gol III/a ke atas Instruksi 5 Menit Disposisi
2 Sekertaris memerintahkan Kasubag untuk membuat Surat penataan PNS gol III/a ketas ke masing-masig SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P
Disposisi 5 Menit Disposisi
3 Membuat konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P
Konsep Surat dan kontrak kerja
45 Menit Konsep Surat dan kontrak kerja
4 Mengetik konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P
Konsep Surat dan kontrak kerja
15 Menit Konsep Surat dan kontrak kerja
5 Mengkoreksi konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P
Konsep Surat dan kontrak kerja
15 Menit Konsep Surat dan kontrak kerja
6 Mengkoreksi konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P
Konsep Surat dan kontrak kerja
5 Menit Konsep Surat dan kontrak kerja
7 Menandatangani konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif
Surat dan Kontrak kerja
5 Menit Surat dan Kontrak kerja
8 Ka.Sub.Bag memerintahkan staf perencanaan untuk mengabil surat yang telah di tandatangani dan mendistribusikan ke seluruh SKPD, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas dan mencetak Blanko LP2P dan menerima kembali LP2P yang sudah diisi oleh PNS Gol III/ a Ke atas dan direkap berdasarkan Gol III/a dan III/ b keatas
Distribusi surat dan mencetak
fotm LP2P
9.480 menit ( 1 bulan )
Formulir LP2P
10 Membuat Konsep Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b Konsep Laporan Pajak-Pajak
Pribadi
45 Menit Konsep Laporan Pajak-Pajak
Pribadi
11 Mengetik Konsep Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b
12 Mengkoreksi dan memberikan paraf Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b untuk dibawa ke Sekertaris
Konsep Laporan Pajak-Pajak
Pribadi
45 Menit Konsep Laporan Pajak-Pajak
Pribadi
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
13 Mengkoreksi dan memberikan paraf Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b untuk dibawa ke Sekertaris
Konsep Laporan Pajak-Pajak
Pribadi
30 menit Konsep Laporan Pajak-Pajak
Pribadi
14 Menandatangani Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b Laporan Pajak-Pajak Pribadi
15 menit Laporan Pajak-Pajak Pribadi
15 Mengirim Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk gol III/a dikirim ke Gubernur Bali dan untuk Gol III/b ketas dikirim ke Depdagri
Laporan Pajak-Pajak Pribadi
960 menit Laporan Pajak-Pajak Pribadi
SOP berlakudalam kondisinormal
: 24/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian
kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
3. Keputusan Bupati Badung Nomor 203/03/HK/2015 tentang Tim Penyusunan
Sasaran Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Badung.
1. SOP Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Kabupaten Badung 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Agenda Surat
Komputer
KETERKAITAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pemahaman singkat laporan ini harus dibarengi dengan Rencana Strategis,RKT,Dokumen PK dan
Pengukuran Capaian Sasaran.
Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Kabupaten BadungNAMA SOP
Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
PERINGATAN
Apabila Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Kabupaten Badung tidak terlaksana
tepat waktu maka keberhasilan pelaksanaan tugas tidak dapat tercapai.
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Inspektur Sekretaris Kasubag Staf kelengkapan Waktu Output
1
Inspektur memerintahkan Sekertaris untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat instruksi 5 menit Disposisi
2
Sekertaris memerintahkan Ka.Sub.Bag Perencanaan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat
Disposisi 5 menit Disposisi
3
Kasubag Perencanaan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat , Menyusun LAKIP berdasarkan Renstra 2010 - 2015, Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat Kab Badung Tahun 2011, Dokumen RKT Inspektorat Tahun 2012, Dokumen PK Inspektorat kab Badung Tahun 2012.
Disposisi 9840 menit konsep LAKIP
4
Mengetik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat
T
Konsep LAKIP 4440 menit konsep LAKIP
5
Mengkoreksi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP ) Inspektorat T
YKonsep LAKIP 780 Menit LAKIP
6
Mengkoreksi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat
T Y
Konsep LAKIP 780 Menit LAKIP
7
Menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat
Y
LAKIP 10 menit LAKIP
8
Menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat ke Sub.Bagian Evaluasi Inspektorat Kabupaten Badung dan Ke Bagian Organisasi Kab. Badung
LAKIP 10 Menit LAKIP
SOP berlaku
dalam kondisi
normaL
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 25/Inspektorat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1. UU.No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
kewenangan KPK dalam menangani LHKPN tertuang dalam pasal 13 huruf a.
1.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 1 Tahun 2015 tentang LHKPN dan LHKASN.
2.
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2015 tentang LHKPN dan LHKASN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Keputusan Bupati Badung Nomor 1278/03/HK/2015 tentang Penetapan
Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015.
1. SOP Penyelesaian LHKPN 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Formulir LHKPN
6 Agenda Surat
Penyelesaian LHKPNNAMA SOP
Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
PERINGATAN
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian LHKPN tidak tepat waktu maka
akan diambil kebijakan sesuai dengan PP.No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai.
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Komputer
KETERKAITAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pemahaman mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN secara baik dan benar.
Dapat menjadi kepanjangan tangan KPK dalam hal pengisian formulir LHKPN sehingga menjadi
tempat bertanya terkait pengisian LHKPN.
Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output1 Menginstruksikan Sekertaris untuk membuat SK penetapan
LHKPN untuk menentukan form A dan form B dan membuat Surat ke KPK untuk pengadaan Blanko A dan B
Instruksi 5 menit Disposisi
2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan Mengkosnep SK LHKPN dan membuat Konsep Surat ke KPK untuk pengadaan Blanko A dan B
Disposisi 5 Menit disposisi
3 Membuat Konsep SK Penetapan LHKPN dan membuat Konsep Surat ke KPK untuk pengadaan Blanko A dan B
Konsep SK dan KonsepSurat
15 Menit Konsep
4 Mengetik Konsep SK LHKPN dan Konsep Surat ke KJPK untuk pengadaan Blanko A dan B T
Konsep SK dan KonsepSurat
30 menit Konsep
5 Mengkoreksi SK LHKPN dan Surat Permohonan form A dan B ke KPK
T
Y
Konsep SK dan KonsepSurat
30 Menit Konsep
6 Mengkoreksi SK LHKPN dan Surat Permohonan form A dan B ke KPK
T
Y
7 Memberikan paraf untuk SK LHKPN untuk di lanjutkan ke bagian hukum agar di berikan nomor SK dan di tandatangani oleh Sekertaris Daerah dan menandatangani Surat permohonan blanko form A dan form B
Y
SK LHKPN dan SuratPermohonan Form A danForm B
960 menit Sk LHKPN dan Surat Permohonan Formulir A dan B
8 Distribusi Sk dan pengiriman surat ke KPK , dan pendistribuasianBlanko Form A dan Form B dan Membuat Rekapan Blanko yangtelah diisi oleh masing - masing pejabat SKPD dan BendaharaPPK dan PPTK yang menangani proyek 500 juta ke atas
SK LHKPN dan SuratPermohonan Form A danForm B dan BlankoLHKPN, Daftar nama -nama LHKPN
3840 menit Blanko LHKPN form A dan B dan Blanko yang sudah diisi oleh Pejabat, Bendhara, PPK dan PPTK yang mempunyai Proyek diatas 500 juta, dan Daftar nama - nama Wajib
LHKPN
10 Mengirim kan Form A dan Form B yang telah di isi ke KPK Daftar nama-namaLHKPN
960 Menit Daftar nama-nama wajib LHKPN
SOP berlakudalam kondisi normal
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 26/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1
2
2.
3. Peraturan Bupati Badung No.35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Badung.
4. Keputusan Bupati Badung Nomor 36/03/HK/2014 tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) pada Inspektorat Kabupaten
Badung.
1. SOP Penyusunan Dokumen Renja 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Agenda Surat
Penyusunan Dokumen RenjaNAMA SOP
Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
PERINGATAN
Apabila Penyusunan Dokumen Renja tidak tersusun tepat waktu maka
diperlukan kebijakan yang akan diambil kemudian dijabarkan dalam bentuk
program dan kegiatan
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Komputer
KETERKAITAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Memahami pelaksanaan sistem pengawasan yang prima sesuai standar operasional pengawasan
dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
Memahami kebijakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi yang akan diwujudkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan
1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
Inspektur Sekertaris Kasubag staf Kelengkapan Waktu Output1 Inspektur memerintahkan menindak lanjuti surat dari
Bappeda untuk mengikuti Musrenbang Instruksi 5 menit Disposisi
2 Sekertaris memerintahkan Kasubag perencanaan mengikuti Musrenbang di Bappeda Disposisi 5 menit Disposisi
3 Kasubag perencanaan mengikuti musrenbang di Bappeda dan membuat Usulan kegiatan yang akan di ajukan ke Bappeda Disposisi 480 menit hasil Musren
4 Mengetik Konsep Usulan Kegiatan yang akan diajukan ke Bappeda Konsep RKA 60 menit Konsep RKA
5 Mengkoreksi Konsep usulan Kegiatan yang akan dia jukan ke Bappeda
Konsep RKA 30 menit Konsep RKA
6 Mengkoreksi Konsep usulan Kegiatan yang akan dia jukan ke Bappeda
RKA 30 menit RKA
7 Menandatangani Usulan Kegiatan Sub.bag Perencanaan yang akan diajukan ke Bappeda RKA 10 RKA
8 Mengajukan Usulan Kegiatan ke Bappeda
RKA 10 RKA
9 Mengirim usulan kepada Bappeda
Dokumen KUA dan PPAS
960 MenitDokumen
Renja
SOP Berlaku dalam kondisi normal
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 27/Inspektorat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1
2
2.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung
1. SOP Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Agenda Surat
Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT )NAMA SOP
Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
PERINGATAN
Apabila Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tidak disusun
maka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak tercapai sesuai
target.
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Komputer
KETERKAITAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Memahami Obrik yang akan dibina
Memahami Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 pasal 31 ayat 2 tentang
Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.78 Tahun 2014
tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Inspektur Sekertaris Ka.Sub.Bag Staf Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Sekertaris untuk mengikuti Rapat Koordinasi RKPT ke Propinsi instruksi 5 Menit Disposisi
2
Memerintahkan Ka. Sub.bag Perencanaan untuk mengikuti Rapat Koordinasi RKPT ke propinsi
Disposisi 300 Menit hasil Rapat
3
Mengkonsep dan menugas kan staf untuk mengetik Konsep Laporan yang akan di jadikan PKPT Pemeriksaan konsep surat 5 Menit Konsep Surat
4
Mengetik dan menyerahkan Konsep Laporan yang akan di jadikan PKPT Pemeriksaan konsep surat 30 menit Konsep Surat
5
Mengkoreksi laporan yang akan di jadikan PKPT Pemeriksaan konsep surat 10 menit Surat
6
Mengkoreksi laporan yang akan di jadikan PKPT Pemeriksaan dan mengajukan ke Inspektur
konsep surat 10 menit Surat
7
Menandatangani Laporan yang akan di jadikan PKPT pemeriksaan surat 5 Menit Surat
8
Inspektur menyerahkan Laporan yang telah di tandatangani kepada Sekertaris surat 5 Menit Surat
9
Pendistribusian Laporan ke masing - masing irban Penetapan
PKPT10 menit
Surat Penetapan PKPT
SOP Berlaku dalamkondisi normaL
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 28/Inspektorat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1. 1
2
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Bupati Badung No.34/03/HK/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang
Pembentukan Tim dan Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Badung
1. SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Agenda Surat
NAMA SOP
KETERKAITAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Memahami pedoman Reviu Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD.
Memahami untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan
berdasarkan sitem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
PERINGATAN
Apabila Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang berakhir
tanggal 31 Desember 2014 belum selesai disusun maka pelaksanaan kegiatan
Reviu Laporan Keuangan tidak bisa terlaksana tepat waktu.
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Komputer
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung
Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Fungsional Kelengkapan Waktu Output
1Menugaskan Sekretaris untuk membuat Surat Keanggotaan Tim Penyusunan Reviu Laporan Keuangan
Instruksi 5 Menit Disposisi
2
Menyusun keanggotaan tim riviu, menugaskan kasubag perencanaan membuat konsep surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, konsep program Kerja Reviu, membuat konsep surat mohon tenaga pendamping reviu Laporan Keuangan pemda dari BPKP
Disposisi 5 Menit Disposisi
3
Membuat Konsep Surat Keputusan Tim Reviu Laporan Keuangan, mengonsep surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, membuat program Kerja Reviu dan membuat surat mohon tenaga pendamping reviu Laporan Keuangan pemda dari BPKP
Konsep Surat 30 Menit Konsep Surat
4Mengetik dan menyerahkan konsep Surat Keputusan Tim Reviu Laporan Keuangan, surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, mengetik program Kerja Reviu, mengetik surat mohon tenaga pendamping reviu Laporan Keuangan pemda dari BPKP
Konsep Surat 60-120 Menit Konsep Surat
5Mengoreksi konsep Surat Kepitusan Tim Reviu Laporan Keuangan dan surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, program Kerja Reviu dan surat mohon tenaga pendamping reviu dari BPKP
Konsep Surat 15 Menit Konsep Surat
6Mengoreksi konsep Surat Kepitusan Tim Reviu Laporan Keuangan dan surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, program Kerja Reviu dan surat mohon tenaga pendamping reviu dari BPKP
Konsep Surat 15 Menit Konsep Surat
7Menandatangani Surat Keputusan Tim Reviu Laporan Keuangan, surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, program Kerja Reviu dan surat mohon tenaga pendamping reviu dari BPKP
Laporan keuangan dari Masing-
Masing SKPD,Notisi
Sementara Reviu
60 harinotisi sementara
reviu laporan keuangan SKPD
8Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung,Membuat Notisi sementara dan membuat Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Badung
Laporan Reviu Keuangan Pemda
10 menitLaporan Reviu
Keuangan Pemda
9 Distribusi Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemda Kabupaten BadungLaporan Reviu
Keuangan Pemda10 menit
Laporan Reviu Keuangan Pemda
SOP berlaku dalam kondisi normal
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 29/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1
2
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota
1. SOP Pengawasan 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Lembar Disposisi
6 Agenda Surat
PENCATATAN DAN PENDATAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah DaerahMemahami Komputerisasi
Memahami Jenis Temuan
NAMA SOP
Sebagai Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
1.
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
PERINGATAN
Apabila temuan tidak ditindaklanjuti maka obrik akan menerima teguran atas
kelalaiannya
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Komputer
KETERKAITAN
Inspektur Irban Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1Menandatangani LHP dan menyerahkan kembali kepada Irban / Pejabat Fungsional
Instruksi 10 Menit LHP
2Menyerahkan LHP yang telah ditandatangani kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti
Tanda Terima 10 Menit LHP
3Menugaskan Kasubag untuk menginventarisasi dan menindaklanjuti
Disposisi 10 Menit Disposisi
4
Menginventarisir dan berkoordinasi dengan pengawas dan obrik untuk menindaklanjuti hasil pengawasan serta memerintahkan staf untuk mengumpulkan hasil tindak lanjut
Koordinasi 480 Menit LHP
5Menginventarisasi, membuat jadwal, berkoordinasi dengan obrik serta mengumpulkan dan menggabungkan tindak lanjut dari obrik
Data untuk bahan laporan
31.680 MenitTindak Lanjut dan Konsep Laporan
6
Menerima tindak lanjut dari obrik yang telah dikumpulkan dan mengoreksi konsep Laporan tindak lanjut hasil pengawasan kemudian menyerahkan kepada Sekretaris.
Tindak Lanjut dan Konsep Laporan
30 MenitTindak Lanjut dan Konsep Laporan
7Menerima dan mengoreksi konsep Laporan tindak lanjut hasil pengawasan dan menyerahkan kepada Inspektur.
Tindak Lanjut dan Konsep Laporan
30 Menit Konsep Laporan
8Mengoreksi/menandatangani Laporan dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk didistribusikan
Konsep Laporan 30 Menit Laporan
9 Menyerahkan kepada Kasubag untuk didistribusikan Laporan 5 Menit Laporan
Uraian Kegiatan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Y
Y
T
T
T
Inspektur Irban Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu OutputNo Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
10 Menyerahkan kepada Staf untuk didistribusikan Laporan 5 Menit Laporan
11 Distribusi laporan Laporan 480 Menit Laporan
: 30/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
: Penyusunan Laporan Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR
1
2
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
1. SOP Pengawasan 1
2. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Lembar Disposisi
6 Agenda Surat
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
Apabila kerugian negara / daerah tidak dikembalikan maka dapat dilanjutkan
melalui proses pengadilanSebagai laporan data untuk memonitoring perkembangan penyelesaian kerugian negara / daerah
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Memahami kriteria kerugian negara / daerah
Memahami Komputerisasi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1Memerintah staf mengumpulkan data dari LHP dan Hasil Pemantauan sebagai bahan laporan
Instruksi 10 menit data dan dokumen
2Mengumpulkan dan menyusun data, mengonsep laporan kemudian menyerahkan kepada Kasubbag untuk dikoreksi
data dan dokumen 31.680 menit konsep laporan 3 bln
3Mengoreksi Laporan dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk di koreksi dan paraf
konsep laporan 480 menit konsep laporan 1 hr
4Memeriksa laporan dan memberikan paraf selanjutnya diserahkan kepada Inspektur untuk dikoreksi dan tanda tangan
disposisi 480 menit konsep laporan
5Memeriksa dan membahas Laporan serta menandatangani Laporan kemudian menyerahkan kepada Sekretaris untuk didistribusikan
konsep laporan 480 menit laporan
6 Memerintahkan Kasubbag untuk mendistribusikan laporan laporan 10 menit laporan
7Memerintahkan Staf untuk menggandakan, mendistribusikan dan mengarsip laporan
laporan 10 menit laporan
8 Menggandakan, mengirim dan mengarsip laporan laporan 1.440 menit laporanSOP berlaku dalam kondisi normal
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
T
Y
Y
T
T
: 31/Sekretariat/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
: Pelaksanan Evaluasi LKjIP SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung
1
2
2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 Komputer 4. Meja dan Kursi
2 Printer 5. Lembar Disposisi
3 Alat Tulis Kantor 6. Agenda Surat
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tiap SKPD diwajibkan menyetorkan data AKIP dan evaluator agar
berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk memperolah hasil yang baik. Hasil
Evaluasi yang rendah akan mempengaruhi nilai Evaluasi LKjIP Kabupaten
Badung
Sebagai laporan data untuk memonitoring perkembangan kinerja Instansi Pemerintah
1.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Memahami AKIP dan kriteria penilaian
Memahami Komputerisasi
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1
Menugaskan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan untuk mempersiapkan Surat kepada SKPD agar menyetorkan dokumen AKIP kepada Inspektorat untuk dievaluasi dan Surat Tugas kepada Pejabat Fungsional untuk melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi.
Perintah 5 Menit Perintah
2
Mengonsep, menyiapkan template dan lembar kerja serta menugaskan staf untuk mengetik konsep surat permohonan SKPD dan Surat Tugas.
Konsep 180 Menit Konsep
3Mengetik dan menyerahkan konsep surat perintah SKPD dan Surat Tugas.
Konsep 180 Menit Konsep
4Mengoreksi konsep surat kepada SKPD dan Surat Tugas.dan menyerahkan kepada Sekretaris.
Konsep 20 Menit Konsep
5Mengoreksi konsep surat kepada SKPD dan Surat Tugas. dan menyerahkan kepada Inspektur
Y Konsep 15 Menit Konsep
6Menandatangani surat kepada SKPD dan Surat Tugas
YSurat Perintah dan Surat Tugas
10 MenitSurat Perintah dan Surat Tugas
7 Distribusi surat kepada SKPD dan Surat Tugas.Surat Perintah dan Surat Tugas
960 MenitSurat Perintah dan Surat Tugas
8Menerima Dokumen dari SKPD dan menyerahkan Dokumen tersebut kepada Pejabat Fungsional untuk di evaluasi
Dokumen 10 hari kerja Dokumen
9
Menerima Hasil Evaluasi LAKIP beserta Rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Fungsional (Rekomendasi disetorkan rangkap 2, masing-masing diserahkan kepada SKPD dan dijilid sebagai laporan)
Dokumen 10 hari kerja Dokumen
S O P : Pelaksanan Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Keterangan
T
T
T
Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu OutputNo Aktivitas
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
10Menggabungkan dan melakukan perankingan hasil evaluasi dilanjutkan menyusun Laporan Inspektur
TDokumen dan Konsep Surat
5 hari kerjaDokumen dan Konsep Surat
11Mengoreksi Laporan Inspektur dan menyerahkan kepada Sekretaris
T
Y
Dokumen dan Konsep Surat
480 menitDokumen dan Konsep Surat
12Sekretaris mengoreksi Laporan dan lanjut mohon tandatangan kepada Inspektur
T
Y
Dokumen dan Konsep Surat
60 menitDokumen dan Konsep Surat
13Inspektur mengoreksi, menandatangani Dokumen dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Sekretaris Y
Dokumen 60 menit Dokumen
14Sekretaris menyerahkan Dokumen Evaluasi LAKIP yang telah ditandatangani Inspektur kepada Kasubbag Evaluasi
Dokumen 10 menit Dokumen
15Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan menyerahkan dokumen kepada staf untuk digandakan dan dijilid
Dokumen 5 menit Dokumen
16
Menggandakan dan menjilid Laporan Evaluasi LAKIP SKPD serta mendistribusikan Rekomendasi Hasil Evaluasi kepada masing-masing SKPD
Dokumen 4 hari kerja DokumenSOP berlaku dalam kondisi normal
: 32/Irban/Itkab/2015
: 2 Januari 2015
:
:
1
2
3
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
4
3.Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional
Pengawasan Penyenggaraan Pemerintah Daerah
1. SOP Pengawasan 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Lembar Disposisi
6 Agenda Surat
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Memahami Komputerisasi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
NAMA SOP Pemeriksaaan Reguler dan Non Reguler
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila temuan tidak ditindaklanjuti maka obrik akan menerima teguran atas
kelalaiannyaSebagai Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Memahami aturan/pedoman tentang pengawasan
1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038)
Memahami Tata Naskah Dinas
Uraian Kegiatan
Inspektur Sekretaris IrbanP2UPD/Audit
or (Pejabat Fungsional)
Kelengkapan Waktu Output
1 Penyusunan PKP/ Surat Penugasan PKP 1 Hari PKP
2 Pertemuan awal obrik (entry breefing) SPT dan SPPD 1 Hari Data
3 Pemeriksaan operasional Dokumen obrik 5 Hari KKP
4 Penyesusunan temuan KKP 2 HariKonsep temuan
5 Ekspose intern hasil pemeriksaan Konsep P2HP 1 HariKonsep final
P2HP
6 Penyusunan P2HP P2HP 2 Hari Laporan P2HP
7 Penyampaian P2HP/Resume kepda obrik Laporan 1 Hari Laporan P2HP
8 Penyusunan LHP Laporan P2HP 1 Hari LHP
9 Penandatanganan LHP Naskah LHP 30 menit LHP
10 Penyampaian LHP LHP 30 Menit LHP
SOP berlakudalam kondisinormal
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 33/Irban/Itkab/2015
: 15 Desember 2015
:
:
1
2
3 Memahami Komputerisasi
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4 Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung.
1. SOP Pemeriksaan ( reguler dan Non reguler ) 1
2 Printer
3 Alat Tulis Kantor
4 Meja dan Kursi
5 Lembar Disposisi
6 Materai
TANGGAL EFEKTIF
Komputer
KETERKAITAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA
NAMA SOP
Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja
PERINGATAN
: Penanganan Auditi Yang tidak Mengungkapkan Dokumen yang
diperlukan Auditor
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan
Kabupaten/Kota. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Memahami Tata Cara Pemeriksaan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT
1.
DASAR HUKUM
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)
Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245
Website : www.badungkab.go.id
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
Kasubag Staf Kelengkapan Waktu (menit) Output
1Permintaan dokumen terkait materi pemeriksaan
Check List 1 jam dokumen
2Melakukan klarifikasi terhadap auditi terkait tidak dapat mengungkapkan dokumen yg diperlukan auditor.
Check list 2 hari catatan
3 Auditi membuat surat pernyataan Konsep 60 Menit Surat Pernyataan
4 Mengangkat hal tersebut menjadi temuan Konsep 120 Menit Konsep SOP berlaku dalam kondisi normal