Page 1
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
______________________________________________________________
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH JALAN TAMAN BHAKTI NOMOR 2 B, WONOSARI 55812
TELP./FAX. (0274) 391539
Email : [email protected]
Page 2
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
i
KATA PENGANTAR
Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Disamping itu merupakan salah satu unsur dari
rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dengan tujuan untuk
memberikan umpan balik (feedback) yang dapat digunakan pimpinan untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk melakukan kontrol terutama
dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi
kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-
cara yang digunakan untuk mencapainya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang
telah digariskan, dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021.
Akhir kata, Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan
evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan dan bermanfaat bagi semua pihak
yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban, serta guna
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada
masyarakat.
Wonosari, Februari 2020
Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Drs. SUJARWO, M.Si
NIP. 19660425 199102 1 001
Page 3
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber
daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen
kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
LKj IP merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja
(performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan.
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulan bukti untuk
menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan
keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun
2019 telah berhasil dicapai. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi
perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/
operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi
Inspektorat dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah
ditetapkan.
Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang ditunjukkan melalui keberhasilan
pencapaian IKU, Inspektorat Daerah memperoleh hasil dengan katagori “sangat tinggi”.
Keberhasilan capaian IKU tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya Inspektorat, dan juga
berkat dukungan serta partisipasi seluruh komponen masyarakat pada umumnya yang
berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program dan kegiatan
Inspektorat Daerah pada tahun 2019.
Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu :
1. Melaksanakan pendampingan-pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan baik
di tingkat Desa maupun seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan terhadap 144 desa yang ada di wilayah
Kabupaten Gunungkidul terkait pertanggungjawaban APBDes pada tahun berjalan dan
penyusunan Rencana APBDes tahun berikutnya;
Page 4
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
iii
3. Melakukan monitoring dan evaluasi khususnya perkembangan tindak lanjut hasil
pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal guna tercapainya sasaran
strategis atau Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
4. Membuka klinik konsultasi; dan
5. Meningkatkan aparatur yang profesional dengan menambah wawasan ilmu serta dapat
dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkeseimbangan
berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-
masing.
Secara umum pelaksanaan program kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul telah berhasil dengan baik, namun masih ada beberapa kendala-kendala yang
dijumpai yaitu :
1. Beberapa kegiatan bersifat kasuistik yang tidak bisa diprediksikan pada saat
penyusunan perencanaan program/kegiatan terkait pemeriksaan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah dan permasalahan yang terkait dengan Aparat Penegak
Hukum (APH), namun untuk meraih kinerja yang lebih berhasil guna, Inspektorat
Daerah juga melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui asistensi/
pendampingan;
2. Kendala yang bersifat umum yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yaitu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia baik auditor, maupun
penunjang administrasi di kesekretariatan dan kelengkapan alat uji fisik dilapangan.
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan
adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui
penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku
kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi
pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri
adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada Pemerintah.
Page 5
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
iv
DAFTAR ISI
HAL
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i
KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................... iii
DAFTAR ISI ......................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ......................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vi
BAB I : PENDAHULUAN................................................................ 1
1.1. Latar Belakang .......................................................... 1
1.2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ...................... 2
1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) .................... 6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA ................................................. 7
2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Tahun 2016-2021 .....................................................
7
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2019 ................................... 12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ................................. 13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ........................... ......... 15
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .......... 17
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....................
3.4. Realisasi Anggaran .................................................
18
29
BAB IV : PENUTUP ......................................................................... 31
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja tahun 2019
2. Serapan Anggaran tahun 2019
Page 6
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
v
DAFTAR TABEL
HAL
TABEL 1.1 Komposisi Jabatan 4
TABEL 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang 5
TABEL 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 8
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Utama 9
TABEL 2.3 Indikator Kinerja Program 10
TABEL 2.4 Rencana Kinerja Tahunan 13
TABEL 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 14
TABEL 3.1 Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja 16
TABEL 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 17
TABEL 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja 18
TABEL 3.4 Kegiatan Pendukung Program Prioritas 20
TABEL 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik 25
TABEL 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 26
TABEL 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas
Peningkatan Kualitas Perencanaan 27
TABEL 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2019 30
Page 7
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
vi
DAFTAR GAMBAR
HAL
Gambar 1.1 : Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 4
Gambar 1.2 : Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Eselon 5
Gambar 1.3 : Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan 6
Gambar 3.1 : Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
23
Gambar 3.2 : Kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah 23
Gambar 3.3 : Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal 24
Gambar 3.4 :
Kegiatan Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa
24
Page 8
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu Lembaga
Teknis Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efesien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja
instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban
suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap
akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Page 9
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
2
LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat
pendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.
Bertitik tolak dari Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 dan
Rencana Kinerja Tahun 2019, maka LKj IP Inspektorat Daerah yang disusun
merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2019 dan menyajikan laporan
kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Inspektorat kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunungkidul.
1.2 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 5 tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat
Daerah bertanggung jawab terhadap tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut :
A. Tugas dan Fungsi
1) Tugas
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat
daerah.
2) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Inspektorat Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) perumusan kebijakan umum di bidang pengawasan;
b) perumusan perencanaan program pengawasan;
c) perumusan kebijakan teknis dan pengawasan;
d) pelaksanaan pengawasan Perangkat Daerah dan Pemerintahan
Desa;
e) pelaksanaan pengujian, dan penilaian laporan perangkat daerah;
Page 10
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
3
f) pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan terhadap
penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur,
keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
g) penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif
berdasarkan hasil pemeriksaan;
h) pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
i) pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional pengawasan; dan
j) pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.
B. Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja
Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51
Tahun 2016 sebagai berikut :
1) Unsur Pimpinan : Inspektur
2) Unsur Pembantu Pimpinan :
Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris
dibantu 3 (tiga) Sub Bagian :
▪ Sub Bagian Umum;
▪ Sub Bagian Perencanaan; dan
▪ Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3) Unsur Pelaksana terdiri dari :
a) Inspektur Pembantu (Irban)
▪ Irban Bidang Pemerintahan Umum;
▪ Irban Bidang Pemerintahan Desa;
▪ Irban Bidang Perekonomian;
▪ Irban Bidang Kesejahteraan Rakyat.
b) Kelompok Jabatan Fungsional
• Jabatan Fungsional Auditor;
• Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
Page 11
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
4
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, pada akhir Tahun 2017 didukung
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung dengan
sumberdaya manusia sejumlah 52 orang pegawai sebagimana tabel berikut :
Tabel 1.1
Komposisi Jabatan
No Uraian Jumlah
1. Esselon II 1
2. Esselon III 5
3. Esselon IV 3
4. Jabatan Fungsional Auditor 25
5. P2 UPD 2
6. Non Esselon 16
J U M L A H 52
Sumber data : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah, 2019
Page 12
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
5
Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Eselon dengan sumber data dari Sub Bag
Umum dituangkan seperti gambar berikut :
Gambar 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Eselon
Sumber data : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah, 2019
Sedangkan komposisi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan golongan/ruang
adalah sebagai berikut :
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang
No. Golongan/ Ruang Bezetting 31
Desember 2019
1. I/a – I/d 0
2. II/a – II/d 3
3. III/a – III/d 34
4. IV/a – IV/e 15
JUMLAH 52
Sumber : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah, 2019
Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenjang pangkat dan golongan pada tahun
2019 dituankan dalam gambar 1.3 seperti berikut :
83,67%
Page 13
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
6
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Sumber Data : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah, 2019
1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Dalam menjakankan tugas pokok, fungsi dan pelayanan kepada
masyarakat, Inspektorat mempunyai beberapa permasalahan diantaranya :
1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum merata dan
masih terbatas, baik fungsional auditor maupun personil yang ada di
kesekretariatan sebagai penunjang pemeriksaan.
2. Anggaran operasional yang belum mencukupi terutama terkait dengan
ketersediaan alat uji pengawasan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat belum optimal.
4,08%
Page 14
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021
Dokumen Rencana Strategis tahun 2016-2021 merupakan alat perencanaan
pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Inspektorat
Daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat,
sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021.
2.1.1. Tujuan dan Sasaran
Peran Inspektorat Daerah sebagai institusi pengawasan sangat
diperlukan untuk mendorong setiap SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada
penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.
Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar
watch dog menjadi quality assurance, Inspektorat Daerah mau tidak mau
harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan
pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek
pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan solusi
dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu
bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menyelesaikan
permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi
keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari
kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang
bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan
oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.
Adapun tujuan yang dijadikan pedoman Inspektorat Daerah adalah
“Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah
Daerah meningkat”.
Page 15
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
8
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang
lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah
ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis
instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasi sumber daya
dalam kegiatan operasional.
Selanjutnya Inspektorat Daerah menjabarkan dalam sasaran-sasaran
strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran
strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan periode Renstra
selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Pengendalian internal
terhadap tata kelola keuangan
Pemerintah Daerah
Tingkat Maturitas SPIP
2. Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
3. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat
waktu :
1. Laporan bulanan
2. Laporan semesteran
3. Laporan tahunan
4. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan daerah
Persentase kesuaian Program dalam Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dan Program dalam Renstra Perangkat
daerah terhadp Program dalam RPJMD
Inspektorat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 237/KPTS/2017 tentang Indikator
Kinerja Utama Inspektorat Daerah.
Adapun IKU Inspektorat Daerah seperti pada tabel 2.2 berikut :
Page 16
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
9
Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Utama Alasan/Penjelasan/Formulasi
Pengendalian Internal
terhadap tata kelola keuangan Pemerintah
Daerah meningkat
Tingkat
Maturitas SPIP
Rumus : menunjukkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP.
Maturity Level penyelenggaraan SPIP
adalah tingkat kematangan
penyelenggaraaan SPIP dalam mencapai
tujuan pengendalian intern yang ditandai
oleh eksistensi control design yang bersifat
hard control dan soft control.
Interval skor Maturity Level SPIP dengan karakteristik sebagai berikut:
Level 0 : jika skor kurang dari 1,0
(0 < skor < 1,0) tingkat
maturitas belum ada
Level 1 : jika skor 1,0 s/d kurang
dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0) tingkat
maturitas rintisan
Level 2 : jika skor 2,0 s/d kurang
dari 3,0
(2,0 ≤ skor < 3,0) tingkat maturitas berkembang
Level 3 : jika skor 3,0 s/d kurang
dari 4,0
(3,0 ≤ skor < 4,0) tingkat
maturitas terdefinisi
Level 4 : jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5
(4,0 ≤ skor < 4,5) tingkat
maturitas terkelola dan
terukur
Level 5 : jika skor antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5) tingkat
maturitas optimum
Berdasarkan IKU Inspektorat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
menetapkan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Inspektorat Daerah dengan
Keputusan Inspektur Nomor 27/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :
Page 17
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
10
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
SASARAN/OUTCOME/
KINERJA UTAMA NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI
PERHITUNGAN
PENANG-GUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
Pengendalian internal terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Meningkat
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP
Rumus: Inspektur Pembantu
Laporan Tahunan
Menunjukkan jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP
Tipologi data: Non komulatif
Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama
Rumus: Inspektur Pembantu
Laporan Tahunan
∑ PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap
kegiatan utama x 100%
∑ Total PD
Tipologi data: Non komulatif
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Rumus: Sekretariat Laporan
Semesteran
(∑ Nilai Rata-rata unsur x 0,071) x 25
Yang dimaksud unsur adalah meliputi 14 unsur
pelayanan
Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:
Rumus: Sekretariat Laporan
bulanan, semesteran & tahunan
∑ laporan keuangan disusun tepat waktu x 100%
1. laporan bulanan
∑ laporan keuangan disusun
2. laporan semesteran
3. laporan tahunan
1 2 3 4 5 6
Page 18
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
11
Kesesuaian program
dalam dokumen perencanaan daerah
Peningkatan kualitas
perencanaan
Persentase kesesuaian Program
dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Rumus:
x 100%
Sekretariat
RPJMD,
∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan
RKPD
RKPD,
∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Renja PD
Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD
∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD
x 100%
∑ Program dalam RPJMD
Tipologi data: Non komulatif
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi perkantoran
∑ realisasi pemenuhan
administrasi perkantoran
x 100%
Sekretariat Laporan
bulanan, semesteran& tahunan
∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan
Tipologi data: Non komulatif
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
∑ realisasi pemenuhan sarana
dan prasarana x 100%
Sekretariat Laporan
bulanan, semesteran& tahunan
∑ sarana dan prasarana yang
direncanakan
Tipologi data: Non komulatif
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan ∑ ASN PD yang taat aturan
x 100%
Sekretariat Laporan bulanan, semesteran, tahunan
∑ ASN PD
Tipologi data: Non komulatif
Page 19
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
12
Program-program
Untuk mencapai sasaran strategis, Inspektorat Daerah melaksanakan
program prioritas yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah sebagai program
prioritas yang didukung oleh beberapa program penunjang yaitu :
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, terdiri dari 1 kegiatan :
1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah,
terdiri dari 1 kegiatan :
1) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 2 kegiatan :
1) Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah; dan
2) Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 2 kegiatan :
1) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran; dan
2) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, terdiri
2 kegiatan :
1) Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran; dan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.
6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, terdiri
dari 2 kegiatan :
1) Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
2) Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah.
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2019
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 mencerminkan rencana
program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-
2021. Pada dasarnya RKT menguraikan target kinerja yang hendak dicapai
Page 20
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
13
selama tahun 2019. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang
harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat
pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.
Target sasaran untuk tahun 2019 merupakan target tahun ketiga dari
Renstra Inspektorat tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019
memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai,
sebagai berikut :
Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Meningkat
Tingkat Maturitas SPIP Level 3
2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Indeks 78
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu : 1. Laporan bulanan 2. Laporan semesteran 3. Laporan tahunan
persen 100
4.
Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Persentase kesuaian
Program dalam Renstra PD terhadap Program RPJMD
persen
100
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan suatu dokumen kontrak
kinerja antara Inspektur dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan
target kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 berdasarkan sumber daya yang
Page 21
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
14
dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mencerminkan rencana kegiatan,
program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus
dicapai selama Tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada
tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat
sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di
dalam upaya pencapaian tujuannya.
Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Nomor 29/DPA/2019 dan diubah seiring dengan terbitnya Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 90/DPPA/2019.
Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2019 seperti yang dituangkan
pada tabel 2.5 berikut :
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Satuan Nilai
1 2 3 4
1. Pengendalian Internal
terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat
Tingkat Maturitas SPIP Nilai 3
Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Rp1.172.340.000,00 APBD
Page 22
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan
yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis
kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana
program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk
mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana
salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana
sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam
penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh
masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang
dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman
kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kinerja yang
dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.
Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah dilakukan dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Page 23
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
16
Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai
berikut :
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,
digunakan rumus :
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = ――――――― x 100 %
Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,
digunakan rumus :
Rencana – (Realisasi – Rencana)
Capaian Indikator Kinerja = ――――――――――――――――――――――― x 100% Rencana
Atau
(2 x Rencana) – Realisasi
Capaian Indikator = ―――――――――――――――――― x 100%
Rencana
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran skala nilai
peringkat kinerja yaitu :
Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100% Sangat Tinggi
76% ≤ 90% Tinggi
66% ≤ 75% Sedang
51% ≤ 65% Rendah
≤ 50% Sangat Rendah
Page 24
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
17
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian
sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan
sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean
(rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan
jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Jml indikator utk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― x 100%
Jumlah indikator kinerja sasaran
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja
Inspektorat Daerah tahun 2019.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan
sebagai berikut :
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Reali
sasi
tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capai
an
s/d
2019
terha-dap
2021
(%)
Target Reali-
sasi
Capai-
an
Kinerja
(%)
1. Pengendalian
Internal
terhadap Tata Kelola
Keuangan
Pemerintah
Daerah
meningkat
Tingkat
Maturitas SPIP
3 3 3,85 128 3,2 120
Page 25
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
18
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Inspektorat mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas
pembantuan. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat
dilihat dari peran Inspektorat Daerah dalam membina dan mengawasi seluruh
Perangkat Daerah melalui kegiatan audit reguler maupun asistensi/
pendampingan, reviu, dan evaluasi serta membuka klinik konsultasi.
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang
menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :
SASARAN 1 :
Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah
Daerah meningkat
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator
sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaaan sebagai berikut :
Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja
No.
Indikator
Kinerja
Reali-
sasi tahun
2018
Tahun 2019
Target
Akhir Renstra
(2021)
Capai-
an s/d
2019 terha-
dap
2021
(%)
Target
Reali-
sasi
Capai-
an
Kinerja (%)
Kate-
gori
1. Tingkat
Maturitas
SPIP
3 3 3,85 128 Sangat
tinggi
3,2
120
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran : 128
Tingkat maturitas SPIP tahun 2019 berdasarkan hasil self assement,
tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah level 3
(terdifinisi) dengan skor 3,85 Sehingga pencapaian ini telah memenuhi target
Nasional terkait maturitas SPIP yaitu level 3 pada tahun 2019.
Page 26
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
19
Adapun dana yang dianggarkan dalam melaksanakan program tersebut sebesar
Rp1.172.340.000,00 dengan menyerap anggaran sebesar Rp1.069.092.097,00
(91,19%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp103.247.903,00 (8,81%),
yang dirinci sebagai berikut :
No Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(Rp) Selisih (Rp)
Efisi
ensi (%)
1.
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan
Kepala Daerah
1.172.340.000,00
1.069.092.097,00
91,19
103.247.903,00
8,81
Jumlah 1.172.340.000,00 1.069.092.097,00 91,19 103.247.903,00 8,81
Dalam mewujudkan sasaran ini didukung oleh satu program yaitu program
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah yang dikuatkan oleh beberapa kegiatan antara lain :
1. Reviu Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala;
3. Reviu Laporan Keuangan Daerah;
4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
5. Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah;
6. Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal;
7. Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
9. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah; dan
10. Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Desa.
Page 27
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
20
Dan program tersebut didukung oleh 10 kegiatan dengan sejumlah anggaran
sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 berikut :
Tabel 3.4
Kegiatan Pendukung Program Prioritas
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(Rp) Selisih (Rp)
Efisiensi (%)
1.
Reviu Kinerja Pemerintah Daerah
53.760.000,00
46.893.070,00
87,23
6.866.930,00
12,77
2. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala
334.490.000,00
294.014.027,00
87,90
40.475.973,00
12,10
3. Reviu Laporan Keuangan
76.675.000,00
72.825.000,00
94,98
3.850.000,00
5,02
4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
472.680.000,00
448.600.000,00
94,91
24.080.000,00
5,09
5. Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
18.075.000,00
17.775.000,00
98,34
300.000,00
1,66
6. Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal
11.125.000,00
10.550.000,00
94,83
575.000,00
5,17
7. Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah
12.000.000,00
11.000.000,00
91,67
1.000.000,00
8,33
8. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar
117.275.000,00
104.675.000,00
89,26
12.600.000,00
10,74
9. Pendampingan Maturitas SPIP PD
29.750.000,00
17.875.000,00
60,08
11.875.000,00
39,92
10. Pemberian Jasa Konsultasi dan
Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa
46.510.000,00
44.885.000,00
96,51
1.625.000,00
3,49
Page 28
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
21
Faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian target terhadap program
prioritas Inspektorat Daerah antara lain :
1. Terdapat perbedaan persepsi sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara
aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan dalam hal ini obyek pemeriksa
sudah merasa menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan namun oleh aparat
pengawas dianggap belum selesai karena belum sesuai dengan rekomendasi.
2. Keterbatasan personil yang ada pada Inspektorat daerah yang secara
kualitas dan kuantitasnya masih sangat kurang dari kebutuhan ideal.
3. Penerapan SPIP ini masih harus ditingkatkan sehingga masih perlu adanya
komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pemahaman secara terus
menerus dengan baik sehingga dapat dipahami dari seluruh
tingkatan/jajaran ASN.
Solusi/Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai
Quality Assurance, Consulting dan Early Warning.
2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
3. Penambahan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil di
Inspektorat guna memenuhi kebutuhan ideal.
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan
rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dan evaluasi
tindak lanjut dalam rangka percepatan penyelesaian temuan atas
pemeriksaan APIP sesuai dengan rekomendasi.
Kegiatan ini didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
5. Melaksanakan asitensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan
terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul
serta penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes terhadap 144 desa
diwilayah Kabupaten Gunungkidul maupun asistensi percepatan
penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan
BPK-RI.
6. Membuka Klinik Konsultasi.
Page 29
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
22
Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :
1. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik.
2. Komitmen tinggi dari para pimpinan instansi pemerintah Kabupaten
Gunungkidul dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dengan
berusaha meningkatkan penguatan berbasis pengendalian internal.
3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis.
4. Komitmen pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan aparat pengawas tepat waktu, hal ini memberikan gambaran
pentingnya inventarisasi, monitoring dan evaluasi atas temuan hasil
pemeriksaan yang telah dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi
secara tepat waktu yang sangat mempengaruhi untuk tidak terjadi temuan
yang sama terulang pada pemeriksaan berikutnya oleh aparat pengawas.
5. Melaksanakan Pelatihan di kantor sendiri guna menambah wawasan
aparat pengawas bekerjasama dengan BPKP DIY sebagai nara sumber atau
ASN/ fungsional auditor yang diberi tanggungjawab untuk menyampaikan
ilmu dan wawasannya terkait pemeriksaan/pengawasan yang lebih
profesinal.
6. Komitmen bersama antara pemimpin SKPD dengan para perumus
kebijakan dengan pemberian pedoman yang jelas dalam penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui
informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi
yang dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Komitmen Bupati menempatkan Inspektorat Daerah sebagai lembaga
pengawas internal yang mengemban tugas sebagai fungsi kontrol dan filter
dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dengan berpedoman pada
peraturan yang berlaku.
Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah :
Gambar 3.1
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Page 30
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
23
(Rakor persiapan Riksus Hasil Sensus BMD terhadap nilai aset hilang)
Gambar 3.2
Kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
Page 31
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
24
Gambar 3.3
Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal
Gambar 3.4 Kegiatan Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Desa
Page 32
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
25
Disamping mencapai indikator utama yang didukung oleh program
prioritas, Inspektorat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang
untuk mencapai sasaran strategis yang juga dilaksanakan oleh setiap
Perangkat Daerah seperti berikut ini :
SASARAN 2 :
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
meningkat
Untuk mengetahui capaian program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No.
Indikator
Kinerja
Reali-
sasi
tahun
2018
Tahun 2019
Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capai-
an s/d
2019
terha-
dap 2021
(%)
Tar-
get
Reali-
sasi
Capai-
an
Kinerja
(%)
Kate-
gori
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah
80,26 79 78,40 99,24 Sangat
tinggi
81 96,79
Rata-rata Capaian Indikator Program : 99,24
Dalam target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik, untuk tahun 2019 ini sebesar 78,40 sehingga realisasi
kinerjanya mencapai 99,24% adalah masuk dalam kategori “sangat tinggi”
meskipun mengalami penurunan jika dibanding dengan realisasi tahun 2018.
Meskipun telah termasuk dalam kategori sangat tinggi dalam pencapaian
kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat ini masih terdapat faktor
penghambat, namun tidak signifikan mempengaruhi dalam capaian kinerjanya
yaitu rendahnya prosentase pengembalian kuisioner pendapat dari respondesn
Page 33
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
26
tentang pelayanan publik. Sedangkan faktor pendukungnya adalah dalam
mengisi kuisioner, responden memberi usulan/kritikan yang membangun agar
pelayanan yang dilakukan Inspektorat Daerah akan semakin baik.
SASARAN 3 :
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat
Dalam mencapai target sasaran ketiga yaitu Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Meningkat, dilaksanakan melalui Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerjanya
adalah persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik laporan
bulanan, laporan semesteran, dan laporan akhir tahun. Untuk Tahun 2019
ditargetkan sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100 % sama halnya dengan
tahun 2018 yaitu 100 % terealisasi sebesar 100 % sehingga baik di tahun 2018
maupun tahun 2019, kinerja sasaran ini masuk dalam kategori “sangat tinggi”
dan tidak ada penurunan kinerja.
Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel 3.6 berikut:
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Program
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
No.
Indikator
Kinerja
Reali-
sasi
tahun
2018
Tahun 2019
Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capai-an s/d
2019
terha-
dap
2021 (%)
Target
Reali-
sasi
Capai-an
Kinerja
(%)
Kate-
gori
1. Persentase
laporan
keuangan
disusun tepat
waktu :
1. Laporan bulanan
2. Laporan
semesteran
3. Laporan
tahunan
100 100 100 100 Sangat
Tinggi
100 100
Rata-rata Capaian Indikator Program : 100
Page 34
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
27
Faktor penghambat pada kegiatan ini adalah dalam hal penggunaan sistemnya
yang seringkali tidak dapat mengaskses dengan cepat. Dalam hal ini
hendaknya Pemerintah Daerah melalui pihak terkait melakukan pemantauan
dan perbaikan-perbaikan terkait kelancaran sistem/ aplikasi, karena hampir
semua kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini
menggunakan aplikasi. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain karena
pencatatan serta pengumpulan data yang cepat dan akurat sehingga data yang
dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan tepat
waktu.
SASARAN 4 :
Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Daerah
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Program
Peningkatan Kualitas Perencanaan
No.
Indikator Kinerja
Reali-sasi
tahun
2018
Tahun 2019
Target Akhir
Renstra
(2021)
Capai-
an s/d 2019
terha-
dap
2021
(%)
Target
Reali-sasi
Capai-
an Kinerja
(%)
Kate-gori
1. Persentase
kesesuaian Program
dalam
Rencana Kerja
(Renja) PD
terhadap Program
dalam
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah (RKPD)
dan Renstra PD terhadap
program
RPJMD
100 100 100 100 Sangat
tinggi
100 100
Rata-rata Capaian Indikator Program : 100
Page 35
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
28
Dalam mencapai target sasaran Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan
Daerah ini didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Persentase
kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap program
RPJMD tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu dari yang ditargetkan sebesar
100 % dapat terealisasi 100 % sehingga masuk dalam kategori “sangat tinggi”.
Selain program-program tersebut di atas, juga dilaksanakan program yang
mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.
Dalam melaksanakan program tersebut dana yang dianggarkan sebesar
Rp1.235.068.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar
Rp1.079.505.093,00 sehingga terdapat efesiensi anggaran sebesar
Rp155.562.907,00 atau 12,60%, dengan rincian sebagai berikut :
No Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(Rp) Selisih (Rp)
Efisiensi (%)
1.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
13.725.000,00
13.725.000,00
100,00
-
0,00
2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
9.378.000,00 9.378.000,00 100,00 - 0,00
3. Peningkatan Kualitas Perencanaan
10.875.000,00 9.915.000,00 91,17 960.000,00 8,83
4. Pelayanan Administrasi Perkantoran
728.180.000,00 625.822.323,00 85,94 102.357.677,00 14,06
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
137.100.000,00 127.141.972,00 92,74 9.958.028,00 7,26
6. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
335.810.000,00 293.522.798,00 87,41 42.287.202,00 12,59
Jumlah 1.235.068.000,00 1.079.505.093,00 87,40 155.562.907,00 12,60
Page 36
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
29
3.4. Realisasi Anggaran
Dana yang dianggarkan dalam melaksanakan program dan kegiatan
Inspektorat Daerah sebesar Rp2.407.408.000,00 dalam realisasinya menyerap
anggaran Rp2.148.597.190,00 atau 89,25%, sehingga terdapat efesiensi
sebesar Rp258.811.810,00 atau 10,75%
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat
Daerah (DPPA-PD) Nomor 90/DPPA/2019 yang ditetapkan pada tanggal 20
Agustus 2019, untuk tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
mendapat alokasi dana sejumlah Rp5.711.662.602,74,00 yang terdiri dari
belanja tidak langsung sebesar Rp3.304.254.602,74 yang merupakan belanja
pegawai dan untuk belanja langsung sebesar Rp2.407.408.000,00.
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar
Rp2.148.597.190,00 atau 89,25% dari anggaran yang dialokasikan dan untuk
belanja tidak langsung sebesar Rp3.527.223,911,00 atau 99,67% dari anggaran
yang dialokasikan. Sedangkan realisasi anggaran untuk program/kegiatan
utama pendukung IKU sebesar 91,19%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per
sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan meningkat, masing-masing 100%. Sedangkan
penyerapan terkecil pada sasaran Kesesuaian Program Dalam Dokumen
Perencanaan Daerah sebesar 91,17%.
Anggaran dan realisasi belanja langsung untuk tahun 2019 yang
dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran
pembangunan disajikan dalam tabel 3.8 berikut :
Page 37
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
30
Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019
No Sasaran Strategis
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian
(%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Capaian (%)
1. Pengendalian
Internal terhadap Tata Kelola
Keuangan Pemerintah Daerah meningkat
3,1
3
96,77
1.172.340.000,00
1.069.092.097,00
91,19
2. Kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
79
78,40
99,24
13.725.000,00
13.725.000,00
100,00
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
100
100
100
9.378.000,00
9.378.000,00
100,00
4. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
100
100
100
10.875.000,00
9.915.000,00
91,17
Jumlah
1.206.318.000,00
1.102.110.097,00
91,36
Belanja Langsung Pendukung
1.201.091.000,00
1.046.487.093,00
87,13
Total Belanja langsung
2.407.409.000,00
2.148.597.190,00
89,25
Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah, 2019
Page 38
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019
31
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 disusun sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen
kinerja, yang merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem
administrasi yang menunjukkan kemampuan, kelancaran dan keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin profesional, efisien, efektif, dan tanggap
terhadap aspirasi masyarakat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas di tahun
2019 sudah dilaksanakan dengan baik dan berada pada predikat “sangat tinggi”.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan
dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Inspektorat Daerah
untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.
Namun demikian, masih terdapat tantangan terkait optimalisasi penerapan SPIP
dan peranan Inspektorat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.
Hasil capaian sasaran pada tahun 2019 berdasarkan indikator yang
ditetapkan, seluruhnya berada pada predikat sangat tinggi. Dari hasil yang dicapai
menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah
sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian berdasarkan hasil pengukuran
kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
kegiatan yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun
anggaran 2019 telah dapat dilaksanakan dengan efektif dari sisi pencapaian fisik
dan efisien dari sisi realisasi anggaran.