PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan 11 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora memiliki maksud dan tujuan sesuai yang diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu: a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya, disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Blora berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE
1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala
Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora memiliki maksud dan
tujuan sesuai yang diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:
a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan
kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya, disesuaikan dengan anggaran yang telah
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah
Kabupaten Blora dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
Pemerintah Kabupaten Blora berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk
yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
Pemerintah Kabupaten Blora sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode berjalan.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya
sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang
berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan
keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran;
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
12
Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun berdasarkan SAP Berbasis
Akrual, terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok
yaitu:
a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports), yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL)
b. Laporan Financial (financial reports), yang terdiri dari Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE);
c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan–LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang
terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL terakhir.
Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entittas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.
Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit–LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
13
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah,
yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun
2019;
16. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Blora;
17. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora;
18. Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun 2019.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
14
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Blora Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Memuat penjelasan umum mengenai maksud dan tujuan penyusunan
laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian
Kinerja Keuangan
Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan
landasann penyusunan APBD dan perkembangannya dalam
Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.. Selain itu, memuat
juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target
kinerja APBD berdasarkan urusan Pemerintah dalam tahun 2019.
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target
kinerja keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala
yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
Memuat informasi tentang (i) entitas akuntansi/entitas pelaporan
keuangan, (ii) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan daerah, (iii) basis pengukuran atas penyusunan pos-pos
laporan keuangan daerah, dan (iv) penerapan kebijakan akuntansi
berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan pemerintah
daerah yang terdiri dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE).
Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
Memuat informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam
bagian manapun dalam Laporan Keuangan.
Bab VII Penutup
DAFTAR LAMPIRAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
13
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro Kabupaten Blora
a. Lapangan Usaha Unggulan
Indikator penting perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode
tertentu salah satunya dapat diketahui dari data Produk Domestik Regional Brutto
(PDRB), baik atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga
konstan (PDRB ADHK). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang
dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu nilai
PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh
seluruh faktor produksi dan mengetahui kondisi struktur perekonomian
Kabupaten Blora. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2018
sebesar 24.137,91 milyar rupiah meningkat jika dibandingkan Tahun 2017 yang
mencapai 21.797,10 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(tahun dasar 2010) pada Tahun 2018 sebesar 17.607,94 milyar rupiah meningkat
dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 16.843,36 milyar rupiah, sehingga
tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2018 sebesar 4,40%.
Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2014-2018 dapat
3.2. Hambatan, Kendala dan Upaya Pencapaian Target
a. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam
pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut :
1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan
retribusi daerah;
2) Keterbatasan personil dalam pengelolaan dan penarikan pajak daerah;
3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi pajak dan retribusi
daerah.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengatasi hambatan
tersebut diatas antara lain :
1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;
2) Optimalisasi personil melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak
dan retribusi daerah;
3) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penerapan transaksi non tunai
dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
b. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam
pencapaian target belanja antara lain :
1) Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan belanja terutama pada
penyesuaian belanja dengan rekening belanja, sehingga menunda pencairan dana
dan pencairan menumpuk di akhir tahun atau setelah perubahan APBD;
2) Perangkat Daerah kurang disiplin dalam mengajukan pencairan dana program
kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan sehingga mengakibatkan
tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun.
3) Perubahan peraturan teknis terkait pelaksanaan belanja daerah.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 30
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengatasi hambatan
tersebut diatas antara lain :
1) Meningkatkan pemahaman aparatur perencana dan penganggaran dalam
merumuskan bentuk kegiatan dibandingkan dengan pola penganggaran;
2) Memberikan pengakuan atas capaian prestasi bagi Perangkat Daerah yang telah
disiplin dalam pelaksanaan anggaran;
3) Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan baru yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 30
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Blora merupakan Entitas Pelaporan, yang menurut peraturan
perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan organisasi
perangkat daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang menurut peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan perangkat daerah.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora terdapat 44 (empat puluh empat)
perangkat daerah sebagai Entitas Akuntansi.
4.2. Kebijakan Akuntansi Desentralisasi
Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD telah
ditetapkan Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pelaksanaannya.Dalam Undang-undang No. 17 Tahun
2003 Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif,
antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. Untuk dapat menyusun neraca di tingkat
pemerintah daerah, maka PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
mengamanatkan agar Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan
yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan selanjutnya Laporan Keuangan
OPD tersebut dikonsolidasikan di tingkat kabupaten untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
4.3. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Blora adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan
ekuitas.
Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekening Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun
berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada
saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta
belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 31
dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi
4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
✓ Definisi
Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang
menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas
Pelaporan.
✓ Pengakuan
Pendapatan-LRA diakui :
a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas
Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.
b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka
diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja
berikutnya.
c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan
sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai
Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas
Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun
berikutnya.
Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan
yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak
untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan
atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu
adanya penagihan.
✓ Pengukuran
a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan
membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas brutto dapat
dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA
bersifat variabel.
b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas brutto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi
dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 32
4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
✓ Definisi
a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
✓ Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
pengguna anggaran.
Beban diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain
ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas
umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang
belum dibayar oleh entitas akuntansi.
b. Terjadinya konsumsi barang/jasa :
1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban
2) konsumsi barang/jasa nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau
berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah
penyusutan atau amortisasi.
✓ Pengukuran
Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/
jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak
dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas
nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.
Beban dicatat sebesar:
a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar
pada periode berjalan.
b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
4.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
✓ Definisi
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten
Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 33
penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
✓ Pengakuan
a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah.
✓ Pengukuran
a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan brutto dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas brutto.
Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi
pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset
✓ Definisi
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
✓ Pengakuan
Kas dan Setara Kas diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat
dikeluarkan oleh entitas pelaporan.
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila
memenuhi salah satu kriteria :
a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa
yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh Pemerintah Kabupaten
Blora.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
Pengakuan hasil investasi jangka pendek berupa bunga deposito, bunga obligasi dan
deviden tunai (cash devidend) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai
pendapatan.
Kriteria pengakuan piutang adalah sebagai berikut :
a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan atau;
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
Persediaan diakui bertambah pada saat :
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh entitas pelaporan dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 34
Pencatatan persediaan dilakukan dengan :
a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan
membutuhkan kontrol yang besar. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan
yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu terupdate.
b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi,
pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak
mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan
melakukan stock opname pada akhir periode.
✓ Pengukuran
Pengukuran dan Penilaian Kas dan Setara Kas :
a. Kas dan Setara Kas diukur dan dinilai sebesar nilai nominal.
b. Kas dan Setara kas dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pelaporan.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi
jangka pendek (efek) dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka
pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi
jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi jangka pendek pada tanggal
perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi
dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan untuk memperoleh investasi
jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham seperti deposito
jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito. Investasi jangka pendek dinilai
sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan. Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai
tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam Laporan
Operasional.
Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang
yang belum dilunasi.
Besarnya prosentase penyisihan piutang ditetapkan sebagai berikut :
NO. UMUR PIUTANG KELOMPOK PROSENTASE
PENYISIHAN
1 0 (nol) s/d 1 (satu) bulan Lancar 0,5%
2 1 (satu) s/d 3 (tiga) bulan Tidak Lancar 10%
3 3 (tiga) s/d 12 (dua belas) bulan Diragukan 50%
4 Lebih dari 12 (dua belas) bulan Macet 100%
Persediaan disajikan sebesar :
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir
diperoleh. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (first in first out), sehingga
persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 35
✓ Penyusutan Aset
Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap dengan
metode garis lurus tanpa ada nilai residu dan dihitung pada semester berikutnya
setelah aset tersebut dicatat.
Penyusutan dilakukan terhadap :
a. Aset Tetap, berupa :
1. gedung dan bangunan;
2. peralatan dan mesin;
3. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
4. aset tetap lainnya berupa alat musik modern.
b. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca, berupa :
1. perangkat lunak (software) ; dan
2. aset idle.
Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah;
b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat; dan
c. Konstruksi dalam pengerjaan.
Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari
Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut :
Nilai yang dapat disusutkan
Penyusutan per periode = -------------------------------------
Masa Manfaat
TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02.02 ALAT BESAR
02.02.01.00.00 ALAT BESAR DARAT 10
02.02.02.00.00 ALAT BESAR APUNG 8
02.02.03.00.00 ALAT BANTU 7
02.03 ALAT ANGKUTAN
02.03.01 00.00 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 7
02.03.02.00.00 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 2
02.03.03.00.00 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10
02.03.04.00.00 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 3
02.03.05.00.00 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 36
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02.04 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
02.04.01.00.00 ALAT BENGKEL BERMESIN 10
02.04.02.00.00 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 5
02.04.03.00.00 ALAT UKUR 5
02.05 ALAT PERTANIAN
02.05.01.00.00 ALAT PENGOLAHAN 4
02.05.02.00.00
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ ALAT
PENYIMPANAN 4
02.06 ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
02.06.01.00.00 ALAT KANTOR 5
02.06.02.00.00 ALAT RUMAH TANGGA 5
02.06.03.00.00 KOMPUTER
02.06.03.01.00 KOMPUTERUNIT 4
02.06.03.02.00 PERSONAL KOMPUTER 4
02.06.03.03.00 PERALATAN KOMPUTER 4
02.06.03.04.00 PERALATAN MINI KOMPUTER 4
02.06.03.05.00 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 4
02.06.03.06.00 PERALATAN JARINGAN 4
02.06.04.00.00 MEJA DAN KURSI KERJA/ RAPAT 5
02.07
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN
PEMANCAR
02.07.01.00.00 ALAT STUDIO 5
02.07.02.00.00 ALAT KOMUNIKASI 5
02.07.03.00.00 PERALATAN PEMANCAR 10
02.08 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
02.08.01.00.00 ALAT KEDOKTERAN 5
02.08.02.00.00 ALAT KESEHATAN UMUM 5
02.09 ALAT LABORATORIUM
02.09.01.00.00 UNIT ALAT LABORATORIUM 8
02.09.02.00.00 ALAT PERAGA/ PRAKTEK SEKOLAH 8
02.09.03.00.00 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 15
02.09.04.00.00 ALAT LABORATORIUM FISIKA
NUKLIR/ELEKTRONIKA 15
02.09.05.00.00
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI
UNGKUNGAN 10
02.09.06.00.00 RADIATION APPLICATION & NON
DESTRUCTIVE 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 37
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)
TESTING LABORATORY
02.09.07.00.00 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 7
02.09.08.00.00
PERALATAN LABORATORIUM
HYDRODINAMICA 15
02.50.01.00.00 SOFTWARE 5
03.11 BANGUNAN GEDUNG '
03.11.01.00.00 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 50
03.11.02.00.00 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TlNGGAL 50
03.11.03 BANGUNAN MENARA
03.11.03.00.00 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 40
03.12 MONUMEN
03.12.01.00.00 BANGUNAN BERSEJARAH 50
03.12.02.00.00 TUGU PERINGATAN 50
03.12.03.00.00 CANDI 50
03.12.04.00.00 MONUMEN/ BANGUNAN BERSEJARAH 50
03.12.05.00.00 TUGU PERINGATAN 50
03.12.06 TUGU TITIK KONTROL/PASTI
03.12.06.01.00 TUGU/TANDA BATAS 50
03.12.07 RAMBU-RAMBU
03.12.07.01.00 RAMBU BERSUAR LALU LINTAS DARAT 7
03.12.07.02.00 RAMBU TIDAK BERSUAR 7
03.12.08.00.00 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 5
04.13 JALAN DAN JEMBATAN
04.13.01.00.00 JALAN 10
04.13.02.00.00 JEMBATAN 50
04.14 BANGUNAN AIR
04.14.01.00.00 BANGUNAN AIR IRIGASI 50
04.14.02.00.00 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT 50
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 38
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)
04.14.03.00.00
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN
POLDER 25
04.14.04.00.00 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &
10 PENANGGULANGAN BENCANAALAM
04.14.05.00.00 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
DAN AIR TANAH 30
04.14.06.00.00 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 40
04.14.07.00.00 BANGUNAN AIR KOTOR 40
04.14.08.00.00 BANGUNAN AIR 40
04.15 INSTALASI
04.15.01.00.00 INSTALASI AIR MINUM/BERSIH 30
04.15.02.00.00 INSTALASI AIR KOTOR 30
04.15.03.00.00 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH 10
04.15.04.00.00
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN
BANGUNAN 10
04.15.05.00.00 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 40
04.15.06.00.00 INSTALASI GARDU LISTRIK 40
04.15.07.00.00 INSTALASI PERTAHANAN 30
04.15.08.00.00 INSTALASI GAS 30
04.15.09.00.00 INSTALASI PENGAMAN 20
04.15.10.00.00 INSTALASI LAIN 20
04.16 JARINGAN
04.16.01.00.00 JARINGAN AIR MINUM 30
04.16.02.00.00 JARINGAN LISTRIK 30
04.16.03.00.00 JARINGAN TELEPON 20
04.16.04.00.00 JARINGAN GAS 30
05.18.01.03.01 ALAT MUSIK MODERN/BAND 5
Pengeluaran kas dan atau asset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka
panjang dan perubahan piutang menjadi investasi jangka panjang dapat diakui sebagai
investasi jangka panjang, apabila :
a. tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasikan bahwa entitas
pelaporan mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi jangka panjang.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka panjang dapat diukur secara
memadai (reliable).
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 39
Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Blora didasarkan pada 3 (tiga) metode,
yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat
direalisasikan.
4.4.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
✓ Definisi
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban disajikan
berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
✓ Pengakuan
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian
yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman
diterima atau pada saat kewajiban timbul.
✓ Pengukuran
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4.4.6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
✓ Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora.
✓ Pengakuan
Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau
kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora.
✓ Pengukuran
Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 1
BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019 sebesar
Rp2.240.970.020.181,00 atau mencapai 98,70% dari target sebesar
Rp2.270.553.942.484,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp246.863.066.484,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.631.536.944.197,00,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp362.570.009.500,00.
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp2.120.671.434.967,00,
realisasi Pendapatan Tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp120.298.585.214,00 atau naik sebesar 5,67%. Perkembangan realisasi Pendapatan
tahun 2017 - 2019 terlihat pada grafik di bawah.
Gambar 5.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019
Realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar Rp2.195.598.035.903,00 atau mencapai
94,59% dari anggaran sebesar Rp2.321.157.984.406,00. Realisasi Belanja tersebut
terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.728.710.689.895,00, Belanja Modal sebesar
Rp466.887.346.008,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja
Tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp84.910.474.444,00 atau naik
sebesar 4,02% dari realisasi Tahun 2018. Realisasi Transfer Tahun 2019 sebesar Rp5.941.900.000,00 atau mencapai 87,92%
dari anggaran sebesar Rp6.758.000.000,00. Realisasi Transfer tersebut terdiri dari
Transfer Bagi Hasil Ke Desa sebesar Rp5.941.900.000,00. Dibandingkan realisasi
Transfer Tahun 2018, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp153.900.000,00 atau naik 0,03%.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 2
Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer tahun 2017-2019 dapat dilihat pada grafik
di bawah.
Gambar 5.2 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2017-2019
Dari realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut, maka pada Tahun 2019 terdapat
Surplus Anggaran sebesar Rp39.430.084.278,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp63.922.107.092,00,
sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 mencapai Rp5.499.500.000,00
sehingga Pembiayaan Netto Tahun 2019 adalah sebesar Rp58.422.607.092,00. Dengan adanya Surplus Anggaran sebesar Rp39.430.084.278,00 dan Pembiayaan Netto
sebesar Rp58.422.607.092,00, maka pada Tahun 2019 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) sebesar Rp97.852.691.370,00 sebagaimana tabel di bawah ini.
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS/BOMM 53.608.969.395,00 55.081.818.243,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 88.056.208.821,00 65.798.442.793,00
Hadiah Uang Untuk Diberikan kepada 870.850.000,00 1.124.900.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 119
Uraian TA 2019 TA 2018
Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
7.006.474.304,00 4.642.395.000,00
Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yg diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
12.795.139.730,00 -
Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga
238.395.000,00 -
Jumlah 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00
3. Belanja Bantuan Sosial
Arus Keluar Kas untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar
Rp4.255.000.000,00 atau 196,21% dari Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas Untuk Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019
Uraian TA. 2019 TA. 2018
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga
3.625.000.000,00 955.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
- 28.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah
630.000.000,00 453.000.000,00
Jumlah 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan
Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019
sebesar Rp413.359.848.000,00 atau 14,60% dari Belanja Bantuan Keuangan
Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
412.469.625.000,00 359.840.637.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
890.223.000,00 870.366.000,00
Jumlah 413.359.848.000,00 360.711.003.000,00
5. Belanja Hibah
Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar
Rp29.535.200.000,00 atau turun 16,90 % dari Belanja Hibah Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Belanja Hibah kepada Masyarakat 21.928.600.000,00 23.601.525.200,00
Belanja Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan
6.173.000.000,00 11.375.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Semi
Pemerintah
1.433.600.000,00 565.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 120
Jumlah 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00
6. Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Tahun 2019 sebesar Rp5.941.900.000,00 atau 2,66% dari Belanja Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Desa (BHPRD)
5.941.900.000,00 5.788.000.000,00
Jumlah 5.941.900.000,00 5.788.000.000,00
5.5.A.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih antara arus masuk kas dan
arus keluar kas dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp504.157.476.818,00 pada
Tahun 2019 dan Rp503.163.159.041,00 pada Tahun 2018.
5.5.B. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus
kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat di masa yang akan datang.
5.5.B.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan pada pemerintah
Kabupaten Blora selama Tahun 2019 sebesar Rp2.159.953.468,00, mengalami
kenaikan sebesar Rp1.687.459.868,00 atau naik 357,14% dari realisasi Tahun
2018 diperoleh dari penjualan barang–barang yang telah rusak atau tidak
digunakan lagi dengan rincian :
Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) %
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 274.567.470,00 189.328.100,00 45,02
Penjualan Aset Tetap lainnya 0,00 13.617.000,00 0,00
Penjualan Aset lainnya 1.885.385.998,00 269.548.500,00 599,46
Jumlah 2.159.953.468,00 472.493.600,00 357,14
1. Hasil Penjualan Peralatan dan mesin
Arus Masuk Kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar
Rp274.567.470,00 atau 45,02% dari hasil penjualan Peralatan dan Mesin tahun
2018 sebesar Rp189.328.100,00.
2. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 121
Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp0,00 atau turun 100%, karena sudah tidak ada Penjualan Aset Tetap Lainnya.
3. Hasil Penjualan Aset Lainnya
Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp1.885.385.998,00 atau 6,99% dari tahun 2018 sebesar Rp269.548.500,00
Penjelasan atas masing-masing komponen Arus Masuk Kas dari Aktivitas
Investasi dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran.
5.5.B.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan pada pemerintah
Kabupaten Blora selama Tahun 2019 dan 2018 dipergunakan untuk:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp) %
Perolehan Tanah 13.969.177.820,00 1.291.794.500,00 981,38
Perolehan Peralatan dan Mesin 89.508.670.291,00 83.619.034.319,00 7,04
Perolehan Gedung dan Bangunan 134.689.914.700,00 136.540.415.855,00 (1,36)
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 225.917.880.879,00 273.758.728.009,00 (17,48)
Perolehan Aset Tetap Lainnya 2.664.601.954,00 4.033.333.450,00 (33,94)
Perolehan Aset Lainnya 137.100.364,00 196.473.000,00 (30,22)
Jumlah 466.887.346.008,00 499.439.779.133,00 (6,52)
1. Perolehan Tanah
Arus Kas Keluar untuk perolehan Tanah Tahun 2019 sebesar
Rp13.969.177.820,00 atau 981,38% dari Perolehan Tanah tahun 2018 sebesar
Rp1.291.794.500,00.
2. Perolehan Peralatan dan Mesin
Arus Kas keluar untuk perolehan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp89.508.670.291,00 atau 7,04% dari Perolehan Peralatan dan Mesin tahun
2018 sebesar Rp83.619.034.319,00.
3. Perolehan Gedung dan Bangunan
Arus Kas Keluar untuk perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar
Rp134.689.914.700,00 atau turun 1,36% dari Perolehan Gedung dan Bangunan
Tahun 2018 sebesar Rp136.540.415.855,00.
4. Perolehan Jalan, irigasi, dan Jaringan
Arus Kas Keluar untuk perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019
sebesar Rp225.917.880.879,00 atau turun 17,48% dari Perolehan Jalan, Irigasi
dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp273.758.728.009,00.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 122
5. Perolehan Aset Tetap Lainnya
Arus Kas Keluar untuk perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp2.664.601.954,00 atau turun 33,94% dari Perolehan Aset Tetap Lainnya
Tahun 2018 sebesar Rp4.033.333.450,00.
6. Perolehan Aset Lainnya
Arus Kas Keluar untuk perolehan Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp137.100.364,00 atau turun 30,22% dari Perolehan Aset Lainnya Tahun 2018
sebesar Rp196.473.000,00.
5.5.B.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah selisih
antara arus kas masuk dan arus keluar kas keluar dari aktivitas investasi aset
non keuangan yaitu sebesar (Rp464.727.392.540,00) pada tahun 2019 dan
(Rp498.967.285.533,00) pada tahun 2018.
5.5.C. Aktivitas Pembiayaan
Aktivitas Pembiayaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan
dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang
Pemerintah Daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus
anggaran. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas brutto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus
anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas
Pemerintah Daerah dan klaim Pemerintah Daerah terhadap pihak lain di masa yang akan
datang.
5.5.C.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Blora
selama Tahun 2019 dan 2018 adalah berasal dari:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Penerimaan Kembali Dana Bergulir 119.550.266,00 122.351.948,00
5.5.C.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Blora
selama tahun 2019 dan tahun 2018 dipergunakan untuk:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
5.499.500.000,00 4.000.000.000,00
Jumlah 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 123
5.5.C.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan adalah selisih antara arus masuk kas
dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan yaitu sebesar
(Rp5.379.949.734,00) pada Tahun 2019 dan (Rp3.877.648.052,00) pada Tahun
2018.
5.5.D. Aktivitas Non Anggaran
Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang
dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga
misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar
rekening kas umum negara/daerah.
5.5.D.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran berasal dari:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 99.086.846.577,00 83.073.177.160,00
Kiriman Uang Masuk 0,00 0,00
Jumlah 99.086.846.577,00 83.073.177.160,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp99.086.846.577,00 terdiri dari :
1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar
Rp83.711.846.070,00 terdiri dari penerimaan pajak pusat yang dipotong PPKD
selama tahun anggaran 2019.
2. Penerimaan PFK Dana BOS
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar
Rp2.694.630.856,00 terdiri dari penerimaan pajak pada dana BOS sekolah yang
dipotong oleh Bendahara BOS selama tahun anggaran 2019.
3. Penerimaan PFK BLUD
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga terdiri dari
penerimaan pajak pada dana BLUD Puskesmas sebesar Rp7.078.602.765,00,
BLUD RSU Blora Rp3.823.978.466,00 dan BLUD RSU Cepu sebesar
Rp1.762.938.400,00 yang dipotong oleh Bendahara BLUD selama tahun
anggaran 2019.
4. Penerimaan Kas yang dibatasi penggunaannya
Arus Masuk Kas dari penerimaan jaminan sewa Rusunawa pada Dinas
Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp14.850.000,00.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 124
5.5.D.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran selama tahun 2019 dan 2018
dipergunakan untuk:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 98.947.543.932,00 83.073.177.160,00
Kiriman Uang keluar 0,00 0,00
Jumlah 98.947.543.932,00 83.073.177.160,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp98.947.543.932,00 terdiri dari :
1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah
Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah
sebesar Rp83.711.846.070,00, merupakan pajak pusat yang disetorkan PPKD
selama tahun 2019.
2. Pengeluaran PFK dana BOS
Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar
Rp2.570.178.231,00 terdiri dari pengeluaran pajak pada dana BOS sekolah yang
disetorkan oleh Bendahara BOS selama tahun anggaran 2019.
3. Pengeluaran PFK dana BLUD
Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga terdiri dari
pengeluaran pajak pada dana BLUD Puskesmas sebesar Rp7.078.602.765,00,
BLUD RSU Blora Rp3.823.978.466,00 dan BLUD RSU Cepu sebesar
Rp1.762.938.400,00 yang disetorkan oleh Bendahara BLUD Puskesmas selama
tahun anggaran 2019.
5.5.D.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah selisih antara arus kas
masuk dan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran yaitu sebesar
Rp139.302.625,00 pada tahun 2019 dan Rp0,00 pada tahun 2018.
5.5.D.d. Kenaikan/Penurunan Kas
Kenaikan/Penurunan Kas adalah jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi,
arus kas bersih dari investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas
pembiayaan dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran.
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 504.157.476.818,00 503.163.159.041,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
(464.727.392.540,00) (498.967.285.533,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (5.379.949.734,00) (3.877.648.052,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 139.302.625,00 0,00
Jumlah 34.189.437.169,00 318.225.456,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 125
5.5.D.e. Saldo Awal Kas di BUD, Kas Bendahara Pengeluaran, BLUD dan
BOS
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas
Bendahara Pengeluaran , BLUD dan
BOS.
63.802.556.826,00 63.485.678.762,00
5.5.D.f. Saldo Akhir Kas di BUD
Saldo Akhir Kas tahun 2019 sebesar Rp97.991.993.995,00 dan tahun 2018
sebesar Rp63.803.904.218,00 dapat dirinci sebagai berikut :
Uraian
Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
Rp)
Kas Pembantu Rutin (AC.1.016.00001.9) di Bank Jateng Cabang Blora
15.840.272.907,00 10.883.812.087,00
Kas Pembantu DAU dan DAK (AC.1.016.00447.6) di Bank Jateng Cabang Blora
41.479.162.484,00 5.256.970.204,00
Deposito Berjangka satu bulanan di Bank Jateng Cabang Blora :
- DB.01/15.000.000210203/2046
- DB.01/12.25/15.000.000/05101/16/192
0,00
0,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas BLUD 35.572.988.127,00 17.378.521.537,00
Saldo Akhir Kas BOS 5.062.778.042,00 278.246.990,00
Kas Bendahara Pengeluaran 21.942.435,00 6.353.400,00
Kas yang dibatasi penggunaannya (Jaminan Rusunawa pada Dinrumkimhub)
14.850.000,00 0,00
Jumlah 97.991.993.995,00 63.803.904.218,00
5.5.D.g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Uraian Tahun 2019 Tahun 2018
Saldo Akhir Kas di Bendahara
Penerimaan
1.824.000,00 21.386.442,00
Saldo Kas Bendahara Penerimaan tersebut merupakan saldo Kas dari sewa gedung Konco Tani pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.524.000,00 dan Sekretariat Dewan sebesar Rp300.000,00.
5.5.D.h. Saldo Akhir Kas
Saldo Akhir Kas tahun 2019 sebesar Rp97.993.817.995,00 dan tahun 2018 sebesar Rp63.825.290.660,00 dapat dirinci sebagai berikut :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 126
Uraian
Tahun 2019
Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Kas Akhir BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD dan BOS
97.991.993.995,00 63.803.904.218,00
Kas di Bendahara Penerimaan 1.824.000,00 21.386.442,00