PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017) SKRIPSI Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh Muhammad Earvin Qushairy 11141120000021 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440 H/ 2018 M
113
Embed
PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang ...€¦ · PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam
Merelokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017)
SKRIPSI
Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
Muhammad Earvin Qushairy
11141120000021
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/ 2018 M
vi
ABSTRAKSI
Skripsi ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Padang dalam
merelokasi pedagang Pasar Bandar Buat tahun 2017. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif melalui analisis deskriptif terhadap strategi Pemerintah Kota
Padang dalam melakukan relokasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder.
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model
implementasi kebijakan publik Wayne Parson dan teori strategi dari Henry
Mintzberg.
Dengan berbagai strategi seperti perencanaan (intended strategy) berupa
produk hukum, pemetaan lokasi dan pendataan pedagang, kemudian deliberated
strategy berupa pelibatan stakeholder, pembentukan tim terpadu, sosialisasi kepada
pedagang dan pemberian jaminan kepada para preman, akhirnya kebijakan relokasi
pedagang Pasar Bandar Buat dapat diselesaikan, bahkan 1 tahun lebih cepat dari
target, yaitu tahun 2017.
Pola implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang
digolongkan ke dalam model hybrid antara bottom-up dan top-down. Kebijakan
disusun oleh Pemerintah dengan matang, namun mulai dari penyusunan strategi
awal, sosialisasi hingga pelaksanaan relokasi melibatkan banyak pihak demi
mendapatkan feedback yang akan mendukung keberhasilan relokasi.
Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pasar, Relokasi, Kebijakan Publik, Strategi.
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT
atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, rasul yang telah membawa umatnya semua dari kegelapan pada masa yang
terang benderang hingga saat ini.
Skripsi yang berjudul “PEMERINTAH DAERAH DAN KEBIJAKAN
PUBLIK (Studi Tentang Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi
Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017)” disusun dalam rangka memenuhi
persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Peneliti menyadari betul dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna,
dan masih banyak kekurangan. Tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai
pihak, peneliti menyadari betul penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dede Rosyada, M.A, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Zulkifli, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh staff dan
jajarannya.
viii
3. Dr. Iding Rasyidin, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas bimbingan,
kritikan dan dorongannya selama ini.
4. Suryani, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas bimbingan, kritikan dan
dorongannya selama ini.
5. Dr. Haniah Hanafie, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penelitian
ini. Terima kasih atas bimbingan, kritikan dan dorongannya selama
penelitian ini.
6. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik yang telah
memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama kuliah.
7. Mahyeldi Ansharullah, Jasman, Hamdani, Aprinal, Syafnion dan
Bahrum yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Orang tua tercinta Iryasman dan Meria Novianti, serta kedua adik
(Sheryn dan Zaky) yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih
sayangnya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini
dengan baik.
9. Keluarga yang telah memberikan dukungan selama peneliti menjalani
kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Tante Eva Rahmi, Om
Nel, Om Del dan Om Wid.
10. Faradiba, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada
peneliti serta menjadi tempat berbagi cerita baik keluh kesah, canda dan
tawa.
ix
11. Kawan-kawan Ilmu Politik A dan B 2014 UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Rudi, Oktavia, Andre, Faris, Faruq, Denny, Joko, Reza, Silmi,
Salsa, Resty Widhis, Fitara, Dimas, Afif dan masih banyak lagi yang
tidak dapat peneliti sebutkan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas
semangat dan dukungan yang diberikan baik berupa doa, moril maupun
materil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
x
Tanpa adanya mereka, peneliti tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan
baik. Peneliti berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT membalas
kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggungjawab penuh atas segala
kekurangan dalam penelitian ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Ciputat, 30 November 2018
Muhammad Earvin Qushairy
xi
DAFTAR ISI PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ....................................................................... iii PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ...................................................................... iv PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ..................................................................... v ABSTRAKSI ..................................................................................................................... vi KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vii DAFTAR ISI ...................................................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................................ xiv DAFTAR SINGKATAN .................................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Pernyataan Masalah ..................................................................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian ................................................................................................. 14
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................................... 15
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................................... 15
E. Tinjauan Pustaka ........................................................................................................ 16
F. Metode Penelitian ....................................................................................................... 18
BAB IV STRATEGI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MERELOKASI
PEDAGANG PASAR BANDAR BUAT TAHUN 2017 ................................................. 66 A. Intended Strategy ....................................................................................................... 67
A.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang ...... 67
A.2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019 .. 70
B. Deliberated Strategy .................................................................................................. 74
C.2. Model Implementasi ........................................................................................... 87
BAB V PENUTUP ........................................................................................................... 92 A. Kesimpulan ................................................................................................................ 92
B. Saran.. ........................................................................................................................ 93
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 94
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1 Struktur Organisasi UPTD Pasar Bandar Buat Dinas Pasar Kota
Padang ...…………………………………………………………………...53
Gambar IV.2 Strategi Sebagai Sebuah Pola …………………………………….86
Gambar IV.3 Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi
Pedagang pasar Bandar Buat Tahun 2017 ……..……………...…………....90
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel I.A.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah ……………....4
Tabel I.A.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren ………………. ….…4
Tabel III.A.1 Data Penduduk Kota Padang Badan Pusat Statistik Kota Padang
Tahun 2003 ………………………………………………………………37
Tabel III.B.2 Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Padang yang Ditetapkan
KPU Kota Padang ………………………………………………………..40
Tabel III.B.3 Perolehan Suara Pilkada Kota Padang Tahun 2014 ………...…...46
Tabel IV.C.1 Model Implementasi Relokasi Pedagang Pasar Bandar Buat Tahun
2017 ……………………………………………………………………...88
xv
DAFTAR SINGKATAN
BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KAN Kerapatan Adat Nagari
PAD Pendapatan Asli Daerah
PEPARATI Persatuan Pemuda Ranting Tiga
PKL Pedagang Kaki Lima
POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia
RENJA Rencana Kerja
RENSTRA Rencana Strategis
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SATPOL PP Satuan Polisi Pamong Praja
TNI Tentara Nasional Indonesia
UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Reformasi tahun 1998 adalah puncak curahan hati bangsa Indonesia atas
seluruh bentuk ketidakadilan dan krisis demokrasi buah dari pemimpin yang jauh
dari kata amanah. Perjuangan akan dikabulkannya gairah reformasi tidak hanya
terjadi di Jakarta, melainkan hampir di seluruh pelosok nusantara. Isu yang
berkembang memang berbeda, baik itu pembangunan yang sentralistik, korupsi,
konflik etnis dan sebagainya. Keresahan tersebut terpusat pada rasa gerah melihat
bobroknya pemerintahan kala itu.
Pemerintahan diktator akhirnya tumbang 21 Mei 1998 ditandai oleh
pengunduran diri Presiden Soeharto. Terlepas dari perdebatan yang masih hangat
mengenai konstitusional atau tidaknya pengangkatan Habibie, Indonesia pada
faktanya telah beralih komando.
Tahun 1999 akhirnya pemerintah mengabulkan permintaan rakyat yang
merasa pembangunan terlalu sentralistik dengan mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Alasan beserta urgensi
pembentukan undang-undang tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 pasal 4 dan 5. Dalam pasal 4 tertera bahwa Pemerintah Daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat demi
pelaksanaan asas desentralisasi.1 Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa
1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4.
2
daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah,
sosial, budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya.2
Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah melalui prinsip
otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dibantu oleh DPRD
berkewajiban menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 3 adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah
yang dimaksud adalah penyeleggaraan seluruh urusan pemerintahan terkecuali
beberapa aspek yang tetap menjadi urusan pemerintahan pusat seperti pertahanan
dan keamanan.3 Sementara posisi DPRD dalam Pemerintahan Daerah adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.4 Dalam sebuah Pemerintahan Daerah,
pasangan Gubernur/Walikota maupun Bupati dibantu oleh perangkat daerah yaitu
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusannya telah diatur
oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 9
sebagai berikut:5
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5. 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1. 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1. 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9.
3
1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah
Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan.
Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memberi penjelasan dan batasan
mengenai pembagian urusan masing-masing pemerintahan untuk tiap tingkatan
agar nantinya tidak ditemukan urusan yang tumpang-tindih.
Berikut adalah klasifikasi urusan pemerintahan: politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.6 Urusan-
urusan tersebut mutlak menjadi domain pemerintahan pusat.
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10.
4
Tabel I.A.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah.
No Urusan Pemerintahan Absolut
(Pusat)
Urusan Pemerintahan Konkuren
(Daerah)
1 Politik luar negeri Urusan Pemerintahan Daerah Wajib
(berkaitan dengan pelayanan dasar)
2 Pertahanan
Urusan Pemerintahan Daerah Wajib
(tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar)
3 Keamanan Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan
4 Yustisi
5 Moneter dan fiskal nasional
6 Agama Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sementara itu urusan pemerintahan konkuren terbagi ke dalam urusan
pemerintahan wajib dan pilihan7. Klasifikasinya sebagai berikut:
Tabel I.A.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.
No Wajib
(Pelayanan Dasar)
Wajib
(Non Pelayanan Dasar) Pilihan
1 Pendidikan Tenaga kerja Kelautan dan
perikanan
2 Kesehatan Pemberdayaan perempuan
& perlindungan anak Pariwisata
3 Pekerjaan umum dan
penataan ruang Pangan Pertanian
4 Perumahan rakyat dan
kawasan pemukiman Pertahanan Kehutanan
5
Ketentraman, ketertiban
umum dan
perlindungan
masyarakat
Lingkungan hidup
Energi dan
sumberdaya
mineral
6 Sosial Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil Perdagangan
7 Pemberdayaan masyarakat
dan Desa Perindustrian
8 Pengendalian penduduk dan
keluarga berencana Transmigrasi
9 Perhubungan
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12.
5
10 Komunikasi dan
informatika
11 Koperasi usaha kecil dan
menengah
12 Penanaman modal
13 Kepemudaan dan olah raga
14 Statistik
15 Persandian
16 Kebudayaan
17 Perpustakaan
18 Kerasipan Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Daerah melalui persetujuan DPRD memiliki wewenang
mengelola Penerimaan Daerah. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah
dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.8 Pendapatan Daerah merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.9
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sumber dari Penerimaan Daerah terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain.10
Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.11 Melalui PAD
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 17 Ayat 1 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 17 Ayat 2 dan 3 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pasal 5 Ayat 1. 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pasal 1 Ayat 18.
6
pemerintah memiliki acuan bagaimana sebuah daerah dapat membiayai
Pemerintahan Daerah serta pembangunannya sendiri.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain adalah pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta
Pendapatan Asli Daerah lainnya yang di dapat melalui proses yang sah secara
hukum.12 Retribusi daerah salah satunya di dapat melalui retribusi pasar, oleh
karenanya pasar perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Selain itu,
tata ruang pasar juga menjadi urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah
yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren.
Pasar merupakan penggerak perekonomian masyarakat.13 Baik pemerintah
maupun masyarakat, harus mengetahui pentingnya sebuah pasar untuk memajukan
sebuah perekonomian daerah.14 Perekonomian rakyat memiliki hubungan
ketergantungan dengan pasar. Pasar sudah menjadi jantung perekonomian dan telah
menyatu dalam kehidupan masyarakat. Menurut Irman Gusman, untuk
merefleksikan ekonomi kerakyatan, kebijakan pemerintah harus didasarkan kepada
rakyat. Setelah ekonomi collapse, di beberapa daerah akan tumbuh kegiatan
12 Muchlisin Riadi, “Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, artikel diakses dari
www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.html?m=1 pada tanggal 10 Februari
2018 pukul 10:16 WIB. 13 “Pentingnya Melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat”, artikel diakses dari
perekonomian dari level rakyat kecil berupa pasar tradisional yang memberikan
kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.15
Perhatian pemerintah terhadap sebuah pasar khususnya tradisional akan
memberikan beberapa dampak positif terhadap pengembangan daerah antara lain
menghasilkan produk-produk unggulan dan khas dari suatu daerah, menangkap
potensi masyarakat baik itu industri kecil maupun menengah, hingga meningkatkan
retribusi.16 Itulah mengapa pasar harus mendapat perhatian lebih, khususnya dari
pemerintah, baik itu fisik maupun tatanan sosial ekonomi di dalamnya.
Pemilihan Kota Padang, sebagai objek penelitian bukanlah tanpa alasan.
Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19
Kabupaten/Kota yaitu; Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan,
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten
Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota
Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Kota Padang.17
Tatanan bermasyarakat dan segala aturan adat baik itu kondisi sosial,
ekonomi, politik masyarakat Minang diatur dalam tambo Minangkabau. karya
sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan
15 “Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Dasar Ekonomi Kerakyatan”, artikel diakses
dari http://www.dpd.go.id/artikel-957-peran-pasar-tradisional-sebagai-pondasi-dasar-ekonomi-
kerakyatan pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 15:19 WIB. 16 Sri Muljaningsih, “Keberadaan Pasar Memberikan Multplier Effect Terhadap
Pengembangan Ekonomi Wilayah”, Agribisnis Kerakyatan, Vol 1, No 2, 2008, halaman 35. 17 “Daftar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat”, artikel diakses dari
http://www.sumbarprov.go.id/details/news/341 pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 11:29 WIB.
kemacetan. Itulah mengapa relokasi pedagang di Pasar Bandara Buat menjadi tugas
utama bagi Pemerintah Daerah Kota Padang.
Relokasi Pasar Bandar Buat mulai dicanangkan Pemerintah Kota Padang
periode sebelumnya, di bawah komando Fauzi Bahar selaku Walikota Padang
periode 2004-2009 dan 2009-2014. Pemerintah Daerah Kota Padang membuatkan
lahan untuk berdagang sementara. Pedagang diajak untuk menempati fasilitas baru
sebagai tempat berdagang dan meninggalkan tempat berdagang sebelumnya.
Namun, program tersebut dapat dikatakan gagal total.
Permasalahan yang terdapat di lapangan nyatanya begitu kompleks dan
tidak sesederhana yang terlihat. Masalah yang awalnya diperkirakan hanya meliputi
permasalahan primer seperti ketersediaan lapak di pasar, nyatanya memiliki
permasalahan sekunder seperti pedagang yang menolak pindah karena lokasi awal
mereka strategis, sudah memiliki langganan di lokasi sebelumnya serta penguasaan
lahan oleh preman-preman setempat.
Banyak pihak menentang kebijakan tersebut, termasuk para pedagang,
mereka berpendapat bahwa lokasi-lokasi baru tersebut tidak strategis dan minim
pembeli. Kebijakan tersebut berakibat fatal, berujung pada kericuhan yang
menyebabkan para pedagang melakukan demonstrasi dan melempari rumah dinas
Walikota Padang dengan tomat, cabai dan barang dagangan lainnya.
Kepentingan Pemerintah Kota Padang tentunya memenuhi kewajiban
penyempurnaan tata ruang kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara visual terlihat indah, selaras
dan harmoni. Tidak hanya itu, pasar yang kondusif juga akan mempermudah proses
11
penarikan retribusi pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara kepentingan para pedagang adalah bagaimana mereka dapat menafkahi
diri sendiri dan keluarga. Dalam keadaan tidak menguntungkan seperti ini (pasca
bencana), dua kepentingan tersebut mungkin akan sulit untuk bertemu. Sebagai
pemangku kebijakan, Pemerintah Kota tentunya harus lebih legowo, mampu untuk
mempertemukan, bukan membenturkan dua kepentingan tersebut.22
Pedagang yang enggan untuk dipindahkan tentunnya bukan tanpa alasan.
Sudah nyaman menempati kios yang telah lama mereka huni menjadi alasan utama
mereka untuk menolak relokasi. Proses relokasi akan mengganggu pemasukan,
terlebih bagi mereka yang telah memiliki pelanggan setia. Ketakutan pedagang
adalah bahwa tidak hanya pedagang yang harus beradaptasi terhadap lokasi
berdagang yang baru, melainkan juga para pembeli.
Atmosfer berbeda terjadi pada saat Pemerintah Kota beralih komando,
kepada Mahyeldi - Emzalmi selaku Walikota dan Wakil Walikota beserta susunan
perangkat daerahnya. Di luar ekspektasi, kebijakan tersebut berjalan dengan lancar
tanpa ada hambatan besar. Pembenahan pasar menjadi misi utama Pemerintah Kota
Padang periode 2014-2019.23 Tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pasar Kota Padang tahun 2014-2019, Pemerintah Kota Padang memiliki misi
“Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pasar.”24 Pemerintah Kota di
22 Sally Angelia, “Kajian Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Pasar Raya Padang
Terhadap Upaya Penataan Dan Relokasi”, Tesis Universitas Andalas Jurusan Magister
Perencanaan Pembangunan, 2017. 23 “Rencana Strategis (Restra) Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019”, diakses dari
http://bappeda.padang.go.id pada tanggal 23 September pukul 14:10 WIB . 24 “Rencana Strategis (Restra) Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019”, diakses dari
http://bappeda.padang.go.id pada tanggal 23 September pukul 14:10 WIB.
wed=y jurnalmengenaipasar pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19:50 WIB. 29 M. R. Denya Utama, “Pemkot Padang Jadikan Kapal Kuliner Relokasi PKL”, artikel
diakses dari http://sumbar.antaranews.com/berita/186123/pemkot-padang-jadikan-kapal-kuliner-
relokasi-pkl.html pada tanggal 24 September 2017 pukul 15:49 WIB. 30 M. R. Denya Utama, “Revitalisasi 17 Pasar Rakyat di Padang Bertahap”, artikel diakses
dari http://www.antarasumbar.com/berita/176972/revitalisasi-17-pasar-rakyat-di-padang
bertahap.html pada tanggal 24 September 2017 pukul 16:01 WIB. 31 M. R. Denya Utama, “Pemkot Secara Persuasif Relokasi Pedagang”, artikel diakses dari
2. Model implementasi kebijakan apa yang dipakai dalam kebijakan
relokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Kota Padang 2017?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam kebijakan
relokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Kota Padang tahun 2017.
2. Mengetahui model implementasi kebijakan yang dipakai dalam
kebijakan relokasi pedagang di Pasar Bandar Buat Kota Padang 2017.
D. Manfaat Penelitian
Setelah tujuan penelitian ini dapat terpecahkan, maka dari itu peneliti
mengharapkan hasil penelitian ini sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat
antara lain sebagai berikut:
1. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan
bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi kebijakan daerah.
2. Selanjutnya peneliti mengharapkan penelitian ini nantinya dapat
bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang
kajian Pemerintahan Lokal.
16
E. Tinjauan Pustaka
Demi memperoleh data bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan,
peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah
lebih dahulu dilaksanakan. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan research dari
berbagai jurnal dan buku untuk membuka gambaran bagi peneliti pribadi dalam
melakukan penelitian ini.
Pertama, buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 No.2 Juni 2013: 147-158
tulisan Tatiek Mariyati, dengan judul “Strategi Implementasi Kebijakan Publik
dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet”. Jurnal ini
memiliki beberapa fokus, salah satu yang paling dekat dengan tema tulisan kali ini
adalah bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam memberikan pernyataan
kebijakan, berupa peraturan perundang-undangan, aksi kebijakan dan evaluasi
dapat menentukan strategi selanjutnya dalam implementasi kebijakan tersebut.33
Kedua, tesis Asri Dwi Asmarani, mahasiswa Program Magister
Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia dengan judul “Strategi
Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT
dan AHP”. Fokus dari penelitian tersebut adalah bagaimana pemilihan strategi
terbaik dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian
tersebut adalah pemilihan strategi haruslah menjadikan peningkatan ekonomi mikro
masyarakat sebagai target utama pembangunan.34
33 Tatiek Mariyati, “Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan
Pengembangan Pengguna Internet,” Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol 11, No 2, 2013, halaman
147-148. 34 Asri Dwi Asmarani, “Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten:
Pendekatan Analisis SWOT dan AHP”, Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan
Publik, Universitas Indonesia, 2010.
17
Ketiga, adalah jurnal Politik UI Vol 3 No 1 karya Edi Suharto, PhD dengan
judul “Modal Sosial dan Kebijakan Publik.” Jurnal ini mengaitkan hubungan antara
modal sosial dan kebijakan publik dengan melihat relasi di antara keduanya. Edi
Suharto mencoba memakai logika terbalik bahwa tak hanya modal sosial yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, namun pelaksanaan kebijakan yang
baik juga dapat semakin mengembangkan modal sosial. Menurut Edi, dalam
konteks kebijakan publik, modal sosial merujuk pada political will, dan
menciptakan jaringan serta kepercayaan melalui interaksi bersama masyarakat.35
Keempat, jurnal Prisma Vol 32 No 1 karya Edward Aspinall dengan judul
“Perselingkuhan Bisnis & Politik: Kapitalisme Indonesia Pasca Otoritarianisme.”
Jurnal ini adalah hasil penelitian sekaligus tanggapan terhadap buku The Rise Of
Capital karya Richard Robinson. Penelitian ini meletakkan analisisnya kepada
kelas dan ekonomi dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Jurnal ini mengenai
kemenangan modal dalam demokratisasi pasca Orde Baru.36
Kelima buku karya M Alfan Afian dengan judul “Menjadi Pemimpin
Politik.” Buku ini menjelaskan temuan bahwa eratnya kaitan antara pragmatisme
dengan dampaknya terhadap implementasi kebijakan maupun sebuah kontestasi
politik. Sistem filsafat pragmatism menekankan hasil akhir, sehingga terbuka
terhadap berbagai metode.37 Dalam hal ini pemegang modal terkuat cenderung
35 Edi Suharto, “Modal Sosial dan Kebijakan Publik,” Jurnal Politik UI, Vol 3, No 1, 2017,
halaman 9. 36 Edward Aspinall, “Perselingkuhan Bisnis & Politik : Kapitalisme Indonesia Pasca
Otoritarianisme,” Jurnal Prisma, Vol 32, No 1, LP3ES, 2013, halaman 2. 37 M Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),
halaman 39.
18
lebih mudah untuk menarik simpati dari individu maupun kelompok pragmatis,
entah itu dalam implementasi kebijakan maupun kontestasi politik.
Berdasarkan tinjauan atas berbagai penelitian dan dan jurnal di atas,
didapatkan perbedaaan antara penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dengan
penelitian yang Insyaallah ingin peneliti realisasikan ini. Perbedaannya terletak
pada cara melihat sebuah strategi dan dampaknya terhadap sebuah implementasi
kebijakan. Tak hanya itu, penelitian kali ini juga menambahkan unsur-unsur kajian
politik lokal. Kajian tersebut tentunya penting untuk diikutsertakan karena menurut
hemat peneliti, tidak ada strategi terbaik, sehingga dapat diterapkan di lahan
kebijakan yang berbeda. Tinjauan di atas akan peneliti jadikan acuan agar penelitian
kali ini dapat memberikan manfaat yang berbeda.
F. Metode Penelitian
F.1. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti permasalahan ini
adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang
kadangkala juga disebut sebagai penelitian fenomenologik, naturalistik atau
hermenetik yang didasarkan kepada paradigma berfikir.38 Penelitian kualitatif
bertujuan menghasilkan penelitian yang mendalam dengan meminimalisir atau
bahkan tanpa campur tangan manusia. Dalam penelitian kualitatif, realita adalah
suatu hal yang jamak dan hanya dapat diteliti secara menyeluruh.
38 D. D. Williams, Hand Out Penelitian Kualitatif (Padang: Universitas Negeri Padang,
2006), halaman 3.
19
Peneliti memilih kualitatif sebagai metode penelitian karena ingin lebih
mengeksplorasi lebih mendalam subjek dan objek yang akan diteliti. Hal ini
dikarenakan kelebihan kualitatif adalah lebih mengandalkan pada tindakan dan
pikran responden39. Selain itu menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif
menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan data statistik atau cara
kuantifikasi lainnya. Secara prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.40
Sifat deskriptif tersebut akan membantu fokus peneliti dalam memberi
jabaran mengenai strategi yang dipersiapkan Pemerintah Daerah Kota Padang
dalam merelokasi pedagang Pasar Bandar Buat tahun 2017 yang lancar tanpa
gejolak.
F.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian “Pemerintah
Daerah dan Kebijakan Publik: Studi Mengenai Strategi Pemerintah Daerah Kota
Padang dalam Merelokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun 2017” mencakup
wawancara, observasi dan telaah dokumen.
Data diakses dan dikaji melalui beberapa sumber seperti media cetak
maupun elektronik, jurnal, buku, skripsi, tesis maupun disertasi yang berkaitan
dengan judul penelitian dan dapat menunjang pemahaman maupun pengetahuan
peneliti.
39 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Sementara untuk interview, peneliti melakukan wawancara terhadap
Pemerintah Kota Padang dalam hal ini walikota dan wakil walikota, beserta
perangkat daerah lainnya. Selain itu demi memperkuat data, peneliti juga
mewawancarai orang terdekat mereka, pengamat politik nasional maupun daerah,
pemuka masyarakat, pedagang pasar Bandar Buat maupun masyarakat awam
selaku pembeli setia di Pasar Bandar Buat.
F.3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan serta
hasil dari observasi baik itu bahan bacaan maupun lapangan dan interview yang
dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sebelum
digunakan dalam proses analisis penelitian, data yang telah diperoleh
dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
Berdasarkan sumber pengambilannya data dibedakan atas dua macam, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber-sumber terkait, seperti dari pihak
Pemerintah Kota Padang, orang-orang terdekat mereka, pemuka masyarakat,
pengamat politik nasional maupun daerah, pedagang Pasar Bandar Buat,
masyarakat dan pemuka masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh
atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang
telah ada, dan juga dari bahan bacaan yang telah tersedia. 41
41 Pupuh Fathurahman, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011),
halaman 146.
21
Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif beberapa tahun terakhir
menjadi trend tersendiri di kalangan peneliti dalam mempelajari langsung
pengalaman eksekutor maupun legislator dan kebijakannya.42 Trend ini “sengaja”
dimunculkan guna mempermudah para pembaca/penikmat hasil penelitian tersebut
untuk memahami bagaimana penelitian tersebut dilakukan.
Metode Kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, dalam
penelitian ini, wawancara mendalam dan transparan dilakukan dengan berbagai
aktor kebijakan itu sendiri, mulai dari konseptor, pelaksana hingga target dari
implementasi kebijakan itu sendiri. Dengan transparansi yang dihadirkan dalam
penelitian kualitatif, maka sistematis atau tidaknya penelitian tersebut dapat
ditelaah.
Seiring perkembangan studi zaman, metode kualitatif sering diistilahkan
dengan “payung” baru yaitu metode interpretif. Maksudnya disini adalah, peneliti
diberikan otonomi lebih untuk memberikan tafsiran terhadap data-data empirik
yang didapatkan dari hasil observasi.
Pengamatan adalah jantung dari sebuah penelitian, oleh karenanya, peneliti
melakukan wawancara ke beberapa pihak yang bias dikategorikan sebagai “peserta
dalam kejadian”. Dalam metode kualitatif, peneliti diperkenankan mengambil
peran untuk menentukan arah jalannya pembicaraan.43 Pihak-pihak yang
diwawancarai yaitu Walikota Padang, Sekretaris Dinas Perdagangan, Kepala
UPTD Pasar Bandar Buat, Ketua Pemuda Lubuk Kilangan, Kepala Seksi
42 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:
Teori, Politik dan Metode, (Bandung: Nusa Media, 2014), halaman 569. 43 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:
Teori, Politik dan Metode, halaman 577.
22
Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, serta pedagang di Pasar
Bandar Buat.
Tidak hanya itu, seiring dengan pelaksanaan wawancara, peneliti juga
mendapatkan akses terhadap beberapa sumber data lainnya berupa dokumen
maupun bacaan lainnya baik dokumen cetak maupun berupa soft file, antara lain
kondisi Pasar Bandar Buat, RENSTRA Kota Padang tahun 2014-2019, RPJMD
Kota Padang tahun 2014-2019 dan beberapa data lainnya. Untuk data historis,
peneliti menggunakan data yang tersedia dari beberapa buku, website Pemerintah
Daerah Kota Padang, maupun media daring lainnya.
Setelah akses terhadap data terlaksana, analisis terhadap kebijakan “Strategi
Pemerintah Kota Padang dalam Merelokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat Tahun
2017” dapat dilakukan. Namun, antara proses analisis dan kerja lainnya seperti
turun ke lapangan dan pola kerja di atas meja sukar untuk dipisahkan.44
F.4. Analisis Data Penelitian
Analisis data penelitian untuk mengelola data yang sudah dikumpulkan,
peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu
penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan
akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu.45 Metode yang dipakai dalam
membahas penelitian di atas berdasarkan teori strategi dan model implementasi.
44 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:
Teori, Politik dan Metode, halaman 578. 45 Pupuh Fathurahman, Metode Penelitian Pendidikan, halaman 100.
23
G. Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan
dalam mempelajari penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini kedalam
beberapa bab berikut ini:
Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti berusaha menguraikan
permasalahan yang melatarbelakangi penulisan dengan pembahasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode
penelitian, sistematika penulisan serta tujuan terkait dalam penelitian mengenai
“Pemerintah Daerah dan Kebijakan Publik: Studi Mengenai Strategi Pemerintah
Daerah Kota Padang dalam Kebijakan Relokasi Pedagang di Pasar Bandar Buat
(Banda Buek) Tahun 2017” dengan melalui pendekatan modal politik, kebijakan
publik serta pembangunan daerah sebagai pendekatan yang menjelaskan pokok
permasalahan penelitian ini yang berdasarkan pada metode penelitian kualitatif.
Bab II Tinjauan teori. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan teori yang
dipakai dalam penulisan penelitian ini, yakni teori kebijakan publik, strategi dan
Pemerintah Daerah. Bagaimana teori ini dapat menjawab rumusan masalah yang
tertulis di dalam pendahuluan, dan relevansi dari teori ini apakah layak untuk
dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini.
Bab III diisi dengan biografi secara keseluruhan dari Pemerintah Kota
Padang, baik latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, partai dan berbagai
pihak pendukung serta sepak terjang dalam dunia politik. Selain itu pada bab III ini
juga digambarkan profil singkat mengenai pasar Bandar Buat serta kondisi
geografis maupun kondisi sosial masyarakatnya.
24
Bab IV merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab IV dikaji secara
terperinci mengenai strategi yang dipersiapkan Pemerintah Kota Padang mulai dari
perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan sehingga kebijakan relokasi
pedagang Pasar Bandar Buat bisa terlaksana.
Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran peneliti
yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Kesimpulan dan saran ini diperoleh
dari hasil-hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini.
25
BAB II
KERANGKA TEORI
Sebagai landasan berpikir dalam menjawab masalah, serta untuk
memperkaya wawasan peneliti, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teori
yang dapat menunjang penelitian ini.
A. Pemerintahan Daerah
Pembangunan secara sentralistis pada mulanya merupakan trend negara
berkembang di 1950-an. Munculnya trend ini pada mulanya diakibatkan pemikiran
bahwa terbatasnya sumber daya haruslah dimanfaatkan seefektif mungkin. Itulah
mengapa cukup ada satu kepala dalam mengurus pembangunan sebuah negara,
yaitu pusat. Selain itu, sentralisasi juga diyakini sebagai pemacu pertumbuhan
ekonomi industri. Pemikir-pemikir desentralisasi tidak disukai pada masa itu dan
teori-teorinya cenderung dituduh sebagai pemecah-belah bangsa.
Tidak berlangsung lama, trend pembangunan sentralistis 1950-an mendapat
hadangan besar ketika mulai menginjak 1960-an. Pertumbuhan ekonomi di negara
berkembang cenderung lamban, popularitas serta efektivitas teori pembangunan
terpusat mulai dipertanyakan.1 Pertumbuhan ekonomi yang terlalu timpang
membuat negara-negara berkembang melihat adanya urgensi kuat bahwa
desentralisasi butuh untuk mendapat lirikan. Indonesia merupakan salah satu negara
yang pada akhirnya sadar akan pentingnya pembangunan desentralistik.
1 E. Koswara, Teori Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press, 2001),
halaman 71.
26
Otonomi Daerah menurut definisinya adalah keleluasaan yang diperoleh
oleh pemerintah daerah guna mengurus rumah tangga daerahnya.2 Beberapa poin
yang perlu menjadi perhatian dalam memahami otonomi daerah adalah Pemerintah
Daerah serta pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara dari
pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah memiliki dua tingkatan yakni
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Merujuk pada penelitian ini,
yang akan mendapat perhatian besar adalah pemerintah kota yang mana terdiri dari
walikota, serta perangkat daerah meliputi secretariat daerah, dinas daerah dan
lembaga teknis daerah lainnya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
telah mengatur fungsi Pemerintah Daerah antara lain:3
a. “Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
c. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan
pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Di mana
hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.”
2 E. Koswara, Teori Pemerintahan Daerah, halaman 67. 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
27
Dalam menjalankan pemerintahan daerah, sang penyelenggara baik itu
tingkat provinsi maupun kota memiliki wewenang wajib dan pilihan. Jika dilihat
secara umum, kewenangan wajib Pemerintah Daerah mencakup segala urusan
daerah, kecuali beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat. Sementara
kewenangan yang bersifat pilihan adalah urusan sesuai kondisi nyata yang ada di
daerah dan berhubungan dengan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu,
kondusivitas pasar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
B. Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan baik itu ekonomi
maupun infrastruktur. Maka dari itu, Pemerintah Daerah berkepentingan dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai modal untuk meningkatkan
kesejahteran daerah dan pemberi support utama pembangunan.
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut
sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD sendiri terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan daerah
lainnya yang sah.4
Sementara menurut Herlina, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan
daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain yang sah dalam
menggali pendanaan dan pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asa desentralisasi.5
Pasar memberikan sumbangsih yang tidak sedikit terhadap pendapatan asli
daerah, satu diantaranya didapat dari retribusi pelayanan pasar. Retribusi sendiri
merupakan pungutan daerah atas pemberian izin dan pelayanan. Meskipun tidak
tegas diatur oleh Undang-Undang, namun retribusi dibutuhkan guna memberikan
pelayanan bersifat direct kepada masyarakat. Pemerintah diizinkan memungut
retribusi dari berbagai kegiatan di pasar seperti parkir, kebersihan dan izin usaha.
Maka dari itu, pemerintah berkewajiban menciptakan kondusivitas pasar seperti
tertibnya lahan dagang, area parkir dan pengaturan terhadap kemacetan.
C. Kebijakan Publik
Teori yang selanjutnya berkaitan dengan penelitian ini adalah teori
mengenai kebijakan publik. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada
suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik
individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas
manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau
aturan sosial, atau setidakya oleh tindakan bersama.6
Konsep yang sering menjadi perhatian adalah mana publik dan mana privat.
Istilah publik dan privat mulai dikenal sejak jaman romawi kuno yaitu res publica
dan res priva (Koinion & Idion). Ketegangan antara publik dan privat terus menjadi
bahasan ekonomi dan politik, hingga pada akhirnya terciptanya gagasan pasar
dalam upaya pertemuan dua gagasan itu.
6 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta:
Kencana, 2011), halaman 3.
29
Bahasan selanjutnya adalah mengenai apa itu kebijakan. Dalam
penggunaannya secara umum, frasa kebijakan dianggap merupakan suatu
keputusan yang lebih besar dari keputusan tertentu namun tidak serumit gerakan
sosial.7 Sudut pandang tingkat analisis kebijakan berada pada posisi tengah.
C.1. Implementasi Kebijakan Publik
Teori implemetasi kebijakan publik muncul dan berkembang di Amerika
Serikat pada 1970-an. Pada mulanya, hingga 1960-an anggapan yang berkembang
bahwa mandat politik merupakan hal yang jelas dan dapat langsung dilaksanakan
oleh administrator publik berdasarkan keputusan pengambil kebijakan.
Berkembangnya teori implementasi kebijakan dipicu oleh pesimisme awal 1970-an
melihat bukti secara gamblang mengenai gagalnya implementasi.
Studi implementasi sendiri merupakan studi mengenai perubahan.
“Bagaimana bisa terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia
juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana
organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan
berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan
apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda”8
7 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, halaman
14. 8 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, halaman
463.
30
Sederhananya, implementasi adalah bagaimana memunculkan sebuah
kemungkinan (keberhasilan) suatu tindakan. Implementasi kebijakan sendiri bisa
dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan sebuah kebijakan berdasarkan tujuan
kebijakan itu sendiri dengan berbagai interaksi dan sistem politik di dalamnya.
C.2. Model Implementasi Kebijakan Publik
C.2.1. Model atas-bawah
Secara ringkas, menekankan kepada kemampuan sang konseptor dan
pembuat kebijakan demi menghasilkan kebijakan yang tegas serta controlling
dalam pelaksanaan kebijakan. Model atas-bawah juga dikenal sebagai model
rasional dan muncul pertama kali dalam studi implementasi kebijakan, teori ini
didasari oleh asumsi bahwa implementasi kebijakan berpusat kepada pemerintah
pusat. Pendukung dan penulis model ini adalah Pressman dan Wildavsky (1973),
Van Meter dan Van Horn (1975), Bardach (1977), serta Sabatier dan Mazmanian
(1979, 1980)
Pendekatan yang digunakan oleh penganut paham atas-bawah adalah
pendekatan preskriptif9 dengan tafsiran kebijakan sebagai faktor input dan
implementasi sebagai faktor output.10 Preskriptif di sini adalah penekanan definisi
tujuan yang ditetapkan dari atas , bukan pada pelaksana kebijakan yang berada di
lapangan. Teori ini berasumsi bahwa tujuan kebijakan murni dari pembuat
9 Preskriptif menurut Bruner adalah sebuah pendekatan untuk menetapkan metode yang
optimal. Sementara itu preskriptif bagi Reigeluth Goal oriented, pendekatan yang dimaksudkan
untuk mencapai tujuan.
(lihat: www.asikbelajar.com/2014/04/teori-deskriptif-dan-preskriptif.html?) 10 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:
Teori, Politik dan Metode, halaman 130.
31
kebijakan. Tujuan yang telah disepakati memiliki hubungan linier dengan pola
implementasinya. Teori ini memperlihatkan besarnya kekuatan elit yang berkuasa,
dan tentunya bagi teori ini prosedur birokrasi yang kuat adalah kunci utama dalam
implementasi. Tidak hanya itu, kekuatan sumber daya milik pembuat kebijakan
juga menjadi faktor vital dalam implementasi.
Model atas-bawah berbicara bagaimana kekuatan sumber daya ditopang
oleh sistem hirarkis dengan tanggung jawab serta controlling yang tepat dalam
mengawasi pelaksana kebijakan.11
Pandangan model rasional mirip dengan kutipan Rousseau: “Segala sesuatu
adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk
di tangan manusia.”12 Maksudnya adalah gagasan bahwa dalam implementasi,
pelaksana akan melakukan apa yang diperintahkan dan melakukan kontrol dalam
sistem, selain itu implementasi juga dimaknai sebagai proses meminimalisir konflik
dari hipotesa (asumsi awal atau rencana awal) kebijakan itu sendiri.
C.2.2 Model bawah-atas
Birokrat lokal merupakan core dari sebuah kebijakan karena menganggap
implementasi penuh dengan praktik negosiasi dalam jaringan pelaksana. Teori ini
awalnya muncul sebagai kritik terhadap model atas-bawah yang terlalu
mengesampingkan keadaan riil perilaku seorang individu secara aktual di lapangan.
Model bawah-atas memilih untuk lebih memperhatikan interaksi birokrat dengan
klien mereka yang berada di lapangan.
11 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:
Teori, Politik dan Metode, halaman 130. 12 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, 468.
32
Lipskuy dalam tulisannya memberikan penjelasan bagaimana cara
memahami model bawah-atas:
“Untuk memahami secara leih baik interaksi antara pemerintah dan warganya di
“tempat” di mana pemerintah dan orang bertemu, saya berusaha menunjukkan
faktor-faktor umum dalam perilaku birokrasi di lapangan. Saya telah menunjukkan
bahwa ada pola tertentu dalam interaksi ini, dan bahwa ada kondisi tertentu di
lingkungan kerja birokrasi ini yang tampaknya relatif menonjol dalam membentuk
interaksi birokrat-warga negara. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal
yang signifikan, birokrasi di tingkat lapangan merespons tekanan seperti yang ada
sekarang ini mungkin tidak mampu tidak mampu merespons secara baik
permintaan akan pelayanan yang lebih baik dan simpatik kepada klien (warga).
Birokrat di tingkat lapangan merespons tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan
secara sedemikian rupa sehingga, betapa pun tekanan itu bisa dipahami atau
maksudnya baik, ini akan menimbulkan efek yang merugikan, yakni mencoreng
citra yakni responsivitas dan kinerja pemerintah di mata warga. Jika pemerintah
dianggap penting oleh warga dan ada banyak interaksi dengan “perwakilan-
perwakilannya” dan interaksi tersebut mungkin menimbulkan konsekuensi penting
bagi kehidupan mereka, maka kesimpulan ini akan mendukung usulan
desentralisasi kekuasaan. Apa pun manfaat atau kesulitannya, usulan ini
menitikberatkan pada perubahan fundamental dalam lingkungan kerja para
birokrat di lapangan.”13
Model bawah-atas berpendapat bahwa ada cara pandang implementasi lebih
baik daripada sekedar birokrasi itu sendiri. Kepedulian dan hubungan komunikasi
birokrat dengan warga di lapangan perlu diperhatikan. Hubungan antara birokrat
dan warga memiliki sisi kontinuitas yang secara bertahap dapat bermanfaat dalam
keberhasilan implementasi. Warga memiliki standar responsibilitas pemerintah,
sehingga pemerintah yang dianggap tidak responsif tidak akan mendapat dukungan
warga dan berdampak kepada implementasi kebijakan. Dalam implementasi,
pemerintah perlu mendapat dukungan dari warganya meskipun hanya berinteraksi
aktif dengan para perwakilan saja. Warga yang dipahami di sini bukan hanya warga
13 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, halaman
469.
33
biasa sebagai penerima hasil kebijakan melainkan juga warga yang juga berperan
sebagai pelaksana kebijakan di lapangan seperti dokter dan guru.
D. Implementasi Strategi
Keberhasilan dalam penerapan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung
kepada modal atau sumber daya awal yang dimiliki oleh pembuat dan pelaksana
kebijakan. Keberhasilan dicapai dengan memperhitungkan berbagai macam aspek
mulai dari perencanaan, langkah-langkah ketika pelaksanaan dan sebagainya. Itulah
mengapa strategi serta perhitungan yang matang diperlukan dalam implementasi
sebuah kebijakan.
Strategi secara umum adalah langkah teknis dalam mencapai sebuah tujuan.
Bagi peneliti sendiri, strategi dapat dipahami sebagai taktik untuk memanfaatkan
sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal. Berdasarkan
pemahaman tersebut, sederhananya adalah bagaimana menentukan langkah paling
tepat dengan sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan dalam mencapai sebuah
tujuan. Strategi diartikan bekerja tepat, cepat, akurat, ekonomis dan maksimal.
Henry Mintzberg menjelaskan strategi ke dalam 5 definisi yaitu:
a. Strategi sebagai rencana. Strategi adalah sebuah langkah yang
terencana dalam mencapai sebuah tujuan atau cita-cita (a directed
course of action)
b. Strategi sebagai pola. Strategi merupakan pola yang konsisten, strategi
dipahami lebih kepada tindakan yang dihasilkan dari sebuah
perencanaan.
34
c. Strategi sebagai posisi. Strategi adalah penyusunan kerangka
konseptual untuk menentukan posisi sebuah brand dalam pasar.
d. Strategi sebagai taktik. Strategi dipahami sebagai sebuah maneuver
untuk mengelabui kompetitor atau lawan (bisnis).
e. Strategi sebagai perspektif. Strategi adalah proses eksekusi yang
didasarkan kepada insting alami manusia atau cara pikir ideologis.14
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus dimensi strategi sebagai
pola dan rencana oleh Henry Mintzberg. Strategi sebagai sebuah pola dapat
diartikan sebagai sebuah langkah pasti usai dilakukannya sebuah perencanaan.
Strategi sebagai sebuah pola dibagi oleh Mintzberg ke dalam 5 kategori yaitu:15
a. Intended strategy (perencanaan) yaitu tahapan awal dalam pembuatan
sebuah kebijakan, dimana tahapan ini akan menentukan matang atau
tidaknya sebuah kebijakan sebelum masuk ke dalam tahap
implementasi.
b. Deliberate strategy (tindakan disengaja) yaitu turunan langsung dari
tahapan perencanaan dalam bentuk tindakan strategis
c. Unrealized strategy yaitu tindakan yang termasuk dalam deliberated
strategy namun tidak dapat direalisasikan.
d. Realized strategy yaitu tindakan yang termasuk dalam deliberated
strategy yang dapat direalisasikan.
14 “Pengertian Strategi Menurut Beberapa Ahli”, artikel diakses dari
http://hariannetral.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html pada tanggal 25
Maret 2018 pukul 15:40 WIB. 15 Artikel diakses dari http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-2-02232-
MN%20Bab2001.pdf pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 10:40 WIB.
walikota pada tanggal 16 Oktober 2018 pada pukul 14.30 WIB. 11“Biografi Mahyeldi Ansharullah”, artikel diakses dari
https://www.padang.go.id/detail/walikota-padang pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 16.14 WIB. 12 “Profil Mahyeldi Ansharullah”, artikel diakses dari https://tirto.id/m/mahyeldi-
ansharullah-eS pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 14.45 WIB.
bekerjasama dengan PT. Langeng untuk membangun lantai 2 sebanyak 385 petak
toko.38
C.3. Letak Geografis
Pasar Bandar Buat terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, kecamatan
dengan kerapatan penduduk terkecil kedua di Kota Padang. Dikarenakan terletak
tepat di gerbang utama Kota Padang bagian timur yang berbatasan langsung dengan
Kabupaten Solok, Pasar Bandar Buat berada di lokasi yang merupakan area dengan
kontur tanah sedikit miring (Kota Padang merupakan dataran rendah dan
Kabupaten Solok merupakan dataran tinggi). Berikut adalah letak geografis
Kecamatan Lubuk Kilangan yang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan:
a. Utara : Kecamatan Pauh
b. Selatan : Kecamatan Bungus Teluk Kabung
c. Timur : Kabupaten Solok
d. Barat : Kecamatan Lubuk Begalung
C.4. Kondisi Pasar Bandar Buat
Pasar Bandar Buat, pasar pembantu yang berdiri diatass lahan seluas
23.600m2 ini diperuntukkan untuk melayani 7 kelurahan yang ada di Kecamatan
Lubuk Kilangan. Namun dikarenakan berada di posisi strategis, pasar Bandar Buat
juga sekaligus menjadi tempat pertukaran komoditi Kota Padang dan Padang
38 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD
Pasar Bandar Buat.
58
Panjang, itulah mengapa permasalahan yang ada di pasar ini akan berdampak tidak
hanya bagi Kota Padang.
Pada tahun 2015, target retribusi bulanan pasar Bandar Buat masih belum
tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain
adalah lahan parkir, terhentinya pembangunan, pungutan liar, status tanah yang
dipakai masih belum jelas serta beberapa permasalahan lainnya.39 Permasalahan
tersebut menyebabkan ketidaknyamanan baik itu di pihak pedagang maupun
pembeli sehingga mempengaruhi aktivitas jual beli di Pasar Bandar Buat.
Jumlah retribusi bulanan kondisi tahun 2015:
a. Target : Rp. 5.700.000,-
b. Tercapai : Rp. 4.800.000,-
Tidak jauh dari pasar Bandar Buat, terdapat pasar Indarung sebagai pasar
alternatif, namun pedagang dan konsumen lebih memilih pasar Bandar Buat
dikarenakan lebih mudah untuk dijangkau. Melihat prospek pasar Bandar Buat yang
memang sangat menjanjikan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek bagi
roda perekonomian Kota Padang, itulah mengapa penataan secara serius harus
menjadi fokus Pemerintah Kota Padang.
D. Relokasi Pedagang Pasar Bandar Buat
D.1. Permasalahan Pasar Bandar Buat
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 9 Tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk
39 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD
Pasar Bandar Buat.
59
meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan
asas otonomi daerah Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur urusan-urusan
daerahnya, antara lain adalah urusan-urusan umum yang menjadi kewenangan bagi
pemerintah diluar urusan yang menajdi kewenangan pemerintah pusat
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan Pasal 1, pengaturan perdagangan (termasuk pasar) adalah urusan yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah. Hal ini dikarenakan kegiatan perdagangan
menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pemerintah wajib
meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan.40 Terlebih lagi pasar
memberi sumbangsih dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui retribusi pasar.
Oleh karena itu masalah Pasar Bandar Buat sudah sewajarnya menjadi concern
Pemerintah Kota Padang.
Kondisi Pasar Bandar Buat sudah tidak kondusif, terlihat dari kemacetan,
sampah yang bertebaran, posisi lapak yang asal-asalan, hingga tempat parkir yang
memakan bahu jalan. Itulah mengapa Pemerintah Kota Padang telah jauh-jauh hari
merencanakan relokasi Pasar Bandar Buat. Kondisi diperparah oleh tragedi gempa
bumi pada tahun 2009 yang menyebabkan Pasar Raya Padang hancur dan para
pedagang ramai mencari lahan dagang baru, termasuk Pasar Bandar Buat. Keadaan
tersebut membuat Pasar Bandar Buat menjadi semakin ramai dan semrawut,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Jasman berikut ini:
“Pedagang yang kehilangan lahan dagang pasca gempa 2009 mencari lahan
berdagang di pasar-pasar pembantu. Ketika pasar pembantu pun tidak
mampu menampung pedagang, itulah yang kita lihat ada pedagang
40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 3. Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 4.
60
semrawut di pesimpangan jalan dan lainnya. Di samping itu, sebelum gempa
pun kita memang sudah melihat pedagang di pasar-pasar tersebut juga sudah
ramai.”41
Kondisi ini dibiarkan berlarut sampai tahun 2014, dibiarkan dan semakin
parah. Posisi Pasar Bandar Buat terletak di pinggir jalan raya dan menghubungkan
pusat Kota Padang dengan Kota Solok, sehingga membuat kemacetan yang bisa
mencapai 2 kilo meter panjangnya.
Permasalahan yang terdapat di Pasar Bandar Buat mulai menemukan titik
terang ketika pembenahan pasar-pasar tradisional mulai menjadi concern
Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019. “Salah satu visi-misi kita 2014 sampai
2019 adalah pembenahan Pasar Raya dan pasar-pasar tradisional, tertera dalam
RPJMD”42
Poin Nomor 2 RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah “Menjadikan
Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera.”43 RPJMD
kemudian dijadikan pedoman penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas
Perdagangan Kota Padang Tahun 2014-2019 untuk menjadi acuan penetapan
langkah-langkah strategis dalam implementasi kebijakan.
41 Wawancara dengan Jasman, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, pada tanggal 6
Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang. 42 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni
2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi. 43 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019.
61
Pembenahan Pasar Bandar Buat (dalam bentuk relokasi pedagang) tahun
2017, setidaknya didasari oleh tiga penyebab:
a. Setelah tragedi gempa bumi tahun 2009, Pasar Bandar Buat menjadi
tumpuan pedagang dari berbagai pasar seperti Pasar Raya. Kondisi
tersebut membuat pasar yang pada awalnya sudah ramai, menjadi
semakin ramai dan tidak kondusif.
b. Ramainya pasar, terbatasnya lahan parkir hingga posisi Pasar Bandar
Buat yang terletak di jalan raya yang menghubungkan Kota Padang dan
Kota Solok, membuat kemacetan Panjang setiap harinya.
c. Pembenahan Pasar Tradisional menjadi fokus Pemerintah Kota Padang
dan tercantum dalam Visi-Misi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-
2019.
D.2. Tujuan Relokasi
Pada dasarnya, relokasi/penataan sebagai langkah yang diambil pemerintah
ini bukanlah kebijakan baru. Namun, pernah pada tahun 2006 pedagang dan
pemuda setempat secara terang-terangan mengambil peran sebagai pihak yang
antagonis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang. Belajar dari pengalaman,
Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019 memutuskan untuk kembali
melaksanakan relokasi dengan berbagai catatan dan langkah strategis untuk
menyiasati kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
Hakikatnya tujuan dari penetapan sebuah kebijakan baik itu tingkat nasional
maupun daerah adalah demi kepentingan masyarakat banyak. Tujuan dari
relokasi/penataan Pasar Bandar Buat sendiri dapat dilihat dari permasalahan yang
62
sudah berlarut-larut dan mendatangkan kerugian bagi banyak pihak. Sebagaimana
yang terdapat dalam powerpoint yang ditulis oleh Hamdani, tujuan pembangunan
Pasar Bandar Buat adalah:44
a. Sterilisasi Lahan Parkir
Pedagang kaki lima (PKL) di pasar Bandar Buat kerap kali menjadikan
lahan parkir sebagai tempat berdagang. Bahkan tidak jarang mereka
memilih untuk berjualan di bahu jalan, hal ini berakibat pada
pengunjung yang membawa kendaraan terpaksa untuk parkir di pinggir
jalan dan menjadi penyebab kemacetan. Relokasi pedagang ke tempat
yang telah direncanakan menjadi sebuah urgensi agar para pedagang
atau konsumen yang membawa kendaraan dapat parkir sebagaimana
mestinya.
b. Melanjutkan Pembangunan Pasar
Relokasi pedagang pernah dilakukan pada tahun 2006, namun berakhir
dengan kisruh yang terjadi antara para pedagang dan preman melawan
Pemerintah Kota Padang. Hal tersebut dikarenakan kebijakan
sebelumnya bersifat lebih otoriter dan terpusat dari atas. Pedagang dan
pemuda (preman) merasa bahwa kebijakan bukan demi kepentingan
mereka. Kisruh tersebut menyebabkan pembangunan pasar menjadi
terbengkalai, PT. Savindo selaku investor tak mampu berbuat banyak,
44 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD
Pasar Bandar Buat.
63
sehingga perlu dilakukan perumusan langkah-langkah strategis agar
pembangunan dapat dilanjutkan.
c. Menghentikan Pungutan Liar
Kondisi pasar yang semrawut memberi kesempatan bagi pihak-pihak
tidak bertanggung jawab untuk mengatur sistem pungutan liar,
dilaksanakan oleh preman-preman yang terorganisir. Pemerintah
berkewajiban memberikan rasa aman, nyaman dan membentuk kondisi
pasar yang tertib. Beriringan dengan diadakannya relokasi, Pemerintah
Kota Padang juga menargetkan pungutan-pungutan liar tersebut dapat
dihentikan.
d. Penegasan Status Tanah/Status Pakai
Pedagang menempati lahan dengan posisi yang tidak beraturan. Para
pedagang juga tidak memiliki acuan tetap mana lahan berdagang mereka
yang seharusnya, sehingga tidak heran banyak pedagang juga
menempati lahan parkir hingga bahu jalan. Status tanah yang tidak jelas
inilah yang menjadi alasan bagi preman-preman untuk mengintimidasi
pedagang agar mau memberikan iuran. Dengan penataan ulang ini,
pemerintah sekaligus akan memperjelas status lapak/toko kepada
pedagang dengan memberi “hak pakai” yang legal kepada pedagang.
e. Penanganan kebersihan
Lahan dagang yang tidak teratur dan jauh dari kata rapi, membuat
penanganan sampah juga tidak maksimal. Relokasi dilakukan untuk
mengatasi permasalahan kebersihan, karena dengan tidak jelasnya status
64
lapak dan tidak beraturannya kondisi pasar, kondisi pasar yang kumuh
pun dirasa menjadi hal yang lumrah.
f. Peningkatan PAD
Posisi lapak yang tidak beraturan membuat jumlah pedagang tidak
terdata dengan baik. Tentunya kondisi tersebut berdampak kepada
pengelolaan retribusi dan berpengaruh kepada PAD. Selain itu, kondisi
tersebut menjadi peluang bagi birokrat-birokrat nakal untuk melakukan
praktik korupsi. Oleh karenanya relokasi harus dilakukan agar
Pemerintah Kota Padang dapat mengelola retribusi agar mencapai
target.
D.3. Hambatan Relokasi
Relokasi pedagang Pasar Bandar Buat pertama kali dirumuskan pada tahun
2004 oleh Pemerintah Kota Padang periode 2004-2009, dan pengerjaan dimulai
pada tahun 2006. Pada saat itu, pelaksanaan relokasi mengalami hambatan karena
banyak pedagang menolak pelaksanaan relokasi akibat kurangnya komunikasi.
Saat mengetahui akan diadakan relokasi kembali, para pedagang Pasar
Bandar Buat pada awalnya pesimis dengan kebijakan ini. Beberapa pedagang takut,
dan menolak dengan tegas. Ketakutan sedikit banyak dipengaruhi oleh trauma
pedagang yang dulu sempat mengalami relokasi tetapi gagal. Banyak keluhan dari
pedagang yang tidak mendapat respon dari Pemerintah Kota Padang. Menurut
Hamdani (Kepala UPTD Pasar Bandar Buat), alasan pedagang pesimis dan
menolak adalah kecemasan. Berikut penuturannya, “Pedagang yang tidak
65
menerima itu dikarenakan cemas, cemas tidak bisa berdagang lagi, apalagi dulu
pernah dilakukan namun gagal.”45
Trauma terhadap masa lalu yang dimiliki pedagang ini mau tidak mau
menjadi tanggungan Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019. Pekerjaan rumah
pertama yang didapat oleh pemerintah adalah meyakinkan pedagang bahwa pola
relokasi yang akan dilakukan pada tahun 2017 tersebut berbeda dengan yang
dilakukan sebelumnya.
Selain hambatan yang telah dikemukakan di atas (berasal dari pedagang),
hambatan juga berasal dari para preman setempat. Relokasi pedagang pada tahun
2006, terdapat pemuda/preman setempat yang mengambil peran sebagai pihak
antagonis terhadap kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Aprinal selaku
ketua PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting Tiga, Bandar Buat), “Dahulunya
pemuda ini (para preman) bahkan sampai lempar-lemparan batu dengan Pemerintah
Kota.”46 Preman merasa bahwa relokasi ini akan menghilangkan mata pencaharian
mereka yang sudah bertahun-tahun mereka geluti. Inilah yang kemudian menjadi
hambatan selanjutnya dalam relokasi yang tentunya memerlukan strategi khusus.
45 Wawancara dengan Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat, pada tanggal 7 Juni 2018
pukul 10.00 WIB di Kantor UPTD Pasar Bandar Buat. 46 Wawancara dengan Aprinal, Koordinator PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting Tiga),
pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.00 WIB di Pasar Bandar Buat.
66
BAB IV
STRATEGI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM
MERELOKASI PEDAGANG PASAR BANDAR BUAT TAHUN
2017
Bab ini merupakan analisis dari penelitian “Strategi Pemerintah Kota
Padang dalam Merelokasi Pedagang Pasar Bandar Buat Tahun 2017”. Penelitian
fokus pada strategi Pemerintah Kota Padang dalam proses relokasi Pasar Bandar
Buat, sehingga dapat berjalan lancar tanpa kisruh maupun hambatan berarti.
Perencanaan relokasi telah dirumuskan sejak tahun 2004. Perumusan
tersebut diiringi dengan keputusan Pemerintah Kota Padang bahwa pengembangan
beberapa pasar akan diserahkan kepada pihak ketiga (investor). Beberapa kali
percobaan relokasi di berbagai pasar yang ada di Kota Padang, termasuk pasar
Bandar Buat berakhir gagal dan tidak jarang berakhir dengan kisruh. Namun, baru
dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Mahyeldi periode 2014-2019. Oleh
karena itu, penelitian ini tidak melihat perbandingan antara beberapa periode
kepemimpinan Pemerintah Kota Padang dalam menangani pasar, tapi hanya pada
strategi Pemerintah Kota Padang dalam merelokasi pedagang Pasar Bandar Buat
tahun 2017.
Henri Mintzberg memahami sebuah strategi sebagai pola, taktik, posisi,
rencana dan perspektif.1 Peneliti menyederhanakan bahwa dalam relokasi pasar
Bandar Buat, strategi dimaknai sebagai taktik yang dipakai oleh Pemerintah Kota
Padang untuk meningkatkan kemungkinan suksesnya implementasi kebijakan
1 “Pengertian Strategi Menurut Beberapa Ahli”, artikel diakses dari
http://hariannetral.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html. pada tanggal 25
relokasi. Selain itu dalam sebuah kebijakan, kita juga dapat melihat sebuah strategi
dalam bentuk perencanaan. Sebuah perencanaan yang matang, dapat berimplikasi
terhadap sukses atau tidaknya, lancar atau tidaknya sebuah kebijakan. Adapun
perencanaan tersebut dapat dilihat dari:
A. Intended Strategy
Sebuah kebijakan yang matang ditunjukkan oleh perencanaan yang
sistematis. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Padang menyusun RPJMD Kota
Padang, RENSTRA Dinas Pasar, RENJA Dinas Pasar serta menerbitkan Perda
Nomor 3 Tahun 2014 secara sistematis.
A.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Padang Tahun 2014-2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama lima
tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan
berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.2 RPJMD
merupakan turunan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah yang disusun guna
menjadi acuan dalam menentukan strategi perencanaan pembangunan daerah.
RPJMD juga digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap
keberhasilan Pemerintah Daerah selama 5 tahun kepemimpinan.
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 1 Ayat 4
68
Penyusunan RPJMD haruslah memenuhi beberapa prinsip yaitu strategis,
demokratis partisipatif, politis, bottom up dan top down.3 Strategis dimaksudkan
bahwa RPJMD memiliki arah yang jelas mengenai akan dibawa ke mana
pengembangan daerah dalam jangka 5 tahun. Demokratis dimaksudkan bahwa
dalam penyusunan, RPJMD haruslah melibatkan masyarakat dan berbagai
stakeholder. Politis dimaknai bahwa dibutuhkannya konsultasi, komunikasi dan
sinergitas antara kekuatan politik dalam pemerintahan seperti Kepala Daerah
dengan DPRD. Bottom-up dimaknai bahwa aspirasi masyarakat perlu
diperhitungkan dan Top-down dimaknai bahwa RPJMD perlu diselaraskan dengan
RPJPD dan RPJM Nasional.
RPJMD merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam
jangka 5 tahun. Oleh karenanya, RPJMD harus disusun dengan visi dan misi yang
kuat. Visi RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Kota
Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera,
Religius dan Berbudaya.”4 Perdagangan memang sudah menjadi concern
Mahyeldi-Emzalmi semenjak masa kampanye, dapat dilihat dari sepuluh program
unggulan pasangan ini yang diantaranya adalah pembangunan pasar dan
pertumbuhan ekonomi.5 Adapun perdagangan yang dimaksudkan dalam visi
RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 adalah produksi pertanian, UKM baik itu
dari masyarakat Kota Padang sendiri maupun daerah tetangga yang dapat
3 “Dikat Penyusunan RPJMD”, artikel diakses dari http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-
penyusunan-rpjmd.html pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 09:45 WIB. 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. 5 Syamdani, Mahyeldi: Memimpin adalah Melayani, (Jakarta: Teras, 2017), halaman 208.
membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan dan
penguatan jiwa wirausaha masyarakat untuk mendorong kegiatan perdagangan.
Demi tercapainya Visi RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, kemudian
disusunlah rumusan Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat
Sumatera.
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan
berkesan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi
kerakyatan.
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan
menghargai kearifan lokal.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.6
Merujuk kepada poin ke-2 dalam misi, yaitu “Menjadikan Kota Padang
sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera,” maka Kota Padang harus
mempersiapkan diri untuk mengembangkan ekonomi berbasis potensi unggulan
daerah. Mengapa potensi unggulan? Hal ini guna memberikan stimulus terhadap
pembangunan/pengembangan ekonomi itu sendiri agar dapat terwujud dan
berkelanjutan. Pada dasarnya, jiwa wirausaha masyarakat minang, serta
6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019.
70
infrastruktur Kota Padang yang sudah didukung oleh beberapa pasar modern dan
16 pasar tradisional ini dapat menjadi potensi unggulan.
Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern biasanya dikembangkan oleh
pihak swasta, itulah mengapa biasanya pasar modern lebih tertata rapi. Namun,
pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap pasar tradisional, dikarenakan apabila
itu terjadi, maka pertumbuhan perekonomian akan berjalan timpang dan tidak
semestinya. Itulah mengapa, pasar-pasar tradisional kemudian menjadi salah satu
target utama Pemerintah Kota Padang untuk ditata dan dibenahi.
A.2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pasar Kota Padang Tahun
2014-2019
Rencana Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan yang
disusun guna menjadi modul acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan Kepala Daerah. Guna lebih mengerucutkan
modul ini, Pemerintah Daerah kemudian menyusun RENSTRA untuk tiap-tiap
Dinas yang ada, yang dalam penelitian ini, RENSTRA yang menjadi acuan
Pemerintah Daerah adalah RENSTRA Dinas Pasar (sekarang Dinas Perdagangan)
Kota Padang Tahun 2014-2019. RENSTRA Dinas Pasar Kota Padang merupakan
penjabaran dari visi misi dan program yang telah disepakati Bersama dalam
RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019.7 RENSTRA ditujukan sebagai konsistensi
dalam indikator capaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD.
7 Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Padang tahun 2014-2019, halaman 1.
71
Peningkatan pelayanan pasar demi kenyamanan masyarakat termasuk ke
dalam tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya,
perhatian terhadap pengoptimalan pasar dimasukkan pada RENSTRA Dinas Pasar
Kota Padang 2014-2019. Adapun capaian kinerja yang ingin diraih oleh Dinas
Pasar sesuai dengan RENSTRA adalah sebagai berikut:8
1. Tersedianya jaminan keamanan dalam melakukan aktivitas perdagangan.
Sasaran yang telah dicapai adalah dengan meningkatkan kualitas dan
kemampuan anggota dalam menghadapi segala tantangan di lapangan,
baik keamanan untuk pedagang dan pengunjung pasar.
2. Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar.
Sasaran yang dicapai adalah dengan adanya rasa aman dan nyaman untuk
aktivitas jual beli antara pedagang dan konsumen akan dapat
meningkatkan kunjungan pasar, sehingga pendapatan pedagang dapat
meningkat.
3. Peningkatan prasarana pasar. Sasaran yang dicapai adalah dengan
melakukan perbaikan dan pembangunan prasarana pasar yang lebih baik
sehingga dapat mendukung proses kegiatan jual beli di pasar.
4. Sub sentral bisnis. Sasaran yang ingin dicapai adalah menjadikan pasar
sebagai pusat bisnis di Kota Padang, dengan melakukan upaya-upaya
pembagunan pusat-pusat perdagangan yang memadai.
8 Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019, halaman 26.
72
5. Tersedianya prasarana pasar yang lengkap guna memenuhi kebutuhan
masyarakat. Sasaran yang dicapai dengan melakukan pembangunan
prasarana yang memadai demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
6. Adanya pilihan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan
rekreasi pemberdayaan ekonomi rakyat.
A.3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Pada sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Dinas Perdagangan Kota
Padang melakukan analisis SWOT terhadap kondisi pasar tradisional di Kota
Padang dan dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Pasar Kota Padang tahun 2014-
2019. Setelah dilakukannya analisis, Pemerintah Kota Padang memutuskan untuk
merevitalisasi beberapa pasar dengan melakukan penataan/relokasi terhadap
pedagang, salah satunya pedagang di Pasar Bandar Buat. Dengan melakukan
relokasi pedagang di pasar Bandar Buat, pemerintah berharap agar pasar kembali
dalam kondisi yang rapi, kondusif dan bersih. Tidak hanya itu, dengan penataan
mulai dari lokasi hingga system pendataan, pemerintah juga berharap dapat
menghentikan praktik-praktik pungutan liar yang terjadi di Pasar Bandar Buat.
Demi mewujudkan kondusivitas pasar, Pemerintah Kota Padang
menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam perda tersebut maksud
dan tujuan dari penataan pedagang adalah menciptakan suasana tempat usaha yang
73
tertib, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penataan pedagang.9
Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dalam penataan pedagang
Pemerintah Kota Padang harus melakukan perencanaan berupa pemetaan lokasi dan
pendataan pedagang.10 Setelah dilakukannya pemetaan dan pendataan pedagang,
Pemerintah Kota Padang membutuhkan 216 petak toko dan 197 meja batu untuk
memfasilitasi pedagang Pasar Bandar Buat di tempat tujuan relokasi. Berdasarkan
pendataan ini Pemerintah Kota Padang akhirnya mendapatkan data bahwa ada 84
orang pedagang yang selama ini tidak tercatat sebagai pedagang Pasar Bandar
Buat.11
A.4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pasar Kota Padang 2014-2019
Penataan/Relokasi pedagang Pasar Bandar Buat tercantum dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU) Renja Dinas Pasar tahun 2014-2019. Pasar Bandar Buat
ditargetkan selesai pada tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi akan mencapai
6.30% pada akhir tahun 2019.12
Berkat kerjasama dan dukungan banyak pihak, relokasi pedagang Pasar
Bandar Buat dapat diselesaikan pada tahun 2017, lebih cepat dari target yang telah
ditentukan sebelumnya.
9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, Pasal 3. 10 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, Pasal 11. 11 “Presentasi Pasar Bandar Buat”. PowerPoint yang ditulis oleh Hamdani Kepala UPTD
Pasar Bandar Buat. 12 Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019.
74
B. Deliberated Strategy
Setelah rencana disusun secara sistematis, Pemerintah Kota Padang
kemudian menyusun langkah-langkah strategis agar kebijakan relokasi pedagang
dapat terlaksana.
B.1 Pelibatan Stakeholder
Belajar dari kesalahan masa lalu, serta dengan perancangan kebijakan yang
lebih matang, Pemerintah Kota Padang memutuskan untuk melibatkan lebih banyak
pihak. Dalam penerapan sebuah kebijakan, pemerintah dianjurkan untuk melihat
target dari kebijakan tersebut berdasarkan satu klasifikasi saja. Target utama dari
relokasi ini adalah pedagang, namun pemerintah harus melihat sisi-sisi lain dari
para pedagang ini, bahwa mereka adalah masyarakat suku Minang. Meskipun
beberapa praktik-praktik adat sudah ditinggalkan dikarenakan gerusan zaman,
namun watak dan tatanan adat warisan nenek moyang masih melekat kuat dalam
diri orang-orang Minang, oleh karenanya pemerintah memiliki kemungkinan gagal
sangat besar dalam penerapan sebuah kebijakan apabila mengabaikan poin ini.
“Yang membuat kita berhasil adalah perubahan pola. Semua orang harus merasa
punya kepentingan yang sama. Istilah minangnya “Sato Sakaki”,13 tutur Jasman
selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang.
Fondasi awal dari perumusan kebijakan ini adalah kegagalan, bahkan
kisruh sebelumnya yang terjadi akibat percobaan relokasi di berbagai pasar di Kota
Padang, tidak hanya di pasar Bandar Buat. Mahyeldi memberikan sedikit gambaran
13 Wawancara dengan Jasman, Sekretaris DInas Perdagangan Kota Padang, pada tanggal 6
Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang
75
terhadap falsafah dan posisi pemimpin dimata masyarakat, khususnya masyarakat
Minang:
“Saya banyak belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Belajar bukan dari
kesuksesan saja. Kita Juga harus paham falsafah orang Minang. “Pemimpin
itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting.” Artinya jaraknya sedikit.
Tidak bisa dengan bermodal lengan kekar, kuatnya intonasi suara kita dan
ancaman, lalu mengatur masyarakat Minang. Intinya komunikasi, agar kita
mendapat kepercayaan dari awal” 14
Dalam sebuah pola kepemimpinan, seorang pemimpin harus mengetahui
posisinya dalam masyarakat. Dalam falsafah minang di atas, masyakarakat
menganggap posisi pemimpin tidak lah terlalu jauh dari jangkauan mereka,
pemimpin didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Maksudnya adalah
pemimpin haruslah tetap dekat dengan masyarakat dan tidak merasa terlalu tinggi,
sehingga harus tetap menjalin komunikasi bottom-up. Hal ini sesuai dengan teori
implementasi bottom-up bahwa hasil dari sebuah kebijakan tidak akan selalu
berhubungan dengan tujuan kebijakan awal, sehingga diperlukan adanya feedback
berkelanjutan antara pembuat dan target dari kebijakan (pemerintah dan
masyarakat).15
Pemerintah Kota Padang mengajak pemuka masyarakat yang berada di
Kecamatan Lubuk Kilangan mulai dari perumusan kebijakan. Meskipun ini pada
dasarnya bukanlah kebijakan baru, hanya saja Pemerintah Kota Padang merasa
perlu untuk menyatukan persepsi bahwa kebijakan ini adalah demi kepentingan
14 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni
2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi. 15 Frank Ficher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik:
Teori, Politik dan Metode, (Bandung: Nusa Media, 2014), halaman 131.
76
masyarakat banyak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahyeldi sebagai
berikut:
“Pertama tentu kita koordinasikan ke tingkat Kota Padang, ada dinas-dinas
terkait seperti Dinas Pasar dahulunya, Dinas PU, Satpol PP, Camat, Lurah
dan pedagang sendiri tentunya, serta masyarakat di sana. SKPD terkait hingga
masyarakat di sana kita libatkan untuk memikirkan bagaimana cara
merapikan pasar. Penyusunan anggaran kita serahkan pada PU, kemudian
pengawasan kita serahkan kepada Camat, seperti itu, tidak lupa juga dengan
Niniak Mamak, di bawah koordinasi Sekda,”16
Pemerintah Kota Padang bertekad untuk mengajak seluruh pihak yang dirasa
perlu dan dapat membantu suksesi kebijakan relokasi Pasar Bandar Buat. Pihak-
pihak tersebut mulai diajak mulai dari tahap perumusan, dan berasal dari kalangan
birokrat, aparat, pemuka masyarakat hingga pedagang.
Tambo Minangkabau menerangkan lima tanda berakalnya seseorang, terlebih
seorang pemimpin, yaitu tahu adat, tahu basa-basi, tahu perasaan, tahu jaga, dan
terakhir adalah tahu senjata yang tajam.17 Makna dari tambo tersebut adalah,
bahkan ketika dalam undangan perumusan sebuah kebijakan kepada pemuka
masyarakat itu hanya sekedar formalitas, hal tersebut jauh lebih baik daripada tidak
dilakukan sama sekali. Perumusan yang dilakukan bersama-sama akan membuat
persamaan persepsi dan perasaan “diajak” tertanam dalam diri masyarakat sehingga
secara tidak langsung akan membangun image baik terhadap langkah-langkah
selanjutnya yang diterapkan oleh pemerintah.
16 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni
2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi. 17 Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek
Moyang Orang Minang, (Bukittinggi: Buku Alam Minangkabau, 2017), halaman 262.
77
Tertulis di tambo Minangkabau dalam poin “Martabat Raja” bahwa menjadi
seorang Raja (pemimpin) juga harus tau martabat rakyatnya.18 Masyarakat Minang
akan dengan senang hati memberikan kepercayaannya kepada seorang pemimpin,
mereka akan mempercayakan segala keputusan kepada orang-orang yang memang
telah mereka pilih untuk “didahulukan selangkah, ditinggikan seranting”. Namun
tetap dalam sebuah catatan bahwa rekomendasi kebijakan, tetap berasal dari
masyarakat itu sendiri.
Oleh karenanya pihak-pihak yang terlibat mulai dari perumusan, sosialisasi
hingga implementasi antara lain adalah Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), PT. Savindo selaku investor serta mendapatkan back up dari TNI,
POLRI, SATPOL PP serta Tim Terpadu yang terdiri dari gabungan antara
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, Persatuan Pemuda Ranting Tiga
Lubuk Kilangan beserta Paguyuban Pedagang Pasar.
Tugas dari tiap elemen yang tergabung dalam Tim Terpadu adalah sama,
yaitu menjaga kondusivitas demi kelancaran pembangunan dan relokasi pasar, hal
ini sebagaimana dijelaskan oleh Hamdani, “Pemerintah Kota membentuk Tim
Terpadu, agar dapat mendukung kelancaran proses relokasi dan pembangunan
pasar, tidak diganggu oleh preman dan sebagainya.”19
18 Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek
Moyang Orang Minang, (Bukittinggi: Buku Alam Minangkabau, 2017), halaman 290.
19 Wawancara dengan Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat, pada tanggal 7 Juni 2018
pukul 10.00 WIB di Kantor UPTD Pasar Bandar Buat.
78
TNI, Polri dan Satpol PP selaku aparat melakukan pengawasan dengan
memastikan tidak adanya lagi praktik-praktik pungutan liar. PT.Savindo selain
berperan sebagai investor, juga memiliki tugas untuk terus menjaga kedekatan
dengan kelompok preman agar pembangunan yang mereka laksanaka tidak
terganggu. PEPARATI bertugas untuk menjaga gejolak yang kemungkinan akan
ditimbulkan dari kalangan pemuda. Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku pemuka
dan tokoh masyarakat, bertugas menjaga tensi masyarakat agar dapat memahami
tujuan dari pelaksanaan relokasi. Terakhir, paguyuban pedagang bertugas untuk
memberikan pemahaman lanjut kepada pedagang agar dapat menerima kebijakan
relokasi. Dengan terbentuknya Tim Terpadu ini, Pemerintah Kota Padang optimis
pelaksanaan reloaksi dapat berjalan lancar, terlebih Tim Terpadu berasal dari
beberapa elemen yang dapat menjaga pelaksanaan relokasi dari gejolak yang dapat
timbul di berbagai sisi.
B.2. Sosialisasi Terhadap Pedagang
Setelah dilakukannya pelibatan stakeholder, Pemerintah Kota Padang
Bersama Tim Terpadu memulai langkah untuk melakukan sosialisasi kepada target
dari kebijakan ini, yaitu pedagang. Pemerintah Kota Padang menyadari betul bahwa
pembentukan Tim Terpadu pun akan sia-sia tanpa adanya komunikasi dua arah
yang dilakukan. Langkah selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada pedagang agar
pemerintah mendapatkan feedback dari para pedagang.
79
Syafnion menjelaskan, sosialisasi kepada pedagang Pasar Bandar Buat,
dalam kebijakan relokasi pedagang pasar Bandar Buat tahun 2017 memiliki
beberapa tahapan:20
1. Perwakilan pedagang diundang ke sebuah pertemuan oleh Pemerintah
Kota Padang.
2. Pedagang diberikan edaran mengenai relokasi.
3. Petugas melakukan pengumuman mengenai relokasi menggunakan
sound system.
4. Pedagang didatangi satu persatu oleh petugas guna memastikan bahwa
seluruh pedagang telah memahami tujuan dari diadakannya relokasi
Tambo Minangkabau juga menyebutkan bahwa pemimpin harus:
“Memberi kehendak segala hamba rakyatnya dengan tidak membedakan
mulia hinanya mereka itu, kaya atau miskin, melainkan wajib sama-sama
diperlakukannya kehendak mereka itu atas jalan yang berpatutan
kehendaknya itu, jika tiada halangan yang patut wajiblah diberinya
kehendak rakyatnya itu dengan sepatutnya juga”21
Berdasarkan tambo tersebut, Pemerintah Kota Padang disini haruslah
objektif dalam melihat pedagang. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan
pedagang baik itu pedagang yang lebih kaya, pedagang yang dekat dengan para
pejabat maupun pedagang biasa. Semua harus diberikan perlakuan yang sama.
20 Wawancara dengan Syafnion, Kepala Seksi Operasional dan Pengadaan Satpol PP Kota
Padang, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP Kota Padang 21 Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek
Moyang Orang Minang, (Bukittinggi: Buku Alam Minangkabau, 2017), halaman 262.
80
Pedagang pasar Bandar Buat juga mengakui bahwa mereka mengetahui
persisnya tujuan dari dilakukannya relokasi adalah melalui sosialisasi yang
dilakukan oleh petugas-petugas yang mendatangi lapak-lapak mereka. Bahrum,
salah seorang pedagang Pasar Bandar Buat menyebutkan “Waktu itu beberapa kali
datang petugas, menjelaskan bahwa kami akan dipindahkan karena disiapkan lahan
dagang baru, jika tidak maka jalan akan semakin macet.”22
Melalui tahapan-tahapan sosialisasi ini akhirnya pedagang mengetahui
penyebab dan tujuan dari dilaksanakannya relokasi. Tidak hanya itu keuntungan
lainnya yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang melalui sosialisasi berkala ini
adalah feedback dari pedagang. Feedback dari target sebuah kebijakan berguna
untuk menentukan langkah-langkah strategis lannya. Syafnion memberikan contoh
feedback yang didapat dari para pedagang sebagai berikut:
‘Pada awalnya pedagang mengeluh bahwa relokasi akan malas berbelanja
karena lokasi lapak yang baru berada di lantai 2. Akhirnya Pemerintah Kota
fasilitasi dengan memperbolehkan motor untuk naik ke lantai 2. Bisa dilihat
dampaknya sekarang, pembeli justru nyaman karena belanja tidak becek
lagi.’23
Contoh di atas adalah bukti bahwa dengan adanya feedback, Pemerintah
Kota Padang justru dapat mengetahui apa yang sebenarnya dikeluhkan oleh para
pedagang. Dengan diberikannya solusi, pedagang juga secara perlahan akan merasa
bahwa apa yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang, sesuai dengan apa
yang mereka harapkan.
22 Wawancara dengan Bahrum, Pedagang Pasar Bandar Buat, pada tanggal 5 Juli 2018 pukul
14.05 WIB di Pasar Bandar Buat. 23 Wawancara dengan Syafnion, Kepala Seksi Operasional dan Pengadaan Satpol PP Kota
Padang, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP Kota Padang.
81
Selain itu, terdapat pula penjelasan dari Mahyeldi mengenai usaha atau
tindakan Pemerintah Kota Padang untuk mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat, berikut kutipan wawancara dengan Mahyeldi:
‘Dulu sudah pernah pedagang itu dipindahkan ke lantai atas, namun kembali
lagi karena tidak memaadai dan belum sempurna, seperti toilet, meja dan
lainnya. Dulu pembangunannya asal-asalan. Itulah mengapa kita
sempurnakan, kita musyawarahkan dengan masyarakat. Hasil kesepakatan
itulah yang kita laksanakan. Ketika telah sepakat dan kita bangun, kita ajak
pindah.’24
Dalam sebuah kebijakan, biasanya musyawarah berulang dan kesepakatan
hanya perlu dicapai oleh pemerintah dan pihak pengembang (investor) saja. Apabila
masyarakat diajak untuk membuat sebuah kesepakatan, mereka akan berfikiran
bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan juga berasal dari rekomendasi dan
kesepakatan yang mereka buat, yang tentunya akan berujung pada dukungan penuh
atas kebijakan tersebut.
B.3. Jaminan Kepada Preman
Kondisi yang semrawut justru dimanfaatkan oleh para preman untuk
melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan, seperti menjalankan
praktik pungutan liar dengan dalih sebagai uang keamanan.
Rencana pemerintah untuk menata pasar menjadi lebih teratur, tertib dan
rapi tentunya akan berbahaya bagi para preman tersebut. Preman-preman ini
melakukan berbagai tindakan untuk menggagalkan upaya pemerintah tersebut,
terlebih preman-preman ini sudah terorganisir. Tidak hanya itu, kelompok preman
24 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni
2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi.
82
ini juga merasa punya back up-an kuat dikarenakan kebanyakan mereka berasal dari
pemuda setempat dan memang sudah lama berada di daerah tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang menyiapkan langkah
strategis dengan melibatkan pemuda dalam kebijakan relokasi. Kepala Dinas
Perdagangan Kota Padang, Endrizal langsung turun ke lapangan untuk bertemu
dengan para pemuda dan melakukan musyawarah, berikut adalah kesaksian Aprinal
selaku Ketua PEPARATI:
“Jika pemuda tidak diajak tentunya akan langsung bertentangan dengan
Pemko. Nah itulah hebatnya Kepala Dinas sekarang, beliau handal dalam
mendekati para pemuda. Dahulunya pemuda ini bahkan sampai lempar-
lemparan batu dengan Pemerintah Daerah. Beliau pandai mengambil hati
pemuda. Awalnya beliau cari dulu kepala-kepalanya, kemudian
menjanjikan pemasukan pemuda (preman) tidak akan dihilangkan”25
Para pemuda/preman dijanjikan beberapa pekerjaan oleh Kepala Dinas
Perdagangan Kota Padang. Pekerjaan tersebut antara lain sebagai juru parkir,
penjaga toilet hingga petugas keamanan dan ronda malam.
Berbedanya profesi seseorang, tentu berbeda pula harapannya dalam sebuah
kebijakan. Itulah mengapa treatment terhadap para preman juga dikhususkan oleh
Pemerintah Kota Padang, meskipun pada dasarnya kebijakan ini hanya menyangkut
nasib pedagang, bukan para preman setempat.
Selanjutnya, Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang
kembali melakukan sosialisasi untuk meyakinkan pedagang untuk mau direlokasi
dengan logika bahwa apabila tidak bersedia dipindahkan dan mempertahankan
kesemrawutan, justru para pedagang ini bukan mencari nafkah buat dirinya dan
25 Wawancara dengan Aprinal, Koordinator PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting Tiga),
pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.00 WIB di Pasar Bandar Buat.
83
kelaurga, melainkan memberikan nafkah untuk para preman. Berikut
penjelasannya:
“Pedagang di pasar itu, lebih banyak mencarikan uang untuk orang lain
daripada untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada yang menkoordinasi
(preman). Jadi, komunikasi itu intinya. Dan substansinya masyarakat tidak
ada yang anti pembangunan. Preman-preman itu kita edukasi dan carikan
mereka pekerjaan yang baik, yang halal.”26
Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa fenomena yang
terjadi selama ini di Pasar Bandar Buat sangat merugikan para pedagang.
Keuntungan yang mereka dapat harus dibagikan kepada preman yang bahkan,
terkadang nominalnya tidak sedikit.
Pedagang yang sudah bersedia kooperatif dengan pemerintah membuat para
preman berada dalam kondisi yang semakin terdesak. Kondisi ini membuat
kelompok preman ini mau tidak mau harus mencoba untuk mendengar tawaran dari
Pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang memberi tawaran kepada
preman untuk beralih profesi menjadi bagian keamanan, toilet dan parkir. Mahyeldi
kembali menjelaskan sebagai berikut; “Kita data orang-orang itu, kita manfaatkan
mereka dengan menugaskan mereka menjadi penjaga parkir, toilet dan lainnya.
Cuma ya mereka harus siap dapat pendapatan yang sesuai aturan,”27
Tidak hanya itu Aprinal menambahkan bahwa sampai saat ini para preman
yang mengelola parkir tersebut juga dibebaskan dari biaya setoran kepada
pemerintah, berikut penuturannya:
26 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni
2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi. 27 Wawancara dengan Mahyeldi, Walikota Padang Periode 2014-2019, pada tanggal 11 Juni
2018 pukul 08.00 WIB di Rumah Mahyeldi.
84
“Iya benar. Bahkan pemuda ditawarkan boleh mengelola parkir, bebas tanpa
setoran kepada Pemerintah Kota Padang. Dan ini sudah berlaku 1 tahun
lebih sampai saat ini. Bahkan preman juga dilibatkan menjadi petugas ronda
malam, digaji perbulan. Jadi kebijakan ini tidak menghilangkan pendapatan
orang,”28
Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Padang
tidak menyelesaikan sebuah masalah dengan jalan pintas (mengusir mentah-
mentah) para preman. Meskipun kendati hal tersebut dilakukan (pengusiran
terhadap preman), beberapa kalangan juga akan memberikan pembenaran.
Pemerintah melakukan rolling terhadap beberapa preman ini agar
mendapatkan pemasukan yang sama rata, baik untuk juru parkir, penjaga toilet dan
petugas ronda. Meskipun pendapatan mereka tidak sebesar sebelum relokasi
dahulu, namun sekarang para preman ini memiliki penghasilan tetap yang halal.
Kelompok pemuda dan preman pada dasarnya bukanlah kelompok yang
seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam kebijakan ini.
Namun Pemerintah Kota Padang melihat bahwa justru ketika dilibatkan dan
diberikan perhatian, justru kelompok ini dapat memberikan keuntungan dalam
menyukseskan kebijakan relokasi pasar Bandar Buat. Terbukti pada akhirnya para
pemuda di Lubuk Kilangan (Bandar Buat) bersedia untuk bergabung dalam Tim
Terpadu (tergabung dari KAN Lubuk Kilangan, Pemuda Lubuk Kilangan, TNI,
Polisi, dan Satpol PP) yang bertugas memberikan pengamanan terhadap relokasi.
28 Wawancara dengan Aprinal, Koordinator PEPARATI (Persatuan Pemuda Ranting Tiga),
pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.00 WIB di Pasar Bandar Buat.
85
B.4. Pengawasan Pasca Relokasi
Setelah kebijakan sukses dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah
bagaimana menjaga jalannya kebijakan tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2006,
pedagang yang direlokasi kembali ke tempat semula karena tidak puas dengan hasil
dan dampak dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dan berdasarkan keterangan
dari berbagai narasumber, saat ini lahan parkir berfungsi dengan baik, kondisi pasar
jauh dari kata semrawut, dan sangat nyaman untuk dikunjungi. Namun, fenomena
ini tentunya bukan tanpa alasan. Pemerintah perlu melakukan control terhadap
lapangan, karena watak pedagang sangatlah berbeda. “Awalnya, tetap saja ada
pedagang yang lebih senang berjualan kucing-kucingan dengan aparat karena
ketidaksabaran mereka menunggu pembeli.”29
Oleh karenanya, pasca terlaksananya relokasi Tim Terpadu tetap aktif untuk
menjaga keamanan dan menertibkan pasar. Bahkan, Satpol PP stand by setiap
harinya di pasar Bandar Buat untuk melakukan pengawasan. “Satpol PP bertugas
setiap hari untuk menertibkan pasar, tidak ada liburnya, hanya saja dibagi shift dan
dibantu oleh Tim Terpadu,” tutur Syafnion. kondisi ini sudah berjalan 1 tahun lebih
dan terbukti berhasil.
29 Wawancara dengan Syafnion, Kepala Seksi Operasional dan Pengadaan Satpol PP Kota
Padang, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP Kota Padang.
86
C. Analisis Kebijakan
C.1. Kategori Strategi
Gambar IV.II Strategi Sebagai Sebuah Pola
Sumber: library.binus.ac.id30
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang melakukan 5
langkah strategis dalam merelokasi pedagang Pasar Bandar Buat. Langkah pertama
adalah perencanaan relokasi, meliputi seluruh persiapan perangkat aturan yang
akan menjadi pondasi awal serta dasar hokum pelaksanaan relokasi. Perencaan dan
menyiapkan segala macam perangkat aturan dalam sebuah kebijakan termasuk ke
dalam Intended Strategy (strategi dalam tahapan perencanaan).
Kemudian, perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam langkah-langkah
strategis selanjutnya (deliberated strategy) yaitu pelibatan stakeholder yang akan
memberikan bantuan dan komintmen dalam melaksanakan, mensosialisasikan dan
menjaga kondusivitas kebijakan. Pelibatan stakeholder termasuk ke dalam realized
strategy, sebagai strategi terencana yang terealisasikan. Sosialisasi dan komunikasi
secara bertahap kepada pedagang juga dapat dikategorikan ke dalam kategori ini.
30 Artikel diakses dari http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-2-02232-
MN%20Bab2001.pdf pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 10:50 WIB.