Kebijakan Publik

KEBIJAKAN PUBLIKJURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNPAD

SEMESTER VI TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Pengajar:Drs. Affan Sulaeman, M.A

Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.DNeneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si

Pokok-pokok Bahasan PerkuliahanPokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Metode Pengajaran

Pengantar

Studi Kebijakan Publik

Model, Teori, Aktor dan Instrument Kebijakan Publik

Silabus, Perkuliahan dan Penilaian

Latar Belakang Studi Kebijakan Publik Pengertian Kebijakan Publik Mengapa Kebijakan Publik Penting? Tipe-tipe Kebijakan Publik Pendekatan-pendekatan dalam Studi Kebijakan Publik

Model & Teori Kebijakan PublikLingkungan Kebijakan PublikAktor dan Instrumen Kebijakan Publik

CeramahTanya Jawab

Pokok-pokok Bahasan PerkuliahanPokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Metode Pengajaran

Policy Process dan Agenda Setting

Policy Formulation dan Policy Adoption

Policy Implementation

Policy Evaluation

Riset Kebijakan

Pengertian Proses Kebijakan Agenda Setting Konsep Non Decisions

Pengertian Policy Formulation dan Policy AdoptionPolicy Communities dan Policy Networks Models of Decision-Making

Pengertian Policy Implementation Kerangka Analisis Implementasi Kebijakan

Pengertian Policy Evaluation Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Aspek Politik Evaluasi Kebijakan

Agenda SettingPolicy Communities & Policy Networks Aktor & Instrumen Kebijakan Policy Implementation Policy Evaluation

CeramahTanya Jawab Tugas

Penelitian Lapangan

Studi Kebijakan Publik Eksis sejak adanya Pemerintah dan pemerintahan- Keberadaan advisers yang memberikan masukan kepada penguasa tentang bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan publik- Intellectual founders dalam studi kebijakan: Plato dengan The Republic; Machiavelli dengan The Prince.-Political thinkers: Thomas Hobbes, John Lock, James Madison, Adam Smith, John Stuart Mill, dll.

Fokus intellectual founders dan political thinkers : apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah; apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana melakukannya; menilai apa dampak tindakan pemerintah atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kebijakan Publik Sebagai Sebuah Disiplin Ilmu Kajian kebijakan sebagai sebuah studi baru muncul pasca Perang Dunia II, ketika kajian Ilmu Politik mencari pemahaman-pemahaman baru tentang hubungan pemerintah/negara dengan warganya.

Dimensi baru atas hubungan antara pemerintah dengan warganya terutama menyangkut apa yang secara actual dilakukan oleh pemerintah (Howlett & Ramesh 1995).

Pelopor: Harold Lasswell, Aaron Wildavsky, Thomas R Dye

Formal kajian diawali oleh karya Harold Laswell (1950s) yang memberikan dasar-dasar policy sciences

Policy Sciences merupakan blended knowledge berbagai disiplin ilmu: politik dan ilmu sosial lain termasuk hukum, administrasi publik, dsb

Dekade 60-an:Fokus para ahli Ilmu Politik: menggambarkan, menganalisa dan menjelaskan berbagai sebab dan akibat dari berbagai kebijakan.

Studi Kebijakan Publik Thomas R Dye

This focus involves a description of the content of public policy; an analysis of the impact of social, economic, and political forces on the content of public policy; an inquiry into the effect of various institutional arrangements and political processes on public policy; and an evaluation of the consequences of public policies on society, in terms of both expected and unexpected consequences (dalam Anderson 1997: 6).

Studi Kebijakan Publik (lanjutan)

Thomas R Dye:(Kajian utama [study kebijakan public] terdiri dari gambaran tentang isi kebijakan public; sebuah analisis atas pengaruh social, ekonomi dan kekuatan-keuatan politik terhadap isi kebijakan public; sebuah penelusuran tentang pengaruh berbagai penataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan public; dan sebuah evaluasi atas beragam konsekuensi dari kebijakan public terhadap masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan)

Pertanyaan-pertanyaan dalam studi Kebijakan Publik

Apa efek dari urbanisasi dan insdustrialisasi terhadap kebijakan public tentang kesejahteraan masyarakat?

Bagaimana peran lembaga legislative dalam merumuskan kebijakan pertanian atau kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat?

Apa peran kelompok-kelopok kepentingan dalam membentuk kebijakan tentang lingkungan hidup?

Apa isi dari kebijakan tentang antitrust policy? Siapa yang beruntung dan siapa yang merugi

sebagai akibat diberlakukannya kebijakan perpajakan?

Apa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemusnahan sampah-sampah berbahaya?

Karakteristik Ilmu Kebijakan Menurut Laswell

1. Problem Oriented- Ilmu kebijakan diarahkan kepada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. - Orientasi utama dari para ilmuwan kebijakan bukanlah pada tahapan proses pembuatan kebijakan, tetapi kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah (what should we do to best address the problem? How should we do it? How do we know what we have done?)

2. Multidisciplinary- Ilmu kebijakan merupakan multidisiplin ilmu yang model-modelnya, metode-metdenya dan temuan-temuannya diarahkan kepada upaya mengatasi permasalahan yang diahadapi oleh pemerintah.

3. Methodologically sophisticated- Laswell melihat bahwa kontribusi berbagai ilmu social kepada kebijakan public ketika masa PD II merupakan refleksi dari metodologinya yang mumpuni. Kemajuan berbagai ilmu social telah membantu pemerintah dalam membuat beragam kebijakan yang efektif.

4. Theoretically sophisticated- Dalam upaya membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, para ahli kebijakan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas untuk dapat memahami dan menjelaskan berbagai fenomena kehidupan masyarakat. Dan untuk itu, ilmu kebijakan harus memiliki model-model teoretik yang mumpuni.

5. Value oriented -Yang terpenting, Laswell tidak hanya sekedar membangun ilmu kebijakan, tetapi membangun “policy sciences of democracy”. Maksudnya adalah bahwa ilmu kebijakan memiliki sebuah orientasi nilai: tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai demokrasi. Dalam kata-kata Laswell “the special emphasis is on the policy sciences of democracy, in which the ultimate goal is the realization of human dignity in theory and fact”.

Kritik atas visi Laswell: - kontradiktif, terutama menyangkut konsepsi “policy sciences of democracy”, namun penekanannya kepada kehadiran sekelompok ahli yang berperan dominan dalam pembuatan kebijakan mendukung elitism, bukan etos egalitarian dari demokrasi. Di mana kedudukan warga Negara dalam pembuatan kebijakan yang demokratis?

Singkatnya, visi Laswell tentang ilmu kebijakan adalah sebuah ilmu social terapan, yang ditujukan untuk menjembatani pengetahuan akademik dan dunia politik dan permasalahan yang nyata. Tugas ahli kebijakan adalah mengdiagnosa penyakit-penyakit politis, memahami penyebab dan dampak dari penyakit tersebut, merekomendasi penanganan dan mengevaluasi dampak penanganan.

Mengapa Studi Kebijakan Publik? Kebijakan publik sangat berpengaruh dalam kehidupan warga negara, mengingat kebijakan publik adalah “a complex process involving a range of players with competing interests, facing an array of pressures. These players may be inside or outside of government, and inside or outside of the bureaucracy. They may come from industry, the not for profit non-government sector, unions, professional bodies or from academia. Understanding the way these players interact, what drives and informs them, how they think, and what they do, helps us all to understand and interpret the policies that these complex relationships eventually produce: policies that have implications for each of us in our daily lives (Maddison & Dennis 2009).

[sebuah proses yang kompleks yang melibatkan sekelompok pemain dengan kepentingan-kepentingannya yang saling bersaing, serta penuh dengan tekanan-tekanan. Para pemain ini bisa berasal dari dalam atau luar pemerintah, dari dalam atau luar birokrasi. Mereka bisa dari kalangan industry, non-profit NGOs, serikat pekerja, lembaga-lembaga professional atau para akademisi. Memahami bagaimana para actor ini berinteraksi, apa yang mendorong dan memberikan informasi kepada mereka, bagaimana mereka berpikir dan apa yang mereka lakukan, membantu kita memahami dan menginterpretasikan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari hubungan-hubungan yang kompleks ini: kebijakan-kebijakan yang memiliki konsekuensi tertentu dalam kehidupan sehari-hari kita]

maka, memahami bagaimana kebijakan public itu dibuat akan memperkuat kapasitas kita untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Mengapa study tentang kebijakan public?

Alasan-alasan Ilmiah (Scientific Reasons)- untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang asal mulanya, prosedur-prosedur perumusan dan pelaksanaanya, atau konsekuensi-konsekuensinya terhadap masyarakat. - study kebijakan public merupakan study tentang kebijakan public yang dilakukan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku politik dan proses pemerintahan.

Alasan Profesional (Professional Reasons)- bermaksud menerapkan pengetahuan ilmiah tersebut untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan social. - Digunakan oleh para analis kebijakan yang memiliki orientasi penerapan (applied orientation) atas berbagai pengetahuan tentang kebijakan public dan yang berupaya untuk menyusun kebijakan public alternative yang lebih efisien dalam mengatasi sebuah permasalahan social.- Dari perspektif ini, upaya memperoleh pengetahuan tentang perilaku dan proses politik merupakan sebuah secondary consideration.

Alasan Politis (Political Reasons)- diarahkan pada upaya membantu pemerintah untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan public dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang “benar”. Dengan demikian, study kebijakan tidak lagi netral atau value-free. - Para politisi mempelajari kebijakan public dalam rangka terlibat dalam proses advokasi sebuah kebijakan yang dianggap “benar” atau “tepat” untuk mengatasi persoalan-persoalan social kemasyarakatan.- Penelitian kebijakan yang didasarkan pada argument seperti ini biasanya diarahkan pada upaya untuk membangun bukti-bukti yang mendukung argument-argumen para politisi (partial policy research).

Study kita? didasarkan pada alasan ilmiah, yaitu bertujuan untuk membangun sebuah pemahaman mendasar tentang proses pembuatan kebijakan (policymaking process), yang dalam hal ini dipandang sebagai sebuah proses yang sangat politis yang melibatkan konflik dan perseteruan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan, nilai dan harapan yang berbeda atas beragam isu-isu kebijakan.

Pendekatan ilmiah dalam study kebijakan menurut Anderson (1997: 8) memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. menjelaskan pengadopsian sebuah kebijakan ketimbang mengidentifikasi atau menyarankan sebuah kebijakan yang “baik” (proper policy). Analisis ketimbang advokasi, itulah gaya utama pendekatan ini;

2. mencari penyebab dan konsekuensi-konsekuensi dari berbagai kebijakan public dengan menggunakan metodologi ilmiah. Pada gilirannya, proses ini menghendaki peneliti yang rasional, empiric dan objektif;

3. membangun teori-teori yang reliable (dapat diandalkan) tentang kebijakan public dan proses-proses politiknya.

Pengertian Kebijakan Publik Kebijkan publik mempunyai banyak arti

(multiple meanings), tergantung kepada siapa yang menggunakan istilah tersebut dan dalam konteks apa (Turner & Hulme 1997: 58).

Kata “kebijakan” juga seringkali dipersamakan atau dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, hukum, standar, proposal dan grand designs (Jones 1984)

Turner (2005: 444): tidak ada definisi kebijakan yang universal, sebaliknya, study kebijakan dipenuhi oleh berbagai definisi yang begitu beragam;

Beragam Pemaknaan Kebijakan Publik (Turner & Hulme 1997: 59)

a) As a label for a field of activity (sebuah penamaan atas serangkaian aktivitas)

e.g. kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau hokum

b) As an expression of general purpose or desired state of affairs (sebuah ekspresi tentang keinginan yang umum atau urusan tertentu yang diinginkan)

e.g. untuk meneyediakan lapangan pekerjaan yang sebayak-banyaknya, untuk mempromosikan demokratisasi melalui desentralisasi, untuk mengatasi akar dari kemiskinan.

c) As decisions of government (sebagai keputusan-keputusan pemerintah)e.g. Keputusan kebijakan sebagaimana diumumkan dalam lembaga legislative atau oleh Presiden

Beragam Pemaknaan Kebijakan Publik (Turner & Hulme 1997: 59)d) As formal authorization (sebagai otorisasi formal)

e.g. Tindakan parlemene) As a program (sebagai sebuah program)

e.g. Land reform program, program kesehatan perempuanf) As output (sebagai output)

e.g. apa yang secara actual diberikan, seperti jumlah lahan yang dibagikan, jumlah uang yang dihasilkan.g) As outcome (sebagai outcome)

e.g. apa yang sesungguhnya dicapai, seperti misalnya efek bantuan pemerintah terhadap kemandirian petani, standar hidup.

Beragam Pemaknaan Kebijakan Publik (Turner & Hulme 1997: 59)h) As a theory or model (sebagai sebuah teori atau model)

e.g. if you do x then y will happen; jika pemerintah meningkatkan insentif kepada para

pedagang, maka output perdagangan akan meningkati) As process (sebagai proses)

E.g. sebuah rangkaian proses, mulai dari sebuah permasalahan, lalu berlanjut kepada perumusan tujuan, pembuatan keputusan, dan selanjutnya

pelaksanaan dan evaluasi

Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli Thomas R Dye: “Anything a government chooses to do or

not to do” Howlett dan Ramesh: definisi Dye terlalu

simpel dan tidak menjelaskan konsep kebijakan publik denga jelas.

Dua aspek penting dalam definisi Dye:a) agen pembuatan kebijakan public adalah pemerintah, bukan institusi-institusi privat. Kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah.b) kebijakan public melibatkan sebuah pilihan yang mendasar oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (nondecisions: tidak melakukan tindakan apapun, tidak membuat program, atau mempertahankan status quo).

Definisi (lanjutan) William Jenkins (dalam Howlett & Ramesh 1995): “a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve.”

Kebijakan publik sebagai sebuah proses; memerlukan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat; berorientasi kepada tujuan; menyangkut cara-cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Definisi (Lanjutan) James Anderson (1997): : “a purposive course of

action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”

Karakteristik kebijakan publik: kebijakan dibuat dgn sengaja dan berorientasi pada tujuan; dibuat oleh para pemegang kewenangan atau kekuasaan; terdiri dari pola-pola tindakan yang diambil dalam kurun waktu tertentu; merupakan sebuah hasil dari tuntutan, sebuah rangkaian tindakan dari pemerintah sebagai respon atas tekanan tentang permasalahan tertentu; dapat positif (yaitu sebuah tindakan yang disengaja) atau negative (sebuah keputusan yang dibuat untuk tidak melakukan suatu tindakan.

Definisi lainnyaRobert Eyestone (1971), kebijakan adalah “the relationship of government unit to its environment”Wilson (2006), kebijakan adalah “the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)”Richard Rose (in Anderson 1997: 9) mendefinisikan kebijakan sebagai “a long series of more-or-less related activities” dan “their consequences for those concerned, rather than a discrete decision” [serangkaian aktivitas yang panjang dan berkait satu sama lain beserta komsekuensinya terhadap mereka yang terlibat, dan bukan merupakan sebuah keputusan yang berdiri sendiri].Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (in Jones 1984: 26), yaitu “Policy is defined as a ‘standing decision’ characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it” [kebijakan diartikan sebagai sebuah ‘keputusan yang ajeg’ yang ditandai oleh perilaku yang konsisten dan berulang dari yang membuatnya maupun yang mematuhinya].

Definisi Lainnya

Carl J. Friedrich (dalam Anderson 1997: 9) memandang kebijakan sebagai “a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and to overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose” [sebuah rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam sebuah lingkungan yang menyediakan berbagai halangan dan kesempatan di mana didalamnya sebuah kebijakan dibuat untuk menggunakan (kesempatan) dan mengatasi (persoalan) dalam rangka upaya mencapai sebuah tujuan atau mewujudkan sebuah tujuan atau sebuah maksud].

Implikasi Beragam Definisi Kebijakan Publik

1) Berkaitan dengan serangkaian tindakan yang disengaja dan berorientasi pada pencapaian tujuan ketimbang perilaku yang tidak beraturan.

2) Terdiri dari rangkaian tindakan yang berpola dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dan bukan sebuah keputusan yang berdiri sendiri.

Implikasi Beragam Definisi Kebijakan Publik (lanjutan)3) dibuat sebagai respons terhadap adanya tuntutan public (public demands) atas permasalahan tertentu.

4) menyangkut apa yang secara actual dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan berbagai keputusan atau peraturan (output & input yang terobservasi).

5) berdasarkan hukum dan bersifat mengikat (authoritative and legally coercive).

Intinya di sini adalah bahwa tidak ada definisi yang pasti dan universal tentang kebijakan public. Yang ada justru berupa kesepakatan bahwa kebijakan public termasuk proses pembuatan pilihan-pilihan dan outcomes atau tindakan-tindakan dari keputusan-keputusan tertentu; apa yang menjadikan kebijakan public sebagai “public” adalah pilihan-pilihan atau tindakan-tindakan ditunjang oleh kekuasaan memaksa (coercive powers) dari Negara; dan pada intinya, kebijakan public merupakan sebuah respon atas sebuah persoalan (Birkland 2001).

Implikasi Lainnya Kata “publik” memiliki makna bahwa kebijakan dibuat oleh lembaga-lembaga public, yaitu oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kekuasaan konstitusional, yang tindakannya memiliki kekuatan hukum.

kebijakan public merupakan “an exercise of sovereign, governmental power, which can call on public resources and legal coercion in ways that private corporations cannot” [penggunaan kedaulatan dan kekuasaan pemerintah, yang dapat menggunakan sumberdaya public dan kekuasaan memaksa yang legal, yang lembaga-lembaga privat tidak dapat melakukannya] (Maddison & Denniss 2009).

Mengapa Kebijakan Publik Penting?

Pertama, karena kebijakan public itu menyangkut outcomes yang penting dan strategis, seperti penurunan tingkat kemiskinan, lingkungan yang lebih baik, turunnya tingkat pengangguran, proses ekonomi yang lebih prodcktif, dst.

Kedua, kebijakan public menyangkut strategi-strategi dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai outcomes tertentu.

Ketiga, kebijakan public menentukan efektivitas penggunaan sumber-sumber daya.

Keempat, kebijakan public menentukan kemana investasi harus ditanamkan.

Kelima, kebijakan public menentukan siapa yang diuntungkan (winners) dan siapa yang dirugikan (losers) dari proses pembangunan.

Keenam, kebijakan public mempengaruhi kesuksesan Negara atau pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan (Stewart 1999).

Kebijakan juga penting karena kebijakan menyangkut: kewajiban (obligation) untuk menggunkan kewenangan manajemen public (termasuk kewenangan pengaturan, keuangan, mempengaruhi, menginformasikan, dll) yang tersedia untuk lembaga-lembaga Negara yang berwenang secara konstitusional untuk mengatasi sebuah permasalahan.

kesempatan (opportunity) untuk menciptakan nilai public (public value) dengan melakukan pemikiran-pemikiran strategis memecahkan permasalahan-permasalahan dengan memanfaatkan sumberdaya public sebaik-baiknya.

Kajian Studi Kebijakan Publik

Palumbo (1981) misalnya, menyatakan bahwa lapangan kajian studi kebijakan adalah “ any research that relates to or promotes the public interest”.

Berdasarkan pengertian studi kebijakan sebagai “[the] application of knowledge and rationality to perceived social problems” (Dror 1968) dan sebagai “an umbrella term describing a broad gauge intellectual approach applied to the examination of societally critical problems” (Peter deLeon 1988), maka dapat dinyatakan bahwa studi kebijakan adalah “identifying important societal problems that presumably require government action in order to be effectively addressed, formulating solutions to those problems, and assessing the impact of those solutions on the target problem (P. deLeon 2006).”

Kajian studi kebijakan termasuk di dalamnya adalah beragam aktivitas (subfields), seperti 1) policy evaluation2) policy analysis3) policy process.

Policy Evaluation Sub kajian ini bermaksud untuk secara sistematis menilai “the consequences of what government do and say” (Dubnick dan Bardes 1983).

Policy evaluation adalah sebuah aktivitas ex post yang menggunakan beragam metode untuk mengidentifikasi dan memilah hubungan kausal antara sebuah kebijakan atau sebuah program dan sebuah outcome (Mohr 1995). Pertanyaan empiric yang penting dalam policy evaluation adalah “what have we done?” (apa yang telah kita lakukan?)

Policy Analysis lebih bersifat normative. Policy analysis lebih memusatkan

perhatian pada pertanyaan-pertanyaan ex ante.

Pertanyaan fundamental dalam policy analysis adalah “what should we do?”.

Kajian utama policy analysis adalah untuk menentukan kebijakan yang terbaik untuk aparat berwenang untuk diadopsi dalam rangka mengatasi sebuah permasalahan.

Tantangan utama untuk policy analysis adalah menyusun beberapa alternative dalam rangka membuat sebuah keputusan yang terbaik

Policy Process membahas atau focus kepada “how and why of policymaking”.

Mereka yang mengkaji policy process tertarik untuk mengetahui mengapa pemerintah memperhatikan permasalahan tertentu dan tidak yang lain (agenda setting),

Mengkaji mengapa kebijakan berubah atau tetap stabil sepanjang kurun waktu tertentu, dan darimana kebijakan itu berasal.

Pertanyaan-pertanyaan riset dalam studi kebijakan publik

1. How do public authorities decide what problems or issues to pay attention to?

2. How does government decide what to do about those problems? What values should be used to determine the “best” government response to a particular problem or matter of concern?

3. What do government actions intend to achieve?

4. Have those goals been achieved? 5. If so, to what extent? If not, why not?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis membagi dan mengorganisasikan sub-kajian studi kebijakan, seperti policy process (dua pertanyaan pertama), policy analysis (pertanyaan tiga) dan policy process (dua pertanyaan terakhir). Pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa studi kebijakan diarahkan kepada upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat

Pendekatan dalam Studi Kebijakan Publik

Pendekatan (approach) dalam studi kebijakan adalah “perspective from which processes of policy-making can be studied”(Leach and Stewart 1982).

Beragam pendekatan dalam studi kebijakan digunakan untuk memahami “the processes by which policy is derived, maintained, analysed and justified”.

The theoretical approaches…direct our attention to important political phenomena, help clarify and organize our thinking, and suggest explanations for political activity or, in our case, public policies [pendekatan-pendekatan teoretik mengarahkan perhatian kepada fenomena politik yang penting, membantu menjelaskan dan mengorganisasikan pemikiran kita, dan menyarankan penjelasan-penjelasan atas aktivitas politik, atau dalam hal ini, kebijakan-kebijakan publik]

Political Systems Theory Approach

Kebijakan Publik adalah respon sistem politik terhadap tuntutan yang datang dari lingkungannya

A model of Political System

The Environment

Inputs Outputs Demands Laws

Supports Decisions

Feedback

Political System

Political Systems Theory Approach System Politik: lembaga-lembaga & aktivitas-aktivitas yang

jelas & saling berkait dalam sebuah masyarakat, yang membuat alokasi-alokasi nilai atau keputusan yang otoritatif yang mengikat masyarakat;

Lingkungan: system sosial, ekonomi, setting biologi, di luar system politik;

Input: tuntutan (klaim individu atau kelompok untuk melakukan tindakan untuk memuaskan keinginanmereka) & dukungan (berupa kepatuhan individu atau kelompok atas berbagai keputusan dan kebijakan yang dibuat dalam sistem politik);

Output: hukum, aturan, keputusan pengadilan, dsb;

Feedback: indikasi bahwa public policies dapat berimplikasi pada perubahan, lingkungan, input, dan sistem politik. Policy output dapat menimbulkan tuntutan baru, yang akan menghasilkan output baru lagi, dst.

Political Systems Theory Approach

Kelemahan: terlalu umum & abstrak; tidak menyebut bagaimana prosedur dan proses pembuatan keputusan dan kebijakan di dalam “black box”

Hanya menggambarkan bagaimana pemerintah memberikan respon atas tuntutan dan hasil-hasilnya.

Kegunaan: a) mengetahui proses formulasi kebijakan; b) mengetahui: bagaimana tuntutan dari lingkungan mempengaruhi isi dan implementasi kebijakan publik; bagaimana kebijakan mempengaruhi lingkungan & tuntutan selajutnya? Seberapa efektif sistem politik merespon tuntutan dan mengubahnya menjadi kebijakan publik?

Group Theory Approach Public Policy adalah hasil perjuangan kelompok; Public policy adalah hasil equilibrium yang dicapai

dalam perjuangan kelompok; e.g. UMR, Subsidi Pertanian Didasarkan pada asumsi bahwa interaksi dan perjuangan

antar kelompok merupakan fakta sentral kehidupan politik;

Kelompok: kumpulan individu dengan interest yang sama dan mengajukan klaim atas kelompok lain dalam masyarakat;

Kelompok ini menjadi kelompok kepentingan ketika membuat klaim melalui atau terhadap lembaga pemerintah;

Konsep utama dari pendekatan ini adalah “akses”: a) untuk mengekspresikan pandangan kepada pembuat kebijakan; b) didapat dari status kelompok, leadership, uang; c) lobi sosial dengan para policymakers merupakan salah satu upaya memdapat akses.

Public policies mencerminkan kepentingan kelompok yang mempunyai akses kuat dengan policymakers

Group Theory Approach Peran pemerintah (official group) dalam

pembentukan policy: - Lembaga legislatif: mewasiti perjuangan kelompok, mengesahkan kemenangan kualisi yang berhasil, dan merekamnya dalam UU;- Lembaga atau agen administrative didirikan untuk melaksanakan pertauran yang dihasilkan.

Kelemahan: a) hanya menyoroti aspek dinamis dari formulasi kebijakan; b) terlalu menekankan pentingnya kelompok dan kemandirian serta kreativitas aparat publik dalam policy process; mengabaikan faktor penting lainnya, seperti keberadaan lembaga lain.

Elite Theory Approach

Public Policy dipandang sbegai refleksi dari nilai-nilai dan keinginan elit yang memerintah;

Asumsi dasar: public policy tidak ditentukan oleh tuntutan dan dukungan masyarakat, tetapi oleh interests para elit yang direalisasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah;

Fokus: leadership dalam policy process. Asumsi dasar yang dibangun mengisyaratkan

bahwa elitist policy process kemungkinan besar terjadi di developing countries, dimana kematangan hidup berdemokrasi masih rendah.

Institutionalism Approach

Fokus: penggambaran aspek formal dan legal dari lembaga-lembaga pemerintah (struktur, kekuasaan, aturan prosedural, fungsi, aktivitas dan hubungannya dengan lembaga lain);

Asumsi: aspek legal dan formal mempunyai konsekuensi signifikanuntuk pemilihan dan isi kebijakan;

Aspek legal dan formal menyediakan konteks bagi policymaking yang perlu dipertimbangkan bersama dengan aspek dinamis lainnya, i.e. partai politik, interest groups dan opini publik.

Rational-Choice Theory

Komponen utama : a) aktor politik, sebagaimana aktor ekonomi, akan bertindak secara rasional dalam mengejar kepentingan diri mereka, ketimbang komitmen ideal (altruistic commitment) seperti tujuan atau kepentingan nasional.; b) dalam proses kebijakan, self-interest akan mengarahkan meraka dan akan selalu berusaha memaksimalkan benefits yang mereka akan dapat; c) penelitian dengan pendekatan rational-choice akan berfokus kepada preferensi-preferensi individual policymakers, ketimbang nilai lain, seperti collective value dan social value.

Daftar Pustaka Anderson, J. 1997, Public Policy-Making, Third edn, Holt, Rinehart and Winston New York. Birkland, T. A. 2007, 'Agenda Setting in Public Policy ', in Handbook of Public Policy Analysis:

Theory, Politics, and Methods, eds F. Fischer, G. J. Miller & M. S. Sidney, CRC Press, Boca Raton, pp. 63-78.

deLeon, P. & Vogenbeck, D. M. 2007, 'The Policy Sciences at the Crossroads ', in Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, eds F. Fischer, G. J. Miller & M. S. Sidney, CRC Press, Boca Raton, pp. 3-14 / edited by

Howlett, M. & Ramesh, M. 1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem, Oxford University Press, Toronto.

Jones, C. O. 1984, An Introduction to the Study of Public Policy, Third edn, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California.

Lasswell, H. 1951., 'The Immediate Future of Research Policy and Method in Political Science', American Political Science Review, vol. 45, pp. 133-142.

Lasswell, H. 1956, 'The Political Science of Science: An Inquiry into the Possible Reconciliation of Mastery and Freedom', American Political Science Review, vol. 50, pp. 961-979.

Maddison, S. & Denniss, R. 2009, An Introduction to Australian Public Policy Cambridge University Press New York.

Smith, K. B. & Larimer, C. W. 2009, The Public Policy Theory Primer, Westview Press, Boulder, Colorado.

Stewart, R. G. 1999, Australian Public Policy, Macmillan Publishers Australia Pty Ltd South Yarra. Turner, J. 2005, 'The Policy Process', in Politics: An Introduction, eds B. Axford, G. K. Browning, R. Huggins & B. Rosamond, Routledge, London and New York, pp. 322-349.

Turner, M. & Hulme, D. 1997, Governance, Administration and Development, Macmillan Press LTD, London.