PEMERINTAH ACEH 2012 · Bappeda sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh mempunya i tugas ... Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda 4 ... Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

BAPPEDA ACEH

PEMERINTAH ACEH

2012

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Bappeda Aceh telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) periode tahun 2012 - 2017. Rencana Strategis Bappeda Aceh ini disusun berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2012 - 2017.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Bappeda Aceh diharapkan dapat memberikan

arah, tujuan dan sasaran di bidang perencanaan sehingga dapat tercapai pembangunan yang

diharapkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah

mengacu pada Renstra karena dokumen ini merupakan dasar pemikiran dalam menyusun Rencana

Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Bappeda Aceh

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga

masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak – pihak terkait demi tercapainya perencanaan

pembangunan yang merata dan adil di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Januari 2013

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prof. DR. Ir. Abubakar Karim, MS

Pembina Utama Madya

NIP. 19621010 198811 1 001

Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda 1

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Aceh Tahun 2012-2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Aceh telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun

2012-2017 yang dituangkan dalam Pergub Aceh Nomor 70 Tahun 2012. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode lima tahunan, dan merupakan penjabaran dari visi, misi

dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Aceh (RPJPA) serta memperhatikan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMA, Satuan Kerja Perangkat Aceh

(SKPA) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPA yang menindak lanjuti program

RPJMA ke dalam program dan kegiatan SKPA selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam

renstra SKPA harus terkait dengan sasaran RPJMA, dengan demikian renstra SKPA tidak

terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMA.

Bappeda sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh mempunyai tugas pokok membantu

Gubernur dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Penyelengaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara eksplisit

tercantum dalam RPJPA 2005-2025 dan secara implisit kedudukan Bappeda untuk

penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan

dalam RPJMA. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana program pembangunan daerah terbagi

ke dalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana

pendukung.

Dalam perencanaan pembangunan Aceh, tujuan yang akan dicapai sesuai dengan visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 yaitu ”Aceh yang

bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-undang Pemerintah

Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”.



Program RPJMA yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan ke

dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda dalam Rencana

strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan,

evaluasi kegiatan RPJMA sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA

Tahun 2012-2017 yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efesien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur

staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Aceh adalah sebagai salah satu dokumen

perencanaan Bappeda Aceh untuk periode lima tahunan, yang akan digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Aceh dan menjadi masukan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).

Dalam menyelenggarakan tugas di bidang Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Daerah tersebut Bappeda Aceh mempunyai fungsi : (1) perumusan kebijakan

teknis di bidang pembangunan daerah; (2) penyusunan program kerja tahunan daerah; dan

(3) koordinasi perencanaan pembangunan daerah; serta (4) penelitian dan pengendalian

pelaksanaan pembangunan daerah.

Bappeda Aceh merupakan salah satu lembaga yang telah berperan aktif dan

memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Aceh. Untuk mewujudkan

perencanaan pembangunan yang implementatif dan visioner maka perlu dipersiapkan suatu

dokumen perencanaan daerah yang bersifat komprehensif mencakup arah dan kebijakan

pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan titik awal

dalam mewujudkan Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera.



Renstra Bappeda merupakan penjabaran visi dan misi Bappeda dalam rangka

mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMA 2012-2017.

Selain itu, Renstra Bappeda harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan renstra Bappeda dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran & Gambar 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Aceh Tahun 2012-2017 berlandaskan kepada

beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi

Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Sabang;

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;

6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi;

18. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan

Lembaga atau Badan di Luar Negeri;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Keuangan Aceh;

26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil

Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh

(RPJPA) Tahun 2005 - 2025;



28. Rancangan Qanun Aceh Nomor.... Tahun ....tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 - 2017;

29. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam;

30. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007 – 2012;

31. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Aceh Tahun 2012-2017 adalah :

1. Untuk menyesuaikan dengan visi dan misi Bappeda serta RPJMA Tahun 2012 – 2017

sesuai sesuai Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017;

2. Untuk mencapai visi dan misi Bappeda dalam rangka mendukung Pembangunan Aceh

dan Pembangunan Nasional;

3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya

untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga

tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun

2012 – 2017 dapat tercapai;

4. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk

mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi

Bappeda Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan

pembangunan;

5. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPA

terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

dan.



6. Untuk mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumberdaya manusia dan

sumberdaya lainnya dalam menjawab tuntutan perkembangan pembangunan

berdasarkan tatanan regional, nasional maupun global.

Tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Aceh dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan tahunan;

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Aceh untuk mencapai tujuan dengan

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Aceh untuk memahami dan menilai

arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu

lima tahunan;

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan Bappeda Aceh;

5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan

pembangunan; dan

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Bappeda Aceh ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Bappeda yaitu meliputi tugas, fungsi dan struktur

organisasi Bappeda Aceh, sumberdaya Bappeda Aceh, kinerja Pelayanan Bappeda Aceh,

tantangan dan peluang pembangunan pelayanan Bappeda Aceh.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda

Aceh, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaahan

renstra K/L dan renstra Bappeda, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi Bappeda, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, strategi

dan kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

Bab ini berisi indikator kinerja Bappeda Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA.

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Aceh

2.1.1. Dasar hukum

Sesuai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi NAD serta

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NAD, yang

mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan Pemerintah Aceh di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan melaksanakan

tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan,

sarana, prasarana, keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan penelitian, pengendalian

dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bappeda mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yang dimaksud yaitu :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan Aceh;

d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan,

sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh dan Sumber daya manusia;

e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN,

bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendataan, pengendalian, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA,

APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan

pembangunan di Aceh;



h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPA dan atau lembaga terkait lainnya di bidang

perencanaan pembangunan Aceh;

i. Pembinaan UPTB; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kewenangan Bappeda untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas

adalah:

a. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA)

b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh;

c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh;

d. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh

(Renstra SKPA);

e. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Aceh (Musrenbang Aceh);

f. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja

Perangkat Aceh (RKPA), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang provinsi;

g. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;

h. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Tim Anggaran;

i. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan

j. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan

dari masing-masing satuan perangkat daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi Bappeda Aceh

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok

dan fungsi pemangku jabatan struktural di Lingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi

NAD dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

NAD, susunan organisasi Bappeda bertambah satu Unit Pelaksana Teknis Badan-Pusat Data

Geospasial Aceh (UPTB-PDGA) yaitu :



1. Kepala Badan

2. Sekretariat

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK)

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP)

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumberdaya Manusia

(P2KSDM)

6. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP)

7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), Pusat Data Geospasial Aceh (PDGA)

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah :

1. Kepala Badan

- Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana,

keistimewaan Aceh, sumberdaya manusia dan penelitian, pengendalian dan evaluasi

perencanaan pembangunan susuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Pelaksana urusan ketatausahaan Badan;

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Perencanaan dan

Pembangunan Aceh;

d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan,

sarana, prasarana, keistimewaan Aceh dan SDM;

e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA,

APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari

APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;



g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian

perencanaan pembangunan di Aceh;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPA dan atau lembaga terkait lainnya di bidang

perencanaan pembangunan di Aceh;

i. Pembinaan UPTB; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan,

penyusunan program.

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum,

perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan

program.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang investaris, aset,

perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-

undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan,

pinjaman dan atau hibah luar negeri;

f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

rumah tangga, barang investaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan

perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-

undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

2. Sub Bagian Penyusunan Program yang mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana

anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah

luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja

tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

3. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan admnistrasi

keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan

keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK)

- Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan adalah unsur

pelaksana teknis dibidang pengembangan produksi, produktifitas, investasi, usaha dan

pembiayaan pembangunan; dan

- Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai

tugas melakukan koordinasi perencanaan pengembangan produksi, produktifitas,

investasi , usaha dan pembiayaan pembangunan dan ketenagakerjaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Perencanaan

Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan

produksi daerah (pertanian tanaman pangan dan hortikultural, perikanan,

peternakan, perkebunan, kehutanan, industri), perekonomian daerah, keuangan

dan pendapatan daerah, perdagangan, jasa dan pemasaran serta penanaman

modal, ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu;



b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang di bidang ekonomi, keuangan dan industri yang

meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultural, perikanan, peternakan,

perkebunan, kehutanan, industri, perekonomian daerah, keuangan dan pendapatan

daerah, perindustrian, perdagangan, jasa, ketenagakerjaan dan pemasaran serta

pengembangan kawasan ekonomi terpadu;

c. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan produksi

dan produktivitas daerah (pertanian tanaman pangan dan hortikultural, perikanan,

peternakan, perkebunan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan),

perekonomian daerah, keuangan, pendapatan daerah, perdagangan jasa,

pemasaran, ekonomi regional serta penanaman modal, pengembangan dunia

usaha, ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan

ekonomi regional;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang

perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan


Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK), terdiri

dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktivitas mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan

di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultural, kelautan, perikanan,

peternakan, kesehatan hewan, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan;

2. Sub Bidang Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan

Pembangunan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

perencanaan dan program pembangunan di bidang investasi, pendapatan daerah,

pembiayaan pembangunan, pengelolaan asset daerah, kebijakan ekonomi regional,

ketenagakerjaan, mobilitas penduduk, industri, perdagangan, koperasi dan usaha

kecil menengah.



4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP)

- Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana

teknis dibidang pengembangan infrastruktur, iptek, energi, pengembangan sumber

daya, penataan wilayah dan kerjasama pembangunan; dan

- Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas

melakukan koordinasi perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu

pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam,

pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan

kerjasama pembangunan antar wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi ;

a. Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan pengembangan

infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi

sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah,

pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;


menengah dan jangka panjang pengelolaan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan

teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan,

permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama

pembangunan antar wilayah;

c. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan

infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi,

sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah,

pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;

d. Pelaksanaan koordinasi kerjasama pembanguna antar kabupaten/kota dan antar

propinsi;

e. Pelaksanaan analisis permasalahan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi,

informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman,



lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan

antar wilayah;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang

perencanaan pembangunan sarana dan prasarana; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan


Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi yang mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan

di bidang sarana dan prasarana wilayah, perhubungan darat, laut, udara dan

angkutan sungai, permukiman, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan

telematika; dan

2. Sub Bidang pengembangan Sumberdaya, Penataan Wilayah dan Kerjasama

Pembangunan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral,

energi, lingkungan hidup, pengairan, pertanahan dan kerjasama pembangunan.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaaan Aceh dan Sumberdaya Manusia

(P2KSDM)

- Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM adalah unsur

pelaksana teknis dibidang pengembangan kualitas SDM, keistimewaan Aceh,

kebudayaan, pariwisata, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan

kesejahteraan sosial; dan

- Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang

pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan,

pariwisata, pemuda dan olah raga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan

kesejahteraan sosial.



Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, bidang Perencanaan Pembangunan

Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial

dan kelembagaan meliputi agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan,

sosial, budaya adat istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, masyarakat,

perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olah raga;


menengah dan jangka panjang pengelolaan dibidang agama, sumber daya manusia,

sosial, budaya, adat istiadat, seni, kelembagaan, pemerintah, hukum, kesejahteraan

rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan

anak, pemuda dan olah raga

c. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan bidang

agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat istiadat,

seni, kelembagaan, pemerintah, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan,

pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah

raga;

d. Pengembangan analisis dan kebijakan di bidang agama, sumber daya manusia,

pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan,

pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan

masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga;

e. Pelaksanaan analisis permasalahan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan di

bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat

istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat,

kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak,

pemuda dan olah raga;

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan


Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia,

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan

yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan



program pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, agama,

pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, adat-istiadat, seni, pemberdayaan

masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga; dan

2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan

program pembangunan di bidang kesejehateraan sosial, kesehatan, kependudukan,

kelembagaan, pemerintahan, hukum dan politik.

6. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP)

- Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur pelaksana

teknis dibidang penelitian, pengendalian, pengembangan, data, dan pemantauan dan

evaluasi pembangunan; dan

- Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas

melakukan penelitian dan koordinasi pembangunan di bidang penelitian,

pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi pembangunan dan pengelolaan

data.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Penelitian, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan

daerah;

b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil program dan

kegiatan pembangunan di daerah;

c. Pelaksanaan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan di daerah;

d. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pembangunan di Aceh;

e. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan perencanaan dan

pembangunan daerah;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang

penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan




Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan peneltian, fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan di

bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

2. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan yang mempunyai tugas

melakukan penyiapan data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi,

pengelolaan data pembangunan, lakip, laporan kinerja pemerintah Aceh, laporan

pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Aceh.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan-Pusat Data Geospasial Aceh (UPTB-PDGA)

- UPTB-PDGA merupakan perangkat Teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang

berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

UPTB-PDGA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan sinkronisasi dan validasi

data, peningkatan basis geodata, peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia

serta pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan per distribusian data spasial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTB-PDGA mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengembangan sinkronisasi dan

validasi data, peningkatan basis geodata, peningkatan kelembagaan dan sumber

daya manusia serta pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian

data spasial;

b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

c. Pelaksanaan pengembangan sinkronisasi dan validasi data;

d. Pelaksanaan peningkatan basis geodata;

e. Pelaksanaan peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia;

f. Pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan data spasial;

g. Pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusia data spasial;

h. Pelaksanaan akses data dan informasi spasial; dan

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.



UPTB-PDGA terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan

program kerja UPTB, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan

administrasi di lingkungan UPTB yang mempunyai fungsi :

a. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;

b.pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;

d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB.

b) Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pembuatan dan

pengelolaan peta-peta dasar (fudamental dataset), pelayanan di bidang pelaksanaan

survey, pembaharuan peta dan analisis spasial; yang mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan strategi survey dan pemetaaan;

b. pelaksanaan peningkatan basis geodata;

c. pelaksanaan akses data dan informasi spasial;

d. pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian data spasial;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan polaporan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB.

c) Seksi Infrastruktur Data Spasial dan Data Dasar mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan data dasar dan infrastruktur data spasial dan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengembangan sinkronisasi dan validasi data;

b. pelaksanaan penyimpanan dan pengelolaan data spasial;

c. pelaksanaan pemeliharaan data dasar dan infrastruktur data spasial;

d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis pengelolaan data dasar dan

infrastruktur data spasial;

e. pelaksanaan monitorning, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB



8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagan susunan organisasi dan tata kerja Bappeda, berdasarkan Peraturan

Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 dapat

dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Aceh Berdasarkan Pergub Nomor 20 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 37 Tahun 2009



2.2. Sumberdaya Bappeda Aceh

2.2.1 Sumber daya Manusia

Susunan kepegawaian pada BAPPEDA Aceh hingga tahun 2012 sebanyak 255 orang

terdiri dari 19 orang pejabat struktural, 153 orang staf, 1 (satu) orang pejabat fungsional

peneliti, dan 2 (dua) orang pejabat fungsional perencana. Untuk lebih jelasnya rincian

pegawai Bappeda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rincian Pegawai Bappeda Aceh berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah (orang) Persentase (%) Keterangan

1. Struktural 19 10,86 1 org eselon II

5 org eselon III

13 org eselon IV

2. Fungsional Peneliti 1 0,57

3. Fungsional Perencana 2 1,14

4. Staf 153 87,43

Jumlah 175 100

Sumber : Kepegawaian BAPPEDA Aceh, 2012.

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai negeri sipil di Bappeda Aceh sebanyak 14

orang, golongan III sebanyak 130 orang, golongan II sebanyak 27 orang dan golongan I

sebanyak 1 orang. Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat

dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2. Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan

Jumlah (orang)

Persentase (%)

IV 14 8,00

III 133 76,00

II 27 15,43

I 1 0,57

JUMLAH 175 100

Kepegawaian Bappeda Aceh, 2012.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar yaitu golongan III

sebesar 76,00 persen, golongan II sebesar 15,43 persen, golongan IV sebesar 8,00 persen dan

yang paling rendah golongan I sebesar 0,57 persen.

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Bappeda terdiri dari 40 orang berpendidikan

setara SMP-SMA, 14 orang berpendidikan Diploma (D3/D4), 81 orang berpendidikan S1, 38

orang berpendidikan S2 dan 2 (dua) orang berpendidikan S3. Ada juga pegawai yang sedang

melanjutkan pendidikan S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri. Lebih jelasnya

kualifikasi pendidikan aparatur Bappeda hingga saat ini pada masing-masing bidang dapat

dilihat pada Tabel 2.3. Sedangkan grafik berdasarkan bidang studi pada Gambar 2.1.



Tabel 2.3. Kualifikasi Pendidikan Aparatur pada Bappeda Aceh

I II III IV1 9.0

- Administrasi Negara - - - - 7 - - 7 7.0- Administrasi Publik - - - - - 2 - 2 2.0

2 3.0- Hubungan Internasional - - - - - 1 - 1 1.0- Antropologi - - - - - 1 - 1 1.0- Sains Pembangunan - - - - - 1 - 1 1.0

3 1.0

- Manajemen Komunikasi - - - - - 1 - 1 1.04 15.0

- Sipil - - 1 - 6 2 - 9 9.0- Arsitektur - - - - 2 1 - 3 3.0

- Perencanaan Kota dan Daerah - - - - - 3 - 3 3.0- Fisika - - - - 1 - - 1 1.0- Industri - - - - - - - - -- Pertambangan - - - - - - - - -- Geologi - - - - - - - - -

- Komputer - - 1 - 2 - - 3 3.0- Elektro - - - - 1 - - 1 1.0- Mesin - - - - 1 - - 1 1.0- Lingkungan - - - - 1 - - 1 1.0

- Oseanografi dan Sains Atmosfir - - - - 1 - - 1 1.05 22.0

- Umum - - - - 1 - - 1 1.0- Pembangunan - - - - 3 12 - 15 15.0- Akuntansi - - 2 - 3 1 - 6 6.0

- Manajemen - - 1 - 23 8 - 32 32.0- Perencanaan dan Kebijakan Publik - - - - - - - - -- Kesekretariatan - - 3 - - - - 3 3.0

6 Ilmu Pemerintahan - - 1 4 - 1 - 6 6.0

7 2.0- Kelautan - - - - 1 - - 1 1.0- Perikanan Tangkap - - - - 1 - - 1 1.0

8 18.0- Sosial Ekonomi Pertanian - - - - 4 - - 4 4.0

- Ilmu Tanah - - - - 2 - - 2 2.0- Evaluasi dan Perencanaan

Penggunaan Lahan - - - - - - 2 2 2.0- Agronomi - - 1 - 5 - - 6 6.0- Peternakan - - - - 2 1 - 3 3.0

- Produksi Ternak - - - - 1 - - 1 1.09 3.0

- Kedokteran Umum - - - - 1 - - 1 1.0- Kesehatan Masyarakat - - - - 1 1 - 2 2.0

10 1.0- Kedokteran Hewan - - - - 1 - - 1 1.0

11 1.0- Kehutanan - - - - 1 - - 1 1.0

12 2.0

- Perdata - - - - - - - - -- Pidana - - - - - - - - -- Administrasi - - - - - - - - -- Ilmu Hukum - - - - 2 - - 2 2.0

13 1.0- Tata Boga - - - - 1 - - 1 1.0

14 6.0- Geografi - - - - 1 - - 1 1.0- Pengelolaan Wilayah Pesisir DAS - - - - - 2 - 2 2.0

- Kimia - - - - - - - - -- Matematika / Statistika - - - - 3 - - 3 3.0

15 2.0- Dakwah - - - - 2 - - 2 2.0

JUMLAH - - 10 4 81 38 2 135 100.0

No.LATAR BELAKANG

PENDIDIKAN

KUALIFIKASI PENDIDIKANJUMLAH PERSENTASE

(%)DIPLOMAS1 S2 S3

Administrasi

Sosial

Komunikasi

Teknik

Ekonomi

Kelautan dan Perikanan

IAIN

Pertanian

Kedokteran/Kesehatan Masyarakat

Kedokteran Hewan

Kehutanan

Hukum

Pendidikan

MIPA

Sumber : Kepegawaian Bappeda, 2012 (diolah).



Gambar 2.1 Grafik Kualifikasi Pendidikan Aparatur pada Bappeda Aceh

2.2.2 Asset/modal

Ketersediaan sarana dan fasilitas juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping sumberdaya manusia yang profesional. Bappeda Aceh telah dilengkapi sarana dan fasilitas yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung sudah memiliki gedung sendiri yang cukup representatif untuk pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Bappeda Aceh seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Rincian Sarana dan Fasilitas pada Bappeda Aceh

No Uraian Unit

1. Tanah 2 persil

2. Bangunan Gedung 2 unit

3. Kendaraan roda dua 12 unit

4. Kendaraan roda empat 16 unit



5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Komputer (PC) ± 54 unit

Laptop ± 55 unit

Overhead Projector ± 12 unit

Printer ± 32 unit

Tabung pemadam kebakaran ± 19 unit

6. Mesin diesel 1 unit

7. Alat Studio 2 paket

8. Alat Keamanan 20 unit Sumber : Sub Bagian Umum Bappeda Aceh, 2012.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bappeda juga memiliki fasilitas perpustakaan

yang dilengkapi koleksi berbagai jenis buku seperti Agama, Ekonomi, perencanaan, hukum,

dan semua telah disusun dalam bentuk katalog. Jumlahnya mengalami peningkatan setiap

tahun dengan penambahan koleksi yang terbaru. Selain koleksi buku juga dilengkapi dengan

majalah, buletin, laporan penelitian, jurnal.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Aceh

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai badan perencana

pembangunan daerah telah melaksanakan tugas antara lain:

- Menyusun dokumen RTRWA 2010-2030

- Menyusun dokumen RPJPA 2005-2025

- Menyusun dokumen RPJMA 2012-2017

- Menyusun dokumen RKPA setiap tahun

- Menyusun dokumen KUA dan PPAS setiap tahun

- Menyusun dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)

- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan yang bersumber dari APBA, APBN, donor, dan lain-lain.

Demikian juga terhadap fungsi selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah

Bappeda telah meaksanakan fungsinya melakukan koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang keistimewaan Aceh dan SDM,

bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan, UPTB Pusat Data Geospasial



Aceh. Demikian juga, koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat

Kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional.

2.3.1. Capaian Kinerja

Selama melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Aceh sejak tahun 2007 hingga saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-badan Pemerintah

Provinsi NAD dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009. Hasil evaluasi kinerja

Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pencapaian kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Aceh

(Lihat file Tabel Evaluasi Finish)



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 20121 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1Tersedianya dokumen perencanaan RTRWA yang telah ditetapkan dengan Qanun

1 dokumen 1 20% 50% 75% 80% 85% 20% 50% 75% 80% 85%

2Tersedianya dokumen perencanaan RPJPA yang telah ditetapkan dengan Qanun

1 dokumen 30% 50% 70% 30% 50% 70%

3Tersedianya dokumen perencanaan RPJMA Tahun 2007-2012 dan draft qanun rancangan awal RPJMA Tahun 2012-2017

2 dokumen 1 1 100% 20% 100% 20%

4Tersedianya dokumen perencanaan RKPA yang telah ditetapkan dengan Pergub

6 dokumen 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, penngendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

6 Laporan 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 6 dokumen 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target IKK

3

No

Banda Aceh, Januari 2013

Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, Ms

Tabel 2.5Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Aceh

Kepala Bappeda

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPARealisasi Capaian TahunTarget Renstra SKPA Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%)



Analisis pengelolaan pendanaan Bappeda Aceh melalui pelaksanaan Renstra

periode 2007-2012 yang dapat dilihat adalah pada tahun 2008, Bappeda Aceh

mengusulkan Rp. 32.000.000.000 Tiga puluh dua milyar rupiah) yang ditetapkan dalam

DPA Rp. 31.266.980.000. (tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta

Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), realisasi sebesar Rp. 17.746.292.037 (tujuh

belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tiga

puluh tujuh rupiah) atau sebesar 57 persen. Tidak terealisasinya anggaran tersebut

disebabkan pengesahan RAPBA menjadi APBA pada tanggal 25 Juni 2008 sehingga sisa

waktu untuk pelaksanaan sangat terbatas.

Pada tahun 2009, Bappeda Aceh mengusulkan Rp. 28.000.000.000 (dua puluh

delapan milyar rupiah) yang ditetapkan dalam DPA Rp. 46.968.336.000. (empat puluh

enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu

rupiah), realisasi sebesar Rp. 21.710.485.980 (dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh

juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau

sebesar 46 persen. Pengesahan RAPBA menjadi APBA pada tanggal 5 Maret 2009, tidak

terealisasinya anggaran tersebut disebabkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima

belas milyar rupiah) harus disetorkan kembali ke kas daerah karena kegiatan tersebut

belum tersedia dokumen rencana kegiatan Pengumpulan Database Pembangunan Aceh.

Pada tahun 2010, Bappeda Aceh mengusulkan Rp. 34.275.551.998 (tiga puluh

empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu Sembilan

ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang ditetapkan dalam DPA Rp. 36.061.258.593

(tiga puluh enam milyar enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima

ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Realisasi sebesar Rp. 33.231.542.408 (tiga puluh tiga

milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan

rupiah) atau sebesar 92 persen. Pengesahan RAPBA menjadi APBA pada tanggal 13 April

2010.

Pada tahun 2011, yang ditetapkan dalam DPA Bappeda Aceh sebesar Rp.

36.416.800.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus ribu

rupiah). Realisasi sebesar Rp. 33.116.000.039 (tiga puluh tiga milyar seratus enam belas

juta tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 93,4 persen.



Pada tahun 2012, yang ditetapkan dalam DPA Bappeda Aceh sebesar Rp.

45.591.043.013 (empat puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat

puluh tiga ribu tiga belas rupiah). Realisasi sebesar Rp. 37.393.919.165 (tiga puluh tujuh

milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus enam

puluh lima rupiah) atau sebesar 82,02 persen.

Lebih jelasnya Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda dapat dilihat

pada Tabel 2.6.



Bab III |Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi 1


Rincian evaluasi kinerja kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai

dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka

pencapaian akuntabilitas kinerja BAPPEDA Aceh selama Tahun 2007-2012 dapat dikatakan

baik karena rasio setiap tahunnya meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja pengelolaan pendanaan Bappeda Aceh adalah prosedur/mekanisme yang semakin baik

dan lancar serta progres pelaksanaan program yang terarah dengan percepatan dan

pengendalian kegiatan APBA.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Aceh

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada

kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG’s yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth

serta Pro Environtment maka Bappeda ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan

koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan

tersebut.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Bappeda dalam hal

pembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan

nasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah:

1. Menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA baik berupa

draft peraturan pemerintah, draft peraturan presiden dan peraturan daerah serta

peraturan lainnya.

2. Penataan tata ruang dan wilayah.

3. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan sistem

informasi yang belum optimal.

4. Meningkatkan koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan.

5. Lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta legislatif sebagai mitra kerja.

6. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

7. Peningkatan kapasitas aparatur perencana.

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan

pelayanan di Bappeda Aceh antara lain :

a. Penerapan otonomi khusus kepada daerah dalam pengembangan potensi daerah.



b. Banyak dukungan dari lembaga diluar pemerintah.

c. Adanya komitmen kuat dari pemerintah terhadap pencapaian MDGs.

d. Adanya tata ruang wilayah yang mengatur pengembangan kawasan strategis yang

terintegrasi.

e. Membangun Pusdatin dan membuat e-plainning.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA ACEH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan

pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat

mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh

dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh, sumber

daya manusia, penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bappeda Aceh memiliki 175 orang pegawai yang terdiri dari 19 orang pejabat

struktural, 153 orang staf, satu orang tenaga fungsional peneliti, dua orang tenaga fungsional

perencana. Komposisi pegawai tersebut masih belum sesuai dibandingkan dengan beban kerja

yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian

juga, dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya.

Ketersedian peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat

kinerja sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bappeda Aceh menghadapi beberapa permasalahan

yaitu :

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum

sesuai dengan bidang keahlian;

b. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas;

c. Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia;

d. Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan

tahunan sehingga tidak tepat waktu;

e. Belum terlaksananya perencanaan secara e-planning;

f. Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan



Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai

lembaga perencanaan pembangunan di Aceh perlu diperkuat agar dapat memastikan

berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik.

Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait

dengan tujuan jangka menengah Bappeda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Internal Kelembagaan Bappeda Aceh

Tujuan Jangka Menengah Bappeda

Aceh

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan

- Tingginya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas

- Pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja

2. Terlaksananya tata kelola birokrasi BAPPEDA Aceh yang baik dan bersih (good and clean governance)

Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia

Belum tertatanya sistem pengelolaan aset dengan baik

- Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal

3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Aceh tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat

Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu

Peran aktif dari SKPA terhadap perncanaan masih kurang

- Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan Aceh

4. Terciptanya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Aceh yang rasional, proporsional,

Belum terlaksananya perencanaan secara e-planning

Sistem elektronik yang belum memadai

- Keterbukaan informasi dan komunikasi



transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Aceh;

5. Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;

Belum sinergisnya perencanaan sesuai dengan potensi daerah

- Pemanfaatan sumberdaya alam yang masih belum tepat guna

- Masih kurangnya aparatur di bidang penelitian

- Daerah memiliki potensi yang sangat memadai

6. Terlaksananya pengendalian pembangunan Aceh yang efektif dan efisien;

Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

Jadwal perencanaan sering tidak tepat waktu

- Tersedianya alat komunikasi yang dapat diakses kapan saja

7. Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;

Terbatasnya data yang valid dan berkualitas

Koordinasi dengan stakeholders di bidang data masih kurang

- Adanya keinginan bersama antar SKPA dan pihak terkait dalam penyeragaman data

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bappeda Aceh sebagai lembaga teknis perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi,

misi dan Program Prioritas Aceh tahun 2012-2017 yaitu:



3.2.1 Visi

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi

Aceh yang Bermartabat Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang

Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025.

Bermartabat kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang

tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat

manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah Perwujudannya antara lain melalui

penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya,

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang

islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi

berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan

sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan

mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara

partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat

bagi masyarakat Aceh.

Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan

keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan

efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan

Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam

Undang-Undang tersebut guna tercapaianya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan

sejahtera dalam bingkai NKRI.



3.2.2 Misi

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan

Aceh sebagai berikut:

a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan

penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi.

Setiap tahunnya Bappeda Aceh berkoordinasi dengan SKPA terkait dalam mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-

peraturan turunan UUPA dengan membuat dokumen perencanaan tahunan agar

dipedomani oleh SKPA.

b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan

masyarakat

Untuk mendukung dan menerapkan nilai-nilai budaya Aceh. Bappeda Aceh telah

menerapkan muatan hal tersebut, hal ini dapat dilaksanakan dan nilai-nilai disemua

sektor kehidupan masyarakat. Bappeda Aceh dalam mendukung misi tersebut selama ini

melaksanakan kegiatan yang sifatnya penguatan nilai-nilai budaya Aceh. Kemudian

penguatan nilai-nilai dinul Islam disemua sektor kehidupan masyarakat. Bappeda Aceh

melaksanakan dalam ibadah shalat berjamaah di Mushalla At-Taubah Bappeda Aceh.

Dalam mengimplimentasikan nilai-nilai Dinul Islam. Bappeda Aceh secara rutin

melaksanakan kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) setiap tahun dan

Ceramah dalam 1 minggu sekali dan pada bulan Suci Ramadhan melaksanakan Ceramah

Agama setelah shalat dhuhur berjamaah. Disamping itu juga kegiatan yang dilaksanakan

oleh Ibu Dharma Wanita Persatuan Bappeda Aceh setiap hari Jum’at secara rutin juga

melaksanakan kajian dan pengajian yang mendatangkan penceramah sesuai dengan

keahlian keilmuannya.

c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

Target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh adalah menurunkan angka

kemiskinan dan pengangguran serta mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan

sehingga dalam penentuan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Musrenbang



masih harus melihat terhadap indikator tersebut agar target dalam RPJMA 2012-2017

dapat diwujudkan, oleh Bappeda Aceh sangat berperan dalam menentukan arah dan

kebijakan pembangunan Aceh. Adapun beberapa program dalam pembangunan ekonomi

dan pengurangan kemiskinan adalah pembangunan infrastruktur sektor riil,

pengembangan sektor pertanian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur perekonomian di Aceh, Bappeda

menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang

(RPJPA 2005-2025), jangka menengah (RPJMA 2007-2012) dan tahunan (RKPA) serta

penyusunan Rencana Induk Otsus-Migas untuk berbagai sektor. Selain itu juga telah

dibentuk TimTask Force Infrastruktur, Tim Koordinasi Bersama Pembangunan Pelabuhan

Kuala Idi. Perencanaan tersebut akan diimplementasikan oleh badan/dinas teknis terkait

berdasarkan skala prioritas dan anggaran tersedia. Bappeda selaku badan perencana akan

melakukan evaluasi terhadap rencana-rencana tersebut setiap tahunnya.

d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

Bappeda sebagai lembaga perencanaan berperan pada tataran koordinasi dengan

instansi terkait dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan

kemanfaatan. Dalam menjalankan fungsi perencanaan, Bappeda Aceh selalu berinovasi

dalam menciptakan pembangunan Aceh yang fokus dengan memperkuat fungsi koordinasi

antar SKPA dan akan mengembangkan sistem e-plainning agar perencanaan lebih terarah

dan tepat waktu.

e. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA

Dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi

sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan

mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif maka Bappeda Aceh

telah menyiapkan master plan mulai dari Draft RTRW sampai kepada KLHS

3.2.3 Prioritas Pembangunan Aceh

Visi dan Misi pembangunan Aceh dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program

prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah Aceh. Adapun (sepuluh) prioritas



pembangunan Aceh adalah sebagai berikut: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2)

Keberlanjutan Perdamaian; 3) Dinul Islam, Adat dan Budaya; 4) Ketahanan Pangan dan Nilai

Tambah Produk; 5) Penanggulangan Kemiskinan; 6) Pendidikan; 7) Kesehatan; 8)

Infrastruktur yang Terintegrasi; 9) Sumber Daya Alam Berkelanjutan; dan 10) Kualitas

Lingkungan dan Kebencanaan.

Analisis visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta

faktor pendorong dan penghambat dalam penjabarannya secara lengkap dapat dilihat pada

Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan di Bappeda Aceh

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Visi :

Aceh yang Bermartabat Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki

No Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA

Faktor


1 2 3 4 5

1 Misi 1 Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi

Prog. Pengembangan data dan Informasi

Minimnya data dan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan

Kurangnya aparatur pengolahan data

Adanya dukungan dari teknologi berbasis data melalui internet

2 Misi. 2 Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat

Prog. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Belum tersedianya acuan dalam penerapan indikator pembangunan dan SPM

Proses pembahasan rencana pembangunan terkendala

Adanya surat dari pemerintah pusat mengenai percepatan SPM

3 Misi. 3 Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

Prog. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Belum adanya konsep pertumbuhan ekonomi yang terpadu

Dokumen master plan pertumbuhan ekonomi blm

Adanya program MP3EI dari pemerintah pusat



tersedia

4 Misi 4 Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

Prog. Kerjasama Pembangunan

Belum terciptanya dokumen perencanaan yang sinkron dan sinergi antar daerah

Masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai system perencanaan

Tersedianya bimtek dan diklat mengenai perencanaan pembangunan

Prog. Pengembangan Wilayah Perbatasan

Masih kurangnya data dan informasi dalam pengembangan wilayah perbatasan

Acuan wilayah perbatasan masih bersifat umum

Tersedianya regulasi mengenai Tapal Batas

Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah

Belum adanya acuan yang detail dan rinci dalam sistem perencanaan daerah sehingga belum ada indikator yang tepat

Masih adanya perbedaan peraturan perundang-undangan antar dokumen perencanaan

Adanya otonomi daerah dalam menentukan kebijakan

5 Misi 5 Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA

Prog. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Belum terintegrasinya konsep, data dan informasi, potensi, permasalahan dan penanggulangan

Kurangnya data dan informasi yang disebabkan oleh masihnya rendahnya sdm yang ada

Tersedianya teknologi dan sumber daya alam

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Aceh

Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010,

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa

Renstra Bappeda perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Bappenas.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama

Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP)

yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah

dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat

kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan

didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia,

organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.



Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:

- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,

dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan

- Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN

- Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya Penugasan lainnya dari

Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional” adalah:

persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari

Pemerintah/Presiden.

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan

dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Renstra Bappeda juga

memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sasaran dalam Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi

pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. Beberapa faktor

penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda dijelaskan dalam Tabel 3.3 berikut

ini:



Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Pelayanan Bappeda

Sasaran Renstra Bappenas

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Faktor


- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

- Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN

- Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP

Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, Renstra dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah

Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana

Penyusunan RPJMN belum mengadopsi aspirasi Daerah seiring Otonomi Daerah

Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional

Program/kegiatan yang diusulkan di sesuaikan kewenangan masing-masing

Terbatasnya alokasi anggaran untuk menampung aspirasi Daerah setiap Tahun

Program/kegiatan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah

Potensi Daerah sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan di daerah, salah satu tugasnya

menyusun rencana tata ruang dan wilayah provinsi sebagaimana yang diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan

Ruang Daerah. Semua kegiatan perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh

Dinas/Instansi harus sesuai dengan rencana pola ruang dan struktur ruang yang sudah

ditetapkan. Demikian juga dalam pemanfaatan ruang oleh semua pihak, akan dilakukan

evaluasi setiap tahun dibawah koordinasi Bappeda.



Selain itu, dalam penyusunan pola ruang dan struktur ruang Aceh, Bappeda

mempedomani rencana tata ruang nasional yang menjadi rujukan bagi tata ruang provinsi.

Karena Bappeda tidak melakukan pembangunan fisik di lapangan, tentunya pelanggaran

terhadap pola ruang dan struktur ruang tidak terjadi. Bappeda Aceh telah menyiapkan Draft

Rencana Tata ruang dan Wilayah sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan

selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Aceh.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi

baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas,

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor :0442/MPPN/11/2010 tentang

peningkatan efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan K/L di daerah serta

peningkatan peran aktif Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dalam salah satu pasalnya

disebutkan bahwa Bappeda selaku Badan Perencana Pembangunan berkewajiban

mengkoordinir seluruh program yang direncanakan baik bersumber dari dana APBN maupun

dari lembaga donor.

Dalam rangka mewujudkan Bappeda sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Monitoring

dan Evaluasi Pembangunan Terbaik pada Tahun 2015, pusat data dan informasi

pembangunan, serta pusat penelitian/kajian dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian adalah :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia

2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan bidang studinya

3. Struktur organisasi Bappeda yang terlalu ramping

4. Seringnya dilakukan mutasi di lingkungan Bappeda

5. Belum optimalnya koordinasi Bappeda baik internal maupun eksternal

6. Hasil-hasil monitoring dan evaluasi belum digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan perencanaan pembangunan



7. Terbatasnya peralatan pendukung

8. Terbatasnya anggaran pembangunan

9. Belum terpusatnya database yang digunakan sebagai dasar perencanaan

10. Kurangnya tenaga fungsional peneliti dan perencana

11. Terbatasnya Pedoman prosedur kerja dan SOP untuk mendukung pelaksanaan tupoksi

12. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait

13. Peningkatan koordinasi dengan pihak legislatif dan pihak lainnya.

Bab I|Pendahuluan 15


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Bappeda

Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi

harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan

produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan Aceh sekaligus

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang

berkepentingan (stakeholder) dengan perencanaan tersebut.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam

bernegara. Dalam rangka tersebut diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah Aceh yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 –

2017 yaitu : “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan

Undang-undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”.

Berdasarkan pada visi di atas, dan melihat kondisi Provinsi Aceh pasca konflik dan

bencana tsunami dan gempa bumi dan dengan berpegang kepada tugas pokok dan fungsinya,

maka Bappeda Provinsi Aceh menetapkan visi untuk periode tahun 2012 - 2017 yaitu :

“Menjadikan Bappeda Aceh sebagai pusat perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan Aceh yang

proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan ”.

Makna dari visi ini adalah BAPPEDA sebagai pusat perencanaan, pengendalian,

monitoring dan evaluasi pembangunan yang berkualitas yang terintegrasi pada semua lintas

sektor baik melalui sumber dana dari APBA maupun APBN serta sumber dana lainnya yang

proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan.



Proporsional adalah suatu ukuran yang menunjukkan kondisi yang rasional;

Terintegrasi adalah pendekatan kerja yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas

pelaku dalam sebuah relasi yang komplementer dan saling sinergis satu sama lain;

Inovatif adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima

sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi atau suatu gagasan

baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau suatu proses

kreatif dalam menemukan hal yang baru atau pengembangan dari yang sudah ada, dan

Berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus dan berkesinambungan.

Perumusan misi ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dari pihak-

pihak terkait dan tetap menyiapkan diri untuk perubahan di masa yang akan datang.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi Bappeda Aceh kedepan yaitu

dengan :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi lebih berkualitas dan profesional;

2. Peningkatan pengelolaan dan analisis data yang valid dan berkualitas serta dapat

dipertanggung jawabkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan;

3. Peningkatan koordinasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan;

4. Sistim perencanaan yang berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif;

5. Peningkatan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan.

.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap

aparatur BAPPEDA Aceh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan

berdasarkan beberapa indikator yaitu :

a. Tersedianya sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (e-planning);

b. Terkoordinirnya penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berbasis fakta dan data secara tepat waktu;

d. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik (e-monev);

e. Terbentuknya pusat data dan informasi yang terintegrasi sebagai basic perencanaan

pembangunan Aceh dalam bentuk informasi teknologi Web.



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Aceh

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin

diwujudkan adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya

masing-masing;

2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Aceh tepat waktu, operasional,

fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat;

3. Terciptanya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Aceh yang

rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas

penggunaan anggaran Aceh;

4. Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan

dokumen perencanaan;

5. Terlaksananya pengendalian pembangunan Aceh yang efektif dan efisien;

6. Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis perencanaan pembangunan

yang dapat diakses dengan system on line;

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengah

dapat dilihat pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA ACEH

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja pada Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian dibidang perencanaan pembangunan

Orang 20 20 20 20 20 20

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran

Prosentase pemenuhan peralatan kerja dan perlengkapan kantor % 15 15 15 15 20 20

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Aceh tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat

Terwujudnya ketepatan waktu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan

Prosentase ketepatan waktu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan

% 10 15 15 20 20 20

Terciptanya kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan

Prosentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan % 16 16 16 16 16 20

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan % 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.5

Terciptanya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Aceh yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Aceh

Terwujudnya penganggaran dan perencanaan yang tepat sasaran serta transparan

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Dok 1 1 1 1 1 1

Tersedianya data dan informasi kegiatan kinerja setiap tahun APBA per SKPA

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Dok 1 1 1 1 1 1

Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Prosentase hasil penelitian dan pengembangan % 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.5

Meningkatnya literatur mengenai kajian dan penelitian yang dapat digunakan sebagai basis perencanaan

jumlah kajian dan penelitian yang digunakan sebagai basis perencanaan Dok 2 2 2 2 2 2

Terlaksananya pengendalian pembangunan Aceh yang efektif dan efisien

Meningkatnya kinerja pembangunan daerah secara efektif dan efisien

Prosentase capaian kinerja pembangunan daerah % 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.5

Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan system online

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Prosentase pengolahan data spasial/peta dan analog % 20 20 15 15 15 15

Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan dengan sistem online

Prosentase data dan informasi dengan sistem online % 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.5



4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Aceh

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis,

realistis, rasional, dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Secara

lengkap strategi dan Kebijakan Bappeda Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi : 1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Profesional.

Strategi : 1. Tingkatkan kualitas SDM.

1. Laksanakan capacity building SDM perencana pembangunan

2. Tingkatkan kegiatan yang berorietasi pada perencanaan dan memperluas

wawasan dalam perencanaan pembangunan.

Kebijakan : 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.

2. Memfasilitasi aparatur bappeda untuk mendapatkan pendidikan

dasar perencanaan.

3. Memfasilitasi aparatur bappeda untuk mendapatkan pendidikan dan

pelatihan fungsional perencana dan peneliti.

Misi : 2. Peningkatan pengelolaan dan analisis data yang valid dan berkualitas serta

dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar dalam perencanaan

pembangunan;

Strategi : 1. Tingkatkan koordinasi data yang valid untuk perencanaan pembangunan;

2. Tingkatkan pengelolaan kualitas data yang valid sebagai dasar dalam

perencanaan pembangunan

3. Tingkatkan analisis data yang valid dan berkualitas serta dapat dipertanggung

jawabkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan;

Kebijakan : 1. Meningkatkan koordinasi data untuk perencanaan pembangunan Aceh;

2. Meningkatkan pengelolaan kualitas data yang valid sebagai dasar dalam

perencanaan pembangunan,

Misi : 3. Peningkatan koordinasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan;

Strategi : 1. Tingkatkan intensitas koordinasi perencanaan pembangunan Aceh;

2. Tingkatkan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Aceh,

nasional dan Internasional.

Kebijakan : 1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Aceh;

2. Pelaksanaan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Aceh,



nasional dan Internasional.

Kebijakan : 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

secara tepat waktu

Misi : 4.Sistem perencanaan yang berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif;

Strategi : 1. Tingkatkan perencanaan yang berbasis kajian secara komprehensif dan inovatif

2. Tingkatkan perencanaan berbasis data

Kebijakan : 1. Pelaksanaan Pengembangan pusat kajian dan informasi

2. Pelaksanaan Pengembangan pusat data yang terintegrasi

Misi : 5. Peningkatan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Strategi : 1. Tingkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

2.Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung system

pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan secara on line.

Kebijakan : 1. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

secara tepat waktu

Bappeda Aceh sebagai badan perencanaan pembangunan Aceh harus mampu

melakukan koordinasi dalam membuat/merumuskan berbagai dokumen perencanaan

pembangunan Aceh yang berkualitas, handal, fokus, berkelanjutan dan tuntas berdasarkan

asas kebutuhan, manfaat dan tepat waktu.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bappeda Aceh sebagai badan perencanaan

pembangunan daerah, maka program/kegiatan prioritas ke depan adalah:

1. Meningkatkan penelitian dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi Aceh sebagai

basic perencanaan;

2. Meningkatkan sumberdaya aparatur perencana secara optimal melalui peningkatan

profesional, produktivitas dan berakhlakul karimah (cerdas, kreatif, disiplin, dan tidak

melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme);

3. Memperbaiki sistem serta meningkatkan sarana dan parasarana kerja bagi aparatur

perencana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK terutama di bidang dan

teknologi informasi;

4. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal, operasional,

fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipaif dan akuntabel;



5. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Aceh baik

internal, maupun ekternal (stakeholders) dalam rangka mengakomodasikan berbagai

kepentingan pelaku pembangunan Aceh;

6. Mengembangkan pusat data data dan informasi Aceh secara terintegrasi dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja, keluaran program dan pagu per

Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam

RPJM Aceh 2012-2017, selanjutnya diuraikan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap

program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini

didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA Aceh.

Selama lima tahun, BAPPEDA Aceh melaksanakan sebelas program yaitu:

1. Program Kerjasama Pembangunan;

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;

5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

6. Program Inovasi Daerah;

7. Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Internasional;

8. Program Pengembangan Data/Informasi;

9. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

10. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;

11. Program Diseminasi dan Informasi Teknologi.

Sebelas program tersebut terdiri atas 46 kegiatan dengan indikator kinerja program

(outcome) dan kegiatan (output)nya masing-masing yang diharapkan dapat mendukung

pencapaian visi dan misi Bappeda Aceh lima tahun ke depan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini.



PEMERINTAH ACEH 2012 · Bappeda sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh mempunya i tugas ... Bab II|Gambaran Pelayanan Bappeda 4 ... Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Documents