SEBELUM MEMBUAT PERDES ADA TAHAPAN YANG HARUS DILALUI OLEH
PEMERINTAH DESA DALAM MELAKUKAN PEMEKARAN DUSUN
1. Syarat Adminitrasia. Surat Usulan dari masyarakaTb. Surat
persetujuan dari BPDc. BA Hasil rapat BPD dari Kades serta
Perangkat Desad. Daftar hadir rapat ( absensi rapat )e. Nama Dusun
yang akan dibentuk dan RT, RW dan Blok yang akan bergabungf.
Rekomendasi /pertimbangan (persetujuan ) dari camat2. Syarat
Tehnika. Gambaran Umum dan Potensi Dusunb. Syarat Fisik
kewilayahan:1. Data wilayah Dusun induk sebelum pemekaran dan
setelah pemekaran2. Data luas wilayah dusun pemekaran ( Dusun yang
akan dibentuk)3. Jumlah penduduk dusun induk sebelum pemekaran dan
setelah pemekaran4. Jumlah penduduk dusun pemekaran ( dusun yang
akan dibentuk , min 500 Jiwa atau 58 KK 5. Jumlah RT dan KK dusun
induk sebelum pemekaran dan setelah pemekaran6. Jumlah RT dan KK
dusun pemekaran ( dusun yang akan dibentuk )7. Sketsa peta dusun
induk sebelum dan sesudah pemekaran8. Sketsa dusun pemekaran (
dusun yang akan dibentuk )9. Batas dusun induk sebelum dan sesudah
pemekaran10. Batas dusun pemekaran ( dusun yang akan dibentuk .
TIM PENELITIAN KELENGKAPAN DUSUN
Tanggal :Nama :
Tanda Tangan :
Catatan ::
KEPALA DESA CISAMBENGKABUPATEN MAJALENGKA
PERATURAN DESA CISAMBENGNOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CISAMBENG,
Menimbang:a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk,
kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Cisambeng
Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, maka untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan Dusun melalui
pemekaran dusun dimaksud;
b. bahwa terdapat prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa
Cisambeng Kecamatan Palasah untuk membentuk dusun yang dituangkan
dalam Berita Acara Musawarah Desa;
c. Bahwa sesuai UU Desa No 6 tahun 2014 pasal (8) ayat 4 Dalam
wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang
disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial
budaya masyarakat Desa. d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,serta untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa secara
berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat dan
kemajuan pembangunan, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang
Pembentukan Dusun Tengah.2.
Mengingat:1. UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);2. Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;4. Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;6.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;7. Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka No.8 tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 2 tahun
2015 tentang Desa.
Dengan kesepakatan bersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA
CISAMBENG
M E M U T U S K A N:
Menetapkan:PERATURAN DESA CISAMBENG TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
TENGAH
BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia2.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.4. Kepala Desa adalah pejabat
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;5. Perangkat Desa adalah
Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana
Kewilayahan.6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.7. Musyawarah
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.8. Blok adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.9. Dusun atau yang
disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Dusun adalah
merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa Cisambeng yang
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.10. Peraturan Desa adalah
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Pemerintah Desa 11. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang
berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam
wilayah dusun dan masuk kedalam bagian dari perengkat desa
kewilayahan.12. Pembentukan dusun adalah penggabungan beberapa
dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari
satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.13. Rukun Warga yang
selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat Desa Cisambeng dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa.
BAB IITUJUAN PEMBENTUKAN WILAYAH DUSUN TENGAHPasal 2
(1)Tujuan Pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan Pemerintahan di Desa khususnya dalam hal pelayanan
kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna;(2)Tujuan
Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), juga dapat
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan
di setiap Dusun.
BAB IIIPEMBENTUKAN WILAYAH DUSUNPasal 3
(1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Dusun Tengah dari hasil
pemekaran Dusun Koja dan Tegal Simpur dengan wilayah meliputi :a.
Blok Jumat (RW 01 dan 02);b. Blok Sabtu (RW 03);c. Blok Minggu (RW
04)d. Blok Senin (RW 05)e. Blok Selasa (RW 06); danf. Blok Rabu (RW
07)(2) Dengan dibentuknya Dusun Tengah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), maka wilayah Dusun Koja meliputi Blok Kamis (RW 08 dan RW
09);(3) Dengan dibentuknya Dusun Tengah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), maka wilayah Dusun Tegal Simpur meliputi Blok Tegal
Simpur (RW 10 dan RW 11);
Pasal 4
Batas Dusun Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
adalah :a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Majasuka Kecamatan
Palasah Kabupaten Majalengka dibatasi aliran sungai cisambeng;b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palasah Kecamatan Palasah
Kabupaten Majalengka dibatasi aliran sungai cisambeng;c. Sebelah
Selatan berbatasan dengan Desa Pasir Kecamatan Palasah Kabupaten
Majalengka dibatasi tanah PJKA bekas jalur kereta api; dand.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah
Kabupaten Majalengka yang dibatasi saluran irigasi sawah citapen,
sungai cilumpang dan sungai cikeruh .
Pasal 5
Batas Dusun Koja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
adalah :a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Leuwiliang
Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dibatasi aliran sungai
cikeruh;b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Majasuka Kecamatan
Palasah Kabupaten Majalengka dan Dusun Tengah Desa Cisambeng
dibatasi sungai cikeruh;c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa
Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;dand. Sebelah Barat
berbatasan dengan Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten
Majalengka.
Pasal 6
Batas Dusun Tegal Simpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) adalah :a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Majasuka
Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;b. Sebelah Timur berbatasan
dengan Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan
Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;c. Sebelah
Selatan berbatasan dengan Desa Buniwangi Kecamatan Palasah
Kabupaten Majalengka;dand. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa
Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka.
Pasal 7
Batas Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.
Pasal 8
Sebelum dimekarkan Dusun Koja memiliki Luas Wilayah ......
(...................................................................)
Ha, dusun Tegal Simpur memiliki Luas Wilayah
............(...........................................................)
Ha
Pasal 9
Dengan dilakukannya pemekaran, maka Dusun Koja memiliki Luas
...... (.................................... ) Ha , Dusun
Tegalsimpur memiliki Luas Wilayah ...... (
................................................................)
Ha dan Dusun Tengah memiliki Luas Wilayah ...... (
................................................................)
.
Pasal 10
Sebelum dimekarkan Dusun Koja memiliki jumlah penduduk ...... (
..................... ) Jiwa atau ............ (
........................... ) Kepala Keluarga dan sebelum
dimekarkan Dusun Tegalsimpur memiliki jumlah penduduk ...... (
..................... ) Jiwa atau ............ (
........................... ) Kepala Keluarga.
Pasal 11
Dengan dilakukan pemekaran Dusun Koja memiliki jumlah penduduk
...... ( ..................... ) Jiwa atau ............ (
........................... ) Kepala Keluarga , sebelum dimekarkan
Dusun Tegalsimpur memiliki jumlah penduduk ...... (
..................... ) Jiwa atau ............ (
........................... ) Kepala Keluarga dan sebelum
dimekarkan Dusun Tengah memiliki jumlah penduduk ...... (
..................... ) Jiwa atau ............ (
.......................... ) Kepala Keluarga.
BAB IVPEMERINTAHAN
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya wilayah Dusun Tengah sebagaimana
dimaksud pasal (3) ayat 1 selanjutnya Kepala desa menetapkan
seorang Kepala Dusun melalui mekanisme Musyawarah Desa yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan
Permusyawaratan Desa;(2) Jabatan Kepala Dusun Tengah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat diangkat dari perangkat desa yang berasal
dari wilayah Dusun Tengah dan atau dari masyarakat yang berdomisili
di Dusun Tengah;(3) Dengan terbentuknya wilayah Dusun tengah maka
terjadi perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja desa
sehingga perlu diatur dengan peraturan desa.
BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 13
(1) Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap pembentukan Dusun Tengah.(2) Pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemberian pedoman umum, bimbingan, arahan dan supervisi.(3) Teknis
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
Pasal 25Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan
di Majalengka pada tanggal .... Juli 2015 KEPALA DESA
CISAMBENG,
Cap/Ttd
.................................................
Diundangkan di Cisambengpada tanggal
.............................SEKRETARIS DESA CISAMBENG, KECAMATAN
PALASAHKABUPATEN MAJALENGKA,
IIS ISKANDAR
LEMBARAN DESA CISAMBENG KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015 NOMOR .........LAMPIRAN PERATURAN DESA CISAMBENG
KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR... TAHUN 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN TENGAH
PETA DUSUN DESA CISAMBENG