PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_187_TAHUN... · 2020. 7. 29. · Batubara PT Pada Idi di Desa Teluk Timbau Kecamatan

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 187 TAHUN 2020

T E N T A N O

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS

PERTAMBANGAN BATUBARA PT PADA IDI DI DESA TELUK TIMBAU

KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH UNTUK MELAYANI REPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Pcraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 Lentang Terminal

Khusus dan Terminal Untuk Kcpcntingan Sendiri,

Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum

selain untuk bongkar mual bahan baku, hasil produksi

dan peralatan pcnunjang produksi untuk kepentingan

sendiri tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan

darurat dengan izin dari Menteri;

b. bahwa pada wilayah Barito Sclatan, Provinsi Kalimantan

Tengah terdapat kcgiatan yang mcmcrlukan fasilitas

terminal untuk kegiatan bongkar muat hasil

pertambangan batubara, dimana Pclabuhan Rangga

Ilung sebagai pelabuhan umum tcrdekat tidak dapat

melayani pcrmintaan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan

dimaksud pada daerah Barito Sclatan, Provinsi

Kalimantan Tengah oleh karena keterbatasan

kemampuan fasilitas yang tcrsedia;

- 2 -

Mengingat

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terminal Khusus di

bidang pertambangan batubara PT Pada Idi telah

memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk

menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran

sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan

umum yang bersifat sementara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta

guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan

sementara Terminal Khusus PT Pada Idi untuk melayani

kepentingan umum, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin

Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan

Batubara PT Pada Idi di Desa Teluk Timbau Kecamatan

Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi

Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151), Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);

- 3 -

Menetapkan :

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1843);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun

2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk

Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 394);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun

2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 3335);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL

KHUSUS PERTAMBANGAN BATUBARA PT PADA IDI DI

DESA TELUK TIMBAU KECAMATAN DUSUN HILIR

KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.

- 4 -

PERTAMA : Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus PT Pada Idi

di Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah

dioperasikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Nomor BX-477/PP008 tanggal 18

Desember 2018 tentang Pemberian Izin Pengoperasian

Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Pada Idi di

Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, digunakan

sementara untuk melayani kepentingan umum berupa

bongkar/muat hasil pertambangan batubara untuk

perusahaan yaitu:

1. PT Dana Buana Asia;

2. PT Arsy Nusantara;

3. PT Mega Multi Energi;

4. CV Lahei Jaya Mandiri;

5. PT Maruwai Coal; dan

6. PT Lahai Coai.

KEDUA : Izin penggunaan terminal khusus PT Pada Idi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu)

tahun.

KETIGA : Penggunaan Terminal Khusus PT Pada Idi melayani

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Kantor

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung dengan

PT Pada Idi.

KEEMPAT : Penggunaan Terminal Khusus PT Pada Idi untuk melayani

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin

keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam

pelayanan jasa kepelabuhanan.

- 5 -

KELIMA

KEENAM

Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Pada Idi

selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan

sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Kantor

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung

melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap

penggunaan sementara terminal khusus PT Pada Idi untuk

pelayanan umum.

- 6 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;2. Menteri Keuangan;3. Menteri Perindustrian;4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;9. Gubernur Kalimantan Tengah;10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;12. Bupati Barito Selatan;13. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kclas II Rangga Ilung;14. Direksi PT Pada Idi.