-
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 268 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PENGEMBANGAN
PROVING GROUND BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR BEKASI PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
Menteri Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama dapat mendelegasikan kewenangan kepada
pejabat eselon I yang ruang lingkup, tugas dan tanggung
jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang akan dilaksanakan
melalui Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha;
b. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP 991 Tahun 2018 telah ditetapkan pendelegasian
kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung
Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan
-
- 2 -
Mengingat
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Pengembangan Proving Ground Baiai Pengujian Laik
Jalan dan Sertifìkasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)
Bekasi Provinsi Jawa Barat kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Darat;
c. bahwa untuk efektivitas dan memperlancar pelaksanaan
penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan pendelegasian
kewenangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan
Darat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
Pengembangan Proving Ground Baiai Pengujian Laik
Jalan dan Sertifìkasi Kendaraan Bermotor Bekasi
Provinsi Jawa Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Pengembangan Proving Ground Baiai Pengujian
Laik Jalan dan Sertifìkasi Kendaraan Bermotor Bekasi
Provinsi Jawa Barat kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Darat;
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5025);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 62);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
-
- 3 -
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam
Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016
tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan
Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
-
- 4 -
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN
SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA
DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN US AH A PENGEMBANGAN PROVING GROUND BALAI
PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR BEKASI PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.
: Melimpahkan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertindak
untuk dan atas nama Menteri Perhubungan dan mewakili
Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha Pengembangan Proving Ground Baiai Pengujian
Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi
Provinsi Jawa Barat.
: Pelimpahan kewenangan, tugas dan tanggung jawab
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA meliputi:
a. penyiapan prastudi kelayakan termasuk kajian
pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
b. menganggarkan biaya pelaksanaan pengadaan dan
pelaksanaan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha yang meliputi biaya pengumuman,
penggandaan dokumen, honorarium Panitia Pengadaan
dan biaya lain yang diperlukan setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri Perhubungan selaku pemberi
pelimpahan kewenangan Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama;
c. melakukan perencanaan dan penyiapan skema
Pembayaran Ketersediaan Layanan, dalam hai bentuk
pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana adalah
Pembayaran Ketersediaan Layanan;
-
- 5-
d. pengajuan dukungan Pemerintah dan/atau jaminan
pemerintah, jika diperlukan;
e. menetapkan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dan panitia pengadaan yang terdiri dari Tim Ahli,
dan Tim Pengendali Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha;
f. melakukan penjajakan minat pasar dan/atau konsultasi
publik dalam melaksanakan tahap penyiapan;
g. melakukan konsultasi pasar dalam melaksanakan tahap
transaksi;
h. melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proses
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang terdiri atas:
1. menerbitkan surat pernyataan kelayakan Proyek
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap
penyiapan;
2. menyediakan ruangan data dan informasi (data
roorrì) ;
3. memberikan persetujuan pada dokumen pengadaan
serta perubahannya yang diajukan oleh Panitia
Pengadaan;
4. menetapkan pemenang pelelangan atau menetapkan
hasil penunjukkan langsung;
5. menerbitkan pengumuman hasil pelelangan;
6. menjawab sanggah hasil pelelangan;
7. menyatakan proses prakualifikasi atau pemilihan
gagal;
8. menerbitkan surat penunjukan pemenang lelang;
9. menandatangani perjanjian Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha, perjanjian regres, perjanjian
terkait dengan pelaksanaan fasilitas penyiapan dan
pendampingan transaksi, dan perjanjian lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha Pengembangan
Proving Ground Baiai Pengujian Laik Jalan dan
Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi;
-
- 6 -
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
10. memastikan pemenuhan pembiayaan oleh Badan
Usaha Pelaksana;
11. melakukan manajemen pelaksanaan perjanjian
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
termasuk pada masa prakontruksi, konstruksi,
operasi komersial, dan masa berakhirnya perjanjian
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
12. hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
: Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaporkan
pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Pengembangan Proving Ground Baiai Pengujian Laik Jalan
dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi Provinsi Jawa
Barat kepada Menteri Perhubungan setiap 3 (tiga) bulan
sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
: Direktur Jenderal Perhubungan Darat selaku penerima
pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, dalam pelaksanaan tugasnya harus
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di
bidang penyediaan infrastruktur.
: Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab dalam pelimpahan kewenangan
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat.
-
- 7 -
KEENAM
KETUJUH
: Segala bentuk keputusan maupun tindak lanjut dari
pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 991
Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri
Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Proving Ground Baiai
Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
(BPLJSKB) Bekasi Provinsi Jawa Barat kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Darat dinyatakan masih tetap berlaku
sampai dengan dilakukannya perubahan berdasarkan
Keputusan Menteri ini.
: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 991 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) Pengembangan Proving Ground Baiai Pengujian Laik
Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi
Provinsi Jawa Barat kepada Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
- 8 -
KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;3. Menteri Keuangan;4. Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal;6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur
Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;7. Kepala Baiai
Pengujian Laik Jalan dan Sertifìkasi Kendaraan Bermotor
Bekasi.
,sesuai dengan aslinya K) HUKUM,
ADJI HERPRIARSONO