KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /KEPMEN-KP/2019 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN TATOARENG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem Kepulauan Tatoareng dan perairan sekitarnya yang memiliki potensi perikanan dan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, lamun, napoleon, dugong, lumba-lumba, penyu, hiu, maka perlu dilakukan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Tatoareng Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
21
Embed
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN …jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_13092019132353.pdfKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /KEPMEN-KP/2019 TENTANG KAWASAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2019
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN TATOARENG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem Kepulauan Tatoareng dan perairan sekitarnya yang memiliki potensi perikanan dan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, lamun, napoleon, dugong, lumba-lumba, penyu, hiu, maka perlu dilakukan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Tatoareng Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara;
b. bahwa pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- 2 -
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
- 3 -
Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN TATOARENG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.
KESATU : Menetapkan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara.
KEDUA : Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola sebagai Taman Pulau KecilKepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara.
KETIGA : Taman Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 164.251,94 (seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu koma sembilan empat) hektare, meliputi:
a. zona inti dengan luas 3.302,49 (tiga ribu tiga ratus dua koma empat sembilan) hektare.
b. zona pemanfaatan terbatas dengan luas terdiri atas:
1. sub zona wisata pantai dengan luas 123,13 (seratus dua puluh tiga koma satu tiga) hektare;
2. sub zona wisata bahari dengan luas 150,58(seratus lima puluh koma lima delapan) hektare;
3. sub zona situs budaya dengan luas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektare;
4. sub zona perikanan budidaya dengan luas 4,57(empat koma lima tujuh) hektare;
5. sub zona minawisata dengan luas 22,62 (dua puluh dua koma enam dua) hektare;
6. sub zona perikanan tradisional dengan luas 1.312,67 (seribu tiga ratus dua belas koma enam tujuh) hektare;
7. sub zona perikanan tangkap berkelanjutan dengan luas 6.934,39 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma tiga sembilan) hektare;
8. sub zona perikanan pelagis dengan luas 152.268,89 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan koma delapan sembilan) hektare.
- 4 -
c. zona lainnya dengan luas 129,53 (seratus dua puluh sembilan koma lima tiga) hektare terdiri atas:
1. sub zona rehabilitasi dengan luas 120,15(seratus dua puluh koma satu lima) hektare;
2. sub zona dermaga dengan luas 9,38 (Sembilan koma tiga delapan) hektare.
KEEMPAT : Taman Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utarauntuk melakukan pengelolaan Taman Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi penunjukan organisasi pengelola dan melakukan sosialisasikawasan.
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
Lembar PengesahanNo Pejabat Paraf
1. Sekretaris Jenderal
2. Sesditjen PRL
3. Sesditjen Perikanan Tangkap
4. Sesditjen Perikanan Budidaya
5. Ses. BRSDM KP
6. Karo Hukum dan Organisasi
- 5 -
LAMPIRAN IKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIANOMOR /KEPMEN-KP/2019TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN TATOARENG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
BATAS KOORDINATKAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEPULAUAN TATOARENG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA