LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN (Berita Resmi Kabupaten Sleman) NOMOR: 1 TAHUN 2005 SERI : E PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelak-sanaan, dan pengawasan pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Sleman yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
48
Embed
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dapat dilihat di
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN(Berita Resmi Kabupaten Sleman)
NOMOR: 1 TAHUN 2005 SERI : E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMANNOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelak-sanaan, dan
pengawasan pembangunan daerah perlu disusun rencana
pembangunan jangka panjang daerah;
b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah
merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah
yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat
Kabupaten Sleman yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan
pembangunan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Sleman Tahun 2006-2025.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,
13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950).
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
dan
BUPATI SLEMAN,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2006-2025.
Pasal 1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 adalah
dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah
yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat
serta ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025
berkedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang
2
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Sleman dengan
memperhatikan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional.
Pasal 3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 berfungsi
sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di
Kabupaten Sleman.
Pasal 4
Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-
2025 disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAH
BAB III DASAR FILISOFIS, VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI
BAB IV ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V PELAKSANAAN
BAB VI PENUTUP
Pasal 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 adalah
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman
Tahun 2006-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.yang
ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.
3
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 22 Nopember 2005
BUPATI SLEMAN,
Cap/ttd
IBNU SUBIYANTO
Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 24 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
Cap/ttd
SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E
4
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMANNOMOR : 7 TAHUN 2005TANGGAL : 22 NOPEMBER 2005
BAB IPENDAHULUAN
A. PENGERTIANRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen
perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJP
Daerah disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi
masyarakat. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu
20 tahun.
B. KEDUDUKAN DAN FUNGSIRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sleman
merupakan pedoman umum bagi aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan
tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sleman dalam
melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sleman
mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah
yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kebupaten Sleman dengan
tetap memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sleman
berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi
semua pihak di Kabupaten Sleman.
C. MAKSUD DAN TUJUANRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman ditetapkan
dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di
Kabupaten Sleman.
5
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
RPJP Daerah Kabupaten Sleman bertujuan mewujudkan kehidupan yang lebih
demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, kesetaraan jender,
menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak
mulia, mandiri, bebas, maju, dan lebih sejahtera lahir batin untuk kurun waktu 20
tahun ke depan.
D. LANDASANRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman disusun atas
dasar:
1. Landasan idiil : Pancasila
2. Landasan konstitusional : UUD 1945
3. Landasan operasional : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
E. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman
mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan untuk jangka waktu 20
tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAH
BAB III DASAR FILOSOFIS ,VISI, MISI, DAN NILAI - NILAI
BAB IV ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V PELAKSANAAN
BAB VI PENUTUP
6
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
BAB IIPOTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAH
A. POTENSI DAERAHPembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan melalui pengembangan potensi yang dimiliki daerah. Potensi
daerah merupakan modal dasar bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan
untuk mewujudkan visi daerah.
1. Lingkungan Strategis
a. Letak wilayah
Kabupaten Sleman terletak di antara 107°15’03” - 100°29’30” bujur timur
dan 7°34’51” - 7°47’03” lintang selatan. Sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah; sebelah
timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah; dan
sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,
dan Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Luas wilayahLuas Kabupaten Sleman lebih kurang 574,82 km2 atau sekitar 18% dari luas
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak wilayah Kabupaten Sleman
terjauh dari utara ke selatan 32 km dan dari timur ke barat 35 km.
c. Topografi, klimatologi, dan penggunaan lahan
1). Topografi
Kondisi permukaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif
datar, kecuali di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian
wilayah di Kecamatan Gamping merupakan daerah perbukitan.
Semakin ke utara kondisi permukaan tanah relatif miring dan di bagian
utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal.
Sebagian besar (72,11%) wilayah Kabupaten Sleman mempunyai
ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut.
Sisanya (27,89%) wilayah Sleman mempunyai ketinggian kurang dari
100 meter di atas permukaan laut.
7
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
2). Klimatologi
Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk
tropis basah dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 2.206,6
mm/tahun sampai dengan 2.581 mm/tahun. Berdasarkan kondisi iklim
tersebut, maka lahan di wilayah Kabupaten Sleman sangat cocok untuk
pengembangan pertanian.
3). Penggunaan lahan
Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Sleman, yaitu di bagian
barat dan selatan, merupakan tanah pertanian yang subur dengan
didukung oleh irigasi teknis. Pada tahun 2003, penggunaan lahan untuk
persawahan mencapai 23.361 ha (40,64%), tegalan 6.440 ha (11,20%),
pekarangan 18.832 ha (32,76%), dan lain-lain 8.849 ha (15,40%).
Selama 5 tahun terakhir, luas lahan persawahan mengalami penyusutan
rata-rata 0,41%/tahun, luas lahan tegalan bertambah rata-rata
0,25%/tahun, luas lahan pekarangan bertambah rata-rata 0,07%/tahun,
dan luas lahan untuk lain-lain bertambah rata-rata 0,09%/tahun.
d. Sumberdaya alam (SDA)Potensi SDA yang terdapat di Kabupaten Sleman meliputi SDA non-hayati
yaitu air, lahan, udara, dan SDA hayati yang terdiri dari flora dan fauna.
Hingga akhir tahun 2003, cadangan air bawah tanah secara statis mencapai
1.140.000.000 m3, sementara pemakaian air tanah per tahun sebanyak
37.527.246,31 m3 (3,29% dari cadangan air bawah tanah), dengan alokasi
rata-rata per tahun untuk pemakaian domestik sebanyak 32.935.996,24 m3,
hotel 1.245.071,87 m3, rumahtangga 753.462,66 m3, dan industri
2.592.715,54 m3.
Sumberdaya lahan berupa hutan negara, hutan rakyat, dan hutan kota.
Hutan negara seluas 1.728,91 ha (3,01% dari luas wilayah Sleman) terdiri
dari 1.446,65 ha berupa hutan lindung, 118,61 ha taman wisata, dan 163,68
ha berupa cagar alam. Luas hutan rakyat 3.360 ha (5,80% dari luas wilayah
Sleman), sedangkan luas hutan kota 1,80 ha.
Bahan galian di wilayah Kabupaten Sleman berupa bahan galian golongan
C (BGCC) yang meliputi cadangan pasir (35.247.600 m³), sirtu (108.663.500
kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaran menghindari dari perbuatan
tercela, mampu menangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman
yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan
mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.
Sebagai slogan untuk upaya pembangunan, SEMBADA merupakan singkatan yang
dapat diuraikan atas arti huruf-hurufnya sebagai berikut:
S: Sehat
Yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial dan lingkungan.
E: Elok dan Edi
27
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
Elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh Pencipta
Alam, misalnya pemandangan alam; sedang Edi adalah aspek keindahan sebagai
hasil rekayasa manusia, misalnya pembuatan pertamanan.
M: Makmur dan Merata
Yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata
di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat.
B: Bersih dan Berbudaya
Yaitu kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi
masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka
buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. Di samping itu juga berbudi luhur
dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
A: Aman dan Adil
Yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran,
bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan
batin karenja terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan.
D: Damai dan Dinamis
Yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap
dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan, semua permasalahan
diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap menggalakkan dinamika
masyarakat secara individu maupun kelompok merangsang aktivitas yang kreatif
dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan.
A: Agamis
Yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan
semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi
terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya,
aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi.
SEMBADA, berfungsi sebagai wahana untuk mencapai kondisi SLEMAN yang
Sejahtera, Lestari, dan Mandiri.
Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang
terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat.
Lestari dimaksudkan tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan
berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan
perkembangan.
Mandiri dimaksudkan berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat
ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan.
28
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
Dengan demikian, secara keseluruhan SEMBADA berfungsi sebagai wahana untuk
mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah,
batiniah, dunia dan akherat, tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan
berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan
perkembangan, berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan,
tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan.
Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Sleman tersebut dapat diambil
kesepakatan bersama selama 20 tahun berupa visi, misi, dan arah pembangunan
daerah Kabupaten Sleman.
B. VISIRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman 2006-2025
menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing”.
Sejahtera : perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius.
Demokratis : perwujudan komitmen untuk melembagakan pelibatan yang membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam kebijakan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat
Berdaya saing : perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan didasari oleh keyakinan akan potensi dan permasalahan yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab
seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah
daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga
pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk mencapai cita-cita masa
depan.
C. MISI1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan
29
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
Penjelasan masing-masing misi:
Misi kesatuMisi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam mewujudkan cita-cita mulia
yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum
yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil,
efektif dan efisien, akuntabel, dan misi yang strategis.
Misi ini menjiwai implementasi misi-misi yang lainnya.
Misi keduaMisi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman
dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan sosial dan
ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan
berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat
serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan
lingkungan.
Misi ketigaMisi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya
manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai
kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan
melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar.
Misi keempatMisi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam menegakkan supremasi hukum
sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta
kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan
untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-
nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.
Keempat misi di atas dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan
daerah yang berupa program-program pembangunan daerah, yang diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat,
mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan terwujudnya tata pemerintahan yang
baik.
D. PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI (CORE VALUES)Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai
visi dan misi daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 30
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
1. Prinsip-prinsipDemokrasi : Menjunjung tinggi kebebasan menge-luarkan pendapat
dalam kehidupan masyarakat.Partisipasi : Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui
intermediasi institusi legitimasi yang mewakili
kepentingannya.Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi
secara langsung dapat diterima oleh mereka yang
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat
dimonitor. Akuntabilitas : Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor
swasta dan masyarakat (civil society) bertang-gungjawab
kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku
kepentingan (stakeholders). Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada
pemerintah di bawahnya.
2. Nilai-nilaiKeadilan : Sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan
orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung-
jawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban
masyarakat.Profesional : Terampil, handal, dan bertang-gungjawab dalam
menjalankan profesinya.
Integritas : Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian,
kebijaksanaan, dan pertanggung-jawaban sehingga
menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.Tanggung jawab : Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib
memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.Kemandirian : Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung
pada pihak lain.Disiplin : Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-
prinsip tertentu.Kerjasama : Komitmen diantara anggota organisasi untuk saling
mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang
mementingkan bagian organisasinya sendiri.
31
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
Kesetaraan : Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan
fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pen-
capaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.Kebersamaan
dalam
Keragaman
: Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu
ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku
secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama.
32
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
BAB IVARAH PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus
dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah
sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah/kawasan. Dalam pelaksanaan
pembangunan daerah perlu didukung adanya prakarsa dan peran aktif masyarakat
termasuk pendayagunaan pengawasan serta koordinasi pembangunan. Kemampuan
daerah dalam manajemen dapat lebih mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah dan
kemampuan daerah dalam rangka mendukung sumber-sumber penerimaan daerah.
Kerjasama antardaerah dalam rangka pembangunan daerah dan pengembangan
wilayah/kawasan perlu terus ditingkatkan agar daerah-daerah dalam satu wilayah
pembangunan dapat tumbuh secara serasi dan mampu memecahkan masalah-masalah
wilayah secara bersama-sama.
Dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan termasuk penanggulangan
kemiskinan, diutamakan bagi kecamatan/desa/kelurahan yang tertinggal dan kurang
berkembang sehingga ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan
kecamatan/desa/kelurahan lain dapat dikurangi.
A. PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daeraha. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b. Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan
yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan
efektif;
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam
rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan
internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
e. Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem
kinerja baik individual maupun instansi;
f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui
mekanisme yang sah;
g. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat,
demokratis, dinamis dan bertanggung jawab;
33
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
h. Mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik;
i. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan e-
government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,
pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan
j. Penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada
peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.
2. Politika. Mempertahankan keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
bertumpu pada ke-Bhineka Tunggal Ika-an dan membangun bangsa dan
watak bangsa yang dinamis dan demokratis;
b. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip
demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c. Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap,
menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan
mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi;
d. Mewujudkan kebebasan media massa, berkumpul, berserikat, dan
menyatakan pendapat setiap warga masyarakat secara bertanggungjawab;
dan
e. Meningkatkan kesadaran bela negara kepada masyarakat dalam upaya
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Agamaa. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, spiritual,
dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara;
b. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana ibadah;
c. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap
toleransi dalam kehidupan beragama; dan
d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan untuk kesejahteraan
umat.
4. Pembangunan Perdesaana. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan
potensi dan sumberdaya alam setempat, namun harus mempertimbangkan
kelestarian lingkungan;
34
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan lembaga kemasyarakatan
perdesaan agar mandiri dan berdaya saing;
c. Melestarikan sifat kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat sesuai
budaya serta tradisi setempat dalam pengelolaan prasarana dan sarana
perdesaan; dan
d. Memperkuat ketahanan ekonomi perdesaan.melalui pengembangan dan
pelembagaan jaring pengaman sosial ekonomi
5. Pembangunan Perkotaana. Meningkatkan pembangunan perkotaan dengan prinsip berwawasan
lingkungan melalui sektor andalan, yakni pendidikan, jasa pariwisata, industri
kecil/perdagangan, dan berjati diri budaya serta didukung dengan tempat
hunian yang layak;
b. Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan agar mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat melalui kerjasama pemerintah dan
swasta/masyarakat; dan
c. Mengembangkan kelembagaan pemerintahan di perkotaan yang sesuai
dengan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat perkotaan.
B. KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1. Hukuma. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung
kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era
persaingan global, serta melindungi kepentingan rakyat;
b. Mengembangkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan
ketaatan hukum;
c. Mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih
menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta
menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
d. Mengupayakan pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara luas;
e. Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum untuk
menumbuhkan kepercayaan masyarakat; dan
f. Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen
guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat.
35
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
2. Ketentraman dan Ketertibana. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat
untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan;
b. Meningkatkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga
ketentraman dan ketertiban;
c. Meningkatkan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan
aparat pemerintah dan swadaya masyarakat;
d. Meningkatkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada
masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan peran serta aktif
masyarakat;
e. Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah; dan
f. Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penangulangan
peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan zat
adiktif.
C. EKONOMI
1. Pertanian
a. Meningkatkan ketahanan pangan yang diarahkan pada keragaman
sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan
teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan
pengembangan pertanian yang berorientasi agroindustri dan agribisnis
dengan memanfaatkan peluang yang ada;
c. Memantapkan kelembagaan untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis,
mandiri, dan berdaya saing;
d. Mengembangkan komoditas unggulan dan diversifikasi produk dengan
menggali potensi wilayah secara optimal sesuai peluang pasar guna
meningkatkan pendapatan petani;
e. Meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
yang berkelanjutan melalui peningkatan pengenalan dan penerapan
teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan pasca panen;
f. Meningkatkan pembangunan perkebunan yang diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan industri, menunjang peningkatan ekspor serta mengembangkan
agribisnis yang terpadu;
36
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
g. Meningkatkan pembangunan peternakan yang diarahkan pada
pemberdayaan dan pengembangan peternakan rakyat, guna mendorong
diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani; dan
h. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha peternakan dan peningkatan
pengawasan ternak melalui pengawasan lalu-lintas ternak, cegah dini, dan
kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet).
2. Perikanana. Meningkatkan pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha
agribisnis perikanan meliputi benih ikan, ikan konsumsi, ikan hias,
penanganan pasca panen, dan diversifikasi produk olahan perikanan;
b. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha perikanan; dan
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan.
3. Kehutanana. Meningkatkan pembangunan kehutanan yang diarahkan untuk memberikan
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian
sumberdaya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup;
b. Meningkatkan fungsi hutan sebagai salah satu faktor penentu ekosistem
lingkungan, melindungi plasma nutfah, dan mengembangkan
keanekaragaman hayati dengan memberdayakan masyarakat di sekitar
kawasan hutan;
c. Melestarikan hutan dengan prioritas di daerah aliran sungai, kawasan hutan
lindung, dan hutan rakyat;
d. Mengembangkan hutan pendidikan yang berfungsi sebagai hutan penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
e. Meningkatkan pengelolaan lahan kritis untuk mempertahankan kesuburan
tanah, memelihara dan mempertahankan sumber air.
4. Pertambangana. Meningkatkan pembangunan pertambangan untuk mendorong kegiatan
ekonomi masyarakat, melalui penganekaragaman pengolahan hasil
pertambangan yang efisien dan efektif untuk memperluas dan menciptakan
lapangan kerja dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam
dan lingkungan hidup; dan
b. Meningkatkan pengelolaan pertambangan diselenggarakan dengan
melibatkan peran serta masyarakat dan terpadu lintas daerah.
37
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
5. Industri a. Meningkatkan pembangunan industri, terutama pengembangan kelompok
kecil yang terdapat di sentra/kantong-kantong industri, industri rumahtangga,
dan perdesaan;
b. Meningkatkan pembangunan industri yang diarahkan dengan
mengutamakan pemanfaatan bahan baku lokal dan teknologi tepat guna
serta industri teknologi tinggi ramah lingkungan;
c. Meningkatkan pembangunan industri yang diarahkan sebanyak mungkin
memanfaatkan dan mengolah bahan lokal dari hasil pertanian dan industri
yang manghasilkan input bagi proses produksi pertanian, serta rekayasa
mesin/alat tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; dan
d. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan industri menengah dan
besar diarahkan sesuai dengan tata ruang dan dapat menyerap tenaga lokal
sebanyak-banyaknya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
6. Energia. Meningkatkan pembangunan energi yang diarahkan untuk peningkatan
produktivitas perekonomian daerah secara tepat guna dan berhasil guna
serta memenuhi kebutuhan masyarakat;
b. Meningkatkan dan mengembangkan energi alternatif dengan memanfaatkan
semua potensi sumber energi yang tersedia; dan
c. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik pedesaan keseluruh
perdusunan sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang
bersifat produktif untuk pengembangan potensi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
7. Perdagangana. Mewujudkan sistem perdagangan yang berkeadilan, efisien, dan efektif
dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus
distribusi, dan pemantapan pelaksanaan perlindungan konsumen;
b. Meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang diarahkan pada
penganekaragaman jenis, jumlah, dan mutu komoditas dalam negeri dan
ekspor sesuai dengan permintaan pasar;
c. Memelihara dan menciptakan peluang pasar dengan peningkatan daya
saing, penyempurnaan prasarana dan sarana perdagangan, sistem
informasi pasar, serta kegiatan promosi yang lebih terstruktur dan terarah;
38
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
d. Meningkatkan peran serta koperasi, pemilik modal, dan lembaga keuangan
melalui sistem kemitraan guna meningkatkan produksi, pemasaran dan
perlindungan usaha kecil dan menengah;
e. Meningkatkan profesionalisme pengusaha kecil dan menengah untuk dapat
bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri; dan
f. Mengembangkan usaha informal dan tradisional yang diarahkan agar
tumbuh menjadi unsur ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri dan berdaya
saing serta mampu berperan dalam penciptaan usaha dan lapangan kerja.
8. Transportasia. Meningkatkan sistem dan manajemen transportasi sebagai faktor
pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya,
politik, keamanan dan ketertiban, serta sarana meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
b. Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap
dalam kondisi mantap untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa
dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat;
c. Mengembangkan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara
terpadu untuk menunjang pengembangan wilayah terutama desa-desa yang
masih tertinggal.
9. Keuangan dan Kekayaan Daeraha. Mengelola dan mengembangkan keuangan dan kekayaan daerah secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan,
kepatutan, dan sebesar-besar manfaat untuk masyarakat;
b. Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan
lainnya yang sah;
c. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak
dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan dan
kemandirian daerah;
e. Mengalokasikan pembiayaan pembangunan untuk usaha-usaha produktif
yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha
39
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
dengan tetap melaksanakan upaya penghematan tanpa mengurangi mutu
pelayanan; dan
f. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan keuangan dan kekayaan
daerah terutama melalui pengawasan melekat untuk mencegah
pemborosan dan segala bentuk penyimpangan.
10. Dunia Usahaa. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan investasi yang
berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan kesempatan berusaha
dan kesempatan kerja lokal;
b. Membentuk dan atau meningkatkan kelembagaan yang profesional dalam
pengembangan penanaman modal di daerah;
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanaman modal diarahkan untuk
meningkatkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan
daerah; dan
d. Meningkatkan kemitraan usaha antarlembaga usaha koperasi, swasta dan
pemerintah.
11. Koperasia. Mengembangkan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan kepada
aspek permodalan, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan pemasaran
berbasis pada sentra dan KSP/USP agar menjadi unit usaha yang tangguh
dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing;
b. Mengembangkan koperasi dan UMKM agar lebih mampu berperan sebagai
penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat banyak; dan
c. Mengembangkan Bussines Development Services (BDS) sebagai lembaga
yang memberikan pelayanan dan pendampingan kepada sentra-sentra
produksi dan koperasi.
12. Tenaga Kerjaa. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk
tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh,
terampil, dan menguasai teknologi;
b. Meningkatkan pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang didukung
informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga
kerja yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas
tenaga kerja;
40
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
c. Mendorong dan memfasilitasi terciptanya community college base untuk
meningkatkan peran masyarakat dalam mempersiapkan tenaga kerja yang
berkualitas;
d. Memantapkan perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat,
keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja; dan
e. Mengupayakan perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita sesuai
dengan kodrat, harkat, dan martabatnya.
13. Telekomunikasi dan Informasia. Meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi yang menjangkau dan
merata ke seluruh perdesaan;
b. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai,
memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah;
c. Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk memeratakan
dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan
menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah
dalam berbagai aspek;
d. Meningkatkan peran mass-media dan cyber-media yang bebas dan
bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat,
edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif;
e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan
media telekomunikasi dan informasi; dan
f. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan
teknologi informasi.
D. LINGKUNGAN HIDUP
1. Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alama. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
b. Mengelola sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan generasi
sekarang tanpa mengabaikan kepentingan generasi yang akan datang
dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial budaya
dan lingkungan; dan
c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang
efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui pendidikan, perumusan
41
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, dan partisipasi
masyarakat.
2. Penataan Ruanga. Menyusun rencana dan mengendalikan tata ruang secara transparan
dengan melibatkan masyarakat dan swasta;
b. Memanfaatkan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan
serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah
disepakati; dan
c. Mengembangkan produk-produk perencanaan tata ruang yang lebih rinci di
kawasan strategis dan prioritas sebagai instrumen pengendalian lahan dan
kepastian investasi.
3. Pertanahana. Meningkatkan penatagunaan tanah yang berazaskan keterpaduan,
kemanfaatan, keserasian, keselarasan, keterbukaan, keadilan, dan
keberkelanjutan;
b. Meningkatkan pengendalian penggunaan tanah secara adil, transparan, dan
produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat dan masyarakat
adat berdasarkan rencana tata ruang; dan
c. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang
semakin handal, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan
kepastian hukum.
E. PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
1. Perumahan a. Mengembangkan perumahan yang memenuhi standar rumah sehat secara
merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan
memperhatikan rencana tata ruang;
b. Mengembangkan perumahan vertikal di perkotaan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan lahan dan mengantisipasi tingginya harga tanah; dan
c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan perumahan oleh
masyarakat dan swasta dengan melibatkan peran perbankan dan koperasi
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Fasilitas Umuma. Membangun fasilitas umum pada kawasan permukiman dan pusat-pusat
pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
42
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
b. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam mengembangkan,
mengelola, dan memelihara fasilitas umum; dan
c. Menerapkan prinsip-prinsip pemulihan biaya (cost recovery) secara selektif
dalam mengembangkan fasilitas umum.
F. KESEHATAN
1. Pelayanan Kesehatan Masyarakata. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan dengan
pendekatan paradigma sehat;
b. Meningkatkan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) terutama pada tatanan rumahtangga, institusi pendidikan, dan
institusi kesehatan;
c. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan, dengan
memanfaatkan potensi lokal;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mewujudkan jaminan
kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap; dan
e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sistem
kesehatan daerah.
2. Penyediaan Prasarana dan Saranaa. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan; dan
b. Meningkatkan ketersediaan informasi yang akurat, tepat waktu, lengkap
melalui jaringan kerjasama.
G. PARIWISATA DAN BUDAYA
1. Pengembangan Pariwisataa. Mengembangkan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh dan
terpadu bersifat multidisipliner dan partisipatoris untuk meningkatkan daya
tarik obyek wisata;
b. Meningkatkan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan
pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri dengan memanfaatkan
kerjasama kepariwisataan regional secara optimal;
c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan untuk
mendukung Program Sapta Pesona; dan
d. Mewujudkan pariwisata berwawasan agama, lingkungan dengan berdasar
pada kearifan budaya lokal agar mampu berdaya saing global untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.43
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
2. Pengembangan Budayaa. Mengembangkan kebudayaan daerah melalui pelestarian dan perlindungan
nilai-nilai luhur budaya daerah untuk memperkuat jati diri, meningkatkan
harkat dan martabat serta kepribadian bangsa;
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali nilai-nilai luhur
budaya daerah dan menerima nilai-nilai positip yang berasal dari luar
melalui pengembangan karya, cipta, rasa, dan karsa untuk memperkaya
khasanah/keanekaragaman budaya bangsa di daerah; dan
c. Melestarikan nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala
termasuk kawasan cagar budaya, sistem nilai dan norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat serta mengembangkan kesenian tradisional dan
kreasi baru untuk menunjang pariwisata.
H. PENDIDIKAN
1. Sumberdaya Manusia a. Meningkatkan dan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka
mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta;
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki jati diri dan
kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan
tuntutan pasar pada semua jenjang pendidikan;
c. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan
inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional
maupun global; dan
d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah
menuju wajib belajar 12 tahun.
2. Prasarana dan Saranaa. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan pada
semua jenjang pendidikan; dan
b. Menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah.
3. Kelembagaana. Meningkatkan kerjasama antarlembaga pendidikan, lembaga ilmu
pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam
peningkatan mutu pendidikan;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan non-formal yang setara
dengan pendidikan formal; dan44
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
c. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan
inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional
maupun global.
I. PERLINDUNGAN SOSIAL
1. Kesejahteraan Sosiala. Meningkatkan ketahanan sosial dan memberdayakan penyandang masalah
kesejahteraan sosial;
b. Meningkatan pemahaman masyarakat rawan bencana dan penyantunan
terhadap korban akibat bencana;
c. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin,
anak terlantar, kelompok rentan sosial, serta lanjut usia; dan
d. Meningkatkan kualitas keluarga melalui program keluarga berencana.
2. Peranan Perempuana. Meningkatkan peran perempuan dalam mengakses, mengontrol,
memanfaatkan, dan berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender;
b. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di segala bidang
dengan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria
berdasarkan kodrat, harkat, dan martabatnya;
c. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan perempuan agar dapat
berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa; dan
d. Meningkatkan peran perempuan dan organisasi perempuan untuk
mewujudkan kesejahteraan keluarga.
3. Pemuda dan Olah Ragaa. Menciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam
mengaktualisasikan segenap potensi diri, melalui organisasi sosial politik dan
organisasi kemasyarakatan;
b. Meningkatkan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul dan
berdaya saing;
c. Meningkatkan prestasi olah raga di sekolah dan masyarakat; dan
d. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana olah raga.
45
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
BAB VPELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman merupakan arah
dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi lembaga-lembaga
daerah dan seluruh rakyat Kabupaten Sleman.
Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sleman maka:
1. Bupati selaku kepala pemerintahan di daerah berkewajiban menjalankan tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkewajiban untuk mengerahkan semua
potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan
pembangunan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah serta lembaga-lembaga
daerah lainnya baik pemerintah maupun swasta berkewajiban melaksanakan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan
tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman dalam
pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) yang berupa rencana pembangunan daerah 5 tahunan yang memuat uraian
kebijakan secara rinci dan terukur serta sasaran/target yang akan dicapai, yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Daerah
(Renstrada) dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah.
46
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005
BAB VI
PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2025
berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah yang baru.
Selama belum ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sleman tahun 2006-2025, pemerintah daerah dapat menggunakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.
Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi
tergantung pada peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan
dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Sehubungan dengan itu semua kekuatan
sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu
menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam
melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman.
Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh segenap
warga masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan lahir dan
batin dalam suasana yang demokratis, aman, tentram, dan damai.
BUPATI SLEMAN
Cap/ttd
IBNU SUBIYANTO
47
Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2005