1
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Setiapindividuyangterlahirkeduniainimemilikiseperangkathak-hak yangmerupakankaruniayangTuhanberikanyangsecaraotomatisdimilikioleh individuetersebutketikaiaterlahirkeduniaini.Dalamkehidupansehari-hari seringterlihatatauditemukanberbagaipelanggaranhakasasimanusiamisalnya adanyapenganiayaan,perampasanharta,penculikan,pemerkosaan,dsb. Kejadian-kejadiantersebuttentunyamerupakanbentuknyatapelanggaranHAM. Hal tersebutbisa terjadikarenakehendakindividuuntukmelakukanpelanggaran HAMataukarenkurangnyapengetahuanyangmerekamilikitentangHAMdan hak-hakyangdimilikiolehmanusiayangdilahirkankedunia.Untukmasalah tersebutyangmasihmemungkinkanuntukdituntaskanadalahtetangkurangnya pemahamanyangdimilikiolehindividutetangHAMdanmengenaihak-hakapa sajayangdimilikinyasebagaimanusia.Untukmencapaipemahamantersebut diperlukansuatusumberinIormasiyangdapatmemberikaninIormasiyang diperlukan gunamencapai tingkat pemahaman yang diinginkan. Salah satumedia yangdapatdigunakanadalahmediacetakyangmengandunginIormasiyang diperlukan.Danuntukitulahmakalahinidibuatselainuntukmemenuhitugas perkuliahan.JikadihubungkandenganPancasila,makaberbagaibentuk pelanggaranHAMtersebutmelanggarsalahsatunilaipokokyangterdapatdi dalamPancasilayaitunilaiHumanistisyangterdapatatauterkandungdalam Pancasilasilake2(dua).Berdasarkanadanyahubungantersebut,makauntuk dapatmembentukhubunganyangharmonisdalamkehidupansehari-haridalam halinisalingmenghormatihak-hakyangdimilikiolehsetiaporanglainmaka diperlukan pula pemahaman yang mendalam tentang Pancasila terutama nilai-nilai yangterdapatdidalamanya.Danuntukmewujudkanhaltesebutlagi-lagi diperlukansuatusumberinIormasiyangmengandunginIormasiyangdiperlukan untuk mencapai pemahaman tersebut.
2
Tujuan. Berdasarkanuraianyangterdapatpadalatarbelakang,makatujuan pembuatanmakalahiniselainuntukmemenuhitugasperkuliahanadalahuntuk memberikaninIormasimengenaiapaituHakAsasiManusia(HAM)dan Pancasila. Rumusan Masalah. Sesuaidenganpaparansebelumnya,halyangmenjadimasalahdisini adalahinIormasiapayangdiberikanagardapatmemberikanpemahamanpada individuagarmemilikipegetahuantentangHakAsasiManusia(HAM)dan Pancasila ?
BAB II PEMBAHASAN 1.1. Hak Asasi Manusia ( HAM ). A. Pengertian. HakAsasiManusiamenurutTilaar(2001)adalahhak-hakyangmelekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Haktersebutdiperolehnyabersamaandengankelahirannyaatau kehadirannya di kehidupan masyarakat.Hak Asasi Manusia bersiIat umum atau universal, karena diyakini beberapa hak yang dimilki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar darihakasasiadalahbahwamanusiaharusmemperolehkesempatanuntuk berkembangsesuaidenganbakatdancita-citanya.SecaradeIinitiIhakmeruakan unsurnormatiIyangberIungsisebagaipedomanberprilaku,melindungi kebebasan,kekebalansertamenjaminadanyapeluangbagimanusiadalam menjaga harkat dan martabatnya. HakAsasiManusiabersiIat superlegal, artinya tidak tergantungnegaradan undang-undangdasardankekuasaanpemerintah,bahkanHAMmemiliki kewenanganyanglebih tinggikarenaberasaldari sumberyanglebih tinggiyaitu Tuhan.DiIndonesiahaltersebutditegaskandalamUUNo.1tentanghak asasimanusiasebagaiseperangkathakyangmelekatpadahakikatkeberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME. Dariberbagaipenjelasantersebutdiatasmakadapatditarikkesimpulan bahwa HAM kerupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersiIat kodrati danIundamentalsebagaisuatuanugrahTuhanyangharusdihormati,dijagadan dilindungiolehsetiapindividu,masyarakatataunegara.Dengandemikian, hakikatpenghormatandanperlindunganterhadap HAMialahmenjagaeksistensi manusiasecarautuhmelaluiaksikeseimbanganyaitukeseimbanganantarahak dankewajiban,sertakeseimbanganantarakepentinganperseorangandengan kepentinganumum.Upayamenghormati,melindungidanmenjunjungtinggi HAMadalahmenjadikewajibandantanggungjawabbersamaindividu,
pemerintah dan negara. Hakikat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara Hak AsasiManusia(HAM),KewajibanAsasiManusia(KAM)danTanggung Jawab Asasi Manusia ( TAM ) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.Berdasarkanbeberapauraiansebelumnya,makadapatditarikkesimpulan tentang beberapa pokok hakikat HAM yaitu : - HAM tidakperludiberikan,dibeli, ataupundiwarisi.HAMadalahbagian dari manusia secara otomatis. - HAM berlaku untuk manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik atau asal usul sosial bangsa. - HAMtidakbisadilanggar.Tidakadaseorangpunyangdapatmembatasi ataumelanggarhakoranglain.OrangtetapmempunyaiHAMwalaupun sebuahnegaramembuathukumyangtidakmelindungiataumelanggar HAM ( Mansour Fakih, 200 ). Ruang lingkup HAMmeliputi : ( 1 ) hak sosial politik ( hak alamiah ), yang dibawamanusiasejakiadilahirkan,misalnya:hakhidup,hakmilikdanhak untukmengusahakankebahagiaan,(2)haksosialekonomi-sosialbudaya,yaitu hakyangdiperolehmanusiadarimasyarakatnya,misalnyahakmendapatkan pekerjaan,hakmenerimaupahyanglayak,hakberserikatberorganisasi,hak mengemukakanpendapat(lisandantertulis),hakmendapatkanpendidikandan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersiIat non-universal. B. Tujuan. Tujuanpelaksanaanhakasasimanusiaadalahuntukmempertahankanhak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat pemerintahnegara, dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. C. Perkembangan Pemikiran HAM. Setiap manusia yang ada di dunia memiliki derajat dan martabat yang sama. Untukitusetiapmanusiamemilikihakdankewajibanyangsama untukberusaha melindungihakasasinyadaritindakanpelanggarandarimanusialainyangdapat merugikan kelangsungan hak asasinya. Sejarah telah mencatat beberapa monumen
yangberupapenghargaanataspemikiranperjuangandalammemperoleh pengakuan HAM dari pemerintah atau negara. PiagammengenaiperkembanganpemikirandanpejuanganHAMadalah sebagai berikut : a. Magna Charta ( Piagam Agung 121 ). MerupakanpiagampenghargaanataspemikirandanperjuanganHAM yangdilakukanolehrakyatInggriskepadaRajaJohnyangberkuasapada tahun 121. Isinya adalah sebagai berikut : - Rakyat Inggris menuntut kepada raja agar bersikap adil kepada rakyat. - Menuntutrajaapabilamelanggarharusdihukum(didenda)berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. - Menuntut raja menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat. - Menuntut raja agar segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat. b. Bill oI Rights ( UU Hak 168 ). BilloI Rights adalahpiagampenghargaan ataspemikirandanperjuangan HAMolehrakyatkepadapenguasanegaraataupemerintahdiInggrispada tahun 168. Inti dari tuntutan yang diperjuangkannyaadalah 'Rakyat Inggris menuntut agar rakyat diperlakukan sama di muka hukum ( equality before the law ), sehingga tercapai kebebasan.c. DeclarationDesDroitsdeL`hommeetduCitoyen(DeklarasiHakAsasi Manusia dan Warga Negara Prancis 178 ). DeklarasiinidikenaldenganeclarationesroitsdeLhommeetdu Citoyen,diberlakukannyapernyataanHAMdanhakwarganegaraPrancis. Isinya adalah sebagai berikut : - Manusia dilahirkan merdeka. - Hak milik dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. - Tidakbolehadapenangkapandanpenahanandengansemena-menaatau tanpa alasan yang sah serta surat ijin dari pejabat yang berwenang. d. Bill oI Rights ( UU Hak Virginia 178 ). Undang-undang Hak Virgina tahun 1776, yang dimasukan ke dalam UUD Amerika Serikat tahun171.Dikenaljugasebagai %heBillof Rights iniUU
6
HAM Amerika Serikat, merupakan amandemen tambahan terhadap konstitusi AmerikaSerikatyangdiatursecaratersendiridalam10pasaltambahan, meskipunsecaraprinsiphalmengenaiHAMtelahtermuatdalamdeklarasi kemerdekaan ( declarationof independence ) Amerika Serikat. e. Declarations oI Human Rights PBB. PiagamPBBlahirpadatanggal12Desember18,diJenewayang merupakanusulsertakesepakatanseluruhanggotaPBB.IsiPembukaan PiagameclarationsofHumanRights,PBByangmencakup20hakyang diperolehmanusiasepertihakhidup,kebebasan,dankeamananpribadi,hak atasbenda,dll.MaksuddantujuanPBBmendeklarasikanHAMseperti tertuang dalam Piagam Mukadimahnya : - Hendakmenyelamatkanketurunanmanusiayangadadanyangakan datang dari bencana perang. - Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang harkat danderajatmanusia,dantentangpersamaankedudukanantaralaki-laki dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan kecil. - Menimbulkansuasanadimanakeadilandanpenghargaanatasberbagai kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional menjadi dapat dipelihara. - Memajukanmasyarakatdantingkathidupyanglebihbaikdalamsuasana kebebasan yang lebih leluasa. I. Piagam Atlantic Charter. PiagaminimerupakankesepakatanantaraF.D.RooseveltdanChurchil pada tanggal 1 Agustus 11. Isinya adalah 'Bahwa selenyapnya kekuasaan Naziyangzalimitu akan tercapaisuatukeadaandamaiyangmemungkinkan tiap-tiapnegarahidupdanbekerjadenganamanmenurutbatas-batas wilayahnyamasing-masingsertajaminankepadasetiapmanusiaseuatu kehidupanyangbebasdarirasatakutdankesengsaraan.Dalampidatonya yangditunjukankepada semuamanusiadiduniapadabulan Juli10, F. D. Roosevelt menyebutkan lima kebebasan dasar manusia yaitu : - reedom from fear( bebas dari rasa takut ). - reedom of religion( bebas memeluk agama ).
7
- reedom of expression( bebas menyatakan pendapatperasaan ). - reedom of information( bebas dalam hal pemberitaan ). - reedom from want ( bebas dari kekurangankemelaratan ). DiIndonesiasendirijugaterjadiperkembanganpemikiranHAMyang secara garis besar menurut ProI. Dr. Bagir Manan, dalam bukunya Perkembangan PemikirandanPengaturanHAMdiIndonesia(2001),membagiperkembangan pemikiran HAM dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan ( 1081 ) dan periode setelah kemerdekaan ( 1sekarang ). a. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1081 ). PerkembanganpemikiranHAMdalamperiodeinidapatdijumpaidalam organisasi pergerrakan sebagai berikut : - BudiOetomo,pemikirannya,'Hakkebebasanberserikatdan mengeluarkan pendapat. - PerhimpunanIndonesia,pemikirannya'Hakuntukmenentukannasib sendiri ( the right of self determination ). - Serikat Islam, pemikirannya 'Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. - PartaiKomunisIndonesia,pemikirannya'Haksosialdanberkaitan dengan alat-alat produksi. - IndischeParty,pemikirannya'Hakuntukmendapatkankemerdekaandan perlakuan yang sama. - PartaiNasionalIndonesia,pemikirannya'Hakuntukmemperooleh kemerdekaan ( the right of self determination ). - Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi : Hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak persamaan di muka hukum. Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara.
8
b. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1sekarang ). 1. Periode 110. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai : Hak untuk merdeka ( self determination ). Hakkebebasanuntukberserikatmelaluiorganisasipolitikyang didirikan. Hakkebebasanuntukmenyampaikanpendapatterutamadi parlemen. Sebagai implementasi pemikiran HAM di atas, pemerintah mengeluarkan MaklumatPemerintahtanggalNovember1,tentangPartaiPolitik dengan tujuanuntukmengatur segala aliranyangadadimasyarakatdan pemerintahberharappartaitersebuttelahterbentukdalampemiluDPR pada bulan Januari 16. 2. Periode101.PemikiranHAMdalamperiodeinilebih menekankan pada semangat kebebasan individu. Implementasi pemikiran HAMpadaperiodeinilebihmemberiruanghidupbagitumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain : Partai Politik dengan beragam ideologinya. Kebebasan Pers yang bersiIat liberal. Pemilu dengan sistem multipartai. Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. WacanapemikiranHAMyangkondusiIkarenapemerintah memberi kebebasan. . Periode1166.PadaperiodeinipemikiranHAMtidak mendapatkanruangkebebasandaripemerintahataudengankatalain pemerintahmelakukanpemasunganHAM,yaituhaksipil,sepertihak untukberserikat,berkumpuldanmengeluarkanpikirandengantulisan. SikappemerintahbersiIatrestriktiI(pembatasanyangketatoleh kekuasaan ) terhadap hak sipil dan hak politik setiap warga negara. Salah satupenyebabnyaadalahkarenapadaperiodeinisistempemerintahan parlementer berubah menjadi demokrasi terpimpin.
. Periode16618.Dalamperiodeini,pemikiranHAMdapatdilihat dalamtigakurunwaktuyangberbeda.Kurunwaktuyangpertamatahun 167(awalpemerintahanPresidenSoeharto),berusahamelindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya atau dilakukannya hakujimateriil(udicialreview)yangdiberikankepadaMahkamah Agung.Kurunwaktuyangkeduatahun170180,pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap deIensiI ( bertahan ), represiI (kekerasan)yangdicerminkandenganprodukhukumyangbersiIat restriktiI(membatasi)terhadapHAM.AlasanpemerintahadalahHAM merupakanprodukpemikiranbaratdantidaksesuaidengannilai-nilai luhur budayabangsayang tercermindalam Pancasila.Kurunwaktuyang ketigayaitu tahun10-an, pemikiranHAM tidakhanyabersiIatwacana sajamelainkansudahdibentuklembagapenegakanHAM,seperti KomnasHAMberdasarkanKepresNo.0Tahun1,tanggal7Juni 1.Selainitupemerintahmemberikankebebasanyangsangatbesar menurut UUD 1 amandemen, Piagam PBB dan Piagam Mukadimah. . Periode18 sekarang. Padaperiodeini, HAMmendapatkanperhatian yangresmidaripemerintahdenganmelakukanamandemenUUD1 gunamenjamin HAM danmenetapkan Undang-undang NomorTahun 1tentangHakAsasiManusia.Artinyabahwapemerintahmemberi perlindunganyangsigniIikanterhadapkebebasanHAMdalamsemua aspek,yaituaspekhakpolitik,sosial,ekonomi,budaya,keamanan, hukum dan pemerintahan. D. HAM pada Tatanan Global dan di Indonesia. SebelumkonsepHAMdiratiIikasiPBB,terdapatbeberapakonseputama mengenai HAM yang telah berkembang sebelumnya, yaitu : 1. HAM menurut konsep negara-negara Baratliberalisme. - Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. - InginmendirikankonsepnegaraIederasirakyatyangbebas,negara sebagai koordinator dan pengawas. - FilosoIi dasar : hak asasi tertanam pada diri individu manusia.
10
- Hak asasi terlebih dahulu ada daripada tatanan negara. 2. HAM menurut konsep sosialis. - Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. - Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada. - Negaraberhakmembatasihakasasimanusiaapabilasituasi mengkehendaki. . HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan AIrika. - Tidakbolehbertentangandenganajaranagamasesuaidengan kodratnya. - Masyarakatsebagaikeluargabesarartinyapenghormatanutama kepada kepala keluarga. - Individutundukkepadakepalaadatyangmenyangkuttugasdan kewajiban anggota masyarakat. . HAM menurut konsep PBB. Responterhadappermasalahanhakasasimanusiapembangunan menghasilkankonsepyangdibidaniolehsebuahkomisiPBByang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt ( 10 Desember 18 ) dan secara resmi disebut'&niversaleclarationofHumanRights'.Didalamnya menjelaskantentanghak-haksipil,politik,ekonomi,sosialdan kebudayaanyangdinikmatimanusiadiduniayangmendorong penghargaanterhadaphak-hakasasimanusia.Padatahun17,konsep HAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu : - Hak ekonomi, sosial dan budaya. - Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan politik. - Protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional.PadasidangumumPBBtanggal16Desember166ketigadokumen tersebutditerimadansaatinisekitar100negaradanbangsatelah meratiIikasinya. Universal Declaration oI Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai :
11
- Hak untuk hidup. - Kemerdekaan dan keamanan badan. - Han untuk diakui kepribadiannya menurut hukum. - Hakuntukmemperolehperlakuanyangsamadenganoranglain menurut hukum. - Hakuntukmendapatjaminanhukumdalamperkarapidanaseperti diperiksadimukaumum,dianggap tidakbersalahkecuali adabukti yang sah. - Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. - Hak untuk mendapat hak milik atas benda. - Hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan. - Hakuntukmemelukagamasertamempunyaidanmengeluarkan pendapat. - Hak untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul. - Hak untuk mendapatkan jaminan hukum. - Hak untuk mendapatkan pekerjaan. - Hak untuk berdagang. - Hak untuk mendapatkan pendidikan. - Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat. - Hakuntukmenikmatikeseniandanturutsertadalamkemajuan keilmuan. DalamDeklarasiUniversaltentangHAM(&niversaleclarationof HumanRights)atauyangdikenaldenganistilahDUHAM,hakasasi manusiaterbagikedalamtigajenis,yaituhakpersonal(hakjaminan kebutuhan pribadi ), hak legal ( hak jaminan perlindungan hukum ),hak sipildanpolitik,haksubsistensi(hakjaminanadanyasumberdaya untuk menunjang kehidupan ), serta hak ekonomi, hukum dan budaya.Hakpersonal,haklegal,haksipil danpolitikyang terdapatdalampasal 21 dan DUHAM tersebut memuat : - Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. - Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.
12
- Hakbebasdaripenyiksaanatauperlakuanmaupunhukumyang kejam,takberprikemanusiaanmaupunmerendahkanderajat manusia. - Hakuntukmemperolehpengakuanhukumdimanasajasecara pribadi. - Hak untuk pengampunan hukum secara eIektiI. - Hakbebasdaripenangkapan,penahananataupembuanganyang sewenang-wenang. - Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak. - Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah. - Hakbebasdaricampurtanganyangsewenang-wenangterhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat. - Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. - Hak perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu. - Hak bergerak. - Hak memperoleh suaka. - Hak atas suatu kebangsaan. - Hak untuk menikah dan membentuk keluarga. - Hak untuk mempunyai hak milik. - Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama. - Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat. - Hak untuk berhimpun dan berserikat. - Hakuntukmengambilbagiandalampemerintahandanhakatas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Sedangkanhakekonomi,hukumdanbudayaberdasarkanpada pernyataan DUHAM menyangkut hal-hal sebagai berikut : - Hak atas jaminan hukum. - Hak untuk bekerja. - Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. - Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh. - Hak untuk istirahat dan waktu senggang.
1
- Hakatasstandarhidupyangpantasdibidangkesehatandan kesejahtraan. - Hak atas pendidikan. - Hakuntukberpartisipasidalamkehidupanyangberkebudayaandari masyarakat. SementaraituHAMdiIndonesiadinyatakandalamUUD1( amandemenIIVUUD1)yangmemuathakasasimanusiayang terdiri atas : - Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. - Hak kedudukan yang sama di dalam hukumpemerintahan. - Hak kebebasan berkumpul. - Hak kebebasan beragama. - Hak penghidupan yang layak. - Hak kebebasan berserikat. - Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. SelanjutnyasecaraoperasionalbeberapabentukHAMyangterdapat dalam UU NomorTahun 1 tentang HAM sebagai berikut : - Hak hidup. - Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. - Hak mengembangkan diri. - Hak memperoleh keadilan. - Hak atas kebebasan pribadi. - Hak atas rasa aman. - Hak atas kesejahtraan. - Hak turut serta dalam pemerintahan. - Hak wanita. - Hak anak.
1
E. HAM di Indonesia : Permasalahan dan Penegakannya. Sejalandenganamanatkonstitusi,Indonesiaberpandanganbahwa perlindungan HAMharus didasarkan pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budayadanhakpembangunanmerupakansatukesatuanyangtidakdapat dipisahkanbaikdalampenerapan,pemantauan,maupundalampelaksanaannya (Wirayuda,200).SesuaidenganPasal1(),Pasaldan6PiagamPBB upayapemajuanperlindunganHAMharusdilakukanmelaluisuatukonsepkerja samainternasionalyangberdasarkanpadaprinsipsalingmenghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. HAMdiIndonesiadidasarkanpadaKonstitusiNKRI,yaitu:Pembukaan UUD 1 ( alenia I ), Pancasila Sila ke IV, Batang Tubuh UUD 1 ( Pasal 27, 2dan0),UUNomor1tentangHAMdanUUNomor262000tentang PengadilanHAM,.HAMdiIndonesiamenjaminhakuntukhidup,hak berkeluargadanmelanjutkanketurunan,hakmengembangkandiri,hak memperolehkeadilan,hakataskebebasan,hakatasrasaaman,hakatas kesejahtraan,hakturutsertadalampemerintahan,hakwanitadanhakanak. ProgrampenegakanhukumdanHAM(PPNomor7200),meliputi pemberantasankorupsi,antiterorisme,danpembasmianpenyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukumdan HAM harus dilakukandengantegas,tidakdiskriminatiI,dankosisten.Kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM meliputi : - Penguatanupaya-upayapemberantasankorupsimelaluipelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 200200. - PelaksanaanRencanaAksiNasionalHakAsasiManusia(RANHAM) dari tahun 200200 sebagai gerakan nasional. - Peningkatanpenegakanhukumterhadappemberantasantindakpidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya. - PeningkataneIektivitasdanpenguatanlembaga institusihukummaupun lembaga yang Iungsi dan tugasnya mencegah dan membrantas korupsi. - Peningkatan eIektivitas dan penguatan lembagainstitusi hukum mau|pun lembaga yang Iungsi dan tugasnya menegakan hak asasi manusia.
1
- Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara didepanhukummelaluiketeladanankepalanegaradanpimpinanlainnya untukmematuhidanmenaatihukumdanhakasasimanusiasecara konsisten dan konsekuen. - Penyelenggaraanauditreguleratasseluruhkekayaanpejabatpemerintah dan pejabat negara. - Peninjauansertapenyempurnaanberbagaikonsepdasardalamrangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. - Peningkatanberbagaikegiatanoperasionalpenegakanhukumdanhak asasimanusiadalamrangkamenyelenggarakanketertibansosialagar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. - Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. - Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. - Penyelamatanbarangbuktiakuntabilitaskinerjayangberupadokumen asriplembaganegaradanbadanpemerintahanuntukmendukung penegakan hukum dan HAM. - PeningkatankoordinasidankerjasamayangmenjamineIektivitas penegakan hukum dan HAM. - Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. - Peningkatanpengawasanterhadaplalulintasorangyangmelakukan perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia. - PeningkatanIungsiintelijenagaraktivitasterorismedapatdicegahpada tahapyangsangatdini,sertameningkatkanberbagaioperasikeamanan dan ketertiban. - Peningkatanpenanganandantindakanhukumterhadappenyalahgunaan narkotikadanobatberbahayamelaluiidentiIikasidanmemutusjaringan peredarannya,meningkatkanpenyidikan,penyelidikan,penuntutan,serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.
16
F. Lembaga Penegak HAM. HakAsasiManusiaadalahseperangkathakyangmelekatpadamanusia sebagai mahkluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggidandilindungiolehnegara,hukum,pemerintahdansetiaporang yangdemikehormatansertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia.Oleh sebabitu,makadiperlukanadanyapenegakandanpendidikanHAMuntuk menjagaagarsetiaporangmenghormatiHAMoranglain.PenegakanHAM dilakukanterhadapsetiappelanggaranHAM.PelanggaranHAMadalahsetiap perbuatanmanusiabaiksecaraperoranganmaupunsekelompokorangtermasuk aparatnegarabaiksengajamaupuntidaksengajaataukelalaianyangsecara melawanhukummengurangi,menghalangi,membatasi,ataumencabuthakasasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. UntukmengatasimasalahpenegakanHAM,makadalamBabVII Pasal7 UUtentangHAM,danBabIXPasal10tentangpengadilanHAM,sertaperan serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII Pasal 10010. a. Komnas HAM. KomnasHAMadalahlembagayangmandiriyangkedudukannya setingkatdenganlembaganegaralainnyayangberIungsimelaksanakan pengkajian,penelitian,penyuluhan,pemantauandanmediasihakasasi manusia. Tujuan Komnas HAM : - MengembangkankondisiyangkondusiIbagipelaksanaanhakasasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. - Meningkatkan perlindungan danpenegakan hak asasi manusia guna berkembangnyapribadimanusiaIndonesiaseutuhnyadan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
17
Wewenang Komnas HAM. 1. Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian. - Pengkajiandanpenelitianberbagaiinstrumeninternasionalhak asasimanusiadengan tujuanmemberikansaran-saranmengenai kemungkinan aksesi dan atau ratiIikasi. - Pengkajiandanpenelitianberbagaiperaturandanperundang-undanganuntukmemberikanrekomendasimengenai pembentukan,perubahandanpencabutanperaturanperundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. - Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. - Studikepustakaan,studilapangandanstudibandingdinegara lain mengenai hak asasi manusia. - Pembahasanberbagaimasalahyangberkaitandengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. - Kerjasamapengkajiandanpenelitiandenganorganisasi, lembagaataupihaklainnya,baiktingkatnasional,regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 2. Wewenang dalam bidang penyuluhan. - Penyebarluasanwawasanmengenaihakasasimanusiakepada masyarakat Indonesia. - Upayapeningkatankesadaranmasyarakattentanghakasasi manusiamelaluilembagapendidikanIormaldannonIormal serta berbagai kalangan lainnya. - Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya baik tingkatnasional,regionalmaupuninternasionaldalambidang hak asasi manusia. . Wewenang dalam pemantauan. - Pengamatanpelaksanaanhakasasimanusiadanpenyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. - Penyelidikandanpemeriksaanterhadapperistiwayangtimbul dalammasyarakatyangberdasarkansiIatataulingkupnyapatut didugaterdapatpelanggaranhakasasimanusia.Pemanggilan
18
kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. - Pemanggilansaksiuntukdimintadandidengarkesaksiannya, dankepadasaksipengadudimintamenyerahkanbuktiyang diperlukan. - Peninjauanditempatkejadiandantempatlainnyayang dianggap perlu. - Pemanggilanterhadappihakterkaituntukmemberikan keterangansecaratertulisataumenyerahkandokumenyang diperlukansesuaidenganaslinyadenganpersetujuanketua pengadilan. - Pemeriksaansetempatterhadaprumah,pekarangan,bangunan, dantempat-tempatlainnyayangdidudukiataudimilikipihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. - Pemberianpendapatberdasarkanpersetujuanketuapengadilan terhadapperkaratertentuyangsedangdalamprosesperadilan, bilamanadalamperkara tersebut terdapatpelanggaranhak asasi manusiadalammasalahpublikdanacarapemeriksaanoleh pengadilanyangkemudianpendapatKomnasHAMtersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. . Wewenang dalam bidang mediasi. - Perdamaian kedua belah pihak. - Penyelesainanperkaramelaluicarakonsultasi,negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. - Pemberiansarankepadaparapihakuntukmenyelesaikan sengketa melalui pengadilan. - Penyampaianrekomendasiatassuatukasuspelanggaranhak asasimanusiakepadapemerintahuntukditindaklanjuti penyelesaiannya. - Penyampaianrekomendasiatassuatukasuspelanggaranhak asasimanusiakepadaDewanPerwakilanRakyatRepublik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
1
b. Pengadilan HAM. DalamrangkapenegakanHAM,makaKomnasHAMmelakukan pemanggilansaksi,danpihakkejaksaanyangmelakukanpenuntutandi pengadilanHAM.MenurutPasal10UUHAM,untukmengadili pelanggaran hak asasimanusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkunganperadilanumum,yaitupengadilannegridanpengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai Iungsi lembaga peradilan. c. Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 10010UUtentangHAM.Partisipasimasyarakatdapatberbentuksebagai berikut : - Setiaporang,kelompok,organisasipolitik,organisasimasyarakat, lembagaswadayamasyarakat (LSM), ataulembagakemasyarakatan lainnyaberhakdalamberpartisipasidalamperlindungan,penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. - Masyarakatjugaberhakmenyampaikanlaporanatasterjadinya pelanggaranhak asasimanusiakepadaKomnasHAM ataulembaga lainyangberwenangdalamrangkaperlindungan,penegakandan pemajuan hak asasi manusia. - Masyarakatberhakmengajukanusulanmengenaiperumusandan kebijakanyang berkaitandenganhak asasimanusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. - MasyarakatdapatbekerjasamadenganKomnasHAMmelakukan penelitian,pendidikandanpenyebarluasaninIormasimengenaihak asasi manusia. G. Mengembangkan Pendidikan HAM. Dr.SetoMulyadi,seorangpsikologdanketuaKomnasPerlindunganAnak berpendapat,pembelajaranHAMsejakdinimulaidarianak-anakmerupakan tuntutanbagipembangunanbangsadimasamendatang.Denganmemahami HAM,moralbangsaakanterbangunsejakdinidanmerekaterlahirmenjadi generasi yang menghargai hak asasinya sebagai manusia.
20
Dr.SriUntari,ahlipsikologisosialjugamenyatakanbahwapembelajaran HAMharusdisesuaikandengantingkatusiadangolonganmasyarakat,serta adanyakeselarasanantarapembelajaranHAMdidalamdandiluarrumahagar tidak ada benturan nilai. PengajaranHAMsejakdinidilaksanakantidakhanyabertujuansebagai pengetahuan(knowledge)tentangHAMtetapijugaditambahmengembangkan sikap ( attitude ) dan keterampilan ( skills ). - PengembangantentangHAMmencakuphakdankewajibansetiap individusebagaimanusia,hak-hakanak,hak-hakperempuan,masalah keadilan dan pluralisme. - PendidikanHAMjugamengembangkanketerampilanmahasiswayang dilakukandenganmeningkatkankemampuanmendengarkanoranglain, bekerjasama,berkonsultasi,memecahkanmasalah,membuatanalisis moral, dan bagaimana mengajukan kritik yang baik. - TahapselanjutnyadaripendidikanHAMdiharapkanmempunyaisikap yangbaik.Mahasiswaharusmenyadaribahwahakasasisetiapmanusia adalah inherendimiliki orang lain. Mahasiswa harus maumenghargai hak oranglain,menyadaribahwakerjasamalebihbaikdaripadakonIlik denganoranglain,danmampubertanggungjawabatastindakanyang diambil,sertamampumemperbaikikehidupannyadimasayangakan datang. PenelitianyangdilakukanolehSutisno(200)menunjukantergambarnya bentukpendidikanHAMdimasamendatang.Pendidikandiselenggarakansejak dinisampaiperguruantinggi.PenyampaianmateriHAMdilakukandengan metode diskusi dan permainan, dan tujuan pembelajaran tidak hanya pengetahuan, tetapimengubahsikapdanmeningkatkanketrampilandibidangHAM.Materi HAMditingkatanak-anakdiutamakantentanghakanak,hakperempuandan minoritas, sedangkanuntukmahasiswadanmasyarakatumumyameliputikonsep HAM,haksipildanpolitik,hakekonomi,sosialdanbudaya,masalahkriminasi dan anti penyiksaan.
21
1.2. Pancasila. A. Sejarah Lahirnya Pancasila. Pancasiladiyakini sebagai produkkebudayaanbangsa Indonesiayang telah menjadi sistemnilai selama berabad-abad lamanya. Pancasila bukanlah sublimasi ataupenarikankeatas(hogereoptreking)darideclarationofindependence(AmerikaSerikat),maniIestokomunis,ataupahamlainyangadadidunia. Pancasila tidak bersumber dari berbagai paham tersebut,meskipundiakui, bahwa terbentuknyadasarnegaraPancasilamemangmenghadapipengaruhbermacam-macam ideologi pada masa itu. IstilahPancasilapertamakalidapatditemukandalambuku'Sutasoma karya Mpu Tantularyangditulispadazaman Majapahit ( abadke1 ). Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1dihadapansidangBPUPKI.Menurutbeliau,istilahPancasilatersebut diperolehdariparasahabatnyayangmerupakanahlibahasa.RumusanPancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas : 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional ataukemanusiaan,. MuIakat ataudemokrasi,. Kesejahtraan sosial,dan . Ke-tuhanan yang berkemanusiaan. Pada tanggal22 Juni1, tokoh-tokohBPUPKIyangdiberinama Panitia Sembilanmengadakanpertemuanuntukmembahaspidatosertausul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalampembahasantersebut,disusunlahsebuahpiagamyangdiberinama PiagamJakarta,yangdidalamnyaterdapatrumusandansistematikaPancasila sebagai berikut : 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,2.Kemanusiaanyangadildanberadab,.Persatuan Indonesia,.Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalam permusyawaratanperwakilan,dan.Keadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.
22
B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. a. Pengertian Ideologi. Secaraetimologis,ideologiberasaldaribahasaYunaniyaitueidos danlogos.Eidosberartigagasandanlogosberartiberbicara(ilmu). Makasecaraetimologiideologiadalahberbicaratentanggagasan ilmuysngmempelajaritentanggagasan.Gagasanyangdimaksud disiniadalahgagasanyangmurniadadanmenjadilandasanatau pedomandalamkehidupanmasyarakatyangadaatauberdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. b. DeIinisi Ideologi. Dalam beberapa kamus atau reIerensi, dapat terlihat bahwa deIinisi ideologiadabeberapamacam.KeanekaragamandeIinisiinisangat dipengaruhiolehlatarbelakangkeahliandanIungsilembagayang memberideIinisitersebut.Keanekaragamandimaksudantaralain terlihat pada deIinisi yang berikut : - DeIinisiideologimenurutBP-7Pusat(kinitelahdilikuidasi). Ideologiadalahajaran,doktrin,teoriyangdiyakinikebenarannya yangdisusunsecarasistematisdandiberipetunjukpelaksanaan dalammenanggapidanmenyelesaikanmasalahyangdihadapi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. - DeIinisi yang dikemukakan oleh ProI. Dr. Maswadi RauI, ahli Ilmu PolitikUniversitasIndonesia.Ideologiadalahrangkaian( kumpulan ) nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahtraan bersama. BerdasarkandiIinisiideologiPancasiladiatas,dapatdisimpulkan bahwa Pancasila adalah kumpulan nilainorma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1, alenia IV yang telah ditetapakan pada tanggal 18 Agustus 1. c. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Ideologiterbukaadalahideologiyangdapatberinteraksidengan ideologilain.Artinya,ideologiPancasiladapatmengikuti perkembanganyangterjadidinegaralainyangmemilikiideologi
2
yangberbedadenganPancasiladalamberbagaiaspekkehidupan masyarakat.HalinidisebabkankarenaideologiPancasilamemiliki nilai-nilai yang meliputi : - Nilai Dasar. NilaidasaradalahnilaiyangadapadaideologiPancasilayang merupakanrepresentasidarinilaiataunormadalammasyarakat, bangsadannegaraIndonesia.Nilaidasarmerupakannilaiyang tidakbisadirubah-ubahsepanjangBangsaIndonesiaberpedoman padanilaitersebut.Contohnilaidasaradalahsila-silaPancasila yangadadalamaleniaIV,UUD1yangditetapkantanggal18 Agustus 1. - Nilai Instrumental. Nilaiinstrumentaladalahnilaiyangmerupakanpendukungutama nilaidasar(Pancasila).Nilaiinidapatmengikutisetiap perkembanganzaman,baikdalamnegrimaupunluarnegri.Nilai inidapatberupaTapMPR,UU,PPdanperaturanperundangan yangadauntukmenjaditatanandalampelaksanaanideologi Pancasilasebagaipegangandalamkehidupanberbangsadan bernegara. Nilai dapat dirubah sesuai perkembangan zaman. - Nilai Praktis. Nilaiiniadalahnilaiyangharusadadalampraktik penyelenggaraannegara.SiIatnilaiiniadalahabstrak.Artinya berupasemangatparapenyelenggaranegaradaripusathinggake tingkatyangterbawahdalamstruktursistempemerintahannegara Indonesia.Semangatyangdimaksudadalahsemangatpara penyelenggaranegarauntukmembangunsila-siladalamPancasila secarakonsekuendanistiqomah.Contoh,memberiteladanuntuk tindak KKN, dll.
2
d. FungsidanPerananPancasiladalamKehidupanBermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Fungsi dan peran Pancasila meliputi : - Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. - Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. - Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. - Pancasilasebagaisumberdarisegalasumberhukumdi Indonesia. - Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. - Pancasilasebagaipandanganhidupyangmempersatukan bangsa Indonesia. - Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. - Pancasila sebagai moral pembangunan. - Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. C. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat. MemahamiImplementasiPancasiladalamkehidupanmasyarakatsangat pentingdilakukanagarsetiapwarganegaradalamberpikirdanbertindak berdasarkan etika yang bersumber dari Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakanpandanganhidupdandasarnegara.Pancasilasebagaipandangan hidupmempunyaiartisetiapwarganegaradalamkehidupansehari-hari menggunakanPancasilasebagaipetunjukhidupdalamrangkamencapaidaya saingbangsa,kesejahtraandankeadilan,baiklahirmaupunbatin.Pemahaman implementasiPancasiladiharapkanakanadanyatatanankehidupanyangserasi danharmonisdalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara.Selanjutnyaakan dijelaskan beberapa pemahaman implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup dandasarnegarayangdapatdijadikanpedomandalamberkehidupan bermasyarakat dan bernegara. a. Implementasi Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini mengkehendaki setiap warga negara untukmenjunjungtinggiagamadankepercayaankepadaTuhanYang Maha Esa. Setiap wagra negara diharapkanmempunyai keyakinan akan
2
Tuhanyangmenciptakanmanusiadanduniasertaisinya.Keyakinan akanTuhantersebutdiwujudkandenganmemelukagamaserta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka menjalankan kehidupanberagamadankepercayaankepadaTuhanYangMahaEsa, terdapatbeberapapedomanyangdapatdilakukanolehwarganegara, yaitu : - PercayadantakwakepadaTuhanYangMahaEsasesuaidengan agamadankepercayaanmasing-masingmenurutdasarkemanusiaan yang adil dan beradab. - Hormatmenghormatidanbekerjasamaantarapemelukagamadan penganutkepercayaanyangberbeda-bedasehinggaterbina kerukunan hidup. - Salingmenghormatidankebebasandalammenjalankanibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. - Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. b. Implementasi Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. SilakeduaPancasilainimengandungmaknawarganegaraIndonesia mengakuiadanyamanusiayangbermartabat(bermartabatadalah manusiamemilikikedudukandanderajatyanglebihtinggidanharus dipertahankandengankehidupan yang layak ),memperlakukan sesama manusiasecaraadil(adildalampengertiantidakberatsebelah,jujur, tidakberpihakdanmemperlakukanorangsecarasama)danberadab(beradabdalamartimengakuitatakrama,sopansantundalam kehidupandanpergaulan)dimanamanusiamemilikidayacipta,rasa, niat, dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antaramanusia dan hewan.Jadisilakeduainimengkehendakimanusiaatauwarganegara untukmenghormatikedudukansetiapmanusiadengankelebihandan kekuranganmasing-masing,setiapmanusiaberhakmempunyai kehidupanyanglayakdanbertindakjujursertamenggunakannorma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia.
26
Butir-butir implementasi sila kedua adalah sebagai berikut : - Mengakuipersamaanderajat,persamaanhak,persamaankewajiban antarsesamamanusia.Sesamamanusiatidakbolehsaling melecehkan. - Saling mencintai sesama manusia. Kata cinta mengkehendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untukmemperoleh suatu dan rasa untukmemilikidankalauperluberkorbanuntuk mempertahankannya. Sesama manusia punya rasa memiliki. - Mengembangkansikaptenggangrasa.Tenggangrasa mengkehendakiadanyausahadankemauandarisetiapmanusia Indonesiauntukmenghargaidanmenghormatiperasaanoranglain. Setiap manusia menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. - Tidaksemena-menaterhadaporanglain.Semena-menaberarti sewenang-wenang,beratsebelah,dantidakberimbang.Olehsebab itubutirinimengkehendakiperilakusetiapmanusiaterhadaporang tidakbolehsewenang-wenang,harusmenjunjungtinggihakdan kewajiban. - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap warga negara Indonesia harusmenjunjungtinggidanmelaksanakannilai-nilaikemanusiaan dengan baik. - Gemarmelakukankegiatankemanusiaandiartikansukasekali melakukankegiatankemanusiaansehinggasetiapmanusiadapat hidup layak, bebas dan aman. - Beranimembelakebenarandankeadilan.Butirinimengkehendaki setiapmanusiaIndonesiauntukmempunyaihatiyangmantapdan percaya diri dalam menegakan kebenaran dan keadilan. - BangsaIndonesiamerasadirinyasebagaibagiandariseluruhumat manusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. c. Implementasi Sila Ketiga : Persatuan Indonesia. SilaPersatuanIndonesiamerujukpadapersatuanyangutuhdantidak terpecahbelahataubersatunyabermacam-macambermacam-macam
27
suku, agam,dan lain-lainyangberbedadiwilayah Indonesia. Persatuan initerjadikarenadidorongkeinginanuntukmencapaikehidupan kebangsaanyangbebasdalamwadahnegarayangmerdekadan berdaulat,memajukankesejahtraanumum,danmencerdaskan kehidupanbangsa,sertamewujudkanperdamaianabadi.Butir-butir implementasi sila ketiga adalah sebagai berikut : - Menempatkanpersatuan,kesatuan,kepentingansertakeselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. - Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. - Cinta tanah air dan bangsa. - Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. - Memajukanpergaulandemipersatuandankesatuanbangsayang ber-Bhineka Tunggal Ika. d. ImplementasiSilaKeempat:KerakyatanyangDipimpinolehHikmat Kebijaksanaan dalam PermusyawaratanPerwakilan. Silakeempatinimempunyaimaknabahwakekuasaanberadadi tangan rakyatdandalammelaksanakankekuasaannya,rakyatmenjalankan sistemperwakilan(rakyatmemilihwakil-wakilnyamelaluipemilihan umum)dankeputusan-keputusanyangdiambildilakukandenganjalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, sertapenuhtanggungjawabbaikkepadaTuhanmaupunrakyatyang diwakilinya.Butir-butirimplementasisilakeempatadalahsebagai berikut : - Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. - Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. - Mengutamakanmusyawarahdalammengambilkeputusanuntuk kepentingan bersama. - MusyawarahuntukmencapaimuIakatdiliputiolehsemangat kekeluargaan. - Denganitikadbaikdanrasatanggungjawabmenerimadan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
28
- Musyawarahdilakukandenganakalsehatdansesuaidenganhati nurani yang luhur. - Keputusanyangdiambilharusdapatdipertanggungjawabkansecara moralkepadaTuhanYME,menjunjungtinggiharkatmartabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. e. ImplementasiSilaKelima:KeadilanSosialbagiSeluruhRakyat Indonesia. SilainimempunyaimaknabahwaseluruhrakyatIndonesia mendapatkanperlakuanyangadildalambidanghukum,politik, ekonomi,kebudayaandankebutuhanspiritualrohanisehinggatercipta masyarakat yang adil danmakmur. Butir-butir implementasi sila kelima adalah sebagai berikut : - Mengembangkanperbuatan-perbuatanyangluhuryang mencerminkansikapdansuasanakekeluargaandan kegotongroyongan. - Bersikap adil. - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. - Menghormati hak-hak orang lain.- Suka memberi pertolongan kepada orang lain. - Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. - Tidak bersikap boros. - Tidak bergaya hidup mewah. - Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. - Suka bekerja keras. - Menghargai karya orang lain. - Bersama-samaberusahamewujudkankemajuanyangmeratadan berkeadilan sosial. ImplementasiPancasiladalamkehidupansebagaimanadiutarakandiatas adalahmerupakanpenjabarandariPancasilasebagaipandangandanideologi BangsaIndonesia.MenjadikewajibanbangsaIndonesiauntukmenerapkan dengan baik dan benar, sehingga kehidupan adil dan makmur dapat tercapai.
2
BAB III PENUTUP Kesimpulan. Berdasarkanapayangtelahdiuraikansebelumnyadapatdisimpulkan untukdapatmenciptakankehidupanyangkondusiIyaitukehidupanyangaman damaidansejahtera,makadiperlukansuatupemahamanyangcukupmendalam setiapinsanmanusiaIndonesiamengenaiHAMdanPancasila.Untukmencapai pemahaman HAM tersebut dimulai denngan mengetahui pengertian, tujuan HAM, perkembanganpemikiranHAM,HAMpadatatananglobaldandiIndonesia, permasalahandanpenegakanHAM,lembagapenegakHAMdanbagaimana mengembangkanpendidikanHAM.KemudiapemahamanmengenaiPancasila dapat dimulai dari pemahaman yang meliputi sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan Negara Indonesia, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan tercapainya pemahaman yang mendalam dandiikutidenganpenerapanatauimplementasinyadiharapkankehidupanyang indah tercipta di masyarakat secara menyeluruh.
0
DAFTAR PUSTAKA Srijanti, dkk. 200. ( Edisi Pertama ). !endidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa. Yogyakarta : Graha Ilmu
