Makalah kewarganegaraan konsep dasar pembangunan nasional

i

MAKALAH

KEWARGANEGARAAN KONSEP DASAR

PEMBANGUNAN NASIONAL

Di susun oleh:

1. Atena pradestia

2. Dwi febrianti

3. Fatimah nur astin

4. Ihvan nur S

5. Ika indriani

6. Sutikno

Kelas : IB/D3 KEPERAWATAN

STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO

TAHUN 2014/2015

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat

waktu yang berjudul “konsep dasar pembangunan nasional”.

Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang

konsep dasar pembangunan nasional . Penulis menyadari bahwa makalah ini

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang

bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin

Purwokerto, 09 Desember 2014

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL ......................................................................................... i

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 1

C. Tujuan .................................................................................................. 1

BAB II PEMBAHASAN ................................................................................ 2

A. Makna, hakikat dan tujuan Pembangunan Nasional ............................. 2

B. Asas Pembangunan Nasional ................................................................ 3

C. Modal Dasar Dan Faktor Dominan ....................................................... 5

D. Wawasan Nusantara .............................................................................. 7

BAB III PENUTUP ......................................................................................... 14

KESIMPULAN ............................................................................................... 14

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 15

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pembangunan nasional mengalami

pasang surut. Dimulai pada masa Orde Lama, pembangunan nasional lebih

diarahkan pada sektor politik. Akibatnya pembangunan nasional disektor lain

terabaikan. Masyarakat tetap terkurung dalam belenggu kemiskinan.

Selanjutnya pada masa Orde Baru, dengan tekad memperbaiki kesejahteraan

rakyat, pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan

ekonomi yang tinggi. Untuk maksud tersebut semua aspek kehidupan

diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Akibatnya kehidupan demokrasi menjadi terbelenggu, KKN merajalela dan

sektor pertanian sebagai leading sector masyarakat terabaikan. Sekarang ini,

dengan tekad reformasi disegala bidang, pembangunan nasional diarahkan

pada usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Apakah pengertian dari pembangunan nasional?

2. Apakah tujuan dari pembangunan nasional?

3. Apakah Hakikat dari pembangunan nasional ?

4. Apakah Asas dari pembangunan nasional ?

C. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian dari pembangunan

nasional

2. Untuk mengetahui tujuan dari pembangunan nasional

3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembangunan di Indonesia

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. MAKNA, HAKIKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Makna pembangunan nasional

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh

aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan

proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk

mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan

nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyaraka t, bangsa,

dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan mancakup aspek kehidupan bangsa,

yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan

secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan

untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka

mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang

lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional

merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan

merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara

negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

2. Hakikat Pembangunan Nasional

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai

berikut :

a. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh

dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk

manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam

pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur

3

sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang

seimbang.

b. Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh

wilayah tanah air.

c. Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat

Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan

menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepriadian

Indonesia pula.

d. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan

suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan

Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi

dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan

nasional.

3. Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan

Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa

sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

B. ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus

diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan nasional. Asas- asas tersebut adalah:

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: bahwa

segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan

4

dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik

dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

2. Asas Manfaat: bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional

memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan,

peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara

serta mengutamakan kelestarian nilai - nilai luhur budaya bangsa dan

kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan.

3. Asas Demokrasi Pancasila: bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan

nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan

kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah

untuk mencapai mufakat.

4. Asas Adil dan Merata: bahwa pembangunan nasional diselenggarakan

sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di

seluruh wilayah tanah air di mana setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan berperan dan menikmati hasil - hasilnya secara adil sesuai

dengan nilai - nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan

kepada bangsa dan negara.

5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan:

bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara

berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan

antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga,

individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerahm

kepentingan perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta

kepentingan nasionalan internasional.

6. Asas Hukum: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap

warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang

berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk

menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

5

7. Asas Kemansirian: bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada

kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan

kepada kapribadian bangsa.

8. Asas Kejuangan: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional,

penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad,

jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi

dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi atau golongan.

9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: bahwa agar pembangunan nasional

dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya,

penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai- nilai ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab

dengan mempertahankan nilai- nilai agama dan nilai-nilai luhur

budayabangsa.

C. MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN

1. Modal Dasar

Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber

kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan

didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai

hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

b. Juwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada

posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi

alamiahnya yang memiliki berbagai keunggulan komparatif.

d. Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut,

udara,dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara bertanggung

jawab demi kemakmuran rakyat.

6

e. Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang

potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.

f. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai

harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan dan

keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-

satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara, merupakan modal sikap mental yang dapat membawa

bangsa menuju cita- citanya.

g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang

sepanjang sejarah bangsa yang mencirikan kebhinekaan dan keekaan

bangsa.

h. Potensi dan kekuatan efektif bangsam yakni segala sesuatu yang

bersifat potensial dan produktif yang telah menjadi milik bangsa, dan

yang tumbuh dari rakyat termasuk kekuatan sosial politik antara lain

partai politik dan golongan karya.

i. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagi kekuatan pertahanan

keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat dan

bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa dan

negara.

2. Faktor Dominan

Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan

dalam penyelenggaraan pembangunan agar memperlancar pencapaian

sasaran pembangunan nasional, meliputi:

a. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai dan

perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis.

b. Wilayah yang bersirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan

dan alam tropiknya.

c. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata

penyebarannya, termasuk flora dan fauna.

7

d. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan

penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan

kepada hukum dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat.

f. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyeleng garaan negara dan

pemerintahan

g. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang

selalu berubah secara dinamis.

h. Kemungkinan pengembangan.

D. WAWASAN NUSANTARA

Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk

mancapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang

merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan

Undang -Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai diri dan ingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam

arti:

a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya

merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan

matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara

dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai

agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus

merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-

luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu,

senasibsepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai

satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

8

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa

dan negara yang melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa

menuju tujuannya.

e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu

kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system

hokum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang

mengabdi kepada kepe ntingan nasional.

g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain

ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas

dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi, dalam

arti:

a. kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah

modal dan mlik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-

hari harustersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh

daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam

pengembangan kehidupan ekonominya.

c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan

satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar

kemakmuranrakyat.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan

Budaya, dalam arti:

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus

merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat

kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya

keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

9

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan

corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya

bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya

bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang

tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya

dapat dinikmati olehbangsa.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan

Keamanan, dalam arti:

a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya

merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang

sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Pancasila sebagai paradigma

1. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Politik

Warga Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai

subjek atau pelaku politik bukan sekadar sebagai objek politik. Karena

pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus

dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia

yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan

kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan yang dimaksud adalah

kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik

Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik

demokrasi bukan otoriter.

Berdasarkan hal tersebut, sistem politik Indonesia harus

dikembangkan atas asas kerakyatan yaitu terletak pada sila ke IV

Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan

pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu,

secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral

ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan

moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun

10

penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga

menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.

2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Ekonomi

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi

maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral

daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan

pada dasar moralitas ketuhanan yaitu pada sila ke I

Pancasila dan kemanusiaan yaitu pada sila ke II Pancasila. Pancasila

bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Sistem

ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang

berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada

moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang

berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi

yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial,

makhluk pribadi maupun sebagai makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang

berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya

menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain.

Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam

sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.

Kebijakan ekonomi memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat

dan harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih

berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak seperti selama orde baru

yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat). Politik ekonomi

kerakyatan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan

ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan usaha menengah

sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu,

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-

program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih

11

mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan

pembangunan daerah. Dengan demikian ekonomi kerakyatan akan mampu

memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil,

demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan,

pemerintah pusat ( negara ) yang demokratis berperan memaksakan

pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau

meningkatkan kepastian hukum.

Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi

sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan

rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat

dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi

harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas,

monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan,

ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Ekonomi

pancasila juga memiliki arti bahwa pihak swasta yang bisa mandiri

dilindungi hak-haknya untuk mengembangkan usahanya, sedangkan untuk

pihak-pihak yang masih belum bisa mengembangkan usahanya akan

dibantu oleh pemerintah dalam mengembangkan usahanya

3. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Bentuk Pembangunan Ekonomi

Berparadigma Pancasila

Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan

akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari

perkembangan ilmu ekomoni pada akhir abad ke-18 menumbuhkan

ekonomi kapitalis. Arah dasar kenyataan objektif inilah maka di Eropa

pada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan

ekonomi tersebut yaitu ekonomi sosialisme komunisme yang

memperjuangkan nasib kaum feodal karena ditindas oleh kaum kapitalis

dan tidak terwujudnya perkembangan proses politik yang demokratis.

Selain itu, dalam berpraktek ekonomi nasional, yang menonjol kini

adalah aktualisasi jual beli uang, lobi bisnis politik-uang, perebutan

jabatan publik ekonomis, dan lain sebagainya yang ditunjukan oleh para

12

konglomerat, para pialang saham (baik pemain domestik maupun

internasional), para politisi/partisipan partai politik dll yang sering

mengabaikan kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan bangsa dan

negara. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem ekonomi yang

berdasarkan pada sistem ekonomi yang berkemanusiaan.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih

mengacu pada Sila Keempat Pancasila. Sementara pengembangan

ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia.

Dengan demikian hal tersebut menunjuk pada pembangunan Ekonomi

Kerakyatan atau Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarko telah

mengembangkan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistis

yang mendasarkan kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan

ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi

kemanusiaan dan kesejahteraan.

Pengembangan ekonomi mendasarkan pada kenyataan bahwa

tujuan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar

manusia menjadi lebih sejahtera. Selain itu, sistem hubungan kelembagaan

demokratis harus diperbaiki agar tidak ada peluang bagi tumbuh

kembangnya kolusi antara penguasa politik dengan pengusaha lain,

bahkan antara birokrat dengan pengusaha. Warga bangsa sebagai unsur

pokok serta subjek dalam negara adalah sebagai satu keluarga bangsa.

Oleh karena itu perubahan dan pengembangan ekonomi harus diletakkan

pada peningkatan harkat dan martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa

sebagai satu keluarga.

4. Langkah – Langkah Pengembangan Ekonomi Berbasis Ekonomi Rakyat

Langkah – langkah yang strategis dalam upaya melakukan

pengembangan ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai pancasila dan

mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:

a. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan

13

Hal ini dapat dilakukan dengan program sosial safety net yang

populer dengan program jaringan pengaman sosial (JPS). Sementara

untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka

pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN (Korupsi,

Kolusi, Nepotisme ).

b. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi.

Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian

usaha yaitu dengan diwujudkanya perlindungan hukum serta undang-

undang persaingan yang sehat.

c. Transformasi struktur

Hal ini dilakukan guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu

diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural.

Tranformasi struktural meliputi proses perubahan dari ekonomi

tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang

tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ekonomi

ketergantungan kepada kemandirian, dari ekonomi orientasi dalam

negeri ke orientasi ekspor.

5. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan bidang SOSIAL BUDAYA

Dalam pembangunan dan pengembangan bidang sosial budaya,

harus didasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan nilai – nilai budaya

yang dimiliki oleh masyarakat.

Pada masa reformasi ini, sosial budaya harus mengangkat nilai –

nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar suatu nilai, yaitu

nilai pancasila, yang bersifat humanistik, yang berarti nilai – nilai

pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan

martabat manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya.

Dalam bidang sosial budaya, kerangka kesadaran pancasila

merupakan dorongan untuk universalisasi ( melepaskan simbol – simbol

dari keterkaitan struktur ) dan transendentalisasi ( meningkatkan derajat

kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual ), yang bertujuan untuk

mencapai persatuan dan kesatuan.

14

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pengertian Pembangunan Nasional Definisi - merupakan usaha

peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara

berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global

(Tap. MPR No. IV/MPR/1999). (Pengertian Pembangunan Nasional)

Macam macam pancasila sebagai paradigma:

1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik

2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi

3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya

4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum

5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang kehidupan antara umat

beragama dan IPTEK

15

DAFTAR PUSTAKA

http://mstffaiz.wordpress.com/2013/07/15/konsep-pembangunan-nasional/

http://blogmhs.uki.ac.id/putri/lectures/smt-1/ideology-education/pancasila-

sebagai-paradigma/