PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK NIK DAN KTP DAN KTP-el el KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I. Oleh : Oleh : Kepala Kepala Dinas Dinas Kependudukan Kependudukan dan dan Catatan Catatan Sipil Sipil Kota Kota Lubuklinggau Lubuklinggau Disampaikan pada Disampaikan pada : RAK RAKOR TKPK Kota OR TKPK Kota Lubuklinggau Lubuklinggau Oproom Oproom Moneng Moneng Sepati Sepati, 12 Mei 2015 , 12 Mei 2015 NIK NIK DAN KTP DAN KTP-el el
32
Embed
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el · 1. PEMERINTAH PUSAT a. Memfasilitasi Pemda dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Capil (A kta Kel, Kematian, Perkawinan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKANPEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN,,NIKNIK DAN KTPDAN KTP--elel
Disampaikan padaDisampaikan pada :: RAKRAKOR TKPK KotaOR TKPK Kota LubuklinggauLubuklinggauOproomOproom MonengMoneng SepatiSepati, 12 Mei 2015, 12 Mei 2015
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKANPEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN,,NIKNIK DAN KTPDAN KTP--elel
DasarDasar HukumHukumHal-Hal Mengenai Warga Negara
Instansi Pemerintah, Pemda, Lembaga Perbankan danswasta dapat memanfaatkan :1. NIK menjadi nomor identitas tunggal utk semua
urusan pelayanan publik dan NIK menjadi dasarpenerbitan dokumen.
2. Database kependdkan melalui NIK sbg kunci akses3. KTP-el sebagai :
a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan
kepentingan yg berkaitan dgn adm. pmerintahan;c. Bukti diri penduduk utk pengurusan kepentingan
pelayanan publik
Instansi Pemerintah, Pemda, Lembaga Perbankan danswasta dapat memanfaatkan :1. NIK menjadi nomor identitas tunggal utk semua
urusan pelayanan publik dan NIK menjadi dasarpenerbitan dokumen.
2. Database kependdkan melalui NIK sbg kunci akses3. KTP-el sebagai :
a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan
kepentingan yg berkaitan dgn adm. pmerintahan;c. Bukti diri penduduk utk pengurusan kepentingan
pelayanan publik
PEMANFAATAN NIK(PASAL 101 UU 24/2013)
Pada saat Undang-Undang ini berlaku:
a. Pemerintah wajib memberikan NIK kpd setiapPenduduk.
b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIKsbg dasar penerbitan dokumen paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak instansi penggunamengakses data kependudukan dari Menteri.
Implementasi :
Mencantumkan NIK pada dokumen dan databaseyang dikelola oleh Instansi Pengguna
Pada saat Undang-Undang ini berlaku:
a. Pemerintah wajib memberikan NIK kpd setiapPenduduk.
b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIKsbg dasar penerbitan dokumen paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak instansi penggunamengakses data kependudukan dari Menteri.
Implementasi :
Mencantumkan NIK pada dokumen dan databaseyang dikelola oleh Instansi Pengguna
1. PEMERINTAH PUSAT
a. Memfasilitasi Pemda dalam melakukan pelayananpenerbitan KTP-el, KK dan Akta Capil (Akta Kel,Kematian, Perkawinan, Perceraian, PengakuanAnak, Pengesahan Anak) dlm bentuk :Penyediaan Anggaran, Penyediaan Jaringan,Blangko KTP-el, Bimtek, serta Pembinaan danPengendalian.
b. Melakukan pelayanan Pemanfaatan NIK,Database Kependudukan & KTP-el kpd lembagapengguna (KPU, Kementerian/LembagaPemerintah Non Kementerian, Perbankan danLembaga Pelayanan Publik lainnya).
a. Memfasilitasi Pemda dalam melakukan pelayananpenerbitan KTP-el, KK dan Akta Capil (Akta Kel,Kematian, Perkawinan, Perceraian, PengakuanAnak, Pengesahan Anak) dlm bentuk :Penyediaan Anggaran, Penyediaan Jaringan,Blangko KTP-el, Bimtek, serta Pembinaan danPengendalian.
b. Melakukan pelayanan Pemanfaatan NIK,Database Kependudukan & KTP-el kpd lembagapengguna (KPU, Kementerian/LembagaPemerintah Non Kementerian, Perbankan danLembaga Pelayanan Publik lainnya).
2. PEMERINTAH PROVINSIa. Memfasilitasi Pemerintah Kab/Kota dalam
melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KartuKeluarga dan Akta Capil (Akta Kel, Kematian,Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak,Pengesahan Anak).
b. Mempersiapkan rencana pelayananPemanfaatan NIK, Database Kependudukandan KTP-el kepada lembaga pengguna diProvinsi, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Provinsi.
2. PEMERINTAH PROVINSIa. Memfasilitasi Pemerintah Kab/Kota dalam
melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KartuKeluarga dan Akta Capil (Akta Kel, Kematian,Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak,Pengesahan Anak).
b. Mempersiapkan rencana pelayananPemanfaatan NIK, Database Kependudukandan KTP-el kepada lembaga pengguna diProvinsi, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Provinsi.
3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
a. Melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KartuKeluarga dan Akta Capil (Akta Kelahiran,Kematian, Perkawinan, Perceraian, PengakuanAnak, Pengesahan Anak).
b. Mempersiapkan rencana pelayananPemanfaatan NIK, Database Kependudukan danKTP-el kpd lembaga pengguna di kab/kota,meliputi : SKPD Kab/Kota & Bdn HukumIndonesia yg memberikan pelayanan publik ygtdk memiliki hub vertikal dgn lembaga penggunadi tingkat pusat.
a. Melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KartuKeluarga dan Akta Capil (Akta Kelahiran,Kematian, Perkawinan, Perceraian, PengakuanAnak, Pengesahan Anak).
b. Mempersiapkan rencana pelayananPemanfaatan NIK, Database Kependudukan danKTP-el kpd lembaga pengguna di kab/kota,meliputi : SKPD Kab/Kota & Bdn HukumIndonesia yg memberikan pelayanan publik ygtdk memiliki hub vertikal dgn lembaga penggunadi tingkat pusat.
1. Kemendagri telah mampu menghasilkandatabase kependudukan yg terjaminakurasinya dan diterbitkan setiapsemester, yg sudah dilengkapi dengandata statistik dalam bentuk : Data Pddkper Jenis Kelamin, Kelompok Umur,Agama, Status Perkawinan.
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT)HASIL (OUTPUT)
1. Kemendagri telah mampu menghasilkandatabase kependudukan yg terjaminakurasinya dan diterbitkan setiapsemester, yg sudah dilengkapi dengandata statistik dalam bentuk : Data Pddkper Jenis Kelamin, Kelompok Umur,Agama, Status Perkawinan.
LanjutanLanjutan (1) …(1) …PERKEMBANGANPERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT)HASIL (OUTPUT)
LanjutanLanjutan (2) …(2) …PERKEMBANGANPERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT)HASIL (OUTPUT)
PENGELOLA DATABASEKEPENDUDUKAN BERBASISKAN
NIK dan KTP-el
MENTERI DALAM NEGERIMENTERI DALAM NEGERIMENTERI / KEPALA
LEMBAGA
INSTANSI PENGGUNA
MoU
MEKANISME PEMANFAATAN DATAKEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el TINGKAT PUSAT
TIM TEKNIS
MENTERI DALAM NEGERI
DIRJEN KEPENDUDUKAN& PENCATATAN SIPIL
TIM TEKNIS
PEJABAT ESELON I /SETINGKAT
PerjanjianKerja sama
Implementasi
GUBERNUR ATAUBUPATI / WALIKOTA
GUBERNUR ATAUBUPATI / WALIKOTA
PIMPINAN LEMBAGATK. PROV ATAU KAB/KOTA
PIMPINAN LEMBAGATK. PROV ATAU KAB/KOTA
INSTANSI PENGGUNATK. PROV ATAU KAB/KOTA
Ijin,Pemanfaatan
Data
PemberianHak Akses
RANCANGAN MEKANISME PEMANFAATAN DATAKEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el DI TINGKAT PROVINSIDAN KABUPATEN/KOTA
KEPALA UNIT KERJA DUKCAPILTK.PROV ATAU KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN & PENCATATANSIPIL KAB/KOTA
PIMPINAN LEMBAGA TK.PROVINSI ATAU KAB/KOTA
PerjanjianKerja Sama
Implementasi
PemberianHak Akses
Mendagri berwenang dan BerkewajibanMemberikan Pelayanan dan Memberikan HakAkses Kepada Lembaga Pengguna antaralain : Lembaga Negara, Kementerian,Lembaga Pemerintah Non Kementeriandan/atau Badan Hukum Indonesia danLembaga Pelayanan Publik Lainnya(Perbankan, Asuransi, BPJS, PenyediaSeluler, dll)
1 MENTERI DALAM NEGERI
KEWENANGANKEWENANGAN DAN KEWAJIBANDAN KEWAJIBANPELAYANAN ADMINDUKPELAYANAN ADMINDUK
Mendagri berwenang dan BerkewajibanMemberikan Pelayanan dan Memberikan HakAkses Kepada Lembaga Pengguna antaralain : Lembaga Negara, Kementerian,Lembaga Pemerintah Non Kementeriandan/atau Badan Hukum Indonesia danLembaga Pelayanan Publik Lainnya(Perbankan, Asuransi, BPJS, PenyediaSeluler, dll)
Pemerintah Provinsi berwenang danberkewajiban melayani dan memberikanhak akses kepada Unit Kerja OtonomProvinsi (Dinas, Badan, Kantor, dll)Unit kerja Vertikal pelayanannya dariKemendagri melalui Kantor Pusat masing-masing.
2 PEMERINTAH PROVINSI
LanjutanLanjutan …… KEWENANGANKEWENANGAN DAN KEWAJIBANDAN KEWAJIBANPELAYANAN ADMINDUKPELAYANAN ADMINDUK
Pemerintah Provinsi berwenang danberkewajiban melayani dan memberikanhak akses kepada Unit Kerja OtonomProvinsi (Dinas, Badan, Kantor, dll)Unit kerja Vertikal pelayanannya dariKemendagri melalui Kantor Pusat masing-masing.
Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang danberkewajiban melayani dan memberikan hakakses kepada Unit Kerja OtonomKabupaten/Kota (Dinas, Badan, Kantor, dll) danBadan Hukum Indonesia yang memberikanPelayanan Publik yang tidak memiliki hubunganvertikal dengan Lembaga Pengguna di TingkatPusat
Unit kerja Vertikal pelayanannya dariKemendagri melalui Kantor Pusat masing-masing.
3PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LanjutanLanjutan …… KEWENANGANKEWENANGAN DAN KEWAJIBANDAN KEWAJIBANPELAYANAN ADMINDUKPELAYANAN ADMINDUK
Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang danberkewajiban melayani dan memberikan hakakses kepada Unit Kerja OtonomKabupaten/Kota (Dinas, Badan, Kantor, dll) danBadan Hukum Indonesia yang memberikanPelayanan Publik yang tidak memiliki hubunganvertikal dengan Lembaga Pengguna di TingkatPusat
Unit kerja Vertikal pelayanannya dariKemendagri melalui Kantor Pusat masing-masing.
1. Lembaga Pengguna yang sudah MoUdengan Mendagri sejumlah 19 Lembaga;
2. Lembaga Pengguna yang sudah PKSdengan Dirjen Dukcapil, Kemendagrisejumlah 49 Lembaga;
3. Lembaga Pengguna yang sudahmemanfaatkan secara online sejumlah18 Lembaga;
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
1. Lembaga Pengguna yang sudah MoUdengan Mendagri sejumlah 19 Lembaga;
2. Lembaga Pengguna yang sudah PKSdengan Dirjen Dukcapil, Kemendagrisejumlah 49 Lembaga;
3. Lembaga Pengguna yang sudahmemanfaatkan secara online sejumlah18 Lembaga;
1. Kementerian Hukum dan HAM2. Kementerian Keuangan3. Kementerian Nakertrans4. Kementerian BUMN5. Kementerian Kesehatan6. Kementerian Kominfo7. Kementerian PPN / Bappenas8. Kepolisian Negara RI9. BNP2TKI
Instansi Pengguna yg Sudah MoU
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
1. Kementerian Hukum dan HAM2. Kementerian Keuangan3. Kementerian Nakertrans4. Kementerian BUMN5. Kementerian Kesehatan6. Kementerian Kominfo7. Kementerian PPN / Bappenas8. Kepolisian Negara RI9. BNP2TKI
11. Bank Indonesia12. PPATK13. KOMISI YUDISIAL RI.14. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)15. BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN)16. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)17. Kementerian Agama18. Kementerian Sosial19. BPN
Instansi Pengguna yg Sudah MoU
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
11. Bank Indonesia12. PPATK13. KOMISI YUDISIAL RI.14. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)15. BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN)16. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)17. Kementerian Agama18. Kementerian Sosial19. BPN
1. KPU berdasarkan amanat UU No. 8Tahun 2012 (Tanpa MoU)
2. KPK untuk memenuhi kebutuhanpenegakan hukum (MoU sedangdalam proses). Pada tahun 2013telah mengakses secara online datakependudukan sebanyak 2.435 kali
Lembaga Pengguna yang belum/tanpa MoUtapi sudah mengakses/ menggunakan dataKependudukan dari Kemendagri
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
1. KPU berdasarkan amanat UU No. 8Tahun 2012 (Tanpa MoU)
2. KPK untuk memenuhi kebutuhanpenegakan hukum (MoU sedangdalam proses). Pada tahun 2013telah mengakses secara online datakependudukan sebanyak 2.435 kali
1. PT. JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan)2. PT. ASKES (BPJS Kesehatan)3. DITJEN. PAJAK, KEMENKEU4. DEPUTI SETWAPRES BID. KESRA DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU TNP2K5. BARESKRIM - POLRI6. BANK BRI7. BANK BNI8. BANK MANDIRI
Instansi Pengguna yg Sudah PKS
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
1. PT. JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan)2. PT. ASKES (BPJS Kesehatan)3. DITJEN. PAJAK, KEMENKEU4. DEPUTI SETWAPRES BID. KESRA DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU TNP2K5. BARESKRIM - POLRI6. BANK BRI7. BANK BNI8. BANK MANDIRI
Instansi Pengguna yg Sudah PKS
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
9. Sestama BNP2TKI10. Kementerian Kesehatan11. PT. Taspen12. PT. Pegadaian13. Deputi Bidang Pemberantasan, PPATK.14. PT. Jasa Raharja15. PT. Bank Central Asia Tbk16. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)17. PT. INDOSAT18. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
9. Sestama BNP2TKI10. Kementerian Kesehatan11. PT. Taspen12. PT. Pegadaian13. Deputi Bidang Pemberantasan, PPATK.14. PT. Jasa Raharja15. PT. Bank Central Asia Tbk16. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)17. PT. INDOSAT18. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Instansi Pengguna yg Sudah PKS
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
19. PT. Telekomunikasi Seluler;20. PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;21. BANK SUMUT22. BANK NAGARI23. BANK RIAU KEPRI24. BANK JAMBI25. BANK BENGKULU26. BANK SUMSEL BABEL27. BANK LAMPUNG28. BANK DKI
19. PT. Telekomunikasi Seluler;20. PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;21. BANK SUMUT22. BANK NAGARI23. BANK RIAU KEPRI24. BANK JAMBI25. BANK BENGKULU26. BANK SUMSEL BABEL27. BANK LAMPUNG28. BANK DKI
Instansi Pengguna yg Sudah PKS
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
29. BANK Jabar Banten (BJB)30. BANK JATENG31. BANK BPD DIY32. BANK JATIM33. BANK KALBAR34. BANK KALTENG35. BANK KALSEL36. BANK KALTIM37. BANK SULSEL38. BANK SULTRA
29. BANK Jabar Banten (BJB)30. BANK JATENG31. BANK BPD DIY32. BANK JATIM33. BANK KALBAR34. BANK KALTENG35. BANK KALSEL36. BANK KALTIM37. BANK SULSEL38. BANK SULTRA
39. BANK BDP SULTENG40. BANK SULUT41. BANK BPD BALI42. BANK NTB43. BANK NTT44. BANK MALUKU45. BANGK PAPUA46. DITJEN BEA CUKAI47. BANK INDONESIA48. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)49. KORLANTAS POLRI
Instansi Pengguna yg Sudah PKS
Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATANDATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el
39. BANK BDP SULTENG40. BANK SULUT41. BANK BPD BALI42. BANK NTB43. BANK NTT44. BANK MALUKU45. BANGK PAPUA46. DITJEN BEA CUKAI47. BANK INDONESIA48. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)49. KORLANTAS POLRI
Sebelum kerja sama dgn Kemendagri, Pelayananterhdp anggota BPJS yg mengajukan claim perluwaktu sekitar 15 hari dan anggota perlu datang2 s/d 3 kali. Setelah kerja sama dgn Kemendagri,dgn on-line data dari Kemendagri ke BPJS, makapelayanan hanya memerlukan waktu sekitar 5menit dan hanya cukup 1 kali kedatangan.
2.
MANFAATMANFAAT RIILRIIL YGYG SUDAH TERWUJUDSUDAH TERWUJUD
BPJS Ketenaga Kerjaan
Sebelum kerja sama dgn Kemendagri, Pelayananterhdp anggota BPJS yg mengajukan claim perluwaktu sekitar 15 hari dan anggota perlu datang2 s/d 3 kali. Setelah kerja sama dgn Kemendagri,dgn on-line data dari Kemendagri ke BPJS, makapelayanan hanya memerlukan waktu sekitar 5menit dan hanya cukup 1 kali kedatangan.
POLRI :a. Telah dapat membantu pihak Polri mempercepat penangkapan
teroris di KotaTangerang Selatan, 31 Desember 2013.
b. Telah dapat membantu pihak Polri utk mengetahui identitasjenazah yg tidak dikenal, antara lain : di Pandeglang jenazah ygditemukan pihak Polri seminggu sebelumnya, baru dptdiketahui identitasnya setelah bekerja sama dgnTimTeknisKemendagri (online atau offline), 24 Januari 2014
c. Pengurusan SIM On-line secara Nasional
Contoh Manfaat Oleh Instansi Pengguna
3.
POLRI :a. Telah dapat membantu pihak Polri mempercepat penangkapan
teroris di KotaTangerang Selatan, 31 Desember 2013.
b. Telah dapat membantu pihak Polri utk mengetahui identitasjenazah yg tidak dikenal, antara lain : di Pandeglang jenazah ygditemukan pihak Polri seminggu sebelumnya, baru dptdiketahui identitasnya setelah bekerja sama dgnTimTeknisKemendagri (online atau offline), 24 Januari 2014
c. Pengurusan SIM On-line secara Nasional
BRIMempercepat pelayanan pembuatan buku tabungan dan ATM dari 30menit menjadi 4 menit, tidak lagi memerlukan pengisian formulir.
Rumah SakitPengecekan sidik jari telah dpt dilakukan secara online di RS. Polri,RSU. Cipto Mangunkusumo
PPATKPada tahun 2013 PPATK sudah mengakses secara online datakependudukan Kemendagri sebanyak 3.212 kali dalam rangkapenelusuran transaksi keuangan
TNP2KMelengkapi Data Penduduk Miskin dengan NIK, NO. KK, Tanggal danBulan lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapat di akses denganmengunakan NIK sebagai kunci akses.
BRIMempercepat pelayanan pembuatan buku tabungan dan ATM dari 30menit menjadi 4 menit, tidak lagi memerlukan pengisian formulir.
Rumah SakitPengecekan sidik jari telah dpt dilakukan secara online di RS. Polri,RSU. Cipto Mangunkusumo
PPATKPada tahun 2013 PPATK sudah mengakses secara online datakependudukan Kemendagri sebanyak 3.212 kali dalam rangkapenelusuran transaksi keuangan
TNP2KMelengkapi Data Penduduk Miskin dengan NIK, NO. KK, Tanggal danBulan lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapat di akses denganmengunakan NIK sebagai kunci akses.
4.
5.
LanjutanLanjutan .... MANFAATMANFAAT RIILRIIL YGYG SUDAH TERWUJUDSUDAH TERWUJUD
BRIMempercepat pelayanan pembuatan buku tabungan dan ATM dari 30menit menjadi 4 menit, tidak lagi memerlukan pengisian formulir.
Rumah SakitPengecekan sidik jari telah dpt dilakukan secara online di RS. Polri,RSU. Cipto Mangunkusumo
PPATKPada tahun 2013 PPATK sudah mengakses secara online datakependudukan Kemendagri sebanyak 3.212 kali dalam rangkapenelusuran transaksi keuangan
TNP2KMelengkapi Data Penduduk Miskin dengan NIK, NO. KK, Tanggal danBulan lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapat di akses denganmengunakan NIK sebagai kunci akses.
BRIMempercepat pelayanan pembuatan buku tabungan dan ATM dari 30menit menjadi 4 menit, tidak lagi memerlukan pengisian formulir.
Rumah SakitPengecekan sidik jari telah dpt dilakukan secara online di RS. Polri,RSU. Cipto Mangunkusumo
PPATKPada tahun 2013 PPATK sudah mengakses secara online datakependudukan Kemendagri sebanyak 3.212 kali dalam rangkapenelusuran transaksi keuangan
TNP2KMelengkapi Data Penduduk Miskin dengan NIK, NO. KK, Tanggal danBulan lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapat di akses denganmengunakan NIK sebagai kunci akses.
6.
7.
Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima KasihDirektorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan