Pemahaman Arsitektur Keuangan Negara - Sesi 5

UNDERSTANDING OF A NATIONAL FISCAL ARCHITECTURE

SESI 5

1

TOPIK BAHASAN

• Pengantar• Membangun sistem pendapatan dan belanja

dengan kontek bahasan APBN Indonesia• Struktur dan siklus perencanaan

penganggaran di Indonesia• Isu strategis APBN 2009

2

Perbedaan cara berpikir, Pemerintah vs Rumah Tangga

• Adanya perbedaan cara berpikir antara subyek ekonomi negara disatu pihak, rumah tangga dan perusahaan dilain pihak, walaupun masing2 memerlukan pengeluaran untuk membiayai kegiatannya dan harus ada sumber penerimaan.

– Rumah tangga dan perusahaan, pengeluaran bertitik tolak dari pendapatan yang ada– Negara, pengeluaran tidak semata-mata ditentukan oleh penerimaan negara, tetapi pengeluaran

negara akan sangat mempengaruhi penerimaan negara.

3

Kelompok Utama Subyek Ekonomi Tujuan

1. Rumah Tangga2. Perusahaan Menghasilkan barang

dan jasa3. Pemerintah/Negara4. Luar Negeri

Memenuhi keinganan atau memberikan kepuasan bagi anggota-anggota dari subyek tersebut

Pemerintah/Negara, memiliki kegiatan Tujuan

1. Operasi dan Pemeliharaan2. Pertahanan dan Keamanan3. Keadilan4. Pekerjaan Umum, dls

Memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan warga negaranya

• Asumsi:– Pertumbuhan ekonomi = 6%– Pertumbuhan Penduduk = 2,34%– ICOR = 2 (perbandingan antara tambahan investasi dgn tambahan ouput)

• Pertumbuhan PDB per kapita = Y - Pop 3,66%• Pertumbuhan Income per kapita = Inc (t-1) x Pertumbuhan PDB per kapita

– Mis. Inc. (t-1) = 370 370 x 3,66% = 13,54%

• ICOR = I / Y I = 2 x 6% = 12%Jika pemerintah mendasarkan pengeluarannya pada tersedianya dana (pendapatan negara) artinya dana yang tersedia adalah sebesar 6% sama dengan kebutuhan investasi (6%)

– Y = I / ICOR 6% / 2 = 3%– Kenaikan PDB per kapita = Y - Pop 3% - 2,34 = 0,66%

4

Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

• Kaum Klasik (Adam Smith), sistem Liberalisme /kapitalisme murni menghendaki adanya kebebasan individu secara mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah kecuali hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu seperti pertahanan nasional, keadilan sosial dan pekerjaan umum.

• Kaum Sosialis (Keynessian), sistem kapitalisme akan membawa kehidupan manusia ke arah kehancuran karena pertentangan kepentingan diantara para individu itu sendiri, akibatnya golongan ekonomi kuat akan mendesak ekonomi lemah. dihapuskan kebebasan individu dan pengaturan ekonomi harus dipegang pemerintah sebagai organisasi yang mewakili para individu.– Kritik terhadap kaum sosialis adalah bahwa dengan dihapuskannya kebebesan

individu akan mengurangi hak asasi manusia dan mengurangi inisiatif individu serta kebijakan pemerintah seringkali dipaksakan.

• Sistem ekonomi campuran

5

Kepincangan dalam Mekanisme Pasar

• Kelemahan sistem kapitalis murni antara lain:– Adanya barang –barang kolektif/barang publik yaitu barang dan jasa yang

secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar non rivalry (tidak mengurangi kepuasan seseoarang, jika dikonsumsi oleh orang lain).

– Perbedaan biaya private dan biaya sosial serta manfaat privat dan manfaat sosial dalam mekanisme pasar ada kecenderungan untuk memaksimumkan keuntungan bagi produsen dan kepuasan bagi konsumen.

– Adanya resiko yang sangat besar swasta tidak akan mau menerima resiko yang besar tersebut.

– Sifat-sifat monopoli– Adanya inflasi dan deflasi mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan

inflasi maupun deflasi.– Semakin berkembangnya perusahaan dan pabrik dengan berkembangnya

unit usaha, maka kemampuan pengusaha dan pengawasan secara otomatis akan menjadi lemah sehingga akan mengurangi output dan kesempatan kerja.

– Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis mempersempit/mengurangi perbedaan pendapat yang semakin tajam dalam masyarakat.

6

FUNGSI FISKAL• Fungsi Alokasi yaitu penyediaan barang-barang publik (sosial) oleh Pemerintah

melalui proses pembagian secara menyeluruh terhadap sumber daya yang tersedia (resources).

• Fungsi distribusi yaitu penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil. Fungsi distribusi diaplikasikan melalui kebijakan perpajakan dan transfer. Contoh:

• Skema pemindahan pajak yang menggabungkan pajak progresif terhadap keluarga berpendapatan tinggi dengan mengalokasikan subsidi bagi keluarga yang berpendapatan rendah. Pajak Progresif adalah jenis pajak dimana rasio pajak terhadap penghasilan akan naik sejalan dengan meningkatnya tingkat pendapatan.

• Pajak penghasilan progresif yang digunakan untuk membiayai pelayanan umum, pembangunan perumahan rakyat yang menguntungkan bagi keluarga berpendapatan rendah.

• Kombinasi antara kebijakan perpajakan atas barang-barang yang kebanyakan dibeli oleh konsumen berpendapatan tinggi, dengan subsidi terhadap barang-barang lain yang terutama digunakan oleh konsumen berpendapatan rendah.

Setiap pemilihan kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Pemerintah akan menimbulkan adanya biaya efisiensi (deadwieght losses/welfare loss) yaitu terciptanya ketidakefektifan dalam perekonomian dengan adanya manfaat yang hilang atau yang tidak diterima oleh Pemerintah sebagai penyedia layanan (produsen) maupun masyarakat sebagai penerima manfaat (konsumen).

7

8

PENGARUH SUBSIDI TERHADAP SURPLUS KONSUMEN DAN PRODUSEN

S0

P S1

P2 M

P0 E

P1 K

D

P3 N

0 Q1 Q0 Qx

(1) kurva penawaran bergeser ke kiri dari S0 ke S1

(2) keseimbangan pasar bergeser dari titik E ke titik G(3) harga naik dari P0 ke P1

(4) jumlah barang yang diperdagangkan turun dari OQ0 menjadi OQ1

KONSUMEN HRS MEMBAYAR LBH MAHAL : P0P1PENERIMAAN PENGUSAHA TURUN : P0P2

PAJAK YANG DITERIMA : P1GFP2WELFARE LOSS : GFE

PENGARUH PAJAK TERHADAP SURPLUS KONSUMEN DAN PRODUSEN

S1

P S0

P1 G

P0 H E

P2 F

D

0 Q1 Q0 Qx

(1) kurva penawaran meningkat dan bergeser ke kanan (S0 ke S1)(2) titik keseimbangan akan bergeser dari E ke K(3) harga akan turun dari P0 ke P1

(4) jumlah yang diperdagangkan akan meningkat dari OQ1 menjadi OQ0

SURPLUS KONSUMEN BERTAMBAH SEBESAR : P0EKP1SURPLUS PRODUSEN SEBESAR : P0EMP2

SUBSIDI YANG DIBERIKAN SEBESAR : P1KMP2WELFARE LOSS : MKE

FUNGSI Lanj…

• Fungsi stabilisasi yaitu penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang baik dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperhitungkan segala akibat terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Namun demikian, upaya untuk mendorong stabilitas yang tinggi dengan tetap mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang baik seringkali terjadi kontradiktif. Phillips Curve

9

• Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara tingginya laju kenaikan harga dan tingginya tingkat pengangguran.• Dengan laju inflasi tinggi yaitu

sebesar 4% per tahun, tingkat pengangguran mencapai 2% per tahun, tetapi

• Dengan laju inflasi yang lebih rendah yaitu sebesar 3% per tahun, tingkat pengangguran meningkat menjadi 3% per tahun

% Kenaikan harga 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 % Pengangguran

FUNGSI Lanj…

MEMBANGUN SISTEM PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

11

KEUANGAN NEGARA

• Definisi : bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah terutama terkait dengan penerimaan dan pengeluaran beserta pengaruhnya dalam perekonomian seperti terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitasasi harga, distribusi pendapatan yang lebih merata dan peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja ilmu ekonomi normatif

• Ilmu ekonomi positif yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang apa adanya dari kegiatan ekonomi.

12

KEUANGAN NEGARA MENURUT UU• UUD 1945

– APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 23, ayat (1))

– RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan DPD (Pasal 23, ayat (2))

– Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (Pasal 23, ayat (3))

• UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraKeuangan Negara adalah: (Pasal 2)

– Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; – Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar

tagihan pihak ketiga;– Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah;– Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

– Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

– Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

13

PENYUSUNAN APBN• Pembangunan/penyusunan dokumen APBN, selalu didasarkan pada asumsi-

asumsimakro ekonomi yaitu– Target Pertumbuhan Ekonomi Penerimaan dan pengeluaran– Target Inflasi Penerimaan dan pengeluaran– Target rata-rata suku bunga Bank Indonesia (3 bulanan) Pembayaran bunga utang– Perkiraan rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap US dollar Penerimaan dan pengeluaran– Perkiraan harga minyak mentah Indonesia dipasaran Internasional Penerimaan dan

pengeluaran– Perkiraan lifting migas Penerimaan dan pengeluaran

• Secara umum, pencatatan APBN dapat diklasifikasikan atas:– Penerimaan Negara– Belanja Negara– Pembiayaan Anggaran

14

No. Asumsi Makro Naik/Turun Dampak Thd Defisit (Tr Rp.)1. Pertumbuhan Ekonomi Turun 0,1% + 0,46 – 0,542. Inflasi Naik 0,1% + 0,46 – 0,543. Depresiasi Nilai Tukar Depresiasi Rp100 + 0,6 – 0,84. Tingkat Suku Bunga Naik 0,25% + 0,3 – 0,55. Harga Minyak ICP Naik $1 per barel + 0,4 – 0,66. Lifting Turun 10.000 barel + 1,46 – 1,547. Konsumsi BBM DN Naik 500rb kl + 2,8 – 3,01

Penyusunan lanj…• Anggaran pemerintah harus dapat mencerminkan

politik pengeluaran pemerintah yang rasional (kuantitatif maupun kualitatif), sehingga dapat mencerminkan:– Pertanggungjawaban atas pemungutan pajak dan

pungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya untuk mempelancar proses pembangunan ekonomi

– Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya

– Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai alat pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.

STRUKTUR DAN SIKLUS PENGANGGARAN

16

STRUKTUR APBN

• Struktur APBN sejak 1967/68-2010 telah mengalami 3 kali periode perubahan, yaitu:– Periode 1967/68- 1999/00 : Skontro (Penerimaan dan

Pengeluaran sejajar/T-Account). – Periode 2000 – 2004 : Staffel (Penerimaan dan

Pengeluaran satu kolom/I Account Rutin dan Pembangunan)

– Periode 2005 – Sekarang : Staffel Unified Budget

17

Struktur skontro• Penerimaan Dalam Negeri

– Penerimaan perpajakan• Pajak Langsung

– Pajak Penghasilan– PBB dan BPHTB

• Pajak tidak langsung– PPN– Cukai– Pajak Perdagangan Int’l– Pajak Lainnya

– Penerimaan bukan pajak• Penerimaan migas• Dividen/Laba bersih BUMN

• Penerimaan Pembangunan– Bantuan Proyek– Bantuan Program

• Pengeluaran rutin– Belanja pegawai– Belanja barang– Subsidi daerah otonom– Pembayaran bunga utang– Rutin lainnya

• Subsidi BBM• Lain-lain

• Pengeluaran pembangunan– Pembiayaan dalam rupiah– Bantuan proyek

PENERIMAAN1. Pajak langsung adalah pajak yang beban akhirnya tidak dapat digeser ke pihak lain (ditanggung

sendiri) contoh PPh, PBB. Penerimaan PBB hanya khusus di Indonesia)2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang beban akhirnya dapat digeser ke pihak lain, yaitu semua

jenis pajak kecuali PPh perseorangan dan PBB,3. Bantuan Program merupakan sumber tambahan bagi pembiayaan impor barang modal, bahan

baku, bahan pangan untuk memantapkan pembangunan.4. Bantuan proyek membantu menambah dana ekspansi, rehabilitasi maupun pembangunan proyek

baru.

Contoh: Skontro

19

I. Penerimaan Dalam Negeri (Rutin) 243.7 I. Pengeluaran Rutin 216.7A. Pajak Langsung 91.5 1. Belanja Pegawai/Pensiunan 93.1

1. Pajak Pendapatan 12.1 2. Belanja Barang 612. Pajak Perseroan 15.6 3. Subsidi Daerah Otonom 44.13. Pajak Perseroan Minyak 48.3 4. Pembayaran Bunga/Cicilan 14.64. Lain-lain 15.5 5. Lain-lain 3.9

B. Pajak Tidak Langsung 149.11. Pajak Penjualan 15.1 II. Pengeluaran Pembangunan 118.12. Pajak Penjualan Impor 15.9 1. Program Pembangunan 92.83. Cukai 32.1 2. Bantuan Proyek 25.34. Bea Masuk 57.75. Pajak Atas Ekspor 7.46. Penerimaan Minyak Lainnya 17.57. Lain-lain 3.4

C. Penerimaan Bukan Pajak 3.1

II. Penerimaan Pembangunan 91.1A. Bantuan Program 65.8B. Bantuan Proyek 25.3JUMLAH PENERIMAAN 334.8 JUMLAH PENGELUARAN 334.8

APBN 1969/70

miliar Rp.miliar Rp. Jenis PengeluaranJenis Penerimaan

Penerimaan Pengeluaran A. Penerimaan Dalam Negeri

1. Migas 2. Non Migas

a. Pajak b. Bukan Pajak

i. Privatisasi ii. Penjualan aset

B. Penerimaan Pembangunan

1. Bantuan Program 2. Bantuan Proyek

1. Pengeluaran Rutin 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Pembayaran Bunga & Cicilan

a. Bunga b. Cicilan

4. Subsidi Daerah Otonom

2. Pengeluaran Pembangunan 1. Pembiayaan Rupiah 2. Pembiayaan Proyek

A. Penerimaan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Bukan Pajak 2. Hibah

B. Belanja Negara 1. Pengeluaran Rutin a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Pembayaran Bunga Utang 2. Pengeluaran Pembangunan a. Pembiayaan Rupiah b. Pembiayaan Proyek 3. Dana Perimbangan C. Surplus/Defisit D. Pembiayaan 1. Dalam Negeri a. Privatisasi b. Penjualan Aset 2. Luar Negeri a. Penarikan Pinjaman b. Pembayaran Cicilan

STRUKTUR…lanjSKONTRO STAFFEL

20

• Reformasi manajemen keuangan negara ditandai dengan ditetapkannya 3 UU terkait Keuangan Negara yaitu :– UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara– UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara– UU N0. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara• Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut,

mengamanatkan dilakukakannya perubahan mendasar terhadap struktur APBN yaitu:– Penerapan sistem penganggaran berbasiskan kinerja

(performance base budgeting)– Penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka

menengah (medium term expenditure framework)– Penerapan anggaran terpadu (unified budget)

Berdampak terhadap perubahan struktur anggaran dari dual budget systems menjadi unified budget.

STRUKTUR…lanj

21

PBK : Tujuan dan PBK : Tujuan dan Landasan KonseptualLandasan Konseptual

Tujuan

Landasan Konseptual

Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

a.

b.

c.

c.

b.

a.

KPJM :KPJM : Tujuan dan Tujuan dan Landasan Konseptual Landasan Konseptual

Tujuan

Landasan Konseptual

Pengalokasian sumber daya

anggaran yang lebih efisien (allocative

efficiency)

Meningkatkan kualitas perencanaan

penganggaran (to improve quality of

planning)

Lebih fokus terhadap pilihan

kebijakan prioritas (best policy option)

Meningkatkan disiplin fiskal

(fiscal dicipline)

Menjamin adanya kesinambungan

fiskal (fiscal sustainability)

Penerapan sistem rolling

budget

1.2.

3.

4.5.

Penetapan Parameter

Mempunyai Baseline

(angka dasar)

Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar

Adanya mekanisme usulan tambahan

anggaran bagi kebijakan baru

(additional budget for new initiatives)

1.2.

3.

4.

5.

(R)APBN Prakiraan Maju

Implikasi anggaran

KPJMKPJM

Prakiraan Maju

Kebijakan ditetapkan sbg

baseline

2011 2012 2013

2010

APBN2010

T0

RAPBN2011

T+1

Prakiraan Maju2012

T+2

Prakiraan Maju2013

T+3

REALISASI

2010

T-1

APBN2011

T0

RAPBN2012

T+1

Prakiraan Maju2013

T+2

Prakiraan Maju2014

T+3

TA 2010 dan KPJM 2011 - 2013

TA 2011 dan KPJM 2012 - 2014

KPJMKPJM : : Ilustrasi dan Cara KerjaIlustrasi dan Cara Kerja

STRUKTUR…lanjA. Penerimaan Negara dan Hibah1. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Bukan Pajak2. HibahB. Belanja Negara 1. Pengeluaran Rutin a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Pembayaran Bunga Utang 2. Pengeluaran Pembangunan a. Pembiayaan Rupiah b. Pembiayaan Proyek 3. Dana PerimbanganC. Keseimbangan Primer (A-B+c) D. Surplus/Defisit (A-B)E. Pembiayaan 1. Dalam Negeri a. Privatisasi b. Penjualan Aset 2. Luar Negeri a. Penarikan Pinjaman b. Pembayaran Cicilan Pokok

A. Penerimaan Negara dan Hibah1. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Bukan Pajak2. HibahB. Belanja Negara 1. Belanja Pemerintah Pusat a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Pembayaran Bunga Utang e. Bantuan Sosial 2. Belanja Ke Daerah a. Dana Perimbangan b. Dana Penyesuaian dan OtsusC. Keseimbangan Primer (A-B+d)D. Surplus/DefisitE. Pembiayaan 1. Dalam Negeri a. Privatisasi b. Penjualan Aset 2. Luar Negeri a. Penarikan Pinjaman b. Pembayaran Cicilan Pokok

DUAL BUDGET SYSTEMS UNIFIED BUDGET

25

26

STRUKTUR…lanjA. Penerimaan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Dalam Negeri 1. Pajak Penghasilan - Migas - Bukan Migas

2. Pajak Pertambahan Nilai 3. Pajak Bumi dan Bangunan 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5. Cukai 6. Pajak Lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional 1. Bea Masuk 2. Pajak/Pungutan Ekspor

2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam

1. Minyak Bumi 2. Gas Alam 3. Pertambangan Umum 4. Kehutanan 5. Perikanan b. Bagian Laba Atas BUMN c. PNBP Lainnya

II. Hibah

B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat

1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang

a. Dalam Negeri b. Luar Negeri

5. Subsidi a. Subsidi BBM b. Subsidi Bukan BBM 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lainnya

II. Belanja Ke Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Penyesuaian dan Otsus

C. Keseimbangan Primer (A-B+d) D. Surplus/Defisit (A-B) E. Pembiayaan

I. Dalam Negeri 1. Perbankan Dalam Negeri 2. Non Perbankan Dalam Negeri a. Privatisasi BUMN b. Penjualan Aset c. Surat Utang Negara (netto) d. Penyertaan Modal Negara

II. Luar Negeri 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek 2. Pembayaran Cicilan Pokok

ANALISIS APBN• Budget/anggaran dapat digunakan sebagai alat politik fiskal yaitu pada kondisi:

– Anggaran defisit (deflasi)– Anggaran surplus (inflasi) – Anggaran seimbang (normal).

• 3 Definisi dalam dalam menentukan kondisi APBN suatu negara dikatakan defisit, yaitu:– Apabila seluruh pengeluaran pemerintah tidak bisa dibiayai melalui sumber keuangan

negara yang paling utama yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (SDA) termasuk hibah. (EKSTRIM)

– Apabila penerimaan pajak + pinjaman melalui masyarakat dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. (LONGGAR)

– Apabila penerimaan negara + pinjaman masyarakat dalam negeri + pinjaman dari luar negeri tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (SANGAT LONGGAR)

• Dalam menganalisis pengaruh APBN terhadap perekonomian, dapat dilakukan melalui:– Analisis makro ekonomi Pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai

pengaruh atas pendapatan nasional, baik memperbesar pendapatan nasional (expansionary) maupun memperkecil pendapatan nasional (contractionary).

• Disisi pengeluaran pengaruhnya sangat tergantung pada jenis pengeluarannya• Disisi penerimaan (pajak) pengaruhnya tergantung pada sumber penerimaannya.

– Analisis mikro ekonomi dengan melihat besaran anggaran baik disisi penerimaan maupun disisi pengeluaran. Melalui besaran-besaran tersebut dapat dilihat arah kebijakan anggaran ke depan.

27

Macam Kebijakan Fiskal• Pembiayaan fungsional (functional finance). A.P. Lerner

– Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional guna meningkatkan kesempatan kerja.

– Pajak digunakan untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah

• Pengelolaan anggaran (the manage budget approach). Alvin Hansen– Pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman digunakan untuk mencapai kestabilan

ekonomi yang lebih baik.• Depresi, anggaran belanja dijalankan secara defisit• Inflasi, anggaran belanja dijalankan secara surplus.

– Keuntungan pendekatan ini adalah pinjaman pemerintah tidak akan meningkat, karena anggaran belanja akan dipaksa secara seimbang.

• Stabilisasi anggaran secara otomatis (the stabilizing budget)– Penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa

perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode full employment.

• Anggaran belanja seimbang (balance budget approach) modifikasi manage budget

– Anggran pembelanjaan dijalankan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Pada masa depresi, pengeluaran ditingkatkan dengan diikuti peningkatan penerimaan sehingga tidak memperbesar utang pemerintah.

28

Analisis lanj…

PEREKONOMIAN TERBUKA• Anggaran Belanja Tidak Seimbang (unbalanced budget) counter cyclical

policy yaitu dengan mengubah-ubah besaran pengeluaran pemerintah dan penerimaannya melalui pajak dengan tujuan untuk melonggarkan naik turunnya produksi, penghasilan dan kesempatan kerja.– Anggaran belanja tidak seimbang biasanya memiliki pengaruh yang berlipat

ganda terhadap pendapatan nasional karena perubahan tingkat penghasilan akan ditentukan oleh besaran multiplier terhadap marginal propensity to consume (mpc) atau marginal propensity to save (mps), atau (1/(1-mpc) atau 1/(1-mps) mpc + mps = 1

Ikhtisar:• Penggandaan pengeluaran pemerintah (G) = penggandaan investasi (I) dan konsumsi

(C) yaitu 1/(1 – mpc)• Penggadaan pajak Lumpsum (Tx) = -mpc/(1 – mpc)

– Pembayaran transfer (T) = mpc/(1-mpc) --> pajak bersifat positif• Pengganda pajak proporsional = 1/[1-b(1-t)]

29

Analisis Kebijakan Anggaran

Analisis lanjt…Pajak Lumpsum• Jika ada kenaikan dalam lumpsum tax

fungsi kurva C akan bergeser ke bawah sejajar dengan fungsi konsumsi semula menjadi C’ slope antara kurva C dan C’ adalah tetap, dengan demikian tidak akan merubah mpc sehingga kooefisien multiplier tetap. Tx = -mpc/(1 – mpc)

Pajak Proporsional• Jika ada kenaikan dalam proporsional

income tax akan memutar fungsi konsumsi semula C baik ke atas maupun ke bawah, namun dengan poros yang tetap yaitu di titik a. jika proporsi pajak dinaikan terhadap besaran pendapatan maka fungsi konsumsi berputar ke bawah menjadi C”, sehingga besaran multiplier turut berubah dan menjadi semakin kecil. Tx = 1/[1-b(1-t)]

30

Y = C

C C

C’

C”

a

45o

45o Yd

• Anggaran Belanja Seimbang (balance budget) disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak-pajaknya dan penerimaan sejenisnya.– Pajak Lumpsum setiap pengeluaran pemerintah akan dibelanjai

dengan penerimaan pemerintah dari pajak dengan menaikkan penghasilan sebesar “satu” satuan.

• Setiap perubahan pajak akan mengakibatkan perubahan penghasilan nasional sebesar –mpc/(1-mpc) x perubahan pajak.

• Setiap perubahan penghasilan nasional karena perubahan pengeluaran pemerintah sebesar 1/(1-mpc) x perubahan pengeluaran pemerintah.

Balance budget multiplier = 1

– Pajak Proporsional setiap perubahan dalam tingkat penghasilan akan diikuti oleh perubahan dalam besarnya penerimaan pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya penghasilan nasional equilibrium adalah sebesar Balance Budget + penghasilan nasional equilibrium sebelum adanya pengeluaran pemerintah dari pajak.

31

Analisis lanjt…

Fiscal planning &management

Fiscal planning &management

External audit &external review

External audit &external review

Transaction accounting,recording and reporting

Transaction accounting,recording and reporting

Budget executionrevenue raising, expenditure, loans

Budget executionrevenue raising, expenditure, loans

Budget preparation &enactment

Budget preparation &enactment

SIKLUS ANGGARAN

32

33

SIKLUS Lanj …

Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang

RKP RPJM

NasionalRPJP

Nasional

Renstra KL Renja - KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

Rincian APBN

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerintah

Pusat

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBD

RKA - SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN

Pemerintah

Daerah

UU KN

Bahan

Bahan

BahanBahan

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal danKerangka Ekonomi

Makro(Pertengahan Mei) Pagu Sementara

(Pertengahan Juni)

RAPBN(Agustus)

APBN(Akhir Oktober)

Rincian Anggaran Belanja K/L

(Akhir November)

Perpres

UU

RUU & NK

RKP

Pagu Indikatif

(April)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

DIPA K/L

(31 Desember)

SIKLUS Lanj …

KEMENTRIAN KEUANGANKEMENTRIAN KEUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEMENTERIANTEKNIS

KEMENTERIANTEKNIS

Pokok kebijakanFiskal & kerangkaEkonomi makro

Kebijakan Umum &Prioritas Anggaran

RKA

UsulanAnggaran

UsulanAnggaran

RAPBNUUAPBN

1 2

SURATEDARAN

3

45

6

78

SIKLUS Lanj…SIKLUS Lanj…

DIPA

PE

ME

RIN

TA

HD

PR

Kem

enterian

Tekn

isD

epkeu

(D

JPB

N)

DIPA

Penyusunan DIPA

Penelahaan DIPA

Pengesahan DIPA

November Desember

DIPA

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

MENTERITEKNIS

MENTERITEKNIS SATKERSATKER

KPPNKPPN

BEPEKABEPEKA

Tahun Pelaksanaananggaran

ISU STRATEGIS APBN

37

BEBERAPA ISU UTAMA

• Administratif : adanya perubahan sistem penganggaran dari alokasi anggaran rutin dan pembangunan menjadi sistem penganggaran terpadu (unified budget), anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework).

• Fungsi Penganggaran : • Arah kebijakan fiskal 2009• adanya distribusi anggaran yang kurang tepat sasaran

(secara ekonomis)• Kerangka stimulus fiskal dalam mengatasi krisis global

38

ARAH KEBIJAKAN FISKAL PASCA KRISIS

• 2001 – 2004 : Konsolidasi, yaitu menjaga kesinambungan fiskal– Mengendalikan defisit

anggaran– Menurunkan rasio utang

terhadap PDB• 2005 – 2009 : Mendorong

stimulus perekonomian– Mendorong pembangunan

secara terukur, efisien dan hati-hati

– Dilakukan dalam batas-batas kemampuan keuangan negara agar tetap berkesinambungan.

39

ISU : PENDAPATAN NEGARA

40

Pokok-pokok Kebijakan:1.Intesifikasi dan ekstensifikasi2.Fasilitas investasi dan daya saing3.Modernisasi administrasi perpajakan4.Amandemen UU Pajak (PPh dan PPN)

Pokok-pokok Kebijakan:1.Optimalisasi produksi migas dan Pertambangan umum2.Perbaikan kinerja BUMN3.Optimalisasi PNBP K/L untuk fungsi pengaturan.

ISU : BELANJA NEGARA• Masih rendahnya efektivitas alokasi anggaran untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi.

41

ALOKASI BEBERAPA KL BESAR 2009

ISU : BELANJA Lanj…

• Penerapan kebijakan countercyclical melalui pengalokasi anggaran pada kegiatan stimulus fiskal terutama untuk:– memelihara dan/atau meningkatkan daya beli

masyarakat untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 4,0 persen

– menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha menghadapi krisis global

– meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya

43

44

NO. URAIAN ALOKASI

A Perpajakan 24,500.0 1. Penurunan Tarif PPh Non Migas 13,500.0 - Penurunan tarif PPh OP (35% → 30%) dan perluasan lapisan tarif2. Peningkatan PTKP menjadi Rp15,8 juta 11,000.0

B Belanja Subsidi 1 .350,0 1,350.0 1. Subsidi Pajak (DTP) 1,000.0 - PPN Minyak Goreng 800.0 - PPN Bahan Bakar Nabati (BBN) 200.0 2. Subsidi Non Pajak 350.0 - Obat Generik 350.0

JUMLAH 25,850.0

STIMULUS PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT(dalam miliar rupiah)

45

NO. URAIAN ALOKASI

A Perpajakan 18,500.0 1. Penurunan Tarif PPh Non Migas 18,500.0 - Penurunan tarif PPh Badan (30% ? 28%) dan Perusahaan masuk bursa ? tarif 5% lebih rendah

B Belanja Subsidi 16,472.8 1. Subsidi Pajak (DTP) 12,300.0 - Bea Masuk Industri 2,500.0 - PPN Eksplorasi Migas 2,500.0 - PPh Panas Bumi 800.0 - PPh Pasal 21 6,500.0 2. Subsidi Non Pajak 4,172.8 - Penurunan Harga Solar Rp300/liter 2,779.9 - Diskon tarif listrik untuk industri 1,377.9 - Subsidi bunga bagi Perusahaan Air Bersih 15.0

C Pembiayaan 500.0 - PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo 500.0

JUMLAH 35,472.8

STIMULUS UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAN DAYA TAHAN USAHA(dalam milliar rupiah)

46

NO. ALOKASI

I Belanja Kementerian/Lembaga (K/L 11.215,0 11,215.0 1. Pembangunan Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum 6,601.2

a. Penanganan bencana (termasuk banjir Bengawan Solo) 700.0 b. Perluasan jaringan distribusi dan pembangunan instalasi pengelolaan air minum 450.0 c. Percepatan penyelesaian infrastruktur lanjutan 900.0 d. Jalan inspeksi dan irigasi sentra produksi tambak 424.0 e. Rehabilitasi jaringan dalam rangka ketahanan pangan 461.0 f. Jalan, jembatan dan irigasi 3,423.2 g. Pengembangan infrastruktur permukiman 243.0

2. Pembangunan Infrastuktur Bidang Perhubungan 2,198.8 a. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan KA 300.0 b. Revitalisasi/reaktivasi KA 100.0 c. Perpanjangan runway dan rehabilitasi bandara 145.2 d. Bandara 714.0 e. Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan dan dermaga penyeberangan 179.8 f. Pelabuhan laut dan penyeberangan 702.0 g. Perhubungan darat 57.8

3. Pembangunan Infrastuktur Bidang Energi 500.0 a. Pembangunan transmisi, jaringan dan gardu induk 425.0 b. Desa Mandiri Energi 75.0

4. Pembangunan Infrastuktur Bidang Perumahan Rakyat 400.0 a. Pembangunan Rusunawa TNI/POLRI/Pekerja/Mahasiswa (40 twin blok) 400.0

5. Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Khusus 100,0 100.0 a. Pembangunan infrastruktur perumahan khusus (nelayan, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil) 100.0

6. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan Usaha Tani dan Irigasi tingkat usaha tani 650.0 a. Jalan produksi sentra produksi perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan dan irigasi di bbrp kab. 650.0

7. Pembangunan Infrastruktur Pasar 315.0 a. Pembangunan pasar untuk pembinaan PKL/Usaha Mikro dan Kecil (KUKM) 100.0 b. Pembangunan pasar tradisional dibeberapa kabupaten/kota (Depdag) 215.0

8. Peningkatan pelatihan Bidang Ketenagakerjaan 300.0 a. Pelatihan keterampilan oleh BLK 136.0 b. Peningkatan sarana dan prasarana BLK 164.0

9. Pembangunan Infrastruktur Bidang Kesehatan 150.0 a. Pembangunan World Class Hospital RSCM (lanjutan) 150.0

II. Belanja Non-K/L 721.5 1. Revitalisasi dan rehabilitasi gudang komoditi primer di daerah sentra produksi pangan 120.0 2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 601.5

J U M L A H 11,936.5

STIMULUS FISKAL UNTUK PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PADAT KARYA(dalam miliar rupiah)

PROGRAM

ISU : PEMBIAYAAN ANGGARAN

• Meningkatnya pembiayaan anggaran terutama bersumber dari pinjaman yang relatif mahal melalui Surat Berharga Negara (SBN)

• Terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri (sebagai dampak dari krisis global) crowding out effect.

47

TERIMA KASIH

48