PELESTARI SEJARAH.BUDAYA KADHIRI K* filePenetapan hasil sidang Kongres Nasional2 Komunitas Sejarah 2018 di Kediri Musyawarah Besar dalam Sidang Pleno oleh seluruh delegasi atau peserta

l-

PELESTARI SEJARAH.BUDAYA KADHIRI *PASA K*sL Mentsri Hukum dan HAM Republik Indonesi4 Namor : AHU-0002381.AH.01.O?.TAHUN 20lg

JI- KH- RidwanNo.88, BlokII-[ Rt.032, Rw.007, Dsn. Jare4 Ds. pagu, Kec. wates, Kab. KediriEmail : [email protected] ; FB : www.facebook.comlgroupsPasamainirv

Weblog: www.bumikediri.blogspot.com ; Telp/Hp : OSSZ 3209 SaSA

f,oilGnEsNASIOiltlIf,OIIUNITASSEJARAf,2018

KETETAPAI\I SIDANG PLENOKONGRES NASIONAL 2 KOMT'NITAS SE'ARAII2O18

NOMOR : 01/KN2KS ltDDAIs

Tentang:Penetapan hasil sidang Kongres Nasional2 Komunitas Sejarah 2018 di Kediri

Musyawarah Besar dalam Sidang Pleno oleh seluruh delegasi atau peserta Kongres NasionalKomunitas Sejarah 2018, setelah:

MEI\IIMBANGMENGINGATMEMPERHATIKAI\TMEMUTUSKAII

DstDstHasil sidang Kongres Nasional 2 Komunitas sejarah 20lg di KediriMenetapkan hasil sidang Kongres Nasional 2 Komunitas sejarah 20lgdi Kediri sebagai usulan dan rekomendasi hasil kongres.

Ketua Komisi I

''lt":*'Supriyo

Ditetapkandi : KediriTanggal : 27 Oktober 201gWaktu : 17.00 WIB

PIMPINAI\I SIDA}TG SIDAIITG PLENOKONGRES NASIONAL 2 KOMT]NITAS SEJARAII2OlS

iharaan dan Pemanfaatan

Mengetahui,Saksi Sidang

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDi rektorat Jenderal Kebudayaan

Presidium II(Notulen)

J["

Minta Harsana

Presidium I

Dire}itomt Seiarah

Mohr

Lampiran IHasil Keputusan Sidang Pleno Kongres Nasional2 Komunitas Sejarah 2018

KOMISI BIDAIIG PELESTARIAIT, PEMELIHARAAI\I DAN PEMANFAATAI\

Pada prinsipnya usaha pelestarian, pemeliharan, dan pemanfaatan benda cadar

buday4 melibatkan kerjasama am;tara pemerintah4 komunitas-komunitas, dan masyarakat

secara bersama. Pola kerjasama ifu perlu dijalin secara sistematis, terprogram, menggunakanbasis ilmu dan media yang terus berkembang. Adapun beberapa bidang bisa dijabarkansebagai berikut.

1. Bidang Prod'.ksi Pengetahuan Sejaraha. Belum adanya forum komunikasi komunitas sejarah secara nasional di bawah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semacurm aplikasi berbasis android.

Mengingat internet menjadi media yang paling efektif menghubungkan

kepentingan komunitas dengan pemerintatr. Direkomendasikan untuk membentukForum Nasional Komunitas Sejaratr

b. Belum adanya sosialisasi secara intensif/rutin dari instansi terkait yang

bekerjasama dengan komtrnitas sejarah berkaitan tentang pemahaman terhadap

UU Cagar Budaya dan UU Pemajuan Keludayaan (PK) Nomor 5 2Afi danstakeholder. seprti: Pengakuan komunitas sebagai mita dalam menjalankanamanah UU yang disebutkan.

c. Belum adanya standarisasi metodologi dalam penulisan buku-buku sejarah.

d. Belum optimalnya pembuatan pusat data base Cagar Budaya dari lembaga terkait(masing-masing komunitas).

e. Sistem pelaporan pendataan Cagar Budaya yang belum terstandar dari masing-masing komunitas.

2. Bidang Deseminasi Pengetahuana. Kurangnya publikasi yang terpadu dan sinergis dalam pelestariari dan

perlindungan serta pemanfaatan oleh komunitas sejarah di seluruh Indonesiab. Beltrm optimalnya pemanfaatan pusat data/database dari BPCB dan Komunitas.c. Usaha-usaha penerbitan data-data basis, sebagai acuan pemerintah pusat dan lokal

agar dijadikan patokan kurikulum pengajaran baik di pusat maupun untuk rnuatanlokal.

d. Data-data bisa disusun secara komprehensif, melibatkan sejarawan, antropolog,filologi, rnaupun sastrq dan folklore.

e. Belum optimalnya kompetensi komunitas dalam bidang sejarah.

f. Kurangnya tentang bangunan cagff budaya bagr sejarah, ilmupengetahuan, pendidikan, agatrla dan kebudayaan.

g. Komunitas bekerjasama dengan pemerintah dalam implementasi pengembangan

desa wisata

3. Bidrng Apreshsi Publik Terhadap Seiareha- Belum maksimalnya pemaafaatan data base dari masing-masirg wilayah.b. Belum ada pola sistem kerjasaua masing-masing komunitas dengan yang laia

baik i& presidium, fonrm, asosiasi dan lain-lain-c. Behrm efektifitasnya komrmikasi kinerja di masing-masing wilayalud. Komunitas-komunitas mendapt kesemparan ymg memadai dalm

keterlibatannya pada petestarian, pennberdayaaq dan pemanfratan cagarbudaya.

Lampiran 2

Ilasil Keputusan Sidang Pleno Kongres Nasional2 Komunitas Sejarah 2018

KOMISI BIDANG ADVOKASI

A. Permasalahan1. Banyak situs cagar budaya yangbelum teregistrasi.2. Plangpenanda situs cagar budaya belum ada.

3. Belum adanya juru pelihara (Jupel).

4. Penggalian liar di lingkungan area situs cagar budaya.

5. Mis komunikasi atau sinkronisasi kebijakan antara instansi pemerintatr

dalam penyikapan kasus pengrusak an cagar budaya.

6. Ketidakjelasan zonasi situs cagar budaya.

7. Pembebasan dan optimalisasi lahan yang mengandung situs.

8. Aspek legal komunitas.

9. Lambannya penanganan temuan benda cagar budaya.

10. Jual beli benda cagarbudaya/yang diduga cagar budaya secara liar.

B. Solusi1. Mendorong pemerintah pemda untuk membentuktim ahli cagar budaya

(rACB)2. Mendorong dan partisipasi masyarakat dalam identifikasi dan pendataan

3. Mendorong pemerintah kab/kota membentuk TACB.4. Identifikasi dan registrasi cagar budaya.

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam identifftasi dan pendataan.

6. Sosialisasi undang-undang (UtD Cagar Budaya kepada masyarakat.7. Pendampingan dalam kasus perusakan benda cagar budaya/yang diduga

cagil budaya.

8. Perlindungan hukum terhadap kelompok pelestari cagar budaya.9. Menggandeng bantuan hukum atau advokat hukum.I 0.Koordinasi/sosialisasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).1l.Tim reaksi cepat antarakepolisian, Balai Pelestarian Cagar Budaya

(BPCB) dan instansi terkait dalam penanganan kasus jual beli bendacagar budaya di masyarakat.

l2.Pelibatan Dana Desa (DD) dalam penanganan situs cagar budaya.13. Memaksimalkan pelaksanaan UU Cagar Budaya.

14. Pemerintah agar menetapkan Kota Ramah Cagar Budaya.