BAB I
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
MEKANISME SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI
1. Pengantar
Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan salah satu tugas Provos
guna mempersiapkan berkas dan mengajukan ke Ankum bagi anggota
Polri yang melanggar etika kepribadian, etika kenegaraan dan etika
dalam hubungan dengan masyarakat.2. Standar KompetensiMemahami
Mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri.
1BAB I
PENGERTIAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRIKompetensi Dasar
Memahami Pengertian Sidang Kode Etik Profesi Polri.
Indikator Hasil Belajar
1. Menjelaskan Pengertian-Pengertian Sidang Kode Etik Profesi
Polri.
2. Menjelaskan Pengertian-Pengertian Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21.Pengertian-pengertian.a. Pengertian Sidang Kode Etik Profesi
Polri.
1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
2) Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan
yang mrupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan
peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan,
dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.3) Etika
Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tri Brata yang
dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri
setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika
kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan
masyarakat.4) Profesi Kpolisian adalah profesi yang berkaitan
dengan tugas Keepolisian baik di bidang operasional maupun di
bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5) Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota Polri yang
diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan
secara berjenjang di bidang teknis Kepolisian.36) Etika Kepribadian
adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan
pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.7) Etika Kenegaraan
adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan
ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.8) Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap
institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi
sebagai ikatan lahir dan batin dari semua insan Bhayangkara dengan
segala martabat dan kehormatannya.9) Etika dalam hubungan dengan
masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.10) Komisi Kode Etik
Polri adalah suatu wadah yang di bentuk di lingkungan Polri
bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran
Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.b.Pengertian Organisasi dan Tata
Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara
Republik Indonsia yang mempunyai kewenangan umum Kepolisian.42)
Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disbut Komisi adalah suatu
wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan
menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri.
3) Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan
yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode
Etik Profesi Polri.
4) Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran Pasal 12,
Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri.
5) Pendamping adalah seseorang anggota Polri yang bukan anggota
Komisi ataupun sebagai Saksi yang diajukan oleh Terperiksa untuk
memberikan advokasi dan pembelaan.
6) Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang
berhubungan dengan perkara Terperiksa.7) Ahli adalah orang yang
memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik
Profesi Polri.58) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan
oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang teentang telah
atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
yang dilakukan oleh anggota Polri.
9) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak
yang berkepentingan kpada pjabat Polri yang berwenang untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah
melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang merugikan
dirinya.
6BAB IIPEMBAHASAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRIKompetensi
Dasar
1.Memahami Etika Profesi Polri.
2.Memahami penegakan Kode Etik Profesi.
3.Memahami sifat, pembentukan dan susunan.
4.Memahami tugas, wewenang dan kewajiban.5.Memahami
keanggotaan.6.Memahami mekanisme penanganan pelanggaran.7.Memahami
hak dan kewajiban terperiksa.
8.Memahami tata tertib persidangan.
9.Memahami acara persidangan tanpa kehadiran terperiksa.
10.Memahami administrasi sidang komisi.
Indikator Hasil Belajar
1. Menjelaskan Etika Profesi Polri.
2. Menjelaskan penegakan Kode Etik Profesi.
3. Menjelaskan sifat, pembentukan dan susunan.
4. Menjelaskan tugas, wewenang dan kewajiban.
5. Menjelaskan keanggotaan.
6. Menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran.
7. Menjelaskan hak dan kewajiban terperiksa.
8. Menjelaskan tata tertib persidangan.
9. Menjelaskan acara persidangan tanpa kehadiran terperiksa.
10. Menjelaskan administrasi sidang komisi.
71. Etika Profesi Polri.
a. Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup
:
1) Etika Kepribadian.
2) Etika Kenegaraan.
3) Etika Kelembagaan.
4) Etika dalam hubungan dengan masyarakat.b. Dalam Etika
Kepribadian setiap anggota Polri wajib.a. Beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam
hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat
murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata
amal ibadahnya.c. Dalam Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib
:1) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia.
2) Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan
Republik Indonesia.
3) Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tenteram
bagi bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.4) Menjaga
keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta
menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna
atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.85) Menunjukan
penghargaan dan kerja sama dengan sesame pejabat Negara dalam
pelaksanaan tugas.6) Menjaga keutuhan wilayah hukum negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.d. Dalam Etika Kelembagaan
setiap anggota Polri wajib :1) Menjaga citra dan kehormatan lembaga
Polri.
2) Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga
Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh
pengetahuan dan keahlian.3) Memperlakukan sesama anggota sebagai
subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan
kewajiban yang sama.4) Mengembangkan semangat kebersamaan serta
saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada
kepentingan umum.
5) Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Kepolisian.e.
Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan
norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan,
serta nilai-nilai kemanusiaan.f. Setiap anggota Polri wajib
memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan
bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.9g. Setiap
atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan
dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas
pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
h. Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang
melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib
mendapatkan perlindungan hukum.i. Setiap anggota Polri dalam
melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas
kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya
kepada atasan langsung.j. Setiap anggota Polri dalam melakanakan
tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri/suami,
anak dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau
pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.k. Setiap
anggota Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui
keteladanan, kejujuran, keadilan, ketulusan dan kewibawaan untuk
melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara
yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.l. Dalam
rapat/pertemuan, untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat
sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan setiap anggota
wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut.10m. Setiap anggota
Polri wajib menampilkan rasa setikawanan dengan sesama anggota
sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan
tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa
Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan
sebagai berikut :
1) Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila
meninggalkan kawan yang terluka, meninggal dunia atau memerlukan
pertolongan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan keadaan memungkinkan
untuk memberi pertolongan.
2) Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu
kesulitan bawahannya.3) Merupakan kewajiban moral seorang atasan
atau bawahan untuk saling menunjukan rasa hormat yang tulus.4)
Merupakan sikap terhormat/terpuji bagi anggota Polri apabila
menghadiri pemakaman anggota Polri dan purnawirawan Polri yang
meninggal dunia.5) Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan
kepada sesama anggota Polri dan Purnawirawan Polri beserta
keluarganya yang menghadapi suatu kesulitan.6) Merupakan sikap
terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia
pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Polri
kepada orang lain.n. Dalam Etika hubungan dengan masyarakat anggota
Polri wajib :1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui
penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.112)
Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga
negara.
3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung
tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada
masyarakat.
4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa
aman publik.
5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
6) Melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yang
diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun di
luar dinas.
o. Anggota Polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela
yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya serta
menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi
pelayanan pada masyarakat dengan senantiasa :1) Memberikan
keterangan yang benar dan tidak menyesatkan.
2) Tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan
pihak-pihak yang terkait dengan perkara.3) Bersikap ihklas dan
ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara
yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara
pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang
penyelesainnya.4) Tidak boleh menolak permintaan
pertolongan/banyuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah
hukumnya.125) Tidak mencari-cari kesalahan masyarakat.6) Tidak
menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
7) Tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk
mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat.2. Penegakan Kode Etik Profesi.a. Sidang Komisi Kode
Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran.
1) Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam peraturan
ini.
2) Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2003 tentang Pemberitahuan Anggota Polri serta Pasal 13
Peraturan Disiplin Anggota Polri.
3) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
4) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas
ataupun secara langsung.5) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti
pembinaan ulang profesi.
6) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan
profesi/fungsi Kepolisian.
b. Sanksi dinyatakan secara tertulis dengan keputusan Sidang
Komisi Kode Etik Profesi Polri.13c. Pelanggaran terhadap Pasal 12,
Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan
Pemerintah dimaksud.d. Penjatuhan sanksi diputuskan dalam Sidang
Komisi Kode Etik Polri.e. Sanksi dilakukan dimuka Sidang Komisi
Kode Etik Polri atau melalui media.f. Sanksi kewajiban untuk
mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga
Pendidikan Polri dengan biaya dari Satker Terperiksa.
g. Sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk :1) Dipindahkan
tugas ke jabatan yang berbeda.
2) Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda.3) Pemberhentian
Dengan Hormat.4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
h. Sanksi bersifat mutlak dan mengikat.i. Pemeriksaan atas
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik
Polri.j. Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kapolri.14k. Anggota Polri yang diputuskan
pidana dengan hukuman pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan yang
telah berkekuatan hukum tetap dapat direkomendasikan oleh anggota
Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk direkomendasikan
oleh anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap
dipertahankan sebagai anggota Polri.l. Apabila terjadi pelanggaran
kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi
Polri maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau
Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum
dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban
Fungsi Pembinaan Hukum.
m. Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,
terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh
Terperiksa.3. Sifat, Pembentukan dan Susunan.a. Komisi bersifat
otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh
Pejabat Polri yang berwenang.
b. Pejabat Polri yang berwenang adalah :
1) Kapolri, berwnang membentuk Komisi untuk memeriksa
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira
Tinggi Polri.2) Pada Tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan
wewenang kepada Wakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk
:15
a) Irwasum Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira
Menengah Pori.
b) Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Perwira Pertama Polri.c)
Kapus Bin Profesi Div Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk
memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh
Bintara dan Tamtama Polri.3) Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
yang dilakukan oleh anggota Polri pada lingkup Mabes Polri yang
berpangkat Perwira Menengah Polri, Perwira Perta Polri, Bintara dan
Tamtama yang kesatuannya berkedudukan selaindi jalan Trunojoyo No.
3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B), Wakapolri
melimpahkan wewenang kepada Kepala Kesatuan Kerja Kasatker di
tempat pelanggar berdinas/bertugas untuk membentuk Komisi4) Pada
Tingkat Kewilayahan Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda,
Kapolwil/tabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta untuk membentuk Komisi
guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan
oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan
Tamtama Polri di kesatuanya.c. Anggota Komisi paling sedikit 5
(lima) orang Perwira Polri, paling banyak 7 (tujuh) orang Perwira
Polri ditambah 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai cadangan :16
Susunan keanggotaan Komisi terdiri dari :
1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
2) 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota.
3) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
4) 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang Perwira Polri sebagai
anggota.
5) 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai anggota cadangan.d.
Sekretaris dapat menunjuk Pembantu Sekretaris.4.Tugas, Wewenang Dan
Kewajibana. Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal
13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Angota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
b. Komisi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk memanggil
anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa:1)
Menghadirkan Saksi Ahli dan Pendamping untuk didengar keterangannya
guna kepentingan pemeriksaan.2) Mengajukan pertanyaan secara
langsung kepada Terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai
sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang
dilakukan oleh Terperiksa.
3) Memutuskan/menetapkanTerpriksa terbukti atau tidak terbukti
melakukan pelanggaran.17
4) Memutuskan/menetapkan sanksi moral, jika Terperiksa terbukti
melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri5) Menjatuhkan sanksi
secara alternatif atau komulatif.
6) Memberikan rekomendasi, apabila Terperiksa dikenakan
sanksi.c. Ketua Komisi berkewajiban :1) Melaksanakan koordinasi
dengan anggota Komisi untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan
mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran Kode Etik
Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian
Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.2) Menentukan jadual
persidangan.
3) Menentukan Saksi-Saksi yang perludi dengar keterangannya.
4) Memimpin jalannya sidang.
5) Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan.6) Mengatur anggota
komisi untuk mengajukan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi,
Ahli.
7) Memberi kesempatan kepada Pendamping Terperiksa untuk
mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ahli dan Terperiksa.8)
Mempertimbangkan saran pendapat baik dari anggota Komisi maupun
Pendamping untuk merumuskan putusan sidang.18
9) Membacakan putusan hasil sidang.
10) Menandatangani berita acara persidangan.d. Wakil Ketua
Komisi berkewajiban :1) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua
Komisi.2) Memimpin sidang apabila Ketua Komisi berhalangan.
3) Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Komisi.
4) Menandatangani berita acara persidangan.e. Sekretaris Komisi
berkewajiban :1) Menyiapkan administrasi keperluan sidang.
2) Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terperiksa,
Saksi, Ahli dan Pendamping yang diperlukan.
3) Menyusun berita acara persidangan.
4) Menyiapkan konsep putusan sidang.
5) Menyampaikan surat putusan sidang kepada Terperiksa.
6) Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada satuan
atas.
7) Menandatangani berita acara persidangan.f. Anggota Komisi
berkewajiban.1) Mengajukan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi dan
Ahli untuk kepentingan pemeriksaan.
2) Mengajukan saran kepada Ketua Komisi baik diminta atau
tidak.
3) Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan
peninjauan di lapangan.g. Anggota Cadangan berkewajiban
menggantikan anggota Komisi yang beralangan.
h. Anggota Komisi yang tidak setuju terhadap putusan sidang
harus tetap menandatangani putusan sidang.19i. Ketidaksetujuan
dituangkan dalam berita acara persidangan.5.Keanggotaana.
Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Tinggi Polri terdiri
dari :1) Ketua : Kapolri/Wakapolri
2) Wakil Ketua : Irwasum Polri/Perwira Tinggi Polri
yang ditunjuk
3) Sekretaris
: Kadiv Propam Polri/Perwira Tinggi
Polri yang ditunjuk
4) Anggota : Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk
5) Anggota Cadangan: Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk
b. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Menengah Polri
terdiri dari :1) Di Tingkat Mabes Polri :
a)Ketua
: Irwasum Polrib).Wakil Ketua
: Kadiv Propam Polri
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kapus Bin Prof Polri
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira Menengah Polri yang ditunjuk20
2) Di Tingkat Polda/Polwil/tabes/Poltabes/Polresta/tro/ta :
a)Ketua
: Wakapolda
b)Wakil Ketua
: Irwasda
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kabid Propam
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira Menengah Polri
yang ditunjukc. Pelaksanaan sidang Komisi terhadap Perwira
Pertama dan Perwira Menengah Polri yang ada di Tingkat
Polwil/tabes/Poltabs/Polrs/tro/ta dapat dilaksanakan di Markas
Polda kesatuan Terperiksa atau tempat lain yang ditunjuk.d.
Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Pertama Polri terdiri
dari :
1) Di Tingkat Mabes Polri :
a)Ketua
: Kadiv Propam Polri
b)Wakil Ketua
: Kapusbin Prof
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kabid Bin Etika Pusbin Prof
Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk21
e)Anggota Cadangan: Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk
2) Di Tingkat Polda :
a)Ketua
: Irwasdab)Wakil Ketua
: Kabid PropamPerwira Menengah Polri yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kasubbid Bin Prof
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk3) Di Tingkat Polwil/tabes :
a)Ketua
: Wakapolwiltabs
b)Wakil Ketua
: Kabag Bin
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kasubbag Min
Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk4) Di Tingkat Poltabes/Polres/tro/ta :
a)Ketua
: Waka Poltabes/
WakaPolres/tro/ta22b)Wakil Ketua
: Kabag Min
Perwira yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kanit P3D
Perwira yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira yang ditunjuke. Anggota Komisi untuk
memeriksa Bintara dan Tamtama Polri terdiri dari :
1) Di Tingkat Mabes Polri :
a)Ketua
: Kapusbi Prof Polri
b)Wakil Ketua
: Kabid Bin Etika Pusbin Prof
Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kasubbid Gak Etika Pusbin
Prof Polri/Perwira yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira yang ditunjuk2) Di Tingkat Polda
:
a)Ketua
: Kabid Propamb)Wakil Ketua
: Kasubbid Bin ProfPerwira yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kaur Bin Etika
Perwira yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira yang ditunjuk
3) Di Tingkat Polwil/tabes :
a)Ketua
: Wakapolwiltabes23b)Wakil Ketua
: Kasubbag PropamPerwira yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kanit P3D
Perwira yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira yang ditunjuk
4) Di Tingkat Poltabes/Polres/tro/ta :
a)Ketua
: Waka Poltabes/
WakaPolres/tro/ta
b)Wakil Ketua
: Kabag Min
Perwira yang ditunjuk
c)Sekretaris
: Kanit P3D Perwira yang ditunjuk
d)Anggota
: Perwira yang ditunjuk
e)Anggota Cadangan: Perwira yang ditunjuk
f. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa pelanggaran anggota Mabes
Polri yang kesatuannya berada di luar lingkungan Mabs Polri dan
Pusat Pendidikan Polri yang berada di bawah Satuan Kerja Lmbaga
Pendidikan dan Pelatihan Polri, susunan anggota Komisinya
disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing dengan
mengedepankan pengemban fungsi Propam atau Pembinaan Personel.
6.Mekanisme Penanganan Pelanggarana. Penanganan pelanggaran Kode
Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan
yang diajukan oleh :
1) Masyarakat.
2) Anggota Polri.243) Sumber lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.b.. Penerimaan laporan atau pengaduan
dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang
organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan
pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.
c. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat
bahwa laporan atau pengaduan termasuk dalam katagori planggaran
Kode Etik Profesi Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan
berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat untuk membentuk
Komisi.d. Pengemban fungsi Propam dapat meminta saran hukum kepada
pengemban fungsi pembinaan hukum.
e. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengemban fungsi
Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.f. Sidang Komisi
dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan
putusan.
g. Putusan berupa pemberian sanksi administratif oleh Ketua
Komisi, diajukan kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8
(delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.
h. Putsan sidang Komisi bersifat final.
i. Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang
kepada pejabat yang membentuk.25j. Penanganan pelanggaran Pasal 12,
Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan
Terperiksa kepada fungsi Propam.
k. Permintaan resmi disertai dengan berkas yang berisi Berita
Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur Pasal yang
dilanggar, barang bukti, saksi yang menguatkan terjadinya
pelanggaran tersbut.l. Atas permintaan resmi, pengemban fungsi
Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan
diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang
Komisi, maka pengemban fungsi Propam segera mengirimkan berkas
perkara srta mengusulkan kepada Pejabat, untuk membentuk
Komisi.
m. Pengemban fungsi Propam, dapat menerima saran hukum kepada
pengemban fungsi pembinaan hukum.
n. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengemban fungsi
Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
o. Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah
menjatuhkan putusan.
p. Putusan sidang Komisi bersifat final.26q. Putusan sanksi
administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya
diberhentikan tidak dengan hormat atau dengan hormat dari dinas
Polri (PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada Kepala
Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan
sidang dibacakan.
r. Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang
kepada pejabat yang membentuk.7.Hak dan Kewajiban Terpriksaa.
Terperiksa berhak :
1) Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan
sidang.2) Menunjuk Pendamping.
3) Menrima dan mempelajari isi berkas perkara baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping paling lambat
3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang.
4) Mengajukan pembelaan.5) Mengajukan Saksi dalam proses
pemeriksaan maupun persidangan.
6) Menerima salinan putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan
dibacakan.
7) Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu
paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari
sidang.
b. Terperiksa berkewajiban :271) Memenuhi semua panggilan.
2) Menghadiri sidang.
3) Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan
anggota Komisi.
4) Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang
Komisi.
5) Mentaati seemua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta
berlaku sopan.
c. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan, harus memberikan
keterangan yang patutu dan wajar.8.Tata Tertib Persidangana. Sidang
Komisi dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang
ditentukan dan terbuka umtuk umum.
b. Ruangan untuk kelengkapan persidangan meliputi :
1) Ruang sidang.
2) Ruang tunggu anggota Komisi.
3) Ryang tunggu Terperiksa dan Pendamping.
4) Ruang tunggu Saksi.
c. Perlengkapan ruang sidang terdiri dari :
1) Meja sidang diberi alas berwarna hijau dengan susunan
berbentuk U atau segaris.
2) Kursi sidang untuk anggota Komisi, Pembantu, Sekretaris,
Teerperiksa, Pendamping, Saksi dan Pengunjung.
3) Palu sidang dan kelengkapannya.284) Papan nama anggota Komisi
(Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan Pendamping.
5) Bendera Merah Putih yang dipasang di sebelah kanan dan
sejajar dengan kursi Ketua Komisi.
6) Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonsia.
d. Denah ruang sidang sebagai berikut :
1) Ketua Komisi berada didepan bagian tengah.2) Wakil Ketua
Komisi berada disamping kanan Ketua Komisi.3) Sekretaris Komisi
berada disamping kiri Ketua Komisi.
4) Anggota Komisi berada dikanan Wakil Ketua Komisi dan sebelah
kiri Sekretaris Komisi.
5) Terperiksa berhadapan dengan Ketua Komisi.
6) Pembantu Sekretaris di sisi kiri Terperiksa.
7) Pendamping berada di sisi kanan Terperiksa.
8) Pengunjung di belakang Terperiksa/Saksi.
e. Bentuk denah ruang sidang disesuaikan dengan kondisi ruangan
dalam bentuksegaris atau U.f. Sidang dilaksanakan dengan khidmat
dan tertib.
g. Pakaian dalam persidangan.
1) Anggota Komisi memakai PDU-4.
2) Pembantu Sekretaris memakai PDH.3) Terperiksa memakai
PDH.
4) Pendamping memakai PDU-4.295) Saksi dari anggota Polri
memakai PDH.
6) Saksi yang bukan anggota Polri memakai pakaian bebas
rapi.
h. Acara sidang denah ruang sidang, administrasi, format
surat-surat dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang
sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan ini.9.Acara Persidangan Tanpa Kehadiran
Terperiksaa. Sidang Komisi tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri
oleh Terperiksa setelah dipanggil secara sah.
b. Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam
Pasal 10, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan aalah berkas
Terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan Saksi/Ahli yang
dapat dihadirkan.
c. Sidang Komisi tetap memberikan putusan sidang walaupun
Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.10.Administrasia. Putusan
Sidang Komisi dapat diumumkan kepada masyarakat.
b. Salinan putusan Sidang Komisi dikirimkan kepada :
1) Di Tingkat Mabes Polri.
a)Irwasum Polri
: 1 (satu) berkas
b)De SDM Kapolri
: 1 (satu) berkas
c)Kadiv Propam Polri
: 1 (satu) berkas
d)Kadiv Binkum Polri
: 1 (satu) berkas
e)Atasan Langsung Terperiksa: 1 (satu) berkas302) Di
Kewilayahan.
1)Irwasda
: 1 (satu) berkas
2)Karo Pers Polda
: 1 (satu) berkas
3)Kabid Propam Polda
: 1 (satu) berkas
4)Kabid Binkum Polda
: 1 (satu) berkas
5)Atasan Langsung Terperiksa: 1 (satu) berkasc. Salinan Putusan
Sidang Komisi disampaikan kepada pejabat yang membentuk Komisi.
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Sidang Komisi atas
sanksi berkewajiban untuk memproses secara administratif kepada
Pejabat Polri yang berwenang.32BAB IIIPENUTUP
Demikian Naskah Sekolah Sementara ini dibuat untuk dipelajari
dan dipahami oleh siswa sebagai bekal ilmu Mekanisme Sidang Kode
Etik Profesi Polri Bidang Provos dan agar dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan tugas.33BAB III
PENUTUP
Demikian Naskah Sekolah Sementara ini dibuat untuk dipelajari
dan dipahami oleh siswa sebagai bekal ilmu Mekanisme Sidang Kode
Etik Profesi Polri Bidang Provos dan agar dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan tugas.
Mengetahui :
Bandung, Nopember 2009
KOORGADIK
GADIK
Dra. ATIH N. PURWATI
Drs. HASANUDDIN AKBP NRP 64050825
AKBP NRP 58020672
33KOPSTUKLAPORAN
No. Pol. :///
Identitas yang dilaporkan
Nama
:
.........................................................................................
Pangkat/NRP :
..........................................................................................
Jabatan :
.........................................................................................
Kesatuan :
.........................................................................................Identitas
pelapor
Nama
:
.........................................................................................
Pangkat/NRP :
..........................................................................................
Jabatan :
.........................................................................................
Kesatuan :
.........................................................................................Nama,
alamat saksi
1.
.............................................................................................................
2.
.............................................................................................................Isi
laporan:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tuduhan
pelanggaran :
......................................................................................Melanggar
Pasal ........ Peraturan Pemerintah Nomor ........ Tahun 2003
tentang
................................................................................................................................Demikian
laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.
.., tanggal
Pelapor
.
34KOPSTUK
LAPORAN
No. Pol. :///
Identitas yang dilaporkan
Nama
:
......................................................................................
Pangkat/NRP :
......................................................................................
Jabatan :
......................................................................................
Kesatuan :
......................................................................................Identitas
pelapor
Nama
:
......................................................................................
Pangkat/NRP :
......................................................................................
Jabatan :
......................................................................................
Kesatuan :
......................................................................................Nama,
alamat saksi
1.
..............................................................................................................
2.
..............................................................................................................Isi
laporan:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuduhan pelanggaran :
..................................................................................Melanggar
Pasal ......... Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
IndonesiaDemikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....
.., tanggal .....
Pelpaor
.
35KOPSTUK
PENGADUAN
No. Pol. :///
Identitas yang dilaporkan
Nama
:
.......................................................................................
Pangkat/NRP :
.......................................................................................
Jabatan :
.......................................................................................
Kesatuan :
.......................................................................................Nama,
alamat pengadu :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Nama,
alamat saksi
1.
..............................................................................................................
2.
..............................................................................................................Isi
pengaduan :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Melanggar
Pasal ......... Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....Yang
Menerima Pengaduan
.. tanggal ..
Pengadu
.
36BERITA ACARA PENDAPAT
Pada hari ini ... tanggal .... saya :
..
Pangkat ...... NRP ...... Jabatan ...... Kesatuan.
...berdasarkan perintah ...Pangkat ...... NRP ........ Tanggal
..........untuk memeriksa pelanggaran
............................... yang dilakukan oleh
Nama ....... Pangkat ........ Jabatan........Kesatuan , setelah
membaca dan mempelajari serta meneliti Berkas Perkara pemeriksaan
atas nama :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I.
KETERANGAN TERPERIKSA
1.Bahwa terperiksa menerangkan
2.Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan terperiksa :
a.Lahir di
..................................................................................
b.Pendidikan Umum :
-Tamat ................. Tahun .................. di
.....................
-dst
c.Pendidikan Kepolisian :-Tamat dari.............. Tahun
............... di .....................
-dst
d.Riwayat pekerjaan :
-Pada tahun ........................ bekerja di
.......................
-dst
/ II.KETERANGAN .....
2
II. KETERANGAN SAKSI1.Nama ...................., Umur
................., Pekerjaan ..........................,
alamat
.............................................................................................,
menerangkan bahwa :
.....................................................................
2.Nama ...................., Umur ................., Pekerjaan
..........................,
alamat
.............................................................................................,
menerangkan bahwa :
.....................................................................III.
BARANG BUKTI :
1...........................................................................................................2...........................................................................................................IV.
KESIMPULAN :
1.Bahwa terperiksa berdasarkan bukti-bukti
.......................................2.dst
V. PENDAPAT :
Berdasarkan keterangan Terperiksa dan keterangan saksi-saksi
dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang-barang bukti yang ada,
cukup alasan menyangka bahwa Terperiksa Nama .................
Pangkat .......... NRP ....................... Jabatan
..................... Kesatuan .................Alamat
........................................................................................................telah
melakukan perbuatan .............................. melanggar Pasal
..............Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya,
mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini, kemudian ditutup
dan ditandatangani di ............... pada hari ...............
tanggal ............ tahun ...........MENGETAHUI
.
YANG MEMBUAT
BERITA ACARA PENDAPAT
...
38BERITA ACARA PENDAPAT
Pada hari ini ..... tanggal ... saya :
..
Pangkat ...... NRP ...... Jabatan ...... Kesatuan ...berdasarkan
perintah ......
Pangkat ...... NRP ........ Tanggal ..............
untuk memeriksa pelanggaran ............................... yang
dilakukan oleh
Nama ....... Pangkat ........ Jabatan ...........
Kesatuan , setelah membaca dan mempelajari serta meneliti Berkas
Perkara pemeriksaan atas nama :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VI.
KETERANGAN TERPERIKSA
1.Bahwa terperiksa menerangkan
2.Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan terperiksa :
a.Lahir di
..................................................................................
b.Pendidikan Umum :
-Tamat ................. Tahun .................. di
.....................
-dst
c.Pendidikan Kepolisian :
-Tamat dari.............. Tahun ............... di
.....................
-dst
d.Riwayat pekerjaan :
-Pada tahun ........................ bekerja di
.......................
-dst
/ II.KETERANGAN .....
2
VII. KETERANGAN SAKSI
1.Nama ...................., Umur ................., Pekerjaan
...........................,
alamat
.............................................................................................,
menerangkan bahwa :
.....................................................................
2.Nama ...................., Umur ................., Pekerjaan
...........................,
alamat
.............................................................................................,
menerangkan bahwa :
.....................................................................VIII.
BARANG BUKTI :
1...........................................................................................................2...........................................................................................................IX.
KESIMPULAN :
1.Bahwa terperiksa berdasarkan bukti-bukti
.......................................2.dst
X. PENDAPAT :
Berdasarkan keterangan Terperiksa dan keterangan saksi-saksi
dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang-barang bukti yang ada,
cukup alasan menyangka bahwa Terperiksa Nama .................
Pangkat ............... NRP ................... Jabatan
................... Kesatuan ......................Alamat
.........................................................................................................telah
melakukan perbuatan ............................. melanggar Pasal
...............Peraturan Pemerintah Nomor ........... Tahun 2003
tentang ......Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan
sebenarnya, mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini,
kemudian ditutup dan ditandatangani di .................. pada hari
.............. tanggal .............. tahun ............
MENGETAHUI
.
YANG MEMBUAT
BERITA ACARA PENDAPAT
...
40KOPSTUK
No. Pol.: R////
..............., ........................
Klasifikasi: RAHASIA
Lampiran: Satu berkas
Perihal: Usulan pembentukan Komisi Kode
Etik Polri untuk memeriksa
.......................................................
Kepada
Yth...............................
di
.............................1. Rujukan :
a. Laporan/Pengaduan No. Pol. : . .
b. Berita Acara Pendapat tanggal ..
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan hasil
pemeriksaan awal terhadap laporan/pengaduan tersebut pada butir 1
di atas, kami berpendapat bahwa Nama Pangkat .. NRP .. Jabatan ..
Kesatuan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa
sebagaimana diatur dalam Pasal .. Peraturan Kapolri tentang Kode
Etik Profesi Polri.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan
Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri,
dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk
melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara dimaksud.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.
KEPALA .
.
41
KOPSTUK
No. Pol.: R////
.............., ........................
Klasifikasi: RAHASIA
Lampiran: Satu berkas
Perihal: Usulan pembentukan Komisi Kode
Etik Polri untuk memeriksa
.......................................................
Kepada
Yth...............................
di
..............................
1. Rujukan :
a. Laporan/Pengaduan No. Pol. : .
b. Berita Acara Pendapat tanggal ..
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan hasil
pemeriksaan awal terhadap laporan/pengaduan tersebut pada butir 1
di atas, kami berpendapat bahwa Nama Pangkat .... NRP .... Jabatan
.. Kesatuan . telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam
Pasal .. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2003 tentang .3.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan
Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri,
dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk
melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara dimaksud.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.
KEPALA .
.42
KOPSTUKSURAT KEPUTUSAN
No. Pol. : Skep///200
tentang
PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN .......................................
Menimbang:
Bahwa perlu dibentuk Komisi Kode Etik Polri di Kesatuan .....
untuk memeriksa/emnyidangkan perkara atas nama ..... pangkat .....
NRP ..... jabatan ...... kesatuan ..... guna tertib administrasi
pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Surat
Keputusan.Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.Peraturan Kapolri No. Pol. : .. Tahun .. tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.Peraturan Kapolri No. Pol. : .. Tahun .. tentang Organisasi
dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.Memperhatikan:1.Laporan/pengaduan
...................................................
2.Surat Kepala ..... No. Pol. : ..... tanggal ..... perihal
Usulan pembentukan Komisi Kode Etik
Polri.MEMUTUSKANMenetapkan:1.Membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia di kesatuan ..... dan menunjuk anggota
Polri yang nama, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai anggota Komisi Kode Etik
Polri untuk memeriksa pelanggaran atas nama ...... pangkat .....
NRP ..... jabatan ..... kesatuan ...../ 2.Pemeriksaan .....
22.Pemeriksaan dalam Sidang Komisi mempedomani Tata Cara Sidang
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.Melaporkan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri pada
kesempatan pertama.
Dengan catatan :
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.SALINAN
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1.................
2.................
3.................
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: .................................
Pada tanggal: .................................
KEPALA KEPOLISIAN .................
..........................................................
44KOPSTUK
DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NONAMAPANGKAT/NRPJABATAN
STRUKTURALDALAM KONDISI
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.......................
..................
...................
..................
...................
.................
.........................................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
........................KETUA MERANGKAP ANGGOTA
WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA (CADANGAN)
ANGGOTA (CADANGAN)
Ditetapkan di: .................................
Pada tanggal: .................................
KEPALA KEPOLISIAN .................
..........................................................
45URUTAN ACARA SIDANG
1. Anggota Komisi mengambil tempat yang telah ditentukan
diruangan sidang.
2. Ketua Komisi membuka sidang dengan mengucapkan salam
dilanjutkan dengan kalimat Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan
..... tahun ....., sidang Komisi Kode Etik Polri memeriksa dugaan
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran terhadap
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 13
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Polri atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan .....
kesatuan ..... dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum diikuti
dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
3. Ketua Komisi memerintahkan Sekretaris untuk memanggil
Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang (dalam
pelaksanaannya Sekretaris dapat meminta bantuan kepada petugas yang
ditunjuk).
4. Ketua Komisi menanyakan identitas Terperiksa dan Pendamping
tentang nama lengkap, umur, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan
sesuai data yang ada pada berkas perkara.5. Ketua Komisi
memerintahkan Sekretaris Komisi membacakan tuntutan terhadap
Terperiksa.6. Ketua Komisi mengatur mekanisme pemeriksaan dalam
sidang.7. Apabila pertanyaan anggota Komisi tidak dijawab oleh
Terperiksa, maka Ketua Komisi tetap meneruskan sidang serta
memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya
sendiri.8. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Komisi
menyatakan Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari .....
tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... bertempat di .....,
diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali.9. Ketua Komisi
melanjutkan persidangan dengan menyatakan Sidang dilanjutkan
kembali ....., diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali.4610.
Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Komisi telah dianggap
cukup, maka Ketua Komisi memberikan kesempatan kepada Terperiksa
untuk mengadakan pembelaan diri secara lisan/tertulis atau
Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui Pendamping.
11. Putusan sidang komisi diambil secara musyawarah dan bersifat
terbatas serta ditandatangani oleh Ketua Komisi beserta seluruh
anggota Komisi.
12. Bentuk Keputusan Sidang Komisi sesuai dengan format
terlampir.13. Keputusan Sidang Komisi dibacakan dan disampaikan
kepada Terperiksa oleh Ketua Komisi dalam persidangan.
14. Apabila Ketua Komisi menganggap proses pemeriksaan dalam
Sidang Komisi Kode Etik Polri telah selesai seluruhnya, maka Ketua
Komisi menutup sidang dengan menyatakan Sidang Komisi yang
memeriksa Terperiksa, nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan
..... kesatuan ..... dengan resmi ditutup diikuti dengan ketukan
palu 3 (tiga) kali.
47KOPSTUK
TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSA
No. Pol. : Tut/
//
Yang terhormat Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri,
Dimohon dengan hormat untuk menyidangkan dugaan pelanggaran
..... atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan .....
kesatuan ..... karena :
a.Pada tanggal
..............................................................................................b.Perbuatan
terperiksa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan para saksi,
yaitu :
1)Nama ................................
2)Nama ...............................
3)Dst
c.Sedangkan barang bukti berupa ............. diajukan untuk
menguatkan tuntutan dalam persidangan ini.
Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang ada
pada ketentuan Kode Etik Profesi Polri yaitu Pasal
.......................................................
Demikian tuntutan ini disampaikan untu digunakan dalam
persidangan ini.
............................,...........................
..............................................
Selaku
SEKRETARIS KOMISI
.......................................
48
KOPSTUK
TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSA
No. Pol. : Tut/
//
Yang terhormat Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri,
Dimohon dengan hormat untuk menyidangkan dugaan pelanggaran
..... atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan .....
kesatuan ..... karena :
a.Pada tanggal
...............................................................................................
b.Perbuatan terperiksa tersebut telah dikuatkan dengan
keterangan para saksi, yaitu :
1)Nama ................................
2)Nama ...............................
3)Dst
c.Sedangkan barang bukti berupa ............. diajukan untuk
menguatkan tuntutan dalam persidangan ini.
Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang ada
pada ketentuan Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor ...... Tahun
2003 tentang .......Demikian tuntutan ini disampaikan untu
digunakan dalam persidangan ini.
............................,...........................
..............................................
Selaku
SEKRETARIS KOMISI
....................................... 49
KOPSTUKKEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI
No. Pol. : Kep///200
tentang
PUTUSAN SIDANG KOMISI
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Mengingat:1.Peraturan Kapolri No. Pol. : .........Tahun.....
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.2.Peraturan Kapolri No. Pol. : . Tahun . tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
3.Surat Keputusan Kepala .... No. Pol. : Skep/../...../200...
tanggal .... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik
Polri.Membaca:1.Laporan/pengaduan Nomor ..... tanggal .....
mengenai pelanggaran anggota Polri atas nama ..2. Surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara tersebut. Menimbang:Bahwa setelah
dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terperiksa dan mendengar
keterangan saksi-saksi memeriksa barang bukti yang diajukan dalam
perkara ini, disimpulkan bahwa
:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................MEMUTUSKAN
Terperiksa :
Nama
:
Pangkat/NRP:
Jabatan
:
Kesatuan :
/ Tidak .....
2
Tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di: .................................
Pada tanggal: .................................
KOMISI KODE ETIK POLRISEKRETARIS
(......................)KETUA
(.................................)
ANGGOTA
(.................................)
(.................................)
(.................................)
51KOPSTUKKEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI
No. Pol. : Kep///200
tentang
PUTUSAN SIDANG KOMISI
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Mengingat:1.Peraturan Kapolri No. Pol. : ..... Tahun .. tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.Peraturan Kapolri No. Pol. : .. Tahun .. tentang Organisasi
dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
3.Surat Keputusan Kepala .............. No. Pol. :
Skep/../...../200... tanggal .... tentang Pembentukan Komisi Kode
Etik Polri.
Membaca:1.Laporan/pengaduan Nomor ..... tanggal ..... mengenai
pelanggaran anggota Polri atas nama ..
2.Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.
Menimbang:Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap
Terperiksa dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa
barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa
:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................MEMUTUSKAN
Terperiksa :
Nama
:
Pangkat/NRP:
Jabatan
:
Kesatuan:
/ 1.Terbukti .....
2
1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal
..... yo Pasal ..... Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.2. Menjatuhkan sanksi berupa
.....................................................................
.....................................................................................................................
Ditetapkan di: .................................
Pada tanggal: .................................
KOMISI KODE ETIK POLRI
SEKRETARIS
(......................)KETUA
(.................................)
ANGGOTA
(.................................)
(.................................)
(.................................)
53KOPSTUK
KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI
No. Pol. : Kep///200
tentang
PUTUSAN SIDANG KOMISI
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Mengingat:1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ..
tahun 2003 tentang ...
2.Peraturan Kapolri No. Pol. : .. Tahun .. tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.Peraturan Kapolri No. Pol. : ..... Tahun ..... tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
4.Surat Keputusan Kepala ..... No. Pol. : Skep/../...../200...
tanggal .... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik
Polri.Membaca:1.Laporan Nomor ... tanggal ...... mengenai
pelanggaran anggota Polri atas nama .
2.Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.
Menimbang:Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap
Terperiksa dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa
barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa
:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................./
MEMUTUSKAN .....
2
MEMUTUSKAN
Terperiksa :
Nama
:
Pangkat/NRP:
Jabatan
:
Kesatuan:
1. Terbukti telah melakukan pelanggaran ............ sebagaimana
diatur dalam
Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor .. tahun 2003 tentang
.....2. Menjatuhkan sanksi berupa
.............................................................................................................................................................................................
Ditetapkan di: .................................
Pada tanggal: .................................
KOMISI KODE ETIK POLRI
SEKRETARIS
(......................)KETUA
(.................................)
ANGGOTA
(.................................)
(.................................)
(.................................)
55KOPSTUK
No. Pol.: R///200/KKEP
..........., ............................
Klasifikasi: RAHASIA
Lampiran: Satu berkas
Perihal: Saran pertimbangan pemberhentian
Tidak dengan hormat
.......................................................
Kepada
Yth . KEPALA KEPOLISIAN
di
.............................
1. Rujukan :
a. Peraturan Pemerintah Nomor ..... tahun 2003 tentang .....
b. Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. :
Kep/...../...../200... tanggal ..... tentang Putusan Sidang
Komisi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa setelah
dilakukan Sidang pemeriksaan terhadap anggota Polri, nama .....
pangkat ..... NRP ..... jabatan ..... kesatuan ..... kami
berpendapat bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur yang
ada pada ketentuan Pasal ..... Peraturan Pemerintah nomor .....
tahun 2003 tentang ..........3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4
Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode
Etik Polri dengan ini kami menyarankan agar terhadap anggota Polri
nama .. pangkat .. NRP jabatan .. kesatuan .. diberhentikan tidak
dengan hormat dari dinas Polri.4. Demikian untuk menjadikan
maklum.
KETUA KOMISI KODE ETIK POLRI.56DENAH RUANGAN SIDANG KOMISI KODE
ETIK POLRI(BENTUK SEGARIS)
KETERANGAN :
1 = KETUA KOMISI
2 = WAKIL KETUA KOMISI
3 = SEKRETARIS KOMISI
4 = ANGGOTA KOMISI
5 = PEMBANTU SEKRETARIS
6 = TERPERIKSA
6A = TERPERIKSA PADA WAKTU PEMERIKSAAN SAKSI
7 = PENDAMPING8 = BENDERA MERAH PUTIH9 = FOTO PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN RI10 = PETUGAS YANG DITUNJUK11 = PENGUNJUNG SIDANG12 =
ANGGOTA CADANGAN
57DENAH RUANGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI
(BENTUK SEGARIS)
KETERANGAN :
1 = KETUA KOMISI
2 WAKIL KETUA KOMISI
3 SEKRETARIS KOMISI
4 ANGGOTA KOMISI
5 PEMBANTU SEKRETARIS
6 TERPERIKSA
6A = TERPERIKSA PADA WAKTU PEMERIKSAAN SAKSI
13 = PENDAMPING
14 = BENDERA MERAH PUTIH
15 = FOTO PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
16 = PETUGAS YANG DITUNJUK
17 = PENGUNJUNG SIDANG
18 = ANGGOTA CADANGAN
58DAFTAR ISI
HALAMAN
PENGANTAR......................................................................................1STANDAR
KOMPETENSI..................................................................1BABIPNGERTIAN
SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI.
2Kompetensi Dasar
........................................................ 2
Indicator Hasil Belajar. .. 2Pengertian-pengertian. . 3
BABIIPEMBAHASAN SIDANG KODE TIK PROFESI POLRI.7Kompetensi Dasar.
7 Indicator Hasil Belajar 7
1. Etika Profesi Polri..
82. Penegakan Kode Etik Profesi.. 133. Sifat, Pembentukan dan
Susunan.. 15
4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban. 175. Kanggotaan 20
6. Mekanisme Penanganan Pelanggaran.. 24
7. Hak dan Kewajiban Terperiksa 27
8. Tata Tertib Persidangan 28
9. Acara Persidangan Tanpa Kehadiran Terperiksa.... 30
10. Administrasi Sidang Komisi. 30BABIIIPENUTUP.
339
9
4
2
1
3
4
8
12
5
6A
7
6
10
10
9
9
8
1
2
4
4
3
5
12
6A
7
6
10
10
92