PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXIV LAPORAN PROYEK PERUBAHAN “OPTIMALISASI PENANGANAN PELINTAS BATAS ILEGAL (ILLEGAL BORDER CROSER) DI ZONA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA (RI) – REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL)” Disusun Oleh Nama : DR. YOHANES BERNANDO SERAN, SH.M.HUM NDH : 25 Instansi : Badan Pengelola Perbatasan Daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXIV
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
“OPTIMALISASI PENANGANAN PELINTAS BATAS ILEGAL
(ILLEGAL BORDER CROSER) DI ZONA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA (RI) – REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL)”
Disusun Oleh Nama : DR. YOHANES BERNANDO SERAN, SH.M.HUM
NDH : 25 Instansi : Badan Pengelola Perbatasan Daerah
I Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
EXECUTIVE SUMARY
Terdapat pelbagai persoalan berskala Internasional yang lasim di wilayah
perbatasan. Salah satunya adalah masalah Pelintas Batas Ilegal. Pelintas batas
ilegal ini juga menjadi salah satu persoalan batas yang dihadapi Pemerintah di
Zona Batas Wilayah Republik Indonesia (RI) dan wilayah Republik Demokratik
Timor Leste (RDTL).
Pelintas batas ilegal dipicu oleh beberapa fakta antara lain: adanya
kekerabatan, kekeluargaan dan kesamaan budaya antara warga negara
Republik Indonesia dengan Warga Negara Republik Demokratik Timor Leste.
Kekerabatan Kedua Warga Negara yang berbeda dan berbatasan darat ini
berawal dari kondisi sosial politik yang rentan akibat perebutan kekuasaan di
Timor Leste. Kondisi keamanan menjadi labil. Terjadilah eksodus Eks Warga
Timor Leste ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencari
perlindungan dan menikmati keamanan.
Kekerabatan dan kesamaan budaya kedua warga Negara berbeda ini
memungkinkan terus berlangsungnya relasi humanistic untuk
mengakualisasikan kehidupan social budaya. Tuntutan aktulisasi kehidupan
social budaya ini membuka ruang terbuka bagi proses pelintas batas illegal
secara terus menerus.
Fakta eksistensial humanistic kedua warga Negara berbeda yang terus
berlangsung ini, memberikan konsekwensi tanggungjawab khusus bagi Badan
pengelola Perbatasan Daerah kabupaten Malaka. Perlu upaya mencari strategi
II Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
penanggulangan problem ini, demi mengantisipasi konflik yang mungkin
terjadi. Salah satunya adalah membentuk sebuah wadah atau forum
kerjasama atau semacam Forum Perdamaian warga Perbatasan. Forum ini
menjadi wadah kerjasama dan koordinasi efektif untuk menangani pelintas
Batas Ilegal (IBC).
Mengacu pada deskripsi di atas, maka dipilih topic Proyek Perubahan dengan
III Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kata Pengantar
Pada langkah awal kembara panjang menelusuri relung implementasi proyek perubahan ini, patut dihaturkan Puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih atas Anugerah dan limpahan RahmatNYA, yang telah memungkinkan penulis dapat
menuntaskan dan merampungkan Proyek Perubahan ini dengan judul Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal (Illegal Border Croser) di zona
Perbatasan RI-RDTL. Oleh RahmatNYA pula, penyusunan proyek perubahan ini dapat diselesaikan cepat, runut dan tepat.
Langkah Selanjutnya penulis dengan iklas menerima bahkan sangat mengakui bahwa
terdapat begitu anyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik materiil maupun spirit solidaritas atas upaya menyelesaikan Laporan Proyek
Perubahan ini. sebagai wujud pengakuan dan penerimaan terhadap bantuan dan dukungan para pihak, maka pada momentum istimewa teramat berharga ini, secara
iklas dihturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :
1. Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH yang telah memilih, menetapkan dan mengutus penulis untuk boleh mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat II ini, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, juga segenap jajaran Lembaga Administrasi Negara yang telah menyediakan serta memberikan fasilitas
dan dukungan nyata bagi penulis untuk mengikuti dan melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2019 ini dengan nyaman dan lancer;
3. Sekretarias Daerah Kabupaten Malaka beserta seluruh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka yang telah turut memberikan persetujuan dan dukungan bagi
penulis untuk dapat mengikuti Pelatihn Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
IV Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka
selaku Mentor yang telah turut memberikan persetujuan dan dukungan bagi penulis untuk dapat mengikuti Pelatihn Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan …..Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
5. Para Pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator yang telah turut
membantu penulis dengan caranya masing-masing dan sesuai kewenangannya sehingga penulis dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV ini. 6. Bapak Dr. Ir. Suharyoto, M.S. Selaku cough, yang telah memberikan arahan,
pembimbingan dan masukan sekaligus menjadi teman diskusi yang sangat
berandil dalam suksesnya perampungan proyek perubahan ini 7. Kepala Badan Kepegawaian dan SDM kabupaten Malaka, Ibu Dra Veronika Flora
Fahik, yang telah menyiapkan, memfasilitasi dan membantu segala proses adminitrasi yang dibutuhkan bagi penulis untuk mengikuti Pelatihan
Kepemimpinan nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2019 ini. 8. Sekeratrias beserta seluruh jajaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Malaka yang telah mendukung implementasi Proyek Perubahan ini;
Pada penghujung tuturan ini, dengan sangat iklas, penulis akui bahwa sesungguhnya Laporan ini masih jauh dari sempurna. Terdapat banyak kekurangan yang ditemui
dalam Laporan Proyek Perubahan ini. Dan sebagai insan yang memiliki kerinduan untuk menjadi yang terbaik, maka masukan dan koreksi pelbagai pihak menjadi
dambaan tanpa batas demi perbaikan dan penyempurnaan laporan Proyek Perubahan ini ke depan.
Akhirnya semoga Proyek Perubahan ini mampu mengoptimalkan upaya menciptakan
kondisi kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang bebas Ilegal Border Crosser demi kenyamanan
dan kesejahteraan warga kedua Negara.
Jakarta, Nopember 2019
Penulis
V Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
DAFTAR ISI
Sampul ........................................................................................................................................................................... I
Executive Sumary ................................................................................................................................................... II
Kata Pengantar ....................................................................................................................................................... III
Daftar Isi ...................................................................................................................................................................... V
BAB I DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN .............................................................................................. 1
A. Latar Belakang ....................................................................................................................... 1
B. Tujuan dan Manfaat Organisasi Adaptif ........................................................................... 6
C. Output dan Outcome ............................................................................................................. 7
BAB II TAHAPAN PERENCANAAN PERUBAHAN STRATEGIS ..................................................... 8
A. Rencana Tahapan Pelaksanaan Milestone ....................................................................... 8
B. Rencana Strategis Marketing ............................................................................................ 12
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN SECARA STRATEGIS ................................. 20
A. Pelaksaan Milestone ............................................................................................................ 20
B. Pelaksanaan Time Frame ................................................................................................... 21
C. Pelaksanaan Strategi Marketing ...................................................................................... 29
D. Kendala dan Solusinya ....................................................................................................... 37
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................................... 40
A. Kesimpulan ........................................................................................................................... 40
B. Leasson Learned .................................................................................................................. 40
C. Rekomendasi / Saran .......................................................................................................... 42
Daftar Pustaka .................................................................................................................................................... 43 Lampiran ................................................................................................................................................................ 44
1 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
BAB I
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
A. Latar Belakang
Sejarah unik relasi social budaya dan kekerabatan Warga Negara Republik
Indonesia (RI) dengan warga Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)
merupakan sebuah fakta yang tidak dapat disangkal. Keunikan ini menjadi
semakin mempertegas maraknya kasus pelintas batas illegal karena tuntutan
untuk merealisasikan kehidupan social budaya dan ritual kekeluargaan kedua
warga Negara berbeda ini. Fakta ini menjadi penting ketika pada akhirnya
Timor Leste yang merupakan salah satu propinsi dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia melepaskan diri menjadi sebuah Negara Merdeka.
Terdapat 3 (tiga) tahapan eksodus Warga Timor Leste ke Wilayah NKRI.
Ketiga tahapan eksodus ini membentuk pertalian kekerabatan dan
kekeluargaan Warga Negara Republik Demokratik Timor Leste dengan Warga
Negara Kesatuan Republik Indonesia secara unik. Pertama, eksodus pada
masa penjajahan; kedua, pada masa perang saudara tahun 1975; dan ketiga,
pada saat referendum tahun 1999.
Badan Pengelola Perbatasan Daerah, karena tugas Pokok dan fungsinya,
menjadi sebuah organisasi yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan
kenyamanan dan kesejahteraan warga perbatasan, termasuk
menginventarisasi setiap potensi kawasan perbatasan, infrastruktur perbatasan
dan persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan.
2 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Malaka Nomor 39 Tahun 2019 adalah :
a. menetapkan kebijakan program dan kegiatan pembangunan perbatasan
b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran
c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas serta melaksanakan evaluasi dan
pengawasan terhadap pengelolaan Perbatasan.
Tugas dan Fungsi dimaksud tidak terlepas dari penanganan sejulah persoalan
perbatasan. Persoalan yang menonjol di wilayah perbatasan RI-RDTL adalah
pelintas batas illegal. Memang persoalan pelintas batas illegal tidak terdata,
karena illegal dan melalui sejumlah jalan tikus, yang tersebar di sepanjang
garis batas antar kedua Negara. Informasi terjadinya kasus pelintas batas
illegal diperoleh melalui cerita warga perbatasan, maupun beberapa kegiatan
terselubung meliputi perdagangan illegal, ritual adat dan penyelundupan.
Terdapat kurang lebih 20.000 warga baru (Warga Eks Timor Timor) yang
memiliki hak suara dalam Pemilu Tahun 2019. Berarti terdapat lebih dari
20.000 warga baru yang menetap di Kabupaten Malaka. Ini hanya warga yang
melakukan eksodus pada masa referendum Tahun 1999. Belum terhitung
warga Timor Leste yang sudah menetap lama di Kabupaten Malaka dan telah
menjadi penduduk asli Kabupaten Malaka karena eksodus tahap pertama dan
kedua. Hal ini berakibat pada terjadinya pelintas batas Ilegal baik Warga
Negara Asing (WNA ) maupun Warga Negara Indonesoa (WNI).
3 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Tabel 1.a,
Pelintas Batas Ilegal Tahun 2018
Bulan WNI WNA JUMLAH
Januari 16 3 19
Februari 7 0 7
Maret 3 1 4
April 0 6 7
Mei 0 0 0
Juni 21 0 21
Juli 1 4 5
Agustus 0 0 0
September 6 0 6
Oktober 0 0 0
Nopember 0 0 0
Desember 22 14 36
Total 74 28 102
Tampak pada table 1.a, pelintas Batas Ilegal yang sempat terdata yang terjadi
pada tahun 2018. Yang banyak terjadi adalah pada bulan Desember diikuti
oleh Bulan Juni dan bulan Januari. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa
budaya Kristen telah berinkulturasi dengan budaya asli yang dihidupi oleh
warga kedua Negara berbeda. Pada bulan Desember warga kedua Negara
melaksanakan melaksanakan tradisi budaya inkulturatif, semua anggota suku
berkumpul untuk melaksanakan ritus adat menyongsong perayaan Natal dan
tahun baru bersama. Kuatnya tradisi ini terlihat dari silaturahmi bersama untuk
merayakan Natal dan tahun baru bersama dditandai dengan ritual adat “tein
tula” bagi arwah leluhur.
4 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Tabel 1.b
Grafik Pelintas Batas Ilegal Tahun 2018.
Tabel 2.a,
Pelintas Batas Ilegal keadaan Agustus 2019
Bulan WNI WNA JUMLAH
Januari 7 1 8
Februari 3 - 3
Maret - - -
April 5 - 5
Mei - - -
Juni 9 3 12
Juli 4 - 4
Agustus - 19 19
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
0
5
10
15
20
25
30
35
40Pelintasbatas tanpadokumentahun 2018WNI
Pelintasbatas tanpadokumentahun 2018WNA
Pelintasbatas tanpadokumentahun 2018JUMLAH
5 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Desember - - -
TOTAL 28 23 51
Secara logis, dipahami terjadi pelintas batas illegal setiap Tahun, karena relasi
kekerabatan dan tuntutan aktualisasi kehidupan social budaya warga baru
dengan warga Timor Leste yang terus berlangsung ketika terjadi keterbatasan
ekonomi keluarga. Karena itu perlu upaya mengoptimalkan penanganan
pelintas batas Ilegal di zona batas RI-RDTL.
Atas dasar asumsi tersebut dan dengan memperhatikan tugas pokok
dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka, maka
dibutuhkan sebuah gagasan inovatif yakni “Optimalisasi Penanganan
Pelintas Batas Ilegal (Illegal Border Crosser)” di Zona Perbatasan
RI-RDTL.
0
5
10
15
20
25
30
35
40 Pelintas batastanpadokumentahun 2019JUMLAH
Pelintas batastanpadokumentahun 2019WNA
Pelintas batastanpadokumentahun 2019WNI
6 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
B. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif
1. Tujuan
a. Tujuan Jangka Pendek
1) Peraturan Bupati tentang pembentukan Forum Perdamaian warga
Perbatasan;
2) Melakukan kemunikasi dengan stakeholders untuk memperoleh
dukungan terhadap gagasan perubahan.
3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring
aspirasi masyarakat dan stakeholders dalam rangka memantapkan
pelaksanaan Gagasan Perubahan.
b. Tujuan Jangka Menengah
1) Mewujudkan Komitmen Pemerintah dan masyarakat untuk
Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, nyaman dan damai;
2) Adanya wadah dalam bentuk Forum Perdamaian Warga Perbatasan
yang mampu melakukan koordinasi, kerjasama dan komitmen
bersama warga Perbatasan kedua Negara untuk saling menerima
dan mengakui eksistensi bersama sebagai warga Negara berbeda
namun memiliki kesamaan budaya dan kekerabatan;
3) Merancanang kegiatan perbatasan yang melibatkan warga kedua
Negara berbeda.
c. Tujuan Jangka Panjang
1) Lancarnya proses aktualisasi kekerabatan dan kehidupan social
budaya warga kedua Negara berbeda;
2) Adanya kegiatan rutin di kawasan perbatasan berupa pagelaran
/festifal budaya, kegiatan Olahraga, dan kegiatan lainnya yang
melibatkan warga perbatasan kedua Negara berbeda.
3) Adanya kesepakatan yang diakui oleh kedua Negara mengenai tata
cara pelintas batas Negara secara sederhana, mudah dan murah.
7 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
2. MANFAAT
a. Manfaat Internal
Tersedianya Forum Perdamaian Warga Perbatasan;
b. Manfaat Eksternal
1) Terbendungnya kegiatan Pelintas Batas Ilegal;
2) Terciptanya Kondisi kawasan perbatasan antar Negara yang lebih
nyaman, damai, tertib, bernuansa kekeluargaan dan persaudaraan.
3. OUTPUT DAN OUTCOME
1. Output
Kegiatan perubahan proyek perubahan ini memiliki output kunci yang telah
ditentukan yaitu:
a. Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)
Kabupaten Malaka tentang Tim Efektif pendukung proyek perubahan.
b. Adanya dukungan tertulis stakeholders, baik internal maupun eksternal
mengenai implementasi Perbub tentang Forum Perdamaian Warga
Perbatasan/Pernyataan dukungan
c. Rumusan hasil FGD mengenai Naskah Akademik Perbub tentang Forum
Perdamaian Warga Perbatasan.
2. Outcome
a. Berobahnya mindset Indvidu dan kelompok masyarakat tentang
pentingnya kawasan perbatasan yang nyaman, aman, damai dan sejuk
b. Adanya wadah khusus bagi upaya meminimalisir frekuensi illegal border
crosser.
c. Terwujudnya masyarakat kedua Negara yang damai, nyaman dan
sejahtera.
8 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
BAB II
TAHAPAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
1. Rencana Tahapan Pelaksanaan Milestone
1. Milestone
Tahapan Proyek Perubahan Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di
zona batas RI – RDTL ini terdiri dari jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang. Sedangkan rincian kegiatan pada setiap tahapan dijabarkan
dalam time frame. Adapun milestone proyek perubahan ini sebagai berikut:
NO TAHAPAN MILESTONE KEGIATAN
Jangka
Pendek
Terbentuknya Tim
efektif Proyek Perubahan.
a. Membentuk Tim Efektif
b. Rapat Tim Efektif
Telaksananya
Komuniakasi dan koordinasi dengan stakeholders internal
dan eksternal.
a. Melaksanakan Rapat
dengan Stakeholders Internal dan Stakeholders Eksternal
Terselenggaranya FGD a. Menyiapkan Naskah Akademik Perbub tentang
Forum Perdamaian Warga Perbatasan.
b. Menyusun Draft Perbub
tentang Forum Perdamaian Warga Perbatasan.
Jangka Menengah
Adanya dukungan Anggaran yang memadai untuk
membiayai kegiatan Forum Perdamaian
Warga Perbatasan
a. Menggalang dukungan pengambil kebijakan Keuangan.
b. Menyusun RKA TA. 2020. c. Rapat pembahasan RKA
Tahun Anggaran 2020
9 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Fasilitasi Forum Perdamaian Warga
Perbatasan untuk menyediakan Rancangan kegiatan bersama Warga
Perbatasan.
a. Melaksanakan Rapat bersama Tokoh Masyarakat
Perbatasan b. Membangun Komunikasi
dengan Pihak Warga
Perbatasan RDTL c. Merancang Kegiatan
Bersama Warga Perbatasan
kedua Negara
Adanya Pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan fungsi
pengawasan dan koordinasi FPWP dalam
mencegah dan membendung kasus
pelintas batas illegal.
a. Rapat Tim Efektif untuk Memilih dan menentukan Daerah Perbatasan yang
menjadi Bencmarking. b. Merancang Kebutuhan
Anggaran dan peserta Bencmarking
Jangka Panjang
Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran bagi perwujudan tugas
dan fungsi Forum Perdamaian Warga
Perbatasan.
1. Rapat koordinasi dengan FPWP
2. Memantapkan agenda
kegiatan Perbatasan tahunan
3. Melakukan pendekatan dengan BNPP untuk mendukung kegiatan warga
perbatasan kedua Negara
Terciptanya Kawasan Perbatasan Antar Negara
yang nyaman, damai, sejuk.
a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas rutin pengawasan
perbatasan oleh FPWP. b. Evaluasi dan monitoring
pelaksanaan tugas FPWP
10 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
2. Time Frame
Time frame sebagai tindaklanjut pentahapan (Milestone) proyek perubahan
yang meliputi waktu dan output dapat terlihat dalam table berikut:
Tabel Time Frame
NO KEGIATAN WAKTU OUTPUT
Jangka pendek
1 a. Membentuk Tim Efektif
September 2019
Surat Keputusan Tim Efektif/Adaptif
2 b. Rapat Tim Efektif September 2019
a. Surat Undangan b. Daftar Hadir
c. Notulensi d. Dokumentasi
3 c. Melaksanakan Rapat
dengan Stakeholders Internal dan Stakeholders Eksternal
September
2019
a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir
c. Notulensi
d. Dokumentasi
4 d. Menyiapkan Naskah Akademik Perbub
tentang Forum Perdamaian Warga Perbatasan.
Oktober 2019 a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir
c. Notulensi
d. Dokumentasi
5 e. Menyusun Draft Perbub
tentang Forum Perdamaian Warga
Perbatasan.
Oktober 2019
a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir c. Notulensi
d. Dokumentasi
Jangka Menengah
6 f. Menggalang dukungan
pengambil kebijakan Keuangan.
Oktober 2019 a. Pernyataan Ketua
TAPD tentang
Dukungan Keuangan
b. Dokumentasi
7 g. Menyusun RKA TA. 2020 Oktober 2019 a. Surat Undangan
11 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
b. Daftar Hadir
c. Draft RKAP 2019
d. Dokumentasi
8 h. Rapat sinkronisasi
kegiatan dalam RKA Tahun Anggaran 2020
Oktober 2019 a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir
c. RKAP Final
d. Dokumentasi
9 i. Melaksanakan Rapat bersama Tokoh
Masyarakat Perbatasan.
Nopember 2019
a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir
c. Notulensi
d. Dokumentasi
10 j. Membangun
Komunikasi dengan Pihak Warga
Perbatasan RDTL
Nopember 2019
a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir c. Notulensi
d. Dokumentasi
11 k. Merancang Kegiatan Bersama Warga
Perbatasan kedua Negara
Nopember 2019
a. Draft Rancangan Kegiatan kawasan
perbatasan
12 l. Rapat Tim Efektif
untuk Memilih dan menentukan Daerah Perbatasan yang
menjadi Bencmarking.
Nopember 2019
a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir
c. Notulensi
d. Dokumentasi
13 m. Merancang Kebutuhan Anggaran dan peserta
Bencmarking
Nopember 2019
a. Surat Undangan b. Daftar Hadir
c. Notulensi d. Dokumentasi
Jangka Panjang
14 n. Rapat koordinasi dengan Anggota FPWP
2020
a. Surat Undangan b. Daftar Hadir
c. Notulensi
12 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
d. Dokumentasi
15 o. Memantapkan agenda kegiatan Perbatasan
tahunan
2020 a. Agenda kegiatan Definitif
b. Pernyataan dukungan Pihak RDTL
16 p. Melakukan
pendekatan dengan BNPP untuk
mendukung kegiatan warga perbatasan kedua Negara
2020
a. rekomendasi Bupati
untuk koordinasi dengan BNPP
b. Proposal kegiatan kawasan Perbatasan.
17 q. Memfasilitasi pelaksanaan tugas
rutin pengawasan perbatasan oleh FPWP.
2020 Anggaran kegiatan dalam RKA
18 s. Evaluasi dan monitoring
pelaksanaan tugas FPWP
2020 Pembagian tugas evaluasi dan
monitoring
C. Rencana Strategic Marketing
Proyek Perubahan ini membutuhkan dukungan dari pelbagai pihak. Dukungan
dimaksud meliputi dukungan moril, gagasan, waktu maupun material.
1. Identifikasi Stakeholder
Stakeholders yang terlibat dalam proyek perubahan ini meliputi Stakeholder
Internal dan Stakeholder eksternal.
13 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
a. Stakeholder Internal
1) Bupati;
2) Ketua DPRD
3) Sekretaris Daerah;
4) Para Asisten Sekda;
5) SKPD Terkait;
6) Para Camat Lokpri;
7) Para Kepala Desa Lokpri;
8) Tim Efektif
b. Stakeholder Eksternal
1) Imigrasi
2) Kepala PLBN
3) Kepolisian;
4) TNI;
5) Tokoh Agama;
6) Tokoh Masyarakat;
7) Warga Baru;
8) LSM;
9) Media sosial
14 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
2. Analisis Peta Stakeholder
NO STAKEHOLDER PENGARUH KEPENTINGAN KELOMPOK
1 Bupati 9 9 Promoters
2 DPRD 8 9
3 Sekretaris Daerah
8 8 Promoters
4 Para Asisten Sekda
8 8 Promoters
5 Pokja (Staf
Satpol PP)
6 1 Latents
6 Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah
7 7 Defender
7 Para camat 2 8 Defender
8 Para kades 2 8 Defender
9 Imigrasi 7 7 Defender
10 PLBN 7 8 Defender
11 TNI/POLRI 4 7 Defender
12 Tokoh Agama 3 6 Defender
13 Tokoh
Masyarakat
3 6 Defender
14 LSM 2 5 Defender
15 Media Sosial 2 4 Defender
16 Warga Baru 2 2 Apathetics
Keterangan: 1 – 2 : Rendah
3 – 5 : Sedang
6 – 8 : Tinggi
9 – 10 : Sangat Tinggi
15 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Pengaruh
Kepentingan
Dari kuadran analisis stakeholders di atas, diidentifikasi stakeholder kunci
yang memiliki pengaruh tinggi dan memiliki kepentingan tinggi yaitu:
a. Bupati
b. Ketua DPRD
Lantents
- Pokja (Anggota Satpol PP)
Pathetics,
Warga Baru
Defenders
- Kepala OPD terkait, - Para Camat - Pimpinan OPD
- Imigrasi
- PLBN
- TNI
- POLRI
- Tokoh Agama
- Tokoh Masyarakat
- Lembaga Adat
- LSM
- Media
Promoters
- Bupati,
- Ketua DPRD
- Sekretaris
Daerah,
- Para Asisten
Sekda,
16 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
c. Sekretaris Daerah
d. Asisten Sekda
3. Desain Content Marketing
Desain Marketing dengan mangacu pada hasil identifikasi stakeholder pada
proyek perubahan Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas
Ilegal (Illegal Border Crosser) di Zona perbatasan RI-RDTL
meliputi:
a. Product
Produk sebagai hal yang ditawarkan kepada pasar utuk memuaskan
kebutuhan atau keinginan pembeli. Produk dapat berupa barang fisik,
Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan proyek
perubahan tentang optimalisasi penanganan
pelintas batas ilegal di zona batas RI-RDTL, maka
perlu dibentuk Tim Efektif;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Daerah Kabupaten Malaka tentang Pembentukan
Tim Efektif Pelaksana Penanganan pelintas batas
Ilegal di zona batas RI-RDTL.
46 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Meningat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);
47 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 39
Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan
Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada
Daftar Lampiran Keputusan ini menjadi Anggota Tim
Efektif Pelaksana Penanganan pelintas batas Ilegal di
zona batas RI-RDTLdi Kabupaten Malaka;
KEDUA : Tim ini bertugas menyiapkan dan melaksanakan
segala urusan administrasi yang berkenaan dengan
pelaksanaan Proyek Perubahan Optimalisasi
Penanganan pelintas batas Ilegal di zona batas RI-
RDTLdi Kabupaten Malaka;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim ini
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola
Perbatasan Daerah kabupaten Malaka;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.
Ditetapkan di Betun
48 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Pada tanggal 3 September
2019
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,
DR. YOHANES BERNANDO SERAN, SH.,M.HUM
Tembusan disampaikan kepada:
1. Bupati Malaka di Betun
2. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun
3. Kadis PKPO kabupaten Malaka di Betun
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPPD KABUPATEN MALAKA
NOMOR ……../IX/KEP/2019
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1. Dr. Yohanes Bernando Seran, SH.,M.Hum
Kaban Pilot Project
2. Gregorius Leki Seran, S.Fil Sekretaris Ketua
3. Andrias Nahak, S.Sos Kabid Pengelola Perbatasan Daerah
Wakil Ketua I
49 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
4. Serafin Pires, S.IP Kabid Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama
Wakil Ketua II
5. Rofina Liku, S.IP Kabid Koordinasi Pelaksanaan dan Monev.
Sekretaris I
6. Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP Kasubid Perencanaan
Sekretaris II
7. Yohanes P.Nahak, S.STP Kasubid Fasilitasi Perselisihan batas daerah
Anggota
8. Frederikus A.Bau Suri, S.STP Kasubid Penegasan Batas Daerah
Anggota
9. Ignatia Kiik, SE Kasubag Keuangan Anggota
10. Anastasia Hoar, S.Sos Staf Anggota
11. Agustina Bano, A.Md Staf Anggota
12. Blasius Leki Staf Anggota
13. Fidelis Nahak Staf Anggota
14. Ferdinanda Hoar Klau, S.Pd Staf Anggota
15. Fransiskus Xaverius Sila Staf Anggota
16. Yohanes Nahak, S.IP Staf Anggota
17. Gabriel A.Perdolente, S.Sos Staf Anggota
18. Moses Seran Staf Anggota
19. Yulius Triogu Manek Staf Anggota
20. Marselus Y.Timu Bria, ST Staf Anggota
21. Maria Angjelina L.Lejap, S.Si Staf Anggota
22. Marselina Hoar Seran Staf Anggota
23. Marianus Junaidi Staf Anggota
24. Nimrod Kala B. Lily, A.Md Staf Anggota
25. Patrisius Hendri Pires Staf Anggota
26. Stefy Yohanes Kelabora, S.Pi Staf Anggota
27. Yosefina Don Sama Lelo, SE Staf Anggota
28. Guido Kehi Bere Staf Anggota
29. Martinus Nahak Staf Anggota
50 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kepala BPPD Kab. Malaka,
DR. YOHANES BERNANDO SERAN, SH.,M.HUM
51 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Lampiran 2. Rapat Tim Efektif
Kepada
Nomor : 01/PKN/BPPD/IX/2019 Yth. Anggota Tim Efektif Lampiran : masing-masing
Perihal : Undangan di – TEMPAT
Dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas Tim dalam
mengimplementasikan proyek Perubahan ”Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di Zona Batas RI-RDTL” maka diharapkan
kehadiran saudara-saudari sebagai aggota Tim Efektif pada: Hari / Tanggal : 5 September 2019 Tempat : Ruang Rapat Kepala BPPD Kabupaten Malaka
Waktu : Jam 08.30 – selesai
Mengingat Rapat ini sangat penting, maka diharapkan hadir tepat waktu.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Betun, 4 September 2019 Kepala BPPD /Project Leader
DR. YOHANES BERNANDO SERAN, SH.,M.HUM NIP. 19650911 199703 1 002
Pembina Tingkat I Tembusan :
52 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
1. Bupati Malaka sebagai Laporan
2. Kadis PKPO kabupaten Malaka/Mentor 3. Pertinggal
DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF
Tanggal : 5 September 2019
NO NAMA JABATAN PARAF 1 Dr. Yohanes Bernando Seran,
SH.,M.Hum Pilot Project 1 2
2 Gregorius Leki Seran, S.Fil Ketua
3 Andrias Nahak, S.Sos Wakil Ketua I 3 4 4 Serafin Pires, S.IP Wakil Ketua II
5 Rofina Liku, S.IP Sekretaris I 5 6
6 Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP Sekretaris II
7 Yohanes P.Nahak, S.STP Anggota 7 8 8 Frederikus A.Bau Suri, S.STP Anggota
9 Ignatia Kiik, SE Anggota 9 10
10 Anastasia Hoar, S.Sos Anggota
11 Agustina Bano, A.Md Anggota 11 12 12 Blasius Leki Anggota
13 Fidelis Nahak Anggota 13 14
14 Ferdinanda Hoar Klau, S.Pd Anggota
15 Fransiskus Xaverius Sila Anggota 15 16 16 Yohanes Nahak, S.IP Anggota
17 Gabriel A.Perdolente, S.Sos Anggota 17 18
18 Moses Seran Anggota
19 Yulius Triogu Manek Anggota 19 20
53 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
20 Marselus Y.Timu Bria, ST Anggota 21 Maria Angjelina L.Lejap, S.Si Anggota 21 22
22 Marselina Hoar Seran Anggota
23 Marianus Junaidi Anggota 23 24
24 Nimrod Kala B. Lily, A.Md Anggota 25 Patrisius Hendri Pires Anggota 25 26
26 Stefy Yohanes Kelabora, S.Pi Anggota
27 Yosefina Don Sama Lelo, SE Anggota 27 28
28 Guido Kehi Bere 29 Martinus Nahak 29
Notulensi Rapat Tim Efektif Rapat dibuka oleh Sekretaris BPPD
Selamat pagi, wassalamu Walaikum;
syalom, salve, Om Santi santi Om;
Namo Budaya Salam sejahtera bagi kita sekalian
Pertama-tama saya sampaikan salam hormat bagi kita sekalian karena
telh meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat penting ini dan terutama karena kita sekalian hadir tepat pada waktunya;
Kita tahu bahwa bapak Kasat sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII di Jakarta
yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Setiap
54 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
peserta PKN II wajib membuat proyek perubahan. Kebetulan Bapak
kasat mengabil proyek perubahan dengan judul :Optimalisasi penanganan Pelintas Batas Ilegal di Zona Batas RI-RDTL” Karena
proyek perubahan inilah yang membuat kita hari ini melaksanakan Rapat ini. Kiranya dengan Rapat ini, kita sekalian dapat memberikan sumbangan dan kontribusi nyata terutama dengan cara mengambil
bagian dalam persiapan dan pelaksanaan Proyek Perubahan ini. Untuk tidak memperpanjang kata, maka saya langsung menyerahkan dan
memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Bapak kasat untuk memberikan penjelasan tentang partisipasi dan kontribusi kita sebagai Tim Efektif pada proyek perubahan ini.
Penjelasan Kepala BPPD Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kita sekalian yang telah meluangkan waktu dan
kesempatan untuk hadir pada Rapat penting ini. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati.
Patut saya sampaikan maaf kepada saudara-saudari karena saya telah menyita waktu anda sekalian. Saya menyadari bahwa saya seorang diri tanpa bantuan dan partisipasi
bapak ibu, tidak mungkin saya dapat mengimplementasikan proyek perubahan ini. Karena itu saya mengharapkan bantuan dan partisipasi
bapak ibu agar proyek perubahan ini dapat direncanakan, disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik sesuai harapan dan
tuntutan dari PKN II yang saya ikuti. Perlu saya jelaskan bahwa proyek perubahan ini bukan sekedar memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional (PKN) Tingkat II yang diselenggarakan oleh LAN RI. Justeri proyek perubahan ini berkenaan dengan tugas dan fungsi kita, dan
sejalan dengan upaya kita dalam mengamankan pelaksanaan kebijakan Kepala daerah. Karena itu kehadiran, partisipasi dan tinggungjawab kita dalam mengimplementasikan proyek perubahan ini sangat penting dan
sangat wajar,
Saya dengan sengaja memasukan bapak ibu dalam Tim Efektif ini, karena :
55 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
1. Anda sekalian memiliki kemampuan dan kesempatan yang istimewa
untuk membantu saya dalam menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek perubahan
ini; 2. Karena proyek perubahan ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi
organisasi kita, maka dengan sendirinya peran bapak ibu sekalian
sangat menentukan sukses gagalnya proyek perubahan ini; 3. Tanpa partisipasi anda sekalian, saya tidak mungkin merencanakan
dan melaksanakan proyek perubahan ini, Karean itu, melalui rapat ini, saya mengharapkan agar saudara-saudari
dapat secara aktif dan bertanggungjawab menyiapkan dan melaksanakan proyek perubahan secara maksimal agar sasaran dan
tujuan yang ditetapkan melalui proyek perubahan ini dapat terwujud.
Terdapat banyak tugas yang akan menjadi tanggungjawab dari Tim Efektif. Tugas-tugas dimaksud antara lain:
1. Menyiapkan administrasi kegiatan Proyek perubahan meliputi surat menyurat, daftar hadir, Notulensi dan sebagainya;
4. Membuat naskah akademik perbub; 5. Sosialisasi Perbub; 6. Dan beberapa tugas teknis lainnya.
Saya mengharapkan agar kita sekalian memusatkan perhatian bagi
proyek perubahan ini. Kita akan menjalin relasi dan komunikasi efektif dengan beberapa stakeholders dari proyek perubahan ini, termasuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah, Pihak POLRI maupun beberapa
pejabat terkait dengan proyek perubahan ini.
Jadi sekali lagi, saya berharap agar saudara-saudari dapat membantu saya melancarkan proyek perubahan ini sebagai bagian penting dari
PKN yang saya ikuti. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, dan sebelumnya saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan terutama karena
56 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
proyek perubahan ini telah mengganggu tugas dan fungsi saudara
sekalian dalam Organisasi kita.
TANYA JAWAB Barangkali ada yang bertanya, silakan.
1. Kabid Pengelola Perbatasan Daerah Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan memohon maaf, saya ingin mengutarakan kepada Bapak
Kasat mengenai pelaksanaan proyek perubahan ini, saya sadar bahwa proyek perubahan ini membutuhkan anggaran yang agak
lumayan. Sementara itu, kita tahu bahwa saat ini anggaran untuk kegiatan ini belum ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kita.
Bagaimana atau seperti apa kita memperoleh dana untuk melaksanakan proyek perubahan ini. Saya juga perlu menyampaikan bahwa apabila proyek perubahan ini dilaksanakan tanpa anggaran
maka jelas bahwa implementasi proyek perubahan ini tidak akan mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana disampaikan oleh Bapak
Kaban pada rapat pembentukan Tim Kemarin.
Project Leader Baik terima kasih. Pertanyaan pak kabid sangat penting. Bahkan hal ini menjadi masalah utama yang saya hadapi dalam melaksanakan
proyek perubahan ini. Saya sadar bahwa tanpa biaya maka mustahil proyek perubahan ini dapat dilaksanakan. Karena itu pada
kesempatan ini, saya perlu menginformasikan bahwa salah satu tugas dari Tim ini adalah melakukan komunikasi dan negosiasi
dengan stakeholder terkait untuk memenuhi kebutuhan akan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek perubahan ini. Dan setelah melakukan komunikasi dengan pihak terkait terutama Kaban
Keuangan, ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal ini Bapak Sekda sendiri, maka salah satu tugas dari Tim ini
adalah menyusun Anggaran untuk diajukan pada Sidang Perubahan Anggaran Pemerintah daerah. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Kabid.
57 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
2. Sekretaris Saya menambahkan bahwa memang kita butuh dana dan memang kita perlu melakukan pendekatan dengan pihak pihak yang berkompeten atau berpengaruh terhadap penyediaan anggaran agar
dapat membantu kita dalam mengalokasikan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek perubahan ini. Jadi maksud
saya adalah bahwa masalah penyediaan biaya untuk pelaksanaan proyek perubahan ini merupakan tanggungjawab kita sekalian
selaku Tim Efektif Proyek perubahan ini.
3. Kabid Koordinasi Pelaksanaan, Monev Bapak Sek sebagai pemimpin Rapat, Bapak Kasat, saya mohon maaf, saya langsung saja. Saya ingin mengetahui jawaban
mengenai persoalan yang sedang bergumul dalam batin saya. Begini. Memang kita membutuhkan dana untuk melaksanakan
proyek perubahan ini. dan memang kenyataan bahwa saat ini kita belum memiliki dana untuk pelaksanaan proyek perubahan ini. pada sisi lain, proyek perubahan ini memiliki rentang waktu yang sudah
digariskan oleh LAN. Karrena itu saya berpikir bahwa proyek perubahan ini berada pada ambang kegagalan. Hal ini dapat
dimaklumi karena ketika anggaran yang kita usulkan ditetapkan mungkin jangka waktu proyek perubahan ini sudah selesai. Apalagi
usul kita untuk penambahan anggaran di tengah tahun Anggaran ini belum tentu diakomodir. Hal ini diperparah lagi dengan fakta anggaran kita yang sedang deficit.
Project Leader Ya, memang apa yang disampaikan oleh pak Kabid sangat masuk akal. Dalam kondisi anggaran kita yang deficit, pada pertengahan
tahun anggaran, kita memang berada dalam situasi dilematis. Pada satu sisis, PKN in penting untuk dilaksanakan, sementara Pada sisi lain, kegiatan proyek perubahan pada PKN II ini memiliki batas
waktu pelaksanaan. Dengan akal sehat, kita mengakui bahwa proyek perubahan ini memang secara pasti mengalami kegagalan.
58 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kendatipun demikina, saudara-saudari, kita yakin bahwa kita bisa
dan mampu untuk meyakinkan para pemegang kendali anggaran sehingga mampu memberikan atau mengkomodir rencana anggaran
yang akan kita ajukan pada sidang perubahan Anggaran tahun ini. Apalagi proyek perubahan ini merupakan amanah dari kegiatan PKN II yang berkenaan dengan inovasi terhadap upaya pengamanan
Kwasan batas antara kedua Negara. Bapak Bupati dan Bapak Sekda pasti akan menyetujui anggaran yang akan kita ajukan pada siding
II DPRD Kabupaten malaka tahun 2019 ini. Selain itu, saya yakin bahwa terdapat banyak kegiatan yang dapat kita laksanakan tanpa biaya. Semoga masalah utama yang kita
hadapi ini akan dapat kita selesaikan sehingga proyek perubahan ini diharapkan akan indah pada waktunya.
Sekali lagi mari kita memulai dengan beberapa tugas awal yang belum membtuhkan biaya. Bersatu dan saling mendukung, kita pasti
bisa. Karena tidak ada lagi yang bertanya, maka Sekretaris akhirnya
menutup Rapat dengan ucapan terima kasih dengan harapan semoga semua anggota Tim Efektif dapat melaksanakan tugas
dalam proyek perubahan ini dengan baik dan penuh tanggungjawab.
Betun, 5 September 2019 Notulen Rapat
(………………….)
59 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Lampiran 3. Rapat dengan Stakeholder Internal
Kepada Nomor : 02/PKN/BPPD/IX/2019 Yth. ………………………….. Lampiran : …………………………..
Perihal : Undangan di – TEMPAT
Dalam rangka pelaksanaan proyek Perubahan Optimalisasi
penanganan Pelintas Batas Ilegal di Zona Batas RI-RDTL” maka diharapkan kehadiran saudara-saudari sekalian pada rapat khusus
yang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : 6 September 2019
Tempat : Ruang Kerja Kadis PKPO Kabupaten Malaka Waktu : Jam 10.30 – selesai
60 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Mengingat Rapat ini sangat penting, maka diharapkan hadir tepat waktu.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Betun, 3 September 2019 Kepala BPPD / Project Leader
DR. YOHANES BERNANDO SERAN,
SH.,M.HUM NIP. 19650911 199703 1 002 Pembina Tingkat I
Tembusan :
1. Bupati Malaka sebagai Laporan 2. Kadis PKPO kabupaten Malaka/Mentor
3. Pertinggal
DAFTAR HADIR RAPAT STAKEHOLDERS
NO NAMA JABATAN PARAF
1 Adrianus Bria Seran, SH Ketua DPRD 1 2
2 Donatus Bere, SH Sekda Malaka
3 Martinus Bere, SE Sekretaris Bappeda 3 4
4 Aloysius Werang, SH,MM Kepala BPKAD
5 Drs. Zakarias Nahak Asisten I 5 6
6 Silvester Letto, SH Asisten II
7 Drs. Yoseph Parera Asisten III 7 8
61 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
8 Gregorius Fatin, SH Kabag Hukum
9 Dr. Yohanes Bernando Seran, SH.,M.Hum
Ka BPPD 9 10
Notulensi Rapat Stakeholder Internal
62 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Rapat dibuka oleh Sekda Malaka
Selamat pagi, wassalamu Walaikum;
syalom, salve,
Om Santi santi Om; Namo Budaya Salam sejahtera bagi kita sekalian
Selamat pagi semua. Pagi ini kita rapat khusus untuk membahas hal
penting yang di luar dari rencana anggaran kita tetapi merupakan bagian dari sebuah rencana besar tentang pengembangan SDM.
Kita telah mengirim beberapa pejabat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang sebelumnya dinamakan PIM II.
Konsekwensinya, kita harus mendukung proyek perubahan yang
mereka sudah tentukan bersama coach. Apa yang dibutuhkan harus kita akomodir karena ini adalah bagian dari sistem pembinaan dan
pengembangan SDM yang menjadi program prioritas Bapak Bupati sendiri.
Kepala BPPD Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Sekda.
Terima kasih juga untuk kita semua yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir pada Rapat khusus ini. secara khusus saya
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sekda selaku Atasan saya. Sebagaimana penyampaian dari Bapak Sekda, Saya jujur menyampaikan bahwa saya sangat membutuhkan bantuan dan
partisipasi Bapak Sekda, para Asisten Sekda, Kaban Keuangan, Bappeda, Kabag Hukum dan pihak terkait lainnya untuk proyek
perubahan saya dalam PKN II Tahun 2019 ini. saya membutuhkan biaya untuk diimplementasi proyek perubahan yang adalah salah satu
persyaratan utama dari PKN II yang saya ikuti. Karena itulah sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proyek perubahan ini, saya mengundang kita sekalian untuk mengikuti Rapat ini sebagai bagian
63 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
dari komunikasi dan pendekatan untuk memperoleh dana yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek perubahan ini.
Asisten I :
Kira-kira berapa banyak biaya yang dibutuhkan, dan apakah sudah ada perhitungan teknisnya sehingga kita dapat melakukan pembahasan
lebih lanjut ? Sekda Malaka:
Apakah sudah ada rincian biaya yang dibutuhkan ?
Kepala BPPD Bapak Sekda dan Asisten I yang saya hormati. Saya perlu
menyampaikan bahwa draft perhitungan kasar sudah ada. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 97. 000.000. biaya terbesar adalah untuk pelaksanaan sosialiasi perbub tentang FPWP, diikuti oleh biaya
operasional BPPD dalam koordinasi dan pengawasan titik titik batas yang menjadi pintu pelintas batas illegal,
Asisten II
Kalau boleh ada upaya penghematan. Dalam hal ini, item biaya tertentu yang kurang penting atau dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat karena saat ini Pemerintah Pusat sedang berkonsentrasi pada
pemangunan kawasan perbatasan Negara.
Kepala BPPD Terima kasih Bapak Asisten II. Kami akan mencoba mengajukan proposal kepada Pemerintah Pusat melalui BNPP. Walaupun demikian,
saya sampaikan sekali lagi, bahwa anggaran rutin kami sangat tidak memungkinkan. Jadi saya sangat mengharapkan bantuan untuk bisa
mengakomodir kebutuhan untuk proyek perubahan ini. apalagi proyek perubahan ini merupakan bagian dari tugas BPPD sendiri yang sangat
penting dan menyangkut keamanan dan perdamaian kawasan perbatasan.
64 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kepala BPKAD
Terima kasih atas kesempatan. Saya mohon ijin langsung. Saya patut menyampaikan bahwa memang anggaran kita mengalami
deficit yang sangat besar. Dan kita hamper tidak memiliki peluang untuk menutup deficit itu. Namun sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sekda bahwa kebutuhan untuk proyek perubahan ini merupakan
bagian dari sistem pengembangan SDM yang menjadi program prioritas Bapak Bupati sendiri, maka saya berpikir dan mengusulkan agar kita
perlu mengakomodir kebutuhan untuk proyek perubahan ini, dengan menggeser beberapa kegiatan lain yang belum mendesak dan dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 mendatang.
Sekda Baik. Usul pak Kaban agak realisitik. Saya sependapat dan memang kita
tidak boleh tidak mengakomodir kebutuhan untuk pelaksanaan proyek perubahan ini. justeru kita dapat menggeser kegiatan tertentu yang kurang mendesak ke Tahun anggaran 2020. Saya pikir kita tidak perlu
memperpanjang pembahasan kita pada rapat hari ini, namun kita sepakati saja untuk mengakomodir kebutuhan pak Kepala BPPD.
Aisten III
Memang demikian, dan terima kasih karena rapat ini walaupun singkat namun penting karena saya juga sedang melaksanakan atau sedang mengikuti kegitan PKN II ini bersama Bapak Kepala BPPD dan memang
kita wajib memenuhi semua kebutuhan yang timbul akibat dilaksanakannya kegitan PKN II ini.
Akhirnya seluruh peserta rapat menyetujui anggaran bagi kegiatan
proyek perubahan Kepala BPPD, dan Sekda menutup Rapat dengan ucapan terima kasih.
Betun, 6 September 2019
65 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Notulen Rapat
(Fredy Jose M.H.S.R Oky, S.IP)
Lampiran 3. Rapat dengan stakeholders
Kepada
Nomor : 03/PKN/BPPD/IX/2019 Yth. Daftar Undangan Lampiran : (terlampir)
Perihal : Undangan di – TEMPAT
Dalam rangka implementasi proyek perubahan maka diharapkan
kehadiran saudara-saudari sekalian pada rapat khusus yang akan dilaksanakan pada :
66 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Hari / Tanggal :9 September 2019
Tempat : Ruang Kerja Kadis PKPO Kabupaten Malaka Waktu : Jam 10.30 – selesai
Mengingat Rapat ini sangat penting, maka diharapkan hadir tepat waktu dan tanpa diwakili.
Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.
Betun, 7 September 2019 Kepala BPPD /
Project Leader
DR. Y.BERNANDO SERAN,
SH.,M.HUM NIP.
Pembina Tingkat I Tembusan :
1. Bupati Malaka sebagai Laporan 2. Kadis PKPO Kabupaten Malaka/Mentor 3. Pertinggal
DAFTAR HADIR RAPAT STAKEHOLDER INTERNAL
September : 9 September 2019
NO NAMA JABATAN PARAF
1 1 2
2 Kapolsek Malaka Tengah
3 Koramil Betun 3 4
4 Koramil Kobalima
67 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
5 Efraim Bria Seran, S.Fil.M.Si Camat Malaka Barat 5 6
6 Fransiskus Teti, SP Camat Kobalima
7 Eduardus Bere Atok, S.Pi Camat Malaka Tengah 7 8
8 Manfred Y.Laak, S.Pd Camat Wewiku
9 Wens Leky Camat Kobalima Timur 9 10
10 Erfino Pires Tomas Warga Baru
11 Vincen Manek Kades Litamali 11 12
12 Kades Alas Selatan
13 RD. Edmundus Sako, Pr Tokoh Agama 13 14
14 Pdt. Tokoh Agama
15 Haji…. Tokoh Agama 15 16
16 Tokoh Adat
17 Tokoh Adat 17 18
18 Tokoh adat
19 19 20
20
21 21 22
22
23 23 24
24
25 25 26
26
27 27 28
28
29 29 30
30
31 Kapolsek Betun 31 32
32
33 33 34
34
35 Koramil Betun 35 36
36
37 37 38
38
68 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Notulensi Rapat Stakeholder Internal dan Eksternal Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah
Selamat pagi, wassalamu Walaikum; syalom, salve,
Om Santi santi Om; Namo Budaya
Salam sejahtera bagi kita sekalian Pertama sekali saya patut sampaikan terima kasih berlimpah atas
kehadiran bapak ibu di Pagi yang indah ini. kita berkumpul di tempat ii untuk mengikuti rapat khusus dengan agenda yang luar biasa penting.
Sebuah rencana besar yang berkenaan dengan kenyamanan dan kesejukan hidup kita di wilayah Kabupaten Malaka tercinta.
Rencana besar dimaksud adalah sebuah gebrakan oleh salah seorang pejabat yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang
diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. PKN ini sendiri sebelumnya dikenal dengan sebutan Pendidikan dan Pelatihan
Kepimpinan (DIKLAT PIM ).
Untuk lebih jelasnya mari kita dengar langsung dari pejabat dimaksud.
Kepala BPPD Terima kasih Bapak Sekda atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian yang telah
meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir dan mengikuti Rapat khusus hari ini.
Patut saya jelaskan bahwa selama beberapa bulan ini, kamisedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Jakarta
sebagaimana disampaikan Bapak Sekda selaku Mentor saya pada kegiatan ini. kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan wajib atau boleh
69 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
saya katakana hasil PKN adalah sertifikat yang menjadi SIM untuk boleh
mengemudikan organisasi setingkat eselon II. Sebagai pejabat eselon II, apabila belum memenuhi atau belum memiliki Sertifikat PKN, maka
pejabat tersebut merupakan pejabat yang belum layak. Terlepas dari PKN sebagai persyaratan jabatan eselon II, saat ini PKN
menggunakan pola baru. Pola baru ini maksudnya ada off kelas dan on kelas. Dulu waktu masih bernama DIKLAT PIM, tidak ada on kelas dan
off kelas. Selama tiga bula peserta tinggal dan menetap di tempat pelatihan atau ON Kelas. Pola baru ini ada on kelas dan off kelas. On kelas hanya sekitar 1 bulan, sedangkan Off Kelasnya kurang lebih 2
bulan. Berarti lebih banyak waktu peserta kembali ke tempat tugasnya. Kembali ke tempat tugas atau Off Kelas ini adalah sebuah gebrakan
baru. Sebuah pendekatan baru, pola baru yang menuntut setiap peserta PKN harus mampu berinovasi secara nyata. Harus mampu
membuat sebuah kegiatan riil yang inovatif, lain dari biasa, dan hasilnya akan dipertanggungjawabkan atau diseminarkan. Inovasi ini bisa berupa sistem, gagasan, model pelayanan, strategi dan sebagainya.
Inovasi nyata dimaksud diberi nama Proyek Perubahan.
Saya sendiri, untuk memenuhi tuntutan inovasi nyata sebagai peserta PKN telah memilih model inovasi / proyek perubahan saya yaitu :
Optimalisasi Penanganan Pilintas Batas Ilegal di zona batas RI-RDTL. Proyek perubahan saya ini berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi saya yaitu Badan Pengelola Perbatasan
Daerahyang hingga saat ini belum optimal dalam menegakkan setiap peraturan daerah maupun peraturan Bupati yang merupakan kebijakan
Pemerintah. Salah satu gagasan yang baru dari proyek perubahan saya adalah : Pembentukan Forum Perdamaian Warga Perbatasan dan Penyelenggaraan kegiatan seni budaya rutin di perbatasan.
Saya sangat membutuhkan bantuan dan partisipasi Bapak ibu sekalian,
untuk menyukseskan proyek perubahan saya dalam PKN II Tahun 2019 ini. Singkatnya proyek perubahan ini menjadi berarti dan berhasil
apabila saya mendapat dukungn penuh dari Bapak Ibu sekalian.
70 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Proyek perubahan ini menjadi sebuah gagasan baru yang bersifat
sangat penting dan telah mendapat persetujuan dari Cough ( istilah untuk Guru Pembimbing dan pengajar dalam PKN) serta mentor saya
(Bapak Kadis PKPO Kab. Malaka selaku Mentor/atasan langsung). Penting karena memang kita adalah warga Malaka yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan warga Timor Leste. Karena itu
sudah saatnya semua pihak terlibat dalam proyek perubahan ini, agar perda ini dapat diimplementasikan secara tegas melalui proyek
perubahan ini. dan Bapak ibu diundang hanya untuk memperoleh dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan ini. Semoga kita mendapatkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mendukung
proyek perubahan ini demi kedamaian di kawasan batas negara.
Romo Deken, RD Edmundus Saku, Pr Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Sekda yang kami hormati, para pejabat TNI POLRI, Pejabat sipil, Para Camat dan Kepala
Desa, Para Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, singkatnya hadirin yang saya hormati;
Saya pribadi sangat setuju dan mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini karena memang kita perlu memiliki situasi dan kondisi
kawasan perbatasan yang sehat, bersih, nyaman dan indah dan terutama penuh kedamaian. Saya mengajurkan agar para tokoh agama pun dilibatkan dalam forum yang akan dibentuk sehingga toleransi dan
kedamaian semakin bersemi di Bumi Malaka dalam segala aspek. Saya pribadi nyatakan mendukung proyek perubahan dari Bapak Kepala
BPPD ini. sekian dari terima kasih; Bapak Camat Kobalima Timur (Wens Leki)
Terima kasih. Saya mohon ijin langsung. Saya sependapat dengan dengan romo Deken, bahwa proyek perubahan ini pasti akan didukung
sepenuhnya oleh semua pihak, baik perorangan maupun lembaga, karena berkenaan dengan kedamaian dan kenyamanan batas Negara.
Jadi secara aklamasi mari kita sekalian menyatakan setuju dan mendukung pelaksanaan proyek perubahan Pak Kepala BPPD Kabupaten Malaka ini.dan menanti saat yang telah ditentukan untuk
71 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
implementasi proyek perubahan ini, dan masing-masing kita siap
menyesuaikan. Saya yakin bahwa kita sekalian pasti terlibat karena forum ini tentu keanggotaannya meliputi hamper semua
elemen/unsure, baik pemerintah, TNI-POLRI, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, tokoh politik, LSM, Media Massa, warga perbatasan, camat dan kepala desa Lokpri dan unsure lainnya. Sekali lagi kita semua
adalah anggota forum itu walaupun saat ini nama kita belum terdaftar. Sekian, maaf dan terima kasih. Saya kembalikan.
Kades Litamali (Vincen Manek) Sama seperti pendapat dari Romo Deken dan Pak Camat Kobalima
Timur, saya pada prinsipnya sependapat dan siap untuk memberi dukungan seadanya untuk melaksanakan proyek perubahan ini. saya
mengharapkan agar Bapak Kepala BPPD bisa mengatur yang terbaik,kita membangun komunikasi yang baik disertai komitmen yang
kuat untuk menciptakan kawasan perbatasan yang bebas pelintas batas illegal, kawasan yang damai, nyaman dan sejuk seperti yang disampaikan room Deken. .
Sekda Malaka Terima kasih atas dukungan semua peserta untuk melaksanakan proyek
perubahan ini. saya yakin bahwa dukungan kita sangat berarti bagi Kepala BPPD Malaka, dan saya yakin bahwa dukungan ini merupakan
sebuah kredit point tersendiri bagi pak Kaban karena berpengaruh langsung pada suksesnya implementasi proyek perubahan ini. harapan saya, kirannya proyek perubahan ini tidak hanya dilaksanakan selama
masa PKN tetapi diteruskan proses implementasinya sampai menjadi sebuah tradisi yang hidup dan dihidupi oleh Forum dan oleh warga
perbatasan kedua Negara. Dengan demikian kita akan terus menikmati kedamaian, ketertiban melintas batas, dan kedekatan satu sama lain
karena adanya kegiatan seni budaya yang lestari atau rutin dilaksanakan sepanjang tahun. Sekian dan terima kasih.
72 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kepala BPPD Dengan sangat tulus, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan
semua pihak terhadap proyek perubahan saya ini. saya sangat terharu, karena sesungguhnya, dukungan peserta rapat ini merupakan awal kesuksesan saya dalam mengimplementasikan proyek perubahan saya
ini. tetapi lebih dari itu, dukungan saudara sekalian merupakan cetusan nurani paling dalam tentang dambaan membina dan melestarikan
kekerabatan warga RI dan RDTL yang merupakan benih segar perdamaian itu sendiri. memang dalam perencanaan implementasi jangka panjang, dibutuhkan banyak hal antara lain, biaya, personalia
dan perlengkapan. Misalnya untuk menyediakan sarana transportasi untuk pengawasan, pelaksanaan kegiatan seni budaya dan lain-lain,
semuanya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Walaupu demikian, kita bisa memulai proyek ini dengan apa adanya, sambil
menaruh harapan pada Bapak Bupati dan bantuan pemerintah pusat. Sekda
Menutup rapat dengan ucapan terima kasih, dan menghatapkan konsistensi peserta rapat untuk menindaklanjuti dukungan terhadap
proyek perubahan.
Betun, 9 September 2019 Notulen Rapat
(Rofina Liku, S.IP)
Lampiran 4. Menyediakan Naskah Akademik Perbub
tentang FPWP
Kepada
73 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Nomor : 06/PKN/BPPD/X/2019 Yth. Anggota Tim Adaptif
Lampiran : masing-masing Perihal : Undangan di –
TEMPAT
Dalam rangka membahas naskah akademik Peraturan Bupati tentang Forum Perdamaian Warga Perbatasan maka diharapkan kehadiran saudara-saudari sekalian pada rapat lanjutan Tim Adaptif yang akan
dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : 03 Oktober 2019
Tempat : Ruang Kerja Kepala BPPD Kabupaten Malaka Waktu : Jam 10.30 – selesai
Diharapkan agar saudara-saudari hadir tepat waktu dan tanpa diwakili.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Betun, 2 Oktober 2019 Kepala BPPD /
Project Leader
DR. YOHANES BERNANDO SERAN,
SH.,M.HUM NIP.
Pembina Tingkat I Tembusan :
1. Bupati Malaka sebagai Laporan 2. Kadis PKPO kabupaten Malaka/Mentor 3. Pertinggal
74 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF Tanggal : 3 Oktober 2019
NO NAMA JABATAN PARAF 1 Dr. Yohanes Bernando Seran,
SH.,M.Hum Pilot Project 1 2
2 Gregorius Leki Seran, S.Fil Ketua
3 Andrias Nahak, S.Sos Wakil Ketua I 3 4
4 Serafin Pires, S.IP Wakil Ketua II
5 Rofina Liku, S.IP Sekretaris I 5 6
6 Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP Sekretaris II
7 Yohanes P.Nahak, S.STP Anggota 7 8
8 Frederikus A.Bau Suri, S.STP Anggota 9 Ignatia Kiik, SE Anggota 9 10
10 Anastasia Hoar, S.Sos Anggota
11 Agustina Bano, A.Md Anggota 11 12
12 Blasius Leki Anggota 13 Fidelis Nahak Anggota 13 14
14 Ferdinanda Hoar Klau, S.Pd Anggota
15 Fransiskus Xaverius Sila Anggota 15 16
16 Yohanes Nahak, S.IP Anggota 17 Gabriel A.Perdolente, S.Sos Anggota 17 18
18 Moses Seran Anggota
19 Yulius Triogu Manek Anggota 19 20
20 Marselus Y.Timu Bria, ST Anggota
21 Maria Angjelina L.Lejap, S.Si Anggota 21 22
22 Marselina Hoar Seran Anggota
23 Marianus Junaidi Anggota 23 24
24 Nimrod Kala B. Lily, A.Md Anggota 25 Patrisius Hendri Pires Anggota 25 26
26 Stefy Yohanes Kelabora, S.Pi Anggota
27 Yosefina Don Sama Lelo, SE Anggota 27 28 28 Guido Kehi Bere Anggota
75 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
29 Martinus Nahak Anggota 29
Notulensi Rapat Pembahasan Naskah Akademik Perbub FPWP. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Adaptif
Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita sekalian
Bapa ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi, Selamat pagi. Hari ini
kita kembali melanjutkan rapat kita pada bagian yng sangat penting
dari proyek perubahan ini yaitu penyusunan Draft Perbub tentang
Forum Perdamaian Warga Perbatasan (FPWP).
Karena itu, mari kita mulai merancang dan menyusun naskah akademik
Peraturan Bupati Malaka tentang FPWP.
Tim akhirnya berhasil menyusun draft peraturan Bupati sebagai berikut:
76 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pengelolaan kawasan perbatasan menjadi sebuah upaya
menciptakan kondisi kawasan perbatasan yang menjamin
kedamaian dan ketenteraman relasi antar warga. Pengelolaan
kawasan perbatasan salah satunya adalah strategi
penanganan pelintas batas illegal, perdagangan illegal,
pencurian dan sebagainya.
Fakta bahwa banyak kegiatan pelintas batas illegal. Fakta ini
berpengaruh dan dipengaruhi oleh relasi social budaya antar
warga dan upaya menegakkan batas territorial Negara.
Sejarah unik relasi social budaya dan kekerabatan Warga
Negara Republik Indonesia (RI) dengan warga Negara
Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) merupakan sebuah
fakta yang tidak dapat disangkal. Keunikan ini menjadi
semakin mempertegas maraknya kasus pelintas batas illegal
karena tuntutan untuk merealisasikan kehidupan social
budaya dan ritual kekeluargaan kedua warga Negara berbeda
ini. Fakta ini menjadi penting ketika pada akhirnya Timor
Leste yang merupakan salah satu propinsi dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia melepaskan diri menjadi sebuah
Negara Merdeka.
77 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Terdapat 3 (tiga) tahapan eksodus Warga Timor Leste ke
Wilayah NKRI. Ketiga tahapan eksodus ini membentuk
pertalian kekerabatan dan kekeluargaan Warga Negara
Republik Demokratik Timor Leste dengan Warga Negara
Kesatuan Republik Indonesia secara unik. Pertama, eksodus
pada masa penjajahan; kedua, pada masa perang saudara
tahun 1975; dan ketiga, pada saat referendum tahun 1999.
Badan Pengelola Perbatasan Daerah, karena tugas Pokok dan
fungsinya, menjadi sebuah organisasi yang bertugas
mengawasi dan mengkoordinasikan kenyamanan dan
kesejahteraan warga perbatasan, termasuk menginventarisasi
setiap potensi kawasan perbatasan, infrastruktur perbatasan
dan persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola
Perbatasan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
140 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Nomor 39 Tahun 2019 adalah :
d. menetapkan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan perbatasan
e. menetapkan rencana kebutuhan anggaran
f. mengkoordinasi pelaksanaan tugas serta melaksanakan
evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan
Perbatasan.
78 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Tugas dan Fungsi dimaksud tidak terlepas dari penanganan
sejulah persoalan perbatasan. Persoalan yang menonjol di
wilayah perbatasan RI-RDTL adalah pelintas batas illegal.
Memang persoalan pelintas batas illegal tidak terdata, karena
illegal dan melalui sejumlah jalan tikus, yang tersebar di
sepanjang garis batas antar kedua Negara. Informasi
terjadinya kasus pelintas batas illegal diperoleh melalui cerita
warga perbatasan, maupun beberapa kegiatan terselubung
meliputi perdagangan illegal, ritual adat dan penyelundupan.
Terdapat kurang lebih 20.000 warga baru (Warga Eks Timor
Timor) yang memiliki hak suara dalam Pemilu Tahun 2019.
Berarti terdapat lebih dari 20.000 warga baru yang menetap
di Kabupaten Malaka. Ini hanya warga yang melakukan
eksodus pada masa referendum Tahun 1999. Belum terhitung
warga Timor Leste yang sudah menetap lama di Kabupaten
Malaka dan telah menjadi penduduk asli Kabupaten Malaka
karena eksodus tahap pertama dan kedua. Hal ini berakibat
pada terjadinya pelintas batas Ilegal baik Warga Negara Asing
(WNA) maupun Warga Negara Indonesoa (WNI).
B. Identifiksi masalah.
Pelintas batas Ilegal di kawasan perbatasan Negara menjadi
persoalan yang dihadapi bersama. Persoalan ini bersumber
79 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
pada kenyataan bahwa relasi social budaya warga
masyarakat Indonesia dengan warga masyarakat RDTL sudah
berlangsung lama. Relasi ini terjadi karena kesamaan budaya
dan kekerabatan kedua warga Negara berbeda yang sudah
berlangsung lama. Berdirinya Negara RDTL menjadi batu
sandungan bagi upaya dan proses aktualisasi kehidupan
social budaya kedua warga Negara berbeda. Karena itu perlu
dicari solusi yang bijak untuk melakukan pengawasan dan
menjalin kerjasama yang efektif antar kedua warga Negara
berbeda untuk menjamin relasi social budaya yang langgeng,
damai dan sejuk. Atas dasar inilah maka dibutuhkan kajian
akademis peraturan Bupati tentang FPWP sebagai media
untuk melakukan pengawasan dan kerjasama antar warga
dalam rangka membendung Ilegal Boder Crosser.
C. Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik
- Member arah bagi optimalisasi penanganan Pelintas Batas
Ilegal (Ilegal Border Crosser)
- Meningkatkan komitmen pemerintah dan stakeholders
dalam upaya meredam pelintas batas illegal dan
menciptakan kawasan perbatasan RI-RDTL yang nyaman
dan damai.
80 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
D. Metode
Penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan
deskriptik analitis, bersumber pada sumber hukum material
dan sumber hukum formal.
Sumber hukum material mengacu pada hasil inventarisasi
permasalahan yang berkaitan dengan pelintas batas illegal
yang diperoleh dari data pada PLBN dan Imigrasi Kabupaten
Malaka serta diskusi dengan para narasumber. Dari hasil
inventarisasi permasalahan di atas, kemudian diupayakan
untuk menarik asas hukum dan norma yang menjadi acuan
dalam penyusunan peraturan Bupati tentang Forum
Perdamaian Warga Perbatasan.
Sedangkan sumber formal naskah akademik pembentukan
peraturan Bupati ini adalah beberapa peraturan perundangan
terkait terutama undang-undang tentang BNPP, PLBN dan
Peraturan Daerah no. 39 Tahun 2019 tentang BPPD.
E. SISTIMATIKA PENULISAN
Bab I. Pendahuluan : Latar belakang, permasalahan, maksud
dan tujuan, metodologi, sistimatika
Bab II. Tinjauan Pustaka
81 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Bab III. Inventarisasi peraturan perundang-undangan
Bab IV. Urgensi dibentuknya Rancangan Perbub tentang
melalui pemasaran seni dan budaya potensial baik di dalam
maupun luar negeri melalui pertunjukan, promosi atau
pameran seni budaya dengan dukungan: sarana prasarana,
kemudahan, SDM dll.
Kegiatan seni budaya yang direncanakan untuk dilaksanakan
di kawasan perbatasan sebagai tugas dari forum ini, didukung
dan dilindungi oleh Keppres No. 84 tahun 1999 tentang
pemanfaatan seni dan budaya. Kenyataan membuktikan
bahwa pagelaran seni budaya di perbatasan akan menjadi
ajang promosi nilai budaya dan pariwisata yang menjanjikan.
94 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kegiatan ini memiliki nilai jual yang sangat laris apabila
dilaksanakan secara rutin dan melibatkan banyak pihak.
Karena itu, kehadiran Pemerintah pusat lalu menjadi bagian
sangat berpengaruh dalam konteks relasi dan promosi
pariwisata antar Negara.
V. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
a. Landasan Filosofis
Bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengatur dan
mengurus relasi antar manusia secara teratur untuk
menemukan format aktualisasi kebaikan bersama.
Bahwa manusia karena kemampuan akal budinya, memiliki
hasrat untuk menemukan pelbagai halangan, rintangan dan
persoalan yang menghadang upaya membangun relasi
konstruktif antar warga masyarakat, demi menciptkan
suasana kebersamaan yang damai dan nyaman tanpa
dipengaruhi oleh batas administrasi Negara.
Bahwa oleh kemampuan berpikir dan olah budi itu, manusia
dapat menemukan cara, strategi, wadah dan metode tertentu
untuk menjaga, menciptakan dan mengkomunikasikan kiat
95 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
menciptakan kawasan perbatasan yang damai, nyaman dan
sejuk.
b. Landasan Sosiologis
Kehidupan bersama yang didorong oleh hasrat untuk
menggapai dan menikmati kebaikan bersama menjadi dasar
untuk membentuk sebuah wadah untuk menjalin relasi dan
komunikasi efektif demi mewujudkan haapan bersama.
Kebersamaan itu sendiri merupakan wujud sosialitas manusia
yang bersifat kodrati. Manusia saling mengadakan dan saling
mengakui, aku diadakan oleh aku yang lain, dan aku
mengadakan aku yang lain. Tanpa yng lain aku tidaklah
bereksistensi sebagaimana aku adanya. Aku ada karena aku
yang lain, dan aku yang lain ada karena aku. Itulah fakta
homo socius.
Sebagai homo socius, manusia tidak bisa hidup menyendiri
seperti sebuah pulau. Manusia hidup dalam dan bersama
yang lain. Kebersamaan ini tidak bisa berjalan tanpa
pengaturan. Kebersamaan itu menuntut adanya norma dan
bahkan organisasi. manusia terus mencari format dan bentuk
keteraturan, organisasi dan lainnya yang bisa mengarahkan
manusia bersama menuju tujuan tertentu yang lebih
96 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
memberikan kenyamanan, kepuasan hidup dan kesejahteraan
bersama.
Salah satu bentuk organisasi yang menjadi dambaan dalam
kajian naskah akademik ini adalah sebuah wadh yang menjdi
tempat menjalin kebersamaan, kerjasama dan saling
pengertian, sebuah wadah yang memiliki tujuan tertentu,
tujuan yang berkaitan dengan kenyamanan, kedamaian dn
kesejahteraan bersama.
c. Landasan Yuridis
Kebersamaan kelompok manusia dalam format/wadah
terbesar adalah Negara. Dalam kaitan dengan Negara,
kebersamaan harus diatur secara legal agar diketahui dan
diakui oleh Negara. Legalitas formal sebuah wadah
memerlukan legalitas hukum formal yang manjadi landasan
keberadaan sebuah organisasi atau sebuah wadah.
Wadah yang dibentuk untuk melaksanakan sebuah tugas
yang melingkupi banyak pihak dengan lingkup koordinasi
yang luas dan jauh, perlu adanya sebuah legitimasi yang
bersifat yuridis maupun legitimasi dari aspek masyarakat.
97 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Legitimasi hukum berkenaan dengan pangakuan hukum atas
wadah dimaksud, sementara legitimasi massa adalah sebuah
pengakuan masyarakat akan ekseistensi sebuah wadah yang
diyakini bermanfaat bagi masyarakat dan kebersamaan itu
sendiri.
VI. PENUTUP
Demikian naskah akademik sederhana ini dsusun untuk
memberikan referensi bagi perbub tentang FPWP yang akan
dibentuk.
Rapat 3 Oktober 2019 Notulis
Rofina Liku, S.IP
5. Menyusun draft perbub
Kepada
Nomor : 07/PKN/BPPD/X/2019 Yth. Anggota Tim Efektif Lampiran : masing-masing
Perihal : Undangan di – TEMPAT
Setelah berhasil menyusun Naskah Akademik Peraturan Bupati
tentang Forum Perdamaian Warga Perbatasan (FPWP) Di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diharapkan kehadiran saudara-saudari sekalian pada rapat lanjutan Tim Efektif
98 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
untuk menyusun Draft perbub dimaksud yang akan dilaksanakan pada
: Hari / Tanggal : 11 Oktober 2019
Tempat : Ruang Kerja Kepala BPPD Kabupaten Malaka Waktu : Jam 10.30 – selesai
Diharapkan agar saudara-saudari hadir tepat waktu dan tanpa diwakili.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Betun, 9 Oktober 2019 Kepala BPPD /
Project Leader
DR. YOHANES BERNANDO SERAN,
SH.,M.HUM NIP.
Pembina Tingkat I Tembusan : 1. Bupati Malaka sebagai Laporan
NO NAMA JABATAN PARAF 1 Dr. Yohanes Bernando Seran,
SH.,M.Hum Pilot Project 1 2
99 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
2 Gregorius Leki Seran, S.Fil Ketua 3 Andrias Nahak, S.Sos Wakil Ketua I 3 4
4 Serafin Pires, S.IP Wakil Ketua II
5 Rofina Liku, S.IP Sekretaris I 5 6
6 Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP Sekretaris II 7 Yohanes P.Nahak, S.STP Anggota 7 8
8 Frederikus A.Bau Suri, S.STP Anggota
9 Ignatia Kiik, SE Anggota 9 10
10 Anastasia Hoar, S.Sos Anggota 11 Agustina Bano, A.Md Anggota 11 12
12 Blasius Leki Anggota
13 Fidelis Nahak Anggota 13 14
14 Ferdinanda Hoar Klau, S.Pd Anggota 15 Fransiskus Xaverius Sila Anggota 15 16
16 Yohanes Nahak, S.IP Anggota
17 Gabriel A.Perdolente, S.Sos Anggota 17 18
18 Moses Seran Anggota 19 Yulius Triogu Manek Anggota 19 20
20 Marselus Y.Timu Bria, ST Anggota
21 Maria Angjelina L.Lejap, S.Si Anggota 21 22
22 Marselina Hoar Seran Anggota 23 Marianus Junaidi Anggota 23 24
24 Nimrod Kala B. Lily, A.Md Anggota
25 Patrisius Hendri Pires Anggota 25 26
26 Stefy Yohanes Kelabora, S.Pi Anggota
27 Yosefina Don Sama Lelo, SE Anggota 27 28
28 Guido Kehi Bere Anggota
29 Martinus Nahak Anggota 29
100 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR ……..TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PERDAMAIAN WARGA PERBATASAN KABUPATEN
MALAKA
BUPATI MALAKA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Mengoptimalkan Penanganan
Pelintas Batas Ilegal di Zona Batas Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste, maka perlu dibentuk Forum Perdamaian Warga Perbatasan
(FPWP) di Kabupaten Malaka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Forum Perdamaian Warga Perbatasan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
101 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
6. Peraturan Bupati Malaka Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka
Nomor ..... Tahun ....)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALAKA TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM PERDAMAIAN WARGA ERBATASAN (FPWP)
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
102 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malaka. 4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,selanjutnya disingkat APBD
adalahrencana keuangan tahunan Kabupaten Malaka yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerahdi
wilayah Kabupaten Malaka yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Malaka melalui Sekretaris Daerah.
7. Penanganan Pelintas Batas Ilegal adalah adalah perwujudan tugas dan fungsi
berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk menegakkan batas administrasi Negara.
8. Rekomendasi adalah saran atau pertimbangan yang diberikan oleh tenaga teknis atau lini teknis termasuk Bupati untuk menganjurkan suatu kegiatan
pemerintahan. 9. Koordinasi adalah suatu tindakan penyesuaian dan pengaturan yang baik
terhadap segala kegiatan pemerintah. 10. Pembinaan adalah suatu tindakan yang berdampak pada pemahaman,
semangat, kinerja, perkembangan seseorang atau badan hokum.
11. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dapat melihat secara tajam atau memperhatikan segala aktifitas sehingga mampu menilai dan mengantisipasi
hal-hal yang berjalan keluar dari keharusannya. 12. Fasilitas adalah suatu tindakan yang memberi dampak terhadap kelancaran
pelaksanaan fungsi unit kerja Pemerintah Daerah, Masyarakat dan badan hukum lainnya.
13. Penyelenggaraan adalah mengurus atau mengusahakan (mengerjakan) sesuatu
sesuai perintah dan atau kewenangan lainnya.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
103 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Forum Perdamaian Warga
Perbatasan adalah untuk membentuk wadah binaan Badan Pengelola Perbatasan
Daerah untuk membantu penanganan pelintas batas Ilegal di zona batas RI-RDTL;
Bagian Kedua
Tujuan
Tujuan ditetapkannya Forum Perdamaian Warga Perbatasan (FPWP) adalah adalah:
1) Mewujudkan terciptanya kawasan perbatasan antar Negara yang damai dan
nyaman
2) Menciptakan kondisi keamanan kawasan perbatasan yang kondusif.
3) Mewujudkan kesejahteraan bersama warga perbatasan kedua Negara
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup pembentukan Forum Perdamaian Warga Perbatasan adalah
a. Pembentukan Forum Perdamaian Warga Perbataan (FPWP) , b. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Forum Perdamaian Warga
Perbataan (FPWP), c. implementasi Peraturan Bupati tentang FPWP berupa pengawasan titik batas
dan kerjasama bidang social budaya.
d. Membangun kesadaran masyarakat mengawasi kemungkinan terjadinya kejadian pelintas batas Ilegal.
104 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
BAB IV.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB FPWP
Pasal 5
(1) Tugas FPWP meliputi:
I. Mengawasi titik titik batas RI - RDTL II. Menggalang kerjasama antar Warga Perbatasan
III. Memfasilitasi kerjasama bidang social budaya dalam wujud penyelenggaraan festival budaya antar warga kedua Negara di Mota masin
IV. Membangun kmomunikasi dengan pihak ketiga yang melakukan kegiatan di kawasan perbatasan antar Negara
V. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga yang memiliki perhatian dan
respek terhadap pengelolaan potensi kawasan perbatasan Negara
(2) FPWP bertangungjawab dalam hal :
a. Meningidentifikasi potensi kawasan perbatasan Negara. b. Mengantisipasi terjadinya konflik antar warga di kawasan perbatasan
antara Negara
c. Menyelesaikan setiap konflik antar warga di kawasan perbatasan antar Negara
d. Melakukan Koordinasi dengan pihak pengelola Kawasan perbatasan untuk memelihara asset Pemerintah;
e. membangun relasi kemitraan dengan Instansi Vertikal di Kawasan Perbatasan antar Negara
BAB V
PENUTUP
Pasal 6
105 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.
Ketua Tim Efektif
Rapat sudah berhasil mendapatkan rumusan Peraturan Bupati yang 80 –
90 % baik. Karena itu mudah-mudahan kita semakin dipermudah dan
memudahkan pihak Bagian Hukum dalam meneliti dan mengoreksi teknis
penyusunan Peraturan Bupati.
Project Leader:
Dengan penuh rasa syukur, Saya menyampaikan terima kasih atas
keberhasilan Tim ini dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.
Inti dari output proyek perubahan saya, salah salah satunya adalah Perbub
tentang Pembentukan Forum Perdamaian Warga Perbatasan (FPWP).
Karena itu dengan berhasilnya penyusunan perbub hari ini, walaupun
masih dalam bentuk draft, bagi saya sudah hampir sukses. Semoga kerja
keras kita sekalian untuk membawa perubahan yang menyejukkan,
mendapat berkat dari Allah Yang Maha Penyelenggara.
Jadi sambil mengucapkan terima kasih, saya mohon ijin pada pemimpin
rapat untuk boleh menutup rapat ini. sekian dan terima kasih.
Betun, 11 Oktober 2019
Notulen Rapat
(Andrias Nahak, S.Sos).
106 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
B. LAMPIRAN JANGKA MENENGAH Lampiran 6. PERNYATAAN DUKUNGAN KEUANGAN SEKDA SELAKU KETUA
TAPD
TESTIMONI
kemajuan tak berwujud tanpa perubahan. Perubahan positif diindikasikan oleh sebuah Inovasi. inovasi adalah sebuah produk baik berupa barang fisik, jasa, program, informasi, penyelenggaraan acara, orang, penyediaan tempat,
pengorganisasian, atau ide / gagasan. Forum Perdamaian Warga Perbatasan (FPWP) dari Kepala Badan Pengelola
Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Malaka adalah sebuah produk inovatif. Sebuah ide atau gagasan inovatif karena belum pernah ada sebelumnya. FPWP memiliki
beberapa tujuan mulia luar biasa antara lain : Mewujudkan terciptanya kawasan perbatasan antar Negara yang damai dan nyaman; Menciptakan kondisi keamanan kawasan perbatasan yang kondusif dan Mewujudkan kesejahteraan bersama warga
perbatasan kedua Negara. Nilai inovasi atau nilai pembaharu dari ide atau gagasan Kepala BPPD ini tampak
secara nyata dalam tugas dan tanggungjawab FPWP antara lain: (1) Tugas FPWP meliputi: Mengawasi titik titik batas RI – RDTL; Menggalang
kerjasama antar Warga Perbatasan; Memfasilitasi kerjasama bidang social budaya dalam wujud penyelenggaraan festival budaya antar warga kedua Negara di Mota masin; Membangun kmomunikasi dengan pihak ketiga yang
melakukan kegiatan di kawasan perbatasan antar Negara; Membangun kemitraan dengan pihak ketiga yang memiliki perhatian dan respek terhadap
pengelolaan potensi kawasan perbatasan Negara.
(2) FPWP bertangungjawab dalam hal : Mengidentifikasi potensi kawasan perbatasan Negara; Mengantisipasi terjadinya konflik antar warga di kawasan perbatasan antara Negara; Menyelesaikan setiap konflik antar warga di
kawasan perbatasan antar Negara; Melakukan Koordinasi dengan pihak pengelola Kawasan perbatasan untuk memelihara asset Pemerintah;
membangun relasi kemitraan dengan Instansi Vertikal di Kawasan Perbatasan antar Negara
Nilai inovasi FPWP menggerakkan hati saya selaku SEKDA untuk secara organisatoris,
mendukung dan memberI peluang untuk mengimplementasikan FPWP bagi
107 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
kepentingan masyarakat perbatasan kedua Negara dan terutama untuk keamanan,
kedamaian dan kesejukan relasi RI-RDTL ke depan, termasuk dukungan keuangan.
Betun, 25 Nopember 2019 SEKRETARIS DAERAH MALAKA
DONATUS BERE, SH
Lampiran 7. RKA P TA. 2019 DAN RKA TA. 2020
Nomor : 07/PKN/BPPD/X/2019 Yth. Anggota Tim Efektif Lampiran : masing-masing
Perihal : Undangan di – TEMPAT
Dalam rangka penyusunan RKA Perubahan BPPD TA. 2019 maka
diharapkan kehadiran saudara-saudari sekalian pada rapat lanjutan Tim Adaptif pada : Hari / Tanggal : 14 Oktober 2019
Tempat : Ruang Kerja Kepala BPPD Kabupaten Malaka Waktu : Jam 10.30 – selesai
Atas kehadiran saudara-saudari disampaikan terima kasih.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Betun, 11 Oktober 2019 Kepala BPPD / Project Leader
108 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
DR. YOHANES BERNANDO SERAN, SH.,M.HUM NIP.
Pembina Tingkat I Tembusan :
1. Bupati Malaka sebagai Laporan 2. Kadis PKPO kabupaten Malaka/Mentor 3. Pertinggal
DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF
Tanggal : 14 Oktober 2019
NO NAMA JABATAN PARAF 1 Dr. Yohanes Bernando Seran,
SH.,M.Hum Pilot Project 1 2
2 Gregorius Leki Seran, S.Fil Ketua
3 Andrias Nahak, S.Sos Wakil Ketua I 3 4 4 Serafin Pires, S.IP Wakil Ketua II
5 Rofina Liku, S.IP Sekretaris I 5 6
6 Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP Sekretaris II
7 Yohanes P.Nahak, S.STP Anggota 7 8 8 Frederikus A.Bau Suri, S.STP Anggota
9 Ignatia Kiik, SE Anggota 9 10
10 Anastasia Hoar, S.Sos Anggota
11 Agustina Bano, A.Md Anggota 11 12 12 Blasius Leki Anggota
109 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
13 Fidelis Nahak Anggota 13 14 14 Ferdinanda Hoar Klau, S.Pd Anggota
15 Fransiskus Xaverius Sila Anggota 15 16
16 Yohanes Nahak, S.IP Anggota
17 Gabriel A.Perdolente, S.Sos Anggota 17 18 18 Moses Seran Anggota
19 Yulius Triogu Manek Anggota 19 20
20 Marselus Y.Timu Bria, ST Anggota
21 Maria Angjelina L.Lejap, S.Si Anggota 21 22 22 Marselina Hoar Seran Anggota
23 Marianus Junaidi Anggota 23 24
24 Nimrod Kala B. Lily, A.Md Anggota
25 Patrisius Hendri Pires Anggota 25 26 26 Stefy Yohanes Kelabora, S.Pi Anggota
27 Yosefina Don Sama Lelo, SE Anggota 27 28
28 Guido Kehi Bere Anggota
29 Martinus Nahak Anggota 29
NOTULEN RAPAT
Rapat dibuka oleh Sekretaris selaku ketua TIM Adaptif Saudara-saudari, hari ini mari kita sama sama menyusun RKA kita agar dapat
mengakomodir kegiatan Forum Perdamaian Warga Perbatasan. Untuk itu mari kitA segera menyusun draft RKA kita.
Bendahara:
Kebetulan RKA kita sudah siap maka, sebaiknya kita langsung membahas RKA kita.
110 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Sekretaris Baik, jika demikian, maka sebaiknya Bendahara segera menyampaikan RKA
kita dan selanjutnya kita bahas bersama esok karena hari ini harus diperbanyak dan selanjutnya esok kita sinkronkan dengan Proyek perubahan pak Kaban.
Bendahara membacakan RKAP BPPD.
Sekretaris
Baik, kita sudah mendengar semua dan sebentar akan dibagikan foto copy RKA kepada beberapa dari antara kita untuk selanjutnya kita lihat masing-
masing di rumah dan esok kita bertemu lagi untuk melakukan sinkronisasi dengan proyek perubahan Bapak Kaban BPPD.
Akhirnya selamat pagi dan sampai jumpa esok.
14 Oktober 2019
Notulen Rapat
Serafin Pires
Lampiran 8. Sinkronisasi RKAP dengan Proyek perubahan
111 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Nomor : 08/PKN/BPPD/X/2019 Yth. Anggota Tim Efektif
Lampiran : - masing-masing Perihal : Undangan di –
TEMPAT
Dalam rangka Sinkronisasi RKA kita dengan proyek perubahan yang di dalamnya terdapat Forum Perdamaian Warga Perbatasan (FPWP) Di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur maka
diharapkan kehadiran saudara-saudari sekalian pada rapat sinkronisasi oleh Tim Efektif yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : 15 Oktober 2019 Tempat : Ruang Kerja Kepala BPPD Kabupaten Malaka
Waktu : Jam 10.30 – selesai Diharapkan agar saudara-saudari hadir tepat waktu dan tanpa
diwakili.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
112 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
3. Pertinggal
DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF
Tanggal : 15 Oktober 2019
NO NAMA JABATAN PARAF 1 Dr. Yohanes Bernando Seran,
SH.,M.Hum Pilot Project 1 2
2 Gregorius Leki Seran, S.Fil Ketua 3 Andrias Nahak, S.Sos Wakil Ketua I 3 4
4 Serafin Pires, S.IP Wakil Ketua II
5 Rofina Liku, S.IP Sekretaris I 5 6
6 Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP Sekretaris II 7 Yohanes P.Nahak, S.STP Anggota 7 8
8 Frederikus A.Bau Suri, S.STP Anggota
9 Ignatia Kiik, SE Anggota 9 10
10 Anastasia Hoar, S.Sos Anggota 11 Agustina Bano, A.Md Anggota 11 12
12 Blasius Leki Anggota
13 Fidelis Nahak Anggota 13 14
14 Ferdinanda Hoar Klau, S.Pd Anggota
15 Fransiskus Xaverius Sila Anggota 15 16
16 Yohanes Nahak, S.IP Anggota
17 Gabriel A.Perdolente, S.Sos Anggota 17 18
18 Moses Seran Anggota 19 Yulius Triogu Manek Anggota 19 20
20 Marselus Y.Timu Bria, ST Anggota
21 Maria Angjelina L.Lejap, S.Si Anggota 21 22
22 Marselina Hoar Seran Anggota
113 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
23 Marianus Junaidi Anggota 23 24 24 Nimrod Kala B. Lily, A.Md Anggota
25 Patrisius Hendri Pires Anggota 25 26
26 Stefy Yohanes Kelabora, S.Pi Anggota
27 Yosefina Don Sama Lelo, SE Anggota 27 28 28 Guido Kehi Bere Anggota
29 Martinus Nahak Anggota 29
Notulen Rapat
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua I
Saudara-saudari, segenap Tim Adaptif yang terhormat. Saya langsung saja, memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk melakukan sinkronisasi RKAP kita dengan proyek perubahan bapak Kaban. Apakah ada peluang untuk kita lakukan
sinkronisasi ?
Wakil Ketua II Saya piker, rapat hari ini juga tidak perlu kita bertele-tele, karena sesungguhnya
telah ada cela bagi kita untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk proyek perubahan kita dengan plafon Anggaran Perubahan BPPD. Jadi kita langsung bacakan dan jika semua setuju maka kita langsung lampirkan
RKAP BPPD hasik sinkronisasi dalam Notulen Rapat kita hari ini.
Sekretaris/Ketua TIM Adaptif. Saya secara pribadi sependapat dengan penyampaian pemimpin rapat. Demikian dan saya kembalikan.
Selanjutnya secara aklamasi semua menyatakan setuju dan rapat ditutup
114 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Betun, 15 Oktober 2019
Notulen Rapat
Goris L.Seran
Lampiran 9. RAPAT BERSAMA TOKOH MASYARAKAT PERBATASAN
Nomor : 09/PKN/BPPD/X/2019 Yth. Anggota Tim Efektif
Lampiran : - masing-masing Perihal : Undangan di –
TEMPAT
Dalam rangka menciptakan kondisi kawasan perbatasan yang damai dan nyaman bagi segenap warga RI-RDTL melalui sebuah
ide/gagasan inovatip berupa pembentukan Forum Perdamaian Warga Perbatasan (FPWP) Di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diharapkan kehadiran saudara-saudari sekalian
115 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
pada rapat khusus bersama Project Leader dan Tim Efektif yang akan
dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : 19 Oktober 2019
Tempat : Ruang Kerja Kepala BPPD Kabupaten Malaka Waktu : Jam 10.30 – selesai
Diharapkan agar saudara-saudari hadir tepat waktu dan tanpa diwakili.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Betun, 16 Oktober 2019 Kepala BPPD /
Project Leader
DR. YOHANES BERNANDO SERAN,
SH.,M.HUM NIP.
Pembina Tingkat I Tembusan : 1. Bupati Malaka sebagai Laporan
DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF Tanggal : 19 Oktober 2019
NO NAMA JABATAN PARAF 1 Dr. Yohanes Bernando Seran, Pilot Project 1 2
116 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SH.,M.Hum 2 Gregorius Leki Seran, S.Fil Ketua
3 Andrias Nahak, S.Sos Wakil Ketua I 3 4
4 Rofina Liku, S.IP Sekretaris I
5 Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP Sekretaris II 5 6 6 Yohanes P.Nahak, S.STP Anggota
7 Frederikus A.Bau Suri, S.STP Anggota 7 8
8 Ignatia Kiik, SE Anggota
9 Anastasia Hoar, S.Sos Anggota 9 10 10 Agustina Bano, A.Md Anggota
11 Camat Kobalima 11 12
12 Camat Kobalima Timur
13 Vincen Manek Kepala Desa Litamali 13 14 14 Kapolsek Kobalima
15 Danramil Kobalima 15 16
16 Serafin Pires, S.IP Tokoh Masyarakat
17 Gabriel A.Perdolente, S.Sos Tokoh masyarakat 17 18 18 Patrisius Hendri Pires Tokoh Pemuda
19 Maria Angjelina L.Lejap, S.Si Tokoh wanita 19 20
20 Moses Seran Tokoh Masyarakat
21 Yulius Triogu Manek Tokoh Masyarakat 21 22 22 Marselus Y.Timu Bria, ST Tokoh Pemuda
23 Nimrod Kala B. Lily Tokoh Pemuda 23 24
24 Edmundus Sako Tokoh Agama
117 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
NOTULEN RAPAT Rapat dibuka oleh Project Leader
Saudara-saudari, segenap warga perbatasan dan Tim Adaptif yang saya hormati. Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita, karena kita akan membentuk sebuah Forum
khusus yang memiliki tugas dan kewenangan serta taggungjawab yang besar. Karena itu penting untuk kita sama sama memahami makna forum yang akan kita bentuk
itu, untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dan tugas Negara yang memang sederhana namun tidak mudah. Proyek perubahan saya berjudul Optimalisasi penanganan pelintas Batas Ilegal di
zona batas RI – RDTL. Semoga kita semua memiliki kita yang positif untuk mendukung proyek perubahan ini, agar ke depan kita dapat melihat kehidupan
bersama yang harmonis dan damai di kawasan perbatasan Negara yang sama kita kawal dan kita miliki.
Forum Perdamaian Warga Perbatasan (FPWP) yang akan kita bentuk bersama
merupakan sebuah produk inovatif. Sebuah ide atau gagasan inovatif karena belum
pernah ada sebelumnya. FPWP memiliki beberapa tujuan antara lain : Mewujudkan terciptanya kawasan perbatasan antar Negara yang damai dan nyaman; Menciptakan
kondisi keamanan kawasan perbatasan yang kondusif dan Mewujudkan kesejahteraan bersama warga perbatasan kedua Negara.
Nilai inovasi atau nilai baru dari proyek perubahan ini antara lain:
FPWP memiliki Tugas istimewa meliputi: Mengawasi titik titik batas RI – RDTL; Menggalang kerjasama antar Warga Perbatasan; Memfasilitasi kerjasama bidang
social budaya dalam wujud penyelenggaraan festival budaya antar warga kedua Negara di Mota masin; Membangun kmomunikasi dengan pihak ketiga yang
melakukan kegiatan di kawasan perbatasan antar Negara; Membangun kemitraan dengan pihak ketiga yang memiliki perhatian dan respek terhadap pengelolaan potensi kawasan perbatasan Negara.
Selanjutnya FPWP bertangungjawab dalam hal : Mengidentifikasi potensi kawasan
perbatasan Negara; Mengantisipasi terjadinya konflik antar warga di kawasan perbatasan antara Negara; Menyelesaikan setiap konflik antar warga di kawasan
perbatasan antar Negara; Melakukan Koordinasi dengan pihak pengelola
118 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kawasan perbatasan untuk memelihara asset Pemerintah; membangun relasi
kemitraan dengan Instansi Vertikal di Kawasan Perbatasan antar Negara
Jadi untuk sementara saya hanya bisa menyampaikan ini, dan dalam diskusi akan kita kembangkan bersama.
Camat Kobalima Kami sebagai camat perbatasan, menyambut baik gagasan atau ide inovatif dari
Bapak Kepala BPPD Kabupaten Malaka. Hal ini disebabkan karena dengan adanya forum ini, maka kerjasama antar warga tentu saja akan menjadi lebih baik. Selain itu
forum ini membuka peluang untuk bersatu kembali dengan sanak saudara kita karena adanya pertalian budaya dan kekerabatan serta kekeluargaan yang begitu
lekat. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih kepada bapak Kaban. Vincen Manek.
Saya secara pribadi sependapat dengan penyampaian Bapak Camat kobalima karena FPWP akan membawa kita kepada kehidupan bersama yang harmonis, toleran dan
saling menghargai satu sama lain sebagai sesame anak Timor, juga sebagai sesama pihak yang bersatu dan saling memadu juang dan semangat untuk meraih kawasan
batas yang nyaman, damai dan sejuk. Camat Malaka Tengah
Terima kasih. Jika demikia, maka saya mengharapkan kesediaan kita sekalian untuk membentuk atau mengisi badan pengurus Forum dimaksud agar dapat diajukan
bersama draft Peraturan Bupati yang menurut informasi yang saya dengar dari salah seorang anggota TIM efektif/ tim adaptif akan menjadi payung hukum FPWP ini.
Project Leader. Baik, saya rasa usul ini bagus karena demi efektifitas dan efisiensi rapat kita hari ini,
maka sebaiknya kita langsung mengisi draft badan pengurus, sambil menikmati snack yang sudah disediakan. Silakan.
119 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Selanjutnya secara aklamasi semua menyatakan setuju dan siap untuk mendukung
baik secara moril maupun spiritual. Bahkan semua menyatakan siap masuk dalam keanggotaan Forum Perdamaian Warga Perbatasan.
Betun, 19 Oktober 2019
Notulis
Goris L.Seran
FORUM PERDAMAIAN WARGA PERBATASAN
NO NAMA JABATAN/Instansi KEDUDUKAN DALAM TIM
1 dr. Stefanus Bria Seran, M.PH Bupati Malaka Penasihat
2 Kapolres Belu
3 Dandim 1605 Belu
4 Donatus Bere, SH Sekda malaka Penanggungjawab
5 Drs. Zakarias Nahak Asisten I Ketua
6 Silvester Leto, SH.,MM Asisten II Ketua I
7 Drs. Yoseph Parera Asisten III Ketua II
8 Dr. Yohanes B.Seran,SH.,M.Hum Kepala BPPD Sekretaris
13 Wens Leky Camat Kobalima Timur Seksi Pengawasan
120 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
batas
14 Eduardus Bere Atok, S.Pi Camat Malaka Tengah Seksi kerjasama Ekonomi
15 Vincen Manek Kades Litamali Seksi kebudayaan
Project Leader Dengan tersedianya Draft Badan Pengurus Forum ini, maka berakhirlah sudah rapat kita hari ini, dan saya mengharapkan agar kita sekalian tetap menanti dan siap
bekerja dalam forum ini setelah kita menyelesaikan segala persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan forum ini.
Betun, 19 Oktober 2019
Notulen Rapat
121 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Serafin Pires
Lampiran 10. Membangun komunikasi dengan pihak perbatasan RDTL
122 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : BPPD…../…./X/2019
1. Pejabat Pemberi Tugas : KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN
2. Penerima Tugas : Nama : DR. YOHANES BERNANDO SERAN, SH.,M.HUM
NIP : 19650911 199703 1 002
Jabatan : Kepala BPPD Kabupaten Malaka Pengikut : 1) Gregorius Leki Seran, S.Fil/Ketua Tim Efektif
2) Andrias Nahak, S.Sos / Wakil Ketua I Tim Efektif
3) Serafin Pires, S.IP / Wakil Ketua II Tim Efektif
4) Rofina Liku, S.IP/ Sekretaris I Tim Efektif 5) Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP/Sekretaris II
3. Maksud Perjalanan : dalam rangka membangun komunikasi dengan
pihak warga RDTL menerima dan menyepakati
kegiatan Perbatasan yang digagas oleh Project Leader di Perbatasan RI – RDTL.
4. Waktu : 28-31 Oktober 2019
Dikeluarkan di : Betun Pada tanggal : 26 Oktober 2019 Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Kabupaten Malaka
DR. YOHANES BERNANDO SERAN, SH.,M.HUM
NIP. 19650911 199703 1 002
123 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Pembina Tingkat I
PERNYATAAN BERSAMA UNTUK BEKERJASAMA DAN MEMBANGUN KAWASAN
PERBATASAN BERSAMA MENJADI KAWASAN DAMAI, NYAMAN DAN KOOPERATIF
SURAT PERNYATAAN BERSAMA
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Antonio Baros Status : Ketua Suku Maneikun Suai Loro distrik Kovalima Alamat : Suai Loro-Kovalima - RDTL Dalam hal ini bertindak atas nama suku Maneikun Suai Loro-RDTL
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Malaka/Penggagas FPWP
Dengan ini menyatakan secara bersama tanpa paksaan pihak manapun bahwa :
1. Kami bersepakat melakukan kegiatan seni budaya dan kegiatan lainnya di kawasan
perbatasan RI-RDTL sebagai media untuk membangun kebersamaan, kerjasama
dan saling pengertian dalam rangka menciptakan kawasan perbatasan yang damai,
nyaman dan sejuk.
2. Kami bertekat untuk menghalau dan menyelesaikan setiao konflik yang terjadi di
kawasan perbatasan secara damai melalui pendekatan adat wesey-wehali;
124 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
3. Kami akan membantu Aparatur Pemerintah RI dan Aparatur Pemerintah RDTL yang
bertugas di kawasan perbatasan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang
damai dan saling menguntungkan warga kedua Negara yang berbeda dalam
konteks keejahteraan.
Motamasin, 31 Oktober 2019 Yang membuat pernyataan
Ketua Suku Mane Ikun Suai Loro
ANTONIO BAROS
Kepala BPPD Kabupaten Malaka DR. YOHANES B. SERAN, SH., M.HUM
LAMPIRAN 11. Rancangan Kegiatan seni budaya kawasan Perbatasan RI-
RDTL
RANCANGAN KEGIATAN SENI BUDAYA KAWASAN PERBATASAN RI-RDTL
TANGGAL KEGIATAN PESERTA KETERANGAN
disesuaikan Pegelaran Budaya Warga Perbatasan
RI-RDTL
2 X SETAHUN
Disesuaikan Olahraga bersama Warga Perbatasan RI-RDTL
Sekali dalam setahun
Disesuaikan Sepeda santai Warga Perbatasan RI-RDTL
Sekali dalam setahun
disesuaikan Dialog Kebudayaan Sekali dalam
setahun
Sekali dalam
setahun
Yang membuat Rancangan
NAMA JABATAN PARAF
125 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Dr. Yohanes Bernando Seran, SH.,M.Hum
Pilot Project 1 2
Gregorius Leki Seran, S.Fil Ketua Tim Efektif Andrias Nahak, S.Sos Wakil Ketua I 3 4 Serafin Pires, S.IP Wakil Ketua II
Rofina Liku, S.IP Sekretaris I 5 6
Fredy Jose M.H.S.R.Oky, S.IP Sekretaris II
Yohanes P.Nahak, S.STP Anggota 7 8 Frederikus A.Bau Suri, S.STP Anggota
Ignatia Kiik, SE Anggota 9 10
Anastasia Hoar, S.Sos Anggota
Lampiran 12. DAERAH PERBATASAN YANG MENJADI BENCHMARKING SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPPD KABUPATEN MALAKA TENTANG DAERAH PERBATASAN YANG MENJADI SASARAN BENCHMARKING
Lampiran 13. Rancangan Kebutuhan untuk Benchmarking
KEBUTUHAN UNTUK BENCHMARKING
uraian Jumlah keterangan
126 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Peserta 5 orang
1. Project Leader 1 orang
2. Tim Efektif 4 orang
3. FPWP 3 orang
Sarana-prasarana
1. Perekam Video 1 unit
2. Bingkisan 1 buah plakat
4 lembar sarung
Biaya Biaya perjalanan
dinas untuk 5 orang anggota Tim Efektif
Betun, 23 Nopember 2019
Project Leader
Dr. Yohanes Bernando Seran, SH.,M.Hum
Tim Efektif Wakil Ketua I
Andrias Nahak, S.Sos
127 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
LAMPIRAN
EVIDENCE PERNYATAAN DUKUNGAN
STAKEHOLDERS
128 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Laurentius Bere, SP NIP : 19710911 200003 1 005 Pangkat : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bagian Umum Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan secara iklas tanpa paksaan pihak manapun bahwa saya
sepenuhnya mendukung proyek perubahan tentang “Optimalisasi Penanganan
Pelintas Batas Ilegal (Illegal Border Croser) di zona Perbatasan RI-RDTL”,
yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktivitas pelintas Batas Ilegal demi
terciptanya kawasan Perbatasan yang damai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan
129 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kepala Bagian Umum Setda Malaka LAURENTIUS BERE, SP
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : dr. Stefanus Bria Seran, MPH Jabatan : Bupati Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktivitas pelintas Batas Ilegal demi
terciptanya kawasan Perbatasan yang damai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
130 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Adrianus Bria Seran, SH Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002
131 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktivitas pelintas Batas Ilegal demi
terciptanya kawasan Perbatasan yang damai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Malaka ADRIANUS BRIA SERAN, SH
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Devi Hermin Ndolu, SH Jabatan : Wakil etua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka
132 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktivitas pelintas Batas Ilegal demi
terciptanya kawasan Perbatasan yang damai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka DEVI HERMIN NDOLU, SH
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
133 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Donatus Bere, SH
NIP : 19611231 199103 1 079 Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktivitas pelintas Batas Ilegal demi
terciptanya kawasan Perbatasan yang damai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka DONATUS BERE, SH
134 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Silvester Leto, SH.MH
NIP : 19621231 199603 1 020 Jabatan : Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekda Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
135 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang membuat Pernyataan Asisten II Sekda Malaka SILVESTER LETO, SH.MH
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Carlos Moniz, SH.MH
NIP : 19650911 199403 1 007
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
136 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka CARLOS MONIZ, SH.MH
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Agustinus Remy Leki, S.Kom N I P : 19730704 200112 1 002 J a b a t a n : Inspektur Daerah Kabupaten Malaka
137 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Inspektur Daerah Kabupaten Malaka AGUSTINUS REMI LEKI, S.KOM
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
138 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Yohanes Nahak, ST N I P : 19661231 200012 1 036
J a b a t a n : Kadis PUPR Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kaadis PUPR Kab. Malaka Yohanes Nahak, ST
139 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : drg. Paskalia Frida Fahik N I P : 19710410 200501 2 011 J a b a t a n : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan secara iklas tanpa paksaan pihak manapun bahwa saya
sepenuhnya mendukung proyek perubahan tentang “Optimalisasi Penanganan
Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL, yang dilaksanakan oleh Peserta
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Satuan Polisi Instansi : Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun,28 Oktober 2019
140 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang membuat Pernyataan Kadis Kesehatan Kab. Malaka drg. PASKALIA FRIDA FAHIK
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Drs. Laurentius Bere, SE Pangkat : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bagian Umum Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan secara iklas tanpa paksaan pihak manapun bahwa saya
sepenuhnya mendukung proyek perubahan tentang “Optimalisasi Penanganan
Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL, yang dilaksanakan oleh Peserta
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV:
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 10650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten malaka
141 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala Bagian Umum Setda Malaka LAURENTIUS BERE, SP
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Dr. Yohanes B. Seran, SH, M.Hum Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan secara iklas tanpa paksaan pihak manapun bahwa saya
sepenuhnya mendukung proyek perubahan tentang “Optimalisasi Penanganan
Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL, yang dilaksanakan oleh Peserta
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV:
142 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 10650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala BPPD Kabupaten Malaka
DR. YOHANES B. SERAN, SH, M.HUM
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Agustinus Nahak, S.IP N I P : 19661231 198803 1 331
143 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
J a b a t a n : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala Dinas PMD Kab. Malaka AGUSTINUS NAHAK, S.IP
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
144 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Josefina Bete Manek, S.Sos
N I P : 19711017 199903 2 010
J a b a t a n : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Malaka
145 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
JOSEFINA BETE MANEK, S.Sos
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Yanuarius Bria Seran, SE N I P : 19710608 199903 1 007 J a b a t a n : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malaka Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan
146 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kepala Dinas PMPT SP Kabupaten Malaka YANUARIUS BRIA SERAN, SE
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : drh. Rofinus Seran Bria
N I P : 19741101 200012 1 002
J a b a t a n : Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
147 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kadis Ketahanan Pangan Kab. Malaka
drh. ROFINUS SERAN BRIA
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Vinsensius Babu, S.Pi
N I P : 19740719 200012 1 003
J a b a t a n : Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
148 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Kabupaten Malaka
VINSEN BABU, S.PI
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
149 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Ferdynandus Rame, S.IP, M.Si
N I P : 19630805 198603 1 038
J a b a t a n : Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka
FERDYNANDUS RAME, S.IP, M.SI
150 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Ferdinan Un Muti, S.Hut, M.Si N I P : 19700219 199803 1 008 J a b a t a n : Kepala Dinas Perhubungan & Lingkungan Hidup
Kabupaten Malaka Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kadis Perhubungan & Lingkungan Hidup
Kabupaten Malaka
151 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
FERDINAN UN MUTI, S.HUT, M.SI
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Stefanus Klau, SE N I P : 19660905 200112 1 001 J a b a t a n : Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
152 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kadis Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Malaka
STEFANUS KLAU, SE
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Rofinus Bau, SH N I P : 19640229 199302 1 002 J a b a t a n : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
153 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka ROFINUS BAU, SH
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Brinsyna Elfrida Klau, S.Sos N I P : 19730314 200003 2 004 J a b a t a n : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malaka
154 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kadis Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malaka
BRINSYNA ELFRIDA KLAU, S.SOS
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Wendelinus Yosef Un, SP
N I P : 19700520 199603 1 005
J a b a t a n : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
155 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Malaka
WENDELINUS YOSEF UN, SP
156 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Veronika Flora Fahik SE,MM N I P : 19720529 199903 2 003
J a b a t a n : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala BKPSDM Kabupaten Malaka
157 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
VERONIKA FLORA FAHIK SE,MM
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Drs. Gabriel Seran N I P : 19660322 199303 1 007
J a b a t a n : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
158 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang membuat Pernyataan Kepala BPBD Kabupaten Malaka
DRS. GABRIEL SERAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Fransiskus Tety Nahak, SP N I P : 19671206 200212 1 005
J a b a t a n : Camat Kobalima
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
159 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT KOBALIMA
FRANSISKUS TETY NAHAK, SP
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Efraim Bria Seran, S.Fil, M.PA N I P : 19770810 200112 1 003
J a b a t a n : Camat Malaka Barat
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
160 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT MALAKA BARAT
EFRAIM BRIA SERAN, S.FIL, M.PA
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Yulius Bria, S.IP
161 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
N I P : 19630601 198603 1 027 J a b a t a n : Camat Rinhat
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT RINHAT
YULIUS BRIA, S.IP
162 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Eduardus Bere Atok, S.Pi N I P : 19701111 200112 1 003
J a b a t a n : Camat Malaka Tengah
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT MALAKA TENGAH
163 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
EDUARDUS BERE ATOK, S.PI
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Emanuel Y. Kabosu, SSTP N I P : 19820130 200012 1 003
J a b a t a n : Camat Sasitamean
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
164 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT SASITA MEAN
EMANUEL Y. KABOSU, STTP
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Kristina Hadiana Ngadji, SE N I P : 19771205 200604 2 009
J a b a t a n : Camat Malaka Timur
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum
165 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT MALAKA TIMUR
KRISTINA HADIANA NGADJI, SE
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Manfred Yohanes Laak, S.Pd N I P : 19720624 199412 1 001
J a b a t a n : Camat Wewiku
166 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT WEWIKU
MANFRED YOHANES LAAK, S.PD
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
167 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
N a m a : Ancelmus Nahak, S.IP N I P : 19650701 198603 1 019
J a b a t a n : Camat Weliman
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT WELIMAN
ANCELMUS NAHAK, S.IP
168 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Blasius B. Bau, S.IP N I P : 19660709 198903 1 017
J a b a t a n : Camat Laenmanen
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT LAEN MANEN
169 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
BLASIUS B BAU, S.IP
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Laurensius Seran, S.Sos N I P : 19640706 199003 1 013
J a b a t a n : Camat Io Kufeu
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
170 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT IO KUFEU
LAURENSIUS SERAN, SE
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Bernardus Bria, S.IP N I P : 19631231 198604 1 022
J a b a t a n : Camat Botin Leobele
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
171 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT BOTIN LEOBELE
BERNADUS BRIA, S.IP
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Yayuk Sri Mulyantini, SE N I P : 19690101 199903 2 006 J a b a t a n : Kabag.Kesejahteraan Rakyat Setda Malaka
172 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kabag.Kesejahteraan Rakyat Setda Malaka
YAYUK SRI MULYANTINI, SE
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
173 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Wens Leky N I P : 19640124 198603 1 014
J a b a t a n : Camat Kobalima Timur
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan CAMAT KOBALIMA TIMUR
WENS LEKY
174 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Gregorius Fatin, SH N I P : 19680520 200212 1 008 J a b a t a n : Kabag.Hukum Setda Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
175 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Yang membuat Pernyataan KABAG HUKUM SETDA MALAKA
GREGORIUS FATIN, SH
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Mathilde Niis Seran, SE N I P : 19790309 200212 2 004 J a b a t a n : Kabag.Perekonomian & SDA Setda Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
176 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kabag.Perekonomian & SDA Setda Malaka
MATILDE NIIS SERAN, SE
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Yulius Nahak, ST N I P : 19760412 200112 1 003 J a b a t a n : Kabag.Administrasi Pembangunan Setda Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
177 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kabag.Administrasi Pemb, Setda Malaka
YULIUS NAHAK, ST
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
178 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
N a m a : Herman Klau, S.Pi N I P : 19780410 200312 1 007 J a b a t a n : Kabag.Pengadaan Barang/Jasa Setda Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan Kabag.Pengadaan Barang/Jasa Setda
Malaka
HERMAN KLAU, S.PI
179 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Hubertus Seran Berek, SH,MH N I P : 19700410 200112 1 002 J a b a t a n : Kabag. Organisasi Setda Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan KABAG ORGANISASI
180 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
HUBERTUS SERAN BEREK, SH.M.HUM
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Laurens Bere, SP N I P : 19730721 200212 1 004 J a b a t a n : Kabag. Umum Setda Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
181 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat
perbatasan kedua Negara.
Betun, 28 Oktober 2019
Yang membuat Pernyataan KABAG UMUM SETDA MALAKA
LAURENS BERE, SP
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini;
N a m a : Brinsyna Elfrida Klau, S.Sos N I P : 19730314 200003 2 004 J a b a t a n : Kabag. Humas & Protokol Setda Malaka
Dengan ini menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung proyek perubahan
tentang “Optimalisasi Penanganan Pelintas Batas Ilegal di zona perbatasan RI-RDTL,
yang dilaksanakan sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV :
Nama : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum
182 Laporan Proyek Perubahan / PKN II / LAN / 2019
NIP : 19650911 199703 1 002 Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Instansi : Pemerintah Kabupaten malaka
Adapun Pernyataan dukungan saya dilandaskan pada pemahaman saya bahwa proyek
perubahan ini bermanfaat bagi upaya mencegah aktifitas pelintas batas ilegal demi
terciptanya kawasan perbatasan yang amai dan nyaman bagi seluruh masyarakat