PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2015 DAN PERSIAPAN PROGRAM PAMSIMAS 2016 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Oleh: ZAMHIR ISLAMIE (CPIU PAMSIMAS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH) DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 2015 Jakarta, 16 Desember 2015
32
Embed
PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2015 DAN …new.pamsimas.org/data/2015/Presentasi PIU BANGDA di Rakornas 2015.pdf · sistem NKRI Tujuan Demokrasi ... Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2015DAN PERSIAPAN PROGRAM PAMSIMAS 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh:ZAMHIR ISLAMIE
(CPIU PAMSIMAS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH)
DISAMPAIKAN PADARAPAT KOORDINASI NASIONAL PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 2015
Jakarta, 16 Desember 2015
TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945
1. Melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.
KEB I JA KA N PENYELENGGA RA A N PEMER INTA HA N DA ERA H
Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Hak Warga NegaraPs. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hakatas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Hak Warga NegaraPs. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hakatas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Indonesia Negara Kesatuan ygTerdesentralisasi dgn Presiden Memegang
Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)
Indonesia Negara Kesatuan ygTerdesentralisasi dgn Presiden Memegang
Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945
NKRI dibagi atas prov, Kab, dan KotaAsas Ootonomi dan Tugas PembantuanDipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilihdemokratis – memiliki DPRD dipilih melaluiPemiluMenjalankan Urusan PemerintahanHub. Wewenang antar TingkatanPemerintahanHub. Keuangan, Pelayanan umum,pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil& diatur dengan UUNegara mengakui & menghormati satuan2pemerintahan daerah yg bersifat khusus atauistimewa yg diatur dgn UU
Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945NKRI dibagi atas prov, Kab, dan KotaAsas Ootonomi dan Tugas PembantuanDipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilihdemokratis – memiliki DPRD dipilih melaluiPemiluMenjalankan Urusan PemerintahanHub. Wewenang antar TingkatanPemerintahanHub. Keuangan, Pelayanan umum,pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil& diatur dengan UUNegara mengakui & menghormati satuan2pemerintahan daerah yg bersifat khusus atauistimewa yg diatur dgn UU
Otonomi DaerahHak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan danKepentingan Masyarakat setempat dalam
sistem NKRI
Hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan danKepentingan Masyarakat setempat dalam
sistem NKRITujuan
DemokrasiMemposisikan Pemda sebagai instrumenpendidikan politik di tingkat lokal, yg akanmenyumbang terhadap pendidikan politiknasional demi terwujudnya civil societyKesejahteraanPemda menyediakan pelayanan publik ygefektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakatlokal
TujuanDemokrasiMemposisikan Pemda sebagai instrumenpendidikan politik di tingkat lokal, yg akanmenyumbang terhadap pendidikan politiknasional demi terwujudnya civil societyKesejahteraanPemda menyediakan pelayanan publik ygefektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakatlokal
Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraanPemda diarahkan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan, & peran serta masyarakatserta peningkatan daya saing daerah dg
memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu
daerah dalam sistem NKRI
Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraanPemda diarahkan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan, & peran serta masyarakatserta peningkatan daya saing daerah dg
memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu
daerah dalam sistem NKRI4
URUSAN PEMERINTAHAN
KLASIF IKAS I URUSAN PEMERINTAHANKLASIF IKAS I URUSAN PEMERINTAHAN
5
URUSANPEMERINTAHAN
ABSOLUT
URUSANPEMERINTAHAN
ABSOLUT
URUSAN PEMERINTAHANKONKUREN
URUSAN PEMERINTAHANKONKUREN
URUSANPEMERINTAHAN
UMUM
URUSANPEMERINTAHAN
UMUM
KLASIF IKAS I URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENKONKURENABSOLUTABSOLUT
1. POLITIK LUARNEGERI2. PERTAHANAN3. KEAMANAN4. YUSTISI5. AGAMA6. MONETER &FISKALNASIONAL
PILIHAN (8)PILIHAN (8)WAJIBWAJIBPELAYANANDASAR (6) NONPELAYANANDASAR (18)
S P MS P M
URUSANPEMERINTAHAN UMUM
URUSANPEMERINTAHAN UMUM
1. PEMBINAAN WAWASANKEBANGSAAN;
2. PEMBINAAN PERSATUANKESATUAN;
3. PEMBINAAN KERUKUNANANTAR SARA
4. PENANGANAN KONFLIK SOS;5. KOORDINSASI TUGAS
ANTARISNTANSI YG ADA DIDAERAH;
6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI;7. PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YG BUKANMRP KEWENANGAN DAERAH/TDK DILAKSANAKAN INSTANSIVERTIKAL
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH1. Menetapkan NSPK, paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejakperaturan pemerintah mengenaipelaksanaan urusan konkurendiundangkan serta melaksanakanpembinaan dan pengawasan;
1. Dalam jangka waktu 2 (dua)tahun, Pusat belum menetapkanNSPK, Pemda melaksanakanurusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah;
2. Membatalkan kebijakan daerahyang tidak berpedoman padaNSPK;
2. Menetapkan kebijakan daerahuntuk menyelenggarakan UrusanPemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berpedomanpada NSPK;
3. Menetapkan SPM 3. Memprioritaskan pelaksanaanUrusan Pemerintahan Wajib ygberkaitan dengan PelayananDasar berpedoman pada SPM
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH
9
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :(pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014)
“Melaksanakan Program Strategis Nasional”
Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional” adalah programyang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategissecara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataanpembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan msyarakat
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASISMASYARAKAT UNIVERSAL ACCES
Program Strategis Nasional
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASISMASYARAKAT UNIVERSAL ACCES
Program Strategis Nasional
10
SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidakmelaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksiadministratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untukGubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernursebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau WakilBupati atau Walikota dan/atau Walikota
Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kaliberturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerahdan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama3 (tiga) bulan
Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telahselesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidakmelaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutandiberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil KepalaDaerah
11(Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014)
1. Mendorong kebijakan PemerintahDaerah berupa Peraturan Daerahdan/atau Peraturan Kepala Daerah.
•Tersedianya RAD AMPL sebagai acuan implementasi programair minum dan sanitasi dengan APBD kab/kota dan acuan usulanprogram yang akan didanai dengan APBD provinsi
ISU STRATEGIS TERKAIT KPI PIU BANGDA
No Isu Strategis1 Penyusunan RAD AMPL belum mencapai target2 Alokasi APBD bidang AMPL masih rendah3 Kinerja Panitia Kemitraan kurang Optimal
MenyelenggarakanWorkshop Reviewpenyusunan RAD
AMPL
MenyelenggarakanWorkshopNasional
PemantauanKenaikan Realisasi
APBD danEvaluasi RAD-
AMPLKabupaten/Kota.
MenyelenggarakanWorkshop
PeningkatanKapasitas Panitia
Kemitraan(PAKEM)
Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2015
Pemantauan Kenaikan Realisasi APBD untukAMPL dan Evaluasi RAD-AMPL Kabupaten/Kota.
Sebagai wadah penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalammendukung keberlanjutan program Pamsimas melalui integrasi RAD AMPLdan dukungan pengalokasian anggaran untuk pengembangan air minum
Nasional 219 1 46 71 10117 Jawa Tengah 29 0 1 5 2318 Jawa Timur 20 0 3 17 019 DI Yogyakarta 2 0 1 1 020 Provinsi Bali 1 0 0 1 0
21 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6 0 0 4 2
22 Provinsi Nusa Tenggara Timur 19 1 3 7 8
23 Sulawesi Utara 2 0 0 2 024 Sulawesi Tengah 10 0 1 2 725 Gorontalo 4 0 0 0 426 Maluku 5 0 1 3 127 Maluku Utara 1 0 0 1 028 Sulawesi Selatan 15 0 0 5 1029 Sulawesi Tenggara 4 0 0 4 030 Sulawesi Barat 2 0 0 1 131 Papua 2 0 2 0 032 Papua barat 3 0 1 1 1
CAPAIAN KPI PENGARUSUTAMAANAMPL KAB/KOTA
• Target tahun 2015 = 60%• Capaian sampai dengan tahun 2015 yang sudah
disahkan dengan Perbub adalah 101 kab/kotaatau 46,12%.
• Yang sudah selesai disusun dan masih dalamproses pengesahan adalah 71 Kab/Kota atau32,42%.
• Maka capaian sampai dengan tahun 2015adalah 78,54%
25
TARGET REALISASI APBD UNTUK AMPL
Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota (APBD)dalam Sektor AMPL sebagai persentase darikebutuhan anggaran untuk mencapai targetMDGs.
Target Tahun 2014 : 50 %Capaian Tahun 2014 : 62 %Target Tahun 2015 : 60 %
CAPAIAN REALISASI APBDUNTUK AMPL (1)
No.
ProvinsiJumlah
Kab/Kota
Jumlah Kab/KotaYang Melaporkan
Realisasi APBD
Jumlah Kab/KotaYang TidakMelaporkan
Realisasi APBD• Nasional (218 desa) 218 132 86
1 Nanggroe Aceh Darussalam 3 0 3
2 Sumatera Utara 4 0 4
3 Sumatera Barat 14 1 13
4 Riau 10 0 10
5 Jambi 4 4 0
6 Sumatera Selatan 10 10 0
7 Bengkulu 4 4 0
8 Lampung 2 0 2
9 Kepulauan Bangka Belitun g 2 2 0
10 Kepulauan Riau 2 0 2
11 Jawa Barat 11 8 3
12 Jawa Tengah 28 25 3
13 Di Yogyakarta 2 2 0
14 Jawa Timur 20 11 9
15 Banten 3 1 2
16 Bali 1 1 0
CAPAIAN REALISASI APBDUNTUK AMPL (2)
No.
ProvinsiJumlah
Kab/Kota
Jumlah Kab/KotaYang Melaporkan
Realisasi APBD
Jumlah Kab/KotaYang TidakMelaporkan
Realisasi APBD• Nasional (218 desa) 218 132 86
17 Nusa Tenggara Barat 6 6 0
18 Nusa Tenggara Timur 19 18 1
19 Kalimantan Barat 11 1 10
20 Kalimantan Tengah 3 3 0
21 Kalimantan Selatan 10 2 8
22 Kalimantan Timur 1 0 1
23 Sulawesi Utara 2 2 0
24 Sulawesi Tengah 10 2 8
25 Sulawesi Selatan 15 15 0
26 Sulawesi Tenggara 4 4 0
27 Gorontalo 4 3 1
28 Sulawesi Barat 2 2 0
29 Maluku 5 0 5
30 Maluku Utara 1 0 1
31 Papua Barat 3 3 0
32 Papua 2 2 0
Target dan Capaian Tahun2015
• Target Tahun 2015 sebesar 60 % atau sebanyak 131Kabupaten/Kota.
• Capaian sampai dengan saat ini adalah sbb. : Telah melaporkan dengan lengkap : 48
Kabupaten/Kota atau sebesar : 22 % Yang telah melaporkan namun belum lengkap
sebanyak 47 Kabupaten/Kota atau sebesar : 21,5 % Sedangkan yang belum melaporkan sebanyak 124
Kabupaten/Kota atau sebanyak : 56,6 %
PREDIKSI PAMSIMAS-3 Perhitungan Capaian s/d Akhir Pamsimas-2 Capaian s/d awal 2016 = 172 Kab/ Kota atau sebesar
78,54 %. Target Pamsimas-2 sebesar 80 % atau sebanyak 176
Kabupaten/Kota sehingga tinggal ada kekurangan 4Kab/ Kota yang akan diselesaikan di tahun 2016.
Perhitungan Target Capaian Pamsimas-3 Target Pamsimas-3 sebesar 70% dari 345 Kab/ Kota =