7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
1/27
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
2/27
TIM KOMISI I BIDANG PENELITIAN DAN AKADEMIK
Ketua Komisi : Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag (Kopertais Wil. IX)Sekretaris : Dr. Abd. Wahid Hasyim (Kopertais Wil. I)Tim Perumus :
- Priyono (UIN Walisongo)
- Yulizar (IAIN Padang Sidempuan)- Sayuti (STAIN Gajah Putih)- M. Yacoeb (Kopertais Wil. V)- Dedi Sutendi (STAIN Malikusaleh)- Sukarni (IAIN Antasari)
- Hartani (IAIN Palangkaraya)- Subarja (UIN Jakarta)- Abd. Khalik (STAIN Pamengkasan)- Arif Junaidi (Kopertais X)
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
3/27
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi 1. Program 1000
doktor / tahun 1. Besaran beasiswa lebih kecil
dibandingkan dengan tunjangan
profesi yang dihapus2. Dosen yang dikirim tidak linier3. Surat tugas belajar/izin belajar
selama ini dikeluarkan olehSekjen dan perlu waktu lama
1. Beasiswa yang didapat haruslebih besar daripada tunjangan
profesi yang dihapus.2. Tunjangan profesi dialihkan ke
Tunjangan Tugas Belajar3. Dosen harus linier4. Surat tugas belajar dan surat izin
belajar cukup dikeluarkan olehrektor/ketua atas nama Menteri
2. Kemudahanadministratif doctor
Doktor yang belum mendapatkansurat ijin/tugas belajar oleh Sekjen
Dilakukan pemutihan oleh menpanmelalui kemenag.
3. Pengembangankurikulum berbasisKKNI
1. Kurikulum yang ada pada setiapprodi belum disesuaikan
2. Kurangnya strategi dalampembelajaran
1. Kurikulum direvisi sesuai denganKKNI paling lambat tahun 2015
2. Pembelajaran yg berorientasipraktek/aplikatif
4. Penguatanpenguasaan BahasaArab dan BahasaInggris
1. Mahasiswa kesulitan berbahasaArab dan Bahasa Inggris
2. Mahasiswa kesulitan membacabuku berbahasa arab dan inggris
1. Dosen membiasakanmenggunakan bahasa Arab /Inggris sebagai pengantar belajarminimal 15 menit
2. Pembelajaran mata kuliahberbasis arab dan inggris
menggunakan referensi arab daninggris
Topik Bahasan 1:BIDANG AKADEMIK
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
4/27
Topik Bahasan 2:BIDANG PENELITIAN
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. Upgrading metodologipenelitian
Lemahnya metodologi penelitian Pelatihan metodologi penelitianmulai dari tingkat dasar sampaitingkat advance
2. Upgrading penulisan jurnalinternasional
Penulisan hasil penelitian belumsesuai dengan standar SCOPUS
Mengadakan pelatihan penulisanpenelitian standar SCOPUS
3. Pemetaan penelitianberbasis distingsi danexcelensi PTKI masing-masing daerah
Belum tersedia pedomanpenelitian berbasis distingsi danexcelensi
Membuat pedoman teknispenelitian berbasis distingsi danexcelensi
4. Kategorisasi penelitianuntuk menunjang
akreditasi
1. Kategorisasi kualitaspenelitian belum standar
dalam pembiayaan2. Hasil penelitian belumdirasakan manfaatnya olehmasyarakat
1. Merumuskan standar kualitaspenelitian dengan
pembiayaannya2. Deseminasi hasil penelitian
5. Perluasan Akses penelitianyang berskala internasional
Terbatasnya jumlah penelitianskala internasional
Tersedianya dana penelitian skalainternasional secara memadai
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
5/27
TIM KOMISI II BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN
Ketua Komisi : Dasrizal (Karo IAIN Imam Bonjol Padang)
Sekretaris : Eramli (Karo UIN Suska Riau) Tim Perumus :
Johanis (IAIN Jambi) Mukhlis Latif (UIN Makassar)
Naharuddin (STAIN Pare Pare) H. Muchlis A. Mahmud (IAIN Palu) Satya Abd. Rohman (IAIN Surakarta) Testru Hendra (Kopertais Wilayah VI) Farid Al Zasal (STAIN Kudus)
Irham Baihaqi T (STAIN Pekalongan) Kenya Budiani (UIN Yogyakarta) Kusmiyatun (IAIN Purwokerto) Hj. Nahariah (Kopertais Wilayah VIII) Yasrizal (STAIN Batusangkar) Lamondo (STAIN Kendari)
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
6/27
Topik Bahasan 1 :
BIDANG KELEMBAGAAN
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. Regulasi PengelolaanBLU
Belum ada regulasi BLU dariKementerian Agama
1. Kementerian Agama segeramenerbitkan regulasi pengelolaanBLU turunan dari PMK
2. Mendorong Perguruan Tinggiyang belum berstatus BLUmenjadi berstatus BLU
2. Penempatan SPI Multi tafsir pengertian peran dantugas SPI diantara Perguruan Tinggi
Perlu adanya regulasi tentang SPI dariKementerian Agama
3. Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi berjalan lambatkarena tidak didukung denganinstrumen pendidikan danpelatihan
1. Diktis berkoordinasi denganBalitbang Diklat untukmemperbanyak Diklatkepemimpinan berjenjang
2. Tenaga Kependidikan padaPerguruan Tinggi perlumendapatkan beasiswa S2 dan S3
4. Ortaker Adanya Perbedaan strukturorganisasi (ortaker) diantaraPerguruan Tinggi
Perlu penyempurnaan ortaker sesuaidengan realitas pada Perguruan Tinggi
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
7/27
Topik Bahasan 2 :BIDANG KETENAGAAN
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. Eselonisasi TunjanganKinerja
Tunjangan Kinerja tidak ditetapkan
berdasarkan standar eselonisasi
Grade Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan
eselonisasi agar tidak membedakantunjangan pusat dan daerah
2. Tunjangan Dosen Tunjangan fungsional yang diberikantidak sebanding dengan tugas dosen
Perlu ditinjau kembali tunjangan fungsionaldosen
3. Dosen yangmendapatkan tugas
tambahan
Sering terjadi kesalah pahamantentang Tupoksi
1. Diktis mengusulkan kepadaBalitbangdiklat untuk mengadakan
Diklat Manajemen Kepemimpinan dilingkungan Perguruan Tinggi2. Setiap Perguruan Tinggi melaksanakan
workshop untuk pemantapanpemahaman tupoksi
4. Mutasi pegawaiadministrasi ke
pegawai fungsional
Kebijakan pada perguruan Tinggiberbeda
Perlu menerbitkan petunjuk teknis
5. Rekruitmen Dosen(CPNS)
Pola rekruitmen dosen (CPNS)hasilnya tidak merata pada setiapfakultas akibat lemahnya koordinasidan perencanaan kebutuhan tenagadosen antara pusat dan daerah.
1. Memperkuat koordinasi antara pusatdan daerah
2. Mempertimbangkan alumni PerguruanTinggi
6. Kehadiran Dosen Pemahaman dosen yang kurangoptimal
Perlu aturan khusus jam kerja Dosen
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
8/27
TIM KOMISI IIIBIDANG SARANA DAN PRASARANA
Ketua : Safriansyah
Sekretaris : Nani Pujihastuti Tim Perumus :
- IAIN Raden Intan Lampung - IAIN Jember- IAIN Ternate - IAIN Gorontalo
- IAIN Ambon - STAIN Kediri- IAIN Bengkulu - STAIN Sorong- IAIN Raden Fatah Palembang - STAIN Jayapura- UIN MMI Malang - STAIN Bangka Belitung- Kopertais Jambi - STAIN Ponorogo- Kopertais Surabaya - STAIN Metro- UIN Malang - STAIN Curup- IAIN Manado - Kopertais Palembang- IAIN Tulungagung
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
9/27
Topik Bahasan :
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi/Rencana Aksi
1. PENGEMBANGANSARANA DANPRASARANA PADAPTKI NEGERI
1. Kurangnya databasetentang kondisi saranadan prasarana.
1. Perlu diadakan pemetaan khusus tentangsarana prasarana PTKIN secara detail danmenyeluruh, serta kebutuhannya.
2. Melakukan penatausahaan kembali BMN.3. Melakukan advokasi hukum dan
penyelesaian masalah-masalah yangterkait dengan sarana prasarana.
4. Melakukan intervensi terhadap prosesserah terima rusunawa.
2. Minimnya regulasitentang standarpengembangansarana dan prasarana.
1. Membuat regulasi terkait dengan standarpengembangan sarana prasarana
2. Adanya sosialisasi dan bimbingan teknistentang regulasi standar sarana prasarana
3. Pemahaman tentangtugas pengelolaansarana prasaranamasih kurang baik.
1. Adanya rekruitmen PNS dengan kualifikasitenaga perencanaan
2. Sosialisasi, diklat, workshop dan shortcourse tentang pengelolaan saranaprasarana
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
10/27
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
11/27
Lanjutan
No Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi/Rencana Aksi
2. BANTUANPENINGKATAN
SARANA DANPRASARANA PADAPTKI SWASTA
1. Belum adanya petasarana prasarana PTKI
Swasta yang lengkap.
1. Perlu diadakan pemetaan khusustentang sarana prasarana PTKI swasta
secara detail dan menyeluruh, sertakebutuhannya.2. Adanya peningkatan kemampuan
terhadap tenaga operator di kopertaismaupun pada masing-masing PTKISwasta
2. Adanya regulasi tentangpenyaluran bantuansosial denganmenggunakan akun 57.
Mengupayakan aturan atau regulasitentang penyaluran bantuan sosialselain akun 57
3. Masih rendahnyakeberpihakan pusatanggaran saranaprasarana bagi PTKISwasta
Meningkatkan alokasi anggaran padaPTKI Swasta
4. Positioning KOPERTAISyang masih belum jelas.
Mempercepat proses menjadikankopertais menjadi satker yang otonom
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
12/27
Lanjutan
No Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi/Rencana Aksi
5. Kurangnya SDM pada
KOPERTAIS, baik jumlahmaupun kualitasnya.
1. Melakukan penambahan personil pada
Kopertais baik pegawai maupun dosen(DPK)
2. Melakukan peningkatan kualitas melaluiworkshop, pelatihan
6. Kurang lengkapnyasarana dan prasaranapada KOPERTAIS.
1. Perlunya perhatian khusus terhadapsarana dan prasarana pada kopertais
2. Alokasi pagu anggaran pada KOPERTAISagar dirumuskan secara konkrit untukkopertais
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
13/27
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
14/27
TIM KOMISI I BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
Ketua Komisi : Drs.H. Noor Hamid, M.Pd.I (Kabid Penmad D.I.Yogyakarta)Sekretaris : Samsuri, M.Pd (Kabid. Penmad. Sultra)Tim Perumus :
- Drs. H. Jamun , M.Pd.I, Kabid Penmad Jateng- Dra. Hj. Ity Rukayah, MA, Kabid Penmad Kaltim
- Drs. H. Ridwan, MA, Kabid Penmad Kalbar- Drs. H. Jalal Suyuti, M.Pd, Kabid Penmad NTB- Drs. H. Abu Sofyan, MA, Kabid Penmad Kepri- Drs. H. Supandi,MA, Kabid Penmad Jatim- Drs. H. Sirajudin Mandeng, Kabid Penmad Sulut- Drs. H. Andewi, Kabag. TU Jateng- Drs. H. Hamdani, M.Pd. Kabid. Penma Bengkulu
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
15/27
Topik Bahasan I : KURIKULUM
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. PermendiknasNo.160 Th.2014tentangPelaksanaanKurikulum 2013dan Kurikulum2006
Kemenag MemberlakukanK13 pada Mapel PAI danBahasa Arab di Madrasahdan Mapel umum ke KTSP2006
1. Penyiapan Buku Mapel PAI danBahasa Arab pada madrasah.
2. Peningkatan pelaksanaan BintekPTK
3. Penyusunan Regulasi tentang
Pelaksanaan Kurikulum diMadrasah
4. Madrasah yang telahmelaksanakan Pendampingandapat melanjutkan K13
5. Madrasah yang telah siapmelaksanakan K13 dapatmelanjutkan K13
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
16/27
Topik Bahasan II : PTK
No Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. PMANo.29/2014Tentang KepalaMadrasah
1. Pemberlakuan PMA No. 29/2014menimbulkan resistensikeberadaan Madrasah swasta
2. Pengangkatan Guru PNS ygmenjadi Ka. Madrasah Swastatidak terakomodir dalam PMA
1. PMA No. 29/2014 perlu direvisi2. Perlunya regulasi yg memperkuatkeberadaan PTK PNS pd mad. Swasta.
3. Perlunya Peningkatan kompetensi Ka.Mad. Swasta.
4. Tahun 2015 Balai Diklat harusmelaksanakan Diklat Calon Ka.
Madrasah
2. PMANo.43/2014tentang TatacaraPembayaranTunjanganProfesi GB PNSpd Kemenag.
1. Pasal 3 ayat 2 belummengakomodir guru yg mendpttugas tambahan sebagai Ka.Lab./ Perpust. Untuk mndptknbeban 12 jpl / minggu.
2. Pasal 4.(2) beban kerja GBPNSpaling sedikit 12 jam TMperminggu pd Satminkal.
3. Belum tersedianya dana TA.2015 untuk tunjangan GBPNS ygtelah Inpassing
1. PMA No. 43/2014 perlu direvisi2. Harus dianggarkan pada APBN-P 2015
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
17/27
Lanjutan
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
3. SE Pendis No.D.I/Kp.04.1/104/2013tentang DisiplinKehadiran PengawasMengikuti PMA No.28/2013 ygmenetapkan Jam KerjaPengawas 5 (lima) HariKerja
SE dimaksudbertentangan denganPP No. 74/2007 tentangGuru.
SE tersebut perlu di tinjauulang.
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
18/27
Topik Bahasan III : KESISWAAN
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. Keg. KesiswaanEvent Nasional
Tidak tersedia dana padaKab/Kota dan Provinsi
Penyediaan dana KegiatanKesiswaan mulai dariKab/kota, Provinsi danNasional
2. BOS dan BSM Data kurang valid 1. EMIS merupakan basis
data BOS dan BSM2. Perlu rekonsiliasi anggaran
antara Pusat dan Daerah3. Perlu Penegasan MoU
tentang pencairanAnggaran BOS dan BSM
bagi yang menggunakanBank Penyalur
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
19/27
Topik Bahasan IV : SARPRAS
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. Bantuan yg bersifatfisik
1. Penempatan akun 522. Belum optimalnya Data
kebutuhan Sarpras
1. Perlu penempatan BansosPendidikan dalam Akunkhusus
2. Bansos Pendidikan untukMad. swasta ditempatkan pdSatker Kemenag. Kab./Kota.
3. Kanwil harus segera mendatadan mempersiapkan IKK
4. Kemenag. RI menerbitkanPendum dan Juknis bantuan
5. Validasi data danMemaksimalkan data EMIS
Belum sinerginya Timperencanaan Bidang/KasiPenma Kab/Kota denganPerencanaan Kanwil danPusat
Perlu regulasi dan Rakor bersama
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
20/27
Topik Bahasan V : KELEMBAGAAN
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. PenegerianMadrasah
Penegerian madrasahterlambat
Mempercepat penegerianMadrasah
2. Akreditasi Masih banyak madrasah yangbelum terakreditasiterutama RA
Perlu penambahan kuota danpenyediaan anggaranAkreditasi
3. MadrasahAliyah Kejuruan
Turunan Regulasi PMA No.90/2013 belum ada
Perlu percepatan Juknis MAK
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
21/27
TIM KOMISI II BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
Penanggungjawab: Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Ketua Komisi : Sholikhin (Kanwil Kemenag Jawa Tengah) Sekretaris : Mamat Selamat B ( Dit. PD. Pontren) Tim Perumus : Abdul Qohar (Kanwil Bengkulu) U. Ulumuddin (Kanwil Riau)Putloro (Kanwil SumSel) Abrar Zym (Kanwil Aceh)Anwar D. (Kanwil Papua Barat) Rusli (Kanwil Jambi)H. Muh. Syahrir (Kanwil KalTim) Rikson Hasanati (Kanwil Sulut)Hj. Yuni S. (Kanwil SulTeng) Solahuddin Ahmad (Dit. PD. Pontren)Rahwan (Kanwil DKI Jakarta) Ibrahim T.S (Kanwil Gorontalo)
Husnul Maram (Kanwil JaTim) Syafrudin B (Kanwil Gorontalo)M. Nasir (Kanwil Sulawesi Tengah) Trismariana (Kanwil Kepulauan Riau)Ilham (Dit. PD. Pontren) Syarfullah (Dit. PD.Pontren)Cucum Sumiati (Dit. PD. Pontren) Ahmad Rusdi (Dit. PD.Pontren)Imanah (Dit. PD. Pontren) Dah Saefullah (Kanwil Jawa Barat)
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
22/27
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. Tugas dan Fungsi Banyaknya kegiatan yang tidaksesuai dengan tugas danfunsi/KMA
Sinkronisasi jabatan struktural dengan SKP
2. Pendidikan DiniyahTakmiliyah
Pendidikan Diniyah Takmiliyahbelum sinergi dengan madrasahdan sekolah
Mengembangkan Pendidikan DiniyahTakmiliyah dalam bentuk satuan danprogram untuk disinergikan dengan kegiatanMadrasah dan Sekolah. Dalamimplementasinya diperlukan sinergi antaraDit. Pontren dan Dit. PAIS serta Kementerian
Agama dan Kemendikbud3. Pengembangan
Pesantren Tahfidz1. Banyak santri pesantren
Tahfidz yang tidakmendapat layananpendidikan dasar
2. Ketidakjelasan kewenanganyang menangani PesantrenTahfidz
1. Pengembangan Pesantren Tahfidz harusditempatkan dalam konteks layananwajib belajar 9 tahun atau PMU
2. Pengelolaan pengembangan PesantrenTahfidz dikelola oleh pejabat yangmenangani pendidikan Al Quran
4. Sistem Pendataandan Informasi
Tingkat struktur kelembagaanpendataan (EMIS) tidaksebanding dengan tugas danfungsinya
Memperkuat sistem pendataan denganmeningkatkan kemampuan dan kapasitasEMIS yang dikelola oleh pejabat setingkateselon 2 di pusat
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
23/27
Lanjutan
No. Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
5. Kartu IndonesiaPintar (KIP)
Ketidakjelasan regulasi dalampenyaluran KIP
Perlunya segera menyusun landasanhokum dan Juknis untuk program KIPuntuk memastikan dana sampai kepenerima dengan mekanisme yang mudah
6. Program WajarDikdas
Kesulitan lulusan PPs wajardikdas yang tidak biasmelanjutkan ke jenjang
diatasnya karena tidakmempunyai NISN
Peserta program wajar Dikdas PPsdiusahakan harus memiliki Nomor IndukSiswa Nasional (NISN)
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
24/27
TIM KOMISI IIIBIDANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Ketua Komisi : Abubakar Sidik, M.Ag ( Kabid PAI Kanwil Jawa Barat )
Sekretaris : Drs. M. Jandan Zaelani D., MH. (Kasi PAI Kanwil DKI Jakarta)Tim Perumus :
Kanwil Bangka BelitungKanwil Lampung
Kanwil Nusa Tenggara TimurKanwil Kalimantan BaratKanwil Kalimantan TengahKanwil Kalimantan SelatanKanwil MalukuKanwil Maluku UtaraKanwil PapuaDirektorat PAI
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
25/27
No Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
1. Pentas PAI 1. Jenis - jenis lomba danAnggaran.
2. Tenggang Waktu
Pelaksanaan3. Kegiatan yang
dilombakan4. Tempat pelaksanaan
1. Menyediakan anggaran dan menambah jenis- jenis lomba
2. Setiap Tahun dan sebelum bulan agustus
3. Nasyid dan tahfidz dilombakan di SMA danSMK.
4. Di Makasssar dan di tempat terbuka sebagaisyiar bila diluar hotel.
2. ImplementasiK13
1. Permendikbud No 160.2. Pengadaan Buku Belum
Disediakan3. Apakah Kurikulum 2013
masih dilanjutkan atautidak.
4. Kisi Kisi belumdiberikan
1. Bimtek K13 untuk PAI tetap dilaksanakan.2. Agar disediakan buku oleh Kemenag Pusat
3. Kurikulum 2013 tetap dilanjutkan bagisekolah sekolah sasaran. Sekolah lainnyamemakai KTSP.
4. Agar kemenag pusat memberikan Kisi KisiUSBN dibuat 2 format : sesuai dengan K13dan KTSP.
3. RohisSMP/SMA/SMK
1. Anggaran dan tempatpelaksanaan.2. Diusulkan Mulai dari
SMP untukPerkemahan Rohis
3. Kejelasan pelaksanaanrohis
1. Menyediakan anggaran dan menetapkantempat tempat pelaksanaan.2. Perkemahan rohis agar dilakukan
perkemahan rohis dimulai SMP3. Dibuatkan Pedoman rohis yang
komprehensif meliputi organisasi danpembiayaan.
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
26/27
No Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
4. TunjanganProfesi Gurudan
Pengawas PAI
1. Persyaratan penerimadan kekurangananggaran.
2. TPG PAI belum dipisahkan dengan Penmad
3. Ada tunjangan GPAI NonPNS yang Belum Sergur.
4. Belum ada PedomanTeknis pemenuhan bebankerja tambahan 24 jam
1. Pembuatan pedoman / regulasi yang jelasdan ketersediaan anggaran Kemenag.
2. Untuk tunjangan profesi sebaiknya dipisah
dengan penmad3. Untuk tunjangan GPAI Non PNS supaya
diberikan Tunjangan Fungsional GPAI yangNon PNS.
4. Sebaiknya dibuatkan pedoman umumoleh kemenag pusat.
5. Beasiswa S2GPAI danPengawas PAI
1. Penyebaran belummerata disetiap propinsi.
2. Tidak ada koordinasi dariperguruan tinggipelaksana dengan kanwilkemenag terkait.
3. Perlu ada beasiswakualifikasi S3 untuktenaga kependidikan PAI.
1. Bantuan beasiswa diadakan masing-masing.
2. Harus ada kordinasi dengan kanwilkemenag terkait dengan perguruan tinggi.
3. Diberikan Beasiswa untuk S3 untuk tenagakependidikan PAI.
7/21/2019 Hasil Sidang Komisi dalam Rakornas Pendidikan Islam.pdf
27/27
No Isu Strategis Peta Permasalahan Rekomendasi / Rencana Aksi
6. MutasiPengawasPAI
1. Kekurangan pengawasPAI dan belum adaregulasi yangmendukung untukkelancaran mutasipengawas PAI.
2. Perlu ada peninjauanulang secara kritis untuk
PMA kepengawasan agarmenyesuaikan denganperaturan lebih tinggi.
3. Rekruitmen pengawasberpendidikan S2 perludilakukan perlakukanberbeda ( tidak reguler)
4. Perlu ada perubahannomenklaturkepengawasan untukmempermudah tugastugas pengawas PAI
1. Penambahan formasi pengangkatanpengawas dan pembuatan regulasi yangrelevan untuk pengawas PAI.
2. Sebaiknya kemenag pusat meninjauulang tentang PMA kepengawasan dansupaya bisa sesuai dengan peraturanyang lebih tinggi.
3. Untuk rekruitmen sebaiknya dilakukan
dengan cara tepat dan kompeten untukmendapatkan pengawas yang sesuaidengan yang seharusnya.
4. Kemanag pusat melakukan perubahannomenklatur untuk kepegawasan PAI.