PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LEMBAGA SANDI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang : bahwa untuk memastikan pengelolaan anggaran di Lembaga Sandi Negara memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LEMBAGA SANDI NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
Menimbang : bahwa untuk memastikan pengelolaan anggaran di
Lembaga Sandi Negara memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
dan pemerintahan yang bersih perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang
Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran ...
-2-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008
Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
41/PMK.09/2010 Tahun 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN
DI LEMBAGA SANDI NEGARA.
Pasal 1 Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Lembaga Sandi
Negara.
Pasal 2 ...
-3-
Pasal 2
Dalam melaksanakan pengawasan intern di Lembaga Sandi Negara, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lembaga Sandi Negara
berpedoman pada Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara ini.
Pasal 3
Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
Pasal 4
Format surat tugas, kartu penugasan kegiatan pengawasan, formulir
anggaran waktu pengawasan, laporan harian pertanggungjawaban penggunaan jam penugasan kegiatan pengawasan, laporan rekapitulasi
pertanggungjawaban penggunaan jam penugasan kegiatan pengawasan, surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan/pengorganisasian dan pengendalian/perencanaan dan evaluasi pengawasan, surat
pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi auditor serta surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas auditor sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
Pasal 5
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2012 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd
DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 306
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Amanat reformasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menjadi agenda
utama bangsa dan negara Indonesia sebagaimana telah dinyatakan
dalam Ketetapan MPR Nomor XI/TAP MPR/1998 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Dalam bidang administrasi negara dan pengelolaan
keuangan negara, reformasi tersebut selanjutnya dilaksanakan
dengan beberapa undang-undang yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; dan
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Dengan diberlakukannya beberapa undang-undang tersebut
diharapkan dapat diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan UUD 1945.
Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg sebagai
salah satu instansi pemerintah bertanggungjawab juga atas
penyelenggaraan agenda reformasi tersebut dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara ekonomis,
efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya
pengawasan berupa upaya preventif yang mampu mencegah
terjadinya penyimpangan, upaya detektif yang mampu mendeteksi
apabila dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, serta upaya
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LEMBAGA SANDI NEGARA
korektif ...
-2-
korektif sebagai tindakan perbaikan atas penyimpangan yang telah
terjadi.
Inspektorat merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Lemsaneg
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan
pengawasan diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugas
pengawasan tersebut, baik tugas pengawasan dalam upaya preventif,
detektif, dan korektif. Inspektorat sebagai unit kerja pengawasan
intern, dalam paradigma barunya saat ini, tidak lagi menekankan
pada upaya mencari kesalahan semata, namun memiliki peran
konsultatif yang lebih menekankan pada upaya pencegahan dan
memberikan solusi pemecahan masalah, serta peran katalis yang
memberikan suatu jaminan kualitas atas penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik serta pencapaian tujuan pemerintah.
Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang ekonomis, efektif dan
efisien dipandang perlu untuk menyusun suatu Pedoman Umum
Pengawasan yang akan menjadi panduan bagi para Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Lemsaneg dalam melaksanakan
tugas-tugas pengawasan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Lemsaneg dalam melaksanakan
pengawasan.
2. Tujuan
a) Untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan pengawasan di lingkungan Lemsaneg;
b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
C. Sistematika
Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara disusun
dalam sistematika sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup serta Pelaksana Pengawasan
Intern
3. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Intern
4. Penutup ...
-3-
4. Penutup
D. Pengertian
1. Pengawasan adalah metode, alat, kebijakan dan prosedur yang
digunakan suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan utama
sesuai dengan yang direncanakan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
3. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut
SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga
Sandi Negara yang selanjutnya disebut SPIP Lemsaneg adalah
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional
berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan.
8. Evaluasi ...
-4-
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma
yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program
atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang berupa
sosialisasi mengenai Pengawasan, pendidikan dan pelatihan
Pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil
Pengawasan, dan pemaparan hasil Pengawasan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut
APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal
Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada
Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan
intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan
Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit
pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan
fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas,
wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada instansi
pemerintah untuk dan atas nama APIP.
13. Auditi adalah orang atau instansi pemerintah yang diaudit oleh
APIP.
14. Manajer Pengawasan adalah jabatan yang diperankan oleh
Inspektur sebagai penanggungjawab kegiatan Audit, dalam
pelaksanaan aktivitasnya memiliki akses yang penuh, bebas dan
tidak terbatas terhadap seluruh fungsi, catatan, kekayaan serta
personil organisasi.
15. Tim ...
-5-
15. Tim Audit adalah Auditor yang melaksanakan tugas Pengawasan
yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim
dan Anggota Tim.
16. Pengendali Mutu adalah jabatan dalam Tim Audit yang
diperankan oleh auditor utama dengan pangkat pembina utama
madya (IV/d) sampai dengan pembina utama (IV/e).
17. Pengendali Teknis adalah jabatan dalam Tim Audit yang
diperankan oleh auditor madya dengan pangkat pembina (IV/a)
sampai dengan pembina utama muda (IV/c).
18. Ketua Tim adalah jabatan dalam Tim Audit yang diperankan oleh
auditor muda dengan pangkat penata (III/c) sampai dengan
penata tingkat I (III/d).
19. Anggota Tim adalah jabatan dalam Tim Audit yang diperankan
oleh auditor pelaksana dengan pangkat pengatur (II/c) sampai
dengan auditor pertama dengan pangkat penata muda tingkat I
(III/b).
BAB II ...
-6-
BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP SERTA PELAKSANA
PENGAWASAN INTERN
A. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Intern
1. Tujuan Pengawasan Intern:
a. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
b. Memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif atas
terjadinya penyimpangan pelaksanaan program atau kegiatan,
sehingga tujuan dan sasaran organisasi Lemsaneg dapat
tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien, serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sasaran Pengawasan Intern:
a. Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Lemsaneg, yang
meliputi:
1) Laporan Keuangan Pokok Lemsaneg yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas
Laporan Keuangan
Pengawasan terhadap laporan keuangan dilakukan melalui
Reviu Laporan Keuangan yang bertujuan memberikan
jaminan yang terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi
secara substansi atau material yang menjadikan laporan
keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan sistem pengendalian yang memadai.
2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pengawasan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dilakukan melalui kegiatan Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit
kerja baik eselon I maupun eselon II, sebelum Menteri PAN
dan RB melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Lemsaneg.
b. Keandalan ...
-7-
b. Keandalan SPIP
Pengawasan SPIP merupakan kegiatan untuk memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa SPIP Lemsaneg yang di
terapkan di masing–masing unit kerja telah berjalan sesuai
dengan tujuan yang diharapkan.
c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang
Berlaku
Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku merupakan kegiatan untuk
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan
semua program atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
d. Aktivitas Operasional Manajemen Unit Kerja, yang meliputi:
1) Aspek Organisasi
Pengawasan terhadap aspek organisasi meliputi tugas
pokok, fungsi, dan kewenangan merupakan kegiatan
untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
program atau kegiatan yang ditetapkan pada obyek yang
diawasi sebagai implementasi dan perwujudan tugas pokok
dan fungsi dari masing-masing unit kerja yang diambil
untuk mencapai visi dan misi unit kerja.
2) Aspek Keuangan
Pengawasan terhadap aspek keuangan yang meliputi
rupiah murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan
kerjasama merupakan kegiatan untuk memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan
dalam pelaksanaan program atau kegiatan pada obyek
yang diawasi telah dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan
secara efisien, efektif dan ekonomis.
3) Aspek Sumber Daya Manusia
Pengawasan aspek sumber daya manusia merupakan
kegiatan untuk memperoleh keyakinan yang memadai
bahwa sumber daya manusia telah dikelola sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa
sumber daya manusia diberdayakan secara efisien, efektif
dan ...
-8-
dan ekonomis dalam pelaksanaan program atau kegiatan
pada obyek yang diawasi.
4) Aspek Sarana dan Prasarana Kerja
Pengawasan sarana dan prasarana merupakan kegiatan
untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
sarana dan prasarana kerja telah dikelola sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
digunakan untuk mendukung pelaksanaan program atau
kegiatan pada obyek yang diawasi secara efisien, efektif
dan ekonomis.
5) Mekanisme Kerja
Pengawasan mekanisme kerja merupakan kegiatan untuk
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa mekanisme
kerja yang diterapkan dalam pelaksanaan program atau
kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan. Disamping
itu mekanisme kerja yang diterapkan oleh obyek yang
diawasi juga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran
program atau kegiatan obyek yang diawasi secara efisien,
efektif dan ekonomis.
3. Ruang Lingkup Pengawasan
a. Ruang Lingkup Audit Kinerja
Audit kinerja merupakan Audit atas pengelolaan keuangan
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain :
1) Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
2) Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;
3) Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
Sedangkan Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi
merupakan Audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan
tujuan, antara lain audit kepegawaian, audit perencanaan,
audit pengelolaan barang milik negara, audit pengadaan
barang dan jasa, audit prakontrak atas pengadaan barang dan
jasa serta audit lainnya.
b. Ruang ...
-9-
b. Ruang Lingkup Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit dengan tujuan tertentu merupakan Audit yang tidak
termasuk dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu
antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP
Lemsaneg, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
c. Ruang Lingkup Kegiatan Reviu
Kegiatan Reviu yang dilaksanakan oleh APIP Lemsaneg adalah
Reviu laporan keuangan. Reviu laporan keuangan merupakan