PEdOman umum AKP - lumbungkomunitas.netlumbungkomunitas.net/wp-content/uploads/2013/05/2013-Pedoman-Umum... · 2013 halaman 1. Edited 310113_Final [PEDOMAN UMUM AKP] ... kalender

Edited 310113_Final[PEDOMAN UMUM AKP]

Menemukenali Akar Kemiskinan

Pedoman Umum Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)

Disusun oleh :

Aripin

Sarjiyo

Triwahyuni Suci Wulandari

Bambang Hery Purwanto

Hernindya Wishnuadji

2013

halaman 1


Menemukenali Akar KemiskinanPedoman Umum Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)

PenyusunAripinSarjiyoTriwahyuni Suci WulandariBambang Hery Purwanto Hernindya Wishnuadji

Disusun dengan dukungan Ford Foundation.Gagasan dalam buku ini tidak selalu mencerminkan pendapat Ford Foundation.

Bahan belajar ini bisa dikutip, disalin, dan digandakan dengan menyebutkan sumber, untuk kepentingan pendidikan rakyat dan bukan untuk kepentingan komersial.

Perkumpulan IDEAJl. Kaliurang KM 5 Gang Tejomoyo CT III / 3Yogyakarta 55281 IndonesiaTelp. / fax +62-274-583900E-mail : [email protected], [email protected] Web site : www.ideajogja.or.id

halaman 2

mailto:[email protected]

http://www.ideajogja.or.id/

mailto:[email protected]


DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Akronim ........................................................................................…. ....... 4

Kata Pengantar …………………………………………………...……….…………. 6

PENDAHULUAN ……………………………………………………………………. 9PEMAHAMAN AKP ………………………………………………..………………. 10PENGORGANISASIAN AKP ……… ……………………………..….……………. 13PELAKSANAAN AKP ………………………………………..….….………………. 14PENGANGGARAN PELAKSANAAN AKP …………….…………………………. 18PENUTUP ……………………………….………………………….………………. 19

DAFTAR PUSTAKA …………………....……………………………………………. 20LAMPIRAN ………………………………………………………….…………..……. 21

• Formulir Pendataan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 21

• Formulir Panduan Pendataan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 27

• Panduan Operasional Pendataan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 33

halaman 3


DAFTAR AKRONIM

1. AKP : Analisis Kemiskinan Partisipatif

2. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

4. BLT : Bantuan Langsung Tunai

5. BOS : Bantuan Operasional Sekolah

6. Ha : hekto are (hektar)

7. Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat

8. Jamkesos : Jaminan Kesehatan Sosial

9. Jamkesta : Jaminan Kesehatan Semesta

10. Jampersal : Jaminan Persalinan

11. KK : Kepala Keluarga

12. KUBE : Kelompok Usaha Bersama

13. MCK : Mandi Cuci Kakus

14. Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

15. PAH : Penampungan Air Hujan

16. PAM : Perusahaan Air Minum

17. PKH : Program Keluarga Harapan

18. PT : Perguruan Tinggi

19.Raskin : Beras untuk Rumah Tangga Miskin

20. Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

21. Renstra SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

22. RKP Desa : Rencana Kerja Pemerintah Desa

23. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

24. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

25. RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

26. RRT : Rumpun Rumah Tangga, kelompok yang terdiri dari 1-10 rumah tangga

halaman 4


27. RS/RSUD : Rumah Sakit / Rumah Sakit Umum Daerah

28. RT : Rumah Tangga

29. SD : Sekolah Dasar

30. SID : Sistem Informasi Desa

31. SK : Surat Keputusan

32. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

33. SPKD : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

34. SMA : Sekolah Menengah Atas

35. SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

36. SMP : Sekolah Menengah Pertama

37. TNP2K : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

38. TKPKD : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

39. TKPKDes : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa

halaman 5


KATA PENGANTAR

Upaya pengurangan kemiskinan masih menjadi agenda vital bagi Indonesia, secara khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkumpulan IDEA sebagai lembaga yang mengabdikan sumber daya untuk turut memajukan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya melalui peningkatan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas proses perencanaan penganggaran menjadi bagian pemangku kepentingan upaya pengurangan kemiskinan. Salah satu mitra strategis Perkumpulan IDEA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kemitraan ini pula yang akhirnya mewujud dalam rangkaian proses yang melahirkan Pedoman Umum Analisis Kemiskinan Partisipatif (selanjutnya disebut ‘Pedum AKP’) ini.

Pedum AKP ini dikembangkan bersama Tim Pendataan Kemiskinan Desa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini TKPKD Kabupaten Gunungkidul. Sebagai salah satu cerminan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam proses percepatan penanggulangan kemiskinan, Pedum AKP ini merupakan hasil proses belajar partisipatif di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan di dua desa pada Juni 2009 s.d. Februari 2011 dan dilanjutkan di enam desa pada Oktober 2011 hingga Januari 2013 dan direncanakan tuntas September 2013.

Pedum AKP ini ditujukan untuk menyediakan petunjuk dan informasi latar belakang bagi para pendata kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, pedoman ini menguraikan prosedur pendataan secara terperinci mulai dari pembentukan tim, pengembangan indikator lokal sampai dengan analisis akhir dan penerapan hasil pendataan.

Saat ini pemerintah pusat sudah mempunyai sistem dan melakukan pendataan kemiskinan melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem dan pendataan ini dikelola oleh TNP2K. Karenanya, mungkin akan ada pihak yang mempertanyakan perlunya pendataan kemiskinan lokal ini. Hasil pendataan lokal ini ke depan akan menjadi data pelengkap untuk data yang telah dihasilkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan sumberdaya yang ada untuk pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, pemerintah daerah didorong untuk dapat mengidentifikasi masalah dan prioritas kebutuhan di daerah agar sumberdaya yang ada dapat dimanfatkan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, meskipun dirumuskan sesuai dengan karakteristik lokal, indikator yang digunakan dalam Pedum AKP ini dapat dimanfaatkan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena indikator dalam Pedum AKP ini diturunkan dari 14 (empat belas) indikator BPS yang diselaraskan dengan keadaan di Kabupaten Gunungkidul. Latar ini membuat data hasil

halaman 6


pendataan yang mengacu pada Pedum AKP ini dapat digunakan lintas pihak (stakeholder) di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pengalaman Kabupaten Gunungkidul, penyusunan Pedum AKP ini tidak lepas dari kerja dua program yang diampu IDEA dengan dukungan para mitra. Yang pertama, ‘Pengembangan Praktik Baik Partisipasi Perempuan Di Tingkat Akar Rumput dan Kelompok Marginal Dalam Lembaga Pengambil Keputusan Di Tingkat Desa dan Kecamatan Untuk Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Pangan’ yang didukung oleh Ford Foundation melalui Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM / ACE / Association for Community Empowerment). Program ini dilaksanakan dalam kemitraan dengan Pemerintah Desa Nglegi, Kecamatan Patuk dan Desa Girikarto, Kecamatan Panggang selama Juni 2009 s.d. Februari 2011. Program kedua adalah ‘Penguatan Partisipasi, Koordinasi Program Pengurangan Kemiskinan, dan Pengembangan Sistem Informasi yang Transparan dan Terpadu yang Aksesibel bagi Kelompok Miskin di Kabupaten Gunungkidul’. Program ini dilaksanakan dalam kemitraan dengan enam pemerintah desa di Nglegi, Nglanggeran, Beji di Kecamatan Patuk serta Girikarto, Girimulyo, dan Girisuko di Kecamatan Panggang. Dengan dukungan dari Ford Foundation, program ini dimulai Oktober 2011 dan direncanakan tuntas pada September 2013. Kedua rancangan upaya ini pada akhirnya juga dipadukan dengan kerja Perkumpulan IDEA dalam Program Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan (SAPA / Strategic Alliance for Poverty Alleviation) yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Perkumpulan Komite Kemitraan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Ford Foundation.

Secara rinci, Pedum AKP ini merupakan sari dari hasil diskusi dalam proses-proses berikut ini :

1. Pelatihan AKP, 8-10 Mei 2012 di Hotel Museum Batik, Yogyakarta2. FGD Penyusunan Pedum AKP di tingkat kabupaten, 29 Juni 2012 di Kantor Bappeda

Kabupaten Gunungkidul3. FGD Penyusunan Pedum AKP bersama Perwakilan Desa Nglegi dan Desa Girikarto,

11 Desember 2012 di Gedung Sewokoprojo, Kabupaten Gunungkidul4. FGD I Finalisasi Pedum AKP bersama SKPD dan TKPKD Kabupaten Gunungkidul,

10 Januari 2013 di Joglo Mangun Semitan, Kabupaten Gunungkidul5. FGD II Finalisasi Pedum AKP bersama SKPD dan TKPKD Kabupaten Gunungkidul,

21 Januari 2013 di Kantor Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Dalam kerangka alur ideal kerja program, Pedum AKP ini direncanakan untuk melalui proses Lokakarya TKPKD untuk Pengembangan Sinkroniasi Data Kemiskinan, Lokakarya Pengembangan Indikator Kemiskinan, serta FGD Pengembangan Indikator Kemiskinan Spasial tingkat Desa dan Kecamatan. Namun menimbang kemanfaatan seiring dengan kalender dan daur perencanaan penganggaran, kami sajikan Pedum AKP hasil pengayaan rangkaian 5 (lima) kegiatan tersebut di atas agar bisa segera dimanfaatkan.

halaman 7


Meskipun penyusunan Pedum AKP ini sudah diupayakan separtisipatif mungkin, pasti masih banyak kekurangan. Masukan dari para pihak akan sangat berguna untuk perbaikan demi lebih baiknya kemanfaatan alat ini.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terwujudnya Pedum AKP ini. Semoga alat sederhana ini bisa menjadi sumbangan bermakna bagi lebih efektifnya upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Yogyakarta, 31 Januari 2013

Wasingatu Zakiyah

Direktur IDEA

halaman 8


I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena bersifat multidimensi di mana di dalamnya tercakup setidaknya dimensi sosial, ekonomi, politik, kultural/budaya, dan hukum. Banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh multi pihak untuk menanggulangi kemiskinan. Akan tetapi seringkali upaya-upaya tersebut hanya mengatasi gejala kemiskinan saja, namun tidak menyentuh akar persoalan kemiskinannya. Hal ini terjadi karena pendekatan yang cenderung sektoral, misalnya hanya berkonsentrasi pada persoalan kesehatan saja dan mengabaikan pendidikan maupun sektor lain. Selain itu, persoalan terkait kesahihan /validitas, keakuratan, serta kemutakhiran data juga semakin menambah pelik persoalan kemiskinan.

Upaya – upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih tergantung kepada cara pandang para pelaku yang terlibat. Karenanya menjadi sangat penting untuk menemukan akar kemiskinan serta siapa dan di mana si miskin. Untuk dapat menemukan akar kemiskinan, siapa si miskin, serta di mana si miskin perlu dilakukan analisis kemiskinan yang dilakukan secara partisipatif. Proses partisipatif ini dimaksudkan untuk membangun cara pandang yang sama, sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya mengatasi gejala kemiskinan saja tetapi langsung menyasar masalah sampai ke akar dan tepat sasaran.

Proses menemukenali akar kemiskinan serta siapa dan di mana si miskin tersebut dapat dilakukan dengan AKP. Dengan menggunakan metode yang partisipatif di mana warga diajak untuk memahami kemiskinan yang dialami, maka mereka akan dapat menemukan apa yang menjadi penyebab kemiskinan. Tidak jarang masyarakat tidak dapat menemukenali masalah yang mereka hadapi, tidak jarang mereka terjebak ketika membedakan kebutuhan dan keinginan. Diperlukan proses diskusi bersama untuk membangun kesadaran bersama tentang kemiskinan dan dapat menemukenali si miskin secara bersama. Ketika proses menemukenali kemiskinan ini dilakukan secara partisipatif, maka kesepakatan yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama yang tidak bisa digugat oleh pihak mana pun. Dengan cara ini, persoalan kecemburuan yang sering muncul karena upaya penanggulangan kemiskinan bisa dihindari.

halaman 9


II. PEMAHAMAN AKP

Analisis Kemiskinan Partisipatif (Participatory Poverty Assessment) atau AKP dipahami sebagai sebuah alat untuk memasukkan pandangan si miskin (voice of the poor) ke dalam analisis kemiskinan dan perumusan strategi untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan publik (Norton, 2001)

AKP dapat menguatkan proses pengkajian terhadap kemiskinan melalui: 1) Meluaskan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan meningkatkan dukungan dan legitimasi terhadap strategi penanggulangan kemiskinan; 2) Memperkaya analisis dan pengertian kemiskinan dengan memasukkan perspektif si miskin; 3) Menyediakan informasi yang beragam dan efektif serta menciptakan relasi baru di antara pembuat kebijakan, penyedia jasa, dan masyarakat miskin.

Hingga saat ini tidak ada cetak biru (blue print) isi dan metode AKP. Pada tahun 1992 staf Bank Dunia membuat pendekatan untuk memenuhi permintaan Dewan Bank Dunia agar kajian kemiskinan dilakukan semua negara pengutang. Pendekatan ini dominan dibangun dari ‘Poverty Reduction Handbook’ terbitan Bank Dunia (1992) serta lebih menekankan analisis kuantitatif yang diambil dari survei rumah tangga.

Berbeda dengan metode pemahaman terhadap kemiskinan lainnya, AKP lebih menekankan nilai participatory. Artinya, AKP menempatkan orang miskin sebagai subjek utama proses pemahaman terhadap kemiskinan. AKP juga memastikan suara masyarakat miskin masuk ke dalam perumusan (perencanaan) strategi-aksi (pelaksanaan dan pengawasan) yang termuat dalam suatu kebijakan publik. AKP akan berpengaruh pada penentuan anggaran, kebijakan, dan proses kelembagaan negara dalam penanggulangan kemiskinan.

A. Nilai – nilai Dasar AKP

AKP merupakan suatu instrumen untuk menemukenali si miskin melalui kacamata masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan roh AKP. Oleh karenanya, setiap bagian proses selalu mengikutsertakan pandangan masyarakat untuk menganalisis kemiskinan guna mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan strategi yang akan digunakan. Pelaksanaan AKP tidak boleh mengabaikan siapa pun ---terlebih lagi warga miskin--- yang terlibat di dalamnya, karena berawal dari pandangan rakyat miskin itu sendiri masalah dapat terungkap. Agar AKP dapat dilakukan dengan benar dan berhasil baik, ada beberapa prinsip dan nilai yang harus menjadi dasar dan diperjuangkan dalam pelaksanaan AKP sebagaimana tercantum di bawah ini.

halaman 10


Nilai-Nilai Dasar AKP

• Partisipasi

• Kesetaraan

• Keadilan gender

• Mempertimbangkan kultur / budaya lokal

• Kepentingan bersama

• Berpihak kepada dan membela orang miskin (Pro poor)

• Kepemilikan oleh komunitas (Community ownership)

• Anti diskriminasi

• Transparan

• Akuntabel

• Kemandirian

• Obyektif

Sumber : Panduan AKP Gapri 2009

AKP dijalankan oleh Pelaksana AKP yang merupakan orang yang terlibat di komunitas. Pelaksana AKP akan langsung bertemu dengan komunitas masyarakat. Oleh karenanya Pelaksana AKP sebaiknya memiliki kemampuan dan sikap yang dapat menunjang jalannya pelaksanaan AKP sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Kemampuan dan sikap yang sebaiknya dimiliki oleh seorang Pelaksana AKP AKP :

• Rendah hati

• Empati

• Kemampuan untuk mendengarkan

• Sadar risiko

• Tidak menggurui

• Tidak mendominasi

• Netral dalam memediasi konflik

• Setia pada fakta

• Tidak membuat jarak

• Tenang, berpikir jernih, tidak emosional, dan humoris

Dikompilasi dari berbagai sumber di internet.

halaman 11


B. Manfaat AKP

Manfaat AKP antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas informasi kemiskinan (menguatkan analisis) dan memantau kecenderungan kemiskinan yang terjadi di komunitas.

2. Membuka ruang dan mendukung hak warga miskin untuk terlibat dalam analisis kemiskinan.

3. Menyediakan data lokal yang bersifat melengkapi fungsi basis data terpadu TNP2K.

4. Mewujudkan data sasaran penanggulangan kemiskinan yang terpadu dengan validitas /kesahihan tinggi yang mutakhir.

5. Menguatkan peran kelembagaan pemerintahan desa untuk lebih memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya.

6. Menguatkan legitimasi proses perencanaan dan penganggaran serta memberi arahan jelas bagi perencanaan alokasi anggaran publik melalui penganggaran dan anggaran yang membela dan berpihak kepada orang miskin (pro poor budget).

Keenam hal tersebut akan menjadi masukan (input) yang sangat penting bagi penyusunan Rencana pembangunan dan SPKD yang partisipatif. AKP bukan sekedar analisis terhadap kemiskinan, tetapi juga dapat merekomendasikan kebijakan dari hasil proses menemukenali akar kemiskinan.

Hasil AKP dapat menjadi pijakan dua hal yaitu :

a. Anggaran publik

b. Kebijakan publik

halaman 12


III. PENGORGANISASIAN AKP

1. Penanggung jawab AKP

Penanggung jawab AKP adalah relawan yang tergabung dalam tim AKP yang difasilitasi oleh TKPKD.

2. Waktu pelaksanaan AKP

Waktu pelaksanaan AKP terkait dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Pendataan kembali dilakukan setiap lima tahun sekali di tingkat Desa sebelum penyusunan RPJMD. Urutan ini diperlukan agar hasil pendataan dapat digunakan sebagai bahan acuan penyusunan RPJMD dan SPKD.

b) Verifikasi data dilakukan setiap tahun di tingkat Desa sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. Urutan ini diperlukan agar hasil AKP dapat digunakan sebagai bahan Musrenbang dan penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul.

Dengan mengacu pada dua kegiatan tersebut maka jadwal pelaksanaan AKP akan diatur dengan SK Ketua TKPKD yang akan diberikan sebelum kedua kegiatan tersebut dilaksanakan.

3. Keluaran AKP

Kegiatan AKP dapat menghasilkan :

a) Potret kemiskinan menurut masyarakat.

b) Akar kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dan peta potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan.

c) Data kemiskinan berdasarkan nama dan alamat warga miskin (by name by address) yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat program.

halaman 13


IV. PELAKSANAAN AKP

Alur pelaksanaan kegiatan AKP secara umum adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi AKP di tingkat Desa dan Pembentukan Tim AKP Desa

Sosialisasi AKP di tingkat Desa dilakukan oleh TKPKDes dengan melibatkan warga masyarakat di wilayah desa. Tahap ini bertujuan menjelaskan alur serta maksud dan tujuan AKP untuk mencapai kesepahaman warga tentang AKP. Selain itu, dalam proses sosialisasi di tingkat desa inilah dilakukan pembentukan Tim AKP secara partisipatif.

Pembentukan Tim AKP Desa merupakan tahap untuk menentukan orang-orang yang akan melakukan AKP. Menimbang hasil AKP sebagai bahan penyusunan SPKD dan proses Musrenbang maka Tim AKP Desa perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) desa dengan mempertimbangkan proporsi gender. Pembentukan Tim AKP Desa juga harus mencakup kesepakatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) tentang perlunya melakukan AKP sebagai bagian proses penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan.

halaman 14


Ada 2 (dua) tim yang terlibat dalam proses AKP. Tim-tim tersebut adalah :

a) Tim Pelaksana AKP

Tim Pelaksana AKP merupakan tim yang melaksanakan AKP. Tim ini terdiri dari perwakilan tiap padukuhan (disesuaikan dengan jumlah pedukuhan di tiap desa) dan satu orang koordinator desa. Tim Pelaksana AKP harus mampu memahami serta menguasai tahapan yang digunakan. Selain memahami nilai-nilai yang harus diperjuangkan dalam AKP, Tim Pelaksana AKP diharapkan juga mempunyai latar belakang serta sikap personal yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Tim Pemantau AKP

Tim Pemantau AKP merupakan tim yang memantau pelaksanaan AKP. Tim ini terdiri dari perwakilan pejabat serta tokoh lokal/desa sebanyak 3 orang. Keberadaan Tim Pemantau AKP dimaksudkan agar pelaksanaan AKP berlangsung independen.

Setelah terbentuk Tim AKP Desa, maka Kepala Desa menerbitkan SK Tim Pendataan Kemiskinan. SK ini merupakan dasar hukum bagi Tim dalam menjalankan pendataan. Penerbitan SK Kepala Desa akan memudahkan tim dalam proses pendataan kemiskinan di level/tingkat dusun dan RRT. SK Kepala desa ini mengatur tentang by name tim pelaksana dan tim pemantau beserta tupoksinya.

2. Pelatihan AKP

Pelatihan AKP ditujukan pada tim pelaksana AKP dan tim pemantau AKP. Dalam proses ini diberikan pemahaman tentang proses AKP dan tahapan pelaksanaan AKP. Pada proses pelatihan inilah Instrumen Rumah Tangga diperkenalkan sebagai salah satu instrumen untuk pelaksanaan AKP.

3. Sosialisasi AKP di Tingkat Dusun

Tahap sosialisasi AKP melibatkan warga masyarakat di wilayah dusun. Tahap ini dilaksanakan oleh tim pelaksana AKP yang telah mendapatkan pelatihan. Tahap ini ditujukan untuk mensosialisasikan alur AKP, maksud dan tujuan AKP, serta mencapai kesepahaman warga tentang AKP.

4. Diskusi AKP lingkup RRT

Diskusi AKP lingkup RRT dilakukan oleh tim pelaksana AKP dengan dipantau oleh tim pemantau AKP. Dalam diskusi tingkat RRT inilah dilakukan diskusi pengisian Instrumen Rumah

halaman 15


Tangga. Selain pengisian instrumen dilakukan juga proses pemetaan penyebab kemiskinan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut. Pemilihan lingkup RRT sebagai tempat pengisian Instrumen Rumah Tangga dikarenakan merupakan lingkup terkecil dan akan memudahkan proses untuk saling memberikan verifikasi.

Pada saat diskusi AKP lingkup RRT, Tim Pelaksana AKP membawa list data kependudukan tiap dusun berdasarkan NIK. Pada tahap ini, responden diwajibkan membawa fotokopian Kartu keluarga.

5. Pemaduan data (Data entry) Hasil AKP ke dalam SID

Setelah proses diskusi di lapangan dilakukan dan data diperoleh, maka hasil diskusi dan isian Instrumen Rumah Tangga ditabulasi dalam Sistem Informasi Desa (SID). Tim pelaksana AKP akan melakukan tabulasi dalam Sistem Informasi Desa (SID) bersama dengan tim pemantau.

6. Uji Publik Hasil AKP Tingkat Dusun

Setelah data diperoleh maka proses selanjutnya masuk pada tahap uji publik. Uji publik ini dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi dan juga mendapatkan kesepakatan bersama atas hasil pendataan. Proses uji publik ini dilakukan oleh tim pelaksana AKP desa dan Tim pemantau AKP yang diselenggarakan di tingkat padukuhan. Apabila ditemui perbedaan data hasil uji publik maka akan diselesaikan di tingkat padukuhan dengan mekanisme pencocokan penelitian antar RRT, Tim Pelaksana AKP, dan Tim Pemantau AKP.

7. Penyepakatan, penyebaran dan pemanfaatan hasil akhir AKP

Setelah dilakukan uji publik dan hasil AKP disepakati sebagai rekomendasi uji publik, maka hasil AKP diusulkan oleh TKPK Desa untuk disahkan dengan SK Kepala Desa. Hasil AKP menjadi dasar penyusunan kebijakan dari tingkat kabupaten sampai desa, mulai dari SPKD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Desa, RPJMDes, dan RKP Desa.

8. Monitoring & Evaluasi Proses Pelaksanaan AKP

Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan AKP dilakukan oleh TKPKD Kabupaten, dalam hal ini pokja data TKPKD. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana proses pelaksanaan AKP dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan AKP di tahun berikutnya.

halaman 16


Berdasarkan alur pelaksanaan AKP yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirincikan dalam jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan Durasi Waktu Penanggungjawab1 Sosialisasi AKP di tingkat Desa

dan Pembentukan Tim AKP Desa1 hari/desa TKPKDesa

2 Pelatihan AKP 1 hari/desa TKPKD Kabupaten

3 Sosialisasi AKP di Tingkat Dusun Sesuai jumlah dusun Tim Pelaksana AKP

4 Diskusi AKP lingkup RRT 1 minggu Tim Pelaksana AKP & Tim Pemantau AKP

5 Pemaduan data (Data entry) Hasil AKP ke dalam SID

1 minggu Tim Pelaksana AKP & Tim Pemantau AKP

6 Uji Publik Hasil AKP Tingkat Dusun

Sesuai jumlah dusun Tim Pelaksana AKP & Tim Pemantau AKP

7 Penyepakatan, penyebaran dan pemanfaatan hasil akhir AKP

1 hari/desa Tim Pelaksana AKP & Tim Pemantau AKP

8 Monitoring & Evaluasi Proses Pelaksanaan AKP

1 hari/desa TKPKD Kabupaten

Durasi waktu pelaksanaan pendataan AKP dilakukan selama 4 minggu atau 1 bulan, yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Sedangkan untuk verifikasi data AKP dilakukan setiap tahun yaitu 1 minggu sebelum Proses musrenbang Desa.

halaman 17


V. PENGANGGARAN PELAKSANAAN AKP

Pendanaan Pelaksanaan AKP bersumber dari APBD, APBDes, dan dana pihak ketiga. Beberapa kegiatan dan item pendanaan Pelaksanaan Analisis Kemiskinan Partisipatif yang diperlukan antara lain :

UraianCakupan wilayah

Cakupan wilayah

Kuantitas Frekuensi

Nominal harga satuan

(Rp)

Total (Rp)

Biaya foto kopi 1 Paket 1 lumpsum 700.000 700.000

Pembelian ATK 1 Paket 1 lumpsum 200.000 200.000

Paket pertemuan

Pertemuan Sosialisasi AKP Level Desa dan pembentukan Tim Pelaksana AKP dan Tim Pemantau AKP

1 Desa 50 Orang 1 kali 15.000 750.000

Penyusunan SK Kepala Desa untuk Tim AKP (pertemuan dengan BPD)

1 Desa 25 Orang 1 kali 15.000 375.000

Pelatihan Pelaksanaan AKP 1 Desa 25 Orang 1 kali 25.000 625.000

Diseminasi AKP level dusun 9 Dusun 1 Desa 20 Orang 1 kali 10.000 1.800.000

Rekapitulasi hasil AKP

1 Desa 1 Paket 1 lumpsum 300.000 250.000

Konsultasi / Uji Publik

9 Dusun 1 Desa 50 Orang 1 kali 5.000 2.250.000

Revisi hasil AKP 1 Desa 1 Paket 1 lumpsum 200.000 200.000

Honorarium

Honorarium Tim Pemantau AKP

1 Desa 3 Orang 1 kali 200.000 600.000

Honorarium Pendata

1 Desa900

kuesioner 1 kali 2.000 1.800.000

Honorarium Tim Pemaduan data (Data entry) Hasil AKP ke dalam SID

1 Desa900

kuesioner 1 kali 1.000 900.000

Biaya Transportasi Peserta pelatihan AKP

1 Desa 20 Orang 1 kali 15.000 300.000

Total 10.750.000

halaman 18


VI. PENUTUP

Pedum AKP ini disusun untuk menyediakan satu bahan ajar yang perlu dilakukan oleh Pelaksana AKP AKP. Dengan adanya Pedum AKP ini diharapkan proses AKP benar-benar didasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai subyek semua proses AKP itu sendiri. Pada akhirnya diharapkan agar kepentingan semua pihak terhadap proses AKP semakin terarah dan terpenuhi.

halaman 19


DAFTAR PUSTAKA

Norton, Andy., 2001, A Rough Guide to PPAs : Participatory Poverty Assessment, An Introduction to theory and practice, [online], (http:// info.worldbank.org/etools/docs/library/238411/ppa.pdf , diakses tanggal 20 Agustus 2009).

halaman 20

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/238411/ppa.pdf


LAMPIRAN

I. Formulir Pendataan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul

N.I.K

Nama Responden Jenis Kelamin *): L / P

Nama Kepala Keluarga

Jenis Kelamin*) : L / P

Umur RespondenAlamat RespondenNo. Telepon / HPJumlah Anggota Keluarga

L :P :

Tanda Tangan Responden Program Kemiskinan Berupa Bantuan Sosial Yang Diterima *)

a. Raskin b. Jampersal c. Jamkesmas / Jamkesos / Jamkestad. PKHe. BLTf. Bantuan Bedah Rumah Kemenperag. BOS

Program Kemiskinan Berupa Pemberdayaan Kelompok Yang Diterima *)

a. SPPb. PUAPc. PNPM Pariwisatad. UPKe. Bantuan Desa Mandiri Panganf. KUBE

No. Aspek Indikator Penyebab 1 Papan 1. Jenis lantai terluas

bangunan tempat tinggal a. lantai tanahb. lantai semen, tegelc. lantai keramik

2. Jenis dinding bangunan

halaman 21


tempat tinggal terbuat dari :a. Bambu/rumbia/kayu

kualitas rendahb. Sebagian tembokc. Tembok d. Tembok di keramik/kayu

berkualitas 2 Aset 1. Kepemilikan tanah

pekarangan/rumaha. Bukan milik

sendiri/sewab. Milik orangtuac. Milik sendiri

2. Luas kepemilikan lahan pertanian (tegalan, sawah) a. Tidak punyab. Punya < 0,5 Hac. Punya 0,5 Ha – 1 Had. Punya > 1 Ha

3. Nilai kepemilikan sepeda motora. Tidak memiliki sepeda

motorb. Memiliki senilai < 5 juta

rupiah c. Memiliki senilai 5 – 10

juta rupiahd. Memiliki senilai > 10 juta

rupiah

4. Nilai kepemilikan mobil :a. Tidak punyab. Punya senilai < 20 juta

rupiahc. Punya senilai 20 – 50

juta rupiahd. Punya senilai > 50 juta

rupiah

5. Nilai kepemilikan ternak (sapi)a. Tidak punya

halaman 22


b. Memiliki senilai < 5 juta rupiah

c. Memiliki senilai 5 – 10 juta rupiah

d. Memiliki > 10 juta rupiah

6. Nilai kepemilikan ternak (kambing)a. Tidak punyab. Memiliki senilai < 500

ribu rupiahc. Memiliki senilai 500 ribu

– 1 juta rupiahd. Memiliki senilai > 1 juta

rupiah

7. Nilai kepemilikan ternak (unggas)a. Tidak punyab. Memiliki senilai < 50

ribu rupiahc. Memiliki senilai 50 ribu –

100 ribu rupiahd. Memiliki senilai > 100

ribu rupiah

8. Nilai kepemilikan tanaman keras bernilai ekonomis tinggi (jati, mahoni, dsb)a. Tidak punyab. Memiliki senilai < 2 juta

rupiah c. Memiliki senilai 2 – 5

juta rupiahd. Memiliki senilai > 5 juta

rupiah

9. Nilai kepemilikan perhiasan a. Tidak punyab. Memiliki < 500 ribu

rupiahc. Memiliki 500 ribu – 2

juta rupiahd. Memiliki > 2 juta rupiah

halaman 23


10. Nilai kepemilikan tabungana. Tidak memiliki tabungan b. Memiliki senilai < 500

ribu rupiahc. Memiliki 500 ribu – 2

juta rupiahd. Memiliki > 2 juta rupiah

3 Pangan 1. Kemampuan mengkonsumsi daging/ikan/telur/susu dalam satu minggu untuk seluruh anggota keluargaa. Tidak pernahb. Satu kalic. Dua kali atau lebih

4 Sandang 1. Frekuensi membeli pakaian bagi seluruh anggota keluargaa. belum tentu membeli

dalam 1 tahunb. membeli 1 kali dalam

satu tahun c. membeli 2 kali dalam

satu tahund. membeli lebih dari 2 kali

dalam satu tahun

5 Pendidikan 1. Keberadaan tanggungan anak sekolah :a. Ada b. Tidak ada

2. Kemampuan menyekolahkan anak a. Tidak mampub. Sampai tingkat SDc. Sampai tingkat SMPd. Sampai tingkat SMA-PT

6 Kesehatan 1. Kepemilikan tempat atau fasilitas MCK

halaman 24


a. Tidak punyab. Punya tidak memenuhi

syaratc. Punya memenuhi syarat

2. Pilihan tindakan ketika ada anggota keluarga yang jatuh sakit :

a. Tidak memeriksakanb. Memeriksakan di fasilitas pemerintah (Pustu / Puskesmas / RSUD)c. Memeriksakan di RS/dokter swastad. Tindakan lain

7 Air bersih Jenis sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih untuk makan, minum, MCK

a. Umum (belik, telaga, dsb)

b. Sumur sendiri (PAH) atau menyalur dari belik

c. PAM8 Jumlah jiwa

dalam KKJumlah jiwa (termasuk KK)

a. Lebih dari 5 orang b. 3 - 5 orang c. 1 – 2 orang

9 Penerangan Sumber penerangan rumah tanggaa. Tidak memakai penerangan

listrikb. Menggunakan penerangan

listrik dengan cara “mbendheng”

c. Menggunakan penerangan listrik dengan meteran sendiri

10 Penghasilan Penghasilan/ pendapatan seluruh keluarga per bulan :

a. < 500 ribu rupiahb. 500 ribu – 1 juta rupiahc. 1 juta – 2 juta rupiahd. >2 juta rupiah

halaman 25


Hari / Tanggal Pendataan Nama Pendata

Tanda Tangan Pendata

halaman 26


II. Formulir Hasil Diskusi RRT

No Point Hasil

1 Penyebab kemiskinan yang dialami oleh masyarakat

2 Potensi yang dimiliki oleh masyarakat

3 Potensi yang dimiliki oleh desa

halaman 27


III. Formulir Panduan Pendataan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul

No. Aspek Indikator Nilai Bobot Penyebab

1 Papan 1. Jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal

a. lantai tanahb. lantai semen, tegelc. lantai keramik

2. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari :

a. Bambu/rumbia/kayu kualitas rendahb. Sebagian tembokc. Tembok d. Tembok di keramik/kayu berkualitas

10050

0

100

7550

0

4

5

2 Aset 1. Kepemilikan tanah pekarangan/rumah

a. Bukan milik sendiri/sewab. Milik orangtuac. Milik sendiri

2. Luas kepemilikan lahan lahan Pertanian (tegalan, sawah)

a. Tidak punyab. Punya < 0,5 Hac. Punya 0,5 Ha – 1 Had. Punya > 1 Ha

3. Nilai kepemilikan sepeda motor

a. Tidak memiliki sepeda motorb. Memiliki senilai < 5 juta rupiah

100

500

1007550

0

100

75

2

2

2

halaman 28


c. Memiliki senilai 5 – 10 juta rupiahd. Memiliki senilai > 10 juta rupiah

4. Nilai kepemilikan mobil :a. Tidak punyab. Punya senilai < 20 juta rupiahc. Punya senilai 20 – 50 juta rupiahd. Punya senilai > 50 juta rupiah

5. Nilai kepemilikan ternak (sapi)

a. Tidak punyab. Memiliki senilai < 5 juta rupiahc. Memiliki senilai 5 – 10 juta rupiahd. Memiliki > 10 juta rupiah

6. Nilai kepemilikan ternak (kambing)

a. Tidak punyab. Memiliki senilai < 500 ribu rupiahc. Memiliki senilai 500 ribu – 1 juta rupiahd. Memiliki senilai > 1 juta rupiah

7. Nilai kepemilikan ternak (unggas)

a. Tidak punyab. Memiliki senilai < 50 ribu rupiahc. Memiliki senilai 50 ribu – 100 ribu rupiahd. Memiliki senilai > 100 ribu rupiah

50

0

10075

50

0

10075

50

0

10075

50

0

10075

50

0

2

2

2

2

halaman 29


8. Nilai kepemilikan tanaman keras bernilai ekonomis tinggi (jati, mahoni, dsb)

a. Tidak punyab. Memiliki senilai < 2 juta rupiahc. Memiliki senilai 2 – 5 juta rupiahd. Memiliki senilai > 5 juta rupiah

9. Nilai kepemilikan perhiasan

a. Tidak punyab. Memiliki < 500 ribu rupiahc. Memiliki 500 ribu – 2 juta rupiahd. Memiliki > 2 juta rupiah

10. Mempunyai Tabungana. Tidak memiliki tabungan b. Memiliki senilai < 500 ribu rupiahc. Memiliki 500 ribu – 2 juta rupiahd. Memiliki > 2 juta rupiah

10075

50

0

10075

50

0

100

75

50

0

2

2

2

3 Pangan Kemampuan mengkonsumsi daging/ikan/telur/susu dalam satu minggu untuk seluruh anggota keluarga

a. Tidak pernahb. Satu kalic. Dua kali atau lebih

10050

0

7

4 Sandang Frekuensi membeli pakaian bagi seluruh anggota keluarga

a. belum tentu 100

5

halaman 30


membeli dalam 1 tahunb. membeli 1 kali dalam satu tahun c. membeli 2 kali dalam satu tahund. membeli lebih dari 2 kali dalam satu tahun

75

50

0

5 Pendidikan 1. Keberadaan tanggungan anak sekolah :

a. Ada b. Tidak ada

2. Kemampuan menyekolahkan anak

a. Tidak mampub. Sampai tingkat SDc. Sampai tingkat SMPd. Sampai tingkat SMA-PT

1000

1007550

0

1

4

6 Kesehatan 1. Kepemilikan tempat atau fasilitas MCK

a. Tidak punyab. Punya tidak memenuhi syaratc. Punya memenuhi syarat

2. Pilihan tindakan ketika ada anggota keluarga yang jatuh sakit :

a. Tidak Memeriksakanb. Memeriksakan di fasilitas pemerintah (Pustu/Puskesmas/RSUD)c. Memeriksakan di RS/dokter swastad. Tindakan lain

10050

0

100

75

50

0

2

3

7 Air bersih Jenis sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih

3

halaman 31


untuk makan, minum, MCK a. Umum (belik, telaga,

dsb)b. Sumur sendiri (PAH)

atau menyalur dari belik

c. PAM

100

50

08 Jumlah jiwa Jumlah jiwa (termasuk KK)

a. Lebih dari 5 orang b. 3 - 5 orang c. 1 – 2 orang

10050

0

4

9 Penerangan Sumber penerangan rumah tangga

a. Tidak memakai penerangan listrik

b. Menggunakan penerangan listrik dengan cara “mbendheng”

c. Menggunakan penerangan listrik dengan meteran sendiri

100

50

0

2

10 Penghasilan Penghasilan/ pendapatan seluruh keluarga per bulan :

a. < 500 ribu rupiahb. 500 ribu – 1 juta rupiahc. 1 juta – 2 juta rupiahd. >2 juta rupiah

10075

500

40

100

Rumus Penghitungan Klasifikasi Kemiskinan :

Klasifikasi kemiskinan berdasarkan nilai bobot :

1. Tidak miskin : 0 – 25

2. Hampir Miskin : 26 - 30

3. Miskin : 31 – 75

4. Sangat miskin : 76 – 100

halaman 32


IV. Panduan Operasional Pendataan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul

Untuk memudahkan pengisian formulir pendataan, berikut ini disajikan panduan operasional bagi pelaksana AKP :

1. N.I.K : Diisi dengan nomor induk kependudukan.

2. Nama Responden : Diisi dengan nama lengkap responden dan menggunakan huruf besar.

3. Nama kepala keluarga : Diisi nama lengkap kepala keluarga dan menggunakan huruf besar.

4. Jenis Kelamin : *) pilih salah satu, dengan cara dilingkari (L = laki-laki, P = Perempuan)

5. Umur responden : Diisi dengan umur responden.

6. Alamat responden : Diisi alamat lengkap responden dengan menggunakan huruf besar.

7. No. telepon /HP : Diisi dengan nomer telepon rumah atau nomer HP responden.

8. Jumlah anggota keluarga : Diisi dengan jumlah anggota keluarga, dan dipilah antara laki-laki dan perempuan (L = laki-laki, P = perempuan).

9. Tanda tangan responden : Responden membubuhkan tanda tangan atau cap jempol.

10. Program kemiskinan yang diterima : *) bisa memilih lebih dari satu dengan cara melingkari huruf.

11. Untuk kolom indikator dipilih dengan melingkari salah satu huruf.

12. Kolom Penyebab : diisi dengan keterangan penyebab atau alasan yang membuat responden memilih jawaban yang telah dilingkari. Hal ini untuk melihat akar penyebab kemiskinan.

13. “Mbendheng” : Menggunakan listrik bersama dengan tetangga.

14. Belik : Sumber air kecil

halaman 33

PEdOman umum AKP - lumbungkomunitas.netlumbungkomunitas.net/wp-content/uploads/2013/05/2013-Pedoman-Umum... · 2013 halaman 1. Edited 310113_Final [PEDOMAN UMUM AKP] ... kalender

Documents