PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018 MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN GOTONG ROYONG DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
67
Embed
PEDOMAN UMUM - ditjenpdt.kemendesa.go.id · Pedoman umum ini merupakan acuan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan ... “Padat karya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEDOMAN UMUMPELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
TAHUN 2018 MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJADAN MENGENTASKAN KEMISKINAN
DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN GOTONG
ROYONG DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
KATA PENGANTAR
iPedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
Pembangunan Desa sejatinya merupakan pembangunan dari, untuk dan oleh Masyarakat Desa bersama-sama dengan PemerintahDesa dan berbagai pihak terkait Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pembangunan Desaadalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraanmasyarakat Desa. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa harus bekerjasama dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, programdan kegiatan. Selain itu, diperlukan keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat termasuk masyarakat miskin dan marginal, serta BadanPermusyawaratan Desa (BPD) sejak dari proses musyawarah desa sampai dengan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan, denganmengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keadilan sosial.
Presiden menegaskan pentingnya penguatan sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, danPemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Padat Karya Tunai (Cash for Work). Upaya tersebut dilakukandi 1.000 Desa di 100 Kabupaten/Kota yang merupakan Desa dengan permasalahan sosial ekonomi yang harus diatasi dengan segera.Pelaksanaan padat karya tunai di Desa akan dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah (Provinsi maupunKabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa dengan mengutamakan asas kegotongroyongan, partisipasi dan musyawarah.
Pedoman umum ini merupakan acuan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan PenguatanKebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada pihak-pihak yang terkait. Pedoman umum inidisertai dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dari Kementerian/Lembaga dan Daerah terkait. Pelaksanaan program dan kegiatanPadat Karya Tunai di Desa tetap perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja(penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin dan marginal), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi sertamempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi berbagaipemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dan desa.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Menteri PPN/Kepala BappenasMenteri Koordinator Bidang
Pendahuluan Arahan Pelaksanaan Dukungan AnggaranTahapan Kegiatan
Pengorganisasian Penutup
Lampiran
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
iiPedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
PENDAHULUANBAB 1
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
1Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
1.1. DEFINISI PADAT KARYA TUNAI
“Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin
yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja,
dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi
kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan
menurunkan angka stunting.”
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
2Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
Tujuan pemberdayaan desa yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu “Mewujudkan desa sebagai
tempat yang dapat mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan bagi masyarakat dengan eksistensinya masing-masing
secara mandiri dan inklusif, serta mengembangkan berbagai aktivitas berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilaiekonomis.
Pemanfaatan Dana Desa ditambah dengan program Kementerian/Lembaga ke Desa yang dilakukan dengan model
padat karya.
1.2. LATAR BELAKANG
Rapat
Terbatas Tanggal 18 Oktober 2017
• Penciptaan lapangan kerja di Desa dioptimalkan dengan padat karya tunai/cash for work, dan swakelola.
• Perlunya koordinasi program K/L di daerah khususnya desa dikonsolidasikan kembali baik perencanaan dan
anggaran.
• Perlunya pelatihan dan pendampingan dalam menggali dan mengembangkan potensi Desa.
• Penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa.
Rapat Terbatas
Tanggal 3 November 2017
Rakor Tingkat
MenteriTanggal 8
Desember 2017
• Lokasi desa secara prinsip disepakati 1000 desa usulan dari TNP2K, Kemenko PMK, dan Bappenas.
• Kementerian/Lembaga berkomitmen untuk mengintervensi program padat karya tunai di desa pada 100 kabupaten
dan 1000 desa percontohan pada tahun 2018.
• Pekerjaan padat karya dengan konsep cash for work tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk
pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan dengan pelibatan BUMDes/Koperasi/UMKM dan tidak hanya
bersumber dari Dana Desa.
• Optimalisasi peran Pendamping Desa dalam pelaksanaan padat karya tunai di Desa.
• Optimalisasi peran aparat pemerintah daerah, perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam hal pengawasan
pelaksanaan padat karya tunai di Desa
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
3Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
1.3. RUANG LINGKUP
Pedoman umum pelaksanaan padat karya tunai di desa tahun 2018 ini memuat
tentang prinsip dasar padat karya, tujuan, sasaran dan jenis kegiatan padat
karya. Disamping itu, pedoman ini juga memuat tentang mekanisme
pengorganisasian termasuk didalamnya aspek pembinaan. Pedoman ini
mendorong dan memberikan perhatian terhadap keberlanjutan dan
pemeliharaan hasil kegiatan, agar padat karya tunai di desa tahun 2018
memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa
Tahun 2018
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
4Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
1.4. KERANGKA PIKIR
PROGRAM DAN KEGIATAN
Terjadinya migrasidan urbanisasi yang
tinggi
Tingginya jumlah Desa Tertinggal
Masih tingginya Angka Pengangguran
Masih tingginya Angka Gizi Buruk
dan Stunting
Masih tingginya Tingkat Kesenjangan
Pendapatan
Masih tingginya Angka Kemiskinan
MASALAH
PADAT
KARYA
TUNAI
(CASH
FOR
WORK)
Penciptaan Upah/ Tambahan Pendapatan
MANFAAT DAN DAMPAK
Perluasan Mutu Pelayanan Dasar
Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Perluasan kesempatan kerja sementara
Perluasan Akses Pelayanan Dasar
Peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa
terisolir)
Jumlah setengah penganggur 6 juta orang di perdesaan
Penduduk miskin di desa 27,7 juta orang.
10,2 juta orang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan
Status gizi masyarakat (37,2%
stunting)
Jumlah penganggur 2,39 juta orang di
perdesaan
Jumlah pekerja tak dibayar 10,58 juta
pekerja di perdesaan
Program dan Kegiatan
Pelaksana
1. Kementerian/ Lembaga2. Pemerintah Daerah3. Pemerintah Desa
1. Pelayanan Dasar2. Pembangunan Prasarana dan
Sarana3. Pengembangan Ekonomi
Produktif4. Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
5Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
1.5. DASAR HUKUM
Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
UU DESA (Ps. 22)
Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan: a. mendorong partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan dan
pembangunan Desa yang
dilaksanakan secara
swakelola oleh Desa;
b. mengembangkan program
dan kegiatan pembangunan Desa secara
berkelanjutan dengan
mendayagunakan sumber
daya manusia dan sumber
daya alam yang ada di Desa;
c. menyusun perencanaan dan
penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin,
warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
PP No.43/2014 (Ps. 127)
Pengadaan Barang/Jasa di
Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan
penggunaan material/bahan
dari wilayah setempat,
dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat
setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Perka LKPP No. 13/2013(Ps. 4)
Penciptaan lapangan
kerja di desa di
optimalkan dengan
padat karya, cash for work, danswakelola
Arahan Presiden
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari Desa setempat.
PMK50/PMK.07/2017 (Ps.128)
Perpres 54/2010*) (Ps. 26)
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah/Lembaga (termasukKelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola)
PMK 168/PMK.05/2015 jo PMK
173/PMK.05/2016
Mekanisme PelaksanaanAnggaran Bantuan Pemerintah pada K/L
SKB 4 Menteri tentangtentang Penyelarasandan PenguatanKebijakan PercepatanPelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa
Keterangan: *) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan
Presiden 70/2012 junctis Peraturan Presiden 172/2014 junctis Peraturan Presiden 4/2015.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
6Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
1.6. MAKSUD DAN TUJUAN
Memberikan acuan atau
pedoman kerja bagi para
pengelola dan pelaksana
padat karya tunai di Desa
sehingga dapat memahami
dan melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan
sebaik-baiknya.
Menyamakan persepsi,
langkah dan kejelasan
tentang mekanisme
pelaksanaan padat karya
sejak perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan
serta monitoring agar sasaran
kegiatan padat karya dapat
tercapai sesuai tujuan.
1 21.6.A. MAKSUD
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
6Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
1.6. MAKSUD DAN TUJUAN
1.6.B. TUJUAN
5. Menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat
miskin.
2. Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat
Desa.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak,
dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis
pendekatan pemberdayaan masyarakat.
6. Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa.
1. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara
swakelola dan padat karya tunai.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
7Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
1.7. SASARAN
1 Penganggur:Penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari
pekerjaan.
2Setengah Penganggur:• Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam
seminggu).
• Masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima
pekerjaan.
3 Penduduk miskin:Memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis
kemiskinan.
4 Stunting:Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
8Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
ARAHAN PELAKSANAANBAB 2
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
9Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
2.1. PRINSIP PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
10
KEWENANGAN YANG
DITUGASKAN KEPADA DESA
11. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya
bersumber dari Non APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak
positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan
pertumbuhan perekonomian.
1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di
Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan
mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah
penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis,
sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya
dukung dan keseimbangan lingkungan.
2. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa
berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi
pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk
melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan
gotong royong.
3. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan
dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik
secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua
pihak.
5. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan
mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan
asset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang
berkecukupan.
6. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan
mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya
kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.
7. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara
mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja,
bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang
ada di Desa.
EFEKTIF
INKLUSIF
PARTISIPATIF DAN
GOTONG ROYONG
TRANSPARANDAN AKUNTABEL
SWADAYA
SWAKELOLA
8. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan
memastikan adanya rencana pengelolaan dalam
pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
PRIORITAS
KEBERLANJUTAN
BERBASIS KEWENANGAN
LOKAL DESA DAN HAK ASAL USUL
DISEPAKATI DALAM MUSYAWARAH DESA
9. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati
dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan
asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah
Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara
dalam mencapai kemufakatan bersama.
10. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya
bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
PENENTUAN UPAH
12. Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota.
Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.
2.2. MODEL PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK)UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Intervensi dalam model Cash for Work umumnya digunakan pada wilayah
penanganan pasca bencana, wilayah rawan pangan (food insecurity), atau wilayah
pasca konflik. Namun, tidak menutup kemungkinan model ini menjadi salah satu
instrumen dalam penanggulangan kemiskinan.
KERANGKA PIKIR MODEL CASH FOR WORK:
Ditujukan bagi
masyarakat kurang
mampu.
Menciptakan kegiatan
yang berdampak pada
peningkatan
pendapatan (income
generating activities)
tanpa sepenuhnya
menggantikan
pekerjaan yang lama.
Merupakan
kesempatan kerja
sementara.
Mekanisme dalam
penentuan upah dan
pembagian upah
dibangun secara
partisipatif dalam
musyawarah desa.
Berdasarkan rencana
kerja yang disusun
sendiri oleh Desa
sesuai dengan
kebutuhan lokal.
Difokuskan pada pembangunan
sarana prasarana perdesaan
atau pendayagunaan
sumberdaya alam secara lestari
berbasis pemberdayaan
masyarakat.
2
1 3
4
5
6
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
11Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
2.3. MANFAAT
1 2Mengurangi jumlah penganggur, setengah
penganggur dan masyarakat miskin di Desa.
Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan
daya beli masyarakat Desa.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
12Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
2.4. DAMPAKKementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
13
1 3
2
5
6
Tersedianya
lapangan kerja dan
usaha bagi
penganggur,
setengah
penganggur dan
masyarakat miskin.
Tumbuhnya rasa
kebersamaan,
keswadayaan,
gotong-royong dan
partisipasi
masyarakat.
Terkelolanya
potensi
sumberdaya lokal
secara optimal.
Turunnya arus
migrasi dan
urbanisasi.
Terjangkaunya
(aksesibilitas) masyarakat
Desa terhadap pelayanan
dasar dan kegiatan sosial-
ekonomi.
4
Turunnya jumlah
balita kurang gizi
(stunting) di Desa.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
2.5. JENIS KEGIATAN
1
2
3
Pembangunan dan/atau rehabilitasi saranaprasarana perdesaan sesuai dengan daftar
kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur
sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau
perbaikan jalan dan jembatan skala Desa,
tambatan perahu.
Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, antara lain:
• Pertanian;
• Perhutanan;
• Perkebunan;
• Peternakan; dan
• Perikanan.
Kegiatan produktif lainnya, antara lain:• Pariwisata;
• Ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan
mendorong kewirausahaan;
• Pengelolaan hasil produksi pertanian;
• Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.
4Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:• Pengelolaan sampah;
• Pengelolaan limbah;
• Pengelolaan lingkungan pemukiman;
• Pengembangan energi terbarukan;
• Penyediaan dan pendistribusian makanan
tambahan bagi anak (bayi dan balita).
5
Kegiatan lainnya Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan
penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tetapi
mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan
fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan
kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
14Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
2.6. SIFAT KEGIATAN
1 2 3Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan
15
Pelaksanaan KegiatanPadat Karya Tunai di
Desa bersifatswakelola dengan
tetap dimungkinkanadanya pengadaanbarang/jasa sesuaiketentuan peraturan
perundang-undangan.
Upah kerja diberikan
secara langsung
kepada warga Desa
yang terlibat kegiatan
Padat Karya Tunai.
Upah kerja dimaksud
diberikan secara
harian, namun apabila
tidak memungkinkan
diberikan secara
mingguan.
Mengutamakan
penggunaan tenaga
kerja dan
material/bahan baku
yang berasal dari
warga Desa setempat,
sehingga bisa
menyerap tenaga kerja
dan memberikan
pendapatan bagi warga
Desa yang terlibat di
kegiatan Padat Karya
Tunai.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
2.7. KRITERIA KEGIATANKementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
16
Pelaksanaan pekerjaan
dilaksanakan secara
BERKELOMPOK,
dengan seorang
pengawas di dalam
setiap kelompok.
Pekerjaan dapat
dikerjakan oleh
masyarakat Desa yang
memiliki dan tanpa
memiliki keterampilan
pertukangan serta
diawasi oleh tenaga
terlatih yang berasal dari
unsur masyarakat Desa
untuk memastikan hasil
pekerjaan berkualitas.
Kegiatan dilakukan
dengan
menggunakan
peralatan,
pengetahuan dan
teknologi tepat
guna.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
TENAGA KERJA INDONESIA
Diutamakan Desa yang menjadi kantong Tenaga
Kerja Indonesia
5
2.8. KRITERIA LOKASI
KEMISKINANMerupakan kantong
kemiskinan
TINGKAT PERKEMBANGAN
DESATermasuk desatertinggal dan
desa berkembang
STUNTINGDesa dengan Stunting
Tinggi
Desa yang banyak penganggur
4
3
2
1
PENGANGGURAN
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
17Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
1. ACEH TENGAH
2. PIDIE
3. LANGKAT
4. PADANG LAWAS
5. NIAS UTARA
6. GUNUNG SITOLI
7. PASAMAN
8. PASAMAN BARAT9. ROKAN HULU
10. KERINCI
11. OGAN KOMERING ILIR
12. KAUR
13. LAMPUNG SELATAN14. LAMPUNG TIMUR
15. LAMPUNG TENGAH
16. BANGKA BARAT
17. NATUNA
SUMATERA
1. KEPULAUAN
SERIBU
2. BOGOR
3. SUKABUMI
4. CIANJUR
5. BANDUNG
6. GARUT
7. TASIKMALAYA
8. KUNINGAN
9. CIREBON
10. SUMEDANG
JAWA - BALI
11. INDRAMAYU
12. SUBANG
13. KARAWANG
14. BANDUNG
BARAT
15. CILACAP
16. BANYUMAS
17. PURBALINGGA
18. KEBUMEN
19. WONOSOBO
20. KLATEN
21. GROBOGAN
22. BLORA
23. DEMAK
24. PEMALANG
25. BREBES
26. KULON PROGO
27. TRENGGALEK
28. MALANG
29. JEMBER
30. BONDOWOSO
31. PROBOLINGGO
32. NGANJUK
33. LAMONGAN34. BANGKALAN
35. SAMPANG
36. PAMEKASAN
37. SUMENEP
38. PANDEGLANG
39. GIANYAR
17 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS
39 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS
1. LOMBOK BARAT
2. LOMBOK TENGAH
3. LOMBOK TIMUR4. SUMBAWA
5. DOMPU6. LOMBOK UTARA
7. SUMBA BARAT
8. SUMBA TIMUR
9. TIMOR TENGAH
SELATAN
10. TIMOR TENGAH
UTARA
NUSA TENGGARA
11. ALOR
12. LEMBATA
13. NGADA14. MANGGARAI
15. ROTE NDAO16. SUMBA TENGAH
17. SUMBA BARAT
DAYA
18. MANGGARAI
TIMUR
19. SABU RAIJUA
19 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS
1. KETAPANG
2. BARITO TIMUR
3. HULU SUNGAI
UTARA
4. PENAJAM PASER
UTARA
5. MALINAU
KALIMANTAN
5 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS
1. BOLAANG MONGONDOW
UTARA
2. BANGGAI
3. ENREKANG
4. BUTON
5. BOALEMO
6. GORONTALO
7. MAJENE
8. POLEWALI MANDAR
9. MAMUJU
SULAWESI
9 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS
1. MALUKU TENGAH
2. SERAM BAGIAN BARAT
3. HALMAHERA SELATAN
4. SORONG SELATAN
5. TAMBRAUW
6. JAYAWIJAYA
7. TOLIKARA
8. NDUGA
9. LANNY JAYA
10.DOGIYAI
11.INTAN JAYA
MALUKU - PAPUA
11 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS
2.9. 100 KABUPATEN/KOTA SASARAN
PADAT KARYA TUNAI DI DESAKementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
18Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
2.10. KELOMPOK SASARAN TENAGA KERJA PADAT
KARYA TUNAI
1 2 3
Kelompok penganggur,
setengah penganggur dan
warga miskin.
Pencari nafkah
utama
keluarga.
Laki-laki, wanita dan pemuda
usia produktif dan bukan
anak-anak.
4
Petani/kelompok petani
yang mengalami paceklik
dan menunggu masa
tanam/panen.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
19Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
Tenaga kerja yang
kehilangan
pekerjaan (ter-
PHK).
5
Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat
wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa.
Bagi desa yang telah menetapkan APBDesa sebelum terbitnya
SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan
Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Desa merevisi APBDesa untuk menyesuaikan pemenuhan
HOK minimal sebesar 30 %.
b. Jika tidak mencapai 30% HOK, maka Desa melakukan
melakukan penyesuaian perhitungan RAB dan desain
teknis kegiatan.
2.11. ARAHAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
YANG BERSUMBER DARI APBDES
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa
sampai dengan diterbitkannya SKB 4 Menteri
tentangPenyelarasan Dan Penguatan Kebijakan
Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa agar menyusun RAB dan
Desain Teknis kegiatan pembangunan untuk
memenuhi minimal 30% HOK dari keseluruhan
alokasi kegiatan pembangunan Desa.
20Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa PDTT,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Pengelola
Perbatasan wajib melaksanakan padat karya tunai di Desa.
2.12. ARAHAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Kementerian/Lembaga lainnya dapat melaksanakan padat
karya tunai di Desa.
Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa yang bersumber dari anggaran Kementerian/Lembaga mengacu pada pengadaan barang/jasa yang
sudah dilakukan sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70 Tahun 2012
junctis Peraturan Presiden 172 Tahun 2014 junctis Peraturan Presiden 4 Tahun 2015.
Dalam hal dimungkinkan untuk melakukan swakelola Tipe III atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola agar Kementerian/Lembaga
melakukan revisi pengadaan barang/jasa.
Bagi K/L yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan swakelola tipe III sesuai peraturan perundang-undangan wajib melibatkan kelompok
penganggur, setengah penganggur dan warga miskin, pencari nafkah utama keluarga, laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan
anak-anak, tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau diputus hubungan kerja, dan petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan
menunggu masa tanam/panen.Kementerian/Lembaga perlu melakukan revisi DIPA 2018 untuk pelaksanaan padat karya tunai di 1000 Desa di 100 Kab/Kota.
21Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
DUKUNGAN ANGGARANBAB 3
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
20Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
3.1. ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA
DANA DESA
ANGGARAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA
ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
1
2
3
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
21Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
3.1. ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
PADAT KARYA TUNAI DESAKementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan
22
• Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola, sejak
tahap perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara mandiri oleh desa dan
memungkinkan untuk tidak
dikontrakkan kepada pihak
ketiga/kontraktor.
• Pelaksanaan kegiatan Padat
karya Tunai di Desa yang
menggunakan Dana Desa
dilakukan oleh Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) dan dalam
penetapan harga satuan
kegiatan/hari orang kerja (HOK)
mengacu pada peraturan
Bupati/Walikota Tentang Harga
Satuan Biaya setempat.
Sumber Dana yang berasal dari
Kementerian/lembaga yang dapat
digunakan untuk kegiatan padat
karya tunai di desa tahun 2018 dapat
berbentuk:
• Bantuan Pemerintah (Swakelola
oleh K/L (DIPA Pusat))
• Tugas Pembantuan (TP) dan
• Bantuan Sosial.
Pelaksanaan kegiatan padat karya
tunai di Desa yang menggunakan
sumber dana dari Kementerian/
Lembaga dikelola sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sumber Dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota dapat berbentuk:
• Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/atau
APBD Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
membiayai kegiatan padat karya tunai yang masuk
dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa;
• Pembiayaan program/kegiatan yang diswakelola
oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah
Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan padat
karya tunai yang tidak termasuk dalam daftar
kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Skala Lokal Desa,
Pelaksanaan program/kegiatan padat karya tunai di
Desa yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan/atau
APBD Kabupaten/Kota dikelola sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
DANA DESAANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGAANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
• Kementerian/Lembaga melaksanakan kegiatan padat karya tunai di desa sesuai dengan ketentuanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto PeraturanPresiden 70/2012 junctis Peraturan Presiden 172/2014 junctis Peraturan Presiden 4/2015.
• Lokasi percontohan di 1.000 desa pada 100 Kabupaten/Kota.
KEMENTERIAN DESA PDTT
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
KEMENTERIAN PELAKSANA UTAMA
3.2. PADAT KARYA MELALUI PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA YANG MEMILIKI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
23Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
No Kementerian Jenis Kegiatan Tahun 2018
Alokasi APBN 2018
(dalam milyarrupiah)
KapasitasProgram/Kegiatanpada tahun 2018
Kesesuaian LokasiKegiatan dengan
Lokasi Padat Karyadan Stunting
1. Kementerian Desa PDTTPembangunan Embung Desa, Sarana Olah Raga Desa, Sarana dan Prasarana Dasar Desa
5.145,3 330 Kabupaten 63 Kabupaten
2. Kementerian Kesehatan Pemberian Makanan Tambahan 60.091,3 100 Kabupaten 100 Kabupaten
3. Kementerian PUPERAPAMSIMAS, pengolahan sampahdan lainnya
107.300,0 n/a n/a
4. Kementerian PertanianSarana prasarana pertanian berbasis komoditas
23.820,8 220 Kabupaten 56 Kabupaten
5.Kementerian Kelautan &Perikanan
Minapadi, kampung nelayan, Pugar, Bioflok
7.287,6 n/a 20 Kabupaten
6. Kementerian PerhubunganJaringan kereta api, pembangunan drainase di bandara dan pelabuhan
48.187,6 n/a 35 Kabupaten
7. Kementerian Pariwisata Gerakan Sadar Wisata 3.733,4 n/a 3 Kabupaten
8. Kementerian Tenaga KerjaPenyerapan tenaker di desa kantong TKI dan daerah kemiskinan
3.991,2 n/a 26 Kabupaten
9.Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Pembangunan dan rehabilitasisarana dan prasarana perbatasan
203,5 12 Kabupaten 5 Kabupaten
n/a = data belum tersedia.
3.3. INVENTARISASI KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK PADAT KARYA MAUPUN PENANGANAN STUNTING
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
24
Keterangan: Masih dimungkinkan untuk Kementerian/Lembaga lainnya untuk melaksanakan padat karya tunai di Desa.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
TAHAPAN KEGIATANBAB 4
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
25Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
4.1. TAHAPAN TEKNISPELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA (CASH FOR WORK )
Yang Bersumber dari Dana Desa, Anggaran K/L dan Anggaran Pemda
PERENCANAAN PERSIAPAN
PELAKSANAAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PEMANTAUAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
1 2 3 4 5
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
26Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
4.2. PENYELARASAN WAKTU PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA PADAT KARYA TUNAI DI DESA
YANG BERSUMBER DARI APBDESA
DES2017
JAN2018
FEB2018
MAR2018
APR2018
MEI2018
JUN2018
JUL2018
AGT2018
SEP2018
OKT2018
NOV2018
DES2018
JAN2019
FEB2019
MAR2019
Proses Perencanaan dan Penganggaran Perdesaan menurut PP No.43/2014 Juncto PP No.47/2015
Penyaluran Dana Desa menurut PP No.60 Tahun 2014 Juncto PP No.22/2015 Junctis PP No.8/2016, dan PMK N0.50/2017
N+1 (Evaluasi Pemb.Desa PadatKarya Tunai) dan
Kemungkinan Replikasi
N = Pelaksanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Padat Karya Tunai
Keterangan: percepatan pengalokasian Dana Desa dari pusat ke RKUD mulai Januari 2018.
Persiapanpelaksanaan
ke Desa
Review APBDes olehKabupaten/
Kota danDesa
SosialisasiPedoman untuk
Informasi Pelaks. Kegiatan K/L danDaerah di Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Penyaluran DD TahapI (60%) diupayakan
bulan Januari ke RKUD. Paling lambat 7hari kerja disampaikan
dari RKUD ke RKD
Sosialisasi Pedomanuntuk Informasi Pelaks. Kegiatan dan Daerah
oleh Provinsi danKabupaten/Kota ke Desa
Laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota semester I
Penyaluran DD Tahap II (40%).
Paling lambat 7 hari kerja disampaikan dari RKUD ke RKD
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota semester II
Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD dam Bupati/Walikota
(melalui Camat)
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
27Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
4.3. TAHAPAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI
DESA YANG BERSUMBER DARI APBDESAKementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan
28
Penyusunan RAPBDesa berdasarkan RKP Desa.1
2
3
4
5
Menganggarkan
kegiatan-kegiatan yang
bersifat padat karya
(skema cash for work)
yang diwajibkan untuk
didanai dengan Dana
Desa dalam APBDes.
Review RAPBDesa oleh Kabupaten/Kota maupun Desa.
Persiapan Pelaksanaan
Pembentukan TPK, penyusunan rencana kerja, pendataan tenaga kerja
dan identifikasi sumber daya lokal yang akan diambil secara padat karya,
pengadaan barang dan jasa.
Pelaksanaan (pelibatan tenaga kerja lokal sesuai tujuan padat karya tunai
dan pelaksanaan HOK, pembayaran upah).
Pelaporan (data tentang HOK, jumlah tenaga kerja yang terlibat, anggaran
yang diserap untuk upah).
Keterangan: Pengaturan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: PMK50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa juncto Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Permendesa PDTT
No.19/2017 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa, Permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
6Pembinaan dan Pengawasan.
4.4. PENYELARASAN WAKTU PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DALAM RANGKA PADAT KARYA TUNAI DI DESAYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN K/L
DES2017
JAN2018
FEB2018
MAR2018
APR2018
MEI2018
JUN2018
JUL2018
AGT2018
SEP2018
OKT2018
NOV2018
DES2018
JAN2019
FEB2019
MAR2019
Proses Perencanaan dan Penganggaran Perdesaan menurut PP No.43/2014 Juncto PP No.47/2015
Penyaluran Dana Desa menurut PP No.60 Tahun 2014 Juncto PP No.22/2015 Juncto PP No.8/2016, dan PMK N0.50/2017
N+1 (Evaluasi Pemb.Desa PadatKarya Tunai) dan
Kemungkinan Replikasi
N = Pelaksanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Padat Karya Tunai
Persiapan (Sosialisasi)
di awal Januari
PendataanTenagaKerja di
akhir JanuariPelaksanaan (pelibatan tenaga kerja lokal dari Desa) dan pemantauan awal Februari-awal
Desember Evaluasi
Persiapan (Sosialisasi)
di awal Januari
Pembentukan Panitia dari
Pokmas
Pendataan Tenaga Kerja
Pelaksanaan (pelibatan tenaga kerja lokal dari Desa) dan pemantauan awal Februari-awal Desember
Evaluasi SWAKELOLA TIPE III/ KELOMPOK
MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA
K/L PENANGGUNG JAWAB ANGGARANatau PIHAK KETIGA/KSO)
Keterangan: Kemungkinan Revisi DIPA 2018 untuk penyesuaian lokasi
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
29Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
4.6. TAHAPAN PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (SWAKELOLA
TIPE III ATAU KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA)
PERSIAPAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Penyampaian informasi kegiatan, lokasi dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
1. Sosialisasi kegiatan padat karya tunai di desa dan petunjuk teknis operasional kegiatan tersebut kepada kepada Pemerintah Daerah Provinsi, PemerintahDaerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
2. Sosialisasi Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan berupa pekerjaan konstruksi sederhana kepada Kelompok Masyarakat PelaksanaSwakelola dan berbagai pihak terkait di daerah dan desa.
3. Pendataan tenaga kerja lokal dan identifikasi sumber daya lokal (bahan material, peralatan, teknologi) sesuai dengan Desain Teknis dan Rencana KerjaTeknis Kegiatan. K/L melakukan pendaftaran seluruh pekerja pada jaminan kesehatan untuk melindungi dari kecelakaan kerja.
4. Melakukan penyesuaian kembali antara Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan dengan kebutuhan dilapangan.5. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Perpres No.70/2012
1. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pengelola dan/atau pelaksana teknis untuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola .2. Memberikan pembinaan teknis pada Pemerintah desa dan pendampingan teknis pada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang bekerja sebagai
pengawas, pengelola maupun pekerja teknis.3. Mendorong pelibatan tenaga kerja lokal pada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sesuai dengan tujuan padat karya tunai di desa.4. Melakukan serah terima hasil pekerjaan dari K/L penanggungjawab ke Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan perundangan.
1. K/L Penanggungjawab anggaran melakukan pemantauan berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitaspemanfaatan sumber daya lokal.
2. K/L Penanggungjawab anggaran melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam seluruh kegiatanpemantauan dan evaluasi.
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala (bulanan atau triwulanan) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada K/L penanggungjawab anggaran dan Pemerintah Desa disertai bukti pelaksanaan kegiatan yang disahkan pemerintah desa seperti data rinci tenaga kerjaserta NIK kependudukan, daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, dan lainnya. Termasuk pemasangan papan namapada hasil kegiatan di desa.
1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa oleh Bupati/Walikota dapat didelegasikan kepada Camat.
2. OPD atau Dinas Kabupaten/Kota terkait turut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
31
PERENCANAAN
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
4.7. FASILITASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA PADAT KARYA TUNAI DI DESA (UMUM)
DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70 Tahun 2012
junctis Peraturan Presiden 172 Tahun 2014 junctis Peraturan Presiden 4 Tahun 2015
SKB 4 Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
1
2
3
Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa juncto Peraturan Kepala
LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ACUAN MEKANISME BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PADAT KARYA TUNAI
PERPRES PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
PERKA LKPP TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
APBN (K/L) APBD (Pemda) APBDes (termasuk Dana Desa)
Kewenangan Lokal Skala Desa dan Kewenangan Hak Asal Usul
*catatan: Tahun 2018 merupakan masa transisi dalam pelaksanaan program/kegiatan K/L ke Desa terkait padat karya tunai.
Adapun pedoman teknis pelaksanaan padat karya tunai di desa yang bersumber dari APBD Provinsi danAPBD Kabupaten/Kota akan diatur oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
32
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
PENGORGANISASIANBAB 5
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 34
5.1. STRUKTUR ORGANISASI
MenkoPMK
Menkeu Menaker Menteri dari K/L lainnyaMendagriMenteri Desa PDTT
Pengelola dan/atau Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tunai
Pengawas Eksternal DesaGaris Pelaporan dan Evaluasi
Garis Koordinasi
Garis Komando
KETERANGAN
pusat
provinsi
kabupaten
desa Pendampingan di Desa
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Wakil Koordinator
kecamatan
Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota
Camat Pembinaan dan Pengawasan pada Desa
Biro
PerencanaanBiro
Perencanaan
Biro
PerencanaanBiro
Perencanaan
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
35
Pemerintah (K/L terkait) dapat menjadi pengelola
padat karya tunai di Desa
Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota
dapat juga menjadi pengelola padat karya tunai di Desa
Gubernur
Bupati/
Walikota
OPD terkaitPenanggungjawab di daerah = Gubernur dan Bupati/Walikota
Sekretariat Bersama Provinsi
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
Kepala Desa sebagai Penanggungjawab Teknis Desa
Koordinator Pembina K/LPenanggung jawab
K/LPenanggung jawab
teknis K/L
Penanggung jawab
Teknis Bersama
Pusat
5.2. TINGKAT PUSAT
Sebagai koordinator
K/L, MenkoPMK
bersama Menteri
PPN/Kepala Bappenas
menjalankan tugasnya
dalam koordinasi,
merencanakan,
memantau, dan
mengevaluasi program
padat karya tunai di
Desa secara
komprehensif agar
sesuai arahan Presiden
dan target nasional
RPJMN 2015-2019.
Sebagai pembina
masing-masing K/L,
para Menteri tugasnya
adalah memberikan
arahan teknis
pelaksana kebijakan
agar pelaksanaan padat
karya tunai di Desa
dapat dilaksanakan
secara optimal dari
pusat sampai desa
sesuai urusan yang
ditanganinya.
Sebagai penanggung
jawab K/L, masing-
masing Sekjen bertugas
membantu pembina K/L
dalam membina dan
mengawasi
keseluruhan
pelaksanaan padat
karya tunai di desa
yang bersumber dari
anggaran K/L dalam
lintas Ditjen dimana
Ditjen selaku pengelola
teknis program/kegiatan
dan/atau Dana Desa.
Sebagai penanggung
jawab teknis K/L,
masing-masing Kepala
Biro Perencanaan
bertugas melakukan
koordinasi lintas Ditjen
dimana Ditjen selaku
pengelola teknis
program/kegiatan,
pengawalan (monev)
pelaksanaan padat karya
tunai di desa secara
teknis, dan melaporkan
secara bulanan progress
kepada Menterinya,
Menko PMK dan Sekjen.
Penanggung jawab teknis
bersama pusat dibentuk
dalam sekretariat bersama
pusat. Sekretariat Bersama
atau Sekretariat Desk
Koordinasi Padat Karya
Tunai di Desa bertempat di
Kemenko PMK, dan terdiri
dari masing-masing
perwakilan dari tiap K/L,
tugasnya adalah
mengintegrasikan hasil
pelaksanaan, monev dan
pelaporan padat karya tunai
di desa baik di K/L terkait,
Daerah dan Dana Desa.
36Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
PENANGGUNG
JAWAB UMUM DI
DAERAH
Sebagai penanggung jawab
keseluruhan, Gubernur dan
Bupati /Walikota melakukan
koordinasi pelaksanan padat
karya tunai di desa di wilayah
Provinsi atau Kabupaten/Kota
-nya. Bupati melaporkan ke
Gubernur, lalu Gubernur
melaporkan secara berkala ke
Menko PMK tembusan
Menteri PPN/Kepala
BAPPENAS dan Mendagri.
PENANGGUNG JAWAB
TEKNIS
Sebagai penanggung jawab teknis,
Kepala Bappeda dan Dinas PMD
Provinsi maupun Kabupaten/Kota
melakukan koordinasi pelaksanaan
dan monev dengan pengelola
teknis kegiatan yakni OPD-OPD
terkait. Penanggungjawab teknis
membentuk sekretariat bersama
Provinsi maupun Kabupaten/Kota
dalam mengawal pelaksanaan
padat karya tunai di desa di
wilayahnya. Penanggungjawab
teknis melaporkan secara bulanan
ke Gubernur atau Bupat/Walikota.
PENANGGUNG JAWAB
TEKNIS BERSAMA
Sebagai penanggung jawab teknis
bersama di daerah, Sekber Provinsi
dan Sekber Kabupaten/Kota
mempunyai tugas mengintegrasikan
hasil pelaksanaan dari OPD-OPD
terkait selaku pengelola teknis
kegiatan, monev dan pelaporan padat
karya tunai di desa baik di K/L terkait,
Daerah dan Dana Desa di wilayahnya,
serta melaporkan hasil pemantauan
dan evaluasinya kepada Penanggung
jawab Teknis. Pelaporan dari Sekber
Kabupaten/Kota ditembuskan pada
Sekretariat Bersama Pusat, dan
Sekretariat Bersama Provinsi.
5.3. TINGKAT PROVINSI-KABUPATEN/KOTAKementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
37Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
Penanggung Jawab
Teknis Di Desa
Pelaksana Teknis di
Desa
Pengawas
Eksternal di DesaPekerja Teknis
5.4. TINGKAT DESA
Sebagai Penanggung Jawab Teknis di
Desa, Kepala Desa melaksanakan: (a)
kegiatan padat karya tunai dalam
RKPDes dan APBDes, (b) membahas
dalam musyawarah desa bersama BPD
untuk menyusun rencana kerja
kegiatan, besaran upah dan pemenuhan
sumber daya lokal seperti tenaga kerja
lokal dari masyarakat miskin/marginal,
penganggur dan setengah menganggur
serta bahan material lokal, (c)
pemantauan evaluasi, dan (pelaporan).
Pelaporan hasil kegiatan secara berkala
disampaikan kepada Camat dan
Sekretariat bersama Kabupaten/Kota.
Pelaksana teknis tersebut
terdiri dari Tim Pengelola
Kegiatan dan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa
yang bertugas membantu
Kepala Desa, sesuai dengan
bidangnya, dengan mengacu
pada ketentuan perundang-
undangan. Pelaksana Teknis
menyampaikan pelaporan
kepada Kepala Desa.
BPD dan/atauwarga
yang ditunjuk dalam
Musyawarah Desa
dapat pula melaporkan
evaluasi kepada Camat
dan/atau Sekretariat
Bersama Kabupaten/
Kota sebagai pengawas
eksternal desa.
Pekerja teknis dapat terdiri dari: Petugas Lapangan Padat Karya Tunai di Desa yang memiliki pengetahuan padat karya dapat ditunjuk oleh Kabupaten/Kota atau Desa, Pengawas Teknis, Tenaga kerja (Tukang, Asisten Tukang dan Pekerja Jasa Lainnya). Pekerja teknis diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat. Khusus tenaga kerja dipilih dari masyarakat miskin/marginal, penganggur dan setengah penganggur di Desa setempat. Pendataan jumlah pekerja teknis dilengkapi Nomor Induk Kependudukan dan bila perlu surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa disahkan Camat..
38Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa, para pendamping di desa memiliki tugas untuk :➢ Memfasilitasi perencanaan kegiatan padat karya tunai di desa melalui musyawarah desa yang partisipatif dan melibatkan semua stakeholder;➢ Melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa untuk memastikan kegiatan padat karya sesuai dengan pedoman yang ada; dan➢ Berkoordinasi dan bersinergi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.
5.5. FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DI DESAMELALUI PENDAMPINGAN
KEMENSOS 48.471 orangRehabilitasi Sosial Anak, Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Korban Napza, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Penanggulangan Bencana Alam, Sosial Kemasyarakatan , KUBE
KEMENDAGRI 6.541 orangPembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)
KEMEN KUKM 20.773 orangPenyuluh Koperasi Lapangan, Pendamping bagi
KSP/USP Koperasi, Pendampingan Pembiayaan Syariah, Pendampingan Hak Atas tanah, Pendampingan KUR, Pendamping PLUT, Pendamping IUMK, Pendamping
KEMENTAN 62.833 orangTenaga Fungsional PNS, Tenaga Harian Lepas,
Penyuluh Swadaya
KLHK 300 orangPendamping Hutan Lindung,
Pendamping KPH
KEMENPORA 41.926 orangPendamping Anti Narkoba, Pendamping
Pemberdayaan Pemuda di Desa, Pendamping Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan
217.043Orang
KEMENDESA 40.142 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Ahli infratsruktur Desa, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial, Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknink Infrastruktur, Pendamping Lokal Desa
KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESADibiayai Dana Desa
Pendamping Profesional
Pendamping TeknisKKP
5783 Orang
Penyuluh Kelautan dan Perikanan
KEMENAKERTRANS
900 orangPendamping Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
39Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
PENUTUPBAB 6
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
39Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
6.1. PENUTUP
Program Pembangunan Desa Padat Karya Tunai agar dilaksanakan dengan baik dan
sungguh-sungguh agar dapat memberikan pekerjaan sementara dan tambahan upah/
pendapatan kepada masyarakat miskin desa.
Pelaksanan Padat Karya Tunai di Desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli
masyarakat; mengurangi angka gizi buruk; mengurangi kemiskinan; menggerakkan ekonomi
desa; serta mengembangkan kawasan perdesaan.
Keberhasilan Pelaksanan Padat Karya Tunai di Desa sangat bergantung pada dukungan,
kerjasama dan kemitraan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota; serta pelaksanaan teknis oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
40
Pelaksanan Padat Karya Tunai di Desa perlu mempertahankan gotong royong dan partisipasi
dari masyarakat Desa sehingga pembangunan yang dihasilkan dapat terpelihara dengan baik
oleh Desa.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
6.2. RENCANA KERJA PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
AktivitasDesember 2017 Januari 2018 Februari s/d
Desember 2018INSTANSIM 1 M 2 M 3 M 4 M 1 M 2 M3 M4
1. Penyiapan Lokasi Prioritas Padat Karya Tunai di 1.000 Desa di 100 Kabupaten/KotaKemenko PMK, Bappenas dan Setkab
1) Pembahasan dan Penetapan Lokasi Prioritas2) Pembahasan dan Penetapan Kegiatan K/L sesuai dengan Lokasi
Prioritas 3) Penyampaikan Lokasi Prioritas Pelaksanaan Padat Karya Tunai
kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota4) Penetapan Kegiatan Pemda sesuai dengan Lokasi Prioritas
2. Penyiapan Pedoman Umum dan Sosialisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Kemenko PMK, Bappenas, K/L terkait
1) Penyusunan Draft Pedoman Umum2) Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Pedoman Umum dengan
K/L terkait3) Penyampaian Pedoman Umum kepada Kemenko PMK dan
Sosialisasi ke Daerah
3. Penyiapan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa terkait Kegiatan Padat Karya Tunai di DesaBappenas, LKPP, Kemendagri, KemendesaPDTT, K/L terkait
1) Penyiapan Rencana Kerja Pembinaan LKPP kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa terkait Kegiatan Padat Karya Tunai
2) Sosialisasi, Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa di Desa terkait Kegiatan Padat Karya Tunai
4. Persiapan Pelaksanaan di DaerahKemenko PMK,Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, K/L terkait
1) Penyiapan SK Gubernur2) Penyiapan SK Bupati/Walikota dan Petunjuk Teknis3) Sosialisasi SK Bupati dan Petunjuk Teknis kepada Camat dan
Kepala Desa4) Sosialisasi SK Bupati dan Petunjuk Teknis kepada Pendamping
5. Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan, danPengawasan di tingkat Pusat, Daerah dan Desa.
Berbagai K/L terkait, Pemerintah Daerah danPemerintah Desa
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 41
6.3. PEMBAGIAN PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGADALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
Kemenko Bidang PMK▪ Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan
Antar K/L.▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Padat Karya Tunai di Desa.
Kementerian Desa PDTT:▪ Menetapkan Juknis penggunaan Dana
Desa.▪ Koordinasi Penguatan dan Peran
Pendamping Desa.▪ Monitoring dan Evaluasi Dana Desa untuk
Program Padat Karya Tunai di Desa.▪ Bimbingan teknis pelaksanaan padat
karya tunai di Desa kepada para pendamping dan pengelola di Desa.
Kemendagri:▪ Supervisi kepada Daerah.▪ Supervisi Perencanaan dan
Penyusunan APBDes.▪ Penyederhanaan Pelaporan
Pertanggungjawaban.▪ Peningkatan kapasitas SDM
pemerintah Des dan BPD.▪ Fasilitasi dan/atau Bimbingan
teknis pelaksanaan padat karya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa.
Kementerian Keuangan:▪ Penyusunan Kebijakan Percepatan
Penyaluran Dana Desa.▪ Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Padat Karya Tunai di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
▪ Sinergi Pendanaan dan Evaluasi Efektifitas PKH, Rastra dan Dana Desa
▪ Penyederhanaan Pelaporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa
▪ Monitoring dan Evaluasi Padat Karya Tunai yang bersumber dari Dana Desa
LKPP:▪ Pembinaan pada Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Perka LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
BPKP:▪ Pendampingan dan bimbingan
teknis dalam pelaporan keuangan APBDesa termasuk Dana Desa.
▪ Pengawasan Tata Kelola Keuangan Desa.
Kementerian Sosial:▪ Sinergi kegiatan padat
karya tunai di Desa di intansinya.
Kemenaker:▪ Menetapkan penggunaan Dana
Kemenaker untuk Desa.▪ Penyusunan Juknis Padat Karya
Tunai di Desa.▪ Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.
Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota)▪ Koordinasi dan Supervisi.▪ Pembinaan dan
pengawasan.▪ Sosialisasi kepada Desa ▪ Peningkatan kapasitas
dan Pendampingan.
Kementan, KemePUPERA, Kemenhub dll: • Menyusun Juknis dan Menu
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa sesuai tugas fungsi.
• Pengelolaan Kegiatan Padat Karya Tunai di Sasaran Desa Prioritas pada 100 Kabupaten/Kota
BAPPENAS:▪ Penetapan Lokus Desa bersama
TNP2K dan Kemenko Bidang PMK.▪ Penyiapan Pedoman Umum dan
Monev Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa 2018.
▪ Koordinasi dengan LKPP, dan K/L lainnya terkait pengadaan barang/jasa.
Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Catatan: Kemenko Bidang PMK, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri bersama-sama melakukan sosialisasi SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Desa.
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 42
Sekretaris Kabinet▪ Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan
Antar K/L.▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Padat Karya Tunai di Desa.
LAMPIRAN
43Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018