-
PEDOMAN TEKNIS PERATURANDI DESA
oleh :Bagian Hukum Setda Kab.Sumbawa
Disampaikan pada :SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERKAITAN DENGAN DESATAHUN 2015
-
DASAR HUKUM (literatur)UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA (khususnya Pasal 69 dan Pasal 70);PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA (khususnya Pasal 83 s.d. Pasal
89)PERMENDAGRI NO.111 TH.2014 ttg Pedoman Teknis Peraturan di
Desa
-
ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANkejelasan tujuan;kelembagaan
atau pejabat pembentuk yang tepat;kesesuaian antara jenis, hirarki
dan materi muatan;dapat dilaksanakan;kedayaagunaan dan
kehasilgunaan;kejelasan rumusan; danketerbukaan
-
JENIS DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUUD 1945TAP
MPR-RIUNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UUPERATURAN
PEMERINTAHPERATURAN PRESIDENPERATURAN DAERAH Prov.PERATURAN DAERAH
Kab/Kota
-
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDNG-UNDANGANPERENCANAAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESAPERSIAPAN RANCANGAN/PENYUSUNANPEMBAHASAN
dan PENETAPANPENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN (LEMBARAN DESA)
-
JENIS PERATURAN DI DESA
PERATURAN DESAPERATURAN KEPALA DESAPERATURAN BERSAMA KEPALA
DESA
-
MUATAN MATERIPERATURAN DESA :MATERI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
DAN PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
LEBIH TINGGI
-
PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI (amanat PP 43/2014)Antara lain Perdes tentang:APB
Desa;Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Desa;Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;Badan
Usaha Milik (BUM) Desa;Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Adat
Desa
-
PERATURAN KEPALA DESA :MATERI PELAKSANAAN PERATURAN DESA,
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN TINDAK LANJUT DARO PER-UU-AN YANG
LEBIH TINGGI
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA:MATERI KERJASAMA ANTAR DESA
-
PERSIAPAN & PEMBAHASAN(RAPERDES)RAPERDES DIPRAKARSAI KEPALA
DESABPD DAPAT MENGUSULKAN RAPERDES KEPADA PEMERINTAH DESARAPERDES
WAJIB DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA UNTUK MENDAPATKAN
MASUKANRAPERDES DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN
DISEPAKATI BERSAMA BPD
-
RAPB DESA, PUNGUTAN, TATA RUANG DAN ORGANISASI PEMDES DIEVALUASI
DULU OLEH BUPATIEVALUASI DAPAT DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT (PALING
LAMBAT 3 HARI)SETELAH DIEVALUASI OLEH BUPATI RAPERDES DAPAT
DITETAPKAN OLEH KADESAPABILA BUPATI BELUM/TIDAK MEMBERIKAN HASIL
EVALUASI SESUAI WAKTU YG DITENTUKAN (20 HARI) MAKA KADES DAPAT
MENETAPKAN RAPERDES MENJADI PERDES KLARIFIKASI 20 HARI
-
CATATAN :MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP
RAPERDESMASUKAN DARI MASYARAKAT DILAKUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN
RAPERDES
-
PENGESAHAN DAN PENETAPAN
RAPERDES YANG TELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA OLEH KADES
DAN BPD, DISAMPAIKAN PIMPINAN BPD KEPADA KADES UNTUK DITETAPKAN,
DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA OLEH SEKDESRAPERDES YANG TELAH
DITETAPKAN, WAJIB DITANDATANGANI KADES
-
PERDES WAJIB MENCANTUMKAN WAKTU PENETAPAN PELAKSANAANPERDES
TIDAK BERLAKU SURUTPERDES WAJIB DISEBARLUASKAN KEPADA
MASYARAKATDALAM PELAKSANAAN PERDES, KADES MENETAPKAN PERKADES
SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAANYA
-
PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN PERDESDISAMPAIKAN KADES KEPADA
BUPATI (MELALUI CAMAT) PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SETELAH
DIUNDANGKAN, SEBAGAI BAHAN PEMBINAAN
PERATURAN DESA WAJIB DESEBARKAN OLEH PEMERINTAH DESA
-
KETENTUAN LAINPASAL 89 PP 43/2014 : Pedoman teknis mengenai
peraturan di desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendagri No. 111 Th. 2014
-
PEMBATALANPeraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati.
-
Perdes tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu
:terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;terganggunya akses
terhadap pelayanan publik;terganggunya ketenteraman dan ketertiban
umum;terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa; dandiskriminasi terhadap suku, agama dan
kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.
-
KONSTRUKSI PERDES, PERKADES, KEP KADES
JUDULPEMBUKAANBATANG TUBUHPENUTUPPENJELASAAN
-
JUDUL
HARUS MEMPUNYAI JUDULMEMPUNYAI KET... JENIS, NOMOR, TAHUN, NAMA
PERATURANJUDUL HURUF KAPITAL
-
PEMBUKAAN PERDESFRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAJABATAN
PEMBENTUKKONSIDERANSDASAR HUKUMFRASA DG PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN
KEPALA DESAMEMUTUSKANMENETAPKAN
-
PEMBUKAAN PERKADESFRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAJABATAN
PEMBENTUKKONSIDERANSDASAR HUKUMMEMUTUSKANMENETAPKAN
-
PEMBUKAAN KEPKADES
FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAJABATAN
PEMBENTUKKONSIDERANSDASAR HUKUMMEMUTUSKANMENETAPKAN
-
BATANG TUBUH
KETENTUAN UMUMMATERI YG DIATURKETENTUAN PERALIHAN (KALAU
ADA)KETENTUAN PENUTUP
-
PENUTUPPENETAPAN :TEMPAT & TANGGAL PENGESAHAN DISEBELAH
KANAN NAMA JABATAN HURUF KAPITAL & TANDA KOMANAMA PJ YG
TANDA-TANGAN TANPA GELAR & PANGKATPENETAPAN PERDES, PERKADES,
KEPKADES DTO KADES
-
PENUTUPPENGUNDANGAN :TEMPAT & TANGGAL PENGESAHAN DISEBELAH
KIRI NAMA JABATAN HURUF KAPITAL & TANDA KOMANAMA PJ YG
TANDA-TANGAN TANPA GELAR & PANGKATPENGUNDANGAN PERDES,
PERKADES, KEPKADES DTO SEKDES
-
PENJELASAN (jika diperlukan)SBG TAFSIRAN RESMITERDIRI DARI
PENJELASAN UMUM & PASALPENJ UMUMLATAR BELAKANG PEMIKIRAN,
MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA POKOK-POKOK, AZASTIDAK BOLEH MEMBUAT NORMA
DI PENJELASANTIDAK BOLEH BERTENTANGAN APA YANG DIATUR
*